BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Suatu unit ekonomi atau badan usaha yang
berdiri akan selalu berupaya untuk menjaga kelangsungan usahanya
(going concern). Tidak hanya lembaga-lembaga swasta, tetapi juga
berlaku untuk lembaga pemerintah. Dalam menjalankan usahanya,
sebuah entitas yang kegiatan usahanya berhadapan dengan masyarakat
tidak melakukan aktivitas yang menyusahkan bahkan merugikan
masyarakat selaku sasaran utama untuk keberlangsungan usahanya.
Salah satu lembaga pemerintah yang sasaran utamanya adalah
masyarakat adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah
satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa
penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai
dengan jaminan barang bergerak. Perum Pegadaian bertujuan untuk
mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, serta pinjaman tidak wajar
lainnya. Perum Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran
pinjaman bagi masyarakat sehingga diharapkan akan lebih mampu
mengelola usahanya
meningkatkan efektivitas dan produktifitasnya dengan lebih
profesional. Sejarah pegadaian di Indonesia pertama kali didirikan
pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat dengan nama Bank
Van Leening oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian tahun 1961
berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian dengan PP No. 167/1961.
Pada tahun 1969 dengan PP No. 7/1969 berubah menjadi Perusahaan
Jawatan hingga tahun 1990. Status hukum perusahaan kemudian berubah
dari Perjan ke Perum Pegadaian seperti tertuang pada PP No.10 tahun
1990 yang
kemudian disempurnakan dengan PP No. 103 tahun 2000 yang
mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan
Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Tujuan
usaha PERJAN adalah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,
sedangkan PERUM adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus
untuk memupuk keuntungan. Sehingga sifat perusahaan yang semula
lebih bersifat public service, sekarang bertambah menjadi business
oriented, yaitu perusahaan dituntut untuk menghasilkan laba. Namun,
Perum Pegadaian tetap memperhatikan segi sosial ekonomi dalam
pemberian pinjaman. Itu sebabnya Pegadaian terbuka untuk semua
lapisan masyarakat. Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang
dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum
Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi
karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan
para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan
salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman
kepada masyarakat dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan
perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang
dijaminkan, maka Pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat
menaksir, berapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai
taksiran lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan apabila
terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah
pihak Pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah
harga pasar pada Perum Pegadaian kantor cabang Muara Enim sebagai
salah satu cabang Perum Pegadaian Palembang. Nasabah Perum
Pegadaian terdiri dari berbagai golongan sehingga kemampuan
masing-masing nasabah untuk melunasi pinjaman berbeda satu sama
lain. Ada yang bisa melunasi dalam jangka waktu satu bulan, dua
bulan, dan bahkan ada yang tidak
2
dapat melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo. Itu
artinya, bila dalam jangka waktu jatuh tempo nasabah tidak
melunasi/memperpanjang pinjamannya, Perum Pegadaian mempunyai hak
pelelangan atas barang yang digadainya sebagai jaminan. Jangka
waktu jatuh tempo yang dimaksud adalah dalam kurun waktu 4 bulan.
Dimana dalam 1 bulan terjadi dua kali proses pelelangan yaitu pada
pertengahan bulan dan akhir bulan. Hasil pelelangan akan digunakan
untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok
pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Dalam prakteknya, tentu saja
dunia usaha termasuk Perum Pegadaian tidak akan terlepas dari
risiko baik dalam proses penggadaian dalam perolehan pinjaman
maupun pelaksanaan lelang itu sendiri. Karena apabila barang yang
dilelang tidak terjual, maka barang lelang tersebut akan kembali
dibeli oleh perusahaan. Disinilah kemudian akan terjadi penumpukan
barang pada perusahaan sehingga
mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Selain itu, karakter
nasabah yang berbedabeda juga merupakan masalah bagi Perum
Pegadaian. Nasabah terkadang sulit dihubungi terkait dengan
pelunasan pinjamannya, sehingga Perum Pegadaian seolaholah
dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Pencapaian
tujan tidak hanya terkait dengan laba tetapi juga pada
sistematisnya. Evaluasi efektivitas merupakan fungsi yang dilakukan
manajemen dalam perusahaan, dimana untuk menyelaraskan antara
rencana dan aplikasinya di lapangan. Melalui evaluasi terhadap
aktivitas perusahaan diharapkan semua aktivitas perusahaan yang
meliputi semua kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai
dengan tujuannya yaitu efisien dan efektif, sehingga kualitas
operasional yang dilakukan pun tetap baik dan memudahkan
nasabah.
3
Audit operasional memfokuskan pada masa yang akan datang. Ini
terkait dengan tujuan utamanya. Penilaian efektivitas operasi
perusahaan harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan
dan disetujui, dimana kriteria biasanya dinyatakan dalam standar
performa yang ditetapkan manajemen. Berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian
mengenai efektivitas penggadaian dan pelelangan yang dituangkan
dengan penulisan skripsi dengan judul EVALUASI EFEKTIVITAS
PENGGADAIAN DAN
PELELANGAN PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG MUARA ENIM .
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
masalah yang dirumuskan yaitu apakah prosedur dan proses
penggadaian serta pelelangan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang
Muara Enim telah efisien dan efektif?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui apakah
prosedur dan proses penggadaian dan pelelangan oleh
Perum Pegadaian Kantor Cabang Muara Enim telah tersusun efisien
dan efektif. 2. Memberikan saran dan perbaikan apabila ternyata
terdapat penyimpangan
dan kesalahan pada prosedur dan proses pengggadaian dan
pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Muara Enim.
