Upload
verboosh
View
280
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
f
Citation preview
1
Statement of Authorship
Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas
terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan
orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk
makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas
bahwa kami menyatakan bahwa skam menggunakannya.
Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan
atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.
Nama : Bambang Purwo Husodo ( 14.0102.0069 )
Fery Wijayana ( 12.0102.0002 )
Ahmad Fauzi ( 12.0102.0083 )
Mata Ajaran : Akuntansi Sektor Publik
Judul Makalah/Tugas : PENERAPAN METODE ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Tanggal : 20 Maret 2015
Dosen : Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.
Yulinda Devi Pramita, S.E.
2
BAB.1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu kepemerintahan tentu adanya mengatur mengenai keuangan, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai
perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu
didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat
di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang
dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem
penganggaran yang lebih responsive, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi
tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang
pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas
fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan secara efektif
dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk
mewujudkan pertunbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan
pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan
pengawasan aktivitas pemerintahan. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik,
anggaran dinyatakan sebagai satuan mata uang sekaligus dapat digunakan sebagai
alat pengendalian. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka sistem
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan
sistematis.
Selama ini pemerintah kita menggunakan sistem traditional budget yang
didominasi oleh penyusunan anggaran yang berdasarkan pada realisasi anggaran
tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kelemahan anggaran ini adalah pada orientasi pengelolaan anggaran lebih
terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan, dengan prinsip
3
balance budget, sehingga akuntabilitas terbatas pada pengendalian anggaran
bukan pada pencapaian hasil.
Pada dasarnya suatu anggaran kepemerintahan Indonesia diterapkan yakni
anggaran yang memakai sistem anggaran tradisional dimana terkesan sangat kaku,
birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia
internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem
penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu
merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah anggaran
Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah
angggaran berbasis kinerja.
Anggaran dengan pendekatan tradisional ini digunakan untuk mengendalikan
pengeluaran. Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan apabila
pos/akun/keuangan jika dilaporkan dalam bentuk lebih rinci. Dalam organisasi
/instansi pemerintah, semakin rinci suatu akun anggaran, maka instansi
pemerintah semakin tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri
anggarannya.
Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional ini menggunakan
orientasi input, bukan output. Pada perioda berikutnya, suatu unit kerja meminta
kenaikan jumlah anggaran pendapatan karena inflasi, maka metoda penyusunan
anggaran yang berorientasi input dan menentukan kenaikan anggaran berdasarkan
inflasi atau perubahan harga seperti itu disebut incremental budgeting.
Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-
item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya
tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru. Hal ini seringkali
bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Performance
budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus
berorientsi kepada kepentingan publik.
4
Setelah terjadi krisis keuangan, administrator negara mulai memikirkan
kembali proses penganggaran secara serius. Perubahan dalam pola pikir ini
akhirnya menghasilkan penerbitan Undang-Undang 17 Tahun 2003 mengenai
Keuangan Negara, yang mengubah standar yaitu, belanja rutin dan
pembangunan dan mengonsolidasikannya menjadi satu anggaran bersama.
Undang-undang ini pun memperkenalkan perencanaan pengeluaran jangka
menengah dan konsep pengganggaran berbasis kinerja.
Disebutkan bahwa pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis
Kinerja (ABK). ABK diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan
pada target kinerja tertentu. Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target
kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan
anggaran.
Kami memilih Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
(DPU dan ESDM) Kode SKPD 1.03.01 Kabupaten Magelang sebagai objek
penelitian, karena DPU dan ESDM Kabupaten Magelang merupakan salah satu
dinas yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja di setiap unit pengguna
anggaran.
B. TUJUAN PENELITIAN.
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini antara lain;
1) Untuk mengetahui penggunaan metode anggaran berbasis kinerja
diterapkan di DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.
2) Sebagai tugas lapangan dalam menyelesaikan mata kuliah akuntansi sektor
publik.
5
C. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi semua pihak antara
lain :
1. Untuk penulis, menambah wawasan mengenai masalah anggaran berbasis
kinerja dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah
pada DPU dan ESDM Kabupaten Magelang.
2. Untuk pemerintah Kota Magelang, sebagai bahan masukan dalam
mengevaluasi tata cara pelaksanakan anggaran dan kinerja aparatur
pemerintah daerah.
3. Untuk pihak lain, dapat memeperluas pengetahuannya dan menumbuhkan
minat untuk mengadakan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai
masalah yang diteliti.
6
BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal
tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap
disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-
beda. Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor
publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :
Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan
barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan
mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala
aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya
dalam sebuah anggaran.
Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran
pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja
yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik
menurut Mardiasmo (2004;62) yaitu sebagai berikut :
Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan
balanja dalam satuan moneter.
Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan
dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat
untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat
seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar
terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin
terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien.
7
Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran sektor publik penting karena
beberapa alasan berikut:
a) Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber
daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan
trade offs.
c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat.
B. Fungsi dan Prinsip Anggaran
Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program
kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah
dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok
ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Menurut Mardiasmo (2004; 63-66)
dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama
yaitu sebagai berikut :
1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool).
4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool).
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and
Comunication Tool).
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Meansurment Tool).
7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere).
8
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68)
adalah sebagai berikut :
1. Otorisasi oleh legislatif.
2. Komprehensif.
3. Keutuhan anggaran.
4. Nondissretionary Apropriation.
5. Periodik.
6. Akurat.
7. Jelas.
8. Diketahui Publik
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1) Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu
sebelum eksekutuf dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2) Komprehensif
Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip
anggaran yang bersifat komprehensif.
3) Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum
(general fund).
4) Nondissretionary apropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif.
5) Periodik
Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun
multi tahunan.
6) Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi
(hyden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan
9
inefisiensi anggaran serta dapat mengkibatkan munculnya underestimate
pendapatan dan underestimate pengeluaran.
7) Jelas
Anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8) Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam
proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo
(2004;61), dikemukakan bahwa penganggaran sektor publik adalah sebagai
berikut:
Suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan
aktivitas dalam satuan moneter.
Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61) adalah sebagai berikut :
a) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan
koordinasi antar bagian dalam lingkunga pemerintah.
b) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang
dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
c) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
d) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Melalui proses penyusunan anggaran dapat membantu pemerintah dalam
merealisasikan seluruh rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan maupun
rencana pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordiansi sehingga
tidak terjadi pemborosan di setiap unit. Anggaran juga sebagai bentuk
akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan rumah tangga pemerintah
dihadapan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen dan masyarakat luas
secara umumnya.
10
C. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi
instrumen kebijakan multifungsional yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik
yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat
pengendalian. Agar fugsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan
baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran
harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem,
perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan.
Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai
dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan
tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam
penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83)
bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut :
1. Anggaran Tradisional
a) Line Item Budgeting
b) Incremental Budgeting
2. New Public Managemen
a) Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting)
b) Zero Based Budgeting (ZBB)
c) Programming and Budgetig System (PPBS)
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan
anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur
susunan anggaran yang bersifat line-item.
a. Line Item Budgeting
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi
alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol
11
pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan
pengeluaran yang dilakukan.
b. Incremential Budgeting
Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau
mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya
dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk
menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan
kajian yang mendalam.
2. New Public Management
New Publik Management berfokus pada manajemen sektor publik yang
berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan New Public
Managemen menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah.
Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan
biaya dan kompetensi tender.
a. Anggaran kinerja (Ferporment budgeting)
Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan
penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan
dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan
angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur
organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.
b. Zero Based Budgetting (ZBB)
Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting
dapat menghilangkan incrementalizion dan line-item karena anggaran di
asumsikan nol (zero-based) tidak berpatokan pada angaran tahun lalu untuk
menyusun anggaran tahun ini, numun penentuan anggaran didasarkan pada
kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah peroses anggaran dimulai dari
hal yang baru sama sekali.
c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan tekhnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem
yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah
alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
12
D. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja
Dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan
munculnya era New Public Management telah membantu pemerintah dalam
memperbaiki kinerjanya program yang akan dijalankan. Salah satunya yaitu
dengan penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja. Menurut Sony
Yuwono, dkk (2005;34) menjelaskan mengenai pengertian mengenai anggaran
berbasis kinerja adalah sebagai berikut :
Sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang
tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.
Pengertian menurut pandangan Goverment Performance Result Act (GPRA)
Tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Sony Yuwono, dkk (2005;35) adalah
sebagai berikut :
Perfomance Budgeting is a systematic approach to help goverment become
more responsive to the taxpaying public by linking program funding to
performance and production.
Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin
dicapai dengan mendayagunakan yang dimiliki akan tercapai dengan lebih
optimal. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004;84) dijelaskan mengenai
pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu :
Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolok ukur kinerja sebagai
instrumen untuk mencapai tujun dan sasaran program.
Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program
yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolok ukur kinerja sebagai
pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun
untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan.
Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang
disebakan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
13
E. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja
Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan
(2007;58) adalah sebagai berikut :
a) Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan
aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
b) Menyelidiki dan mengkur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum
dan untuk mendapatkan standar biaya.
c) Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit
standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus
dilakukan pada periode tertentu.
Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam
setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh
aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi
yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya
perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan
dalam periode tersebut.
F. Tahap Penyususnan Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan
dengan memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementrian negara/lembaga
diharuskan menysun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja,
standar biaya dan evaluasi kinerja.
Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh
hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus
selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat
mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan
didisain dan disusun harus harus mampu menjadi panduan yang baik bagi
14
pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan
tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut,
dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap
penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Deddi Nordiawan (2007; 79-83)
berikut ini:
a) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)
b) Pembuatan Tujuan
c) Penetapan Aktivitas
d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
a) Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang
memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu
organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat :
1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
4. Memiliki orientasi masa depan
5. Memerlukan seluruh unsur organisasi
6. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
b) Pembuatan tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun
atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan
turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus
menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas
harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).
Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut
ini:
15
1. Mempersetansikan hasil bukan keluaran.
2. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah
dicapai.
3. Dapat diukur dalam jagka pendek agar dapat dilakukan tindakan
koreksi.
4. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk
menimbulkan interprestasi individu.
c. Penetapan aktivitas
Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional
yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau peket
keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas.
Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas
yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen
sebagai berikut :
1. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat
tujuan yang diharapkan menjadi jelas.
2. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan
alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak.
3. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut.
4. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan
hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan.
d. Evaluasi dan pengambilan keputusan
Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan
dan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar
baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria
dalam menentukan peringkat. Teknisnya, alternatif keputusan dari setiap
aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan
diurutkan berdasarkan priorotasnya.
16
Penganggaran merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam
rencana keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan
bagaimana menjabarkan visi/misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan
strategi hingga ke dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan
pengendalian aspek strategis akan mengndalikan arah organisasi melalui
analisis laporan kinerja, baik strategis maupun opersional dari berbagai
lapisan manajemen.
Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen
manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam
anggaran tersebut.
17
BAB III
PEMBAHASAN
A.ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
Anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang menekankan pada
keterkaitan antara pendanaan dengan hasil-hasil yang dicapai. Anggaran berbasis
kinerja disusun berdasarkan UU No 17 tahun 2003 pasal 19 ayat 1. Dengan
membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan
kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana
yang tersedia dengan hasil yang diharapakan.1[4]
Anggaran berbasis Kinerja:
1. Anggaran disusun berdasarkan pertimbangan anggaran kerja dan unit cost
setiap kegiatan.
2. Menitik beratkan pada aspek manajemen stategis dalam rangka efektifitas dan
efisiensi yang dihasilkan dari input tertentu.
3. Orientasi tidak hanya output tetapi juga outcomes, benefit dan dampak.
4. Tujuan telah ditetapkan lebih dahulu.
Untuk mengukur efektifitas kerja suatu organisasi perlu dilakukan
pengukuran atas pencapaian pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang
dilaksanakan. Indikator pengukuran kinerja:
1. Pengukuran kinerja berbasis Penilaian kemajuan organisasi
Dilakukan melalui tujuan yang telah ditetapkan, visi , misi dan program
serta kebijakan organisasi. Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target
merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi
tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus
dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-
komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga
18
mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai
kebutuhan publik.
2. Pengukuran kinerja berbasis anggaran.
Pengukuran dilakukan melalui penilaian selisih antara anggaran
dengan realisasinya. Teknik tersebut dikenal dengan analisis selisih
anggaran(analysis of budget variance). Jika selisih terjadi menunjukkan aktual
yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran
(underspending) maka berarti kinerja sebuah satuan kerja adalah baik. Jika
dalam pelaksanaan anggaran mengalami perubahan maka yang dijadikan tolak
ukur adalah anggaran setelah mengalami perubahan(Mahsun ,2006).
Contohnya adalah dalam menganalisa anggaran berbasis kinerja pada sebuah
dinas pendidikan. Maka aspek yang dilihat adalah indikator kinerja dan
indikator pencapaian organisasi.
Dengan pengertian Anggaran berbasis kinerja tersebut maka setiap
alokasi dana harus dapat diukur dari input yang ditetapkan. Untuk
menghasilkan penyelenggaraan Anggaran Daerah yang efektif dan efisien,
tahap persiapan/perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan
menentukan dalam keseluruhan siklus anggaran. Prinsip anggaran berbasis
kinerja adalah pertama, transparansi yang merupakan keterbukaan dalam
proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi
anggaran, kedua, akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban pada
masyarakat, dan ketiga, ekonomis, efektif dan efisien yaitu pemilihan dan
penggunaan sumber daya yang murah, penggunaan dana masyarakat yang
efisien dan dapat mencapai target / tujuan pelayanan publik.
Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus
disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara
obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan
dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan
beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja
dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai
19
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai
dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian
kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ANGGARAN
BERBASIS KINERJA. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu
ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan
(input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat
diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan
penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan
keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat
diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan
2. Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang
dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input)
yang digunakan
3. Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia,
material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan
program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan
4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan
output (keluaran).
B. PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang memiliki tanggung
jawab sebagai pelaksana kegiatan penunjang ESDM masyarakat Kabupaten
Magelang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang telah menerapkan
Anggaran Berbasis Kinerja pada sistem anggarannya sejak kurun waktu tahun
20
2003. Dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan unit
kerja mampu meningkatkan pelayanan terhadap public khusunya dalam
bidang ESDM dasar hingga atas.
.Dalam penelitian di lapangan secara garis besar metode anggaran
berbasis kinerja telah di terapkan sepenuhnya di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang,dan dalam penyusunan rencana anggaran kerja (Renja)
tidak menemukan kesulitan yang signfikan hal ini dikarenakan karena
sebelum beralihnya metode tradisional ke metode anggaran berbasis kinerja
pernah di adakanya pelatihan.
Tahapan persiapan dan penyusunan anggaran melibatkan kemampuan
analisis perkembangan anggaran atau taksiran atas dasar hasil atau output dan
outcome yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Hal ini tertuang dalam
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja program-program
haruslah diperhitungkan secara matang guna menghasilkan output yang dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat,untuk itu pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Magelang, memiliki sub bag program yang membawahi
bidang ESDM dasar, dimana dalam penyusunan rencana anggaran kerja di
bantu oleh seksi-seksi di bawahnya.
21
C. ANALISIS
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2013
Uraian Jumlah
Pendapatan 4.493.807.500,00
Pendapatan asli daerah 1.507.807.500,00
Pajak daerah 457.807.500,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 255.000.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 795.000.000,00
Dana perimbangan 2.585.000.000,00
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak 1.185.000.000,00
Dana alokasi umum 1.200.000.000,00
Dana alokasi khusus 200.000.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 375.000.000,00
Pendapatan hibah 176.000.000,00
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 225.000.000,00
Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Magelang tahun 2013
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
No Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 177 Km
2 Jumlah Dana 4.489.664.000
3 Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin
Jalan Kabupaten 177 Km
4 Meningkatkan kelancaran lalu-lintas 100%
Sesuai hasil analisis dan pembahasan tentang Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang, maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun
2013 cenderung efektif , efisien, dan ekonomis dengan alasan :
1. Efektif, karena pada pelaksanaan kegatan pemeliharaan rutin Jalan
Kabupaten berada di angka 177 Km dan dapat meningkatkan kelancaran
lalu-lintas.
2. Efisien, karena pada pelaksanaan Pemeliharaan rutin memerlukan
anggaran Rp. 4.489.664.000,00 dan pada pendapatan daerah sebesar Rp.
4.493.807.500,00.
22
3. Ekonomis, karena terlaksannya 100% kegiatan dari pemeliharan jalan
kabupaten.
23
BAB IV
KESIMPULAN
Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya
menggunakan pendekatan bottom-up budgeting. Anggaran merupakan
komitmen antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan demikian, anggaran
berbasis kinerja ini dapat memacu pelaksana untuk beraktivitas secara optimal dan
atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Proses perencanaan anggaran
dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu
penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Sistem anggaran baru
memberikan desentralisasi urusan anggaran daerah dan menggunakan pendekatan
manajemen yang terpadu. Sistem anggaran ini memungkinkan semua unsur dalam
sistem kemasyarakatan di daerah terlibat dalam menentukan arah pembangunan
sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan riil masyarakat
serta terintegrasi antarpihak terkait. Hal penting lainnya bahwa sistem ini
memungkinkan Pemda merumuskan visi,Misi, tujuan, sasaran, serta strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengankeadaan dan kebutuhan daerah. Sistem
anggaran berbasis kinerja danotonomi daerah menuntut Pemda kreatif untuk
menggali dan memanfaatkan potensidaerah secara optimal untuk kemajuan
daerah. Perencanaan strategis juga memungkinkan Pemda menegakkan
akuntabilitas (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan
pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada
perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus. Sistem anggaran
ini diharapkan dapat mendorong tercapainya misi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut pengamatan lapangan, penerapan anggaran berbasis kinerja pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang dirasakan sudah optimal. dan dalam
penyusunan rencana anggaran kerja (Renja) tidak menemukan kesulitan yang
signfikan namun yang jadi kendala ialah sama dengan kendala yang di alami
sebelum masa peralihan ke metode tradisional ke anggaran berbasis kinerja saat
24
program-program yang di harapkan akan berjalan,kendala dana menjadi
hambatanya,yakni anggaran yang di ajuakan ke BAPPEDA tidak terealisasi
semua.untuk itu guna menanggulangi nya skala prioritas adalah jalan tengahnya.
Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Magelang, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Magelang sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan
kinerja yang telah dicapai selama ini, dan dimasa yang akan datang.
25
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2004. Akuntansi sektor publik, Yogyakarta: andi Yogyakarta
Bastian Indra. 2001.Akuntansi SektorPublik di Indonesia, Yogyakarta:
BPFE UGM