PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (POS AP) KANTOR BAHASA …kantorbahasabanten.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/... · 2019. 8. 20. · PROSEDUR OPERASIONAL

PROSEDUR OPERASIONAL STANDARADMINISTRASI PEMERINTAHAN (POS AP)

KANTOR BAHASA BANTEN

2017


Jalan Bayangkara Nomor 17A, Cipocok Jaya, Serang, BantenTelepon (0254) 221079

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya,

kami telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan penyusunan Prosedur

Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) periode 2017 pada Kantor

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kantor Bahasa diharapkan mampu melaksanakan berbagai

kegiatannya secara tepat dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengingat

pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi di unit organisasi ini, maka telah di

identifikasi dan disusun sejumlah 25 (dua puluh lima) POS AP berdasarkan tugas dan

fungsi Kantor Bahasa dengan tujuan dapat dijadikan sebagai panduan baku dari

setiap kegiatan yang ada.

Jumlah POS AP tersebut, masih dimungkinkan untuk bertambah dan atau berkurang

sesuai dengan kebutuhan organisasi, hasil evaluasi Tim Penyusun berdasarkan

penerapan dari tiap-tiap POS tersebut.

Dengan tersusunnya POS AP pada Kantor Bahasa, maka diharapkan setiap kegiatan

yang dilaksanakan sudah mengacu pada panduan buku yang ada, sehingga dapat

berjalan secara akuntabel dan transparan.

Serang, Juli 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………....... i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………....... ii

Daftar Lampiran ………………………………………………………………………………... iii

Kantor Bahasa

1. Pendahuluan …………………………………………………………………………. 1

2. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………. 2

3. Definisi ………………………………………………………………………………… 3

4. Gambar dan Arti …………………………………………………………………….. 4

5. Daftar POS Kantor Bahasa

1) POS Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis2) POS Penyusunan Pemetaan Bahasa dan Sastra3) POS Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra4) POS Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra5) POS Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra6) POS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan7) POS Pencairan Anggaran8) POS Pertanggungjawaban Anggaran9) POS Pengadministrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak10) POS Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan BMN11) POS Penyusunan dan Anggaran12) POS Penyusunan Program Kerja13) POS Pengusulan Penilian Angka Kredit14) POS Usul Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat15) POS Usul Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai16) POS Pembuatan Kartu-Kartu Pegawai17) POS Pengajuan Usul Pensiun18) POS Pemberian Surat Izin Cuti19) POS Pengembangan SDM20) POS Surat Keluar21) POS Surat Masuk22) POS Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana23) POS Pengelolaan Kebersihan24) POS Keamanan25) POS Katalogisasi Buku Pustaka

1. LATAR BELAKANGKantor Bahasa merupakan unit pelakana teknis pada Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan

pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Kantor Bahasa terdiri atas Kepala, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi

diantaranya pengkajian bahasa dan sastra, pemetaan bahasa dan sastra,

pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, fasilitasi pelaksanaan pengkajian

dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, pemberian layanan informasi

kebahasaan dan kesastraan, pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan

kesastraan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Bahasa.

Guna menciptakan komitmen mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan di Kantor

Bahasa, maka perlu disusun dan ditetapkan POS AP di lingkungan Kantor

Bahasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Maksud dari penyusunan POS Kantor Bahasa adalah agar penyelenggaran

aktivitas di Kantor Bahasa memiliki petunjuk tentang tata cara dan urutan

kegiatan yang jelas, baku dan terukur mengenai bagaimana dan kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Tujuan dari disusunnya POS AP Kantor Bahasa adalah untuk menciptakan

komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan Kantor Bahasa untuk

mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuju Kementerian

bertata kelola terbaik.

3. DEFINISI

Instansi Pemerintah : Kementerian/Lembaga dan PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturanperundang-undangan;

Prosedur Operasional

Standar

: Serangkaian instruksi tertulis yangdibakukan mengenai berbagai prosespenyelenggaraan aktivitas organisasi,bagaimana, dan kapan harus dilakukan,dimana dan oleh siapa dilakukan;

Prosedur Operasional

Standar Administrasi

Pemerintah (POS AP)

: Prosedur Operasional Standar dari berbagaiproses penyelenggaraan administrasipemerintahan yang sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku;

Mutu Baku Waktu : Mutu waktu bila mana dihitung dalam hariberarti berlaku ketentuan 7 (tujuh) jam 30(tiga puluh) menit per hari kerja (Senin -Jum’at)

4. GAMBAR DAN ARTI

= Simbol Kapsul/Terminator Melambangkan

dimulai/berakhirnya suatu prosedur

= Melambangkan proses berjalannya/eksekusi

suatu prosedur

=Simbol Belah Ketupat/Decision untukmendeskripsikan kegiatan pengambilankeputusan

=Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untukmendeskripsikan arah kegiatan (arah proseskegiatan)

5. DAFTAR POS KANTOR BAHASA

1. POS Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis2. POS Penyusunan Pemetaan Bahasa dan Sastra3. POS Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra4. POS Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra5. POS Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra6. POS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan7. POS Pencairan Anggaran8. POS Pertanggungjawaban Anggaran9. POS Pengadministrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak10. POS Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan BMN11. POS Penyusunan dan Anggaran12. POS Penyusunan Program Kerja13. POS Pengusulan Penilian Angka Kredit14. POS Usul Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat15. POS Usul Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai16. POS Pembuatan Kartu-Kartu Pegawai17. POS Pengajuan Usul Pensiun18. POS Pemberian Surat Izin Cuti19. POS Pengembangan SDM20. POS Surat Keluar21. POS Surat Masuk22. POS Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana23. POS Pengelolaan Kebersihan24. POS Keamanan25. POS Katalogisasi Buku Pustaka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA


NOMOR SOP 01/G5.28/BS/POS/2017

TGL.PEMBUATAN 13 April 2017

TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KepalaKantor Bahasa Banten

Muhammad LuthfiBaihaqi, S.S., M.A.NIP 19721119200212121001

NAMA SOP FasilitasiLayananBantuanTeknis

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2009 tentangBendera,Bahasa, danLambang NegarasertaLaguKebangsaan

2. PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2014 tentangPengembangan, Pembinaan,danPelindungan Bahasa dan Sastra, sertaPeningkatanFungsi Bahasa Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan danKebudayaan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35Tahun 2012

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang RincianTugas Balai Bahasa

7. PeraturanKepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPeneliti

8. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19? 2004tentangJabatanFungsionalPenelitidanAngkaKredit

Memahami metode penilaian hasil penelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. POS Penelitian Bahasa dan Sastra2. POS Penerbitan Karya Kebahasaan dan Kesastraan3. POS Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman

1. Naskah-naskah penelitian yang akan dinilaikan2. Formulir penilaian3. Instrumen penilaian4. Pensil5. Stop map6. Bollpoin

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak dilakukan penilaian sesuai POS, tidak dapat diketahui naskah yang layak terbitdan yang tidak layak.

2. Jika tidak ada penilaian sesuai POS, perevisian naskah penelitian bisa tidak relevan (bisatidak memenuhi sasaran harapan).

