84
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi Oleh : TRI WAHYU SANTOSO D1508073 PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

  • Upload
    ngocong

  • View
    262

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI

SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SURAKARTA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan

Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang

Manajemen Administrasi

Oleh :

TRI WAHYU SANTOSO

D1508073

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERSETUJUAN

PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Disusun Oleh :

TRI WAHYU SANTOSO

D1508073

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing,

Drs. H. Muchtarhadi, M.Si

NIP. 19530320 198503 1 002

Page 3: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

PENGESAHAN

PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Disusun Oleh :

TRI WAHYU SANTOSO

D1508073

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 7 Juni 2011

Tim Penguji Nama Tanda Tangan

1. Penguji 1 Dra. Sri Yuliani, M. Si

NIP. 19630730 199003 2 002

2. Penguji 2 Drs. H. Muchtarhadi, M. Si

NIP. 19530320 198503 1 002

Mengetahui,

Dekan, Ketua Program

Prof. Drs. Pawito, Ph, D Drs. H. Sakur, MS.

NIP. 19540805 198503 1 002 NIP. 19490205 198012 1 001

Page 4: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Tri Wahyu Santoso

NIM : D1508073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “ PROSEDUR

PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA” adalah betul-betul

karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tugas akhir tersebut diberi

tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir saya dan gelar yang

saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

Tri Wahyu Santoso

Page 5: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

MOTTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati

dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan

berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Winston Chuchill)

“Kejujuran adalah batu penjuru dari segala

kesuksesan, Pengakuan adalah motivasi terkuat”

(Aldus Huxley)

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan

pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah

sekitar anda dengan penuh kesadaran”

(James Thurber)

“Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat

hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan

itu sendiri”

(Martin Vanbee)

Page 6: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas kasih sayang serta

doa yang selalu menyertai keberhasilanku

Kedua Kakakku yang selalu menyemangatiku

Keluarga besarku yang selalau mendoakan, menyayangi dan

mendukungku.

Pacarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi

Seluruh teman-teman Manajemen Administrasi 2008

Page 7: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Maha suci dan maha mulia Allah SWT yang telah memberikan rahmat,

hidayah dan petunjuk kepada setiap insan serta selalu memberikan pelajaran bagi

hamba-Nya. Hanya dengan karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulisan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan uji

sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta”.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh sebutan

vokasi Ahli Madya (A. Md.) jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah

berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, penulis menyadari

bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu

penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph, D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Drs. H. Sakur, M.S selaku Ketua Program Diploma III Manajemen

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

3. Drs. H. Muchtarhadi, M.Si, selaku pembimbing tugas akhir yang telah

memberikan bimbingan, saran-saran dan petunjuk dalam penulisan tugas

akhir sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

4. Dra. Sri Yuliani, M.Si Selaku penguji tugas akhir yang telah membantu

dalam kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Drs. Sri Adhyaksa, MT. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta yang telah menerima penulis serta memberikan penulis izin dan

arahan sehingga dapat magang di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

6. Ibu Dra. Sri Sulistyawati, selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta yang telah memberikan izin selama penulis melakukan magang di

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Page 8: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

7. Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si sebagai Ka. Subbid. Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan

magang dan pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

8. Ibu Ir. Indah Warniati. M.Si sebagai Ka.Subbid. Pengendalian Kerusakan LH

yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan

pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

9. Segenap staf dan karyawan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang

selalu memberikan petunjuk dan keramahtamahannya selam penulis

melakukan magang.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada semua

pihak yang telah memberikan bantuan selama penulisan tugas akhir ini. Penulis

menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekuranganya, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Surakarta, Juni 2011

Penulis

TRI WAHYU SANTOSO

Page 9: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Pengamatan 6

D. Manfaat Pengamatan 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Pengertian Prosedur 7

B. Pengadaan Barang 8

C. Prosedur Pengadaan 15

D. Metode Pengamatan 20

BAB III. DESKRIPSI INSTANSI 24

A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup 24

B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup 24

C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup 24

D. Tugas dan Pokok Badan Lingkungan Hidup 27

E. Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup 27

F. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota

Page 10: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

Surakarta 46

G. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta 46

BAB IV. PEMBAHASAN 48

A. Pengadaan Barang ( Peralatan Uji Sample Lingkungan )

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran

2011 48

B. Prosedur Dalam Pelaksanaan pengadaan Barang Dengan

Pelelangan Sederhana Kegiatan pemantauan Kualitas

Lingkungan Tahun Anggaran 2011 untuk Paket

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan 51

BAB V. KESIMPILAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Surakarta 46

Gambar 4.1 Bagan Alur Proses Terjadinya Pengadaan 53

Gambar 4.2 Bentuk Sampul Dokumen Penawaran 59

Page 12: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Pengadaan Barang Atau Jasa BLH Surakarta

Tahun Anggaran 2011 .......................................................... 3

Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Peralatan uji sample ........................ 48

Tabel 4.2 Panitia Pengadaan Peralatan Uji Sample ................................. 50

Tabel 4.3 Jadwal Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta ........................................ 51

Tabel 4.4 Berita Pembukaan Penawaran ................................................ 61

Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan ................................................ 65

Page 13: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

ABSTRAK

TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, PROSEDUR PENGADAAN BARANG

(PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN

HIDUP KOTA SURAKARTA, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen

Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 70 halaman.

Prosedur pengadaan barang adalah urutan-urutan proses pengadaan barang

yang berperan penting untuk kelancaran kinerja seluruh aktifitas yang berjalan

dari suatu instansi pemerintah atau swasta. Akan tetapi, setiap instansi memiliki

standarisasi yang berbeda dalam prosedur pengadaan barang. Tujuan dari

pengamatan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan

Uji Sample Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan jenis pengamatan deskriptif

dengan observasi berperan dimana penulis mengadakan pengamatan langsung

berbagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan pegawai terutama pada subbidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sumber data yang

diperoleh dari pengamatan ini berdasarkan narasumber, dan dokumen. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dari pengamatan ini adalah observasi

langsung, wawancara dan mengkaji dokumen.

Berdasarkan hasil pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta diperoleh bahwa Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample

Lingkungan) adalah dilakukan dengan pelelangan sederhana dengan

pascakualifikasi yang berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1

ayat 25. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dapat dilaksanakan mulai

dari pengumuman pelelangan, pendaftaran untuk mengenai pelelangan,

pengambilan dokumen pelelangan sederhana, penjelasan, penyusunan berita acara

penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran,

pembukaan penawaran, penyusunan berita acara pembukaan penawaran, evaluasi

bekas penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, usulan hasil evaluasi penawaran

atau usulan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa

sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak.

Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu prosedur pengadaan barang

(peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

dilaksanakan dengan pelelangan sederhana yang sudah sesuai dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010, sehingga Badan Lingkungan

Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek tersebut dengan baik sesuai

prosedur yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan ini ada baiknya

pelaksanaan lelang ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah, menghemat

waktu dan menghemat biaya. Sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan

secara efektif dan efisien, misalnya pada saat pendaftaran lelang calon peserta

tidak harus datang ke Instansi tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi peserta

cukup dengan mendaftar lewat e-mail.

Page 14: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ABSTRACT

TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, GOODS SUPPLYING PROCEDURE (EQUPMENTS

FOR ENVIRONMENT SAMPLE TEST) AT BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA

SURAKARTA, Final Assignment, Program Studi Manajemen Administrasi, Bachelor Degree,

Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, 2011, 70 pages.

Goods supplying procedure is the sequences of the goods supplying process which have a

crucial role in the smoothness of a government or private agency’s all running activities

performance. However, each agency has different standards in goods supplying procedure. The aim

of this examination is to determine the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment

Sample Test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

In the implementation of this examination, the author uses descriptive examination

technique by holding a direct observation to various activities conducted by the employees

primarily in the sub-field of Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surakarta. The source data

obtained from this examination is based on the informants and the documents. The data collection

techniques used in this examination are direct observation, interview and document review.

Based on the examination result at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, it was found

that the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment Sample Test) is accomplished

by organizing a simple auction with post-qualification based on Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 pasal 1 ayat 25. The stages of goods supplying implementation can be carried out starting

from the announcement of the auction, the registration of the auction, the retrieval of the simple

auction document, the explanation, the arrangement draft of the auction explanation document and

its modification, the tender income, the tender opening, the arrangement draft of the tender

opening, the tender report evaluation including the qualification evaluation, the proposal of the

tender evaluation or the winner, the confirmation of the winner, the announcement of the winner,

the protest period, the appointment of the winner, the signing of the contract.

The conclusion of this thesis is that the goods supplying procedure (equipments for

environment sample test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta is carried out by organizing

a simple auction which is appropriate with Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun

2010, so that Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta has executed the project properly without

breaking the legitimate procedures. However, in the implementation of this goods supplying, the

auction better takes advantage of technology to simplify, save time and costs. So that, the supplying

process can be completed effectively and efficiently, for instance, when registering, the prospective

auction participants do not have to come to the Instance. By taking advantages of technology, the

participants are simply able to register via e-mail.

