PROPOSAL - .: Bappeda Kabupaten Kudus :.bappeda.kuduskab.go.id/document/Renja Bappeda 2013.docx · Web viewFaktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana program

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2013 disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 2013 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Kudus Tahun 2013 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013;

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja Bappeda yaitu menetapkan dok perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan

program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat .b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan.c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD

1.5. Sistematika PenulisanSistematika Renja Bappeda Tahun 2013 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja

Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran

Renja SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu.Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian Renstra SKPD tahun berjalan, analisis kinerja Pelayanan Bappeda, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bappeda, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappeda yang akan dicapai pada Tahun 2013 beserta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Bab IV. PenutupBab ini ditegaskan kesimpulan dan saran, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2011 dan perkiraan capaian Renstra Bappeda tahun 2012.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Bappeda maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan.1) Program perencanaan tata ruang dilihat dari indikator tersusunnya

rencana umum dan rencana rinci tata ruang, rancangan aturan hukum tata ruang. Pada tahun 2011, ditargetkan proses pembahasan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kudus , namun belum bisa terlaksana. Pada tahun 2012 ditargetkan pembahasan Ranperda RTRW dan penyusunan rencana detail sebanyak 4 dok .

2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pada tahun 2011 telah dilaksanakan penyusunan RPJM KTP2D 2 (dua) dokumen yaitu RPJM KTP2D Kec. Kaliwungu ( Ds. Sidorekso dan Ds.Gamong) dan Kec. Gebog (Ds. Menawan dan Ds. Rahtawu).

3) Program pengadaan peralatan gedung kantor pada tahun 2011 direncanakan pengadaan 1 unit iPod, dan 2 unit dispenser. Dalam perkembangannya, dispenser tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran.

4) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan IPTEK dalam rangka pengembangan Simrenbang sesuai Permendagri 54 tahun

2010 , pada tahun 2011 belum jadi dilaksanakan karena penganggaran dan direalisasikan pada tahun 2012.

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator

tersedianya jasa telepon, jasa peralatan dan perlengapan kantor, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, koran dan buku, makanan dan minuman, serta rapat koordinasi ke luar daerah.

1) Program peningkatan sarana prasarana aparatur pada tahun 2011 telah terealisasi 1 unit I Pod, dan pada tahun 2012 terealisasi 2 filling cabinet dan 1 unit printer A3 dan 1 unit printer A4 .

2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diperuntukkan bagi pembiayaan pelatihan, kursus, bintek, workshop, semiloka dan lain-lain yang ditargetkan 5 orang per tahunnya.

3) Program perencanaan kota–kota menengah dan besar pada tahun 2011 ditargetkan tersusunnya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ( PPSP) Kabupaten Kudus.

4) Program perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan tugas pokok Bappeda telah melaksanakan penyelenggaraan Musrenbang RKPD, penyusunan RKPD, LKPJ ATA dan KUA/ PPAS serta perubahan KUA / PPAS.

5) Program pengembangan data/informasi, merupakan kegiatan rutin dalam rangka monitoring dan pelaporan kegiatan APBD, DAK, Bangub, Tugas Pembantuan, dan penyusunan profile daerah.

6) Program kerjasama pembangunan realisasinya adalah untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBH-CHT Kabupaten Kudus.

7) Program perencanaan pembangunan ekonomi realisasinya adalah tersusunnya indikator ekonomi daerah, fasilitasi FEDEP, survey kelayakan usulan kegiatan bidang ekonomi dan tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

8) Program perencanaan sosial realisasinya tersusunnya data sosial budaya, operasional TKPKD, dan koordinasi penanggulangan

kemiskinan. Di samping itu , dilaksanakan pula monitoring PNPM Mandiri perkotaan di 86 BKM.

9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya air, realisasinya pembinaan dan pelatihan petani pemakai air dan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya air.

10)Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan statistik yaitu publikasi statistik daerah ( Kudus Dalam Angka, PDRB, dan IPM).

11)Program pengembangan komunikasi, informasi dan IPTEK , direalisasikan melalui fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK, implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah.

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.Pada tahun 2011 telah dilaksanakan program/kegiatan yang sebenarnya tidak ditargetkan dalam RKPD yaitu :1) Program perencanaan pembangunan ekonomi pada tahun 2011

dilaksanakan penyusunan analisis ekonomi ekonomi makro yang merupakan rekomendasi dari Badan Anggaran.

2) Program perencanaan sosial pada tahun 2011 dilaksanakan identifikasi penduduk miskin yang melekat pada kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.

