Proposal ASP Edit - Copy

1

Statement of Authorship

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan

orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk

makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas

bahwa kami menyatakan bahwa skam menggunakannya.

Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan

atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

Nama : Bambang Purwo Husodo ( 14.0102.0069 )

Fery Wijayana ( 12.0102.0002 )

Ahmad Fauzi ( 12.0102.0083 )

Mata Ajaran : Akuntansi Sektor Publik

Judul Makalah/Tugas : PENERAPAN METODE ANGGARAN BERBASIS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Tanggal : 20 Maret 2015

Dosen : Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Yulinda Devi Pramita, S.E.

2

BAB.1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kepemerintahan tentu adanya mengatur mengenai keuangan, Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai

perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu

didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat

di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang

dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem

penganggaran yang lebih responsive, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi

tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang

pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas

fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan secara efektif

dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk

mewujudkan pertunbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan

pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan

pengawasan aktivitas pemerintahan. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik,

anggaran dinyatakan sebagai satuan mata uang sekaligus dapat digunakan sebagai

alat pengendalian. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka sistem

pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan

sistematis.

Selama ini pemerintah kita menggunakan sistem traditional budget yang

didominasi oleh penyusunan anggaran yang berdasarkan pada realisasi anggaran

tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kelemahan anggaran ini adalah pada orientasi pengelolaan anggaran lebih

terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan, dengan prinsip

3

balance budget, sehingga akuntabilitas terbatas pada pengendalian anggaran

bukan pada pencapaian hasil.

Pada dasarnya suatu anggaran kepemerintahan Indonesia diterapkan yakni

anggaran yang memakai sistem anggaran tradisional dimana terkesan sangat kaku,

birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia

internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem

penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu

merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah anggaran

Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah

angggaran berbasis kinerja.

Anggaran dengan pendekatan tradisional ini digunakan untuk mengendalikan

pengeluaran. Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan apabila

pos/akun/keuangan jika dilaporkan dalam bentuk lebih rinci. Dalam organisasi

/instansi pemerintah, semakin rinci suatu akun anggaran, maka instansi

pemerintah semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri

anggarannya.

Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional ini menggunakan

orientasi input, bukan output. Pada perioda berikutnya, suatu unit kerja meminta

kenaikan jumlah anggaran pendapatan karena inflasi, maka metoda penyusunan

anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan anggaran berdasarkan

inflasi atau perubahan harga seperti itu disebut incremental budgeting.

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-

item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya

mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya

tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru. Hal ini seringkali

bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Performance

budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang

berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus

mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus

berorientsi kepada kepentingan publik.

4

Setelah terjadi krisis keuangan, administrator negara mulai memikirkan

kembali proses penganggaran secara serius. Perubahan dalam pola pikir ini

akhirnya menghasilkan penerbitan Undang-Undang 17 Tahun 2003 mengenai

Keuangan Negara, yang mengubah standar yaitu, belanja rutin dan

pembangunan dan mengonsolidasikannya menjadi satu anggaran bersama.

Undang-undang ini pun memperkenalkan perencanaan pengeluaran jangka

menengah dan konsep pengganggaran berbasis kinerja.

Disebutkan bahwa pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian

keluaran dan hasil tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis

Kinerja (ABK). ABK diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan

pada target kinerja tertentu. Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target

kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan

anggaran.

Kami memilih Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia

(DPU dan ESDM) Kode SKPD 1.03.01 Kabupaten Magelang sebagai objek

penelitian, karena DPU dan ESDM Kabupaten Magelang merupakan salah satu

dinas yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja di setiap unit pengguna

anggaran.

B. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini antara lain;

1) Untuk mengetahui penggunaan metode anggaran berbasis kinerja

diterapkan di DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.

2) Sebagai tugas lapangan dalam menyelesaikan mata kuliah akuntansi sektor

publik.

5

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi semua pihak antara

lain :

1. Untuk penulis, menambah wawasan mengenai masalah anggaran berbasis

kinerja dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah

pada DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.

2. Untuk pemerintah Kota Magelang, sebagai bahan masukan dalam

mengevaluasi tata cara pelaksanakan anggaran dan kinerja aparatur

pemerintah daerah.

3. Untuk pihak lain, dapat memeperluas pengetahuannya dan menumbuhkan

minat untuk mengadakan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai

masalah yang diteliti.

6

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal

tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap

disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-

beda. Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor

publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan

barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan

mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala

aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya

dalam sebuah anggaran.

Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran

pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja

yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik

menurut Mardiasmo (2004;62) yaitu sebagai berikut :

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang

dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan

balanja dalam satuan moneter.

Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan

dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat

untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat

seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar

terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin

terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien.

7

Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran sektor publik penting karena

beberapa alasan berikut:

a) Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber

daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah

keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan

trade offs.

c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat.

B. Fungsi dan Prinsip Anggaran

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program

kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah

dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok

ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Menurut Mardiasmo (2004; 63-66)

dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama

yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool).

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool).

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and

Comunication Tool).

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Meansurment Tool).

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere).

8

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68)

adalah sebagai berikut :

1. Otorisasi oleh legislatif.

2. Komprehensif.

3. Keutuhan anggaran.

4. Nondissretionary Apropriation.

5. Periodik.

6. Akurat.

7. Jelas.

8. Diketahui Publik

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu

sebelum eksekutuf dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip

anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum

(general fund).

4) Nondissretionary apropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara

ekonomis, efisien dan efektif.

5) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun

multi tahunan.

6) Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi

(hyden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan

9

inefisiensi anggaran serta dapat mengkibatkan munculnya underestimate

pendapatan dan underestimate pengeluaran.

7) Jelas

Anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

8) Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam

proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo

(2004;61), dikemukakan bahwa penganggaran sektor publik adalah sebagai

berikut:

Suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan

aktivitas dalam satuan moneter.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang

dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61) adalah sebagai berikut :

a) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkunga pemerintah.

b) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

c) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada

DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Melalui proses penyusunan anggaran dapat membantu pemerintah dalam

merealisasikan seluruh rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan maupun

rencana pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordiansi sehingga

tidak terjadi pemborosan di setiap unit. Anggaran juga sebagai bentuk

akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan rumah tangga pemerintah

dihadapan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen dan masyarakat luas

secara umumnya.

10

C. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi

instrumen kebijakan multifungsional yang digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik

yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat

pengendalian. Agar fugsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan

baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran

harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem,

perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan.

Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai

dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan

tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam

penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83)

bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Tradisional

a) Line Item Budgeting

b) Incremental Budgeting

2. New Public Managemen

a) Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting)

b) Zero Based Budgeting (ZBB)

c) Programming and Budgetig System (PPBS)


1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan

anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur

susunan anggaran yang bersifat line-item.

a. Line Item Budgeting

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi

alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol

11

pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan

pengeluaran yang dilakukan.

b. Incremential Budgeting

Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau

mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya

dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk

menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan

kajian yang mendalam.

2. New Public Management

New Publik Management berfokus pada manajemen sektor publik yang

berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan New Public

Managemen menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah.

Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan

biaya dan kompetensi tender.

a. Anggaran kinerja (Ferporment budgeting)

Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan

penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan

dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan

angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur

organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

b. Zero Based Budgetting (ZBB)

Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting

dapat menghilangkan incrementalizion dan line-item karena anggaran di

asumsikan nol (zero-based) tidak berpatokan pada angaran tahun lalu untuk

menyusun anggaran tahun ini, numun penentuan anggaran didasarkan pada

kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah peroses anggaran dimulai dari

hal yang baru sama sekali.

c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan tekhnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem

yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah

alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

12

D. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan

munculnya era New Public Management telah membantu pemerintah dalam

memperbaiki kinerjanya program yang akan dijalankan. Salah satunya yaitu

dengan penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja. Menurut Sony

Yuwono, dkk (2005;34) menjelaskan mengenai pengertian mengenai anggaran

berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

Sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang

tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengertian menurut pandangan Goverment Performance Result Act (GPRA)

Tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Sony Yuwono, dkk (2005;35) adalah

sebagai berikut :

Perfomance Budgeting is a systematic approach to help goverment become

more responsive to the taxpaying public by linking program funding to

performance and production.

Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin

dicapai dengan mendayagunakan yang dimiliki akan tercapai dengan lebih

optimal. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004;84) dijelaskan mengenai

pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu :

Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolok ukur kinerja sebagai

instrumen untuk mencapai tujun dan sasaran program.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program

yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolok ukur kinerja sebagai

pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun

untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan.

Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang

terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang

disebakan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

13

E. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan

(2007;58) adalah sebagai berikut :

a) Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan

aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.

b) Menyelidiki dan mengkur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum

dan untuk mendapatkan standar biaya.

c) Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit

standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus

dilakukan pada periode tertentu.

Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam

setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh

aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi

yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya

perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan

dalam periode tersebut.

F. Tahap Penyususnan Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan

dengan memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementrian negara/lembaga

diharuskan menysun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja,

standar biaya dan evaluasi kinerja.

Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh

hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus

selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat

mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan

didisain dan disusun harus harus mampu menjadi panduan yang baik bagi

14

pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan

tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut,

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap

penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Deddi Nordiawan (2007; 79-83)

berikut ini:

a) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

b) Pembuatan Tujuan

c) Penetapan Aktivitas

d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.


a) Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu

organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai

2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas

3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis

4. Memiliki orientasi masa depan

5. Memerlukan seluruh unsur organisasi

6. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

b) Pembuatan tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun

atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan

turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus

menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas

harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).

Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut

ini:

15

1. Mempersetansikan hasil bukan keluaran.

2. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah

dicapai.

3. Dapat diukur dalam jagka pendek agar dapat dilakukan tindakan

koreksi.

4. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk

menimbulkan interprestasi individu.

c. Penetapan aktivitas

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional

yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau peket

keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas.

Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas

yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen

sebagai berikut :

1. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat

tujuan yang diharapkan menjadi jelas.

2. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan

alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak.

3. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.

4. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan

hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan.

d. Evaluasi dan pengambilan keputusan

Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan

dan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar

baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria

dalam menentukan peringkat. Teknisnya, alternatif keputusan dari setiap

aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan

diurutkan berdasarkan priorotasnya.

16

Penganggaran merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam

rencana keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan

bagaimana menjabarkan visi/misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan

strategi hingga ke dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan

pengendalian aspek strategis akan mengndalikan arah organisasi melalui

analisis laporan kinerja, baik strategis maupun opersional dari berbagai

lapisan manajemen.

Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen

manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam

anggaran tersebut.

17

BAB III

PEMBAHASAN

A.ANGGARAN BERBASIS KINERJA.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang menekankan pada

keterkaitan antara pendanaan dengan hasil-hasil yang dicapai. Anggaran berbasis

kinerja disusun berdasarkan UU No 17 tahun 2003 pasal 19 ayat 1. Dengan

membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan

kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana

yang tersedia dengan hasil yang diharapakan.1[4]

Anggaran berbasis Kinerja:

1. Anggaran disusun berdasarkan pertimbangan anggaran kerja dan unit cost

setiap kegiatan.

2. Menitik beratkan pada aspek manajemen stategis dalam rangka efektifitas dan

efisiensi yang dihasilkan dari input tertentu.

3. Orientasi tidak hanya output tetapi juga outcomes, benefit dan dampak.

4. Tujuan telah ditetapkan lebih dahulu.

Untuk mengukur efektifitas kerja suatu organisasi perlu dilakukan

pengukuran atas pencapaian pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang

dilaksanakan. Indikator pengukuran kinerja:

1. Pengukuran kinerja berbasis Penilaian kemajuan organisasi

Dilakukan melalui tujuan yang telah ditetapkan, visi , misi dan program

serta kebijakan organisasi. Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target

merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi

tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus

dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-

komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga

18

mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai

kebutuhan publik.

2. Pengukuran kinerja berbasis anggaran.

Pengukuran dilakukan melalui penilaian selisih antara anggaran

dengan realisasinya. Teknik tersebut dikenal dengan analisis selisih

anggaran(analysis of budget variance). Jika selisih terjadi menunjukkan aktual

yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran

(underspending) maka berarti kinerja sebuah satuan kerja adalah baik. Jika

dalam pelaksanaan anggaran mengalami perubahan maka yang dijadikan tolak

ukur adalah anggaran setelah mengalami perubahan(Mahsun ,2006).

Contohnya adalah dalam menganalisa anggaran berbasis kinerja pada sebuah

dinas pendidikan. Maka aspek yang dilihat adalah indikator kinerja dan

indikator pencapaian organisasi.

Dengan pengertian Anggaran berbasis kinerja tersebut maka setiap

alokasi dana harus dapat diukur dari input yang ditetapkan. Untuk

menghasilkan penyelenggaraan Anggaran Daerah yang efektif dan efisien,

tahap persiapan/perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan

menentukan dalam keseluruhan siklus anggaran. Prinsip anggaran berbasis

kinerja adalah pertama, transparansi yang merupakan keterbukaan dalam

proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi

anggaran, kedua, akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban pada

masyarakat, dan ketiga, ekonomis, efektif dan efisien yaitu pemilihan dan

penggunaan sumber daya yang murah, penggunaan dana masyarakat yang

efisien dan dapat mencapai target / tujuan pelayanan publik.

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus

disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara

obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan

dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan

beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja

dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai

19

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai

dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian

kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ANGGARAN

BERBASIS KINERJA. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu

ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan

(input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat

diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan

penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan

keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat

diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil

kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan

2. Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang

dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input)

yang digunakan

3. Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia,

material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan

program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan

4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan

output (keluaran).

B. PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang memiliki tanggung

jawab sebagai pelaksana kegiatan penunjang ESDM masyarakat Kabupaten

Magelang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang telah menerapkan

Anggaran Berbasis Kinerja pada sistem anggarannya sejak kurun waktu tahun

20

2003. Dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan unit

kerja mampu meningkatkan pelayanan terhadap public khusunya dalam

bidang ESDM dasar hingga atas.

.Dalam penelitian di lapangan secara garis besar metode anggaran

berbasis kinerja telah di terapkan sepenuhnya di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Magelang,dan dalam penyusunan rencana anggaran kerja (Renja)

tidak menemukan kesulitan yang signfikan hal ini dikarenakan karena

sebelum beralihnya metode tradisional ke metode anggaran berbasis kinerja

pernah di adakanya pelatihan.

Tahapan persiapan dan penyusunan anggaran melibatkan kemampuan

analisis perkembangan anggaran atau taksiran atas dasar hasil atau output dan

outcome yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Hal ini tertuang dalam

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja program-program

haruslah diperhitungkan secara matang guna menghasilkan output yang dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat,untuk itu pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Magelang, memiliki sub bag program yang membawahi

bidang ESDM dasar, dimana dalam penyusunan rencana anggaran kerja di

bantu oleh seksi-seksi di bawahnya.

21

C. ANALISIS

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2013

Uraian Jumlah

Pendapatan 4.493.807.500,00

Pendapatan asli daerah 1.507.807.500,00

Pajak daerah 457.807.500,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 255.000.000,00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 795.000.000,00

Dana perimbangan 2.585.000.000,00

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak 1.185.000.000,00

Dana alokasi umum 1.200.000.000,00

Dana alokasi khusus 200.000.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 375.000.000,00

Pendapatan hibah 176.000.000,00

Dana bagi hasil pajak dari provinsi 225.000.000,00

Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Magelang tahun 2013

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

No Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 177 Km

2 Jumlah Dana 4.489.664.000

3 Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin

Jalan Kabupaten 177 Km

4 Meningkatkan kelancaran lalu-lintas 100%

Sesuai hasil analisis dan pembahasan tentang Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang, maka dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun

2013 cenderung efektif , efisien, dan ekonomis dengan alasan :

1. Efektif, karena pada pelaksanaan kegatan pemeliharaan rutin Jalan

Kabupaten berada di angka 177 Km dan dapat meningkatkan kelancaran

lalu-lintas.

2. Efisien, karena pada pelaksanaan Pemeliharaan rutin memerlukan

anggaran Rp. 4.489.664.000,00 dan pada pendapatan daerah sebesar Rp.

4.493.807.500,00.

22

3. Ekonomis, karena terlaksannya 100% kegiatan dari pemeliharan jalan

kabupaten.

23

BAB IV

KESIMPULAN

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya

menggunakan pendekatan bottom-up budgeting. Anggaran merupakan

komitmen antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan demikian, anggaran

berbasis kinerja ini dapat memacu pelaksana untuk beraktivitas secara optimal dan

atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Proses perencanaan anggaran

dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu

penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Sistem anggaran baru

memberikan desentralisasi urusan anggaran daerah dan menggunakan pendekatan

manajemen yang terpadu. Sistem anggaran ini memungkinkan semua unsur dalam

sistem kemasyarakatan di daerah terlibat dalam menentukan arah pembangunan

sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan riil masyarakat

serta terintegrasi antarpihak terkait. Hal penting lainnya bahwa sistem ini

memungkinkan Pemda merumuskan visi,Misi, tujuan, sasaran, serta strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengankeadaan dan kebutuhan daerah. Sistem

anggaran berbasis kinerja danotonomi daerah menuntut Pemda kreatif untuk

menggali dan memanfaatkan potensidaerah secara optimal untuk kemajuan

daerah. Perencanaan strategis juga memungkinkan Pemda menegakkan

akuntabilitas (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan

pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada

perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus. Sistem anggaran

ini diharapkan dapat mendorong tercapainya misi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut pengamatan lapangan, penerapan anggaran berbasis kinerja pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang dirasakan sudah optimal. dan dalam

penyusunan rencana anggaran kerja (Renja) tidak menemukan kesulitan yang

signfikan namun yang jadi kendala ialah sama dengan kendala yang di alami

sebelum masa peralihan ke metode tradisional ke anggaran berbasis kinerja saat

24

program-program yang di harapkan akan berjalan,kendala dana menjadi

hambatanya,yakni anggaran yang di ajuakan ke BAPPEDA tidak terealisasi

semua.untuk itu guna menanggulangi nya skala prioritas adalah jalan tengahnya.

Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Magelang, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Magelang sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan

kinerja yang telah dicapai selama ini, dan dimasa yang akan datang.

25

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2004. Akuntansi sektor publik, Yogyakarta: andi Yogyakarta

Bastian Indra. 2001.Akuntansi SektorPublik di Indonesia, Yogyakarta:

BPFE UGM

Documents

Proposal ASP Edit - Copy