Page 15: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen

administrasi perkantoran. Setiap uraian pekerjaan harus didukung oleh

prosedur kerja yang baik. Sistem informasi manajemen dibakukan dalam

prosedur. Sistem informasi manajemen yang baik akan efektif dan efisien

jika didukung prosedur yang baik. Kegiatan administrasi perkantoran

harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang tercapinya

tujuan organisasi yang didukung dengan pencatatan tertulis mengenai

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu

telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi

tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah

disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama

pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat

pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat

pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun

juga menyangkut keputusan politik.

Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta

pengadaan barang atau jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu

instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan.

Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa (hasil) yang maksimal harus

melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Keputusan Presiden No 54

Page 16: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti

Keputusan Presiden yang lama yaitu Keputusan Presiden No 8 Tahun 2006

tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah,

merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi

kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan

efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang

profesional.

Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti

memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang

yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada

di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pada hakekatnya setiap

instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan

secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut

mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya

terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling

berkaitan.

Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah

dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut

diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Dalam pencapaian barang

yang diinginkan atau yang sering disebut dengan pengadaan maka

diperlukan alat kontrol sebagai pedoman pengelolaannya. Pengadaan

merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan

pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang

dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan

Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa pemerintah dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan

terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi

sederhana, sayembara, kontes, penunjukan langsung, pengadaan langsung.

Page 17: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah

merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh

karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini

menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi

pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk

mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Badan

lingkungan hidup kota Surakarta yang bertugas melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dan salah satu

kegiatan Badan lingkungan hidup kota Surakarta Tahun anggaran 2011

yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa

diataranya seperti tabel berikut.

Tabel 1.1 Rencana Pengadaan barang atau jasa Tahun Anggaran 2011

NO

PAKET PEKERJAAN

LOKASI

PEKERJAAN

PERKIRAAN

BIAYA( Rp )

1 Kegiatan Penyediaan Jasa

Perbaikan peralatan kerja:

- Pengadaan Printer

Kota Surakarta

8.000.000

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional :

- Pengadaan Kendaraan Roda 2

Kota Surakarta

73.500.000

3 Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor:

- Pengadaan AC

Kota Surakarta 9.000.000

4

Kegiatan Peningkatan peran

serta masyarakat dalam

pengelolaan sampah:

- Pengadaan komposter

pengolah sampah

- Pengadaan pemiliah sampah

Kota Surakarta

Kota Surakarta

25.000.000

25.000.000

5 Kegiatan Pemantauan kualitas

lingkungan:

- Belanja bahan reagen

- Pengadaan Notebook

- Pengadaan alat

Kota Surakarta

Kota Surakarta

20.000.000

22.800.000

Page 18: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

laboratorium

Lingkungan Hidup

Kota Surakarta 200.000.000

6 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup:

- Pengadaan tanaman

Kota Surakarta

289.000.000

7

Konservasi sumber daya air dan

pengendalian kerusakan

lingkungan hidup:

- Pengadaan kamera

- Pengadaan konstruksi

resapan air :

Perencanaan

- Sumur resapan

Kota Surakarta

Kota Surakarta

Kota Surakarta

12.000.000

9.900.000

99.000.000

8 Peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber air:

- Pengadaan belanja

modal pada kontruksi

bangunan taman

- Belanja konsultan

perencanaan

- Belanja Konsultan

Pengawas

Kota Surakarta

Kota Surakarta

Kota Surakarta

723.360.000

60.000.000

42.000.000

9 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam Rehabilitasi

dan Pemulihan cadangan SDA:

- Pengadaan Konstruksi

bangunan taman

- Belanja Perencanaan

- Belanja jasa konsultan

pengawas

Kota Surakarta

Kota Surakarta

Kota Surakarta

260.000.000

26.000.000

17.000.000

10 Kegiatan Penyusunan data

sumber daya alam dan neraca

sumber daya hutan ( NSHD )

nasional dan daerah:

- Belanja Konsultan

Penelitian SLHD

Kota Surakarta

40.000.000

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Page 19: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam proses pengadaan

barang dan jasa yang dilakukan seperti tabel diatas juga perlu alat kontrol,

karena Badan Lingkungan Hidup Surakarta merupakan instansi

pemerintah, sehingga dalam proses pengadaan harus sesuai peraturan yang

berlaku agar terlaksana dengan efisien, terbuka dan kompetitif sangat

diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas,

sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Salah satu

kegiatan dalam pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011

yang dilakukan adalah pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan barang

(peralatan uji sample lingkungan). Pentingnya pengadaan peralatan uji

sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah

karena pada Tahun Anggaran 2011 Program kerja Badan Lingkungan

Hidup Kota Surakarta untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup adalah

pengukuran potensi atau kualitas udara Kota Surakarta. Untuk memenuhi

program kerja tersebut dibutuhkan peralatan laboratorium uji sample

lingkungan untuk pengukuran potensi atau kualitas udara. Sehingga

pengadaan peralatan uji sample lingkungan tersebut sangat penting bagi

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai alat penunjang

tercapainya program kerja Badan Lingkungan Hidup Surakarta agar

tercapai secara maksimal.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka penulis tertarik

untuk mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi mengenai

pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan

Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis

memilih judul “Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample

Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta“

Page 20: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

’’ Bagaimana Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample

Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ? ’’

C. Tujuan Pengamatan

1. Tujuan Operasional

Untuk lebih mengetahui, memahami tentang bagaimana

prosedur dalam proses pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample

Lingkungan) Hidup Kota Surakarta.

2. Tujuan Fungsional

Agar pengamatan ini bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai

pengetahuan maupun pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan

barang atau jasa.

3. Tujuan Induvidu

Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar

Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Pengamatan

1. Dapat memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengadaan Barang atau

Jasa terutama Mahasiswa Manajemen Administrasi

2. Menambah pengalaman mengenai masalah yang berhubungan

dengan Pengadaan Barang atau Jasa.

3. Sebagai bahan referensi dan menambah perbendaharaan serta dapat

bermanfaat bagi adik-adik kelas sebagai penambah informas

Page 21: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen

administrasi perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap

pekerjaan yang di kerjakan oleh instansi tersebut dalam rangka pencapaian

tujuan atau sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah

atau tahapan yang berkaitan satu sama lain, dan digunakan oleh setiap

organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya. Dalam

penulisan ini, yaitu berangkat dari masalah prosedur yang efisien, terbuka,

kompetitif, terjangkau dan berkualitas dalam proses pengadaan barang

(peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta.

Prosedur berasal dari salah satu kata dalam bahasa

Inggris”Prosedure” yang dapat diartikan sebagai cara atau tata cara.

Adapun pengertian prosedur menurut Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:899), prosedur

diartikan sebagai berikut:

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaiakan aktifitas ;

2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu

masalah.

Sedangkan dalam Kamus Manajemen, prosedur diartikan sebagai berikut :

“Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan

suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur

memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugas-

tugas danmenetukan jalan dari serangkaian tugas-tugas tersebut

kdalam kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan

terlebih dahulu. Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugas-

tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut

Page 22: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus

diselesaikan” Moekijat (1984:475).

Dalam Ensiklopedi Administrasi, prosedur diartikan sebagai berikut :

“Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan sutu kebutuhan.

Misalnya prosedur pembuatan surat pada suatu perusahaan. Dalam

kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan

mengenai cara menyusun konsep suratnya. Rangkaian prosedur ini

pada akhirnya akan menjadi suatu sistem” Westra (1977:263).

Amin Widjaya (1993:196) mengemukakan bahwa prosedur adalah

rencana yang terdiri dari petunjuk yang rinci untuk mengenai tindakan-

tindakan organisasi yang terjadi secara reguler.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita katakan bahwa prosedur

merupakan suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara

bertindak atau tata cara kerja dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan pada

masa mendatang. Ketetapan ini dipakai sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

B. Pengadaan Barang

Dalam proses pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi

penting sekali alat dukung, sehingga apabila terpenuhinnya alat dukung

tersebut dipastikan pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Instansi

pemerintah (Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta) dalam rangka

pengadaan barang/jasa sangat diperhatikan karena proses pendanaanya

menggunaanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran

Pendapat Belanja Negara.

Adapun pengertian pengadaan menurut Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan

berasal dari kata ada yang artinya hadir atau telah tersedia, sedangkan

pengadaan adalah : proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dsb

(1989:4). Sedangkan menurut Mohamad Ichram Mukmin (1992:68) dalam

Page 23: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

bukunya Pengadaan Barang dan Jasa, Mendefinisikan Pengadaan Sebagai

Berikut : “Pengadaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi

kebutuhan terhadap barang dan jasa dalam batas peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Mohamad Ichram Mukmin (1992:72) juga mengemukakan cara

dalam pengadaan barang antara lain dengan cara :

1. Pembelian

2. Penyewaan

3. Pemberian/hibah

4. Penukaran

5. Pembuatan

6. Sewa beli

7. Leasing

Menurut Karto Sapoetro (dalam Dwi Noryanto dalam Tugas Akhir,

2004 :8) yang dimaksud dengan pengadaan barang adalah :

“Merupakan usaha-usaha atau proses untuk memperoleh bahan-

bahan atau barang-barang untuk keperluan produksi dan jumlah

kualitas yang serba cepat dan ditempat yang tepat, dengan harga

yang menguntungkan atau minimal yang layak dengan demikian

maka diperoleh daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya”.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 54

Tahun 2010 dikemukakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa. Dalam Kepres No 54 Tahun 2010 juga

Menimbang bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien,

terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa

Page 24: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada

peningkatan pelayanan publik

Adapun definisi pengadaan barang (peralatan uji sample

lingkungan), menurut Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

“Pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) adalah

usaha atau kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berupa Peralatan

Laboratorium yang berfungsi untuk mengukur potensi atau kualitas

udara dalam rangka kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan.

Sehingga tercapainya tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan”.

(wawancara, 5 April 2011)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dirangkum

pengertian pengadaan barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) yaitu

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang peralatan laboratorium yang

berfungsi untuk pemantauan kualitas lingkungan dengan berdasarkan

peraturan yang berlaku, jumlah, dan kualitas yang tepat dengan harga yang

menguntungkan termasuk didalamnya usaha untuk tetap mempertahankan

sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisien, terbuka, kompetitif,

terjangkau dan berkualitas.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 pasal 35 ayat 2 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah bahwa metode pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya

dilaksanakan melalui :

1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan

yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa

lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

Page 25: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

3. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu

yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuan.

4. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang

memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga

pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan

Harga Satuan.

5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada

Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan

Langsung.

Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 37 tentang

pengadaan barang dengan pelelangan sederhana adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau

b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui

proses pascakualifikasi.

3. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan

sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui

LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

4. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada

negosiasi teknis dan harga.

Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 57 tentang

penetapan metode penilaian kualifikasi adalah sebagai berikut :

Page 26: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan

usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia

Barang/Jasa.

2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi

atau pascakualifikasi.

3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

sebelum pemasukan penawaran

4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum

5. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang

dilakukan setelah pemasukan penawaran.

6. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan

Kompleks

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan

c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa antara lain :

1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Efisien

b. efektif;

c. transparan

d. terbuka

e. bersaing

f. adil/tidak diskriminatif

g. akuntabel

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

harus mematuhi etika sebagai berikut :

Page 27: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan

dokumen pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau

pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa

apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahu atau patut diduga

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Para pihak dalam pengadaan barang atau jasa anatara lain sebagai

berikut :

a. Pengguna Angaran (PA) memiliki tugas dan wewenang sebagai

berikut :

1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling

kurang di website K/L/D/I;

Page 28: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

3) menetapkan PPK;

4) menetapkan Pejabat Pengadaan;

5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

6) menetapkan:

(1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

(2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan

nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan

kewenangan sebagai berikut :

1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi:

(1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

(3) rancangan Kontrak

2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3) menandatangani Kontrak;

4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa

kepada PA/KPA;

7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada

PA/KPA setiap triwulan; dan

9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Page 29: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

c. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai

berikut :

1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) menetapkan Dokumen Pengadaan;

3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

dalam Portal Pengadaan Nasional;

5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan

kewenangan sebagai berikut :

1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian; dan

3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan

C. Prosedur Pengadaan

Prosedur pengadaan barang berperan penting dalam kelancaran

kinerja seluruh aktivitas yang berjalan dari suatu instansi pemerintah atau

swasta. Setiap instansi memiliki standarisasi yang berbeda, begitu juga

dengan prosedur pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di

Badan Lingkungan Hidup Surakarta. Prosedur pengadaan barang

(peralatan uji sample lingkungan) dimaksudkan untuk mengetahui secara

Page 30: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

jelas bagaimana urutan-urutan proses pengadaan barang (peralatan uji

sample lingkungan).

Adapun prosedur pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah

menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Pelelangan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54

Tahun 2010 Pasal 25 dikemukakan bahwa pengumuman dilakukan

dalam website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 76 menyebutkan

bahwa penyedia barang mengambil dokumen pengadaan dari pejabat

pengadaan atau mengunduhdari website

3. Pemberian Penjelasan (Aanwizing)

Sedangkan dalam Pasal 77 mengenai pemberian penjelasan

mengungkapkan bahwa :

a. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara

Pemberian penjelasan yang ditandatangani pejabata pengadaan

dan 1 wakil dari rekanan.

b. ULP memberikan salinan Adendum kepada seluruh peserta

4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 47 bahwa penetapan

Metode penyampaian dokumen terdiri dari :

a. Metode satu sampul

Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah

ditetapkan pemerintah;

Page 31: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana;

atau

3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas

dalam Dokumen Pengadaan.

b. Metode dua sampul

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi

sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.

c. Metode dua tahap

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai

berikut :

1) Pekerjaan bersifat kompleks;

2) memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem,

termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi

pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau

3) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan

desain penerapan teknologi yang berbeda.

5. Pembukaan Dokumen Penawaran

Berdasarkan Peraturan Presiden No 54 tetang Pengadaan

barang atau jasa bahwa dalam pembukaan penawaran harus terdapat

minimal 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran dalam 1 paket

pekerjaan teknis dan pembukaan penawaran dianggap sah untuk

dibuka.

6. Evaluasi berkas penawaran

Metode evaluasi penawaran penyedia barang dalam pengadaan

barang atau jasa lainnya terdiri dari :

a. Sistem gugur

Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian

sistem gugur.

Page 32: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

b. Sistem nilai

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem

nilai.

c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi penilaian

biaya selama umur ekonomis.

7. Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 54

Tahun 2010 Pasal 79 bahwa :

a. Dalam melakukan evaluasi pejabat pengadaan harus berpedoman

pada tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

b. Dalam evaluasi pejabat pengadaan dan penyedia barang dilarang

melakukan tindakan post bidding

8. Penetapan dan Pengumuman pemenang

Dalam pasal 80 mengungkapkan bahwa pejabat pengadaan

menetapkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa. Pejabat

mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang setelah ditetapkan

melalui website dan papan pengumuman.

9. Sanggahan Banding

Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 54

Tahun 2010 Pasal 81 bahwa peserta penyedia barang yang merasa

dirugikan dapat mengajukan sanggahansecara tertulis. ULP wajib

memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5

hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

10. Penandatanganan kontrak

Penetapan Jenis Kontrak pengadaan barang atau jasa

berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Perpres No

54 Tahun 2010 Pasal 50 ayat 2 terdiri dari :

a. Kontrak Lump Sum

Page 33: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan

penyesuaian harga;

2) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia

Barang/Jasa;

3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang

dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;

4) total harga penawaran bersifat mengikat;

b. Kontrak harga satuan

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

2) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan

pada saat Kontrak ditandatangani;

3) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas

volume pekerjaan yang benar-benar telah

4) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

5) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan

hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak

yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1

(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Page 34: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

D. Metode Pengamatan

Metode pengamatan adalah segala teknik yang digunakan dalam

pengamatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan yang

diadakan. Metode pengamatan ini menyangkut beberapa hal antara lain

sebagai berikut :

1. Lokasi Pengamatan

Lokasi yang dipilih dalam pengamatan ini adalah Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Jendral

Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang

Praja Surakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah

karena Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan instansi

pemerintah yang berada di Balaikota Surakarta yang merupakan pusat

pemerintahan Kota Surakarta dan selama mengikuti kegiatan magang

di instansi tersebut penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir sesuai

dengan pengamatan. Selain itu Penulis memperoleh izin untuk

melaksanakan pengamatan yang memungkinkan penulis mendapatkan

informasi lebih detail sesuai dengan yang diperlukan

2. Jenis Pengamatan

Mengacu pada sumber data yang digunakan, maka pengamatan

yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif

kualitatif adalah pengamatan tentang data yang dikumpulkan dan

dinyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya

kalimat hasil wawancara antara penulis dan informan. Jenis

pengamatan yang digunakan ini adalah pengamatan deskriptif dengan

observasi berperan. Ciri-ciri metode pengamatan deskriptif kualitatif

menurut H.B Sutopo (2002:111) yaitu : pengamatan kualitatif studi

kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam

mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut

apa adanya di lapangan studinya.

Page 35: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

3. Sumber Data

Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah :

a. Narasumber (informan)

Dalam pengamatan posisi sumber data manusia sangat

penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi.

Data yang dipergunakan dalam pengamatan ini barasal dari

beberapa sumber diataranya : Ka. Subbid. Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup, Kabag Umum dan

Kepegawaian. Penulis wawancara langsung dengan informan

menanyakan tentang masalah yang dikaji.

b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis yang berkaitan

dengan suatu peristiwa yang berupa tulisan. Contoh penulis

ingin mengetahui struktur organisasi yang ada di Badan

Lingkungan Hidup Surakarta dan buku-buku lain yang

berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan

demikian penulis akan lebih mudah lagi untuk melakukan

proses pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

mempermudah dan membantu penulis untuk mendukung pengamatan

ini berdasarkan teknik pengumpulan data menurut H.B Sutopo (2002 :

58-72) adalah dengan cara :

a. Observasi Langsung

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengadakan

pengamatan langsung berbagai kegiatan dan aktifitas yang

dilakukan pegawai terutama pada subbidang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup untuk mengetahui permasalahan

yang dikaji yaitu pelaksanaan pengadaan barang di Badan

Lingkungan Hidup kota Surakarta

Page 36: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan yang digunakan penulis untuk

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi

langsung atau tanya jawab berupa daftar pertanyaan dan

berhadapan muka dengan responden yang dapat memberikan

keterangan. Wawancara ini dapat untuk melengkapi data yang

diperoleh.

Tujuan melakukan wawancara ini adalah untuk menyajikan

kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai data

pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, tanggapan, persepsi dan

bentuk keterlibatan, untuk merekontruksi beragam hal seperti itu

sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan

memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa

terjadi di masa yang akan datang.

c. Mengkaji Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengambil catatan-catatan dan arsip-arsip yang diperlukan yang

memiliki kaitan dengan obyek pengamatan yaitu tentang

pengadaan barang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

yang kemudian dianalisa menjadi informasi atau sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah

analisis data. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat

semacam urutan, manipulasi serta menyingkatkan data sehingga

mudah untuk dibaca.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik

analisis data kualitatif. Analisis dalam pengamatan kualitatif menurut

H.B Sutopo (2002: 91-93), terdiri dari tiga komponen utama yaitu

reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Page 37: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, pensederhanaan,

dan abstraksi data dari pengumpulan data yang

berlangsung dengan membuat ringkasan dari catatan data

yang diperoleh di lapangan.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi,

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan

simpulan pengamatan dapat dilakukan, sajian ini disususn

secara logis dan jelas sistematisnya sehingga mudah

dibaca, mudah dipahami. Sajian data ini mengacu pada

rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai

pertanyaan pengamatan. Dengan melihat penyajian data,

penulis akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan

untuk mengerjakan sesuatu pada analisis data.

c. Penarikan Simpulan

Pada penarikan simpulan pada awalnya simpulan

tersebut kurang jelas kemudian semakin jelas karena

landasan yang kuat. Simpulan perlu diverifikasi agar

mantap, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Simpulan bisa dilakukan dengan berdiskusi, penelusuran

data kembali dengan cepat, replikasi dalam satuan data

yang lain.

Page 38: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

BAB III

DESKRIPSI INSTANSI

A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup

Pada Tahun 1999 Badan Lingkungan Hidup belum berdiri sendiri.

Instansi ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) dengan nama Bagian

Lingkungan Hidup. Melihat besarnya peran dari instansi ini, maka instansi ini

diberikan kepercayaan untuk berdiri sendiri, dengan nama Bapeldalda (Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah).

Tahun 2003 Bapeldalda kemudian berganti nama menjadi Kantor

Lingkungan Hidup. Selanjutnya Kantor Lingkungan Hidup berganti nama lagi

menjadi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 sampai sekarang.

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta berkantor di Jl. Jendral

Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang Praja

Surakarta.

B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup

1. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota.

2. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup Kota

Surakarta.

C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

a. Visi

“Badan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas

tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang

Page 39: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan Kota Surakarta

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sehingga tercipta

Kota surakarta sebagai Kota budaya yang bertumpu pada potensi

perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga”.

Dalam mengahadapi perubahan Lingkungan Hidup ke depan, visi

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertumpu pada prinsip- prinsip:

1. Pelaksanaan secara multi sektoral dan integral.

2. Pendekatan holistic dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan

ekologi.

3. Pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

4. Pengembangan berdasarkan kepentingan masyarakat dengan menerapkan

prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasif.

5. Berorientasi Nasional dan Internasional dengan berpijak pada kepentingan

local.

6. Penajaman peran Institusi Lingkungan Hidup.

b. Misi

Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah melaksanakan:

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

2. Perlindungan dan konversi sumber daya alam

3. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup

4. Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam

5. Peningkatan pengendalian polusi

6. Pengembangan ekowisata

7. Pengelolaan ruang terbuka hijau.

Page 40: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi :

a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

c. Pengawasan dan pengendalian damapak lingkungan

d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan

e. Pematuhan hokum lingkungan dan pengembangan kapasitas

f. Penyelenggaraan sosialisasi

g. Pembinaan jabatan fungsional.

E. Uraian Tugas Badan Lingungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

membawahi :

a) Sekretariat

b) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

c) Bidang Pengendalian Kerusakan Dan konservasi Lingkungan Hidup

d) Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan structural adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut :

Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan.

Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Page 41: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

Menerapkan standar pelayanan minimal

Menyelenggarakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

ahar efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan meiputi: perencanaan,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan

lingkungan hidup

Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan

lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

Menyusun kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum dan

pengembangan kapasitas.

Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan atau

perijinan di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyelenggarakan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan

hidup.

Menyelenggarakan kerjasama di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan

lingkungan hidup.teg

Menyusun indicator dan pengukuran dan pengendalian teknis urusan

lingkungan hidup.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja,

LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.

Menyelenggarakan sosialisasi di bidang lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Badan.

Page 42: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usulan dan saran kepada atasan.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian

sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Adapun tugas-

tugas yang dimaksud yaitu :

Menyusun rencana kerja sekretariatan berdasarkan rencana strategis

dan rencana kerja Badan.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

badan.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang- undangan, keoutusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan

sesuai dengan bidag tugas.

Melaksanakan system pengendalian untern pelaksanaan kegiatan agar

efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Merumuskan kebujakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian

penyeenggaraan urusan kesekretariatan.

Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Mengelola administrasi keuangan.

Menglola administrasi umum.

Page 43: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

Mengelola administrasi kepegawaian.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan

kepegawaian.

Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penysunan rencana

strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan seara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara trpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraa tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai 3 Subbagian yang bertugas sebagai berikut :

1. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyeenggaraan tugas secara terpadu di bidang

Page 44: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Tugas-tugas yang dimaksud

antara lain sebagai berikut :

Melakukan penyusunan rencana kerja subbagian perencanaan,

evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja Sekretariat.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk

menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja

badan.

Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana

strategis dan rencana kerja badan guna evaluasi dan pelaporan.

Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan

rencana strategis dan rencana kerja badan.

Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana

strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan

administrasi keuangan, yang mempunyai tugas seperti dibawah ini :

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan

berdasarkan rencana kerja Sekretariat.

Page 45: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan

sesuai dengan bidang tugas.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan bentuk

Rencana Kerja Anggaran ( RKA) sesuai dengan rencana strategis

dan rencana kerja badan.

Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara.

Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.

Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.

Melakukan adminstrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan

laporan keuangan.

Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai.

Melakukan pembayaran gaji pegawai.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengakuan

kinerja bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Adapun tugas yang

dimiliki, antara lain :

Melakukan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian

berdasarkan rencana kerja Sekretariat.

Page 46: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan

sesuai dengan bidang tugas.

Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan

perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi

hokum, kearsipan dan perpustakaan.

Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan

masyarakat dan protocol.

Melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan

perlengkapan dinas serta kendaraan dinas.

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai.

Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi

pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian,

pension, kenaikan gaji berkala dan tunjangan.

Menyiapkan usulan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil.

Mengelola data dan dokumentasi pegawai.

Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan

pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon

peserta ujian dinas pegawai.

Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.

Menyusun Daftar Unit Kepangkatan (DUK).

Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu

pegawai, kartu isteri/ kartu suami, kartu tabungan asuransi pension,

kartu asuransi kesehatan dan tabunga perumahan

(BAPERTARUM).

Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

(LP2P).

Page 47: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian.

Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan atau tanda

jasa dan sanksi.

Menyiapkan bahan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil.

Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja bidang umum dan kepegawaian.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja bidang umum dan kepegawaian.

Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidup. Adapun tugas-tugas

yang dimaksud yaitu :

Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Badan.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Page 48: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang dokumen lingkungan

hidup.

Melaksanakan pendataan di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Melaksanakan pemantauan di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di

bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi

:

a) Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, di bidang pengendalian pencemaran lingkungan

hidup, meliputi: inventarisasi sumber-sumber pencemaran

lingkungan, kebijakan standar prosedur penetapan pencegahan dan

Page 49: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

penanggulangan pencemaran lingkungan. Adapun tugas yang

dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup berdasrkan rencana kerja

Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program

kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Melakukan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan

hidup.

Melakukan pemantauan pencemaran lingkungan hidup.

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3).

Memproses izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas atau oli

bekas.

Melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan

pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Memproses izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) dan izin penyimpanan sementara Bahan

Berbahaya dan Beracun (B30 di industri atau suatu kegiatan

usaha.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Page 50: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan

pencemaran lingkungan hidup.

Melakukan analisa dan evaluasi pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Melakukan pembinaan dan oemantauan tehadap penerapan

baku mutu lingkungan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan

pengukuran kinerja bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian

pencemaran lingkungan hidup.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dala rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, di bidang dokumen lingkungan hidup, meliputi

informasi tentang lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan

lingkungan hidup, penerapan kajian dampak lingkungan yang

terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan

hidup. Adapun tugas yang dimiliki yaitu ;

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumen

Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Page 51: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program

kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang Dokumen Lingkungan Hidup.

Melakukan pendataan di bidang lingkungan hidup.

Melakukan pengolahan data di bidang lingkungan hidup.

Memberikan pelayanan informasi dan fasilitasi di bidang

lingkungan hidup.

Melakukan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan

lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan

pengukuran kinerja bidang Dokumen Lingkungan Hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Dokumen

Lingkungan Hidup.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan daam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan

Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber

daya alam. Adapun tugas-tugas yang dimaksud, antara lain :

Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Badan.

Page 52: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan

lingkungan hidup.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi Sumber Daya

Alam.

Melaksanakan pendataan di bidang Pengendalian Kerusakann

Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan pemantauan di bidang Pengendalian Kerusakann

Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan koordinasi di bidang Pengendalian Kerusakann

Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan

peningkatan konservasi sumber daya alam.

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peringatan yang

berkaitan dengan lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di

bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan

Konservasi Sumber Daya Alam.

Melaksanakan sosialisasi di bidang Pengendalian Kerusakann

Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Memeriksa dan menilai hasil kerja secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan.

Page 53: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi

Sumber Daya Alam, membawahi :

a) Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup, meliputi

inventarisasi kerusakan lingkungan, penyusunan standard an prosedur

pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, upaya

penanggulangan kerusakan lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki

yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan pendataan sumber-sumber kerusakan lingkungan

hidup.

Melakukan pemantauan kerusakan lingkungan hidup.

Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan

hidup.

Melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan analisa dan evaluasi pengendalian kerusakan

lingkungan.

Page 54: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian

kerusakan lingkungan hidup.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Konservasi sumber Daya Alam, meliputi inventarisasi potensi sumber

daya alam, upaya peningkatan konservasi sumber daya alam dan

lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Konservasi Sumber Daya

Alam berdasarkan rencana kerja Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Konservasi Sumber Daya Alam.

Melakukan pendataan potensi pemanfaatan sumber daya alam.

Melakukan pemantauan sumber daya alam.

Menyiapkan bahan koordinasi di bidang Konservasi Sumber Daya

Alam.

Page 55: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

Melakukan upaya peningkatan di bidang Konservasi Sumber Daya

Alam.

Melakukan analisa dan evaluasi upaya peningkatan di bidang

Konservasi Sumber Daya Alam.

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan

peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja bidang konservasi sumber daya alam.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Konservasi

Sumber Daya Alam.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas

Kepala Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas,

mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakn teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepatuha hokum dan

pengembangan kapasitas. Adapun tugas-tugas yang dimaksud yaitu :

Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan

rencana kerja Badan.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

Badan.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Page 56: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar

efektif dan efisien sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas.

Melaksanakan pembinaan di bidang kepatuhan hukum dan

pengembangan kapasitas.

Melaksanakan koordinasi penilaian Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL).

Melaksanakan koordinasi pemeriksaan dan pengerahan Upaya

Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –

UPL).

Memberikan pertimbangan teknis persetujuan Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL).

Memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi Upaya

Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –

UPL).

Melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

Melaksanakan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan,

ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

Melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup.

Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang

kepatuhan hokum dan pengembangan kapasitas.

Melaksanakan sosialisasi di bidang kepatuhan hokum dan

pengembangan kapasitas.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Page 57: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas membawahi :

1. Subbidang Kepatuhan Hukum

Subbidang Kepatuhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hokum,

meliputi inventarisasi produk perundang-undangan bidang lingkungan

hidup, pengawasan dan penegakan hokum lingkungan, penyuluhan

hokum lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu :

Melakukan penyusunan kerja Subbidang Kepatuhan Hukum

berdasarkan rencana kerja Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Kepatuhan Hukum.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pentaatan

kepatuhan hukum lingkungan.

Menyiapkan bahan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup.

Melakukan penegakan hukum thadap peraturan peraturan di bidang

lingkungan hidup.

Melakukan penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan

pengendalian lingkungan hidup.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerja bidang kepatuhan hukum.

Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kepatuhan

hukum.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Page 58: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Subbidang Pengembangan Kapasitas

Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

kapasitas meliputi potensi sumber daya lingkungan, kebijakan

kerjasama dan advokasi lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu:

Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan

kapasitas berdasarkan rencana kerja Bidang.

Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan

sesuai dengan bidang tugas.

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

Pengembangan Kapasitas.

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penilaian Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemeriksaaan dan

pengarahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL –UPL).

Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup.

Melakukan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan,

ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

Melakukan penyiapan bahan kerjasama dan peningkatan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Page 59: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran

kinerka bidang pengembangan kapsitas.

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

G. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahi :

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi :

a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

b. Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup

4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi

Sumber Daya Alam, membawahi :

a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

b. Subbidang konservasi Sumber Daya Alam

5. Bidang kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, membawahi :

a. Subbidang Kepatuhan Hukum

b. Subbidang Pengembangan Kapasitas

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 60: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

Page 61: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

H. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta

Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Lingkungan Hidup

tidak menutup adanya permsalahan-permasalahan yang timbul seperti :

Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran (air, udara dan tanah),

erosi serta berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan.

Secara periodik setiap tahun, umunya kadar polusi cenderung meningkat.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pengelolaan

lingkungan hidup karena rendahnya tingkat pendidikan.

Rendahnya efektivitas penerapan rekomendasi AMDAL sebagai alat

pencegahan terjadinya damapak lingkungan.

Kurangnya kemampuan ahi teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi

lahan dan konservasi tanah, produksi yang bersih atau ramah lingkungan

dan pengelolaan limbah indsutri maupun domestik.

Page 62: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011.

Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah

oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan suatu

kegiatan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap

barang dan jasa dari pemerintah tersebut dan juga merupakan suatu

kewajiban fungsional dari instansi pemerintahan tersebut. Dalam

penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan sumber-sumber data

dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54

Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam

Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut telah diatur mengenai tahap-tahap

atau prosedur dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah.

Dalam penulisan tugas akhir ini pelaksanan lelang yang diamati oleh

penulis adalah pengadaan peralatan uji sample lingkungan. Adapun

yang dimaksud dengan pengadaan peralatan uji sample lingkungan ini

adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan alat-alat laboratorium berupa

Ambient Monitoring, Air Sample Train Unit dan Sound Level Meter

dimana semua fungsi alat tersebut adalah untuk pengukuran potensi

atau kualitas udara.

Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Perlatan uji sample

No Jenis Barang Vol

(Uniut)

Harga Satuan

(Rp) Total Harga

1

2

3

Ambient Monitoring

Air Sample Train Unit

Sound Level Meter

1

1

1

124.160.000

66.930.000

2.910.000

124.160.000

66.930.000

2.910.000

JUMLAH 194.000.000

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Surakarta

Page 63: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

Dalam proses pengadaan barang (peralatan uji sample

lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilakukan

pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Karena berdasarkan

dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25 bahwa :

“Sistem pengadaan barang dan jasa dengan pelelangan

sederhana adalah adalah metode pemilihan Penyedia Barang

atau Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam

metode pelelangan pengadaan ini adalah menggunakan pelelangan

sederhana dengan pascakualifikasi, dikatakan pelelangan sederhana

dengan pascakualifikasi karena dalam pelelangan ini nilai total harga

perkiraan sendiri pada pengadaan barang (peralatan uji sample

lingkungan) Badan lingkungan Hidup Kota Surakarta kurang dari Rp.

200.000.000,00 yaitu sesuai dengan pengumuman pelelangan, bahwa

nilai total harga perkiraan sendiri adalah Rp 194.000.000 (Seratus

sembilan puluh empat juta Rupiah). Pada penulisan Tugas Akhir ini

penulis menitikberatkan pada pengadaan dengan sistem pelelangan

sederhana dengan pascakualifikasi.

Dalam pelaksanaan lelang ini, tidak serta merta lelang tersebut

dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti Badan lingkungan

Hidup Kota Surakarta. Melainkan terdapat alur dimana di dalamnya

terdapat persiapan-persiapan di dalam Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta itu sendiri yang dapat menunjang pelaksanaan dari lelang itui.

Pada pelaksanaan pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan)

ini, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah menetapkan

panitia dalam proses pengadaan. Panitia tersebut terdiri dari Panitia

Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan), Pejabat

Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Pejabat

Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan

Hidup Kota Surakarta, dan dibantu Staf teknis.

Page 64: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

Tabel 4.2 Panitia pengadaan barang uji sample lingkungan

Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Peralatan Uji Sample Lingkungan)

NO NAMA INTANSI KEDUDUKAN

1. Ir.Sultan Nadjamuddin

Nip. 19670913 199503

1004

BLH Kota Surakarta Ketua

2. Kwat Oktaria Andrianto,

ST. Nip. 19721023

199803 1 009

BLH Kota Surakarta Sekretaris

3. Handoyo, SH. Nip.

19760308 199503 1002 DPP Kota Surakarta Anggota

Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No Nama Jabatan SKPD

1 Ir. Syahari Sucahyo PPK BLH Surakarta

Pejabat Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No Nama Jabatan SKPD

1 Ir. Sunarno PPTK BLH Surakarta

Staf Teknis Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan)

No Nama Jabatan SKPD

1 Ari Arsianti, ST Staf Teknis BLH Surakarta

Page 65: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

Dalam upaya memperjelas alur proses pengadaan barang peralatan

uji sample lingkungan tersebut, panitia membuat jadwal agar lebih

terperinci.

Tabel 4.3 Jadwal pengadaan peralatan uji sample lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

1. Pendaftaran dan

Pengambilan Dokumen

Pengadaan

Kamis, 24 Februari s/d

3 Maret 2011

08.00-15.00 WIB

2. Pemberian Penjelasan

Selasa, 01-03-2011 13.00 WIB

3. Batas Akhir Pemasukan

Dokumen Penawaran

Jumat, 04-03-2011 09.00 WIB

4. Pembukaan Dokumen

Penawaran

Jumat, 04-03-2011 09.30 WIB

5. Evaluasi Penawaran

Senin, 07-03-2011

6. Pembuktian Kualifikasi

Selasa, 08-03-2011

7. Pengumuman Pemenang

Selasa, 08-03-2011

8. Masa Sanggah Rabu-Selasa: 9-15

Maret 2011

9. Penerbitan SPPBJ Rabu, 16 Maret 2011

Sumber : Dokumen Pengadaan peralatan Uji Smple lingkungan BLH

Page 66: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

B. Prosedur Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dengan

Pelelangan Sederhana Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tahun Anggaran 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan

Peralatan Uji Sample Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah telah

diatur mengenai tahap-tahap atau prosedur dalam pemilihan penyedia

barang atau jasa pemerintah. Dalam pelaksanaan lelang ini

menggunakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Proses

pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan Badan Lingkungan

Hidup Surakarta dalam pelaksanaannya metode penyampaian dokumen

lelang menggunakan metode 1 (satu) sampul. Berdasarkan Peraturan

Presiden No 54 Tahun 2010 bahwa metode satu sampul digunakan

untuk pengadaan barang atau jasa yang sederhana dan pengadaan

barang yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah.

Menurut penuturan dari Bapak Sultan Nadjammudin sebagai

Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup bahwa

tahap-tahap pelelangan pengadaan barang tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

“Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dapat

dilaksakanan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran

Untuk Mengenai Pelelangan, Pengambilan Dokumen

Pelelangan Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan

Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya,

Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan

berita acara pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran

Termasuk Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi

Penawaran Atau Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang,

pengmuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang,

penandatanganan kontrak” (Hasil wawancara, tanggal 6

Februari 2011) :

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

prosedur pengadaan barang yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota

Page 67: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Sebagian besar rekanan tidak memenuhi kendala

yang berarti, apabila rekanan belum jelas akan prosedur pengadaan

yang ditetapkan, maka dapat bertanya kepada panitia pada seasion

penjelasan pekerjaan mengenai bagaimana proses pengadaan barang

yang dilakukan.

Gambar 4.1 Bagan Alur proses terjadinya pengadaan

Penyedia

Barang / Jasa

Pengguna barang /jasa Pemegang

komitmen Pejabat /Panitia barang/ jasa

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pengumuman

Pelelangan

Evaluasi

Administrasi

Lulus

tidak

Peserta Gugur

Peringkat

Evaluasi

Harga

Penetapan

Pemenang

Pengumuman

Pemenang

SK

Penetapan

Pemenang

Kontrak Pekerjaan

dimulai

Usulan

Pemenang

Berdasarkan

Peringkat

Dokumen

Penawaran

Page 68: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

Dan selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur

dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan peralatan uji sample

lingkungan dengan pascacualifikasi menurut penuturan dari Bapak Sultan

Nadjammudin adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pelelangan Sederhana

Mengenai hal pengumuman, bahwa pengumuman pemilihan

penyedia barang atau jasa pemerintah harus dapat memberikan

informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik

pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lain. Dalam

pelaksanaannya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

mengenai hal pengumuman, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarata membuat papan pengumuman tentang jadwal

pelaksanaan pengadaan barang yang dipasang di kantor Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan juga melaui website

http://www.surakarta.go.id.

2. Pendaftaran Untuk Mengenai Pelelangan

Berdasarkan penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin selaku

Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Peralatan Uji Sample

Lingkungan mengenai pendaftaran lelang bahwa :

“untuk rekanan yang akan mendaftar lelang pengadaan

peralatan uji smple lingkungan dapat dilaksanakan

langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta”

(Sumber: wawancara 15 Maret 2011).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan

pendaftaran untuk lelang pengadaan peralatan uji smple lingkungan

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011,

dilaksanakan langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Hal tersebut dilakukan dengan cara calon peserta (Rekanan) datang

langsung untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang

dengan menyetakan kartu tanda pengenal dan siup atau surat tugas

apabila perwakilan dari perusahaan dan sekaligus rekanan dapat

Page 69: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

mengambil dokumen lelang dalam bentuk soft copy atau bisa dapat

diambil melalui website Badan Lingkungsn Hidup Kota Surakarta.

Pada pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample lingkungan

rekanan yang mendaftar sebagai berikut:

a. CV. Artha Graha. P f. CV. Labstore

b. CV. Riry g. CV. Maxima

c. CV. Karya Cipta h. CV. Rizki I

d. CV. Mirah Delima i. UD. Pratama M

j. CV. Wahyu Basuki J. CV. Sinar Mulia. M

3. Pengambilan Dokumen Pelelangan Sederhana

Setelah rekanan melakukan pendaftaran sebagai bukti

keikutsertaanya dalam lelang, maka rekanan diperbolehkan

mengambil dokumen lelang yang isinya tentang RKS (rencana Kerja

dan Syarat). Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk

cetakan (Soft copy) dapat diambil pada Kantor Badan Lingkungan

Hidup Surakarta, atau diundah melalui website

http://www.surakarta.go.id.

Di dalam dokumen RKS tersebut memuat penjelasan

pelaksanaan teknis pekerjaan yang dilelangkan, antara lain tentang

pengumuman pelelangan, instruksi kepada peserta, lembar data

pemilihan, lembar data kualifikasi, bentuk dokumen penawaran,

petunjuk pengisian kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, bentuk

kontrak, syarat-syarat umum kontrak, Spesifikasi Teknis, daftar

kuantitas harga.

Dokumen yang berupa RKS ini kemudian dijadikan patokan

atau pedoman bagi rekanan dalam menentukan jumlah penawaran

yang akan dimasukkan nantinya dalam penawaran dan juga

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Selain

memuat tentang penjelasan pelaksanaan pekerjaan dalam RKS juga

mengatur tentang batas waktu pemasukan penawaran bagi rekanan.

Page 70: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

4. Penjelasan (Aanwijzing)

Tahap berikutnya dalam pelaksanaan pelelangan adalah tahap

penjelasan (Aanwijzing). Penjelasan merupakan forum atau sarana

yang digunakan untuk session tanya jawab atau pemberi keterangan

dari panitia lelang kepada para rekanan terkait dengan hal-hal dalam

pelaksanaan teknis dari pekerjaan itu. Atau jika dalam dokumen

lelang ditemukan hal-hal yang belum dicantumkan atau jika ternyata

terdapat perubahan-perubahan dalam dokumen lelang maka dapat

diusulkan dalam tahap penjelasan ini. Ketidakhadiran peserta pada

saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk

menolak/menggugurkan penawaran. Jadi dengan kata lain setelah

melakukan pendaftaran dan menerima dokumen lelang, rekanan

tersebut langsung mengajukan penawaran atau memasukkan

penawaran. Dalam pelaksanaan tahap penjelasan dijumpai adanya

perubahan dalam dokumen lelang antara lain:

a. Dalam dokumen lelang belum dicantumkan jangka waktu

penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Kemudian dirubah

pengaturannya menjadi Masa berlaku penawaran: 30 Hari

kalender dan Jangka waktu pelaksanaan: 20 hari kalender.

b. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang sebelumnya

tanggal 4 maret 2011 diganti menjadi tanggal 7 Maret 2011.

