Upload
andripurnomo1986
View
344
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
PROSES PERENCANAAN DOKUMEN RENCANA TINDAK KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN KOTA CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
BERDASARKAN PEDOMAN DAN LITERATUR
A. Rancangan Proses Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota
Cilacap Provinsi Jawa tengah
Kegiatan penyusunan rencana tindak kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota
Cilacap Provinsi Jawa tengah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai maksud memberikan
bantuan teknis kepada pemerintah kota/ kabupaten dalam menetapkan dan menangani kawasan-
kawasan permukiman termasuk kumuh yang berada di wilayahnya, dilanjutkan dengan
penyusunan Indikasi Program untuk kawasan tersebut secara multi sektor.
Dalam kegiatan ini peran perencana sangat penting, karena akan berperan sebagai
pemberi usulan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten didalam menemukan
kawasan-kawasan permukiman di wilayahnya yang mengalami degradasi dan perlu penanganan
intensif. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan identifikasi permukiman kumuh
tersebut diprioritaskan terhadap kota-kota berskala sedang maupun kecil yang pada dasarnya
memang mempunyai masalah permukiman kumuh. Proses kegiatan identifikasi permukiman
kumuh ini diarahkan kepada pengumpulan data-data primer maupun sekunder yang terkait.
Adapun data-data tersebut nantinya akan diolah untuk mendapatkan output berupa informasi
mengenai daerah-daerah mana saja yang tergolong kawasan kumuh sehingga dapat dilakukan
penanganan terhadap kawasan kumuh tersebut nantinya.
Terdapat lima tahapan yang akan dilakukan dalam kaitannya untuk menyusun Rencana
Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah. Tahapan-tahapan tersebut
yaitu:
1. Identifikasi dan penetapan (delineasi) kawasan perencanaan;
Dalam tahapan ini merupakan tahap analisis awal yang bertujuan untuk mendapatkan hasil
deliniasi kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan kumuh di perkotaan. Selain itu pula
dilakukan kegiatan penilaian kawasan kumuh dan penilaian tingkat kekumuhan untuk
didapatkan skor total sehingga dapat diketahui lokasi-lokasi kumuh yang benar-benar
memiliki derajat kumuh berat. Penggunaan kriteria dalam identifikasi kawasan permukiman
kumuh sangat diperlukan. Karena dengan penggunaan kriteria dengan mempertimbangkan
berbagai aspek akan didapatkan deliniasi kawasan kumuh yang lebih akurat. Untuk
menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok
kedalam kriteria:
• Vitalitas Non Ekonomi
• Vitalitas Ekonomi Kawasan
• Status Kepemilikan Tanah
• Keadaan Prasarana dan Sarana
Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota
• Prioritas Penanganan
Dari kriteria-kriteria di atas dilakukan pembobotan untuk menilai kawasan permukiman
kumuh. Di mana dalam penentuan bobot kriteria lebih bersifat relatif dan bergantung pada
preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing
kriteria.
2. Penyusunan konsep dasar;
Perumahan dan permukiman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat
penting fungsinya. Kondisi permukiman dan perumahan yang baik akan berdampak pada
kehidupan manusia yang bersangkutan menjadi lebih baik lagi. Demikian pula sebaliknya
apabila kondisi perumahan dan permukiman buruk akan menurunkan kualitas hidup
manusianya juga. Kondisi perumahan dan permukiman yang buruk biasanya ditandai dengan
pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan
kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi
(jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan. Dan kondisi
seperti itu biasa diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.
Keberadaan permukiman kumuh saat ini jumlahnya semakin meningkat. Untuk
meminimalisir jumlah permukiman kumuh yang semakin bertambah, diperlukan upaya-
upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat
timbulnya kawasan kumuh tersebut. Konsep dasar dari penanganan permukiman kumuh
adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan membuka peluang agar mereka
mampu memperbaiki kehidupannya dan menjangkau permukiman yang lebih layak.
3. Konsep Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur yang mencakup :
a. Konsep pengembangan permukiman;
Jumlah penduduk yang semakin bertambah secara tidak langsung juga akan
meningkatkan kebutuhan permukiman yang layak. Tetapi untuk merealisasikan suatu
permukiman yang layak ternyata tidak mudah, karena nilai tanah selalu meningkat
sementara jumlah kaum pendatang pun bertambah namun dengan tingkat ekonomi yang
rendah. Sehingga muncullah kantong – kantong permukiman kumuh.
Dalam konsep pengembangan permukiman yang berkelanjutan kaitannya dengan
permukiman kumuh, terdapat beberapa point-point penting antara lain:
Pengendalian pengembangan permukiman untuk mengurangi kepadatan melalui
partisipasi masyarakat dan penetapkan peraturan pemerintah daerah
Optimalisasi keberadaan dan fungsi permukiman dengan mempertahankan dan
meningkatkan kualitas bangunan
Mengarahkan pertumbuhan wilayah agar tidak terkonsentrasi pada satu titik
Menciptakan permukiman yang layak yang menunjang kegiatan ekonomi
penduduk yang bermukim didalamnya
Penyediaan rumah murah bagi kaum urban. Salah satu alternatifnya adalah
Rumah Susun (Rusun) yang dalam hal ini bisa disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur dan swasta. Untuk pihak swasta perlu adanya
pemberlakuan insentif dan disinsentif
Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang ingin meningkatkan
pekerjaan sambilan. Dengan meningkatnya ekonomi maka dengan sendirinya
mereka mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggalnya
b. Konsep pengembangan infrastruktur;
Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan
pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi
MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat
pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan
sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan tentang arti penting sarana
sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan dilaksanakan sebaiknya
dinas pelaksana bersama masyarakat merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga
sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Dengan demikian
pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.
c. Konsep pengembangan peningkatan kualitas lingkungan;
Konsep utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kumuh
adalah Program Pengendalian lingkungan secara terpadu. Program pengendalian
lingkungan secara terpadu merupakan program yang di susun bersama oleh setiap dinas
yang mengarah pada penyehatan lingkungan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Program yang demikian dilaksanakan dibawah koordinasi BAPPEDA dengan
usulan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini penting dilaksanakan mengingat upaya
mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekumuhan hubungan dengan sektor lain,
seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.
4. Strategi Pengembangan Kawasan;
Dalam strategi pengembangan kawasan terdapat tiga hal yang jadi fokus utama, yaitu:
a. Pengembangan Permukiman
Untuk strategi pengembangan permukiman dalam kegiatan ini difokuskan pada Kelurahan
Masrum dan Dusun Fair. Adapun strategi-strateginya adalah sebagai berikut:
Tabel Strategi Pengembangan Permukiman
No Permasalahan Strategi Rencana Aksi1 Perumahan dan
Permukiman sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan
1. Pemenuhan hak dasar perumahan
2. Pemberdayaan masyarakat3. Penanganan kumuh menuju
kotakota bebas kumuh (Cities Without Slums)
4. Perumahan dan permukiman untuk meningkatkan pendapatan
5. Permukiman yang berkelanjutan (sustainable settlements)
1. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat (tidak menggusur).
2. Mengembangkan pendekatan alternatif yang secara konsekwen menempatkan warga miskin sebagai subjek yang diberdayakan dan diorganisir
3. Prakarsa kota bebas kumuh dengan menangani permukiman kumuh termasuk “kekumuhan” status penghuniannya (insecure tenure)
2 Sistem Penyediaan Perumahan yang Propoor (Propoor Housing Delivery System)
1. Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang propoor secara bertahap dan progresif.
2. Segmentasi pasar perumahan yang terbebas dari dikotomi melayani kelompok kaya atau miskin.
1. Melaksanakan kajian konsep sistem penyediaan atau pasar perumahan
2. Meningkatkan kapasitas tentang kebijakan perumahan dan sistem penyediaan perumahan untuk konteks negara berkembang (pelatihan, seminar, kuliah
b. Infrastruktur Permukiman
Strategi pengembangan infrastruktur permukiman pada perkotaann Cilacap difokuskan di
Kelurahan Masrum dan Dusun Fair. Strategi ini meliputi:
Tabel Strategi Pengembangan Permukiman
No Permasalahan Strategi Rencana Aksi
1 Jalan lingkungan Dusun Fair berupa jalan plester dan aspal yang kondisinya rusak
Pada Dusun fair terdapat jalan lingkungan berupa jalan tanah yang merupakan akses utama menuju sekolah, namun saat turun hujan
Pengembangan jalan yang merupakan akses penting untuk masyarakat
1. Perbaikan jalan yang rusak di Dusun fair
2. Pembangunan perkerasan jalan di Dusun fair dari jalan tanah menjadi plester atau macadam
No Permasalahan Strategi Rencana Aksi
jalan tersebut menjadi becek dan sulit dilalui
Masih terdapat jalan setapak di lingkungan pada Kelurahan Masrum RW II yang rusak ketika hujan turun
3. Perbaikan dan pembangunan jalan di Kelurah masrum RW II
2 Belum ada saluran drainase pada Dusun Fair dan Kelurahan Masrum RW II, sehingga pada waktu hujan turun terdapat genangan pada kawasan tersebut
Pembangunan saluran drainase untuk menghindari banji
1. Membangun kembali saluran yang sudah rusak atau belum ada
2. Mengadakan kerja bakti tiap bulann ya untuk merawat saluran
3 Belum terjangkaunya PDAM pada Dusun Fair dan Kelurahan masrum RW II
Kualitas air sumur warga belum memenuhi syarat air bersih yaitu berasa, derwarna dan berbau.
Tandon air yang ada tidak berfungsi dengan baik karena jaringan pipa distribusi tidak berjalan lancar
Pemenuhan kebutuhan air minum dengan pembangunan jaringan perpipaan dan tandon air
1. Memanfaatan sumber air yang ada denagn pengeboran
2. Pembangungan jaringan air bersih menuju rumah-rumah warga dengan pipanisasi yang terlebih dahulu di simpan di tendon air
4 Kurang optimalnya pemanfaatan MCK umum di Dusun Fair dan belum terdapat MCK umum di Kelurahan Masrum RW II
Pengoptimalan kembali MCK umum dan pembangunan MCK
1. Pemanfaatan kembali MCK umum yang sudah ada dengan pembentukan regu perawatan MCK yang beranggotakan masyarakat setempat
2. Penambahan jumlah MCK Umum khususnya di Kelurahan Masrum RW II
5 Belum ada sarana pewadahan sampah dan belum ada armada pengangkutan sampah
Pengupayaan pengolahan sampah skala rumah tangga
1. Pelatihan pengolahan persampahan terhadap masyarakat
2. Mulai pemilahan sampah skala rumah tangga
3. Pengolahan sampah skala rumah tangga untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pada program ini meintikberatkan pada usaha peremajaan kota (urban renewal) yaitu
usaha untuk mengubah daerah perkampungan kumuh dengan mengisi dan membangun
prasarana dan sarana yang sesuai dengan peruntukan lahannya sehingga layak untuk
dihuni penduduk maupun untuk menampung aktivitas lainnya dan sekaligus
memperindah penampilan (wajah) kota. Prasarana dan sarana yang dimaksud bisa berupa
perumahan, bangunan komersial, jaringan air bersih, drainase, persampahan, jaringan air
limbah, dan prasarana lainnya. Berikut adalah bentuk kegiatan peremajaan kota beserta
sasaran yang ingin dicapai.
Tabel Bentuk Kegiatan Peremajaan Kota
No Program Sasaran1 Pembangunan rumah susun Pembangunan rumah susun ini diprioritaskan pada kawasn-
kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sudah sangat tinggi (K4) atau kondisi lingkungan permukiman yang sudah tidak layak huni, dimana infrastruktur yang tersedia sangat terbatas, kepadatan bangunan sangat tinggi, KDB tinggi, lahan terbatas, namun status lahan umumnya merupakan lahan hak milik, dan berada di kawasan pusat kota. Penguasaan tanah dilakukan dengan sistem ganti rugi, sedangkan sistem penjualannya dilakukan dengan pemberian subsidi terhadap penduduk asli, dibandingkan dengan harga jual terhadap penduduk pendatang.
2 Pembangunan rumah susun sewa Pembangunan rumah susun sewa ini diprioritaskan pada kawasan kawasan kumuh yang berada pada lahan-lahan yang ilegal (bantaran sungai, taman kota, sempadan pantai, dll) yang umumnya ditempati oleh kaum migran yang sebagian besar merupakan pekerja informal dan buruh dengan tingkat pendapatan yang rendah. Pendekatan yang ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama. Selama proses pembangunan berlangsung masyarakat penghuni mendapat jaminan berupa dana untuk pindah sementara, sedangkan setelah selesai penghuni dibebankan harga sewa yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama
3 Pembangunan rumah sederhana sehat
Pemerintah telah menyempurnakan konsep rumah sederhana dan rumah sangat sederhana (RS dan RSS) dengan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat / RsH) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat. Dalam pedoman tersebut terdapat empat macam konstruksi bangunan rumah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, yang semula hanya satu pilihan (rumah tembok) menjadi rumah jenis : tembok; setengah tembok; kayu tidak panggung, dan kayu panggung.
