PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
PROPOSAL
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan MemenuhiSyarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana HukumBagian Ilmu Hukum
Oleh :
M.Nazli MaulanaNPM : 1206200246
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARAMEDAN2014
A. Judul : PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSATDAN
PEMERINTAH DAERAH PADA SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIAB. Latar BelakangHubungan antara pemerintah pusat dan
daerah selalu menjadi sorotan menarik untuk ditelaah. Setelah
berdirinya Republik Indonesia dan dibentuknya pemerintahan pusat
dan daerah, tak selalu hubungan yang terjalin penuh keharmonisan.
Ada kalanya terjadi beberapa perselisihan. Baik sejak zaman orde
lama, orde baru, bahkan pada era reformasi ini.Pada dasarnya, guna
mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyat, perlu adanya
hubungan harmonis dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat
dan daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan
terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap
rakyat dapat diwujudkan. Perbincangan tentang hubungan pemerintahan
antara pusat dan daerah senantiasa selalu menjadi perdebatan
panjang dinegara manapun didunia ini, baik pada negara-negara yang
telah maju seperti Amerika Serikat dan Inggris apalagi bagi negara
berkembang dan sedang berusaha mencari bentuk dan bereksprimen
tentang bentuk hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat seperti Republik Indonesia ini.Bentuk perdebatan
tentang hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah tersebut selalu tidak lepas dari cara-cara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam berbagi wewenang dan kekuasaan. Dalam
literatur tentang pemerintahan sebenarnya hanya dikenal 2 cara yang
menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu
cara pertama dikenal dengan istilah sentralisasi, dimana segala
urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada
pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara
dekonsentrasi. Cara yang lain adalah dengan desentralisasi yang
berkonotasi sebaliknya yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung
jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.Kekuasaan yang bersifat desentralisasi memiliki
banyak manfaat, baik dari segi ekonomi, social budaya, maupun
politik dan keamanan. Keuntungan dari segi ekonomi adalah
pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam
yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang
dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan
pendapatan masyarakat akan meningkat. Dari segi social budaya
dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial
budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem
desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk
mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan
kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada
daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah
tersebut. Dan dari segi politik keamanan, dampak positif yang
didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan
kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa
adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini
menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola
daerahnya.Sebagai Negara berdaulat, Indonesia memiliki dasar
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UUD
1945 Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pengaturan
dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang
meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman
dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi. Berdasarkan
konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan
pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi
daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten
dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan
pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.Walau demikian,
sebenarnya kebijakan desentralisasi telah dibuat sebelum
kemerdekaan Indonesia itu sendiri. kebijakan desentralisasi dimulai
pada 1903 dengan diundangkannya Decentralisatie Wet 1903. Sejak
saat ini pemerintah pusat membentuk local government, pemerintahan
daerah, yang sebelumnya hanya ada pemerintahan pusat dengan satuan
pemerintahan hirarkis cabang pemerintah pusat pada wilayah-wilayah
negara. Pada masa pemerintahan bala tentara Jepang pemerintahan
daerah dibubarkan. Akan tetapi, Jepang menghidupkan kembali
dewan-dewan daerah menjelang kekalahannya (Hanif Nurkholis,
2011).Pada masa reformasi sekarang ini, pola hubungan pemerintah
pusat dan daerah telah diatur lebih jauh dalam bingkai otonomi
daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan diperkuat oleh Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008. Dibuatnya
undang- undang ini tidak lain adalah demi menjaga keharmonisan
antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang serta meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar
Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis
memilih judul skripsi tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah pada Sistem Otonomi Daerah dalam
Ketatanegaraan Indonesia.3. Rumusan MasalahAdapun yang menjadi
permasalahan dalam penulisan ini adalah :a. Bagaimana pelaksanaan
sistem otonomi daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?b. Bagaimana
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sistem otonomi
daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?c. Bagaimana pembagian
wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sistem
otonomi daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?4. Faedah
PenelitianFaedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan
menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut
bagi penulis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang
pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pada sistem otonomi daerah.b. Secara praktis adalah untuk
mengetahui tentang pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah pada sistem otonomi daerah demi memberikan
sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan
dengan ketatanegaraan Indonsia.C. Tujuan PenelitianAdapun yang
menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:1.
Untuk mengetahui pelaksanaan sistem otonomi daerah dalam
ketatanegaraan Indonesia.2. Untuk mengetahui hubungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah pada sistem otonomi daerah dalam
ketatanegaraan Indonesia.3. Untuk mengetahui pembagian wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sistem otonomi
daerah dalam ketatanegaraan Indonesia.D. Defenisi
OperasionalDefenisi operasional atau kerangka konsep adalah
kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau
konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[footnoteRef:2] Dalam
penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah [2:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010, Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Hukum. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6 ]
1. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk
menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang
memiliki wewenang itu (G. R. Terry).[footnoteRef:3] [3:
http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi/.
Diakses tanggal 9 April 2014]
2. Pemerintah pusat penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil
Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain,
pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang
berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.3. Pemerintahan
Daerahadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah
DaerahdanDPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945.[footnoteRef:4] [4:
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia.
diakses tanggal 19 April 2014]
4. Otonomi daerahdapat diartikan sebagai kewenangan yang
diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusanpemerintahandan kepentingan masyarakat setempat
menurutaspirasimasyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.[footnoteRef:5] [5:
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah. diakses tanggal 19
April 2014 ]
5. Ketatanegaraan ialah sebagai perangkat unsur ketatanegaraan
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu
totalitas yang mencakup beberapa hal antara lain:[footnoteRef:6]
[6: Titik Triwulan Tutik. 2010.Kronstruksi Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.Jakarta: Kencana, halaman 8]
1) Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya;2) Penunjukan para
pejabat;3) Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada
jabatan;4) Wibawa, wewenang hokum,yang terikat pada jabatan;5)
Lingkungan daerah dan personel, atas nama tugas dan wewenang
jabatan itu meliputinya;6) Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan
antara satu sama lain;7) Peralihan jabatan;8) Hubungan antara
jabatan dan pejabat.E. Tinjauan Pustakaa. Pemerintah PusatSetiap
Negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah
negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki
falsafah negara ,yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu,
Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah
negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Republik Indonesia menganut
sistem pemerintahan demokrasi yang dinamakan ddemokrasi Pancasila,
sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta
kepribadian bangsa yang brsumberkan tata nilai social-budaya bangsa
Indonesia.Reformasi ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan
lembaga kenegaraan sebagai hasil dari proses Amandemen UUD 1945
dapat dilihat pada tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut yang
dikelompokan dalam kelembagaan Legeslatif, Eksekusif, Yudikatif,
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana akan dijelaskan
dibawah ini.1. Lembaga LegislatifDalam ketatanegaraan Indonesia ,
lembaga legislatif dipresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR,
DPR, dan DPD.1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)MPR terdiri
dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan
golongan. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, adalah pemegang
kekuasaan tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR memberikan
mandat kepada presiden untuk melaksanakan GBHN dan
keputusan-keputusan MPR lainnya. MPR memberhentikan presiden
sebelum habis masa jabatannya karena permintaan sendiri,
berhalangan tetap, atau sungguh-sungguh melanggar haluan negara. 2)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)DPR adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
dan memegang kekuasaan membentuk UU. DPR mempunyai fungsi legislasi
anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR adalah:a)
Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.b) Membahas dan memberikan persetujuan
peraturan pemerintah pengganti UU.c) Menerima dan membahas usulan
RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan
menginstruksikannya dalam pembahasan.d) Menetapkan APBN bersama
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.e) Melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah.f) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuanagan negara yang disampaikan oleh BPK.g)
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.h) Menyerap,
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.Dalam
menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi, yakni
hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. DPR juga memiliki hak angket, yakni melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang undangan, menyatakan pendapat diluar
institusi, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak
imunitas, serta hak protokoler.3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)DPD
merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
rangka Restrukturisasi parlemen di Indonesia menjadi dua kamar
telah diadopsi. Dengan demikian resmilah pengertian dewan
perwakilan di Indonesia mencakup DPR dan DPD, yang keduanya secara
bersama-sama dapat disebut sebagai MPR. Perbedaan keduanya terletak
pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR
dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk
mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaan Republik Indonesia yang merupakan wakil daerah
propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum, dan memiliki fungsi:a)
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan
yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.b) Memberikan
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.2. Lembaga
EksekusifDalam sistem presidensial seperti di Indonesia, para
menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya.
