PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA

Yogyakarta, 28 November 2012

PURWANTO A. NUGROHOSEKRETARIAT TNP2K

2

OUTLINE

• Kondisi Kemiskinan di Indonesia

• Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia

• Tantangan yang dihadapi

• Isu Kebijakan Lainnya

3

OUTLINE





4

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Maret)

25

30

35

40

45

50

55

10

12

14

16

18

20

22

24

26

34.01 49.5 47.97 38.7 37.9 38.4 37.3 36.1 35.1 39.3 37.17 34.96 32.5331.02

30.0229.13

17.47

24.23

23.43

19.14

18.41 18.2

17.4216.66

15.97

17.75

16.58

15.42

14.15

13.3312.49

11.96

Jumlah Persentase

Jum

lah

Pers

enta

se

Tingkat kemiskinan (konsumsi) di Indonesia terus menurun

5

Namun kerentanan masih tinggi

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 20

00

4000

60

00

8000

10

000

1200

0

Pengeluaran per kapita per bulan (Rp 000)

Ribu orang

Profil Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2012

▪ Garis Kemiskinan (GK) - 11,96 % di bawah GK

▪ 1.2 X GK - 22,79 % di bawah 1,2x GK

▪ 1.5 X GK - 38,49 % di bawah 1,5x GK

6

OUTLINE





7

Order Baru:• Hampir semua

upaya tidak diarahkan kepada masyarakat miskin

Setelah Krisis:• Pengurangan subsidi dan

peluncuran BLT, ekspansi program bersasaran saat krisis, program pemberdayaan masyarakat dan peluncuran program bantuan tunai bersyarat

Krisis Keuangan Asia:• Dampak sosioekonomi dari

krisis parah.• Pemerintah mencanangkan

program jaring pengaman sosial (JPS) di bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja

Evolusi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

8

Sangat Miskin

Miskin

Hampir Miskin

Klaster 1 (Berbasis RT)

- RASKIN- JAMKESMAS- RASKIN- BLT- PKH- Lainnya

(JLSU, JSPACA, PKSA)

Klaster 2 (Berbasis

Masyarakat)

- PNPM

Klaster 3 (Berbasis

Usaha Mikro dan Kecil)

- KUR

Klaster 4(Program Pro-

rakyat lainnya)

- Rumah murah- Listrik murah- Pamsimas- Peningkatan

kehidupan nelayan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Untuk melindungi masyarakat

miskin, meningkatkan

taraf hidup dan memperluas

penciptaan kerja

Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

9

Pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun …

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

1

2

3

4

5

Nominal expenditure (LHS)

Share of total expen-diture (RHS)

Share of GDP (RHS)

…akan tetapi tetap rendah dibandingkan dengan negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sama

Sumber: Bank Dunia, mimeo 2011 Sumber: Bank Dunia, mimeo, 2011

Milyar Rp %

Pengeluaran nominal

% dari total pengeluaran

% dari PDB

Indonesia

Rata-ra

ta EA

P (N=9

)

Filipina

Vietnam

Meksik

oBras

il

Argentina

Rata-ra

ta SA

(N-5)

India

Rata-ra

ta neg

ara berk

emban

g

Rata-ra

ta neg

ara O

ECD (N

=23)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

% d

ari P

DB

Proporsi Pengeluaran Pemerintah untuk Program Perlindungan Sosial masih Rendah

10

Program Kelompok Sasaran Cakupan Manfaat yang

diberikan K/L Pelaksana

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Miskin & hampir miskin

18.7 juta RT Rp. 100,000/bulan Kemensos

Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)


17.5 juta RT 15 kg beras/bulan • Tim Kor Raskin• Bulog

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)


76.4 juta orang Tidak terbatas Kemenkes

Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Siswa miskin 8 juta siswa

Rp 360,000-1.2 juta per tahun (berdasarkan tingkat pendidikan)

• Kemendikbud• Kemenag

Gambaran Program Bantuan Sosial (Klaster 1) di Indonesia (1/2)

11

Program Kelompok Sasaran Cakupan Manfaat yang

diberikan K/L Pelaksana

Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat miskin 1.5 juta RT Rp 1.3 juta/tahun Kemensos

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Anak-anak rentan 4,187 anak Rp 1.8 juta/tahun Kemensos

Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPACA)

Penyandang cacat berat 17,000 orang Rp 3.6 juta/tahun Kemensos

Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Lanjut usia yang rentan

10,000 orang Rp 3.6 juta/tahun Kemensos

Gambaran Program Bantuan Sosial (Klaster 1) di Indonesia (2/2)

12

• Demand-side Program yang memberikan dana tunai kepada RT miskin, berdasarkan syarat tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan

• Dana tunai hanya sebagai “insentif” untuk mengakses layanan publik (supply-side)

• Dimulai sebagai program pilot di 2007

• Menjadi program nasional dengan penerima manfaat 1,5 juta RT di 33 propinsi (2012) and 3 juta RT (2014)

Conditionalitas

RT Sangat Miskin

Memenuhi Menerima

Transfer Dana

Pendidikan

Kesehatan

Uang

Gambaran PKH

13

Jangka Pendek: Membantu RT miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (terutama di masa krisis)

Jangka panjang: Memutus rantai kemiskinan dengan melakukan investasi modal manusia si anak untuk menjadi warga yang berpendidikan, sehat dan produktif

Tujuan PKH

14

• Peningkatan dalam jumlah kunjungan ibu dan balita ke fasilitas kesehatan

• Peningkatan pastisipasi kehadiran anak di kelas

• Dana digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan

• Dalam kasus tertentu, dana digunakan untuk perbaikan aset, misal perbaikan rumah, perbaikan warung, pembayaran hutang and menabung

• Perempuan dalam RT memegang keputusan atas pemanfaatan dana yang diterima

Evaluasi PKH

15

MASYARAKAT MANDIRI,

MAJU, DAN SEJAHTERA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

• Proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin / marjinal

• Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal

• Sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan/audit oleh masyarakat

MODAL SOSIAL(kohesi, trust , gotong royong,)

KELOMPOK SOSIAL(UPK, BKM, BumDes)

AKSES(Layanan dasar, informasi,

keuangan)

PNPM merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

16

Evaluasi PNPM Mandiri

• Dampak positif dalam meningkatkan konsumsi, akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.

• Meningkatnya infrastruktur dasar dengan kualitas baik, bernilai ekonomi tingga, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pembangunan melalui kontrak pemerintah.

• Dana bergulir telah menggantikan sumber kredit informal, namun sumber pendanaan masih berasal dari block grants.

• Partisipasi masyarakat meningkatkan kapasitas komunitas

17

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Program Kredit Mikro dengan skema Jaminan Pemerintah

• Masyarakat mengajukan permohonon kredit melalui bank pelaksana KUR (33 bank)

• KUR sampai dengan Rp 20 juta diberikan tanpa agunan

• Realisasi KUR Tahun 2010 : Rp 17,23 triliun, tahun 2011 : Rp 29 triliun

• Target KUR tahun 2012: Rp 30 triliun (per September 2012 : Rp 21,6 triliun)

• Penyaluran KUR didominasi oleh (kumulatif per September 2012;

• Sektor Perdagangan Rp 50,7 triliun dengan 4,8 juta debitur

• Sektor Pertanian 13,8 triliun dengan 980.016 debitur

• Penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (Jawa Tengah dan jawa Timur)

18

OUTLINE





19

Kinerja Penetapan Sasaran beberapa Program Utama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BLT Raskin Cakupan Jamkesmas Pemanfaatan Jamkesmas

Desil Konsumsi

Non-targetTarget

Sumber: Susenas 2009 dan perhitungan oleh staf Bank Dunia

20

• 240 juta penduduk

• 18,000 pulau

• 500 kabupaten/kota

• Kemiskinan yg dinamis

• Migrasi tinggi

• Keterbatasan kapasitas pemerintah

Penetapan Sasaran di Indonesia adalah hal yang sangat kompleks dan menantang

21

Sistem Penetapan Sasaran Nasional menggunakan Basis Data Terpadu

Beneficiary List of Social Protection Program

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Kriteria Kepesertaan Program



Daftar Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial

• Basis Data Terpadu di TNP2K berisikan informasi sosio ekonomi 40% penduduk termiskin (sekitar 24 juta RT) di Indonesia

• Berdasarkan metodologi survei dan analisa penentuan status kesejahteraan yang lebih akurat

• Data tersedia untuk beragam pengguna: pelaksana program sosial, pengambil kebijakan, peneliti dan masyarakat umum untuk beragam kebutuhan.

22

Inisiatif yang sedang Dilaksanakan

RASKIN

PKH

BSM

• Uji coba penggunaan kartu Raskin• Pengiriman Poster Daftar Penerima Manfaat

• Implementasi sebagai program nasional• Uji coba kondisionalitas baru• Resertifikasi peserta PKH

• Penggunaan kartu BSM• Pengiriman kartu BSM langsung ke RT

JAMKESMAS• Jamkesmas sebagai asuransi sosial dengan penghitungan

aktuaria yang tepat• Integrasi Jamkesda ke dalam Jamkesmas

PNPM • Peta jalan pemberdayaan masyarakat• Penggunaan Basis Data Terpadu

23

Tantangan lainnya

• Meningkatkan pendanaan dan cakupan program perlindungan sosial

• Meningkatkan pengetahuan akan program melalui kegiatan sosialisasi yang lebih baik

• Meningkatkan governance dengan melibatkan masyarakat

• Memastikan desentralisasi dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin

24

OUTLINE





25

Program padat karya permanen dengan minimum jam kerja tertentu (misal melalui PNPM)

Ekspansi program pengembangan anak usia dini

Strategi khusus untuk menjangkau kelompok tertentu, anak terlantar, gelandangan, dan lainnya

Sistem respon darurat untuk melindungi RT

Sistem pensiun untuk lanjut usia dan difabel dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan

Bantuan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru

Masih diperlukan…

26

Pertanyaan Kebijakan yang masih ada

• Bagaimana meningkatkan efektifitas program in-kind dalam jangka pendek menyiapkan perpindahan dari program berbasis in-kind menjadi program berbasis cash dalam jangka panjang?

• Bagaimana mencapai kombinasi optimal antara kondisionalitas dan dana tunai?

• Bagaimana mengalokasikan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektifitas program dan dukungan politik?

• Bagaimana pemerintah dapat secara efektif mengatasi isu ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan?

• Bagaimana memotivasi penyedia jasa layanan untuk memperkuat peran dan kualitas mereka?

KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Terima Kasih

Documents

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA