PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    2.416

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014. PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019. ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025. RPJM 3 : Pembangunan Keunggulan Kompetitif P erekonomian yang berbasis : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PROGRAM KELUARGA HARAPAN: TRANSFORMASI & PERLUASAN KEPESERTAAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat7 Mei 20141PENYUSUNAN RPJMN 2015-20192ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025

RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis:SDA yang tersediaSDM yang berkualitasKemampuan Iptek3KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK.RT-RPJMN: 2015-2019Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change PolhukamEkonomiKesraLingkunganTranfromasi StrukturResiliensiInfrastrukturInovasiRBTertib hukum Anti korupsiDemokrasiStabilitas DNDaerahMutu SDMKemiskinan Pemerataan-EmploymentBPJS

Pengelolaan SDA dan biodiversity-KelautanMitigasi adaptasi PIPemerataanSPM terpenuhiUrbanisasi Pelaksanaan DesentralisasiKerangkaPendanaan :APBN dan Non-APBNKerangkaRegulasiKerangkaKelembagaan Membutuhkan Comprehensif Reform Not BAU (out the box) Prinsip berkelanjutan Terpadu tidak sendiri- sendiriDelivery MechanismJangka Panjang:KELUAR DARI MITTercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahunRT-RPJMN sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. Tidak boleh meleset masa 5 tahun kedepan.4RPJP 2005-20259 BIDANGRKP 2014RPJM IRPJM IIRPJM IIISDASDMIPTEKRPJM IV2015 Transisi RPJM II IIITEMA RKP 2015TANTANGAN INTERNAL EKSTERNALISU STRATEGIS 9 BIDANG PEMB. 2015RKP 2015RPJM 3Perpres(Jan 2015)APBN 2015RPJM 3Teknokratik(Agt 2014)Diselaraskan Melalui Proses APBN-P 2015 (Mar-Apr 2015)TEMA RKP 2015Keberlanjutan RKP 2014Merespon Tantangan Eksternal-InternalDiterjemahkan ke dalam isu strategis masing-masing Bidang5POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN,RPJMN,DAN RKPTEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP 20156PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025: Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH.ISU STRATEGIS :Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi)ARAHAN RPJPN 2005-2025RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif yang berbasis:SDA yang tersediaSDM yang berkualitasKemampuan IPTEKRANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional6RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025RKP 2015 adalah tahun pertama RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.Tema disusun berdasarkan: tantangan, keberlanjutan, dan mandat RPJPN 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN 2015-2019.Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN 2005-2025RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015NO.ISU STRATEGIS1 BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA1Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)2Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi3Pengendalian Jumlah Penduduk4Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan5Optimalisasi Anggaran Pendidikan2 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI*1Transformasi Struktur Industri2Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja3 BIDANG PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA*1Perkuatan Sistem Logistik Nasional2Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional3Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi4Penataan Perumahan/Permukiman5Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan4 BIDANG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP1Perkuatan Ketahanan Pangan2Peningkatan Ketahanan Energi5 BIDANG PEMBANGUNAN IPTEKPeningkatan Kapasitas IPTEK6 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIKKonsolidasi Demokrasi7 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANANPercepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan8 BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR1Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik2Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANGPembangunan daerah tertinggal7JADWAL RANCANGAN RPJMN 2015-2019(1)8No.Kegiatan/bulan20132014Agust SepOktNovDesJanFebMarAprMei Juni Juli Agust12341234123412341234123412341234123412341234123412341Raker I Penyusunan RPJMN 2015-20192Background study RPJMN 2015-2019a. Draft Awal Background studyb. Hasil Background study3Evaluasi RPJMN 4Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMNa. Konsultasi Publik b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratikc. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik5Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN6Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/La. Kick of Penyusunan Renstra K/L b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L7Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat5-20 MeiFinalisasi RKP 201512-19 MeiMasukan Renstra K/L3 JuniLaunching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/LJADWAL RANCANGAN RPJMN2015-2019(2)9No.Kegiatan/bulan20142015Agust SepOktNovDesJan Feb Maret 123412341234123412341234123412349Pelantikan Presiden 10Penyusunan Rancangan Awal RPJMN11Penyusunan Rancangan Renstra K/L 12Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN13Penetapan Rancangan Awal RPJMN14Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L15Konsultasi Publik16Penyusunan Rancangan RPJMN18Musrenbang Jangka Menengah Nasional 19Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 20Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN21Penetapan RPJMN 2015-201922Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda 23Proses Penyesuaian Rancangan Renstra K/L terhadap RPJMN24Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN (jika diperlukan)PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN 2015-2019 (teknokratis).Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya.K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L 2015-2019Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan, penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN)Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan)Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK)Sistematika penulisan Renstra:Bab I PendahuluanBab II Visi, misi, dan tujuan K/LBab III Strategi dan arah kebijakanBab IV PenutupLampiran

