PROGRAM STRATEGIS PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAlK (GOOD GOVERNANCE)

KANTOR MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAHUN 2000

i

I

PROGRAM STRATEGIS

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

. -

I

|Ji

•> ' «; 1 «d /( - -V ^'r i

KANTOR MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAHUN 2000

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. MAKSUD DAN tUJUAN

III. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGISPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

1. Visi PAN

2. Misi PAN

3. Arah Kebijakan Strategis PAN

IV. PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOODGOVERNANCE)

V. PROGRAM STRATEGIS PAN TAHUN 2001-2004

1. Program Pemantapan Koordinasi Kegiatan PAN2. Program Penataan Kelembagaan3. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur4. Program Peningkatan Tatalaksana dan Peiayanan Publik5. Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

VI. MEKANISME KOORDINASI

VII. PROGRAM KERJA PAN TAHUN 2000

VIII. PENUTUP

PROGRAM STRATEGIS PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kita sekarang berada pada abad

Millenlum Ketiga, yang ditandai dengan berbagai perkembangan lingkungan

global. Di abad ini negara-negara dl dunia menghadapi berbagai tantanganbaru yang akan membawa implikasl pada perubahan dan atau pembaharuan

yang mempengaruhi kehidupan umat manusia, balk di bidang ekonomi,

politik maupun sosial budaya.

Oleh karena itu dalam upaya menghadapi perubahan-perubahan nilai yang

bersifat global tersebut, maka sudah saatnya bangsa Indonesia secara

sungguh-sungguh melakukan penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan

secara komprehensif di segala bidang kehidupan, agar mampu berperan di

arena global.

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran

pembangunan sesuai aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dirasakan

semakin penting sehingga perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, sektor aparatur

negara diharapkan semakin mampu secara efisien dan efektif melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan

terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), serta

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pembangunan sektor aparatur negara pada dasarnya mencakup aspek yang

sangat luas, yaitu meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana

dan pelayanan publik serta pengawasan. Secara operasional, program-

program tersebut dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik

di Pusat, di Daerah maupun di lingkungan aparatur perekonomian

negara/daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal,

perencanaan program/proyek/kegiatan di sektor aparatur negara perlu

dikoordinasikan secara efektif sehingga pelaksanaannya di masing-masing

Instansi Pemerintah benar-benar terpadu, berkesinambungan dan konsisten

sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Keadaan dewasa ini menunjukkan bahwa fungsi Menpan sebagai perumus

dan pengendali kebijaksanaan PAN telah betjaian cukup efektif, namun

fungsi koordinasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

program/proyek/kegiatan PAN yang dilakukan oleh masing-masing Instapsi

Pemerintah belum beijalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian di

tingkat operasional, banyak terjadi duplikasi atau tumpang tindih kegiatan-

kegiatan yang sama dan sejenis, sehingga dari segi pembiayaan

menimbulkan pemborosan anggaran yang tidak sedikit.

Sesuai dengan Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organaisasi dan Tata Keija Menteri Negara, Menpan adalah

satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab merumuskan

kebijaksanaan umum pendayagunaan aparatur negara dan

mengkoordinasikan pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Di samping itu, sejalan dengan Pasal 38 Keppres Nomor 17 Tahun 2000

tentang Pelaksanaan APBN, yang pada intinya menggariskan bahwa program

yang bersifat lintas sektoral dan atau lintas lembaga serta merupakan satu

kesatuan program yang tahapan pekeijaannya dilaksanakan secara

berurutan atau bersamaan, perlu dikoordinasikan oleh satu instansi.

Sehubungan dengan itu, dalam penyusunan perencanaan program PAN yang

bersifat lintas sektoral dan lintas lembaga perlu dikoordinasikan oleh instansi

yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, agar

tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

II. MAKSUD DAN TU3UAN

Hakskat koordinasi parencanaan program PAN adalah rangkaian kagiatanuntuk mamadukan parsiapan panyusunan parancanaan program pada saktoraparatur nagara dan pangawasan, sacara terarah sasuai panantuan prioritasprogram stratagis PAN dari instansi/ lambaga Pamarintah Pusat/ Daarah/BUMN.

Koordinasi parancanaan program PAN dilaksanakan olah instansi yangbartanggung jawab di bidang pandayagunaan aparatur nagara danganinstansi pambina dan palaksanaan program PAN sarta instansi yangbartanggung jawab dalam pangalolaan anggaran nagara, yakni Bappanasdan Dapartaman Keuangan.

Koordinasi panyusunan parancanaan program/proyak/kagiatan di saktor

aparatur nagara dan pangawasan ini, tarutama dimaksudkan untuk :

1. Tarciptanya katarpaduan, kasinambungan dan kasamaan parsapsi bagi

instansi pamarintah di dalam manjabarkan usulan program/ proyek/

kagiatan di saktor aparatur nagara dan pangawasan sarta disasuaikan

dangan program stratagis PAN yang ditatapkan olah Menpan;

2. Mengarahkan dan mampartajam prioritas parancanaan program PAN

untuk manghindari kamungkinan. taijadinya duplikasi atau tumpang

tindih program/ proyak/ kagiatan di antara barbagai Instansi

Pamarintah;

3. Maningkatkan afisiansi dan afaktivitas, baik dari sagi oparasional

palaksanaan maupun dari sagi pambiayaannya.

III. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PAN

1. Visi PAN

Adalah tarsalanggaranya pamarintahan yang baik dalam

panyalanggaraan pamarintahan dan pambangunan.

2. Misi PAN

Mewujudkan aparatur negara yang netral, profesional, berdayaguna,produktif, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untukmelayani dan memberdayakan masyarakat.

3. Arah Kebijakan Strategis PAN

Untuk mencapai visi dan misi PAN ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut:

1) Membersihkan penyeienggaraan negara dari praktek korupsi, kolusi

dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas

pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat

serta mengembangkan etik dan moral.

2) Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan

pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan

dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia.

3) Meningkatkan fungsi dan kualitas birokrasi dalam melayani

masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan

negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan

kekuasaan.

4) Meningkatkan kualitas profesional aparatur negara dengan

memperbaiki kesejahteraan serta memberlakukan sistem karir

berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan

sanksi.

5) Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai

hak-hak politiknya.

6) Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidak

sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang

mengganggu mekanisme pasar, melalul deregulasi layanan publik,subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan.

7) Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

8) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan instansiPsmGrintah baik Pusat maupun Dasrah yang bGrorisntasi padapelayanan masyarakat.

IV. PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan salah satu agenda pokokreformasi yang diharapkan dapat dllaksanakan secara konsisten olehpemerintah melalul Kabinet Persatuan Nasional. Pemerintahan yang baikmengedepankan hal-hal sebagai berikut:

• Berdasarkan hukum (menjunjung tinggi hukum).• Menghormati hak-hak asasi manusla.

• Mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tanpadiskriminasi.

• Mempunyai sarana kontrol sosial yang efektif melalul kehidupan persyang bebas dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, harus memperhatikan beberapaprinsip dasar, yaitu :

1. Prinsip Kepastian Hukum

Untuk mendukung prinsip tersebut, maka perlu diupayakan :1) Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional ,

hukum adat dan etika kemasyarakatan.'

2) Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, lembaga pemasyarakatan, asosiasi bantuan hukum,

pengacara dan Iain-Iain.

3) Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,pengambilan keputusan publik dan Iain-Iain yang berhubungandengan kepentingan masyarakat luas.

4) Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR, dunia pers danmasyarakat umum secara transparan, adil dan dapatdipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Keterbukaan

Untuk mendukung prinsip tersebut, maka perlu diupayakan, untuk :

1) Menumbuhkan ikiim yang kondusip bagi terlaksananya asas

desentralisasi dan transparansi.

2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup

layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan

dalam hukum dan Iain-Iain.

3) Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

3. Prinsip Akuntabilitas

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka perlu diupayakan, adanya :

1) Prosedur dan mekanisme keija yang jelas, tepat dan benar, yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

2) Mampu mempertanggungjawabkan basil kerja, terutama yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

3) Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

4. Prinsip Profesionalitas

Untuk mendukung prinsip tersebut, maka perlu diusahakan adanya :

1) Sumber daya manusia aparatur yang memiliki profesionalitas dan

kapabilitas yang memadai, didukung dengan etika dan moral sesuai

dengan budaya bangsa Indonesia.

2) Memiliki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Menerapkan prinsip merit system di lingkungan birokrasi.

4) Modernisasi administrasi negara dengan mengaplikasikan teknologi

telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

Dari sisi pandayagunaan aparatur negara, upaya mewujudkan pemerintahan

yang baik tersebut akan diarahkan pada 2 (dua) hal pokok yaitu : ;

1. Membangun aparatur negara yang efektif dan efisien

Upaya penyempurnaan aparatur negara ditujukan kepada 4 (empat)

aspek pokok, yaitu :

1) Aspek Kelembagaan

Diarahkan pada upaya mempertegas pemilahan tugas, wewenang

dan tanggungjawab dari seluruh komponen kelembagaan

pemerintah, mulai dari Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara dan

Tinggi Negara, sampai kepada perangkat Pemerintah Daerah

termasuk transformasi unit organisasi pemerintah yang

memberikan pelayanan menjadi BUMN, BUMD dan Badan Hukum

lainnya, serta melaksanakan perampingan birokrasi agar efisien dan

efektif.

2) Aspek Kepegawaian

Diarahkan pada upaya terselenggaranya perencanaan, pembinaan

dan pengembangan, serta kesejahteraan pegawai secara

proporsional untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur

yang efektif, efisien, profesional dan berkarakter serta terjaminnya

merit system di lingkungan birokrasi.

3) Aspek Ketatalaksanaan

Diarahkan pada upaya terwujudnya system dan mekanisme kerja

yang benar-benar efektif dan efisien, baik dalam segi administrasi

pemerintahan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam

rangka ini akan diupayakan langkah-langkah deregulasi dan

debirokratisasi terutama untuk menghilangkan mata rantai

pelayanan yang berbelit-belit dan menghapuskan ekonomi biaya

tinggi serta upaya korporatisasi pelayanan publik untuk lebih

memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatanpembangunan melalui langkah menghilangkan campur tanganpemerintah yang terlalu besar di sektor-sektor publik.

4) Aspek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

Diarahkan pada upaya mempercepat proses keija serta modernisasi

administrasi melalui upaya-upaya otomatisasi di bidang administrasiperkantoran, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sertasystem peiaporan kerja dari keseluruhan aspek birokrasi. Dalam

abad 21 ini seluruh tata kerja pemerintahan diupayakanmemanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

2. Mewujudkan Aparatur Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

t

Upaya mewujudkan Aparaliir Negara yang bebas Kolusi, Korupsidan Nepotisme (KKN) dilakukan melalui 2 (dua) aspek pokok, yailu :

1) Aspek Pengawasan

Diarahkan pada upaya penyelenggaraan system pengawasan yanglebih efektif, baik terhadap pelaksanaan APBN (penerimaan dan

pengeluaran) maupun terhadap prosedur penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat, yang mencakup perijinan,

administrasi kependudukan, permodalan/perkreditan, fasilitas

umum serta hukum dan pertanahan.

2) Aspek Akuntabilitas

Diarahkan pada upaya memperjelas standar kinefja aparatur sesuai

dengan misi dan tugas pokoknya, system peiaporan hasil kerja

yang lebih transparan serta penerapan sanksi yang jeias dan tegas,

baik sanksi administartif, perdata maupun pidana.

V. PROGRAM STRATEGIS PAN TAHUN 2001 - 2004

Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut ditetapkan program PAN tahun

2001-2004, yaitu program pendayagunaan aparatur negara yang bersifat

kenyal dan tahan uji, memiliki manfaat dan pengaruh terbesar, memiliki dayadorong bagi panyelenggaraan program pendayagunaan aparatur negarayang lain dan memiliki daya sentuh terhadap manajemen pemerintahan,sebagai berikut:

1. Program Pemantapan Koordinasi Kegiatan PAN

1) Menyusun pola koordinasi kegiatan PAN yang akan menjadi acuansetiap program yang dilaksanakan oleh Departemen/ LPND,Propinsi dan Kabupaten/ Kota;

2) Menyusun pola pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaanprogram pendayagunaan aparatur negara;

3) Menyerasikan penyusunan program pendayagunaan aparaturnegara.

2. Program Penataan Kelembagaan

1) Menata organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi danPemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan kewenangan masing-masing;

2) Menyusun organisasi pemerintah yang lebih datar/flat.

3) Melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang berorientasi

pada peningkatan pelayanan masyarakat;

4) Menata ulang dan mentransformasi lembaga/unit organisasi

pemerintah yang dapat dijadikan unit usaha mandiri (swadana),

Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan

Hukum lainnya;

5) Meninjau kembali dan menyempurnakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah organisasi.

3. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

1) Menyusun klasifikasi jabatan yang bertujuan untuk menciptakan

adanya norma standar jabatan yang memuat standar kompetensi,

sertifikasi dan kode etik jabatan;

2) Menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan SDMaparatur;

3) Maningkatkan disiplin, 6tik dan moral aparatur guna mombangunsikap mental aparatur;

4) Menyusun dan mengembangkan sistem karir yang dititik beratkanpada prestasi kerja;

5) Melaksanakan dan mengembangkan sistem penilaian kerja SDMaparatur;

6) Meningkatkan kesejahteraan SDM aparatur melalui upaya

penyempurnaan sistem remunerasi yang mengakomodasikan PNS

untuk dapat hidup layak.

