14
PROSES PERENCANAAN DOKUMEN RENCANA TINDAK KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KOTA CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PEDOMAN DAN LITERATUR A. Rancangan Proses Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah Kegiatan penyusunan rencana tindak kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai maksud memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kota/ kabupaten dalam menetapkan dan menangani kawasan- kawasan permukiman termasuk kumuh yang berada di wilayahnya, dilanjutkan dengan penyusunan Indikasi Program untuk kawasan tersebut secara multi sektor. Dalam kegiatan ini peran perencana sangat penting, karena akan berperan sebagai pemberi usulan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten didalam menemukan kawasan-kawasan permukiman di wilayahnya yang mengalami degradasi dan perlu penanganan intensif. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang- undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan identifikasi permukiman kumuh tersebut diprioritaskan terhadap kota-kota berskala sedang maupun kecil yang pada dasarnya memang mempunyai masalah permukiman kumuh. Proses kegiatan identifikasi permukiman kumuh ini diarahkan kepada pengumpulan data-data primer maupun sekunder yang terkait. Adapun data-data tersebut nantinya akan diolah untuk mendapatkan output berupa informasi mengenai daerah-daerah mana saja yang tergolong kawasan kumuh sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap kawasan kumuh tersebut nantinya. Terdapat lima tahapan yang akan dilakukan dalam kaitannya untuk menyusun Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

PROSES PERENCANAAN DOKUMEN RENCANA TINDAK KAWASAN PERMUKIMAN

KUMUH PERKOTAAN KOTA CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

BERDASARKAN PEDOMAN DAN LITERATUR

A. Rancangan Proses Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota

Cilacap Provinsi Jawa tengah

Kegiatan penyusunan rencana tindak kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota

Cilacap Provinsi Jawa tengah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai maksud memberikan

bantuan teknis kepada pemerintah kota/ kabupaten dalam menetapkan dan menangani kawasan-

kawasan permukiman termasuk kumuh yang berada di wilayahnya, dilanjutkan dengan

penyusunan Indikasi Program untuk kawasan tersebut secara multi sektor.

Dalam kegiatan ini peran perencana sangat penting, karena akan berperan sebagai

pemberi usulan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten didalam menemukan

kawasan-kawasan permukiman di wilayahnya yang mengalami degradasi dan perlu penanganan

intensif. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan identifikasi permukiman kumuh

tersebut diprioritaskan terhadap kota-kota berskala sedang maupun kecil yang pada dasarnya

memang mempunyai masalah permukiman kumuh. Proses kegiatan identifikasi permukiman

kumuh ini diarahkan kepada pengumpulan data-data primer maupun sekunder yang terkait.

Adapun data-data tersebut nantinya akan diolah untuk mendapatkan output berupa informasi

mengenai daerah-daerah mana saja yang tergolong kawasan kumuh sehingga dapat dilakukan

penanganan terhadap kawasan kumuh tersebut nantinya.

Terdapat lima tahapan yang akan dilakukan dalam kaitannya untuk menyusun Rencana

Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah. Tahapan-tahapan tersebut

yaitu:

1. Identifikasi dan penetapan (delineasi) kawasan perencanaan;

Dalam tahapan ini merupakan tahap analisis awal yang bertujuan untuk mendapatkan hasil

deliniasi kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan kumuh di perkotaan. Selain itu pula

dilakukan kegiatan penilaian kawasan kumuh dan penilaian tingkat kekumuhan untuk

didapatkan skor total sehingga dapat diketahui lokasi-lokasi kumuh yang benar-benar

memiliki derajat kumuh berat. Penggunaan kriteria dalam identifikasi kawasan permukiman

kumuh sangat diperlukan. Karena dengan penggunaan kriteria dengan mempertimbangkan

berbagai aspek akan didapatkan deliniasi kawasan kumuh yang lebih akurat. Untuk

menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok

kedalam kriteria:

Page 2: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

• Vitalitas Non Ekonomi

• Vitalitas Ekonomi Kawasan

• Status Kepemilikan Tanah

• Keadaan Prasarana dan Sarana

Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

• Prioritas Penanganan

Dari kriteria-kriteria di atas dilakukan pembobotan untuk menilai kawasan permukiman

kumuh. Di mana dalam penentuan bobot kriteria lebih bersifat relatif dan bergantung pada

preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing

kriteria.

2. Penyusunan konsep dasar;

Perumahan dan permukiman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat

penting fungsinya. Kondisi permukiman dan perumahan yang baik akan berdampak pada

kehidupan manusia yang bersangkutan menjadi lebih baik lagi. Demikian pula sebaliknya

apabila kondisi perumahan dan permukiman buruk akan menurunkan kualitas hidup

manusianya juga. Kondisi perumahan dan permukiman yang buruk biasanya ditandai dengan

pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan

kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi

(jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan. Dan kondisi

seperti itu biasa diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Keberadaan permukiman kumuh saat ini jumlahnya semakin meningkat. Untuk

meminimalisir jumlah permukiman kumuh yang semakin bertambah, diperlukan upaya-

upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat

timbulnya kawasan kumuh tersebut. Konsep dasar dari penanganan permukiman kumuh

adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan membuka peluang agar mereka

mampu memperbaiki kehidupannya dan menjangkau permukiman yang lebih layak.

3. Konsep Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur yang mencakup :

a. Konsep pengembangan permukiman;

Jumlah penduduk yang semakin bertambah secara tidak langsung juga akan

meningkatkan kebutuhan permukiman yang layak. Tetapi untuk merealisasikan suatu

permukiman yang layak ternyata tidak mudah, karena nilai tanah selalu meningkat

sementara jumlah kaum pendatang pun bertambah namun dengan tingkat ekonomi yang

rendah. Sehingga muncullah kantong – kantong permukiman kumuh.

Page 3: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

Dalam konsep pengembangan permukiman yang berkelanjutan kaitannya dengan

permukiman kumuh, terdapat beberapa point-point penting antara lain:

Pengendalian pengembangan permukiman untuk mengurangi kepadatan melalui

partisipasi masyarakat dan penetapkan peraturan pemerintah daerah

Optimalisasi keberadaan dan fungsi permukiman dengan mempertahankan dan

meningkatkan kualitas bangunan

Mengarahkan pertumbuhan wilayah agar tidak terkonsentrasi pada satu titik

Menciptakan permukiman yang layak yang menunjang kegiatan ekonomi

penduduk yang bermukim didalamnya

Penyediaan rumah murah bagi kaum urban. Salah satu alternatifnya adalah

Rumah Susun (Rusun) yang dalam hal ini bisa disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten Seram Bagian Timur dan swasta. Untuk pihak swasta perlu adanya

pemberlakuan insentif dan disinsentif

Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang ingin meningkatkan

pekerjaan sambilan. Dengan meningkatnya ekonomi maka dengan sendirinya

mereka mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggalnya

b. Konsep pengembangan infrastruktur;

Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan

pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi

MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat

pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan

sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan tentang arti penting sarana

sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan dilaksanakan sebaiknya

dinas pelaksana bersama masyarakat merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga

sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Dengan demikian

pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

c. Konsep pengembangan peningkatan kualitas lingkungan;

Konsep utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kumuh

adalah Program Pengendalian lingkungan secara terpadu. Program pengendalian

lingkungan secara terpadu merupakan program yang di susun bersama oleh setiap dinas

yang mengarah pada penyehatan lingkungan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Program yang demikian dilaksanakan dibawah koordinasi BAPPEDA dengan

usulan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini penting dilaksanakan mengingat upaya

Page 4: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekumuhan hubungan dengan sektor lain,

seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.