10Permasalahan saat ini11Jumlah penduduk miskin terus berkurang, namun semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya.Triple-track problem:MISKIN RENTAN TIMPANG KEMISKINAN BERKURANGKERENTANAN TINGGIKESENJANGAN MENINGKATSebagian yang di atas GK masih rentan jatuh ke kemiskinan. Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia.Rasio Gini yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

Tidak terjadi komplementaritas antar programBelum menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran;Terlalu banyak instansi yang menangani penanggulangan kemiskinan sehingga:Koordinasi sangat sulitPenanggungjawab utama tidak jelasKeterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah kurang jelas.PERMA-SALAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKIN-ANPERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK Jumlah penduduk masih bertambah dengan jumlah absolut yang relatif besar sebagai akibat dari momentum kependudukan (tingkat kelahiran yang stagnan)Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi dan bervariasi antar provinsiRendahnya akses dan kualitas layanan KB dan kespro, termasuk kapasitas SDM penyedia layanan, dan tingginya disparitas antarwilayah

Sumber: www.bps.go.id dan Bappenas dkk (2013).13TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim.Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%).141414

15Kesenjangan meningkatTidak ada negara yang maju dengan kesenjangan yang tinggiKesenjangan terjadi karena adanya inequality of opportunities.Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi harus memungkinkan setiap orang berkontribusi dan mendapat manfaatOpportunity for all (termasuk miskin, berkebutuhan khusus, perempuan)quality: produktivitas meningkat KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN KEMAKMURAN BELUM MERATAINDONESIARata-rata pertumbuhan GDP adalah 5.5 antara 2002 dan 2011Ertumbuhan ini diikuti dengan menurunnya kemiskinan ( Menurun setengah dari 24% (1999) menjadi 12% (2011)

Tetapi perumbuhan eknonomi tidak merata: inequality meningkat dari 0.3 menjadi 0.41

15ISU KESENJANGAN DAN KERENTANANSumber: Susenas, World Bank calculations

2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasionalSemakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan.

Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad.16ARAH DAN STRATEGI RPJMN 2014-201917SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019RPJPN 2005-2025RPJMN2015-2019MP3KI 2013-2025RPJMN2005-2009RPJMN2010-2014RPJMN2020-2024Evaluasi RPJMN 2010 - 20142005-20092010-20142015-2019***2020-2024***8,29,0 10,5**6,0 - 8,04,0 5,014,15 - 15,97 11,47*TargetRealisasiCatatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014Background Study RPJMN 2015 - 2019Rancangan RPJMN Teknokratis1818AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015 2019Pemberdayaan masyarakat dan UMKMRekonsiliasiTransformasi & EkspansiKeberlanjutan2013-20142015-20192020-2025RPJMN 2010 - 2014Sistem perlindungan sosial yang komprehensifPengembangan penghidupan penduduk miskin & rentanPeningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentanBantuan & perlindungan sosialPemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyatSistem jaminan sosialSistem bantuan sosialJaminan layanan dasarInfrastruktur dasar terpaduKapabilitas & produktivitasPembangunan partisipatifRPJMN 2015 - 2019Fase MP3KIKlasifikasi Program dan Kegiatan1919PENDEKATAN UPAYA PENGURANGAN KESENJANGAN20KESENJANGANANTAR INDIVIDUANTAR WILAYAHGINIRASIOPELAYANAN DASARTINGKATPERKEMBANGANEKONOMIPDRBANALISA GAPCOSTING SPMDELIVERY MECHANISMSektoral (pendidikan,kesehatan, dll)DAKDAU Hibah Daerah (Earmark)SJSN,PKH,BEASISWA, BLT, DLLBasis KeunggulanDaya SaingProses nilai tambahKonektivitasAMANAT UUDSEMUA WILAYAHSPMWILAYAH TERTINGGALPERCEPATANMP3EI,KEK,FTZ, KAPETKEBERPIHAKANKab. TertinggalKESEJAHTERAANKEAMANANDarat & Pulau TerluarWILAYAH STRATEGISKAWASAN PERBATASANPERKOTAANPERDESAANMetropolitan, Besar, Menengah dan KecilDesa Maju dan tertinggalLintas SektorPelayanan DasarAkses PerekonomianPelayanan Dasar dan Akses Ekonomi di Kecamatan Lokasi PrioritasSPM PerkotaanImplementasi UU Desa20KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANGKebijakan EkonomiKebijakan AfirmatifNon-Miskin Miskin DUAL TRACKFOUR TRACK STRATEGYGROWTH WITH EQUITYDATAREGULASISISDURREGULASISISDURPRO-POOR21Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM)PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGIREGULASISISTEM PROSEDURDATALandasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PKBasis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solidDefinisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat22PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF23Bansos RegulerBansos TemporerSINERGI DAN INTEGRASISistem Rujukan Terpadu: Pendataan, updating, & outreaching;Rujukan program PengaduanTRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL BERBASIS SIKLUS HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGABantuan panganAsistensi sosial Lanjut UsiaAsistensi sosial Penyandang DisabilitasAsistensi sosial pendidikan dan kesehatan Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen:Anak (pendidikan dan kesehatan)Penyandang disabilitasLansiaBantuan panganPanti Anak, Lansia, disabilitas telantarBantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga (termasuk ABH)Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karyaBantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEPBantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunaiBantuan penghidupan berkelanjutanSimplify tabel 202524Potensi Penataan PMKS (1)1. Penduduk TelantarBalita telantarAnak telantar (usia 6-17 tahun)Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap)2. Penduduk Penyandang Disabilitas4. Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap (Homeless) 4. Anak dengan disabilitas5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas6. Fakir miskin7. Perempuan rawan sosial ekonomi8. Gelandangan9. Pengemis 10. Anak jalanan11. PemulungPermensos 8 tahun 2012Saran Setelah Penataan26Potensi Penataan PMKS (2)5. Masyarakat adat12. Komunitas adat terpencil 6. Korban bencana13. Korban bencana alam14. Korban bencana sosial7. Korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia15. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan16. Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun ke atas)17. Wanita tuna susila18. Korban trafficking19. Pekerja migran bermasalah8. Penduduk termarjinalkan20. Anak berhadapan dengan hukum21. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya22. ODHA23. Kelompok minoritas24. BWBLP25. Keluarga bermasalah sosial psikologis26. Korban Napza Permensos 8 tahun 2012Saran Setelah Penataan

PENATAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL27KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU28

Program Kesejahteraan Sosial yang terfragmentasi diarahkan untuk lebih terpadu.SISTEM RUJUKAN TERPADU dibangun di setiap daerah untuk meningkatkan integrasi program, dengan fungsi: Pemutakhiran basis data terpaduPenanganan pengaduan dan pelayanan kesejahteraan sosialSistem ini menjadi media penghubung dan koordinasi pelaksanaan untuk K/L terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan perusahaan (CSR).Pengembangan sistem dilakukan pada tingkat daerah (kota/kabupaten, di kecamatan untuk daerah yang padat atau dengan geografis yang sulit) Sistem Rujukan melibatkan pekerj...

Recommended

View more >