4. Program Peningkatan Tatalaksana dan Pelayanan Publik

1) Menyusun pola tata hubungan kerja yang jelas antar lembagapemerintah baik pusat maupun daerah;

2) Menyusun standar pelayanan masyarakat berdasarkan prinsipeflsiensi, produktifitas dan akuntabilitas;

3) Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat

(customer satisfaction index);

4) Modernisasi sistem manajemen pemerintah dengan meng-

optimalkan pemanfaatan teknologi informasi;

5) Mengupayakan deregulasi dan debirokratisasi serta memfasilitasi

terbentuknya mekanisme pasar;

6) Mendayagunakan fungsi dokumen dan arsip;

7) Meningkatkan kemandirian dengan prinsip otonomi manajemen

bagi unit pelaksana teknis pemerintah yang memberikan pelayanan

masyarakat;

8) Mengembangkan budaya kerja dalam rangka meningkatkan

produktivitas serta memperbaiki persepsi, pola pikir, perilaku, etik

dan moral aparatur.

5. Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

1) Mendorong peningkatan akuntabilitas perangkat daerah dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah;

10

2) Menyusun dan mengembangkan tolok ukur/kriteria dalam rangkapenilaian akuntabilitas aparatur pemerintah;

3) Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas aparaturpemerintah sebagai piranti tanggung gugat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi yang diemban oleh instansi

pemerintah;

4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara sebagaipertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara yang

dilakukan oleh instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negarakepada masyarakat;

5) Meningkatkan masukan dan umpan balik dari masyarakat tentangkinerja aparatur pemerintah dan BUMN;

6) Memantau, mengevaluasi dan menilai kinerja aparatur pemerintah

dengan instansi terkait;

7) Menanggulangi dan menuntaskan KKN di instansi pemerintah baik

di Pusat maupun di Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan program PAN perlu dipertajam prioritasnya

dengan mengacu kepada program strategis PAN yang telah ditetapkan oleh

Menpan.

VI. MEKANISME KOORDINASI

1. Koordinasi perencanaan program sektor aparatur negara dan

pengawasan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

2. Pola koordinasi penyusunan program/ proyek/ kegiatan sektor aparatur

negara dan pengawasan diatur sebagai berikut:

1) Penyusunan program/ proyek/ kegiatan sektor aparatur negara dan

pengawasan yang akan dituangkan dalam Dafar Usulan Kegiatan

(DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) dilakukan melalui kegiatan

konsultasi dengan Kantor Menpan.

2) Tahap konsultasi tersebut butir 1), dilakukan sebelum Daftar

Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) dimaksud

diajukan.

11

3) Hasil pembahasan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar UsulanProyek (DUP) instansl/ sektor setelah disetujui menjadi DIK/DIPdisampaikan ke Kantor Menpan.

4) Bardasarkan DIK/DIP dimaksud butir 3), Kantor Manpan malakukanmonitoring/ pamantauan untuk mangetahui parkambangan hasilpalaksanaan program/ proyek/ kagiatan yang tartuang dalamDIK/DIP tarsebut.

VII. PROGRAM KERJA PAN TAHUN 2000

Sajalan dangan sasaran pokok dari program stratagis PAN tarsabut di atas,maka program karja PAN yang barsifat mandasak untuk dilaksanakan padamasa transisi dan barsifat tarobosan, adalah sabagai barikut:

1. Pemantapan koordinasi kegiatan pendayagunaan aparatur

negara :

1) Malakukan kajian sistam panalitian dan pengambangan

kapegawaian untuk manunjang sistam karier aparatur pamarintah;2) Malakukan kajian sistam tatalaksana parizinan;

3) Malakukan kajian system pandidikan dan palatihan aparatur yang

sasuai dangan kabutuhan;

4) Malakukan kajian sistam pangalolaan sarana dan prasarana karja

aparatur;

5) Malakukan kajian sistam pangawasan untuk paningkatan kinarja

birokrasi pamarintah;

6) Malakukan kegiatan sosialisasi program PAN.

2. Kelembagaan:

1) Panataan organisasi Pamarintah Pusat dan Daarah sabagai tindak

lanjut panghapusan Dapartaman dan parubahan bantuk

Dapartaman manjadi Manag.

2) Evaluasi dan panataan organisasi pamarintah Pusat yang labih

afaktif dan afisian dan baroriantasi kapada paningkatan palayanan

kapada masyarakat.

12

3) Transformasi unit organisasi pemerintah menjadi BUMN, BUMD danBadan Hukum lainnya.

3. Peningkatan SDM Aparatur :

1) Pengaturan dan penyelesaian pengungsi PNS dari Timor Timur,Aceh, Maluku, dan daerah rawan lainnya.

2) Realokasi PNS sebagai tindak lanjut terbentuknya Kabinet

Persatuan Nasional yang menimbulkan penghapusan,pembentukan, penggabungan dan perubahan-perubahan instansi

pemerintah.

3) Realokasi PNS dalam rangka mendukung Pelaksanaan UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.4) Penyusunan peraturan di bidang kepegavvaian dalam rangka

pelaksanaan UU No. 43Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahserta peraturan tentang jabatan politik di lingkungan birokrasi

(political appointee).

4. Tatalaksana dan Pelayanan Publik :

1) Menerapkan pola pelayanan terpadu.

2) Menyusun standar kinerja unit pelayanan masyarakat.

3) Mendorong corporatisasi manajemen pelayanan masyarakat.

4) Menata dokumen dan arsip Departemen/ LPND yang terlikuidasi

sebagai akibat terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional.

5) Modernisasi manajemen sistem informasi aparatur.

5. Peningkatan Akuntabilitas Aparatur :

1) Menyempurnakan sistem informasi pengaduan masyarakat.

2) Memantau penanggulangan dan penuntasan KKN.

3) Menyempurnakan sistem pelaporan akuntabilitas aparatur meiiputi

standar kerja dan pengelolaan kekayaan negara.

4) Melaksanakan sosialisasi sistem pelaporan akuntabilitas

aparatur.

13

6. Lain-Iain

Untuk mengatasi pcniiasjilahan y^ng timbul akibatdihapus/digabung/diaibah sladisnya Depatemen/Kantor MenteriNegara/Kantor Menteri Korclinalor, lelah dikeluarkan Keppres No 25 Tahun2000 tentang Pembentiikan Tim rciialaan, antara lain berisi :

1) Tim Penataan tersebut di ketuai oieh : Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara, dengan anggota : Menteri Dalam Negeri, MenteriNegara Otonomi Daerah, Menleri Keuangan dan Sekretaris Negara.

2) Tugas Penataan ini adalah imluk menyelesaikan dan bertanggung jawabatas pelaksanaan penyelenggaraan penataan Kelembagaan, PegawaiNegeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokiimen danArsip pada Departemen/Kanlor Menteri Negara/Kantor MenteriKoordinator yang dihaj)iis/digahiing/diriibah statusnya.

3) Seluruh kegiatan Tim I'cnalaan hams sudah selesai selambat-lambatnyapada tanggal 23 Aguslus 2000. 0 hulan terhitung sejak tanggal ditetapkanKeppres tersebut.

VIIL PENUTUP.

13 a

VIII. PENUTUP

Melalui penataan dan implementasi manajemen pemerintahan (publicmanagement) yang optimal , efektif dan efisien dalam berbagai kegiatanpemerintahan dan pembangunan, diharapkan akan membawa dampak positifdalam upaya mendukung keberhasilan pernberantasan Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN).

Dengan demikian akan tercipta pemerintahan yang baik denganmengedepankan prinsip kepastian hukum, menghormati hak azasi manusia,transparan, profesional, akuntabel, rnengutamakan pelayanan prima kepadamasyarakat serta mempunyai sarana kontrol sosial yang efektif melaluikehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari sisi pendayagunaan aparatur negara, langkah-iangkah pervvujudanpemerintahan yang baik, secara bertahap akan diupayakan melalui program-program penataan kelembagaan negara yang efektif dan efisien yangdidukung dengan SDM aparatur yang profesional, berkarakter dan akuntabelserta sistem dan mekanisme kerja yang berdayaguna dan berhasilguna yangberorientasi kepada pelayanan masyarakat melalui modernisasi administrasi

pemerintahan.

Mekanisme penyusunan program PAN tersebut oleh instansi Pemerintah

maupun Pusat maupun Daerah dilakukan secara terkoordinasi dengan Kantor

MEN PAN.

Apabila kondisi ini terwujud diharapkan akan tercipta ikiim yang kondusif

yang menumbuhkan kepercayaan dari seluruh komponen bangsa, terutama

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada gilirannya dapat

menimbulkan gairah para investor untuk menanamkan modalnya di

Indonesia, sehingga akan mempercepat proses penyehatan ekonomi nasional

dalam rangka mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia.

14

Demikian, semoga pokok-pokok pemikiran ini bermanfaat dan menjadipertimbangan dalam penyusunan program Pendayagunaan Aparatur Negarauntuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Jakarta, 30 Maret 2000

MENTERINEGARA

PEN^AVlidoi^MN APARATUR NEGARA/.y "LvS

■ ■

NUMBERI

C: \ wawan \PAPER-PROG_PAN l.doc

15