4
1.3.2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian
ini adalah : 1. Penulis Penulis dapat menambah wawasan,
pengetahuan, dan pengalaman penulis, serta lebih mengerti dan
memahami bagaimana penggadaian dan pelelangan yang diterapkan oleh
Perum Pegadaian Kantor Cabang Muara Enim. 2. Perum Pegadaian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
masukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 3.
Pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
referensi dalam mengembangkan dan melakukan penelitian
selanjutnya.
1.4. Metodologi Penelitian 1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian Dalam
penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada
evaluasi efektivitas penggadaian dan pelelangan barang jaminan
sesuai dengan kriteria Perum Pegadaian, dimana jarak antara gadai
sekarang dan lelangnya adalah empat bulan.
1.4.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Perum
Pegadaian yang berada di Muara Enim, yaitu Perum Pegadaian Kantor
Cabang Muara Enim yang beralamat di Jln Saleh Kidam No.1, Muara
Enim 31315 (Telepon : 0734-421072).
5
1.4.3.
Data dan Metode Pengambilan Data
1.4.3.1. Jenis data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
dua jenis data, yaitu : A. Data Primer Data primer merupakan sumber
data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
yang berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok,
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian dan
kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2002:146).
Di dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa hasil
wawancara dan observasi kepada pegawai Perum Pegadaian Kantor
Cabang Palembang dan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian
ini. B. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media
perantara, yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan
dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:147).
Di dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berupa
struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur pemberian pinjaman,
prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum Pegadaian
Kantor Cabang Muara Enim serta melalui akses website Perum
Pegadaian dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian
ini.
1.4.3.2. Metode Pengumpulan Data
6
Dalam kegiatan mengumpulkan data baik data primer maupun data
sekunder, penulis menggunakan dua metode, yaitu :a. Penelitian
Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
penelitian melalui buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal
ilmiah, brosur-brosur, literaturliteratur dan artikel-artikel lain
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian
ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara : 1. Wawancara Merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan bila peneliti melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti
serta untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden
yang jumlahnya relatif sedikit. Dalam teknik ini, penulis akan
melakukan tanya jawab secara langsung kepada semua staff dan
pegawai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
proses penggadaian dan pelaksanaan pelelangan pada Perum Pegadaian
Kantor Cabang Muara Enim. 2. Observasi Dalam hal ini penelitian
dilakukan dengan langsung pada bagian yang memproses penggadaian
barang jaminan dengan pemberian pinjaman dan pelelangan pada Perum
Pegadaian kantor cabang Muara Enim.
7
3.
Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data
berupa dokumen. Data-data ini dikumpulkan dengan cara meminta,
mencatat, melihat, dan menyalin. Dokumentasi yang akan dilakukan
penulis yaitu meminta dan menyalin struktur organisasi serta semua
hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
1.4.4. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencatat,
menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dan informasi
yang ada mengenai penggadaian dan pelelangan yang telah ditetapkan
oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Muara Enim. Penulis melakukan
pengamatan situasi dan keadaan organisasi yang menjadi objek
penelitian, kemudian data yang telah dikumpulkan oleh penulis
mengenai objek yang diteliti akan dibandingkan dengan teori untuk
mengetahui relevansi dari data yang dimiliki oleh objek tersebut.
Kemudian data tersebut dievaluasi untuk menemukan masalah-masalah
yang terjadi. Dari perbandingan tersebut akan ditarik kesimpulan
dan saran yang akan direkomendasikan pada pihak manajemen.
1.5. Sistematika Penulisan Penelitian yang dilakukan merupakan
studi kasus dan berikut sistematika penulisan yang direncanakan
dalam penelitian skripsi ini, dimana keseluruhan bab saling
berhubungan satu sama lainnya, yaitu :
8
BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang
merupakan dasar bagi penyusunan skripsi ini, antara lain pengertian
audit manajemen, tujuan audit manajemen, ruang lingkup audi
manajemen, pengertian kredit, pengertian efektivitas, pengertian
gadai, dan pengertian lelang. Penulis hanya menuliskan teori-teori
yang mempunyai relevansi yang mendukung proses penulisan.
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini berisi data yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan
penelitian. Dimana akan menguraikan terntang sejarah Perum
pegadaian, visi dan misi Perum pegadaian, struktur organisasi Perum
pegadaian, pembagian fungsi dan tanggung jawab, dan implementasi
kebijakn prosedur gadai dan lelang pada perum Pegadaian. BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang berkaitan
dengan objek yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yaitu
data-data yang berhubungan dengan penerapan penggadaian dengan
pemberian
9
pinjaman dan pelaksanaan pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor
Cabang Muara Enim dan pengevaluasian terhadap kondisi yang ditemui
dengan memberikan rekomendasi.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu
kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di
dalam penelitian ini dan juga memberikan saran-saran yang
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan khususnya dan
pihak-pihak lain pada umumnya.
10
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Auditing Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal
dengan istilah audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan
sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, maka dapat
disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara
kenyataan dengan yang seharusnya.
2.1.1. Pengertian auditing Sebelum memahami audit manajemen maka
terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian audit. Auditing
adalah pengumpulan serta pengevaluasian buktibukti atas informasi
untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi
tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing
harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Arens
dalam Dejacarta, 2003:15). Komite Konsep Audit Dasar (Committe on
Basic Auditing Concepts) dalam Messier et al, (2005:16) telah
merumuskan definisi auditing yaitu suatu proses sistematis
mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan
dengan asersi dan tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan
tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan
kriteria serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
11
Dari pengertian tersebut diperoleh tujuh elemen mendasar yang
harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit, yaitu : a. Proses yang
sistematis b. c. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif
Asersi-asersi mengenai berbagai tindakan dan kejadian ekonomi d.
