PROFIL KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Kecuk Suhariyanto Kepala BPS

Disampaikan pada Diskusi Media FMB9

Senin, 30 Juli 2018

KERANGKA PAPARAN

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA 1

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA 2

Metodologi Kemiskinan

3

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs

approach) Handbook on Poverty and Inequality: The World Bank, 2009.

Metode ini dipakai BPS sejak TAHUN 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan

terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per

bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur

menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Sumber Data : Susenas. Mulai tahun 2011, survei dilaksanakan setiap bulan Maret dan

September

Komponen Garis Kemiskinan

4

Rp354,898

Rp593,108

Rp401,220

NTT

DKI Jakarta

Nasional

1. GK Makanan => setara dengan pemenuhan kebutuhan

kalori 2100 kkal per kapita perhari. Paket komoditi

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi

2. GK Non Makanan => kebutuhan minimum untuk

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan

(51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di

perdesaan)

Garis Kemiskinan berbeda untuk setiap

provinsi, pada Maret 2018:

●

Tidak Miskin

Miskin

Sangat Miskin (kronis)

●

●

●

● ●

● ●

● ●

●

Hampir Miskin

● ●

● ● A ●

B

●

●

Komponen Garis Kemiskinan (GK):

Note: Metode yang sama digunakan BPS sejak tahun 1998

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, Tahun 1999– 2018

5

Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen,

menurun 0,30 persen poin dibanding September 2017 yang sebesar 10,12 persen.

Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang,

menurun 0,63 juta orang dibanding September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

47.97

38.74 37.87 38.39 37.34

36.15 36.80

39.30 37.17

34.96

32.53 31.02

30.12 30.01 29.25 28.71 28.17 28.61 28.28 27.73 28.59 28.51 28.01 27.76 27.77 26.58 25.95

23.43

19.14 18.41 18.20

17.42 16.66 16.69

17.75

16.58

15.42

14.15 13.33

12.49 12.36 11.96 11.66 11.36 11.46 11.25 10.96 11.22 11.13 10.86 10.70 10.64

10.12 9.82

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mar-11 Sept-11 Mar-12 Sept-12 Mar-13 Sept-13 Mar-14 Sept-14 Mar-15 Sept-15 Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18

Penduduk Miskin (Juta) Persentase (P0)

6

10,70% 10,64%

10,12% 9,82%

Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan, September 2016 – Maret 2018

7.73% 7.72% 7.26% 7.02%

13.96% 13.93% 13.47% 13.20%

September 2016 Maret 2017 September 2017 Maret 2018

Kota Desa

DISPARITAS KEMISKINAN

PERKOTAAN DAN PERDESAAN TINGGI

3.57 4.01 4.54

5.17 5.24 5.25

6.03 6.20 6.64 6.65 7.09 7.39 7.45 7.77 7.80 7.92

9.06 9.22

10.98 11.25 11.32 11.63 12.13

12.80 13.14

14.01 14.75

15.43 15.97

16.81 18.12

21.35 23.01

27.74

DKI Jakarta

Bali

Kalsel

Kalteng

Banten

Babel

Kaltim

Kepri

Malut

Sumbar

Kaltara

Riau

Jabar

Kalbar

Sulut

Jambi

Sulsel

Sumut

Jatim

Sulbar

Jateng

Sultra

DI Yogyakarta

Sumsel

Lampung

Sulteng

NTB

Bengkulu

Aceh

Gorontalo

Maluku

NTT

Papbar

Papua

7

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI,

MARET 2018

27 provinsi mengalami penurunan persentase penduduk miskin. 5 provinsi dengan penurunan

persentase penduduk miskin tertinggi: Jawa Tengah (0,91 persen poin) Sulawesi Selatan (0,43 persen

poin) Jawa Barat (0,38 persen poin) Banten (0,36 persen poin) Sulawesi Tenggara (0,35 persen

poin)

7 provinsi mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, diantaranya : Jambi (0,03 persen poin) Aceh (0,05 persen poin) Sulbar (0,07 persen poin) Kepri (0,08 persen poin) Lampung (0,10 persen poin) Kalimantan Utara (0,13 persen poin) Maluku Utara (0,20 persen poin)

Indonesia

9,82%

8

Faktor-faktor yang Terkait dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Periode September 2017 - Maret 2018(1)

Inflasi umum pada periode September 2017-Maret 2018: 1,92 persen

Rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen

lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 tumbuh 3,06 persen.

Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan 1 2018, lebih tinggi

dibanding Triwulan 1 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I

telah tersalurkan sesuai jadwal:

99.65% 99.66% 99.62%

0

50

100

Januari 2018 Februari 2018 Maret 2018

Realisasi Distribusi Rastra Januari-Maret, 2018

Sumber : Bulog

9

Faktor-faktor yang Terkait dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Periode September 2017 - Maret 2018(2)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, yaitu 101,94.

