Click here to load reader

Profil Tata Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia Koridor III, khususnya dalam mengembangkan kegiatan hilirisasi produk CPO dan Bauksit

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Profil Tata Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia...

ProfilTataRuang

ProvinsiKalimantanBarat

Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Tata RuangProvinsi Kalimantan Barat

Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KataPengantar

enataan ruang telah menjadi salah satu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undang-Pundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah

menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani.

Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang.

Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Jakarta, Agustus 2015Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Penataan Ruang

Daftar IsiKata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar

Profil Penataan Ruang Provinsi KalimantanBaratI Kondisi EksistingII Lingkungan StrategisIII Pelaksanaan Penataan Ruang

- Penetapan Perda RTRW- Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang- Konflik Penataan Ruang- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan

IV Pembinaan Penataan Ruang- Kelembagaan Penataan Ruang- Jumlah PPNS- Jumlah SDM- Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha- Sistem Informasi Penataan Ruang

iiiiiviv

2799101111

111113131414

Daftar Isiiv

DaftarTabelTabel 1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi

Kalimantan BaratTabel II Status Penetapan RTRW Provinsi Kalimantan

BaratTabel III Status Penetapan BKPRD Provinsi Kalimantan

Barat

7

10

12

DaftarGambarGambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi

Kalimantan BaratGambar 2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan

BaratGambar 3 Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi

Kalimantan BaratGambar 4 Status Penetapan BKPRD di Provinsi

Kalimantan BaratGambar 5 Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan BaratGambar 6 Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan

Ruang di Provinsi Kalimantan Barat

3

5

9

11

13

13

Profil Penataan Ruang

Profil Tata RuangProvinsi

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat2

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan dan tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di Kota Pontianak. Karena pengaruh letak geografis ini,Provinsi Kalimantan Baratmemiliki iklim tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.Kalimantan Barat yang memiliki wilayah seluas 146.807 km2merupakan Provinsi terluas ke-empat di Indonesia dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata Bagian utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah danK alimantan

Timur.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari empat belas kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 89 Kelurahan dan 1.897 desa. Provinsi Kalimantan sebagian besar berada pada Dataran Rendah dan Rawa-Rawa serta diapit dua pegunungan di Utara dan Selatannya.Provinsi ini juga memiliki cukup banyak pulau meskipun hanya memiliki sedikit wilayah perairan pada Selat Karimata dan Laut Natuna.

Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara asing, yakni melalui jalur terbuka jalan darat Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 kilometer dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, memacu pertumbuhan, mewujudkan pemerataan, dan meningkatkan stabilitas dalam kondisi alam yang lestari. Namun tujuan ini belum dapat terpenuhi dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan penataan ruang.

Kondisi EksistingI

Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan BaratSumber: Sumber: Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Profil Penataan Ruang

Provinsi Jawa Timur18 Kalimantan Barat4

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: LSumber: Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Profil Penataan Ruang

Kalimantan Barat6

Profil Penataan Ruang

Provinsi Kalimantan Barat yang berperan sebagai pintu perbatasan Indonesia memiliki Isu Strategis yaitu :

Minimnya sarana prasarana Pos Lintas Batas (PLB) baik bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia. Hal ini menimbulkan maraknya perdagangan illegal yang sangat merugikan negara. Kerugian tersebut antara lain dari pemasukan retribusi jasa dan cukai barang masuk. Perdagangan illegal ini juga memicu penebangan liar di Kalimantan Barat dan eksploitasi sumber daya lainnya. Selain itu, minimnya sarana prasarana PLB juga mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi tertinggal baik pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan serta menimbulkan ketidakjelasan koordinat lokasi tapal batas darat. Ketidakjelasan koordinat lokasi tapal ini terutama terjadi di Paloh-Sajingan Kabupaten Sambas, Jagolbabang Kabupaten Bengkayang, Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

No Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Presentase

A KAWASAN LINDUNG

1

2

B

1

Hutan Lindung

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

1) Suaka Alam Laut

2) Cagar Alam

3) Taman Nasional

4) Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Hutan Produksi

2.380.790

160.787

1.206.176

23.818

4.619.089

14.680.700

16,22

1,10

8,22

0,16

31,46

100,00

Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Kawasan Non-Hutan2 6.097.913 41,54

TOTAL

192.127 1,31

Lingkungan StrategisII

Kalimantan Barat8

Kalimantan Barat masuk dalam Masterplan Program Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia Koridor III, khususnya dalam mengembangkan kegiatan hilirisasi produk CPO dan Bauksit. Selain itu, Posisi geografis Kalimantan Barat pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan berpeluang untuk pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata. Seperti kerjasama IndonesiaMalaysiaSingapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) yang akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kalimantan Barat. Namun demikian, Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) yang akan meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional dapat pula berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah Kalimantan Barat) dan pasar dalam negeri.

Pelaksanaan Penataan Ruang

Sudah ditetapkan

Belum ditetapkan

Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015

4

III

Gambar 3.3. Status Penetapan RTRW di Provinsi Kalimantan Timur

Profil Penataan Ruang

Provinsi Kalimantan Baratbelum menetapkan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi. Penetapan RTRW akan dilakukan setelah proses evaluasi Raperda RTRW Kalimantan Barat pada saat ini ke Menteri Dalam Negeri selesai. Naskah sementara RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), namun belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Naskah Sementara RTRW Kalimantan Barat, antara lain:

A. Penetapan Perda RTRW

Kalimantan Barat10

Kebutuhan akan SDM bidang penataan ruang yang kompeten dan handal Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan, Penetapan kawasan budidaya yang didorong perkembangannya Pengembangan kawasan secara terpadu Penetapan peraturan zonasi Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barathanya 4 kabupaten/kota yang sudah menetapkan RTRW yakni Kabupaten Me

Search related