Menentukan tingkat kesesuaian e. Kriteria yang ditetapkan f.
Menyampaikan hasil-hasil g. Pihak-pihak yang berkepentingan
2.1.2. Jenis-jenis audit Pada dasarnya auditing merupakan
kegiatan mengumpulkan informasi dalam suatu entitas ekonomi yang
dievaluasi dan dibandingkan dengan standar-standar yang diakui.
Dalam melakukan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi
oleh sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai
pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Ditinjau dari pemeriksa
(auditor) yang melakukan pemeriksaan, pada dasarnya dibagi menjadi
empat kelompok (Messier, Glover, Prawitt, 2005:65), yaitu : 1.
Auditor Eksternal Auditor eksternal (external auditors) sering
disebut auditor independen atau bersertifikat akuntan publik
(disingkat BAP, atau certified public accountant). 2. Auditor
Internal Auditor yang diperkejakan oleh satu perusahaan,
persekutuan, badan pemerintah, individu, dan entitas lainnya
disebut auditor internal. 3. Auditor Pemerintah
12
Auditor pemerintah (governance auditors) dipekerjakan oleh badan
federal, negara bagian, dan lokal. 4. Auditor Forensik Auditor
forensik (forensic auditors) dipekerjakan oleh perusahaan,
badan
pemerintah, kantor akuntan publik, perusahaan jasa konsultasi,
dan investigasi. Dilihat dari objek yang diaudit, maka auditing
diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Auditing umumnya
digolongkan menjadi tiga golongan (Mulyadi 2002:30) :1. Audit
Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah jenis audit yang menentukan apakah
laporan keuangan secara keseluruhan -yang merupakan informasi
terukur yang akan diverifikasi- telah disajikan sesuai dengan
kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah prinsip
akuntansi yang berlaku secara umum. 2. Audit Kepatuhan / Ketaatan
(Compliance Audit) Audit ini bertujuan mempertimbangkan apakah
auditee telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah
ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dalam
audit atas badan-badan pemerintahan makin banyak audit
kepatuhan/ketaatan yang dilakukan karena banyaknya aturan yang
dibuat oleh pihak yang berwenang. Hasil audit ketaaatan biasanya
tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi kepada pihak tertentu
dalam organisasi. 3. Audit Operasional (Operational Audit)
Merupakan audit yang menelaah atas bagian manapun dari prosedur dan
metode operasi suatu organsasi untuk menilai efisiensi dan
efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional,
aiditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk
memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Kriteria
13
yang digunakan
untuk evaluasi informasi terukur dalam audit operasional
cenderung subjektif.
2.1.3. Standar audit Standar audit (auditing standard) bertindak
sebagai bimbingan bagi dan mengukur kualitas kinerja auditor.
Standar audit membantu memastikan bahwa audit laporan keuangan
dilaksanakan secara mendalam dan sistematis yang menghasilkan
kesimpulan yang andal (Messier et al, 2005:48). ASB (Auditing
Standard Board) yang pertama kali menerbitkan sepuluh standar audit
yang berlaku umum (generally accepted auditing standars GAAS) di
tahun 1947 dan telah dimodifikasi secara periopdik untuk mengikuti
perubahan di lingkungan auditor. Standar audit yang berlaku umum
disusun dalam tiga kategori (Mulyadi, 2002:16) : a. Standar Umum 1.
Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang
memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2.
Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam
pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan
dengan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
14
2.
Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh
untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus
diperoleh melalui inspeksi,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
c. Standar Pelaporan 1. Laporan audit harus menyatakan apakah
laporan keuangan disajikan
sesuai dengan prinsip akumtansi yang berlaku umum (GAAP). 2.
Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam
laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4.
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.
15
Melihat sepintas isi standar audit tersebut, menjadi jelas bahwa
tidak setiap orang yang dapat melakukan audit terhadap laporan
keuangan dapat memberikan pernyataan bahwa auditnya dilaksanakan
berdasarkan standar auditing tersebut. Disamping itu, tidak setiap
auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan kliennya
dapat memberikan pernyatan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan
standar audit. Ada kemungkinan salah satu atau beberapa standar
tersebut di atas tidak dapat terpenuhi.
2.1.4. Audit Manajemen Fungsi pengawasan dan pengendalian
manajemen menimbulkan aktivitas audit (pemeriksaan). Secara lebih
luas audit juga dibutuhkan dalam menilai
pertanggungjawaban manajemen kepada berbagai pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan. Dari hasil audit dapat
diketahui apakah laporan yang diberikan oleh manajemen sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau apakah operasi yang
berjalan sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang
ditetapkan perusahaan.
2.1.5. Pengertian audit manajemen Audit manajemen (management
audit) adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas
operasi perusahaan. Pengertian sederhana dari audit manajemen
adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan
manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan ke bawah dan
pembuatan laporan audit mengenai efektifitasnya atau dari segi
profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya (Bayangkara
2008:2). American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)
dalam Bayangkara (2008:3), memberikan pengertian audit manajemen
sebagai berikut : 16
Management audit is a systematic review of an organizations
activities.in relation to specified objective. The purpose of the
engagement may be: a. b. c. to assess performance
to identify opportunities for improvement to develop
recommendation for improvement or further action Pernyataan diatas
memberikan pengertian bahwa audit manajemen merupakan review yang
sistematis terhadap kegiatan organisasi untuk tujuan tertentu, dan
tujuan itu antara lain, a.) untuk menilai kinerja, b.) untuk
mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, c.) untuk memberikan
rekomendasi guna tindak lanjut perbaikan. Audit manajemen (Arens
& Loebbecke dalam Tunggal 2000:2) adalah An operational audit
is review of any part of an organizations operating procedures and
methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness
at the completion of an operational audit, recommendation for
improving operations are normally expected. Berdasarkan definisi
tersebut, audit manajemen merupakan penelaahan terhadap metode dan
prosedur operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan
efektivitasnya. Setelah audit tersebut berakhir pemeriksa
memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki
jalannya operasi perusahaan.
2.1.6. Karakteristik audit manajemen Karakteristik audit
manajemen dapat diambil berdasarkan kesimpulan dari definisi audit
manajemen. Adapun karakteristik audit manajemen (Tunggal 2000:5),
yaitu sebagai berikut : 1. Untuk memberikan informasi kepada
manajemen mengenai efektivitas suatu unit 2. Pengukuran efektivitas
didasarkan pada bukti-bukti dan standar-standar.
17
Menurut Alejandro R. Gorospe, standar-standar yang digunakan
untuk evaluasi dapat dikelompokkan sebagai berikut : a.
Undang-Undang dan Peraturan pemerintah b. Standar Perusahaan : 1.)
Strategi-strategi, rencana dan program yang disetujui 2.) Kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan 3.) Struktur organisasi yang disetujui
4.) Anggaran perusahaan 5.) Tujuan perusahaan yang ditetapkan c.
Standar dan praktek industri d. Prinsip organisasi dan manajemen e.
Praktik manajemen yang sehat, proses, dan teknik yang digunakan
oleh perusahaan-perusahaan yang maju. Kalau tidak ada standar
perusahaan yang tertulis, pemikiran dan falsafah pimpinan dapat
digunakan sebagai standar untuk penilaian. 3. Sifatnya investigatif
4. Objek pemeriksaan meliputi semua aspek operasi perusahaan, yaitu
: a) Pemasaran b) Rancangan dan rekayasa pabrik c) Pengendalian
produksi dan persediaan d) Pembelian e) Sumber daya manusia f)
Keuangan g) Anggaran h) Administrasi dan hukum
18
i) Operasi internasional j) Pelaporan keuangan k) Pengelolaan
data elektronik 5. Audit manajemen dapat diarahkan ke keseluruhan
atau salah satu departemen dari perusahaan. 6. Hasil pemeriksaannya
berupa rekomendasi untuk perbaikan operasi perusahaan 7. Manajemen
audit berhubungan dengan pencarian ekonomisasi, efisiensi, dan
efektivitas di seluruh operasi. 2.1.7. Tujuan audit manajemen
Bayangkara (2008:3), audit manajemen bertujuan untuk
mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan
nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program
dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Tujuan Audit Operasional
(Mulyadi 2002:32), adalah untuk : 1. Mengevaluasi kinerja. 2.
Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. 3. Membuat rekomendasi
untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
2.1.8. Sasaran audit manajemen Sasaran dalam audit manajemen
meliputi kegiatan, aktivitas/program atau bidang-bidang organisasi
yang diketahui dan diidentifikasi memerlukan perbaikan dan
peningkatan dalam segi kehematan efisiensi dan efektivitasnya.
Sasaran pemeriksaan harus selalu mempunyai tiga unsur pokok yaitu :
Ada tiga elemen pokok tujuan audit manajemen (Bayangkara 2008:4) :
1. Kriteria
19
Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap
individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.
2. Penyebab Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan
oleh setiap
individu/kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat
positif, program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan
efektivitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif,
program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas
yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. 3. Akibat
Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria
yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif
menunjukkan
program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih
rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif
menunjukan bahwa program/aktivitas telah terselenggara secara baik
dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang
ditetapkan.
2.1.9. Jenis-jenis Audit Manajemen Tunggal (2000:35),
menyebutkan terdapat tiga kategori audit manajemen, yaitu : 1.
Audit Fungsional (functional audit) Fungsi adalah suatu alat untuk
mengkategorisasi aktivitas usaha, seperti fungsi penagihan atau
fungsi produksi.suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau
fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Suatu audit
fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh
auditor. Sedangkan kelemahan dari audit fungsional adalah kealpaan
dalam menilai fungsi yang saling berhubungan (interrelated
functions.
20
2.
Audit Organisasi (Organizational audit) Suatu audit
organisasional berhubungan dengan unit organisasi secara
keseluruhan, seperti departemen, cabang atau anak perusahaan.
Tekanan dalam suatu audit organisasi adalah bagaimana efisien dan
efektifnya fungsi-fungsi berinteraksi. Rencana organisasi dan
metode untuk mengkordinasi aktivitas khususnya adalah penting untuk
jenis audit ini.
3.
Penugasan khusus (Special asignment) Penugasan audit manajemen
khusus timbul karena permintaan manajemen. Terdapat variasi yang
luas untuk audit demikian. Sebagai contoh, audit ini termasuk
menentukan sebab-sebab suatu sistem EDP yang tidak efektif,
penyelidikan kemungkinan adanya kecurangan dalam divisi, dan
membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu
produk.
2.1.10. Kriteria Audit Manajemen Kriteria adalah nilai-nilai
ideal yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan
perbandingan. Dengan adanya kriteria, auditor dapat menentukan
apakah suatu kondisi yang ada menyimpang atau tidak dan kondisi
yang diharapkan. Karena auditing pada intinya merupakan proses
perbandingan antara kenyataan yang ada dengan suatu kondisi yang
diharapkan, maka dalam audit manajemen pun diperlukan adanya
kriteria. Kesulitan utama yang umumnya dihadapi oleh audit
manajemen adalah menentukan kriteria audit untuk menilai
efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa kriteria yang
digunakan, (Tunggal 2000:39) antara lain: 1. Performa Historis
(Historical Performance)
21
Suatu kumpulan kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada
hasil aktual dari periode sebelumnya. Ide yang melatarbelakangi
penggunaan kriteria ini adalah untuk menentukan apakah sesuatu hal
menjadi lebih baik atau lebih buruk dalam perbandingan. 2. Performa
yang Dapat Dibandingkan (Comparable Performance) Kebanyakan
perusahaan yang akan dilakukan audit manajemen itu tidak unik.
Terdapat banyak perusahaan yang sama dalam organisasi secara
keseluruhan atau organisasi di luar. 3. Standar Teknik (Engineered
Standars) Dalam banyak tipe penugasan audit manajemen, mungkin
tepat untuk mengembangkan kriteria berdasarkan standar teknik.
Kriteria demikian biasanya menghabiskan waktu dan mahal untuk
dikembangkan, karena mereka memerlukan keahlian yang baik. 4.
Diskusi dan Persetujuan (Discussion and Agreement) Kadang-kadang
kriteria yang objektif sulit atau mahal diperoleh, dan criteria
dikembangkan melalui diskusi yang sederhana dan persetujuan. Pihak
yang terlibat dalam proses ini harus termasuk manajemen perusahaan
yang diaudit, manajemen auditor, dan perusahaan atau orang-orang
kepada siapa temuan dilaporkan.
2.1.11. Ruang Lingkup Audit Manajemen Bayangkara (2008:15),
audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan
pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial
(perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian)
maupun fugsi-
22
fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk
mencapai tujuan perusahaan. Adapun lingkup audit manajemen meliputi
: 1. Audit Pemasaran 2. Audit produksi dan operasi 3. Audit SDM 4.
Audit sistem informasi 5. Audit lingkungan 6. Audit sistem
manajemen kualitas 7. Audit bidang perpajakan 2.1.12. Kebutuhan
Akan Audit Manajemen Pihak perusahaan harus menyadari sinyal yang
mengindikasikan kebutuhan untuk melaksanakan audit manajemen. Pada
umumnya, suatu audit manajemen dibutuhkan apabila manajemen
menghadapi masalah sebagai berikut (Tunggal, 2000:32) : 1.
Penurunan laba perusahaan secara terus menerus dan signifikan.
Audit manajemen berusaha mencari penyebab dan pemecahannya misalnya
cost yang terlalu tinggi atau harga yang harus ditingkatkan. 2.
Turnover Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi. Hal ini
mengindikasikan inefisiensi dalam pengelolaan SDM, mungkin dalam
hal kompensasi atau situasi kerja. 3. Adanya kebutuhan untuk
menemukan suatu daerah/area yang mana penghematan biaya yang
terinci dan penelitian efisiensi akan membawa hasil yang baik. 4.
Prestasi atau performa suatu departemen di bawah standar. 5. Ada
petunjuk bahwa aspek manajemen kegiatan operasi atau pekerjaan
tertentu menuntut adanya perbaikan.
23
6. Ada alasan untuk mencurigai bahwa laporan mengenai masalah
yang besar dalam area fungsional dan operasional tidak
mengungkapkan semua fakta. 7. Adanya suatu rencana untuk membeli
usaha atau perusahaan lain dan perlu diketahui masalah yang akan
dihadapi oleh perusahaan tersebut dan prospek masa depannya
(Acquisition audit).
2.1.13. Tahap Tahap audit manajemen Dalam audit manajemen, ada
tahapan-tahapan yang harus dilalui. Secara garis besar, dapat
dikelompokkan menjadi lima tahapan (Bayangkara 2008:9) : 1. Audit
Pendahuluan 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen 3. 4. 5.
Tahap pemeriksaan lanjutan atau audit terinci Tahap Pelaporan.
Tahap tindak lanjut pemeriksaan Pelaksanaan audit manajemen, pada
tahap-tahap berikut : 1. Audit Pendahuluan Audit pendahuluan
dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek
yang diaudit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan
penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan
kebijaksanaan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta
menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk
mengidentifikasi hal-hal yang potensial yang mengandung kelemahan
pada perusahaan yang diaudit. Dengan adanya hal tersebut maka
auditor dapat menentukan tujuan audit sementara (tentative audit
objective). 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen.
24
Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap
pengendalian manajemen objek yang diaudit, dengan tujuan untuk
melihat efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung
pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor
dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada obyek yang
diaudit sehingga dapat lebih mudah diketahui potensi-potensi
terjadinya kelemahan pada berbagai objek aktivitas yang dilakukan.
Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat
pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini
dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan
audit sesungguhnya(definitive audit objective, atau mungkin ada
beberapa tujuan audit sementara yang gugur, karena tidak cukup
bukti-bukti untuk mendukung tujuan tersebut. Unsur-unsur
pengendalian manajemen yang perlu diperhatikan dalam pengujian
pengendalian manajemen (BPKP dalam Cahyoko, 2005) : a.
Organisasi
Dalam melakukan pengujian unsur pengendalian manajemen berupa
struktur organisasi yang perlu diperhatikan adalah : a. Apakah
struktur organisasi telah sesuai dengan kegiatan yang harus
dilaksanakan dan apakah persyaratan tenaga sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawab yang telah ditentukan. b. Apakah ada pembagian tugas
dan tanggung jawab sehingga tidak seorang pun diperkenankan
melaksanakan suatu kegiatan tanpa campur tangan orang lain. c.
Apakah dalam pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab dihindarkan
terjadinya tumpang tindih, duplikasi dan pertentangan. b.
Kebijaksanaan
25
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian
pengendalian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanan instansi antara
lain: a. Apakah kebijaksanaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk
tertulis dan sistematis serta di komunikasikan keseluruh
fungsionaris dan pegawai dengan sistematis dan tepat waktu. b.
Kebijaksanaan dibuat untuk melaksanakan kegiatan yang telah
digariskan secara efektif. c. Ditetapkan kebijaksanaan khusus bagi
setiap unsur pengendalian manajemen lain yang relevan. c.
Perencanaan Dalam pengujian terhadap perencanaan manajemen berupa
perencanaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikutt : a.
Apakah untuk setiap kegiatan dibuat rencana terlebih dahulu. b.
Apakah dalam pembuatan rencana telah dipilih alternatif yang saling
menguntungkan bagi organisasi dan telah diperhatikan ketentuan
peraturan yang berlaku. c. Apakah ada penelaahan oleh atasan
langsung mengenai rencana kerja yang diajukan kepadanya. d.
Prosedur-Prosedur Langkah-langkah yang harus diterapkan untuk
melaksanakan kegiatankegiatan teknis maupun administratif untuk
menjamin terselenggaranya kebijaksanaan yang telah ditentukan. e.
Pencatatan /Akuntansi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pengujian terhadap
pencatatan/akuntansi adalah:
26
a. Apakah setiap kegiatan telah dicatat dengan teliti, tepat
waktu, dan dapat diandalkan. b. Apakah pencatatan yang ada telah
menjamin pengendalian yang cukup atas aset, kewajiban, serta
penggunaan atas sumber daya dan dana obrik. f. Pelaporan Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap pelaporan adalah:
a. Apakah pelaporan yang dibuat dapat memberikan informasi mutakhir
yang dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk
kepentingan tindakan-tindakan manajemen. b. Apakah ada keharusan
bagi pegawai untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil
kerjanya. c. Apakah laporan yang disusun berdasarkan data dan
informasi yang benar dan tepat waktu. g. Personalia Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap personalia adalah a.
Apakah tugas dan tanggung jawab telah diberikan kepada pegawai yang
mampu melaksanakan dengan baik. b. Apakah ada supervisi dan sistem
pengawasan yang memadai terhadap pegawai. c. Apakah dilakukan
pembinaan dan ada program diklat pegawai secara kesinambungan. 3.
Tahap pemeriksaan lanjutan atau audit terinci Pada tahap ini
auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk
mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga
dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antar satu
temuan
27
dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang
berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan, dan
kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit
(KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi
yang diberikan. Temuan harus diartikan sebagai himpunan dan
sintesis informasi-informasi mengenai kegiatan, organisasi, kondisi
atau hal-hal lain yang telah dianalisa atau dinilai serta
diperkirakan akan menarik atau berguna untuk pejabat yang berwenang
atau untuk petugas-petugas instansi atau organisasi lainnya.
(Petunjuk Pemeriksaan Operasional, n.d). Temuan-temuan ini hanya
menyangkut kekurangan atau kelemahan saja. Dalam merencanakan dan
menangani kegiatan pemeriksaan, pemeriksa memberikan tekanan pada
aspek-aspek kegiatan instansi yang nampakny memungkinkan diadakan
perbaikan. Temuan-temuan itu menyangkut hal-hal seperti: a.
Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan b. c. d.
Pengeluaran uang yang tidak sepantasnya Pemborosan / ketidakhematan
Ketidakefektifan
Suatu temuan merupakan landasan bagi saran tindakan oleh
instansi namun saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi bukan
merupakan bagian dari temuan. Persyaratan ciri-ciri temuan yang
dapat diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang (Petunjuk
Pemeriksaan Operasional, n.d) : a. Cukup berarti untuk
dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain b. c. Berdasarkan pada
fakta-fakta dan bukti-bukti yang tepat dan nyata Disusun /
dikembangkan secara objektif
28
d.
Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang memadai
guna mendukung setiap kesimpulan yang diambil e. Meyakinkan.
Kesimpulan-kesimpulan harus logis dan layak, serta
harus jelas berpangkal tolak dari fakta-fakta yang disajikan.
Pada umumnya temuan diakhiri dengan rekomendasi yang ditujukan
kepada pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan koreksi atas
kelemahan, penyimpangan atau pencegahan berulangnya kelemahan atau
penyimpangan. Langkah-langkah perbaikannya merupakan tanggung jawab
pimpinan objek atau instansi yang diperiksa. Pemeriksa harus
memaparkan setiap kelemahan / penyimpangan secara lengkap, sehingga
memungkinkan untuk memberikan rekomendasi secara konstruktif.
Apabila pemeriksa tidak dapat merekomendasi suatu cara yang terbaik
dari berbagai alternatif untuk mengambil tindakan
korektif, sebaiknya pemeriksa memberikan rekomendasi berdasarkan
pilihan yang diyakininya. Pemeriksa juga harus mempertimbangkan
besarnya biaya pelaksanaan serta rekomendasi sebanding dengan
manfaatnya. Rekomendasi diajukan pada saat (Petunjuk Pemeriksaan
Operasional, n.d): a. Apabila pekerjaan kita memberikan indikasi
perlunya tindakan-tindakan perbaikan atau untuk mengoreksi
kekurangan-kekurangan padahal tindakantindakan yang perlu tersebut
belum dilaksanakan sebelumnya pada saat laporan-laporan sedang
disiapkan. b. Meskipun tindakan-tindakan korektif sudah dijanjikan
atau dimulai. Dalam keadaan begini, pemeriksa lebih baik menyatakan
rekomendasi-rekomendasi secara positif daripada hanya mengungkapkan
tindakan-tindakan yang dijanjikan atau sedang ditangani oleh pihak
instansi yang bersangkutan. 4. Tahap Pelaporan.
29
Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit
termasuk rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal
ini penting guna meyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang
keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang
untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang
ditemukan. 5. Tahap tindak lanjut pemeriksaan Sebagai tahap
terakhir dari audit manajemen/audit operasional tindak lanjut
bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk
melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi
yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan
manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam
laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan
berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan
tersebut. hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi
yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.
2.1.14. Masalah yang Dapat Diungkapkan oleh Audit Manajemen
Masalah-masalah yang dapat diungkapkan melalui audit manajemen
(Tunggal 2000:33) antara lain : 1. Kekurangan dalam perencanaan
seperti kurang / tidak adanya tau ketidaklayakan rencana standar,
kebijakan dan prosedur baik dalam ruang lingkup fungsional maupun
operasional kegiatan perusahaan. 2. Lemahnya struktur organisasi
dan pola penempatan personil seperti penetapan tugas dan
tanggungjawab yang tidak jelas, kegiatan dan fungsi yang tidak
perlu, pekerjaan yang saling tumpang tindih, dan pelanggaran yang
tidak dapat
30
dibenarkan atas prinsip organisasi, terlalu banyak petugas atau
terlalu sedikit petugas dan pembagian kerja yang tidak layak. 3.
Kelemahan dalam pengelolaan bahan dan fasilitas seperti pemborosan
dalam penggunaan bahan, bahan pembantu, dan peralatan yang tidak
tersedianya bahan, terlalu banyak persediaan, perseddiaan yang
tidak bergerak serta usang. 4. Sistem pengawasan manajemen tidak
efektif, seperti pengawasan yang lemah, system informasi yang tidak
memadai, kurangnya standar pelaksanaan yang relative akurat,
sedikit atau tidak adanya pengendalian intern akuntansi dan
administrasi. 5. Prosedur dan administrasi intern yang buruk
ditunjukkan oleh catatan yang tidak cukup layak, sistem informasi
dan komunikasi yang tidak dapat dipercaya dan sejenisnya.
2.1.15. Perbedaan Audit manajemen dan Audit Keuangan
Karakteristik audit yang berbeda menyebabkan tujuan audit yang juga
berbeda. Perbedaan pokok antara audit manajemen dengan audit
keuangan terletak pada ruang lingkup audit, audit keuangan
bertujuan untuk menetapkan kewajaran laporan keuangan dan
menekankan terselenggaranya penegendalian internal perusahaan,
sedangkan audit manajemen penekanannya tidak hanya pada masalah
keuangan saja tetapi mencakup masalah diluar keuangan dengan
memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan
ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas perusahaan. Jadi, audit
manajemen mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan
audit keuangan.
2.2. Efektivitas
31
Pengertian dari efektivitas itu sendiri adalah hubungan antara
keluaran suatu kegiatan dengan tujuan dari kegiatan tersebut
dilaksanakan. Semakin besar kontribusi dan manfaat dari keluaran
kegiatan tersebut terhadap pencapaian tujuan dari dilaksanakannya
tujuan tersebut. Menurut Bayangkara (2008:14), secara singkat
efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu
perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Efektivitas merupakan
ukuran dari output. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari
produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang
maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas,
kuantitas,dan waktu. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu
kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak
dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki
adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan
hasil yang memuaskan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,
sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa
kegiatan yang dijalankannya (Siagian dalam Othenk, 2008). Dari
beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami bahwa
efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan
target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk
mencapai keberhasilan dari program yang dilaksaksanakan dapat
tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan
oleh program. Dalam konsep efektivitas, unsur yang penting, yang
pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah
disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang
dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh
serangkaian proses.
32
2.3. Kredit Dalam artian luas, kredit diartikan sebagai
kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin berarti credere artinya
percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia
percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya
pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si
penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai
kewajiban membayar sesuai waktu yang diberikan. Menurut
Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 dalam Kasmir (2002:92),
pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
2.3.1. Unsur-Unsur Kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung
dalam pemberian fasilitas kredit (Kasmir 2002:94), antara lain : 1.
Kepercayaan
yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan
(berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di
masa yang akan datang. 2. Kesepakatan
disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung
unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima
kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana
masing-masing pihak
memandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka
waktu
33
setiap kredit yang diberikan memilikijangka waktu tertentu.
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah
disepakati. 4. Risiko
adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
risiko tidak tertagih / macet pemberian kredit. Semakin panjang
suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. 5.