Kenaikan harga beras yang cukup tinggi yaitu mencapai 8,57 persen pada periode

September 2017-Maret 2018 disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak

secepat periode Maret 2017-September 2017. Pada periode Maret 2017-September 2017

harga beras relatif tidak berubah.

8,57%

Beras

2,81%

Telur Ayam Ras

4,87%

Daging Ayam Ras

49,91%

Cabai Rawit

53,87%

Cabai Merah

-4,19%

Gula Pasir

-0,60%

Minyak Goreng

-0,37%

Daging Sapi

Persentase Kenaikan/Penurunan Harga Beberapa Komoditas, September 2017- Maret 2018

Komposisi Garis Kemiskinan, Maret 2018

10

73,48%

GK Makanan

26,52% GK Bukan Makanan

Selama September 2017 – Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,63 persen, yaitu dari Rp 387,160,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401,220,- per kapita per bulan pada Maret 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2018, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,48 persen pada garis kemiskinan.

Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Sumbangan Garis Kemiskinan (%)

Makanan Bukan

Makanan Total Makanan

Bukan Makanan

Total

Maret 2017 274 544 99 933 374 478 73,31 26,69 100,00

September 2017 283 964 103 196 387 160 73,35 26,65 100,00

Maret 2018 294 806 106 414 401 220 73,48 26,52 100,00

Perubahan Mar’17 – Mar’18 (%) 7,38 6,48 7,14 - - -

Perubahan Sep’17 – Mar’18 (%) 3,82 3,12 3,63 - - -

Catatan : Inflasi umum pada periode September 2017 – Maret 2018 sebesar 1,92%

Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap Garis Kemiskinan September 2017 – Maret 2018 (Persen)

11

Jenis Komoditi September 2017 Maret 2018

Perkotaan (%) Perdesaan (%) Perkotaan (%) Perdesaan (%)

KOMODITI MAKANAN

Beras 18,80 24,52 20,95 26,79

Rokok kretek filter 9,98 10,70 11,07 10,21

Telur ayam ras 3,63 3,18 4,09 3,28

Daging ayam ras 3,36 2,22 3,55 2,08

Mie instan 2,24 2,11 2,43 2,21

Gula pasir 2,17 2,95 2,24 3,07

Kopi bubuk & kopi instan (sachet) 1,72 1,70 1,88 1,93

Kue basah 1,58 1,74 1,78 1,77

Tempe 1,50 1,45 1,74 1,63

Tahu 1,45 1,37 1,70 1,54

KOMODITI BUKAN MAKANAN

Perumahan 8,79 7,36 8,30 6,91

Bensin 4,24 3,18 4,36 3,69

Listrik 3,85 2,04 3,89 2,01

Pendidikan 2,14 1,24 1,99 1,23

Perlengkapan mandi 1,30 1,11 1,30 1,11

Garis Kemiskinan Maret 2018 Terlalu Rendah? (1)

12

GK Nasional: Rp 401 220/kapita

= Pada Maret 2018, secara rata-rata

1 rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,59 anggota

rumah tangga

GK Nasional: Rp 1 842 086/RuTa Miskin

per Kapita per Ruta Miskin

Rp 401 220

Rp 1 842 086

GK Nasional

per Kapita per Ruta Miskin

Rp 593 108

Rp 3 081 772

GK DKI JAKARTA

Keterangan: GK per RuTa miskin merupakan hasil perkalian GK per Kapita dengan rata-rata jumlah ART rumah tangga miskin masing-masing provinsi

GK per Rumah Tangga Miskin

per Kapita per Ruta Miskin

Rp 354 898

Rp 2 121 634

GK NUSA TENGGARA TIMUR

Kemiskinan Ukuran Bank Dunia (US$ PPP)

13

Untuk membandingkan kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dollar Amerika dengan menggunakan paritas (kesetaraan) daya beli (purchasing power parity, PPP) per hari, bukan dengan nilai tukar US$ resmi.

Angka konversi PPP: banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1 di Amerika Serikat.

Batasan kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia (baseline 2011): 1,9 US$ PPP sebagai batas extreme poverty

Perkiraan konversi 1 US $ PPP dengan baseline 2011: Tahun 2016: 1 US $ PPP = Rp 4 985,7 Data terakhir, sumber: World Bank (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx)

Posisi Garis Kemiskinan Nasional (GKN) terhadap US $ PPP: Tahun 2016: GKN Rp 364 527,-/kapita/bulan setara 2,44 $ PPP/hari Tahun 2018: GKN Rp 401 220,-/kapita/bulan setara 2,50 $ PPP/hari*)

Garis Kemiskinan Maret 2018 Terlalu Rendah? (2)

*) Estimasi berdasarkan konversi USD PPP Tahun 2016 yang digerakkan dengan perubahan IHK (Inflasi) periode Maret 2016-Maret 2018

14

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia, Tahun 2016 - 2018

1.94 1.74 1.83 1.79 1.71

1.19 1.21 1.24 1.24 1.17

2.74

2.32 2.49 2.43 2.37

Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18

P1 Perkotaan + Perdesaan P1 Perkotaan P1 Perdesaan

15

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia, Tahun 2016 - 2018

0.52

0.44 0.48 0.46 0.44

0.27 0.29 0.31 0.30 0.29

0.79

0.59

0.67 0.65 0.63

Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18

P2 Perkotaan + Perdesaan P2 Perkotaan P2 Perdesaan

16

Tren Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan, Perkotaan, dan Perdesaan

Tahun 2011 – 2018

Keterangan: Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan

0.422

0.396

0.425 0.425 0.431 0.424 0.428 0.433

0.428

0.419 0.410 0.409 0.407 0.404 0.401

0.340

0.329 0.330 0.327 0.320

0.324 0.319

0.336 0.334 0.329 0.327

0.316 0.320 0.320

0.324

0.410

0.388

0.410 0.413 0.413 0.406 0.406

0.414 0.408

0.402 0.397 0.394 0.393 0.391 0.389

Maret2011

Sept2011

Maret2012

Sept2012

Maret2013

Sept2013

Maret2014

Sept2014

Maret2015

Sept2015

Maret2016

Sept2016

Maret2017

Sept2017

Maret2018

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

17

Terdapat 8 provinsi dengan Gini Ratio di atas Gini Ratio Indonesia

Gini Ratio tertinggi

tercatat di Provinsi

DI Yogyakarta

sebesar 0,441

Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi

Bangka Belitung

sebesar 0,281

Gini Ratio Menurut Provinsi,

Maret 2018

0.281 0.303

0.318 0.321 0.325 0.327 0.328 0.330 0.334 0.339 0.342 0.342 0.343 0.344 0.346 0.346 0.351

0.358 0.362

0.370 0.372 0.377 0.378 0.379 0.384 0.385

0.394 0.394 0.394 0.397 0.403 0.407 0.409

0.441

Babel

Kaltara

Sumut

Sumbar

Aceh

Riau

Malut

Kepri

Jambi

Kalbar

Kalteng

Kaltim

Maluku

Kalsel

Lampung

Sulteng

NTT

Sumsel

Bengkulu

Sulbar

NTB

Bali

Jateng

Jatim

Papua

Banten

DKI Jakarta

Sulut

Papbar

Sulsel

Gorontalo

Jabar

Sultra

DI Yogyakarta

Indonesia

0,389

18

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Indonesia, September 2017 – Maret 2018

Secara Nasional Kenaikan Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bawah Lebih

Cepat Dibanding Kelompok Menengah &

Atas

Di Daerah Perkotaan Kenaikan Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bawah Lebih Cepat

Dibanding Kelompok Menengah & Kelompok

Atas

Di Daerah Perdesaan Kenaikan Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bawah Lebih Cepat

Dibanding Kelompok Menengah, namun lebih

Lambat dibanding Kelompok Atas

3.06% 2.49%

2.93% 2.54%

2.17% 2.35% 2.59%

0.94%

4.95%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Nasional Perkotaan Perdesaan

40 persen terbawah 40 persen menengah 20 persen teratas

Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita September 2017 – Maret 2018

Menurut Wilayah dan Kelompok Penduduk

19

KESIMPULAN

Penurunan kemiskinan turun ke satu digit, tetapi jumlah penduduk miskin

masih tetap tinggi. Masih banyak PR yang perlu dikerjakan :

1. Disparitas tinggi antarprovinsi, DKI (3,57%) vs Papua (27,74%).

2. Disparitas tinggi antara kota dan desa, Kota (7,02%) vs Desa (13,20%).

3. 60,91% penduduk miskin berada di perdesaan.

4. Mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (49,90%).

5. Perlu penajaman rumah tangga sasaran dan meningkatkan efektivitas

dana desa lebih inklusif ke kegiatan produktif.

Upaya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur

2. Social inclusion – equal access (KIP, KIS, sanitasi, air bersih, listrik, dll)

3. Jaring pengaman sosial (Rastra, PKH, dll)

www.bps.go.id

Terima Kasih

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

(021) 3841195, 3842508, 3810291 Badan Pusat Statistik (Page)

@bps_statistics

bpshq@bps.go.id

(021) 3857046