Pada tahun 2012 disusun Rencana Detil Tata Ruang Kawasan sebanyak 4 kawasan yang seharusnya disusun pertahun, menjadi dikerjakan dalam satu tahun. Disusun pula dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sebelumnya dianggarkan tahun 2011, namun karena keterbatasan anggaran sehingga kena rasionalisasi.

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan 1) Dukungan dana yang sepenuhnya didukung oleh APBD Kabupaten

merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bappeda.

2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perencana didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana program/ kegiatan yaitu jumlah pegawai di Bappeda dan peraturan perencanaan yang sering mengalami perubahan. Dalam kinerjanya Bappeda membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan profesi dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang

cukup tinggi. Idealnya satu eselon IV didukung tiga staf, sehingga meningkatkan profesional kinerja perencanaan.

3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sangat penting guna menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.

e. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu a) Optimalisasi pegawai yang ada dan intensifikasi jam kerja ;b) Mengikuti / mempelajari perubahan peraturan baik secara langsung

maupun tidak langsung ;c) Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui diklat, workshop,

atau praktek dengan tugas khusus.d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk

meningkatkan kualitas SDM Bappeda dengan SKPD terkait.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BappedaAnalisis kinerja pelayanan Bappeda memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan mengunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Bappeda

No Indikator

SPM/ Standart IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian% Proyeksi Catatan

Nasional Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Analisis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Tersedianya jasa

layanan telepon % kinerja dan akuntabilitas

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 72,45 Terpenuhi

2 Tersedianya penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

% kinerja dan akuntabilitas

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 Terpenuhi

3 Tersedianya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

% kinerja & akuntabilitas

3 mobil,

22 sepeda motor

3 mobil,

22 sepeda motor

3 mobil,

22 sepeda motor

3 mobil,

22 sepeda motor

100 Terpenuhi

4 Terselenggarakannya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



5 Tersedianya Alat Tulis Kantor



6 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan



7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



8 Tersedianya peralatan rumah tangga



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 139 Tersedianya koran dan

buku-buku/perundang-undangan



10

Terselenggaranya persediaan makanan dan minuman



11

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi untuk perencanaan Bappeda



12

Tersedianya sarpras yang memadai

efektifitas kerja Bappeda

13

Pengaadaan perlengkapan gedung kantor


1 unit 2 unit Terpenuhi

Almari etalse I Pod 1 unit 100

Pengadaan Mebelair


1 unit

Terpenuhi

Filling cabinet 2 unit 100

Pengadaan peralatan gedung kantor


Terpenuhi

Handycam


1 unit

LCD Proyektor 3000 lumens


1 init

Notebook


1 unit

Printer


2 unit

14

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


3 mobil 3 mobil 3 mobil 22 spd motor

3 mobil 22 spd motor

100 Terpenuhi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Pelatihan, kursus,

bintek, sosialisasi Pendidikan dan pelatihan formal, workshop, semiloka

jumlah SDM yang diklat

5 org 5 org 5 org 5 org 10 Terpenuhi

16 Peningkatan Kinerja dan Pemantauan Pelaksanaan PUS

perencanaan pembangunan sosial budaya

1 dok 1 dok Terpenuhi

17 Ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang RDTRK IKK Gebog dan IKK Dawe, IKK Undaan, IKK Mejobo

kualitas perencanaan tata ruang

1dok

18 Terlaksananya Sosialisasi Perda RTRW


1kgt

19 Tersusunnya Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan


1dok 1dok 1dok 1dok

4 dok Terpenuhi

20 Terlaksananya pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Kudus


1 Ranperd

a

1 Ranperd

a

1 Ranperd

a

Persetuj substansi Men PU

1 Ranperd

a

Terpenuhi

21 Tersusunnya Buku Laporan konsolidasi program pembangunan daerah (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK dan APBN)

Dok evaluasi pembangunan

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Terpenuhi

22 Tersedianya data perencanaan ekonomi Kabupaten Kudus (ekonomi makro)

kualitas data perencanaan

1 dok

Terpenuhi

23 Tersusunnya Buku profil daerah


2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Terpenuhi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1324