Kekuasaan Eksekusif dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kemauan negara dan pelaksanaan UU. Dalam
negara demokrasi kemauan negara dinyatakan melalui undang-undang.
Tugas utama lembaga Eksekusif adalah menjalankan undang-undang.
Kekuasaan eksekusif mencakup beberapa bidang sebagai berikut:a)
Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan
negara-negara lain.b) Administratif, yakni melaksanakan UU serta
peraturan-peratuiran lain, dan menyelenggarakan administrasi
negara.c) Militer, yakni mengatur angkatan bersenjata,
menyelenggarakan perang,d) Yudikatif, yakni memberi grasi, amnesti,
dan sebagainya.e) Legislatif, yakni membuat rancangan UU yang
diajukan kelembaga legislatif, dan membuat peraturan.Dalam
ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,
bahwa kekuasaan eksekusif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh
wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Setelah amandemen
presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan
antara presiden dan MPR adalah setara. Sebagai kepala negara
presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, sebagai
kepala pemerintah presiden dibantu oleh para menteri dalam kabinet.
Sedangkan kewaajiban, wewenang, dan hak presiden ialah sebagai
berikut:a) Memegang kekuasaan pemerintahaan menurut UUD.b) Memegang
kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara.c)
Mengajukan rancangan UU kepada DPR, melakukan pembahasan dan
memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR, serta mengesahkan RUU
menjadi UU.d) Menetapkan peraturan pemerintah.e) Mengangkat dan
memberhentikan menteri.f) Membuat perjanjian internasional lainnya
dengan persetujuan DPR.g) Mengangkat duta dan konsul, serta
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.h) Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan
abolisi.i) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya
yang diatur dengan UU.3. Lembaga YudikatifAmandemen UUD 1945 telah
membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan
kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan pertamaoleh mahkamah agung
dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Keduaoleh mahakamah
konstitusi.Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, UUD 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang
berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi
Yudisial (KY), lembaga ini bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan juga mempunyai wewenang
lain dalam rangka menegakkankehormatan, keluhuran martabat, serta
prilaku hakim.1) Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA) adalah satu
kekuasaan hakim di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 setelah
amandemen, bahawa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi. Menurut UUD 1945 kewajiban dan
wewenanag Mahakamah Agung (MA) adalah sebagai berikut:a) Berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan pada
perundang-undangan dibawah undang-undang, dan memepunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.b) Mengajukan tiga orang
hakim konstitusi.c) Memberikan pertimbangan dalam hal presiden
memberi grasi dan rehabilitasi.2) Mahkamah Konstitusi (MK)Sedangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru yang diperkenalkan
oleh perubahan ketiga UUD 1945 atau setelah amandemen. Salah satu
yang menyebabkan lahirnya lembaga ini adalah, karena tidak ada lagi
lembaga tertinggi negara. Maka apabila terjadi persengketaan antar
lembaga tinggi negara, diperlukan sebuah lembaga khusus yang
menangani sengketa tersebut, yang disebutMahkamah Konstitusi
(MK).Menurut UUD 1945 kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi
(MK) adalah sebagai berikut:a) Berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai
politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.b) Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945.3)
Komisi Yudisial (KY)Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang
bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari
campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnnya. Dibentuknya komisi
yudisial dalam struktur kehakiman di Indonesia, dalah agar warga
masyarakat diluar lembaga struktur resmi lembaga parlemen dapat
dilibatkan dalam proses pengangkatan , penilaian kinerja, dan
kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim
dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan
ketuhanan yang maha esa. Dalam menjalankan tugasnya komisi yudisial
melakukan pengawasan terhadap:a) Hakim Agung dan Mahkamah Agung.b)
Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada
dibawah mahkamah agung, seperti peradilan umum,agama, militer, dan
badan peradilan lainnya.c) Hakim Mahkamah Konstitusi.4. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)Sesuai dengan fungsinya sebagai badan
pemeriksa keuangan, BPK pada pokoknya lebih dekat menjalankan
fungsi parlemen, karena itu hubungan kerja BPK dan parlemen
sangatlah erat. Bahkan BPK bisa dikatakan mitra kerja yang erat
bagi DPR, terutama dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang
berkenaan dengan soal keuangan, dan kekayaan negara. BPK adalah
lembaga negara yanag mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan
lembaga yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai tugas dan wewenang
yang sangat strategis, karena menyangkut aspek yang berkaitan
dengan sumber dan penggunaan anggaran serata keuangan negara
yaitu:a) Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan
memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD.b)
Memeriksa semua pelaksanaan APBN.c) Memeriksa tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan negara.Dari tugas dan wewenang
tersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok, yakni:a) Fungsi
Operatif: yaitu melakukan pemeriksaan , pengawasan, dan penelitian
atas penguasaan dan pengurusan keuanga negara.b) Fungsi Yudikatif:
yaitu melakukan tuntutan perbendeharaan dan tuntutan ganti rugi
terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara.c)
Fungsi Rekomendatif: yaitu memberikan pertimbangan kepada
pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.b. Pemerintah
DaerahPenyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas,
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menteapkan
kebijkan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah,
peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan
daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umu serta
peraturan daerah lainnya.Peraturan daerah dibuat oleh DPRD
bersama-sama pemerintah daerah (Pemprov, Pemkot/Pemkab), artinya
prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah.
Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh
pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas
bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang
bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran
daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah,
retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya
setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh
dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum,
menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan
daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.[footnoteRef:7]
[7: Ibid, halaman 53 ]
Peraturan daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh
pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemrintah
kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri,
pemda antara lain dapat menetapkan perda.Peraturan daerah isinya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat, dan apabila
bertentangan, maka perda yang bersangkutan dengan sendirinya batal
(tidak berlaku).
c. Otonomi DaerahOtonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks
bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara
interchangeable. Secara praktis dalam pemerintahan kedua istilah
ini tidak dapat dibedakan antara keduanya. Bahkan menurut banyak
pemikir dan para ahli otonomi daerah adalah desentralisasi itu
sendiri. Otonomi dalam makna sempit diartikan sebagai mandiri
sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Dengan
demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam
kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan
daerahnya sendiri.Sejarah Otonomi Daerah Di Idonesia1. UU No.1
tahun 1945Ditetapkan UU ini merupakan hasil dari berbagai
pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan
serta pada masa pemerintahan colonial yang menekankan pada aspek
cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan
perwakilan daerah. Dalam UU ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom
yaitu karesidenan kabupaten dan kota.2. UU No. 22 tahun
1948Berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah
yang denokratis. Dalam UU ini ditetapkan dua jenis daerah otonom
yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewah, serta tiga
tingkatan daerah otonom yaitu propinsi, kabupaten, dan desa.
3. UU No. 1 tahun 1957Sebagai pengaturan tunggal pertama yang
berlaku untuk seluruh Indonesia mengenai periode otonom daerah
Indonesia pasca UU No. 22 tahun 1948.4. UU No. 18 tahun 1965UU ini
menganut sistem otonomi daerah yang seluas-luasnya.5. UU No. 5
tahun 1974UU ini mengtur pokok-pokok penyelengaraan pemerintahan
yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai
dalam penberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang riil
dan seluas-luasnya tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.6. UU No. 22 tahun 1999Kehadiran UU ini tidak terlepas dari
perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu dimana rezim
otoriter orde baru lengser dan semua pihak berkehendak untuk
melakukan reformasi disemua aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu sidang istimewa MPR
no XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan keuagan pusat dan daerah dalam kerangka negara
kesatuan repoblik Indonesia. Momentum otonomi daerah di Indonesia
semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR-RI melakukan amandemen
pada pasal 18 UU 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan
eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia memakai prinsip
otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.
7. UU No. 32 Tahun 2004Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemrintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) termuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125
disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dan berlaku mulai tanggal
diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan UU No. 22 Tahun
1999.Kenyataannya UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan
perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang
mengutamakan pelaksanaan asa desentralisasi. Hal-hal yang mendasar
dalam UU Pemda adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme
pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.[footnoteRef:8] [8:
Ibid. halaman 253 ]
8. UU No. 12 Tahun 2008Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya berkaitan dengan
diakomodasinya calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah
Langsung (Pilakdal) merupakan langkah baru dalam mewujudkan
demokratisasi. Ketentuan ini merupakan perombakan besar, karena
sebelumnya keberadaan calon kepala daerah (Gubernur, wali
kota/bupati) hanya boleh melalui kendaraan partai politik.Tujuan
pemberian otonomi daerah kepada daerah beorientasi kepada
pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua
segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah
lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti
bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan
sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk
mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur,
baik material maupun spiritual.[footnoteRef:9] [9: C.S.T Kansil dan
Christine S.T Kansil. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:
Bumi Aksara. Halaman 149. ]
d. Sistem Ketatanegaraan IndonesiaDalam perspektif pembagian
kekuasaan, prinsip kesederajatan, dan perimbangan kekuasaan itu
tidak bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 pra amandemen,
tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan
eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 pra
amandemen, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas
daripada lembaga legislasi dalam arti sebenarnya.Dalam
perjalanannya sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan
yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan
MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut
dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang
demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang di
antara cabang-cabang kekuasaaan, mewujudkan supremasi hokum dan
keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi
manusia.[footnoteRef:10] [10: Titik triwulan Tutik. Op.cit. halaman
18 ]
F. Metode Penelitian1. Sifat dan Materi PenelitianPenelitian ini
bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya
semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu
maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara
umum. Penelitian deskriptif analitis mengarah kepada penelitian
yuridis normatif.2. Sumber DataSumber data dalam penelitian ini
didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut
dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai
kebutuhan penelitiannya.[footnoteRef:11]Data sekunder diperoleh
melalui : [11: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010,
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan: Fakultas Hukum,
halaman 6]
a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam
penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan
penelitian ini, diantaranya adalah :1. Berbagai kepustakaan
mengenai pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah.2. Berbagai
kepustakaan mengenai otonomi daerah.3. Berbagai hasil kesimpulan
seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai pembagian wewenang
pemerintah pusat dan daerah pada sistem otonomi daerah.c. Bahan
hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet,
bibliografi dan sebagainya.[footnoteRef:12] [12: Ibid, halaman
8]
3. Alat Pengumpulan DataPengumpulan data digunakan metode
penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini membaca
beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan
perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran
serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan
Pembatalan Perkawinan.4. Analisis HasilData yang terkumpul tersebut
akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis
kuantitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif
adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis
antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik
atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan
pada data yang dikumpulkan.G. Jadwal PenelitianJadwal penelitian
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Tahap I: Tahap
persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan
literatur-literatur yang memerlukan waktu 4 minggu.Tahap II : Tahap
pelaksanaan yaitu membuat proposal,pengesahan proposaldan
mengadakan seminar proposal memerlukan waktu selama 4minggu. Tahap
III: Tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk
melengkapi data dan literatur yang dipergunakan pada tahap ini
penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (library research dan
selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu selama 10
minggu.Tahap IV: Tahap penyempurnaan, memerlukan waktu 3
minggu.
DAFTAR PUSTAKAA. Buku Kaho, Josef Riwu. Analisis Hubungan
Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Center for
Politics and Government (PolGof) Fisipol UGM, 2012.Kansil, Drs.
C.T.S., SH. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara,
2003.Tutik, Titik Triwulan. Kronsturksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2010.Tutik, Titik
Triwulan. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2010.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan: Fakultas Hukum,
2010.B. Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor No. 12
Tahun 2008 tentang Otonomi DaerahC.
Internethttp://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi/.
Diakses tanggal 9 April
2014http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia.
diakses tanggal 19 April
2014http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah. diakses tanggal 19
April 2014
KERANGKA SEMENTARA DAFTAR ISI SKRIPSIABSTRAK KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUANA. Latar Belakang 1. Rumusan Masalah
2. Faedah Penelitian B. Tujuan Penelitian C. Metode Penelitian 1.
Sifat/Materi Penelitian2. Sumber Data3. Alat Pengumpul Data4.
Analisis HasilD. Defenisi OperasionalBAB II : TINJAUAN PUSTAKAA.
Pemerintah Pusat B. Pemerintah DaerahC. Otonomi DaerahD. Sistem
Ketatanegaraan IndonesiaBAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA.
Pelaksanaan sistem otonomi daerah dalam ketatanegaraan IndonesiaB.
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sistem otonomi
daerah dalam ketatanegaraan Indonesia.C. Pembagian wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada sistem otonomi daerah
dalam ketatanegaraan IndonesiaBAB IV : KESIMPULAN DAN SARANA.
Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA
