Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN LINGKUNGANDOKUMEN LINGKUNGAN
AMDAL, UKL-UPL, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH-DPLHSPPL, DELH-DPLH
BADAN LINGKUNGAN HIDUPBADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PALEMBANGKOTA PALEMBANG
20102010
By Endah Sri PraptianiBy Endah Sri Praptiani
PENDAHULUANPENDAHULUAN
• Pasal 1 UU 32/2009:
Pembangunan berkelanjutan: “ Upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam srategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
Pasal 1 UU 32/2009:Pasal 1 UU 32/2009:LINGKUNGAN HIDUP: “Kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
DOKUMEN LINGKUNGANDOKUMEN LINGKUNGANDokumen yang dibuat oleh pemrakarsa
usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL, SPPL atau DELH/DPLH) yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab
DOKUMEN LINGKUNGAN
AMDAL
UKL - UPL
SPPL
DELH - DPL
IZIN LINGKUNGAN
PENGERTIANPENGERTIAN
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilanKeputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh terhadapa usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
PENGERTIANPENGERTIAN
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
PENGERTIANPENGERTIAN
DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL
AMDAL dalam Sistem PerizinanAMDAL dalam Sistem Perizinan Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL menyebutkan bahwa :
1.Analisis Dampak Lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang diberikan instansi yang bertanggung jawab.
3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan.
4. Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
Landasan HukumLandasan Hukum• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindugan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup• PP No. 27/1999 tentang AMDAL• PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom• PerMen LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (pengganti Kepmen LH No. 86/2002 )
• PerMen LH No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
• PerMen LH No. 15 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• PerMen LH No 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Domuken AMDAL
Lanjutan :Lanjutan :Landasan HukumLandasan Hukum
• PerMen LH No 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai AMDAL
• PerMen LH Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
• PerMen LH Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• KepMen LH Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Menteri Negara Lingkungan Hidup
• PerMen LH Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pengganti KepMenLH 09 Tahun 2000)
• KepMen LH nomor 45 tahun 2005 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Pengganti KepMen LH nomor 105 tahun 1997)
Lanjutan :Lanjutan :Landasan HukumLandasan Hukum
• PerDa No. 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribursi Bagi Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Kajian Lingkungan
• PerWali No. 37 Tahun tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No. 27/1999 tentang AMDAL
DAMPAK PENTING DAMPAK tdk PENTING Kegiatan Berjalan Belum memiliki Dokumen Lingkungan
AMDAL
SPPL
UKL - UPL DELH / DPLH
KA-ANDAL
ANDAL
RKL / RPL
PerMen LH No. 13 Tahun 2010
PerMen LH No. 14 tahun 2010
PerMen LH No. 11 Tahun 2006
PerMen LH No 24 Tahun 2009
PerMen LH No 05 Tahun 2008
AMDALAMDAL
PENGERTIANPENGERTIAN
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
PRINSIP PRINSIP AMDALPRINSIP PRINSIP AMDAL• Amdal bagian Intregal dari Studi Kelayakan
Kegiatan Pembangunan• Amdal bertujuan menjaga keserasian hubungan
antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
• Amdal berfokus pada analisis: Potensi Masalah, Potensi Konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
• Dengan Amdal Pemrakrsa dapat menjamin proykenya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
BAGIAN AMDALBAGIAN AMDAL
AMDAL
KA-ANDAL
ANDAL
RKL / RPL
KERANGKA ACUAN( KA – ANDAL )
Adalah ruang lingkup studi analisis yang merupakan
hasil pelingkupan
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
(ANDAL)
Adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting
suatu usaha dan/atau kegiatan
RKL - RPL
• RKL (Rencana Pengelolaan Lingkunga) : Dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak besar dan penting terhadapa lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
•RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) : Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari usaha dan/atau kegiatan
Pasal 22 UU no. 32 Thn 2009Pasal 22 UU no. 32 Thn 20091) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal
2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan / atau ke giat an;
b) Luas Wilayah Penyebaran Dampakc) Intensitas dan Lamanya dampak berlangsung;d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang
terkena dampak;e) Berbalik atau tidak terbaliknya dampak; dan/atau f) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Pasal 24 UU no. 32 Thn 2009Pasal 24 UU no. 32 Thn 2009
Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Pasal 25 UU no. 32 Thn 2009Pasal 25 UU no. 32 Thn 2009 Dokumen Amdal memuat:
a) Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b) Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d) Prakiraan besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan lingkungan hidup; dan
f) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
SIAPA PENYUSUN AMDAL?SIAPA PENYUSUN AMDAL?• Pemrakarsa dan/atau Pihak Lain
yang ditunjuk oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat
• Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
(Pasal 26 – 27 UU No. 32 Tahun 2009)
PENILAIAN AMDALPENILAIAN AMDAL
Pasal 29 UU No. 32 Thn 2009 :(1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi
Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
KOMISI PENILAI AMDALKOMISI PENILAI AMDAL
PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI
PER MEN LH
NO. 15 TAHUN 2010
TATA KERJA
PER MEN LH
NO. 05 TAHUN 2008
PANDUAN PENILAIAN AMDAL
PER MEN LH
NO. 24 TAHUN 2009
REKOMENDASI KOMISI PENILAI AMDAL DARI BLH REKOMENDASI KOMISI PENILAI AMDAL DARI BLH PROPINSI SUMSELPROPINSI SUMSEL
LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KOTA LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KOTA PALEMBANGPALEMBANG
FLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDALFLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDALPerWali No. 37 Tahun 2007 PerWali No. 37 Tahun 2007
PEMRAKARSA( Setelah Mendapatkan Rekomendasi dr BLH)
Sosialisasi Rencana Usaha / Kegiatan
Pemohon / Pemrakarsa menyusun Dokumen KA-ANDAL
Periksa Kelengkapan Administrasi
Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Draft Dokumen KA-ANDAL Ke Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota
Palembang
NO
YES
Pemohon Melengkapi Persyaratan
Dokumen
Penilaian Tim Teknis
Kelengkapan Administrasi:• Jumlah dokumen KA-ANDAL• Dokumen Perizinan yang diperlukan
sesuai dg rencana kegiatan • Surat Keputusan atau dokumen2 lain
yang dipersyaratkan untuk izin lokasi sesuai peruntukannya
• Peta terkait seperti al: Peta tata ruang Peta tata guna tanah Peta wilayah studi Peta rencana lokasi Peta giologi Peta topografi, dll
• Daftar keahlian/riwayat hidup para penyusun AMDAL beserta sertifikat kursus AMDAL yang pernah diikuti Pemrakarsa
Penilaian Tim Teknis
BAP Rapat / Masukan Perbaikan
Pemohon / Pemrakarsa Memperbaiki Dokumen KA-ANDAL
Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Dokumen KA-ANDAL
yang Sudah diperbaiki
Tim Teknis Periksa Perbaikan Dokumen
SK Walikota Kesepakatan KA-ANDAL
Perbaikan oleh Pemohon / Pemrakarsa
LANJUTAN:
Rapat Komisi Penilai Amdal
Penilian Teknis:• Kesesuaian lokasi dengan rencana
tata ruang• Kesesuaian dengan pedoman
umum/teknis• Kesesuaian dengan peraturan per-UU
an di bidang teknis sektor yang bersangkutan
• Ketepatan dalam penerapan metode/analisis
• Kesahihan data yang digunakan• Kelayakan desain, teknologi dan
proses produksi yang digunakan• Kelayakan ekologis
LANJUTAN: LANJUTAN: FLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL BAGI USAHA / FLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL BAGI USAHA / KEGIATANKEGIATAN
Pemohon / Pemrakarsa menyusun Dokumen ANDAL, RKL & RPL
Pemohon / Pemrakarsa memasukkan Dokumen KA-ANDALyang telah disetujui dan Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL
BAP Rapat / Masukan Perbaikan
Pemohon / Pemrakarsa memperbaiki Dokumen ANDAL, RKL & RPL
Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Dokumen ANDAL, RKL & RPL
Periksa oleh Komisi Penilai Amdal
Perbaikan oleh Pemohon / Pemrakarsa
SK / Rekomendasi Walikota Kelayakan Lingkungan
Sekretariat Komisi Penilai Amdal
Rapat Komisi Penilai Amdal
Penilaian Tim Teknis
Kelengkapan Administrasi:
• Jumlah dokumen ANDAL Dokumen KA-ANDAL yang telah disetujui
• Dokumen ANDAL dilengkapi RKL-RPL Ringkasan Eksekutif
LANJUTAN: LANJUTAN: FLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL BAGI USAHA / FLOWCHART PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL BAGI USAHA / KEGIATANKEGIATAN
PENILAIAN TIM TEKNISPENILAIAN TIM TEKNIS
Dokumen ANDAL:• Pendahuluan • Ruang Lingkup Studi • Metode Studi • Rencana usaha dan/atau kegiatan • Rona lingkungan hidup awal• Prakiraan dampak penting • Evaluasi dampak penting • Daftar Pustaka • Lampiran Lingkup
RKL:• Lingkup RKL • Pendekatan RKL • Kedalaman RKL • Rencana Pelaksanaan RKL
RPL:• Lingkup RPL • Pendekatan RPL • Kedalaman RPL • Rencana Pelaksanaan RPL
UKL – UPLUKL – UPLUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGANUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGANUPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGANUPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
PENGERTIANPENGERTIAN
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh terhadapa usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Pasal 34 UU No. 32 Thn 2009 & Pasal 2 PerMen LH no. 13 Tahun 2010:‘Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal wajib memilik UKL-UPL’
Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2004
Penyusunan UKL-UPLPenyusunan UKL-UPL
• personil penyusunnya tidak dipersyaratkan seperti AMDAL
• Penyusunan UKL-UPL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
PENILAIAN UKL - UPLPENILAIAN UKL - UPL• UKL-UPL bukan AMDAL dan bukan bagian
dari AMDAL oleh karena itu tidak dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL
• Penilaian / Pemeriksaan UKL-UPL oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani UKL-UPL dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. (PerMen LH no. 13 thn. 2010)
Pemohon / Pemrakarsa menyusun Dokumen UKL-UPL
Periksa Kelengkapan Administrasi
Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Draft Dokumen UKL-UPL Ke BLH Kota Palembang
NO
YES
Pemohon Melengkapi Persyaratan Dokumen
Penilaian / Meminta Masukan / Rapat Komisi UKL-UPL
BAP Rapat / Masukan Perbaikan
Pemohon / Pemrakarsa Memperbaiki Dokumen UKL_UPL
Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Dokumen KA-ANDAL yang Sudah diperbaiki
Komisi Penilai Periksa Perbaikan Dokumen
Pengesahan Dokumen UKL- UPL (SK /Rekomendasi Kepala Instansi LH)
Perbaikan oleh Pemohon / Pemrakarsa
NO
YES
FLOWCHART PENGESAHAN UKL-UPLFLOWCHART PENGESAHAN UKL-UPLPerMen LH No. 13 Thn 2010PerMen LH No. 13 Thn 2010
Maks.14 Hari
Maks. 7 Hari
PEMRAKARSA
( Setelah Mendapatkan Rekomendasi dr BLH)
SPPLSPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan HidupLingkungan Hidup
PENGERTIANPENGERTIAN
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
Pasal 35 UU no. 32 Thn. 2009 & Pasal 2 PerMen LH no. 13 Tahun 2010:Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib UKL-UPL wajib membuat SPPL
Periksa Kelengkapan Administrasi & Format
Mengajukan Permohonan SPPL ke Kepala Instansi Kepala LH
NO
YES
Pemohon Melengkapi Persyaratan Dokumen
Tand Terima Dokumen yang sudah Sesuai Format
Pemeriksaan oleh Unit Kerja Terkait
Persetujuan SPPL (Kepala Instansi LH)
FLOWCHART PENGAJUAN SPPLFLOWCHART PENGAJUAN SPPLPerMen LH No. 13 Thn 2010PerMen LH No. 13 Thn 2010
Maks. 7 Hari
PEMRAKARSA( Setelah Mendapatkan Rekomendasi dr BLH)
DOKUMENTASI KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN KOMISI PENILAI AMDAL KOMISI PENILAI AMDAL
KOTA PALEMBANGKOTA PALEMBANG
SOSIALISASI AMDAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN SOSIALISASI AMDAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN CITRA GRAND CITYCITRA GRAND CITY
SOSIALISASI AMDAL PEMBANGUNAN ORCHID SOSIALISASI AMDAL PEMBANGUNAN ORCHID APARTMENTAPARTMENT
RAPAT KA-ANDAL PEMBANGUNAN ORCHID RAPAT KA-ANDAL PEMBANGUNAN ORCHID APARTMENTAPARTMENT
RAPAT TIM TEKNIS AMDAL PEMBANGUNAN ORCHID RAPAT TIM TEKNIS AMDAL PEMBANGUNAN ORCHID APARTMENTAPARTMENT
FASILITAS LABORATURIUM BLH KOTA FASILITAS LABORATURIUM BLH KOTA PALEMBANGPALEMBANG
FASILITAS LABORATURIUM BLH KOTA FASILITAS LABORATURIUM BLH KOTA PALEMBANGPALEMBANG
TERIMA TERIMA KASIHKASIH