4. Strategi Pengembangan Kawasan;

Dalam strategi pengembangan kawasan terdapat tiga hal yang jadi fokus utama, yaitu:

a. Pengembangan Permukiman

Untuk strategi pengembangan permukiman dalam kegiatan ini difokuskan pada Kelurahan

Masrum dan Dusun Fair. Adapun strategi-strateginya adalah sebagai berikut:

Tabel Strategi Pengembangan Permukiman

No Permasalahan Strategi Rencana Aksi1 Perumahan dan

Permukiman sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

1. Pemenuhan hak dasar perumahan

2. Pemberdayaan masyarakat3. Penanganan kumuh menuju

kotakota bebas kumuh (Cities Without Slums)

4. Perumahan dan permukiman untuk meningkatkan pendapatan

5. Permukiman yang berkelanjutan (sustainable settlements)

1. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat (tidak menggusur).

2. Mengembangkan pendekatan alternatif yang secara konsekwen menempatkan warga miskin sebagai subjek yang diberdayakan dan diorganisir

3. Prakarsa kota bebas kumuh dengan menangani permukiman kumuh termasuk “kekumuhan” status penghuniannya (insecure tenure)

2 Sistem Penyediaan Perumahan yang Propoor (Propoor Housing Delivery System)

1. Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang propoor secara bertahap dan progresif.

2. Segmentasi pasar perumahan yang terbebas dari dikotomi melayani kelompok kaya atau miskin.

1. Melaksanakan kajian konsep sistem penyediaan atau pasar perumahan

2. Meningkatkan kapasitas tentang kebijakan perumahan dan sistem penyediaan perumahan untuk konteks negara berkembang (pelatihan, seminar, kuliah

b. Infrastruktur Permukiman

Strategi pengembangan infrastruktur permukiman pada perkotaann Cilacap difokuskan di

Kelurahan Masrum dan Dusun Fair. Strategi ini meliputi:

Tabel Strategi Pengembangan Permukiman

No Permasalahan Strategi Rencana Aksi

1 Jalan lingkungan Dusun Fair berupa jalan plester dan aspal yang kondisinya rusak

Pada Dusun fair terdapat jalan lingkungan berupa jalan tanah yang merupakan akses utama menuju sekolah, namun saat turun hujan

Pengembangan jalan yang merupakan akses penting untuk masyarakat

1. Perbaikan jalan yang rusak di Dusun fair

2. Pembangunan perkerasan jalan di Dusun fair dari jalan tanah menjadi plester atau macadam

Page 5: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

No Permasalahan Strategi Rencana Aksi

jalan tersebut menjadi becek dan sulit dilalui

Masih terdapat jalan setapak di lingkungan pada Kelurahan Masrum RW II yang rusak ketika hujan turun

3. Perbaikan dan pembangunan jalan di Kelurah masrum RW II

2 Belum ada saluran drainase pada Dusun Fair dan Kelurahan Masrum RW II, sehingga pada waktu hujan turun terdapat genangan pada kawasan tersebut

Pembangunan saluran drainase untuk menghindari banji

1. Membangun kembali saluran yang sudah rusak atau belum ada

2. Mengadakan kerja bakti tiap bulann ya untuk merawat saluran

3 Belum terjangkaunya PDAM pada Dusun Fair dan Kelurahan masrum RW II

Kualitas air sumur warga belum memenuhi syarat air bersih yaitu berasa, derwarna dan berbau.

Tandon air yang ada tidak berfungsi dengan baik karena jaringan pipa distribusi tidak berjalan lancar

Pemenuhan kebutuhan air minum dengan pembangunan jaringan perpipaan dan tandon air

1. Memanfaatan sumber air yang ada denagn pengeboran

2. Pembangungan jaringan air bersih menuju rumah-rumah warga dengan pipanisasi yang terlebih dahulu di simpan di tendon air

4 Kurang optimalnya pemanfaatan MCK umum di Dusun Fair dan belum terdapat MCK umum di Kelurahan Masrum RW II

Pengoptimalan kembali MCK umum dan pembangunan MCK

1. Pemanfaatan kembali MCK umum yang sudah ada dengan pembentukan regu perawatan MCK yang beranggotakan masyarakat setempat

2. Penambahan jumlah MCK Umum khususnya di Kelurahan Masrum RW II

5 Belum ada sarana pewadahan sampah dan belum ada armada pengangkutan sampah

Pengupayaan pengolahan sampah skala rumah tangga

1. Pelatihan pengolahan persampahan terhadap masyarakat

2. Mulai pemilahan sampah skala rumah tangga

3. Pengolahan sampah skala rumah tangga untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pada program ini meintikberatkan pada usaha peremajaan kota (urban renewal) yaitu

usaha untuk mengubah daerah perkampungan kumuh dengan mengisi dan membangun

prasarana dan sarana yang sesuai dengan peruntukan lahannya sehingga layak untuk

dihuni penduduk maupun untuk menampung aktivitas lainnya dan sekaligus

Page 6: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

memperindah penampilan (wajah) kota. Prasarana dan sarana yang dimaksud bisa berupa

perumahan, bangunan komersial, jaringan air bersih, drainase, persampahan, jaringan air

limbah, dan prasarana lainnya. Berikut adalah bentuk kegiatan peremajaan kota beserta

sasaran yang ingin dicapai.

Tabel Bentuk Kegiatan Peremajaan Kota

No Program Sasaran1 Pembangunan rumah susun Pembangunan rumah susun ini diprioritaskan pada kawasn-

kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sudah sangat tinggi (K4) atau kondisi lingkungan permukiman yang sudah tidak layak huni, dimana infrastruktur yang tersedia sangat terbatas, kepadatan bangunan sangat tinggi, KDB tinggi, lahan terbatas, namun status lahan umumnya merupakan lahan hak milik, dan berada di kawasan pusat kota. Penguasaan tanah dilakukan dengan sistem ganti rugi, sedangkan sistem penjualannya dilakukan dengan pemberian subsidi terhadap penduduk asli, dibandingkan dengan harga jual terhadap penduduk pendatang.

2 Pembangunan rumah susun sewa Pembangunan rumah susun sewa ini diprioritaskan pada kawasan kawasan kumuh yang berada pada lahan-lahan yang ilegal (bantaran sungai, taman kota, sempadan pantai, dll) yang umumnya ditempati oleh kaum migran yang sebagian besar merupakan pekerja informal dan buruh dengan tingkat pendapatan yang rendah. Pendekatan yang ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama. Selama proses pembangunan berlangsung masyarakat penghuni mendapat jaminan berupa dana untuk pindah sementara, sedangkan setelah selesai penghuni dibebankan harga sewa yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama

3 Pembangunan rumah sederhana sehat

Pemerintah telah menyempurnakan konsep rumah sederhana dan rumah sangat sederhana (RS dan RSS) dengan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat / RsH) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat. Dalam pedoman tersebut terdapat empat macam konstruksi bangunan rumah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, yang semula hanya satu pilihan (rumah tembok) menjadi rumah jenis : tembok; setengah tembok; kayu tidak panggung, dan kayu panggung.

4 Program perbaikan kampung Program perbaikan kampun (KIP) merupakan program untuk memperbaiki komponen infrastruktur dalam kampung. Teknis pelaksanaan program ini adalah : perbaikan dan peningkatan sanitasi lingkungan, rehabilitasi kualitas rumah menjadi rumah yang layak huni

5 Pembongkaran atau Penggusuran Rumah-Rumah Liar di Bantaran / Sempadan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan bantaran / sempadan sebagai kawasan lindung (konservasi). Kegiatan yang dapat dilakukan berupa : penertiban bangunan-bangunan

Page 7: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

No Program Sasaranliar di bantaran sungai dan sempadan pantai sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada dan menata dan mengembangkan daerah hijau disepanjang bantaran sungai dan pantai. Program ini dapat diterapkan pada kawasan kumuh yang menempati daerah-daerah dimana status lahannya bukan merupakan hak milik masyarakat.