4 Program perbaikan kampung Program perbaikan kampun (KIP) merupakan program untuk memperbaiki komponen infrastruktur dalam kampung. Teknis pelaksanaan program ini adalah : perbaikan dan peningkatan sanitasi lingkungan, rehabilitasi kualitas rumah menjadi rumah yang layak huni
5 Pembongkaran atau Penggusuran Rumah-Rumah Liar di Bantaran / Sempadan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan bantaran / sempadan sebagai kawasan lindung (konservasi). Kegiatan yang dapat dilakukan berupa : penertiban bangunan-bangunan
No Program Sasaranliar di bantaran sungai dan sempadan pantai sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada dan menata dan mengembangkan daerah hijau disepanjang bantaran sungai dan pantai. Program ini dapat diterapkan pada kawasan kumuh yang menempati daerah-daerah dimana status lahannya bukan merupakan hak milik masyarakat.
6 Program Land Consolidation Program land consolidation adalah suatu program penataan ulang kawasan permukiman di atas lahan yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman. Program land consolidation dapat digunakan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:
a) Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi
b) Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan yang beragam (tidak terbatas pada hunian)
c) Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis dari sekedar hunian.
7 Resettlement (pemindahan penduduk)
Resettlement adalah suatu program penataan kawasan permukiman kumuh melalui pemindahan penduduk yang biasanya memakan waktu dan biaya sosial cukup besar, termasuk kemungkinan timbulnya keresahan bahkan kerusuhan oleh masyarakat. Pemindahan penduduk dilakukan dikarenakan kawasan tersebut berada pada kawasan tidak layak sehingga perlu direhabilitasi dan dapat. memberikan nilai ekonomi, sosial, dan estetika serta fisik lingkungan bagi kehidupan kota.
5. Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh.
Berdasarkan pada kondisi eksisiting, dimana permukiman RW 02 Kelurahan Masrum dan
Dusun Fair berada di pesisir pantai yang kini telah mengalami penurunan kualitas lingkungan.
Dengan demikian, rencana tindak kawasan kumuh ini merupakan salah satu langkah untuk
dapat memberikan gambaran perencanaan kedepannya guna mewujudkan lingkungan
permukiman yang sehat dan layak huni. Adapun beberapa rencana kegiatan yang dapat
direkomendasikan sesuai hasil analisa adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas lingkungan
Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana prasarana lingkungan
Menetapkan sempadan pantai
Merelokasi permukiman warga dalam jangka panjang khususnya permukiman warga di
wilayah RW 02 Kelurahan Masrum.
Program-program yang akan dilakukan di wilayah perencanaan beserta tahun dan lokasi
pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Indikasi Program Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cilacap – Provinsi Jawa tengah
NO KEGIATAN LOKASI Koordinat Volume ESTIMASI PEMBIAYAANINDIKASI PELAKSANAAN PENANGGUNG
JAWAB2012 2013 2014 2015 20161 Pembangunan jalan Di Dusun Fair S: 5°38’36”
E: 132°44’10”SampaiS: 5°38’44”E: 132°44’10”
200m❑ Rp. 192 757 401,00 PU Cipta Karya
2 Pembangunan Prsarana Sanitasi (MCK)
Kelurahan Masrum S: 5°37’40”E: 132°44’36” - Rp. 147 207 522,29 PU Cipta Karya
3 Pembangunan Jaringan Air Bersih (tandon air)
Dusun Fair dan Kelurhan Fair
S: 5°38’35”E: 132°44’10” - Rp. 235 644.055,82 PU Cipta Karya
4 Pembangunan drainase Di Dusun Fair dan Masrum - - - PU Cipta Karya
5 Pembangunan Talut pantai
Di Dusun Fair dan Masrum - - PU Cipta Karya
6Penataan bangunan permukiman Kawasan Kumuh
Di Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan
dan Permukiman
7 Penetapan peraturan sempadan pantai
Di Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan
dan Permukiman8 Relokasi Rumah Di Dusun Fair dan
Masrum- - - Dinas Perumahan
dan Permukiman9 Penyuluhan Kesehatan
LingkunganDi Dusun Fair dan Masrum - - - Dinas Perumahan
dan Permukiman
B. Timeline Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Cilacap Provinsi Jawa tengah
Tabel jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Kumuh
Perkotaan adalah sebagai berikut:
NO LINGKUP PEKERJAANJANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1 2 3 4 5
1 Mobilisasi tim dan persiapan awal
2 Desain aplikasi perangkat lunak
3 Penyusunan laporan pendahuluan
4 Penyerahan dan pembahasan laporan pendahuluan
5 Pengumpulan data dan informasi sekunder
6 Kompilasi dan konversi (digitalisasi) data dan informasi
7 Penyerahan dan pembahasan laporan Antara
8 Penyusunan laporan akhir
9 Penyerahan laporan akhir