1. Hasil-hasil penelitian yang tercatat dalam dokumenhasil penelitian.

2. Naskah penelitian yang dinilaikan yang tercatat dalamdokumen penilaian

3. Naskah penelitian yang telah dinilai yang tercatatdalam dokumen penilaian.

4. Hasil penilaian yang tercatat dalam lembar penilaian.

Pemohon KepalaBalai/Kantor

PenyuluhKebahasaan

Pengadministrasi Umum Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan surat permohonan fasilitasilayanan bantuan teknis

Surat masuk dari DPR,DPRD, Kepolisian, daninstansi lain

60 menit Surat

2 Mendisposisi surat permintaan fasilitasi dariinstansi/lembaga lain Lembar disposisi 10 menit Disposisi

3Menentukan penyuluh kebahasaan yangsesuai dengan permintaan danmengonfirmasi kesediaan

Data penyuluhkebahasaan 5 menit Dokumen penugasan

4 Membuat konsep surat balasan dan surattugas untuk permintaan tersebutSurat pemohonDisposisi pimpinan 60 menit Surat Balasan

5Memeriksa konsep surat balasan dan surattugas untuk permintaan fasilitasi layananbantuan teknis

Surat BalasanKelengkapan suratlainnya 30 menit Konsep siap tanda tangan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.

FASILITASI LAYANAN BANTUAN TEKNIS

MULAI

5Memeriksa konsep surat balasan dan surattugas untuk permintaan fasilitasi layananbantuan teknis

Surat BalasanKelengkapan suratlainnya 30 menit Konsep siap tanda tangan

6Menandatangani surat balasan dan surattugas untuk permintaan fasilitasi layananbantuan teknis

Konsep Surat Balasandan surat kelengkapankegiatan

60 menit Surat siap kirim

7Menugasi penyuluh kebahasaan sesuaidengan permintaan fasilitasi layananbantuan teknis

Surat tugas 30 menit Rincian tugas dan tanggung jawabpelaksanaan kegiatan

8 Melakukan kegiatan penyuluhan sebagaiupaya fasilitasi layanan bantuan teknis Materi penyuluhan 600 menitDaftar hadir peserta, Kuesionerpelaksanaan, dan dokumentasikegiatan (foto)

9 Menyusun laporan Fasilitasi BantuanKebahasaan Dokumen Evaluasi 2 800 menit Laporan kegiatan






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Bahasa Banten


NAMA SOP PenyusunanPemetaan Bahasa dan Sastra



2. PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2014 tentangPengembangan, Pembinaan,danPelindungan Bahasa dan Sastra, sertaPeningkatanFungsi Bahasa Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

20125. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian TugasBalai Bahasa

7. PeraturanKepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPeneliti


8. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/2004tentangJabatanFungsionalPenelitidanAngkaKredit








2. Naskah penelitian yang dinilaikan yang tercatatdalam dokumen penilaian


4. Hasil penilaian yang tercatat dalam lembar penilaian.

KepalaBalai/kantor/

bidang

Koordinator/Peneliti/Kasubid Peneliti Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat desain kegiatan perarturan UU ynag terkait, renstra,RKP

10 jam desain

2 Menyusun proposal perarturan UU ynag terkait, renstra,RKP, referensi pemetaan bahasa dansastra

15 jam proposal (usulan) balai/kantor ==peneliti/koordinatorkegiatan

Pusat==kasubid

3 Melakukan Verifikasi dan validasiproposal kegiatan

formulir verifikasi dan validasi 1 jam proposal disetujui

PENYUSUNAN PEMETAAN BAHASA DAN SASTRA

KeteranganKegiatanNo Mutu BakuPelaksanaan

Mulai

Selesai

3 Melakukan Verifikasi dan validasiproposal kegiatan


4 Melakukan persiapan pengambilandata

instrumen peneliian (penggandaan),surat izin,pemberitahuan, SK, ST,kelengkapan kebutuhan lapangan

10 jam dokumen dan peralatankebutuhan lapangan

5 Melakukan pengumpulan data instrumen, alat tulis, alat rekam(manual/digital) gambar dan suara,perlengkapan kesehatan, perlengkapankeselamatan, perlengkapanadministrasi keuangan

70 jam(2 DaearahPengamatan)

data (kuesioner terisi)

melakukan pengentrian data komputer PC/lapotop yang dilengkapiformat tulisan fonetis, hasil rekaman


hasil entrian data (dataelektronik)

Selesai

Melakukan tabulasi data (Tabulasi 1== pengempokkan; tabulasi2==pembuatan kaidah peta; Tabulasi3==penentuan peta; perhitunganperbedaan fonologi dan leksikondengan dialketometri

komputer PC/lapotop yang dilengkapiformat tulisan fonetis, hasil rekaman

35 jam (2 daerahpengamatan)

data (hasil tabulasi)

6 Membuat peta narasi komputer PC/laptop, referensipemetaan (catatan hasil penelitian)


peta narasi

7 Melakukan seminar hasil pemetaan proposal kegiatan seminar, Peta narasi,alat tulis, SK, ST, kelengkapankebutuhan seminar (termasuk ruangseminar)

5 jam rekomendasi atau catatanhasil seminar

8 membuat peta geografis peta dasar geografis, komputerPC/laptop, aplikasi sistem pemetaan

5 jam peta geografis

Mulai



9 Membuat laporan pemetaan dokumen usulan, dokumen hasilpemetaan

15 jam naskah laporan






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP PelaksanaanPengkajian Bahasa dan Sastra



2. PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2014 tentangPengembangan, Pembinaan, danPelindunganBahasa dan Sastra, sertaPeningkatanFungsi Bahasa Indonesia





7. PeraturanKepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPeneliti8. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/2004

tentangJabatanFungsionalPenelitidanAngkaKredit






1. Jika tidak dilakukan penilaian sesuai POS, tidak dapat diketahui naskah yang layak terbit danyang tidak layak.





4. Hasil penilaian yang tercatat dalam lembarpenilaian.

KepalaBalai/kantor/

bidang

Koordinator/Peneliti/Kasubid Peneliti Pengolah Data Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun Proposal perarturan UU ynag terkait, renstra,RKP

10 jam desain

2 Mencari Data Pustaka perarturan UU ynag terkait, renstra,RKP, referensi pemetaan bahasadan sastra

15 jam proposal (usulan) balai/kantor ==peneliti/koordinatorkegiatan

Pusat==kasubid

3 Melakukan Survei dan Koordinasi,melaksanakan revitalisasi, danpemantauan serta evaluasi kegiatan

tolak


4 Melaksanakan seminar hasilrevitalisasi



PELAKSANAAN PENGKAJIAN BAHASA DAN SASTRA

No Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan

Mulai

Selesai

4 Melaksanakan seminar hasilrevitalisasi



5 Menilai hasil seminar instrumen, alat tulis, alat rekam(manual/digital) gambar dan suara,perlengkapan kesehatan,perlengkapan keselamatan,perlengkapan administrasikeuangan


data (kuesioner terisi)

6 Melaporkan seminar hasil revitalisasi komputer PC/lapotop yangdilengkapi format tulisan fonetis,hasil rekaman


hasil entrian data (dataelektronik)

Selesai

7 Mendokumentasikan laporanrevitalisasi

komputer PC/lapotop yangdilengkapi format tulisan fonetis,hasil rekaman


data (hasil tabulasi)

6 Membuat peta narasi komputer PC/laptop, referensipemetaan (catatan hasil penelitian)


peta narasi

7 Melakukan seminar hasil pemetaan proposal kegiatan seminar, Petanarasi, alat tulis, SK, ST,kelengkapan kebutuhan seminar(termasuk ruang seminar)

5 jam rekomendasi atau catatan hasilseminar



Mulai



9 Membuat laporan pemetaan dokumen usulan, dokumen hasilpemetaan

15 jam naskah laporan






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP PersiapanPelaksanaanFasilitasiPengkajianBahasa dan Sastra








7. PeraturanKepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPeneliti8. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/ 2004







1. Jika tidak dilakukan penilaian sesuai POS, tidak dapat diketahui naskah yang layak terbit danyang tidak layak.






Pengkaji Peneliti KepalaBalai/Kantor

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun tujuan kegiatan

2 Menetapkan tujuan kegiatan 2 jam Dokumen tujuankegiatan

3 Mengidentifikasi sasarankegiatan 2 jamDaftar sasarankegiatan

4 Menganalisis kondisi awal(analisis kebutuhan) 4 jamData laporankondisi awal

POS Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra


4 Menganalisis kondisi awal(analisis kebutuhan) 4 jamData laporankondisi awal

5Mengumpulkan databerdasarkan analisiskebutuhan

15 jamData dukungpemberianpenghargaan

6 Menyusun jadwal danpetugas kegiatan 2 JamJadwal pemberianpenghargaan

7 Memverifikasi dan menyetujuijadwal dan petugas kegiatan

8 Membuat kriteria kegiatan 10 jam Kriteria kegiatan

9 Menyusun butir-butirinstrumen kegiatan 10 jamButir-butirinstrumen

10 Menyunting instrumenkegiatan 5 jam Draf instrumen

11 Melakukan validasi instrumenkegiatan 2 Jam Instrumen

12 Mengesahkan instrumenkegiatan 2 Jam Instrumen

13 Mendokumentasikaninstrumen kegiatan Instrumen

13 Mendokumentasikaninstrumen kegiatan Instrumen






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP PelaksanaanFasilitasiPengkajian Bahasa danSastra








7. PeraturanKepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPeneliti8. Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/ 2004




1. POS Penerbitan Karya Kebahasaan dan Kesastraan2. POS Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman









Analis Kasubid Kabid Kapus KepalaBadan


Melaksanakankebijakan teknispelaksanaan fasilitasipengkajian bahasa dansastra

10 jam Data evaluasikebijakan teknis

Melaksanakanpedoman pelaksanaanfasilitasi pengkajianbahasa dan sastra

10 jam Data evaluasiprogram

Melaksanakanpemberianpenghargaan bahasadan sastra

10 jamData evaluasipemberianpenghargaan

POS Pelaksanaan Fasilitasi Pengkajian Bahasa dan Sastra


Melaksanakanpemberianpenghargaan bahasadan sastra

10 jamData evaluasipemberianpenghargaan




NOMOR SOP 06/G5.28/KU/POS/2017

TGL.PEMBUATAN 13 April 2017TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Pemerintah Nomor:45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

1. Memahamitugasdanfungsi unit kerja2. Memahamiperaturandanketentuan yang berlaku

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007tentang Bagan Akun Standar;

13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;

14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang UnitAkuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;

15.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219 Tahun 2013tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara diLingkungan Kemdikbud;

16.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPer-55/PB/2012 tentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkunganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN1. POS Pencairan Anggaran2. POS Pertanggungjawaban Keuangan3. POS Pengadiministrasian Penerimaan Negara Bukan Pajak4. POS Akuntansi dan Pelaporan BMN

1. ATK2. Komputerdanjaringan internet3. Peraturanperundang-undangan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitas yang Pencatatan dan Pengarsipan dilakukan secara manual dan elektronik

telahdibakukandanditetapkan.2. Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan, waktu, dan

output yang dikategorikansebagaibentukkegagalan yangharusdipertanggungjawabkanolehpelaksana.

3. Masing-masingpihakterkaitharusmemilikikomunikasi, dankoordinasi yangbaik.

(Aplikasi)

ADMINISTRATOR OPERATORPENYUSUN LK

SATKERPENYUSUN LK

UAPPA-E1KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Menerima dokumen sumber berupa DIPA, DIPA REVISI, dan

DIPA REVISI POK dari Penyusun Program dan AnggaranPerencanaan dan dokumen sumber SPM, SP2D, SSBP, SSPBdari Pelaksana Perbendaharaan dan Mengirimkan ADK SaldoAwal ke UAPPA-W (Wilayah).

Dokumen DIPA, SPM/SP2D, SSBP,dan SSPB

420 menit Kumpulandokumen untukdiinput data

2 Melakukan perekaman data dokumen sumber ke dalamaplikasi SAKPA

Kumpulandokumen untukdiinput data

420 menit Backup dataaplikasi (ADK)

3 Melakukan rekapitulasi input data dokumen sumber Backup data 60 menit Rekapitulasi data

4 Melakukan verifikasi dan validasi atas perekaman dokumensumber

Neraca, Realisasi Belanja,Pengembalian Belanja,Realisasi Pendapatan danPengembalian Pendapatan

420 menit Hasil dokumenyang telahdiverifikasi dandivalidasi

5 Melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas SIMAK-BMN ADK dan Neraca 420 menit Berita AcaraRekonsiliasi

6 Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan petugas rekonsiliasiKPPN

ADK dan Neraca 420 menit Berita AcaraRekonsiliasi

UAPPA-W

PETUGAS SAK

PROSEDUR OPERASIONAL STANDARPELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI BALAI/KANTOR BAHASA

NO. URAIAN PROSEDUR VERIFIKATOR VALIDATORPETUGAS

SIMAK-BMNKPPN

MUTU BAKU

KET

Mulai

Hal. 59

6 Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan petugas rekonsiliasiKPPN

ADK dan Neraca 420 menit Berita AcaraRekonsiliasi

7 Melakukan pengiriman ADK file kirim ke UAPPA-W (Wilayah) ADK file kirim 60 menit Registerpengiriman

8 Mengumpulkan data pendukung untuk keperluanpenyusunan LK

Neraca, Realisasi Belanja,Pengembalian Belanja, dll

420 menit Data pendukungLK

9 Menyusun draf laporan keuangan Data Pendukung LK 1.260 menit Draf LK

10 Melakukan verifikasi atas draf laporan keuangan Draf LK 420 menit Draf LK yangtelah diverifikasi

11 Menyusun laporan keuangan berdasarkan draf laporankeuangan yang telah diverifikasi verifikator

Draf LK yang telah diverifikasi 420 menit LaporanKeuangan Satker

12 Memverifikasi dan Memvalidasi Laporan Keuangan yangtelah disusun

Laporan Keuangan Satker 420 menit LK Satker yangtelah diverifikasidan divalidasi

13 Melakukan evaluasi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Satker 840 menit Hasil evaluasi LKSatker

14 Mengirim LK Satker ke tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1 Laporan Keuangan Satker 60 menit Registerpengiriman

15 Menyimpan file dan dokumen Subbagian Akuntansi danPelaporan Keuangan

LK Satker 420 menit Arsip dokumen

6.480 menitTOTAL WAKTU

Selesai

Hal. 59

Kepala PPK PPSPM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 5 10 11 12 13

1 Mendisposisikan tugaskepada penanggungkeuangan

SK 10 menit Disposisi

2 Menyusun daftar kebutuhananggaran kegiatan

KAK, jadwalkegiatan

420 menit RekapitulasiUP/TUP dan suratusulan

2 Mengusulkan pencairan danatahap awal

SPP 10 menit SPP

PELAKSANA

PROSEDUR OPERASIONAL STANDARPENCAIRAN ANGGARAN DI BALAI/KANTOR BAHASA

NO. URAIAN PROSEDURMUTU BAKU

KET

MULAI

Hal. 4

2 Mengusulkan pencairan danatahap awal

SPP 10 menit SPP

3 Melakukan verifikasi danpersetujuan pencairan dana

SPP dan ADK 20 menit SPM

4 Melaksanakan pembayarandan pembiayaan kegiatan

SPM dan ADK 30 menit SPM dan ADK

5 Menyusun dokumenpembayaran

SPM dan ADK 60 menit SPM dan ADK

Ya

Selesai

Tidak

Hal. 4





TGL.PEMBUATAN

13 April 2017

TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKANOLEH

Kepala Kantor Bahasa Banten

Muhammad LuthfiBaihaqi,S.S., M.A.NIP 19721119200212121001

NAMA POS PERTANGGUNGJAWABANANGGARAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;5. Peraturan Pemerintah Nomor:45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan TataKerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaanNomor 63 Tahun 2016tentangRincianTugasBalaiBahasa

8. Peraturan Menteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaranAnggaranPendapatanBelanja Negara (APBN)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan

1. Memahamiprosedurpencairananggaran2. Memahami tugas pokok dan fungsi

pejabat perbendaharaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN1. Dokumen SPJ2. KAK3. Surat Tugas dan SK


1. Jikatidakdilaksanakandapatmenimbulkankerugiannegaraakibatdaritidaktertibnyapencairananggaran.

2. Dapatmenimbulkankerancuan terhadap akuntabilitas pelaksanaan anggaran

Pencatatan dan Pengarsipan dilakukan secaramanual dan elektronik (Aplikasi)

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 5 6 7 11 12 13 141 Memberikan Intruksi untuk

membuat laporan pertanggungjawaban(LPJ)

SK 10 menit Disposisi

2 Mengumpulkan dokumenkeuangan

Kuitansi, SK, ST,dan dokumenlain-lain

420 menit DokumenKeuangan

3 Memverifikasi, meneliti, mengujiketepatan berkaspertanggungjawaban

Kuitansi, SK, ST,dan dokumenlain-lain

360 menit DokumenKeuangan

4 Membuat SPP GUP Kuitansi, SK, ST,dan dokumenlain-lain

30 menit SPP

Kepala PPK PPSPM BP

PROSEDUR OPERASIONAL STANDARPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BALAI/KANTOR BAHASA

NO. URAIAN PROSEDURMUTU BAKU

KET

MULAI

Tidak

Ya

Hal. 8

4 Membuat SPP GUP Kuitansi, SK, ST,dan dokumenlain-lain

30 menit SPP

5 Menandatanganipertanggungjawaban SPJ

SPP dan SPJ 15 menit SPJ

6 Memverifikasi berkas kelengkapanuntuk menerbitkan SPM

Kuitansi, SK, ST,dokumen lain-lain, DRPP, SPP,dan SPJ

60 menit SPM

7 Membuat LPJ Kuitansi, SK, ST,dokumen lain-lain, DRPP, SPP,dan SPJ

15 menit LPJSELESAI

Ya

Tidak

Hal. 8






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF


Muhammad Luthfi Baihaqi, S.S., M.A.NIP 19721119200212121001

NAMA SOP PENGADMINISTRASIAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK


1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan

Laporan Realisasi PNBP5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,

Pembayaran, dan Penyetoran PNBP6. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang

berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan7. Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum

Pemeriksaan PNBP8. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran

PNBP oleh Bendahara Penerimaan9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;


1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku


1. POS Pencairan Anggaran2. POS Pertanggungjawaban Keuangan

1. ATK2. Komputer dan jaringan internet3. Peraturan perundang-undangan


1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan danditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, danoutput yang dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harusdipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

3. Masing-masing pihak terkait harus memiliki komunikasi, dan koordinasi yang baik.

Pencatatan dan Pengarsipan dilakukan secara manual danelektronik

KEPALA BALAI/KANTORKEPALA BADAN

BAHASABIRO KEUANGAN

BENDAHARAPENERIMAAN

BENDAHARAPENGELUARAN

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 12 13 14 151 Menyusun target penerimaan

dan pagu penggunaan PNBP padaawal tahun berjalan untuk 3tahun ke depan

RKA-K/L PenggunaanPNBP

180 Dokumen Target

2 Mengusulkan target dan pagupenggunaan PNBP kepada BadanBahasa yang ditembuskan ke BiroKeuangan

Dokumen Target 150 Proposal Usulandan ADK

3 mengverifikasi usulan target danpenggunaan PNBP sertamengusulkannya ke BiroKeuangan

Proposal dan ADK Surat UsulanTarget danPenggunaanPNBP

PROSEDUR OPERASIONAL STANDARPENGADMINISTRASIAN PNBP

MUTU BAKUPELAKSANA

URAIAN PROSEDURNO KETERANGAN

Mulai

Selesai

tidak

tidak

tidak

ya

ya

3 mengverifikasi usulan target danpenggunaan PNBP sertamengusulkannya ke BiroKeuangan

Proposal dan ADK Surat UsulanTarget danPenggunaanPNBP

4 menetapkan target danpenggunaan PNBP

Surat Usulan Targetdan Penggunaan PNBP

DokumenPenetapan targetdan penggunaan

5 Menerima PNBP darimasyarakat/pengguna danmenyetorkan ke kas negara

Dokumen Penetapantarget danpenggunaan 60

Kuitansipenerimaan

6 Melakukan pembukuan semuatransaksi penerimaan danmelaporkan penerimaan PNBPsecara periodik ke KepalaBalai/Kantor

Kuitansi penerimaan 60 Buku Kas

Selesai

ya

tidak

tidak

ya

ya

7 Mengajukan usulan permohonanpenggunaan PNBP ke BadanBahasa

Dokumen: 1) tujuanpenggunaan dana; 2)rincian kegiatan pokokdan kegiatan yangdibiayai; 3) jenis PNBPdan tarif yang berlaku;4) laporan realisasidan perkiraan PNBPTahun Anggaranberjalan sertaperkiraan 2 tahunanggaran mendatang

60 Proposal Usulandan ADKPenggunaanDana

8 Memverifikasi danmenyampaikan usulanpenggunaan PNBP ke BiroKeuangan

Proposal Usulan danADK Penggunaan Dana

Surat UsulanPenggunaanPNBP

9 Mengverifikasi dan menyetujuipenggunaan PNBP Balai/Kantor

Surat UsulanPenggunaan PNBP

DokumenPersetujuanPenggunaanPNBP

Mulai

tidak

ya

tidak

tidak

ya

9 Mengverifikasi dan menyetujuipenggunaan PNBP Balai/Kantor

Surat UsulanPenggunaan PNBP

DokumenPersetujuanPenggunaanPNBP

10 Melakukan pencairan PNBPsesuai ketentuan

Dokumen PersetujuanPenggunaan PNBP

120 Dokumen SPPUP/SPP TUP/SPPGUP Nihil/ SPPPerjadin/SPPHonorarium/SPPBarang Jasa

11 Membuat laporan rencana,realisasi dan penggunaan PNBP

Dokumen SPP UP/SPPTUP/SPP GUP Nihil/SPP Perjadin/SPPHonorarium/SPPBarang Jasa

180 Laporan

810 menitTOTAL WAKTU

Mulai

Selesai

tidak

ya

ya




NOMOR SOP 10/G5.28/LK/POS/2017


TGL EFEKTIF



NAMA SOP PELAKSANAAN AKUNTANSI DANPELAPORAN BMN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana

dan Laporan Realisasi PNBP5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,

Pembayaran, dan Penyetoran PNBP6. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan7. Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum

Pemeriksaan PNBP8. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.02/2012 tentang Tata Cara

Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaanNomor 63 Tahun 2016tentangRincianTugasBalai Bahasa

1. MemahamiprosedurPelaksanaanAkuntansidanPelaporanBMN

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku4. Memahami kondisi lingkungan kerja

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN1. Daftar BMN2. DokumenPengadaan, Kontrak/SPK3. DokumenPemeriksaandanPenerimaan BMN4. RencanaUsulan BMN5. Komputer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitas yang

telahdibakukandanditetapkan.2. Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan, waktu, dan

output yang dikategorikansebagaibentukkegagalan yangharusdipertanggungjawabkanolehpelaksana.

Pencatatan dan Pengarsipan dilakukan secara manual danelektronik (Aplikasi)

KepalaKasubag

TU/KoordinatorTU

Pengelola/Pengadministrasi BMN

Panitia/PejabatPengadaan


1 Menginstruksikan kepada KasubagTU/Koordinator TU untuk menyusunrencana kebutuhan BMN

Laporan BMNtahun sebelumnya

10 menit Disposisi

2 Memberikan disposisi kepada pengelolaBMN untuk menyusun usul programkerja

Disposisi 20 menit notulen

3 Menganalisis usulan kebutuhan BMN Daftar BMN 420 menit Draf Usulan

4 Membuat usul kebutuhan BMN Draf UsulanPengadaan

30 menit Draf Usulan

POS PELAKSAANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BMN

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

4 Membuat usul kebutuhan BMN Draf UsulanPengadaan

30 menit Draf Usulan

5 Memverifikasi usul kebutuhan BMN Draf UsulanPengadaan

5 menit Draf Usulan

6 Melaksanakan proses pengadaan Kontrak/SPK 20 hari BMN

SOP PengadaanBarang dan Jasa

7 Melakukan pencatatan hasil pengadaandalam sistem akuntansi BMN

Kontrak/SPK 60 menit Laporan KuasaPenggunaBarang

8 Menyusun Laporan Akuntansi BMN Draf Laporan 300 menit Draf CRBMN

SOP PenyusunanLaporan BMN

9 Memverifikasi dan mengonfirmasi hasilpencatatan BMN dalam Sistem Akuntansi

Draf Laporan 60 menit Draf CRBMN

SOP PenyusunanLaporan BMN

Selesai

10 Menyampaikan Laporan Akuntansi BMN Laporan 10 menit Laporan CRBMN

SOPPengadministrasian

Mulai

Selesai




NOMOR SOP 11/G5.28/PR/POS/2017


TGL EFEKTIF



NAMA POS Penyusunan Program dan AnggaranDASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN1. Permendikbud No 22 Tahun 2015 tentangRenstra Kementerian

Pendidikan danKebudayaan2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


4. RenstraBadanPengembangandanPembinaan Bahasa5. RenstraSekretarianBadanPengembangandanPembinaan Bahasa

1. MemahamiVisidanMisiSekretariatBadanPengembangandanPembinaanBahasa

2. Memahamiprosedurpenyusunan program kerja3. Memahamitugaspokokdanfungsi unit kerja4. Memahamiperaturandanketentuan yang berlaku

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN1. POS Penyusunan Program KerjaBagian2. POS PenyusunanUsulan RKAKL Program

PengembangandanPembinaan Bahasa dan Sastra3. POS PenyusunanBahanKebijakan (Renstra,Bahan RPJMN,

RencanaKerjaTahunan)

1. ATK2. Komputer3. Printer4. Jaringan internet5. Dokumenusulan program kerja unit kerja


1. Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitas yangtelahdibakukandanditetapkan.

2. Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktu, dan output yang dikategorikansebagaibentukkegagalan yangharusdipertanggungjawabkanolehpelaksana.

3. Masing-masingpihakterkaitharusmemilikikomunikasi, dankoordinasiyang baik.

1. KAK, RAB, dan Program Kerja2. DIarsipkan

Pelaksana

Kepala Balai/Kantor Kasubbag TUPenyusun Program dan

AnggaranKelengkapan Waktu Output

1

Menugaskan Kasubbag TU/Koordinator TU untuk menyusunprogram, kerja dan anggaranberdasarkan Program Kerja

disposisi 5 Menit Disposisi

2

Mendisposisikan kepadaPenyusun Program danAnggaran untuk Balai/Kantor Disposisi dan Program

Kerja5 Menit Disposisi

3

Menyusun Program danAnggaran berdasarkan ProgramKerja dan melakukanperhitungan berdasarkan paguawal

yaKAK, RAB dan alatpendukung lainnya

7 haridarf Program danAnggaran

No. Langkah KegiatanMutu Baku

Keterangan

POS Penyusunan Program dan Anggaran

mulai

3

Menyusun Program danAnggaran berdasarkan ProgramKerja dan melakukanperhitungan berdasarkan paguawal

yaKAK, RAB dan alatpendukung lainnya


4

Memeriksa draf Program danAnggaran, jika disetujui diparafuntuk diminta tanda tangankepada kepala. Jika tidak setujudikembalikan kepada Penyusunprogram dan Anggaran untukdiperbaiki

tidak

ya

tidak

darf Program danAnggaran


5

Memeriksa draf program danAnggran , jika setujuditandatangani. Jika tidaksetuju dikembalikan kepadaKasubbag/Koordinator TU untukdiperbaiki

darf Program danAnggaran

1 hariProgram danAnggaran

6

Mengungah Program danAnggaran ke e-planning danmenyimpan dokumen Programdan Anggaran

Program dan Anggaran 1 hariDokumen Programdan Anggaranselesai




NOMOR SOP 12/G5.28/PR/POS/2017


TGL EFEKTIF



NAMA POS Penyusunan Program Kerja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN1. Permendikbud No 22 Tahun 2015 tentangRenstra Kementerian

Pendidikan danKebudayaan2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


4. RenstraBadanPengembangandanPembinaan Bahasa5. RenstraSekretarianBadanPengembangandanPembinaan Bahasa

1. MemahamiVisidanMisiSekretariatBadanPengembangandanPembinaanBahasa

2. Memahamiprosedurpenyusunan program kerja3. Memahamitugaspokokdanfungsi unit kerja4. Memahamiperaturandanketentuan yang berlaku

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN1. POS Penyusunan Program KerjaBagian2. POS PenyusunanUsulan RKAKL Program

PengembangandanPembinaan Bahasa dan Sastra3. POS PenyusunanBahanKebijakan (Renstra,Bahan RPJMN,

RencanaKerjaTahunan)

1. ATK2. Komputer3. Printer4. Jaringan internet5. Dokumenusulan program kerja unit kerja


1. Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitas yangtelahdibakukandanditetapkan.

2. Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan,waktu, dan output yang dikategorikansebagaibentukkegagalan yangharusdipertanggungjawabkanolehpelaksana.

3. Masing-masingpihakterkaitharusmemilikikomunikasi, dankoordinasiyang baik.

1. KAK, RAB, dan Program Kerja2. DIarsipkan

POS Penyusunan Program Kerja Balai/Kantor

Kepala Balai/KantorBahasa

KasubbagTU/Koordinator TU

Penyusun Program Kelengkapan Waktu Output

1Menugaskan kepada KasubbagTU/Koordinator TU untukmenyiapkan bahan program kerja

Lembar disposisi,Agenda Kerja, Renstra

5 Menit Disposisi

2Mengarahkan kepada PenyusunProgram Kerja untuk menyiapkanBahan Program Kerja

Disposisi 5 Menit Disposisi

3

Menyusun draf program kerjaberdasarkan renstra badan bahasadan kebijakan nasional,menyampaikan kepadaKasubbag/Koordinator TU

yaDisposisi, RenstraBalai/Kantor dan BahanKebijakan

5 Haridarf programkerja

4

Memeriksa draf program kerja, jikasetuju diparaf untuk diminta tandatangan kepada kepala. Jika belumdisetujui maka draf program kerjadikembalikan kepada penyusunprogram untuk diperbaiki.

tidak

ya

tidak

draf program kerja 5 Jamdarf programkerja yang telahdiparaf


KeteranganPelaksana

mulai

4

Memeriksa draf program kerja, jikasetuju diparaf untuk diminta tandatangan kepada kepala. Jika belumdisetujui maka draf program kerjadikembalikan kepada penyusunprogram untuk diperbaiki.

tidak

ya

tidak

draf program kerja 5 Jamdarf programkerja yang telahdiparaf

5

Memeriksa draf program kerja, jikasetuju di tanda tangan menjadiprogram kerja Balai/Kantor. Jikatidak setuju dikembalikan kepadaKasubbag TU/Koordinator TU untukdiperbaiki

draf program kerja yangtelah diparaf

5 Jamrenja yang telahditanda tangani

6Mendokumentasikan danmengirimkan Program Kerja keBagian Perencanaan Badan Bahasa

renja yang telah ditandatangani

10 menit Renja




NOMOR SOP 13/ G5.28/KP/POS/2017


TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Pengusulan Penilaian Angka Kredit (PAK)Fungsional tertentu


1. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan KementerianPendidikan dan Kebudayaan;


5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no 12 Tahun 2012 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Pemerintah No 12 tahun 2002

1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku


1. POS Surat Masuk 1. Lembar Disposisi2. Surat Pengantar

2. POS Surat Keluar 3. Komputer/Scanner/Printer4. Jaringan Internet


Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukandan ditetapkan dan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkaitperlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalanyang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Subbagian Kepegawaiansecara elektronik dan/atau manual

JabatanFungsional

Tertentu

Pemroses MutasiKepegawaian

Kepala SubbagianTata Usaha

Kepala BalaiBahasa

Sekretariat BadanPengembangandan Pembinaan

Bahasa


1 Menyiapkan kelengkapan berkas kemudianmengisi Data Usul Penilaian Angka Kredit(DUPAK)

Berkas kelengkapanPAK, DUPAK


2

Menerima, memeriksa, menyusun urutankelengkapan berkas sesuai dengan daftar butirkegiatan, menyusun konsep surat usulpenerbitan PAK kemudian menyeragkan keKepala Subbagian Tata Usaha


3 hari Konsep surat usul,Berkas kelengkapanPAK, DUPAK

3 Menerima, memeriksa, memverifikasi konsepsurat dan kelengkapan berkas usul PAKkemudian menyerahkan ke Kepala BalaiBahasa

Konsep surat usul,Berkas kelengkapanPAK, DUPAK

1 jam Konsep surat usul,Berkas kelengkapanPAK, DUPAK

POS Pengusulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Fungsional TertentuPelaksana

No. Langkah Kegiatan

Mutu Baku

3 Menerima, memeriksa, memverifikasi konsepsurat dan kelengkapan berkas usul PAKkemudian menyerahkan ke Kepala BalaiBahasa


1 jam Konsep surat usul,Berkas kelengkapanPAK, DUPAK

4 Memeriksa, melegalisasi konsep surat usul dankelengkapan berkas DUPAK, kemudianmenyerahkan ke Kepala Subbagian Tata Usaha


2 jam Surat usul, Berkaskelengkapan PAK,DUPAK

6 Menerima surat usul dan kelengkapan berkasDUPAK , kemudian menyerahkan berkasDUPAK ke Pemroses Mutasi Kepegawaian

Surat usul, Berkaskelengkapan PAK,DUPAK

15 menit Surat usul, Berkaskelengkapan PAK,DUPAK

7

Menerima surat usul dan kelengkapan berkasDUPAK , kemudian mengirim ke SekretariatBadan Bahasa


5 menit Surat usul, Berkaskelengkapan PAK,DUPAK

8

Menerima surat usul dan kelengkapan berkasDUPAK


Berkas PAK dan SKJabatan Fungsionaltertentu

9

Menerima berkas PAK dan SK JabatanFungsional tertentu, mengarsip, kemudianmendistribusikan kepada Pegawai JabatanFungsional Tertentu yang terkait

Berkas PAK dan SKJabatan Fungsionaltertentu, bukupengawasan kenaikanjabatan fungsionaltertentu, Arsip

30 menit Berkas PAK dan SKJabatan Fungsionaltertentu, Arsip

11

Menerima PAK dan SK Jabatan Fungsionaltertentu

Berkas PAK dan SKJabatan Fungsionaltertentu






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Usul Pengelolaan Mutasi KenaikanPangkat


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;


6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no 12 Tahun 2012 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawainegeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002




1. Lembar Disposisi2. Komputer/Scanner/Printer3. Surat Pengantar4. Jaringan Internet



2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupunoutput dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkanoleh pelaksana.

1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan SubbagianKepegawaian secara elektronik dan/atau manual

2. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BiroKepegawaian secara elektronik dan/atau manual

Pemohon Kepala Subbagaian Tata Usaha/Koordinator Tata Usaha


Kepala Balai/Kantor Sekretariat BadanBahasa


Mengajukan permohonan pindah ataspermintaan sendiri

Untuk emnghindari surat hilang/tidakterekap maka pengajuan dilakukanmelalui pengelolaan surat masuk

terkait:POS Pengelolaan Surat Masuk

Menerima, memeriksa kemudianmenyerahkan kepada Pemroses MutasiKepegawaian untuk ditindaklanjuti

Surat Permohonan mutasi Surat Permohonanmutasi

1 Melakukan inventarisasi data pegawai yangakan diusulkan kenaikan pangkat tiapperiode dan menyampaikan ke KepalaSubbagian Tata Usaha/Koordinator TataUsaha

Surat Permohonan mutasi,Daftar Nominatif Pegawai, PetaJabatan

15 menit Berkas Mutasi Pegawai

3 Menerima, memeriksa konsep surat usulmutasi pegawai beserta persyaratannyaa. Bila Ya, memberi paraf surat usulanb. Bila Tidak maka diserahkan kembalikepada Pemroses Mutasi Kepegawaian untukdilakukan perbaikan

Konsep surat usul kenaikanpangkat pegawai danpersyaratannya

10 menit Konsep surat usulkenaikan pangkatpegawai danpersyaratannya yangsudah diparaf

POS Usul Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai


Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya




4 Memeriksa konsep surat usul mutasipegawai beserta persyaratannyaa. Bila Ya, menandatangani konsep suratusulanb. Bila Tidak maka diserahkan kembalikepada Kepala Subbagian TataUsaha/Koordinator untuk dilakukanperbaikan

Konsep surat usul kenaikanpangkat pegawai danpersyaratannya yang sudahdiparaf

10 menit Konsep surat usulkenaikan pangkatpegawai danpersyaratannya yangsudah ditandatangani

POS Pengelolaan Surat Keluar

6 Menerima dan mengirimkan surat usulmutasi pegawai beserta kelengkapannyakepada Sekretariat Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa

Surat usul kenaikan pangkatpegawai dan persyaratannyayang sudah dilengkapi nomor,tanggal, hal, alamat, dan stempellembaga

10 menit Bukti pengiriman Terkait :POS Pengelolaan Surat Keluar

Menerima dan memproses usul mutasi _






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Usul Pengelolaan Mutasi PindahPegawai



2. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil







1. Lembar Disposisi2. Komputer/Scanner/Printer3. Surat Pengantar

4. Jaringan Internet






Pemohon Kepala Subbagaian Tata Usaha/Koordinator Tata Usaha


Kepala Balai/Kantor Sekretariat BadanBahasa


Mengajukan permohonan pindah ataspermintaan sendiri

Untuk emnghindari surat hilang/tidakterekap maka pengajuan dilakukanmelalui pengelolaan surat masuk

terkait:POS Pengelolaan Surat Masuk

Menerima, memeriksa kemudianmenyerahkan kepada Pemroses MutasiKepegawaian untuk ditindaklanjuti

Surat Permohonan mutasi Surat Permohonanmutasi

1 Melakukan inventarisasi data pegawai yangakan diusulkan kenaikan pangkat tiapperiode dan menyampaikan ke KepalaSubbagian Tata Usaha/Koordinator TataUsaha

Surat Permohonan mutasi,Daftar Nominatif Pegawai, PetaJabatan

15 menit Berkas Mutasi Pegawai




POS Usul Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai


Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya




4 Memeriksa konsep surat usul mutasipegawai beserta persyaratannyaa. Bila Ya, menandatangani konsep suratusulanb. Bila Tidak maka diserahkan kembalikepada Kepala Subbagian TataUsaha/Koordinator untuk dilakukanperbaikan

Konsep surat usul kenaikanpangkat pegawai danpersyaratannya yang sudahdiparaf

10 menit Konsep surat usulkenaikan pangkatpegawai danpersyaratannya yangsudah ditandatangani

POS Pengelolaan Surat Keluar

6 Menerima dan mengirimkan surat usulmutasi pegawai beserta kelengkapannyakepada Sekretariat Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa

Surat usul kenaikan pangkatpegawai dan persyaratannyayang sudah dilengkapi nomor,tanggal, hal, alamat, dan stempellembaga

10 menit Bukti pengiriman Terkait :POS Pengelolaan Surat Keluar

Menerima dan memproses usul mutasi _






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Pembuatan Kartu-Kartu Pegawai











1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Subbagian

ditetapkan.


Kepegawaian secara elektronik dan/atau manual


Pengolah DataKepegawaian

KasubbagUmum

KepalaLembaga

Pengadministrasi Persuratan Kelengkapan Waktu Output

1 Data pegawai 60 menit Konsep surat usulandan berkaskelengkapan

2 Konsep surat usulan danberkas kelengkapan

10 menit Konsep surat usulanyang sudah diparafdan berkaskelengkapan

3 Konsep surat usulanyang sudah diparaf danberkas kelengkapan

10 menit Surat usulan yangsudah ditandatanganidan berkaskelengkapan

4 Surat usulan yang sudahditandatangani danberkas kelengkapan

30 menit Surat usulan yangsudah diberi nomor,tanggal, alamat, danstempel lembaga sertaberkas kelengkapan

5 Surat usulan yang sudahdiberi nomor, tanggal,alamat, dan stempellembaga serta berkaskelengkapan

60 menit Bukti pengiriman

PEMBUATAN KARTU-KARTU PEGAWAI

Memeriksa konsep surat usul pembuatan Karpeg,Askes, Karis dan Karsu, dan Taspen. Bila disetujuidiparaf, bila tidak disetujui dikembalikan kepadaPengolah Data Kepegawaian untuk diperbaikiMemeriksa konsep surat usul pembuatan Karpeg,Askes, Karis dan Karsu, dan Taspen. Bila setujuditandatangani, bila tidak setuju dikembalikan kepadaKasubbag Umum untuk diperbaikiMemberikan nomor, tanggal, alamat, dan stempellembaga dan menyampaikan surat usul pembuatanKarpeg, Askes, Karis dan Karsu, dan Taspen kepadaPengolah Data Kepegawaian

Mengirim surat usul pembuatan Karpeg, Askes, Karisdan Karsu, dan Taspen kepada instansi terkait danmendokumentasikan

Mutu Baku

Keterangan

Menerima dan menyerahkan kartu dari instansi terkaitkepada Pengolah Data Kepegawaian


Pelaksana

Membuat konsep surat usul pembuatan Karpeg, Askes,Karis dan Karsu, dan Taspen dengan melengkapipersyaratannya

5 Surat usulan yang sudahdiberi nomor, tanggal,alamat, dan stempellembaga serta berkaskelengkapan

60 menit Bukti pengiriman

6 Kartu Taspen,Karpeg, Askes,Karis dan Karsu

10 menit Kartu Taspen, Karpeg,Askes, Karis danKarsu

7 Kartu Taspen,Karpeg, Askes,Karis dan Karsu

30 menit Bukti penerimaanKartu Taspen, Karpeg,Askes, Karis danKarsu, serta aplikasiSIMPEG

Mengirim surat usul pembuatan Karpeg, Askes, Karisdan Karsu, dan Taspen kepada instansi terkait danmendokumentasikan

Menerima dan menyerahkan kartu dari instansi terkaitkepada Pengolah Data Kepegawaian

Menerima dan menyerahkan kartu kepada pegawaiyang bersangkutan kemudian menginput ke aplikasiSIMPEG






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Pengajuan Usul Pensiun



2. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentangPemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan AdministrasiKepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan







Kasubbag TUPemroses

MutasiKepegawaian

Kabag Hukum danKepegawaian

Sekretaris Badan Kelengkapan Waktu Output

1Memberi arahan untuk mengidentifikasi PNSPensiun dan menyiapkan usul pensiun PNS V

Disposisi dan listing pensiun 3 menit Disposisi

2Menyiapkan dan mengetik konsep usul pensiunmengidentifikasi dan mengetik konsep sertamenyiapkan berkas

DUK, Listing Pensiun, dan Buku Kendali Pensiun 30 menit Draft Pensiun

3

Mengidentifikasi dan meminta PNS yangmemenuhi syarat untuk melengkapi berkaspensiun dan Mengumpulkan dan memeriksakelengkapan

DUK dan Listing Pensiun 30 menit Draft Pensiun

4 mengetik dan menyampaikan konsep surat -pengantar dan daftar usul pensiun PNS besertaberkas pendukung

SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, Karpeg, DPCP, SKJabatan, DP3 (1 Tahun Terakhir), NIP Konversi, Surat Nikah,Surat Ket Kuliah, Daftar Susunan Keluarga, Daftar RiwayatPekerjaan, Surat Perny. Tidak dijatuhi hukuman disiplin dalam1 Thn, KGB terakhir, Pasfoto 4X6 (8 Lembar), dan SP4A

2 Minggu Surat PengantarDokumen Pensiun

5Memeriksa berkas, mengkoreksi dan memparafkonsep surat pengantar dan daftar usul pensiun

tolak Surat Pengantar Dokumen Pensiun 15 Menit Surat PengantarDokumen Pensiun

7Mencatat surat keluar kedalam buku kontrol danmemasukkan ke ruang kadis untukditandatangani