c. Surat pernyataan: “tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau

direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak

sedang menjalani sanksi pidana, memberikan jaminan purna

jual terhadap barang yang ditawarkan yang berlaku selama 12

bulan” dibuat dalam satu rangkaian pernyataan dan ditanda

tangani di atas materai.

d. Persyaratan kualifikasi yang wajib dilampirkan: SIUP, TDP,

Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, bukti laporan pajak 3

bulan terakhir (november-desember 2010, januari 2011;

Page 71: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

5. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan

Perubahannya

Dalam berita acara penjelasan pekerjaan berisi tentang segala

hal yang ditanyakan dan didiskusikan dalam proses penjelasan baik

dalam sesi tanya jawab ataupun jika terdapat penambahan atau

perubahan dalam dokumen lelang. Sesuai berita acara rapat

penjelasan pekerjaan (aanwizing) peserta yang hadir dalam acara

tersebut :

I. Panitia Pengadaan Barang/Jasa

1. Ir. Sultan Nadjamuddin, MSi. Ketua BLH

2. Kwat Oktaria Andrianto, ST. Sekretaris BLH

3. Handoyo, SH. Anggota DPP

II. U n d a n g a n yang hadir :

1. Ir. Syahari Sucahyo PPK

2. Ir. Sunarno PPTK

3. Ari Arsianti, ST Staf Teknis

III. Rekanan yang hadir

Setiap rekanan yang menghadiri penjelasan berhak

mengambil berita acara penjelasan pekerjaan yang sudah direvisi

dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan teknis.

6. Pemasukan Penawaran

Tahap pelakasanaan lelang selanjutnya dalam pengadaan

peralatan uji sample lingkngan adalah pemasukan penawaran. Jarak

antara penjelasan pekerjaan dengan pemasukan penawaran minimal

1. CV. Rakha 6. CV. Riry

2. CV. Wahyu Basuki 7. CV. Karya Cipta

3. CV. Mirah Delima 8. CV. Arthagraha Persada

4. CV. Sinar Mulia Mandiri 9. CV. Multi Sarana Abadi

5. CV. Era Pratama

Page 72: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

1 (satu) hari dan batas waktu dari pemasukan dokumen penawaran

lelang oleh rekanan adalah sebelum waktu pelaksanaan pembukaan

dokumen penawaran yang sudah di cantumkan dalam dokumen atau

dalam pengumuman pelelangan jadwal pelaksanan pengadaan.

Dalam pelaksanaan lelang ini jumlah rekanan yang memasukkan

dokumen penawaran sejumlah 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Maxima

Bangun Perkasa, CV. Rizki Innash dan CV. Labstore. Dalam

pemasukan penawaran rekanan dapat langsung memasukan

dokumen penawaran datang langsung ke Badan Lingkungan Hidup

Kota Surakarta.

7. Pembukaan Penawaran

Tahap selanjutnya setelah pemasukan penawaran adalah

pembukaan dokumen penawaran. Dalam pelaksanaan lelang untuk

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2011 bahwa dalam pembukaan penawaran dapat

dilaksanakan jika penawaran yang masuk adalah minimal 3 (tiga)

penawaran untuk setiap paket pekerjaan dan pembukaan penawaran

dianggap sah untuk dibuka, tetapi jika dalam pembukaan penawaran

ternyata rekanan yang mengajukan penawaran kurang dari 3

rekanan maka berkas penawaran yang masuk tidak dibuka dan

dianggap lelang gagal sehingga harus diadakan pelelangan ulang.

Ketika batas akhir pemasukan penawaran tiba, lalu seketika itu juga

diadakan pembukaan penawaran

Dalam pembukaan penawaran, yang dilihat oleh panitia

lelang adalah nominal yang ditawarkan oleh rekanan dan syarat-

syarat admnistrasi dari para rekanan yang terlampir dengan berkas-

berkas dan semuanya dibacakan pada saat pembukaan penawaran.

Dalam pembukaan penawaran di dalamnya terdapat unsur saksi

sebanyak 2 (dua) orang saksi dimana para saksi tersebut bukan dari

rekanan yang akan dibuka penawarannya melainkan dari rekanan

lain. Sebagai contoh, saat panitia akan membuka penawaran dari

Page 73: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

rekanan A maka yang menjadi saksi adalah rekanan B dan C. Dalam

pelaksanaannya metode penyampaian dokumen dengan

mempergunakan metode satu sampul. Dengan ketentuan Dokumen

Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari

dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta

ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian

antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yang berlaku.

Dalam proses pembukaan penawaran oleh panitia lelang, di

dalamnya ada berkas penawaran dari para rekanan yang meliputi,

antara lain :

a. Dokumen Administrasi

1) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan

- tanggal;

- masa berlaku penawaran;

- harga penawaran;

- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

- tanda tangan dari direktur utama/pimpinan

perusahaan,

penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan

2) Jaminan penawaran asli

- diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yang

mempunyai program asuransi kerugian

(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

- besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari

nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP

b. Dokumen Harga

Daftar kuantitas dan harga

c. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari :

Page 74: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;

2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;

3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan

tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila

dipersyaratkan);

4) surat dukungan;

5) asuransi (apabila dipersyaratkan);

d. Dokumen isian Kualifikasi

e. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan

kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam

akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

Gambar 4.2 Bentuk sampul dokumen penawaran

Bagian depan

Bagian belakang

Sumber : Dokumen Lelang Pengadaan Perlatan uji sample

lingkungan

Penawaran Peralatan Uji Sample Lingkungan

Kota Surakarta Tahun 2011

Hari / Tgl pemasukan :

Jam pemasukan :

Tempat :

Kepada Yth.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kota SurakartaTahun 2011.

Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Surakarta

Jangan dibuka sebelum waktu

pembukaan sampul penawaran

Page 75: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

8. Penyusunan berita acara pembukaan penawaran

Dalam berita acara pembukaan penawaran memuat hal-hal

terjadi dalam proses pembukaan penawaran. Berita acara tersebut

dibuat panitia lelang dan ditandatangani oleh panitia lelang.

Dari berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran

dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Rekanan yang mendaftar : 18 rekanan

b. Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing : 10 rekanan

c. Rekanan yang memasukkan Surat Penawaran : 3 rekanan

d. Rekanan yang mengundurkan diri : -

e. Rekanan yang tidak memberikan keterangan : 15 rekanan

Sesuai dalam berita acara penutupan pemasukan dokumen

penawaran dan pembukaan dokumen penawaran, dokumen

penawaran pada pengadaan yang diterima dan memenuhi syarat

adalah :

Tabel 4.4 Berita Acara Pembukaan Penawaran

No Dok Administrasi

Dok

Harg

a

Dok Teknis Dok

Isian

Kualifik

asi

Nilai

Penawaran Ket

Nama

perusahaan

Surat

Penawar

an

Jaminan

Penawara

n

RAB

Spesifik

asi

Teknis

Jad

wal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 CV. Labstore + + + + + + 192.225.000 Lengkap

2 CV. Maxima + + + + + + 189.475.000 Lengkap

3 CV. Rizki I + + + + + + 191.400.000 Lengkap

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Setelah melakukan penelitian terhadap berkas penawaran

terhadap ketiga rekanan yang memasukkan berkas penawaran

dinyatakan lengkap dan ditandatangani oleh panitia dan juga para

saksi, yang berarti berkas penawaran memenuhi syarat yang telah

ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 54

tahun 2010, sehingga panitia dapat melanjutkan proses selanjutnya.

Page 76: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

9. Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi Di

dalam proses evaluasi ini meliputi kegiatan antara lain :

Tahap lelang berikutnya dalam pelaksanaan lelang untuk

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2011 adalah evaluasi berkas penawaran dan berkas

kualifikasi. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin dalam

kegiatan evaluasi ini dilakukan beberapa tahap evaluasi terhadap

berkas penawaran seperti evaluasi administrasi, evaluasi teknis,

evaluasi biaya dimana ketiga bentuk evaluasi dilakukan secara

bertahap

a. Evaluasi administrasi

- Evaluasi administrasi mencakup penilaian kesesuaian

antara kelengkapan administrasi serta mencocokkan

kebenaran dengan syarat-syarat yang ditentukan dan

perubahan-perubahan yang tercantum dalam penjelasan

lelang.

b. Evaluasi Teknis

- Evaluasi teknis mencakup penilaian kesesuaian Spesifikasi

teknis dan jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang.

c. Evaluasi Harga/Biaya

- Evaluasi Harga mencakup penilaian total harga penawaran

dibandingkan terhadap nilai total HPS, Dilakukan

klarifikasi kewajaran harga.

Berdasarkan pasal 48 Perpres No 54 Tahun 2010 bahwa

dalam pemilihan barang dan jasa pemerintah dapat menggunakan 1

(satu) dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran, dan metode

evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen

lelang yang terdiri dari :

1) Sistem gugur

2) Sistem nilai

3) Sisitem penilaian biaya selama umur ekonomis

Page 77: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam

melaksanakan evaluasi berkas penawaran menggunakan sistem

gugur. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamufin yang dimaksud

dengan sistem gugur adalah :

“metode evaluasi sistem gugur adalah evaluasi penilaian

penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan

dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang

telah ditetapakan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian

persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran

harga, terhadap penyedia barang dan jasa yang tidak lulus

penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur”.

(wawancara, 5 April 2011)

Dalam tahap ini, selain evaluasi terhadap berkas penawaran

juga dilakukan evaluasi kualifikasi dari para rekanan. Evaluasi

kualifikasi dilakukan apabila pada waktu pembukaan penawaran

syarat-syarat penawaran para rekanan dinyatakan lengkap. Dalam

formulir isian kualifikasi untuk pengadaan barang, terdiri dari

bebrapa bagian yang terdiri dari :

1. Pakta integritas

Dalam pakta integritas berisi pernyataan ikrar untuk mencegah

dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi,

korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.

2. Formulir isian Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

- direktur utama/pimpinan perusahaan;

- penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan

yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte

pendirian atau perubahannya;

Page 78: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

- kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat

yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

- pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak

mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau

- peserta perorangan.

b. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa

perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta

perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya

atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan

bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),

PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena

Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun

berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan

menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

f. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang

sesuai;

g. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki

Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3), apabila dipersyaratkan.

Selain data-data tersebut, dalam formulir isian penilaian

kualifikasi juga berisi data-data sebagai berikut :

a) Data Administrasi

b) Izin Usaha

Page 79: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

c) Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

d) Pengurus

(1) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam

badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas

(2) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam

badan usaha

e) Data Keuangan

(1) persentase kepemilikan saham/pesero

(2) Pajak

f) Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan

yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan

10. Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau Usulan Pemenang

Hasil dari evaluasi berkas penawaran dan evaluasi kualifikasi

diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh panitia lelang.

Dalam berita acara evaluasi ini memuat keputusan untuk lulus atau

tidaknya penawaran. Meskipun dalam hasil evaluasi tersebut

ternyata tidak terdapat penawar yang lolos tetapi hasil evaluasi tetap

dilaporkan kepada PPK.

Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan

Harga

Penawaran

(Rp)

Harga

terkoreksi

Hasil Evaluasi Peri

ngka

t

No Nama

Rekanan

Admministr

asi

Teknis Isian

Kualifikas

i

1 CV.

LABSTORE 192.225.000 192.225.000

Tidak

memenuhi

- -

2 CV.

MAXIMA

BANGUN.P

189.475.000 189.475.000 Memenuhi Memenuhi Memenuhi I

3 CV. RIZKI.I 191.400.000 191.400.000 Memenuhi Memenuhi Memenuhi II

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Page 80: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

11. Penetapan Pemenang

Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penetapan

pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan

Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Sample

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan

Surat Penetapan Pemenang Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan

Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2011 Nomor 050/09/BLH-LAB/III/2011

tangggal 9 Maret 2011, maka Pemenang dan pemenang cadangan

dari Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan sebagai berikut:

1) Pemenang

Nama Perusahaan : CV. Maxima Bangun Perkasa

A l a m a t : Jl. Kalimasada II/7 Komplek Langen

Werdasih, Lerep Ungaran

N P W P : 02.899.368.1-505.000

Harga Penawaran : Rp. 189.475.000 (seratus delapan

puluh sembilan juta empat ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah

2) Pemenang Cadangan

Nama

Perusahaan

: CV. Rizki Innash

A l a m a t : Jl. Banjarsari Gg.Iwenisari No. 27

Tembalang Semarang

N P W P : 02.069.847.8.517.000

Harga

Penawaran

: Rp. 191.400.000 (seratus sembilan

puluh satu juta empat ratus ribu

rupiah)

Page 81: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

12. Pengumuman Pemenang

Berdasarkan keterangan Bapak Sultan Nadjammudin bahwa

untuk Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2011, pengumuman pemenang lelang tersebut

dilakukan di Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta dengan cara

menempelkan di papan pengumuman dengan memcantumkan nama-

nama para pemenang, nama-nama calon cadangan dari pemenang

dan pengumuman pemenang tersebut juga melalui website Badan

Lingkungsn Hidup Kota Surakarta. Dimana nama-nama pemenang

lelang tersebut sama dengan nama pemenang lelang yang diusulkan

dan ditetapakan oleh Panitia Pengadaan Barang.

13. Masa Sanggah

Masa sanggah merupakan pemberian kesempatan kepada

rekanan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis jika merasa

keberatan atas hasil evaluasi yang telah diumumkan yang berupa

jaminan sanggahan banding dari bank dan Besarnya jaminan

sanggahan banding Rp. 388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan

ribu rupiah), Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada: Panitia

Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample

Lingkungan Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Jaminan Sanggahan Banding

dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota

Surakarta. Namun, dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 oleh para rekanan tidak

menggunakan untuk mengirimkan sanggahan kepada Panitia

Pengadaan karana para rekanan sudah bisa menerima hasil dari

keputusan para Panitia lelang dan pejabat pembuat pembuat

komitmen.

14. Penunjukan Pemenang

Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penunjukan

pemenang. Dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota

Page 82: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

Surakarta Tahun Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan

barang (peralatan uji sample lingkungan) oleh Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan kemudian

menujuk CV. MAXIMA BANGUN PERKASA sebagai pemenang

lelang. Kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat

Penunjukan Pemenang atau Surat Penunjukan Penyedia Barang atau

Jasa (SPPBJ). Kemudian oleh CV. Maxima Bangun Perkasa sebagi

rekanan yang ditunjuk sebagi pemenang lelang diwajibkan untuk

membuat Surat Jaminan Pelaksanaan.

Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 34 (tiga

puluh empat) hari kalender, Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan

disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Kemudian

setelah membuat surat jaminan, oleh rekanan yang ditunjuk sebagai

pemenang juga membuat Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan

dan kemudian surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada PPK.

15. Penandatangan Kontrak

Tahap pelaksanaan lelang yang terakhir adalah

penandatanganan kontrak yang dilakukan antara Pejabat Pembuat

Komimen dengan rekanan yang ditunjuk. Sedangkan dalam

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan barang (peralatan

uji sample lingkungan), perjanjian kontrak ditandatangani oleh

direktur CV. Maxima Bangun Perkasa dengan Pejabat Pembuat

Komitmen dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kontrak

tersebut selain sebagai tanda dimulainya pekerjaan juga merupakan

dasar atau bukti keterikatan antara PPK dan rakanan. Setelah

penadatangan kontrak, kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen

mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja yang menandakan bahwa

pekerjaan sudah bisa untuk mulai dikerjakan.

Page 83: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis sampaikan

pada BAB sebelumnya dengan permasalahan yang diamati, maka

sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan

peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia No 54 Tahun 2010. Hal tersebut dibuktikan dengan

pelaksanaan lelang yang berpedoman langsung dengan Perpres

tersebut mengenai prosedur pengadaan barang di instansi

pemerintah.

2. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample ini

dilaksanakan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran Untuk

Mengenai Pelelangan, Pengambilan Dokumen Pelelangan

Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan Berita Acara

Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya, Pemasukan

Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan berita acara

pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk

Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau

Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang, pengmuman pemenang,

masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak.

3. Dalam pelaksanaan lelang pengadaan uji sampke lingkungan di

Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menjadi pemenang

pelelangan adalah dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan

selanjutnya pemenang dapat langsung melaksanakan pekerjaan

penyediaan barang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek

tersebut dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Page 84: PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

B. SARAN

Pada dasarnya pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan

peralatan uji sample lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota

Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan

prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil

pengamatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Masa sekarang ini proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai

dengan perkembangan teknologi dimasa saat ini untuk

mempermudah dan menghemat waktu, biaya. Sehingga proses

pengadaan barang dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu ada baiknya dalam pelaksanaannya menggunakan

teknologi, misalnya pada waktu pendaftaran lelang calon peserta

lelang tidak harus datang ke instansi tersebut cukup dengan

mendaftar lewat e-mail.

2. Adanya sosialisai lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barng atau jasa

seperti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Mengingat bahwa peraturan

perundang-undangan tersebut selain digunakan oleh instansi yang

mengadakan pengadaan barang atau jasa juga nantinya bermanfaat

bagi rekanan yang berniat untuk mengikuti pengadaan barang atau

jasa kerena bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam

mengikuti pengadaan barang atau jasa.

3. Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pengadaan,

karena pengadaan menggunakan sistem pelelangan sangatlah rumit

4. Terkait dengan sanggahan banding dalam pelelangan pengadaan

sekarang ini biaya yang harus dikeluarkan dalam menyanggah dirasa

terlalu mahal. Sehingga rekanan harus berfikir ulang dalam

melakukan sanggahan oleh kerena itu ada baiknya jika sangghan

biayanya tidak terlalu mahal.