6 Program Land Consolidation Program land consolidation adalah suatu program penataan ulang kawasan permukiman di atas lahan yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman. Program land consolidation dapat digunakan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:

a) Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi

b) Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan yang beragam (tidak terbatas pada hunian)

c) Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis dari sekedar hunian.

7 Resettlement (pemindahan penduduk)

Resettlement adalah suatu program penataan kawasan permukiman kumuh melalui pemindahan penduduk yang biasanya memakan waktu dan biaya sosial cukup besar, termasuk kemungkinan timbulnya keresahan bahkan kerusuhan oleh masyarakat. Pemindahan penduduk dilakukan dikarenakan kawasan tersebut berada pada kawasan tidak layak sehingga perlu direhabilitasi dan dapat. memberikan nilai ekonomi, sosial, dan estetika serta fisik lingkungan bagi kehidupan kota.

5. Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh.

Berdasarkan pada kondisi eksisiting, dimana permukiman RW 02 Kelurahan Masrum dan

Dusun Fair berada di pesisir pantai yang kini telah mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Dengan demikian, rencana tindak kawasan kumuh ini merupakan salah satu langkah untuk

dapat memberikan gambaran perencanaan kedepannya guna mewujudkan lingkungan

permukiman yang sehat dan layak huni. Adapun beberapa rencana kegiatan yang dapat

direkomendasikan sesuai hasil analisa adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas lingkungan

Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana prasarana lingkungan

Menetapkan sempadan pantai

Merelokasi permukiman warga dalam jangka panjang khususnya permukiman warga di

wilayah RW 02 Kelurahan Masrum.

Program-program yang akan dilakukan di wilayah perencanaan beserta tahun dan lokasi

pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Page 8: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

Tabel Indikasi Program Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cilacap – Provinsi Jawa tengah

NO KEGIATAN LOKASI Koordinat Volume ESTIMASI PEMBIAYAANINDIKASI PELAKSANAAN PENANGGUNG

JAWAB2012 2013 2014 2015 20161 Pembangunan jalan Di Dusun Fair S: 5°38’36”

E: 132°44’10”SampaiS: 5°38’44”E: 132°44’10”

200m❑ Rp. 192 757 401,00 PU Cipta Karya

2 Pembangunan Prsarana Sanitasi (MCK)

Kelurahan Masrum S: 5°37’40”E: 132°44’36” - Rp. 147 207 522,29 PU Cipta Karya

3 Pembangunan Jaringan Air Bersih (tandon air)

Dusun Fair dan Kelurhan Fair

S: 5°38’35”E: 132°44’10” - Rp. 235 644.055,82 PU Cipta Karya

4 Pembangunan drainase Di Dusun Fair dan Masrum - - - PU Cipta Karya

5 Pembangunan Talut pantai

Di Dusun Fair dan Masrum - - PU Cipta Karya

6Penataan bangunan permukiman Kawasan Kumuh

Di Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan

dan Permukiman

7 Penetapan peraturan sempadan pantai

Di Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan

dan Permukiman8 Relokasi Rumah Di Dusun Fair dan

Masrum- - - Dinas Perumahan

dan Permukiman9 Penyuluhan Kesehatan

LingkunganDi Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan

dan Permukiman

Page 9: Proses Perencanaan Dokumen Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Pedoman Dan Literatur

B. Timeline Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah

Tabel jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Kumuh

Perkotaan adalah sebagai berikut:

NO LINGKUP PEKERJAANJANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1 2 3 4 5

1 Mobilisasi tim dan persiapan awal

2 Desain aplikasi perangkat lunak

3 Penyusunan laporan pendahuluan

4 Penyerahan dan pembahasan laporan pendahuluan

5 Pengumpulan data dan informasi sekunder

6 Kompilasi dan konversi (digitalisasi) data dan informasi

7 Penyerahan dan pembahasan laporan Antara

8 Penyusunan laporan akhir

9 Penyerahan laporan akhir