Balas jasa
merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. 2.3.2. Kredit gadai
Dalam PO. Kantor Cabang Perum Pegadaian, yang dimaksud dengan
kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu
tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan
tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah
menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai
pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang
pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang
berlaku. Kredit gadai yang disalurkan dikelompokkan berdasrkan
penggunaan, baik produktif maupun konsumtif, antara lain : a. b. c.
d. e. f. pertanian (perkebunan, perikanan) industri / usaha kecil
dan menengah perdagangan pendidikan pengobatan keperluan
keluarga
34
2.4. Gadai Usaha gadai mengatasi kesulitan saat orang-orang
memerlukan dana dimana kebutuhan dananya dapat dipenuhi tanpa
kehilangan barang-barang berharga. Sehingga masyarakat dapat
menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang
dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali
setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan
barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat
ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha
gadai.
2.4.1. Pengertian Gadai Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang
berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan
barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan
perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir 2002:246).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. 2. 3. Terdapat barang-barang
berharga yang digadaikan Nilai jumlah pinjaman tergantung barang
yang digadaikan Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Perum
Pegadaian adalah lembaga yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam
bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum
gadai.
2.4.2. Keuntungan Usaha Gadai Tujuan utama usaha pegadaian
adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang
tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon
35
yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan
pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Kasmir
(2002:249), keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan
dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, adalah
: 1. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu
pada
hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak
berbeli-belit. 2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga
memudahkan
konsumen untuk memenuhinya. 3. Pihak pegadaian tidak
mempermasalahkan uang tersebut
digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. 4.
Sanksi yang diberikan relative ringan, apabila tidak dapat
melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah
jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan
pinjaman yang telah diberikan.
2.4.3. Kategori Barang Gadai Pada dasarnya, hampir semua barang
bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga
barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaiakan. Jenis
barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan
di perum pegadaian antara lain (Kasmir, 2002:250) : a)
Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan
lain-lain. b) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video,
tape, recorder, dan lainlain. c) Kendaraan : sepeda, motor, mobil.
d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
36
e) Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain. f) Tekstil :
kain batik, permadani. g) Barang-barang lain yang dianggap
bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan
karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya menusia di
Perum Pegadaian adalah sebagai berikut : a) Binatang ternak :
kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. b) Hasil bumi : padi, jagung,
ketela pohon, dan lain-lain. c) Barang dagangan dalam jumlah besar.
d) Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut. e)
Barang-barang yang amat kotor. f) Kendaraan yang sangat besar. g)
Barang-baragn seni yang sulit ditaksir. h) Barang-barang yang mudah
terbakar. i) Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu. j)
Barang-barang yang disewa belikan. k) Barang-barang milik
pemerintah. l) Barang-barang ilegal.
2.4.4. Barang jaminan kasep Barang jaminan kasep adalah barang
jaminan yang telah jatuh tempo, yang mana batas waktunya telah
ditetapkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK).
2.5. Lelang 37
2.5.1. Pengertian Lelang Berdasarkan SE 44/UI.00211/2006, lelang
adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan kasep
yang sampai dengan tanggal lelang jam 10.00 waktu setempat tidak
dilunasi oleh debitur atau yang dikuasakannya, dengan maksud untuk
mendapatkan harga yang setinggi-tingginya. Penjualan barang yang
digadaikan melalui pelelangan akan dilakukan Perum Pegadaian pada
bulan kelima. Pelelangan akan dilakukan sendiri oleh Perum
Pegadaian. Pelelangan tersebut terjadi apabila: 1. Pada saat
pinjaman jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang yang
digadaikan dan membayar kewajiban lainnya dengan berbagai alasan.
2. Pada saat pinjaman jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang
batas waktu pinjamannya. Tanggal lelang diumumkan melalui papan
pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah
dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan
yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi pelunasan
seluruh kewajiban nasabah, yang terdiri dari : 1. 2. 3. Pokok
Pinjaman Sewa modal (bunga) Biaya Lelang
Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan
dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang
kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang.
Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang
kelebihan (kadaluarsa) akan menjadi milik perusahaan.
38
Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau dijual
dengan dibawah harga taksiran, maka barang tersebut akan dibeli
negara dan kerugian yang timbul menjadi beban Perum Pegadaian.
2.5.2. Barang Sisa Lelang Dalam PO. Kantor Cabang, Barang Sisa
Lelang (BSL) adalah barang jaminan yang ditaksir dengan wajar
tetapi pada saat lelang tidak laku dijual, selanjutnya ditetapkan
menjadi milik (asset) perusahaan. Barang sisa lelang diakui dan
dicatat sebagai transaksi mutasi asset dari pinjaman yang diberikan
(aktiva lancar) menjadi aktiva lainnya (aktiva tidak lancar).
2.5.3. Penjual Lelang Penjual adalah perorangan, badan
hukum/instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Dengan
kata lain Perum Pegadaian merupakan sarana atau tempat untuk
menjual barang jaminan yang telah jatuh tempo.
2.5.4. Pembeli/Pemenang Lelang Orang/badan yang mengajukan
penawaran tertinggi yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh
pejabat lelang.
2.5.5. Bea lelang
39
Bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang yang
berupa penerimaan Negara. Bea lelang terdiri dari : 1. Bea lelang
penjual : bea lelang yang dibebankan kepada penjual dalam hal ini
nasabah. 2. Bea lelang pembeli : bea lelang yang diberikan kepada
pembeli (pemenang) lelang masing-masing ditetapkan sebesar 1 % dari
lakunya lelang.
40