Surat Pengantar Dokumen Pensiun 15 Menit Surat PengantarDokumen Pensiun

8

Mencatat surat keluar kedalam buku kontrol danmemasukkan ke ruang kadis untukditandatangani


Prosedur Pengajuan Usul Pensiun

Usul Pensiunharus dikirim

paling lambat 6bulan sebelumTMT pensiun

No. Kegiatan Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

mulai

8

Mencatat surat keluar kedalam buku kontrol danmemasukkan ke ruang kadis untukditandatangani


9Memeriksan dan menandatangani suratpengantar dan daftar usul pensiun tolak


10

Melakukan penomoran, penggandaan suratpengantar usul pensiun, mengarsipkan danmengirim berkas usul pensiun ke Kepala BagianHukum dan Kepagawaian

Surat Pengantar Dokumen Pensiun 5 jam Surat PengantarDokumen Pensiun






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Pemberian Surat Izin Cuti



2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentangPemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan AdministrasiKepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan







PemohonKepala

SubbagianTata Usaha

Pemroses MutasiKepegawaian Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan surat permohonan cuti kepadaAtasan Langsung

10 menit Suratpermohonan cuti

2 Menerima, memeriksa surat permohonancuti pemohon kemudian menyampaikansurat permohonan cuti pegawai kepadaPemroses Mutasi Kepegawaian untukverifikasi

Suratpermohonan cuti

15 menit Suratpermohonan cutidisetujui pimpinanlangsung

3

Menerima, surat permohonan cuti pemohonkemudian menyiapkan rekap cutikepegawaian sebagai bahan pertimbanganKepala Subbagian Tata Usaha

1. Suratpermohonan cuti2. rekap cutikepegawaian

15 menit Suratpermohonan cuti,rekap cutikepegawaian

4 Menerima, memverifikasi permohonan cutipegawai, memberikan catatan pertimbanganatasan langsung

Suratpermohonan cuti,rekap cutikepegawaian


POS Pemberian Surat Izin Cuti


Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

4 Menerima, memverifikasi permohonan cutipegawai, memberikan catatan pertimbanganatasan langsung



5 Menerima surat permohonan cuti pegawai,memberikan keputusan persetujuan ataupenolakan kemudian memberikan catatanpertimbangan


15 menit Surat persetujuanatau penolakan

6

Menerima, memeriksa kemudianmenyerahkan Surat Permohonan disertaipenjelasan penolakannya

SuratPermohonan Cutiyang telah ditolak

5 menit SuratPermohonan Cutiyang telah ditolak

7 Menerima Surat Permohonan Cuti besertaalasan penolakan

SuratPermohonan Cutiyang diberiketeranganpenolakan

8 Menyiapkan konsep surat izin cuti kemudianmenyerahkan kepada Kasubag TU

1. SuratPermohonan Cutiyang telahditandatangani 2.Konsep Surat Cuti

15 menit Konsep Surat Cuti

Tidak

Ya

8 Menyiapkan konsep surat izin cuti kemudianmenyerahkan kepada Kasubag TU

1. SuratPermohonan Cutiyang telahditandatangani 2.Konsep Surat Cuti

15 menit Konsep Surat Cuti

9 Menerima, memeriksa kemudian memarafsurat izin cuti, kemudian menyerahkan keKepala Balai

Konsep Surat Cuti

10 Menerima, memeriksa kemudianmenandatangani surat izin cuti, kemudianmenyerahkan ke Pemroses MutasiKepegawaian

Konsep Surat Cuti 10 menit Surat Izin Cuti

11 Menerima, menyerahkan ke pemroseskepegawaian

Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti

12 Menerima, menyerahkan ke pemohon,kemudian mencatat dalam bukupengawasan kepegawaian danmengarsipkan dalam data kepegawaian

1. Surat Izin Cuti 2.buku pengawasan

10 menit Surat Izin Cuti

13 Menerima surat izin cuti Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti

Tidak

Ya

13 Menerima surat izin cuti Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti






TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP PENGEMBANGAN SDM


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkunganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;







1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukandan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktumaupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus


dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Kepala Balai Kepala SubbagianTata Usaha



1 Mendisposisikan pelaksanaan penyusunan rencanapengembangan pegawai kepada Kepala SubbagianTata Usaha

15 Menit Disposisi

2 Menerima, menelaah kemudian menindaklanjutiusulan pegawai yang mengikut pengembanganPegawai

Disposisi 15 menit Disposisi

2 Menyiapkan data Pegawai, menyusun draft usulanpengembangan pegawai

Disposisi, berkas datapegawaipengembanganpegawai

60 menit Konsep SuratPengantar, Berkaspengembanganpegawai

terkait:1. POS PermohonanIzin Belajar2. POS PermohonanTugas Belajar

3 Menerima, memeriksa kemudian memaraf draftusulan pengembangan pegawai, kemudianmenyerahkan kepada Kepala Balai

Konsep SuratPengantar, Berkaspengembanganpegawai


POS Penyusunan Rencana Pengembangan Pegawai


KeteranganPelaksana

3 Menerima, memeriksa kemudian memaraf draftusulan pengembangan pegawai, kemudianmenyerahkan kepada Kepala Balai



4 Menerima, memeriksa kemudian menandatanganidraft usulan pengembangan pegawai, kemudianmenyerahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usahauntuk ditindaklanjuti


15 menit Surat Pengantar,Berkaspengembanganpegawai

5 Menerima kemudian menyerahkan kepadaPemroses Mutasi Kepegawaian untuk dikirimkan keSekretariat Badan

Surat Pengantar,Berkaspengembanganpegawai

5 Menit Surat Pengantar,Berkaspengembanganpegawai

6 Menerima kemudian mengarsipkan dan mengirimberkas usulan pengembangan pegawai

Surat Pengantar,Berkaspengembanganpegawai

15 menit terkait :POS Pengelolaan SuratKeluar




NOMOR SOP 20/ G5.28/TU/POS/2017


TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



NAMA SOP Surat Keluar


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkunganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 tahun 2015tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kemdikbud

1. mampu mengelola sistem infomrasi persuratan berbasis IT

2. Memahami tentang SOP Persuratan


Kearsipan 1. Aplikasi e office 4. Printer2. Surat 5. Scaner3. Komputer


1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukandan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktumaupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harusdipertanggungjawabkan oleh pelaksana.


PengadministrasiPersuratan

KepalaSubbagian Tata

Usaha/KoordinatorTata Usaha

KepalaBalai/Kantor

BahasaKelengkapan Waktu Output

1 Membuat konsep surat keluar untukdiajukan ke pejabat yang berwenang

Disposisi 20 menit Konsep SuratKeluar

2 Memeriksa konsep surat keluar bilasetuju diparaf, bila tidak setujudikembalikan

Konsep SuratKeluar

10 menit Konsep SuratKeluar

3 Memeriksa konsep surat bila setujuditandatangani, bila tidakdikembalikan untuk diperbaiki

Konsep SuratKeluar

10 menit Surat Keluar

4 Membubuhkan stempel dan memberinomor surat

Surat Keluar 10 menit Surat Keluar

POS Surat Keluar

No. Langkah kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

4 Membubuhkan stempel dan memberinomor surat


5 Mengirim dan menyimpan surat sesuaidengan alamat yang dituju





NOMOR SOP 21/ G5.28/TU/POS/2017


TGL. REVISI

TGL EFEKTIF



Documents

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (POS AP) KANTOR BAHASA …kantorbahasabanten.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/... · 2019. 8. 20. · PROSEDUR OPERASIONAL