Tersusunnya laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun ke 4 (2008-2011)

dok evaluasi pembangunan

1 dok

Terpenuhi

25

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT



26

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

perencanaan wilayah strategis

1 dok 1 dok 1 dok

Terpenuhi

27

Terlaksananya fasilitasi Krenova

krenova masyarakat

1 kegiatan

Terpenuhi

28

Tersusunnya Buku Identifikasi Penelitian Produk Unggulan

1 dok

29

Tersusunnya Sistem Informasi Monev


1 unit

Terpenuhi

30

Terlaksananya Pameran PPI

krenova masyarakat

1 kali

Terpenuhi

31

Terselenggarakannya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan

perencanaan SDA 0 0 0

1 paket

Terpenuhi

32

Tersusunnya buku putih sanitasi dan strategi sanitasi Kabupaten Kudus

perencanaan SDA 1 dok 1 dok

Terpenuhi

33

Masterplan penanganan air minum

perencanaan SDA 1 dok

1 dok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1334

Masterplan Pengelolaan Persampahan Perkotaan, Masterplan Pengelolaan Air Limbah

perencanaan SDA 1 dok

1 dok Terpenuhi

35

terlaksananya bintek perencana pembangunan

jumlah SDM yang diklat

150 org

Terpenuhi

36

Terlaksananya forum Musrenbang Kabupaten Tahun 2012

% pelibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan,penyusunan dok rencana umum

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 90 93 Terpenuhi

37

Terlaksananya Musrenbang RPJMD 2013 - 2018

% program/kegiatan yang masih terjadi tumpang tindih antar SKPD

2 kali

Terpenuhi

38

Terlaksananya penetapan RPJMD 2013 - 2018

1 dok

39

penetapan RKPD dan Renja

Jumlah dok perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan


40

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban APBD 2010



41

Penyusunan LKPJ-ATA dan LKPJ AMJ



42

Penyusunan KUA/PPAS (Penetapan dan Perubahan)

dok perencanaan pembangunan


43

Penyusunan indikator ekonomi daerah

perencanaan pembangunan ekonomi daerah


44

Fasilitas pembinaan kluster, FEDEP


1paket 1paket 1paket Terpenuhi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1345

Koordinasi perencanaan kegiatan dan survey bidang ekonomi



46

Pelatihan Analisis Kebijakan

% jumlah SDM yang diklat

75 75 75

tdk dilaksanakan

47

Pelatihan Teknik Pengambilan Keputusan

% jumlah SDM yang diklat

75 75 75

tdk dilak -sanakan

48

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan


0 0 0

1 dok baru pendataan

49

Pengkajian atas Investasi Daerah


1 dok 0

tdk dilaksanakan

50

Penyusunan masterplan pendidikan


1 dok Blm dilaksanakan

51

Penyusunan masterplan kesehatan

perencanaan pemba-ngunan sosial budaya

1 dok blm dilaksanakan

52

- Penyusunan data sosial budaya - Operasional TKPKD - Fasilitasi dan koordinasi penang-gulangan kemiskinan



53

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya

Dokumen evaluasi pembangunan


54

Terlaksananya pengelolaan prasarana wilayah dan SDA WISMP

perencanaan SDA 5 DI 5 DI 5 DI 3 DI

Terpenuhi

55

Pembinaan dan pelatihan Petani Pemakai Air (P3A)

perencanaan SDA 20 org Terpenuhi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1356

Tersusunnya data statistik

Jumlah dok statistik 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 4 Terpenuhi

57

Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

perencanaan SDA 100 100 100

5 SKPD 5 SKPD 1 paket 1 paket Terpenuhi

58

Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan


86 BKM

86 desa /

kelurahan

86 desa /

kelurahan

Terpenuhi

59

Terlaksananya publikasi statistik daerah

kualitas data statistik daerah

130 140 150

4 paket 4 dok 4 dok 4 dok Terpenuhi

60

Fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK

krenova masyarakat

200 200 200

4 kali pembina

an

3 kegiatan

3 kegiatan

Terpenuhi

61

Pengembangan dan perawatan Sistem informasi perencanaan pembagunan


2 kegiatan

2 kegiatan

Terpenuhi

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bappeda.Pilkada adalah suatu pristiwa politik, namun proses dan hasil

Pilkada akan menjadi road map kinerja Bappeda dalam penyusunan Rencana Pembangangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 2013 - 2018. Berdasarkan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 53 disebutkan bahwa Bappeda menyusun RPJMD. Penyusunan diawali dengan perumusan rancangan awal RPJMD yang dikoordinasikan kepada Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. Rancangan awal merupakan hasil bedah Visi dan Misi calon Bupati terpilih. Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan dalam waktu 10 minggu sejak Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah di atas paling lama 2 minggu sejak diajukan kepala daerah. Berdasarkan , kejadian yang terjadi di beberapa kabupaten yang telah menjalani proses tersebut, jadwal mundur bahkan pembahasan alot sehingga tidak terjadi kesepakatan hingga akhir tahun anggaran. Hal ini menjadikan penyusunan dok perencanaan tidak dapat disusun dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Renja Bappeda , sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD maka direncanakan untuk melaksanakan 15 program dengan total anggaran sebesar Rp.5.595.540.000. Dari usulan kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan yang merupakan kegiatan bersumber dana Bantuan khusus gubernur yaitu FEDEP dan Sistem Informasi Profil Daerah. Di samping itu terdapat pula kegiatan Pendidikan Untuk Semua yang semula tidak muncul dalam RPJM karena merupakan kegiatan bantuan gubernur.

Usulan kegiatan , setelah dilaksanakan review terdapat rasionalisasi pagu indikatif sehingga menjadi sebesar Rp.4.585.380.000,- sehingga berkurang sebesar Rp.1.010.160.000,- atau menurun 18% .

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan terhadap NasionalPembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang

berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu pro-growth, pro job, dan pro environment. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau green economy.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2013 adalah :1) Menjabarkan secara konkrit unsur-unsur pembangunan dan pola

hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat internalisasi prinsip pembangunan.

2) Menyepakati ukuran-ukuran yang tepat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Bappeda Kabupaten Kudus disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Bappeda ada enam yaitu :1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan melalui pencapaian

kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan . Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan berbagai dok perencanaan pembangunan yaitu dok Rencana Kerja Pemerintah Daerah

kabupaten Kudus, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah . Untuk mendukung perwujudan perencanaan pembangunan yang akuntabel dilakukan pula studi lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 4 bidang yaitu bidang sarana prasarana dan SDA, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan pemerintahan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dengan berbagai sumber dana. Kebijakan birokrasi pemerintahan dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM perencana .

2) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan berbagai dok statistik daerah , indikator ekonomi daerah, sistem informasi profil daerah.

3) Penanggulangan perubahan iklim disinkronkan dengan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan ranperda 6 Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

4) Penguatan sistem inovasi nasional melalui upaya inovasi teknologi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi. Kebijakan ini diwujudkan melalui fasilitasi krenova.

5) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional disinkronkan dengan peningkatan kualitas pengembangan kurikulum. Kebijakan ini diwujudkan melalui fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS).

6) Peningkatan pemasaran dan promosi efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan disinkronkan dengan mendorong sektor basis yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi FEDEP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BappedaTujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja Bappeda Kabupaten

Kudus berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2008-2013 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;2) Mewujudkan penyusunan rencana Tata Ruang yang lengkap dan

berkepastian hukum;dan3) Meningkatkan profesionalisme aparat perencana.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2008-2013 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan keterllibatan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan2) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan.3) Tersusunnya dok Tata Ruang yang lengkap dan menjamin kepastian

hukum.4) Meningkatkan kualitas SDM perencana.5) Meningkatkan sarana prasarana aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Bappeda, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2013. Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013 adalah sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.e. Penyediaan alat tulis kantor.f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.h. Penyediaan peralatan rumah tangga.i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.j. Penyediaan makanan dan minuman.k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Kegiatan :a. Pengadaan peralatan gedung kantor.b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Manajemen Pelayanan PendidikanKegiatan : Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua.

5. Program Perencanaan Tata Ruang.Kegiatan :a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata

Ruang.b. Penyusunan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

6. Program Pengembangan Data / Informasi.Kegiatan :a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target

kinerja program dan kegiatan.b. Penyusunan profile daerah.

7. Program kerjasama pembangunan.Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DBHCHT).

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.Kegiatan : Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan.

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah .Kegiatan :a. Penyelenggaraan musrenbang RPJMDb. Penyelenggaraan musrenbang RKPD.c. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) ATA dan AMJ.d. Penyusunan KUA /PPAS dan perubahan KUA/PPAS.

10. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi. Kegiatan :a. Penyusunan indikator ekonomi daerah.b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

(FEDEP).c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.Kegiatan :a. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan.b. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan.c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.Kegiatan :a. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA WISMP.b. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA.

13. Program Pengembangan data / informasi / statistik daerah.

Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Kegiatan : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Bappeda yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang ada ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula.

Kudus, Juni 2012

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MAS’UT, SH, M.HumPembina Tk. I

NIP. 19640520 198903 1 018

Documents

PROPOSAL - .: Bappeda Kabupaten Kudus :.bappeda.kuduskab.go.id/document/Renja Bappeda 2013.docx · Web viewFaktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana program