Profil Anak 2011

PROFIL ANAK 2011

ISSN : 2089-3523

Ukuran Buku : 17x24 cm

Naskah : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dterbitkan oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA)

Dicetak oleh : CV. Miftahur Rizky

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

iii

Profil Anak Indonesia 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

Anak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Perhatian pemerintah terhadap anak telah ditunjukkan dengan ditetapkannya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait anak, antara lain ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebijakan Kota Layak Anak dan ditetapkannya Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Meskipun demikian, sampai saat ini data yang menggambarkan tentang posisi dan kondisi anak Indonesia masih sangat terbatas. Padahal untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak, sangat dibutuhkan ketersediaan data tentang posisi dan kondisi anak di berbagai bidang.

Publikasi ini menyajikan data anak di berbagai bidang untuk dapat menggambar-kan pemenuhan kebutuhan dan hak sipil anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, pendidikan dan kesehatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Data yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang ramah anak. Melalui publikasi ini diharapkan juga akan meningkatkan pemahaman tentang permasalahan dan kebutuhan anak, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganannya.


iv

Publikasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajarannya, atas kerjasamanya, sehingga terwujudnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam upaya peningkatan ketersediaan data anak.

Jakarta, Oktober 2011Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Linda Amalia Sari Gumelar

v


KATA PENGANTAR

Anak merupakan aset penting bagi sebuah keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas yaitu bangsa, anak diharapkan mempunyai andil besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa yang akan datang. Untuk itu baik keluarga maupun negara diharapkan menjadi pendukung utama bagi terwujudnya anak Indonesia yang sehat dan berkualitas agar kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa mendatang dapat tercapai.

Sensus Penduduk 2010 mencatat, jumlah anak berumur 0-17 tahun di Indonesia adalah sekitar 81 juta atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk Indonesia. Ini merupakan suatu pekerjaan besar bagi pemerintah dan bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang sejahtera, maju dan dapat bersaing secara global.

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi anak Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Jakarta, November 2011Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan


vi

ORGANISASI PENYUSUN BUKU

Penanggung Jawab : Dr. Wendy Hartanto S. Happy Hardjo, M.Ec Ir. Lies Rosdianty, M.Si

Editor : Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si, M.Si Gantjang Amanullah, MA Krismawati, MA Ir. Meity Trisnowati Teguh Pramono, MA Ir. FB. Didiek Santoso

Penulis : Al Huda Yusuf, M.Si Budi Santoso, M.Si Eva Yugiana, S.ST Ir. Hilmiah Mariet Tetty Nuryetty, MA Nenny Rianarizkiwati, SH, LL.M Poetrijanti, S.Si Rida Agustina, S.ST Theresia Parwati, S.ST Tono Iriantono Wirananggapattie, S.Si

Pengolah Data : Al Huda Yusuf, M.Si Eva Yugiana, S.ST Fera Hermawati, S.ST Ferandya Yoedhiandito, SE Rida Agustina, S.ST Sapta Hastho Ponco, S.ST

Setting : Al Huda Yusuf, M.Si

Kulit Muka : Al Huda Yusuf, M.Si Fera Hermawati, S. ST

vii


AKRONIM

ABH Angka Buta HurufAKA Angka Kematian AnakAKABA Angka Kematian BalitaAKB Angka Kematian BayiAPK Angka Partisipasi KasarAPM Angka Partisipasi MurniAPS Angka Partisipasi SekolahASEAN Association of South East Asian NationsASI Air Susu IbuBA Bustanul AthfalBappenas Badan Perencana Pembangunan NasionalBBLR Berat Badan Lahir RendahBCG Basillus Calmatto GueninBKB Bina Keluarga BalitaBKG Balita Kurang GiziBPS Badan Pusat StatistikDI Daerah IstimewaDikdas Pendidikan DasarDKI Daerah Khusus IbukotaDPT Difteri Pertusis TetanusEFA Education for AllGNPPBA Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Buta AksaraHAM Hak Asasi ManusiaHDI Human Development IndexInpres Instruksi PresidenIUGR Intra Uterine Growth RetardationKB Kelompok BermainKF Keaksaraan FungsionalKLA Kota Layak AnakKemendiknas Kementerian Pendidikan NasionalKemendagri Kementerian Dalam NegeriKemenkeu Kementerian KeuanganKemenag Kementerian AgamaKPP dan PA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


viii

MDGs Millenium Development GoalsMI Madrasah IbtidaiyahMTs Madrasah TsanawiyahMA Madrasah AliyahMenkokesra Menteri Koordinasi Kesejahteraan RakyatNTB Nusa Tenggara BaratPAUD Pendidikan Anak Usia DiniPUS Pendidikan Untuk SemuaPMS Penyakit Menular SeksualPNBAI Program Nasional Bagi Anak IndonesiaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPPI Program Pengembangan ImunisasiPT Perguruan TinggiPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatPustu Puskesmas PembantuRA Raudatul AthfalRiskesdas Riset Kesehatan DasarRPJM Rencana Pembangunan Jangka MenengahSakernas Survei Angkatan Kerja NasionalSD Sekolah DasarSDKI Survei Demogra i dan Kesehatan IndonesiaSDLB Sekolah Dasar Luar BiasaSDM Sumber Daya ManusiaSMP Sekolah Menengah PertamaSMPLB Sekolah Menengah Pertama Luar BiasaSMA Sekolah Menengah AtasSMK Sekolah Menengah KejuruanSisdiknas Sistem Pendidikan NasionalSusenas Survei Sosial Ekonomi NasionalSukma Surat Keterangan Buta AksaraTBM Taman Bacaan MasyarakatTK Taman Kanak-kanakTPA Taman Penitipan AnakUU Undang UndangUUD Undang Undang DasarWajar Wajib BelajarWHO World Health Organization

ix


DAFTAR ISI

HalamanSAMBUTAN iiiKATA PENGANTAR vORGANISASI PENYUSUN BUKU viAKRONIM viiDAFTAR ISI ixDAFTAR TABEL xiiDAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.2 Tujuan 31.3 Sumber Data 31.4 Sistematika Penyajian 4

BAB II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 7

2.1 Jumlah dan Komposisi Anak 102.2 Tren Penduduk 0-17 Tahun 122.3 Rasio Jenis Kelamin (RJK) 142.4 Kepemilikan Akte Kelahiran 15

BAB III LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 19

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 193.2 Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama 23

3.2.1 Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja 233.2.2 Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja 253.2.3 Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung 263.2.4 Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain 28

3.3 Perkawinan Usia Dini 29 BAB IV KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 35

4.1 Pelayanan Antenatal 354.2 Penolong Persalinan 374.3 Angka Kematian Bayi 38


x

4.3.1 Angka Kematian Anak 394.3.2 Angka Kematian Balita 41

4.4 Status Gizi 434.4.1 Status Gizi Balita 434.4.2 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 444.4.3 Pemberian Vitamin A Pada Balita 44

4.5 ASI 454.6 Imunisasi 474.7 Keluhan Kesehatan 494.8 Akses ke Pelayanan Kesehatan 51

BAB V PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN

KEGIATAN SENI BUDAYA 555.1 Status Sekolah 565.2 APS, APM dan APK 59

5.2.1 Putus Sekolah 645.3 Alasan Tidak Sekolah 675.4 Angka Buta Huruf 695.5 Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 71

BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS 776.1 Perlindungan Anak 776.2 Anak Bermasalah Hukum 786.3 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja 84

6.3.1 Umur Anak yang Bekerja 856.3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi 866.3.3 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Pendidikan 896.3.4 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 906.3.5 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama 916.3.6 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama 926.3.7 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja di Kegiatan Informal 936.3.8 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jam Kerja pada Pekerjaan Utama 956.3.9 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Pendapatan/ Upah/Gaji 97

xi


6.4 Anak Cacat 996.4.1 Distribusi Anak Cacat 996.4.2 Jenis dan Penyebab Kecacatan 1006.4.3 Pendidikan Anak Cacat 1026.4.4 Interaksi Anak Cacat dalam Keluarga 103

LAMPIRAN 107


xii

DAFTAR TABEL

HalamanTabel 2.1 Jumlah Anak (000) menurut Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 11Tabel 2.2 Persentase Penduduk Berumur kurang dari 18 Tahun menurut

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2000 dan 2010 13Tabel 2.3 Rasio Jenis Kelamin menurut Umur Tunggal dan Tipe Daerah, 2000 dan 2010 14Tabel 2.4 Persentase Anak menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Akte Kelahiran, 2010 16Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2010 21Tabel 3.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah,

Jenis Kelamin dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2010 22Tabel 4.1 Persentase Balita menurut Kelompok Umur dan

Kategori Berat Badan Lahir, 2010 44Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan ke Fasilitas Kesehatan

menurut Tipe Daerah, 2010 51Tabel 5.1 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun ke Atas menurut Tipe

Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2010 58Tabel 5.2 Persentase Penduduk Berumur 5-17 Tahun

menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2010 59Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (tahun), 2010 60Tabel 5.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Tipe Daerah,

Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010 62Tabel 5.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010 63Tabel 5.6 Angka Putus Sekolah Usia 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2010 65Tabel 5.7 Angka Putus Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan

Kelompok Umur Sekolah, 2010 66Tabel 5.8 Angka Putus Sekolah Penduduk 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010 67

xiii


Tabel 5.9 Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 68

Tabel 5.10 Angka Buta Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2010 70Tabel 5.11 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kegiatan Sosial Budaya yaitu Membaca, Menonton TV, Mendengarkan Radio,

Menonton/Melakukan Kesenian, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2009 74Tabel 6.1 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana menurut Jenis Kelamin, 2007-2009 79Tabel 6.2 Jumlah Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah dan

Kelompok Umur, 2007-2009 80Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas

yang Dilakukan, 2010 82Tabel 6.4 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal menurut Jenis

Tindak Pidana/ Kriminalitas yang Dilakukan dan Umur Anak, 2010 83

Tabel 6.5 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2010 85

Tabel 6.6 Jumlah, Persentase, Rasio Jenis Kelamin dan Proporsi Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, 2010 88

Tabel 6.7 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, Status Pekerjaan Utama dan Sektor, 2010 92

Tabel 6.8 Rata-Rata Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu pada Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Umur dan

Jenis Kelamin, 2010 95Tabel 6.9 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jam

Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu dan Status Sekolah, 2010 96

Tabel 6.10 Rata-Rata Pendapatan/Upah/Gaji (000 rupiah) pada Pekerjaan Utama Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Umur dan

Jenis Kelamin, 2010 98Tabel 6.11 Persentase Anak 0-17 tahun menurut Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009 99


xiv

Tabel 6.12 Persentase Penduduk 0-17 Tahun Penyandang Cacat menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2009 100Tabel 6.13 Persentase Anak Cacat 0-17 tahun menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, 2009 100Tabel 6.14 Persentase Anak Cacat 0-17 tahun menurut Jenis Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009 101Tabel 6.15 Persentase Anak Cacat 0-17 tahun menurut Penyebab Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009 102Tabel 6.16 Persentase Anak (7-17 tahun) Cacat menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2009 102Tabel 6.17 Proporsi Penyandang Cacat 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah dan Aktivitas Bersama Orangtua/Wali, 2009 104

xv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010 22

Gambar 3.2 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009 24

Gambar 3.3 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja menurut Provinsi, 2009 24

Gambar 3.4 Persentase Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009 25Gambar 3.5 Persentase Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja menurut Provinsi, 2009 26Gambar 3.6 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung menurut Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2009 27Gambar 3.7 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung menurut Provinsi, 2009 27Gambar 3.8 Persentase Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain

menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009 28Gambar 3.9 Persentase Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain

menurut Provinsi, 2009 29Gambar 3.10 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Provinsi, 2010 30Gambar 3.11 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Status Perkawinan, 2010 31Gambar 3.12 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama, 2010 32Gambar 4.1 Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 menurut Tipe Daerah, 2010 36Gambar 4.2 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2010 37Gambar 4.3 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, 1997-2007 38Gambar 4.4 Angka Kematian Bayi menurut Provinsi, 2007 39Gambar 4.5 Angka Kematian Anak, 1997-2007 40Gambar 4.6 Angka Kematian Anak menurut Provinsi, 2007 40Gambar 4.7 Angka Kematian Balita, 1997-2007 41Gambar 4.8 Angka Kematian Balita menurut Provinsi, 2007 42Gambar 4.9 Persentase Balita menurut Status Gizi dan Jenis Kelamin, 2010 43


xvi

Gambar 4.10 Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A Selama Enam Bulan Terakhir menurut Kelompok Umur, 2010 45Gambar 4.11 Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010 46Gambar 4.12 Rata-rata Lama Pemberian ASI Bagi Balita menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 46Gambar 4.13 Rata-rata Lama Pemberian ASI tanpa Makanan Tambahan dan ASI dengan Makanan Tambahan Bagi Balita menurut Tipe Daerah, 2010 47Gambar 4.14 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010 48Gambar 4.15 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2010 49Gambar 4.16 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan

Terganggu Aktivitas Sehari-hari menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 49Gambar 4.17 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan

Mengobati Sendiri menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 50

Gambar 6.1 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Sekolah dan Jenis Kelamin, 2010 89

Gambar 6.2 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin, 2010 90

Gambar 6.3 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2010 90

Gambar 6.4 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2010 91

Gambar 6.5 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2010 94

Gambar 6.6 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu dan Jenis Kelamin, 2010 96

xvii


BAB 1PENDAHULUAN

1


1PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan dirati ikasi Indonesia pada tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan dari 237.641.326 orang di Indonesia, sekitar 34,26 persen adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga lebih penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil rati ikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,


2

sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS.

Salah satu aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah dari sisi pendidikan. Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa anak usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah sebesar 82,58 persen dan masih terdapat 8,12 persen yang tidak bersekolah lagi dan yang belum pernah sekolah sebesar 9,30 persen. Meskipun persentase anak usia sekolah yang masih bersekolah cukup tinggi, namun kualitas dari anak tersebut juga harus ditingkatkan demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara di masa depan. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi anak, terutama bagi anak keluarga miskin dan di masyarakat terpencil. Dampaknya dapat terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk traf icking) dan diskriminasi terhadap anak.

Dilihat dari sisi kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2007 (2004) sebesar 34 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh dari target MDGs (23 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup) yang ingin dicapai pada tahun 2015. Sementara pada tahun yang sama, Angka Kematian Balita adalah sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah 32 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Indikator lainnya adalah status gizi anak, dimana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, prevalensi Balita Kurang Gizi (BKG) pada tahun 2010 adalah sebesar 17,9 persen yang terdiri dari 4,9 persen gizi buruk dan 13 persen gizi kurang.

Secara sosial, masalah anak diantaranya adalah diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Hasil survei Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2006) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menunjukkan sebesar 3 persen anak-anak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat anak mendapatkan tindak kekerasan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga atau lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Di samping itu, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari

3


jumlah anak bekerja yang masih relatif tinggi. Hasil Survei Pekerja Anak (SPA) yang merupakan kerjasama antara BPS dan ILO (International Labour Organization) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 5-17 tahun yang bekerja. Sedangkan berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2010, terdapat 3,2 juta anak berumur 10-17 tahun pada 33 provinsi di Indonesia yang bekerja.

Disisi lain, belum terpenuhinya hak sipil anak yaitu kepemilikan akte kelahiran hanya sekitar 54,79 persen (Susenas 2010), namun 14,57 persen di antaranya tidak dapat menunjukkan akte kelahirannya. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi kelahiran serta menunjukkan belum terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya. Tidak dimilikinya akte kelahiran menyebabkan ketidak jelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual dan lain-lain.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya data pro il anak sebagai gambaran keadaan anak-anak di Indonesia secara menyeluruh diberbagai bidang. Oleh karena itu KPP&PA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik melakukan suatu kajian analisis deskriptif mengenai situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia. Penyusunan pro il dalam jangka pendek menjadi sangat penting untuk disusun dan dikembangkan sebagai basis data dan masukan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

1.2 TUJUAN

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak Indonesia yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

1.3 SUMBER DATA

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus sebagai berikut:

a. Survei Demogra i dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007b. Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010c. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010d. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010e. Sensus Penduduk 2010


4

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan dalam enam bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Pro il Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan laporan implementasinya kepada PBB. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data serta sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan tentang Hak Sipil dan Kebebasan. Bab ketiga tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, bab keempat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Bab kelima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni budaya, sedangkan bab keenam Perlindungan Khusus yang berisi tentang perlindungan anak, anak bermasalah hukum, anak yang bekerja dan anak cacat.

5


BAB 2HAK SIPIL DANKEBEBASAN

7


2HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Salah satu kluster dalam Konvensi Hak Anak adalah Kluster Hak Sipil dan Kebebasan bagi Anak. Berbagai permasalahan anak di Indonesia terjadi karena masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak sipil dan kebebasan terhadap anak. Hak sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak yang diatur dalam pasal-pasal terpisah, yakni:

1. Nama dan kewarganegaraan 2. Mempertahankan identitas 3. Kebebasan berpendapat 4. Kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani) dan beragama 5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai 6. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi)7. Akses kepada informasi yang layak 8. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang

kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Hak pertama adalah hak atas nama dan kewarganegaraan. Makna penting dari hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak mendasar dan pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Nama dan kewarganegaraan menunjukkan identitas yang dimiliki setiap orang dan statusnya sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Dari sisi negara, hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya dan menjadi bukti pengakuan hukum dari negara terhadap warganya.

Hak kedua adalah hak mempertahankan identitas. Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya dan negara menghormati hak warganya dalam mempertahankan identitasnya tersebut, termasuk kaitannya dengan hubungan keluarga. Apabila ada pihak-pihak yang hendak melakukan perampasan atau pemalsuan identitas seorang anak, maka negara akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati dirinya.


8

Hal ini sebagai langkah awal bagi anak dalam mengembangkan jati dirinya untuk tumbuh kembang secara wajar. Implementasi dari kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian akte kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh negara dalam catatan sipil kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya.

Hak ketiga adalah hak anak untuk menyatakan pendapat. Arti penting dari hak tersebut bagi negara dan pemerintah adalah sebagai elemen penting bagi terwujudnya negara dan pemerintahan yang demokratis, dimana setiap warga negara termasuk anak memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Pemerintah juga bisa memperoleh gambaran permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang murni dari kelompok anak itu sendiri, yang sebelumnya lebih sering disuarakan oleh orang dewasa. Bagi anak sendiri, arti penting dari hak untuk menyatakan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- merupakan perwujudan dari hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka

- meningkatkan harga diri dan percaya diri anak - mengembangkan bakat dan keterampilan - memperbesar akses pada berbagai peluang

Hak keempat adalah kebebasan berpikir, berkesadaran berhati nurani, dan beragama. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah memudahkan terwujudnya sebuah negara atau pemerintahan yang maju yang menghargai pluralitas warganya dan tidak diskriminatif. Bagi anak, arti penting dari hak tersebut adalah agar anak dapat mengembangkan kecerdasan jamak (logika matematika, linguistik verbal, body kinestetik, visual spasial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musikal dan kecerdasan spiritual). Bagi masyarakat, arti penting dari hak tersebut bisa menciptakan masyarakat yang kreatif, toleran dan saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki warganya, serta tidak ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Hak kelima adalah kebebasan berorganisasi atau berserikat dan berkumpul secara damai. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah serta masyarakat adalah terbukanya proses sosial yang demokratis sejak dini bagi reproduksi kepemimpinan bangsa dan masyarakat, karena kebebasan berorganisasi tersebut bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang mempunyai basis pengalaman berorganisasi yang baik dan bukan berdasarkan pada basis keturunan. Bagi anak arti penting dari hak kelima ini adalah untuk mengenal, memahami dan melatih bagaimana cara berorganisasi sejak dini, melatih kepemimpinan anak dan melatih anak dalam bermasyarakat.

9


Hak keenam adalah perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi). Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah negara atau pemerintah akan dipandang mampu melindungi warganya, khususnya kelompok anak dari campur tangan pihak-pihak lain yang bisa merugikan kepentingan anak. Arti penting bagi anak adalah terjaganya kehidupan pribadi atau privasinya sehingga bisa terhindar dari segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi yang dalam jangka panjang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Sedangkan bagi masyarakat, arti pentingnya adalah adanya instrumen sosial dan hukum yang membuat warganya merasa lebih tenteram dan bebas dari ancaman terhadap kehidupan pribadinya.

Hak ketujuh adalah akses kepada informasi yang layak. Bagi negara atau pemerintah, selain menjadi dasar bagi perlunya disusun instrumen peraturan atau kelembagaan yang bisa menjamin akses informasi kepada warga negara juga memberikan perlindungan khususnya kepada kelompok anak dari informasi-informasi yang berdampak negatif pada anak. Arti penting bagi anak adalah menambah pengetahuan umum, memperluas wawasan dan juga terhindar dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari keterbukaan informasi. Sedangkan bagi masyarakat, keterbukaan akses tersebut selain di satu sisi akan mempercepat kemajuan suatu masyarakat tapi disisi lain juga menumbuhkan kekawatiran akan dampak negatif, sehingga mendorong ditumbuhkan dan diperkuatnya kembali norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat membendung dampak negatif keterbukaan informasi.

Hak kedelapan atau terakhir dari rumpun hak sipil dan kebebasan anak adalah perlindungan dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah bisa mendorong peningkatan perhatian dan kepekaan pemerintah terhadap hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal proses penangkapan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana hingga selama anak menjalani proses hukuman. Hal tersebut perlu ditegaskan karena selama ini terdapat pemahaman yang terbatas dari para aparat penegak hukum tentang hak anak serta keterbatasan penyediaan fasilitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak anak pelaku tindak kriminal. Bagi anak arti pentingnya adalah supaya anak tidak terhambat proses tumbuh kembangnya serta supaya hak-hak dasar lainnya tetap terjamin meskipun anak dalam proses hukum. Bagi masyarakat sendiri, pola-pola penghukuman terhadap anak yang melakukan kesalahan yang terjadi di masyarakat, seperti yang terdapat dalam keluarga atau sekolah bisa diarahkan pada hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik dan bukan menyiksa anak.


10

2.1 JUMLAH DAN KOMPOSISI ANAK

Anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia yang jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menjadi beban baik bagi keluarga, masyarakat maupun negara.

Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), seperti yang disajikan pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,641 juta jiwa, yang terdiri dari 119,631 juta laki-laki dan 118,010 juta perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 81,4 juta orang atau sekitar 34,26 persen diantaranya anak berumur dibawah 18 tahun.

Berdasarkan tipe daerah, sekitar 39 juta atau 48 persen anak berumur 0-17 tahun berada di perkotaan dan 42 juta atau 52 persen lainnya tinggal di perdesaan. Persebaran jumlah anak hampir seimbang antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dari kondisi tersebut, diharapkan tidak ada perbedaan akses pendidikan dan kesehatan, antara anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

11


Tabel 2.1 Jumlah Anak (000) menurut Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

Jumlah Anak 19.954 19.036 38.990 21.878 20.534 42.412 41.833 39.569 81.402

Total Penduduk 59.560 58.761 18.320 60.071 59.250 19.321 19.631 118.010 37.641

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

Dari sudut pandang pendidikan, menurut kelompok umur sekolah ada 27,8 juta anak berumur 7-12 tahun, 12,9 juta diantaranya tinggal di perkotaan dan 14,9 juta sisanya tinggal di perdesaan. Ada 13,4 juta anak berumur 13-15 tahun terdiri atas 6,4 juta yang tinggal di perkotaan dan 7 juta di perdesaan. Sedangkan 8,4 juta anak berumur 16-17 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing 4,3 juta dan 4,1 juta orang.

Dari sudut pandang kesehatan, ada sekurang-kurangnya 4,4 juta bayi di Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis diawal kehidupannya. Bayi sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi berperan penting dalam menurunkan kematian bayi, terutama di daerah-daerah terpencil.


12

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk berumur 0-17 tahun yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebesar 51 persen, sedangkan sisanya penduduk perempuan. Dari sudut pandang kesetaraan gender, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang baik pula. Selisih antara jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0-17 tahun baik di perkotaan dan perdesaan tidak terlalu berbeda seperti terdapat pada Tabel 2.1.

2.2 TREN PENDUDUK 0-17 TAHUN

Dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa berdasarkan hasil SP 2010, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tabel 2.2 proporsi penduduk berusia 0-17 tahun telah mengalami penurunan. Komposisinya terhadap total penduduk mengalami perubahan sekitar 2,5 persen lebih rendah dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Perubahan tersebut adalah dari 36,76 persen pada tahun 2000 menjadi 34,25 persen pada 2010.

Sekitar satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak berusia 0-17 tahun. Ini terlihat dari proporsinya terhadap total penduduk Indonesia yaitu sekitar 34 persen. Yang menarik untuk diamati adalah adanya peningkatan proporsi penduduk berumur 0 tahun dari 4,72 persen pada tahun 2000 menjadi 5,4 persen pada tahun 2010. Meningkatnya proporsi bayi merupakan suatu kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Komposisi penduduk berumur 0-2 tahun (batita) seperti terlihat pada Tabel 2.2, menunjukkan bahwa proporsi batita terhadap total anak berumur 0-17 tahun pada tahun 2010 lebih besar daripada proporsi batita pada tahun 2000. Pada tahun 2010 proporsinya adalah 16,48 persen atau naik sekitar 1,05 persen dari tahun 2000 (15,43 persen)

13


Tabel 2.2 Persentase Penduduk Berumur kurang dari 18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2000 dan 2010

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Proporsi 0-17 Tahun

terhadap Total Penduduk

37,30 36,22 36,76 34,96 33,53 34,25

Total Anak (000) 37.651 36.335 73.986 41.821 39.569 81.390

Sumber : Sensus Penduduk 2000 & 2010, BPS

Jika diamati menurut jenis kelamin, pada tahun 2000 proporsi penduduk laki-laki berumur 0-17 tahun terhadap total penduduk laki-laki adalah 37,3 persen sedangkan proporsi penduduk perempuan berumur 0-17 tahun terhadap total penduduk perempuan adalah 36,22 persen. Pada tahun 2010, untuk kelompok umur yang sama, sekitar 34,96 persen merupakan penduduk laki-laki dan 33,53 persen merupakan penduduk perempuan.

Tabel 2.2 juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2010, tidak ada perbedaan berarti antara proporsi penduduk berumur 0-2 tahun menurut jenis kelamin terhadap total penduduk berusia 0-17 tahun. Proporsi penduduk laki-laki berumur 0-17 tahun terhadap penduduk laki-laki tercatat lebih rendah daripada proporsi penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama masing-masing yaitu 33,53 dan 34,96 persen.


14

2.3 RASIO JENIS KELAMIN (RJK)

Dari Tabel 2.3, secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk berumur 0-17 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Pada tahun 2010, pada setiap umur, penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, RJK berkisar antara 103,9 dan 106,7.

Jika diamati menurut tipe daerah, ada kondisi yang menarik. Pada tahun 2010, RJK pada umur 16-17 tahun di perkotaan menunjukan laki-laki lebih sedikit yaitu 98,9 dan 99,2, sedangkan di perdesaan RJK-nya adalah 109,3 dan 109,1. Disini seolah-olah ada substitusi dari kelompok umur sebelumnya (0-15 tahun). Dimana pada kelompok umur 0-15 tahun RJK menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Diduga ini karena adanya migrasi perempuan pada kelompok umur 16-17 yang umumnya lulusan SMP ke daerah perkotaan untuk mencari kerja. Perempuan di daerah perkotaan lebih dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, yaitu sebagai pekerja domestik dalam rumah tangga.

Tabel 2.3 Rasio Jenis Kelamin menurut Umur Tunggal dan Tipe Daerah, 2000 dan 2010

Jumlah

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

15


Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2000, RJK berubah drastis dari anak berumur 0 tahun ke anak berumur 1 tahun. Pada tahun 2000, RJK penduduk 0 tahun adalah 106,3 dan RJK penduduk berumur satu tahun adalah 101,9. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan pada tahun yang sama. Diduga ini berkaitan dengan angka harapan hidup waktu lahir. Jumlah bayi laki- laki yang dilahirkan memang lebih banyak, namun kematian bayi laki-laki diduga lebih tinggi daripada bayi perempuan. Hal ini sudah diteliti oleh banyak ilmuwan.

Berbeda pada tahun 2000, sepuluh tahun berikutnya, yaitu tahun 2010, RJK untuk anak berumur 0 dan 1 tahun sama, sekitar 105,7. Bahkan seperti pada Tabel 2.3 jika dilihat menurut tipe daerah, baik di perdesaan maupun perkotaan RJK anak 0 dan 1 tahun tidak terlalu berbeda. Di perkotaan, RJK anak 0 tahun dan 1 tahun adalah 106,1. Sedangkan di perdesaan masing-masing adalah 105,3 dan 105,1.

2.4 KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN

Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran sekitar 54,79 persen, dari jumlah tersebut ternyata 14,57 persen diantaranya tidak dapat menunjukkan akte kelahirannya. Persentase jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat masih cukup banyak yaitu sekitar 44,09 persen. Secara persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan. Persentase anak yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki akte kelahiran cukup banyak yaitu sekitar 48,50 persen. Hal ini dikarenakan setiap anak di perkotaan yang akan masuk sekolah diharuskan melampirkan akte kelahiran sebagai data murid.


16

Tabel 2.4 Persentase Anak menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Akte Kelahiran, 2010

Sumber : Susenas 2010, BPS

17


BAB 3LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

19


3LINGKUNGAN KELUARGA DAN

PENGASUHAN ALTERNATIF

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik isik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Proses tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian khusus, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya. Adapun lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya.

3.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Usia dini terutama balita merupakan masa emas perkembangan anak (golden age). Pada masa ini, perkembangan isik, motorik, intelektual, emosional, bahasa dan sosial berlangsung dengan sangat cepat. Oleh karenanya pada usia emas tersebut, selayaknya anak mendapat pendidikan yang berkualitas untuk membentuk kepribadian sedini mungkin. PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan. PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD di Indonesia mulai diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah sejak tahun 2002. Kemudian dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang


20

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pada pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan seperti Bina Keluarga Balita (BKB).

Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Sedangkan tujuan tambahannya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Didalam RPJM Nasional 2010-2014 disebutkan bahwa sasaran pembangunan pendidikan adalah meningkatnya mutu pendidikan termasuk PAUD yang antara lain ditandai dengan meningkatnya proporsi anak yang terlayani PAUD. Untuk keperluan menganalisis partisipasi anak dalam PAUD digunakan data Susenas tahun 2010. Pada tahun 2010, Susenas mengumpulkan data partisipasi PAUD di seluruh Indonesia. Tabel 3.1 menyajikan persentase anak usia 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase yang sedang mengikuti PAUD dihitung terhadap masing-masing kelompok umur. Dari semua kelompok umur, partisipasi tertinggi dalam kegiatan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yaitu sebanyak 27,18 persen, artinya dari semua anak usia 5-6 tahun 27,18 persen di antaranya sedang mengikuti PAUD. Kemudian pada urutan kedua adalah kelompok umur 3-6 tahun dengan angka pastisipasi 23,22 persen.

21


Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2010

Tipe Daerah

Perkotaan : Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

Perdesaan : Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

Perkotaan+Perdesaan Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan


Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa partisipasi anak usia dini dalam kegiatan PAUD di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Disamping itu juga tampak bahwa partisipasi PAUD anak perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Secara nasional, angka partisipasi PAUD untuk anak perempuan sebesar 14,23 persen sedangkan anak laki-laki sebesar 13,47 persen. Di daerah perkotaan, partisipasi PAUD untuk anak perempuan sebesar 16,92 persen, lebih tinggi daripada angka partisipasi PAUD anak laki-laki yang sebesar 15,81 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, partisipasi PAUD anak perempuan dan anak laki-laki hampir sama yaitu 11,60 persen berbanding 11,25 persen.

Tiga provinsi tertinggi angka partisipasi PAUD adalah D.I Yogyakarta sebesar 36,09 persen, Jawa Timur sebesar 22,77 persen dan Gorontalo sebesar 19,51 persen. Sedangkan dua provinsi dengan angka partisipasi PAUD terkecil adalah Kalimantan Barat yaitu sebesar 6,31 persen dan Papua sebesar 5,07 persen seperti terlihat pada Lampiran 1.


22


22

Gambar 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

15,81

11,2513,47

16,92

11,6014,23

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

Laki-laki Perempuan


Ada beberapa macam jenis PAUD diantaranya TK/RA/BA, kelompok bermain, taman penitipan anak, pos PAUD, PAUD terintegrasi BKB, Posyandu, dan satuan PAUD sejenis lainnya, seperti PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ dan PAUD lembaga lainnya. Dari berbagai jenis pendidikan tersebut, yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah TK/RA/BA yaitu sebanyak 71,16 persen. Kemudian Pos PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu diikuti sebanyak 15,51 persen. Taman penitipan anak merupakan jenis PAUD yang paling sedikit diikuti, hanya 1,47 persen.

Tabel 3.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2010

Tipe daerah



Perkotaan+Perdesaan: Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan


22

23


3.2 ANAK DAN KELUARGA YANG TINGGAL BERSAMA

Lingkungan yang paling berpengaruh dalam perkembangan anak adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga harus memberikan pendidikan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Peran keluarga memberikan andil sangat besar dalam tumbuh kembang anak terutama peran orang tua. Sebelum menempuh jalur pendidikan sekolah maupun pra sekolah, anak pastinya mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam hal ini bapak dan ibu kandung sangatlah penting. Sub bab ini akan mengulas mengenai anak yang tinggal dengan bapak kandung saja, anak yang tinggal dengan ibu kandung saja, anak yang tinggal dengan bapak/ibu kandung dan anak yang tinggal dengan keluarga lain.

3.2.1 Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja

Peran bapak dan ibu kandung sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak. Akan tetapi tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam asuhan kedua orang tuanya. Seringkali seorang anak hanya tinggal dengan bapak kandung saja atau dengan ibu kandung saja.

Secara nasional, anak yang tinggal dengan bapak kandung saja sebanyak 2,17 persen. Menurut jenis kelamin, persentase anak yang tinggal dengan bapak kandung saja hampir sama antara anak laki-laki dan anak perempuan baik di perkotaan maupun perdesaan. Secara nasional, persentase anak laki-laki yang tinggal dengan bapak kandung saja sebesar 2,24 persen sedangkan untuk anak perempuan sebesar 2,09 persen.


24


24

Gambar 3.2 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009

2,11 2,36 2,241,93

2,23 2,09


Laki-laki Perempuan

Sumber : Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2009, BPS

Provinsi dengan persentase anak yang tinggal dengan bapak kandung saja terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 3,93 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase anak yang tinggal dengan bapak kandung saja terendah adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 0,88 persen.

Gambar 3.3 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak Kandung Saja menurut Provinsi, 2009

,2,17,0,88

1,111 11,111

1,221,421,481,49

1,581 61,6001,601,65

1,741,741,771,841,84

1,931 91,9551,961,971,982,052,082,102,16

2,272,312,322,40

2,672,812,84

3,93

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

INDONESIA

RiauKalimantan Barat

JambJambiiSumatera Barat

Kalimantan TimurDI Yogyakarta

Sumatera UtaraDKI Jakarta

SSumattera S lSel tatanBali

Kalimantan TengahSulawesi Selatan

Sulawesi BaratGorontalo

Kep. Bangka BelitungSulawesi Tenggara

BengkuluKaliKalimantmantan San Selatelatanan

Nusa Tenggara TimurLampung

Sulawesi UtaraMaluku Utara

MalukuAceh

Sulawesi TengahJawa Timur

BantenKep. Riau

PapuaJawa TengahPapua Barat

Jawa BaratNusa Tenggara Barat


24

25


25


3.2.2 Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja

Jika sebelumnya telah diulas mengenai anak yang tinggal dengan bapak kandung saja, dalam sub bab ini akan diulas mengenai anak yang tinggal dengan ibu kandung saja. Secara nasional, persentase anak yang tinggal dengan ibu kandung saja sebesar 5,61 persen. Angka ini dua kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan persentase anak yang tinggal dengan bapak kandung saja. Fenomena ini tentunya berkaitan dengan peran bapak dan ibu dalam rumah tangga. Peran bapak sebagai kepala rumah tangga mewajibkannya untuk mencari na kah untuk keluarga. Seringkali seorang bapak harus mencari na kah di tempat lain sehingga anak hanya tinggal dengan ibu kandungnya saja.

Jika diamati menurut jenis kelamin, persentase anak yang tinggal dengan ibu kandung saja antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Secara nasional, persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang tinggal dengan ibu kandung saja masing-masing sebesar 5,63 persen dan 5,58 persen. Sementara itu, persentase di daerah perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan banyak orang tua, dalam hal ini bapak-bapak di perdesaan yang bekerja di perkotaan. Sehingga anak-anak di daerah perdesaan lebih banyak yang tinggal dengan ibu kandung saja jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Gambar 3.4 Persentase Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009

5,39

5,835,63

5,33

5,815,58

Peerkoto aan Perdedesaan Peerkoto aan+PeerddesaanLaki-laki Perempuan


Sama halnya dengan anak yang tinggal dengan bapak kandung saja, provinsi dengan persentase terbesar anak yang tinggal dengan ibu kandung saja juga terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 13,48 persen. Sedangkan persentase terkecil terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,81 persen.

25


26


26

Gambar 3.5 Persentase Anak yang Tinggal dengan Ibu Kandung Saja menurut Provinsi, 2009

5,61,

2,813,113,373,383,513,61

4,184,274,304,31

4,714,834,864,905,135,165,175,23

5,625,63

5,986,286,296,306,376,396,516,596,827,027,15

8,9313,48

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

INDONESIA

BaliKalimantan Timur

LampungTiTi

Kalimantan TengahL

Kalimantan BaratRiau

Papua BaratRi

BengkuluB tB

Sumatera SelatanPapua

S l

Sulawesi UtaraBanten

Sulawesi TengahB

Jawa BaratGorontalo

Maluku UtaraJambi

Sumatera UtaraDKI Jakarta

Kep. Bangka BelitungDKI J k tD

Kep. RiauB liB

MalukuSulawesi Barat

Sumatera BaratJawa Tengah

t B t

Jawa TimurSulawesi Selatan

AcehDI Yogyakarta

A h

Nusa Tenggara TimurDI Y k tY

Kalimantan SelatanSulawesi TenggaraK li t S l tl

Nusa Tenggara BaratS l i Ti


3.2.3 Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung

Yang dimaksud dengan anak yang tinggal dengan bapak dan ibu kandung adalah anak yang tinggal dengan kedua orang tua kandungnya, baik bapak maupun ibu. Anak yang tinggal dengan kedua orang tuanya tentunya akan mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang lengkap. Secara nasional, persentase anak yang tinggal dengan bapak dan ibu kandung sebesar 87,15 persen. Hal ini berarti sebagian besar anak di Indonesia masih mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya. Sementara itu jika dilihat dari tipe daerahnya, anak yang tinggal dengan bapak dan ibu kandungnya lebih banyak di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan seperti terlihat pada Gambar 3.6. Banyaknya orang tua di daerah perdesaan merantau ke kota untuk bekerja, membuat banyak anak di perdesaan yang hanya tinggal dengan bapak atau ibu kandung saja atau bahkan dengan keluarga lain.

26

27


27


Gambar 3.6 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 200988,29

86,8987,5487,70

85,9086,74


Laki-laki Perempuan


Jika dilihat dari sebaran provinsinya, provinsi dengan persentase anak yang tinggal dengan bapak dan ibu kandung tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu 92,36 persen. Persentase terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 73,46 persen. Secara garis besar, persentase anak yang tinggal dengan bapak dan ibu kandung di semua provinsi sudah cukup tinggi.

Gambar 3.7 Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung menurut Provinsi, 2009

87,15,73,46

81,668383,393983,8683 3983,9183 8684,4683 9185,0286,07

8 0286,1086 086,,1486,5386 1487,1686 387,3587,408 387,578 4087,73888,4988,6188 498888,636388 6188,8788,8788 888,9988 889,3989,7489 3989,7789 490,1790,2690 190,4290 2691,83

90 4291,9391,9991 9392,3491 9992,36

0 70,00 80,00 90,00 100,000,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

INDONESIANusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurN T B t

SulSulaweawesisi TenTenggaggararaT TiTi

Sulawesi SelatanMaluku

Jawa TimurSulawesi Barat

Maluku UtaraJawa TengahM l k Utt

GorontaloKalimantan Selatan

DI Yogyakartat S l tS

Sulawesi TengahDI Y k t

Jawa BaratSulawesi Utara

Papua Baratl i UtDKI Jakarta

Sumatera BaratKepKep R. Riauiaut B t

AcehBanten

Kep. Bangka BelitungB tPPapualit

Sumatera UtaraLampung

UtUtBengkuluL

Sumatera SelatanJambi

Kalimantan TimurKalimantan Tengah

K li t TiKalimantan Barat

RiauBali


27


28


28

3.2.4 Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain

Yang dimaksud dengan anak yang tinggal dengan keluarga lain adalah anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tua baik bapak maupun ibu kandungnya, baik orang tuanya masih hidup maupun meninggal dunia. Hal ini perlu diperhatikan, karena anak yang tidak tinggal dengan orang tua kandungnya akan mendapatkan pendidikan dari keluarga lain bukan dari orang tua kandungnya, dimana keluarga akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Jika diamati menurut jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang tinggal dengan keluarga lain lebih rendah daripada anak perempuan. Secara nasional, persentase anak laki-laki yang tinggal dengan keluarga lain sebesar 10,07 persen, lebih rendah dari persentase anak perempuan yang sebesar 10,45 persen. Jika dilihat dari tipe daerahnya, persentase anak yang tinggal dengan keluarga lain di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.

Gambar 3.8 Persentase Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009

Perkotaan

9,48

Perde

Laki-laki

saan Perkota

Perempuan

aan + Perdesaan


Dari Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa persentase anak yang tinggal dengan keluarga lain di Indonesia sebesar 10,25 persen. Selaras dengan anak yang tinggal dengan bapak atau ibu kandung saja, provinsi dengan persentase anak yang tinggal dengan keluarga lain terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 22,13 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase terkecil adalah Provinsi Bali yaitu sebesar 5,78 persen.

28

29


29


Gambar 3.9 Persentase Anak yang Tinggal dengan Keluarga Lain menurut Provinsi, 2009

10,25,

5,785,78

6,326,386,57

7,557,567,617,837,99

8,478,588,668,808,898,97

9,349,7210,0210,0210,08

10,8710,9311,01

11,5011,53

12,5012,82

13,7313,76

14,1916,19

22,13

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

INDONESIA

BaliKalimantan Tengah

Kalimantan TimurKalimantan Barat

RiauPapua

BengkuluSumatera Selatan

LampungJambi

BantenKep. Bangka Belitung

Sumatera UtaraAceh

Papua BaratKep. Riau

Jawa BaratDKI Jakarta

Sulawesi TengahSumatera BaratSulawesi Utara

Kalimantan SelatanJawa Tengah

DI YogyakartaMaluku Utara

GorontaloJawa Timur

Sulawesi BaratSulawesi Selatan

MalukuSulawesi Tenggara

Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat


3.3 PERKAWINAN USIA DINI

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang perkawinan tersebut bahwa umur menjadi salah satu syarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan tersebut atau yang lebih sering dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.

Perkawinan usia dini akan sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik isik maupun psikologi. Ibu yang menikah di usia muda, organ reproduksinya belum

berfungsi secara optimal. Selain itu, secara psikologi ibu yang menikah di usia muda pada umumnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti kemampuan mengasuh anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mental anaknya. Sehingga dengan perkawinan usia

29


30


30

dini, akan sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Pada pro il anak ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah jika anak wanita berumur 10-17 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin dengan umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah.

Dari Gambar 3.10 dapat dilihat bahwa secara nasional, sebesar 1,59 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin. Persentase terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 3,32 persen dan persentase terkecil ada pada Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,33 persen.

Gambar 3.10 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Provinsi, 2010

1,59,

0,330,36

0,500,52

0 60,6660,710,71

0,830,83

0,991,01

1,131,15

1,211,27

1,381,521,52

1,831,86

1,962,02

2,072,122,15

2,232,36

2,412,422,45

2,723,09

3,32

0,00 0,50 1,00 1,50 3,00 3,502,00 2,50

INDONESIA

Sumatera BaratKepulauan Riau

AcehSumatera Utara

DKIDKI J kJaka trtaNusa Tenggara Timur

MalukuMaluku Utara

RiauDI Yogyakarta

Sumatera SelatanLampung

BantenPapua

Jawa TengahBali

Sulawesi UtaraPapua Barat

Kalimantan BaratJawa Barat

JambiKalimantan TimurSulawesi SelatanBangka Belitung

Sulawesi BaratSulawesi Tenggara

Sulawesi TengahNusa Tenggara Barat

BengkuluGorontalo

Jawa TimurKalimantan SelatanKalimantan Tengah


Sementara itu jika dilihat dari tipe daerahnya, persentase anak perempuan berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin di daerah perdesaan lebih banyak daripada di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan, persentase anak perempuan 10-

30

31


31


17 tahun yang kawin dan pernah kawin sebesar 2,17 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 0,98 persen. Kecenderungan anak perdesaan yang menikah di usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Di perdesaan, banyak orang tua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi dalam hal ini anak diharapkan dapat membantu perekonomian keluarganya setelah menikah. Selain itu, budaya di perdesaan yang mana anak perempuan akan dianggap sebagai perawan tua jika tidak segera menikah mengakibatkan persentase anak perempuan berumur 10-17 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Rincian persentase anak perempuan berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin menurut provinsi dan tipe daerah dapat dilihat di Lampiran 3.

Dari 1,59 persen anak perempuan di Indonesia berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin tersebut, 96,28 persen diantaranya berstatus kawin, 3,49 persen berstatus cerai hidup dan 0,22 persen berstatus cerai mati seperti terlihat pada Gambar 3.11. Untuk daerah perkotaan, dari 0,89 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin tersebut, 95,57 persen diantaranya berstatus kawin dan sisanya 4,43 persen berstatus cerai hidup. Sementara untuk daerah perdesaan, dari 2,18 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin tersebut, 96,59 persen diantaranya berstatus kawin, 3,09 persen berstatus cerai hidup dan sisanya 0,32 persen berstatus cerai mati.

Gambar 3.11 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Status Perkawinan, 2010

33,49 0,222

Kaw

Ce

Ce

win

rai hidup

rai mati


Jika dilihat lebih khusus dari umur kawin pertamanya, anak perempuan berumur 10-17 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu yang umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah, 16 tahun dan 17-18

31


32


32

tahun. Untuk anak perempuan berumur 10-17 tahun yang umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah sebesar 35,78 persen. Sedangkan yang umur kawin pertamanya 16 tahun sebesar 37,03 persen dan yang umur kawin pertamanya 17-18 tahun sebesar 27,19 persen seperti yang terlihat pada Gambar 3.12. Dari ketiga kategori tersebut, ternyata sebagian besar anak yang berstatus kawin dan pernah kawin adalah yang umur kawin pertamanya 16 tahun (37,03 persen). Dan dapat disimpulkan pula bahwa 35,78 persen dari anak perempuan berumur 10-17 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin melakukan perkawinan usia dini.

Gambar 3.12 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama, 2010

<= 15 tahun

16 tahun

17-18 tahun


Sementara itu jika dilihat berdasarkan sebaran provinsi, provinsi dengan persentase perkawinan usia dini terbesar adalah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 66,27 persen dan Provinsi Banten dengan persentase sebesar 64,39 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase perkawinan usia dini terkecil adalah Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 12,67 persen seperti terlihat pada Lampiran 5.

Perkawinan usia dini terjadi di usia sekolah. Hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya putus sekolah pada anak. Oleh karena itu, masih banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya dari pemerintah saja. Hal ini guna terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, untuk membentuk negara Indonesia yang semakin baik dan dapat bersaing dengan negara lainnya.

32

33


BAB 4KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

35


4KESEHATAN DASAR DAN

KESEJAHTERAAN

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Melalui pembangunan kesehatan diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan pemerintah melalui program kesehatannya, diantaranya seperti memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan melihat kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan kondisi kesehatan anak secara khusus, diharapkan program-program kesehatan tersebut dapat diaplikasikan semaksimal mungkin sehingga seluruh lapisan masyarakat khususnya anak-anak di Indonesia mendapatkan manfaatnya secara merata dan tepat sasaran.

4.1 PELAYANAN ANTENATAL

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT), serta pemberian tablet tambah darah (tablet Fe) selama kehamilan. Pelayanan ini hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan tidak dapat dilakukan oleh dukun bayi (Balitbangkes, 2010).

Indikator pelayanan antenatal diantaranya adalah K1 dan K4. Indikator K1 (kontak pertama pada trimester pertama) adalah akses ibu hamil untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan indikator K4 adalah akses/


36


36

kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat minimal satu kali kontak pada triwulan I (usia kehamilan 0-3 bulan), minimal satu kali kontak pada triwulan II (usia kehamilan 4-6 bulan), dan minimal dua kali kontak pada triwulan III (usia kehamilan 7-9 bulan).

Data hasil Riskesdas 2010 (Gambar 4.1), menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 72,30 persen dan K4 sebesar 61,40 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik cakupan K1 maupun K4 persentase tertinggi berada di perkotaan dimana persentase K1 sebesar 82,10 persen dan K4 sebesar 76,90 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, cakupan K1 hanya sebesar 61,90 persen dan K4 sebesar 55,70 persen.

Gambar 4.1 Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 menurut Tipe Daerah, 2010

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

(%)

pan K

1 dan

K4

Caku

82 1082,10

Perkotaan

72,30

Perdesaa

76,90

an Perkootaan+Perdesaan

0

Sumber: Riskesdas 2010, Kemenkes

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan serta tingkat kematian ibu dan bayi. Tingkat kematian (mortalitas) bayi dan ibu selain dipengaruhi oleh faktor kondisi isik ibu hamil dan bayi, juga dipengaruhi oleh penolong pada saat proses persalinan.

36

37


37


4.2 PENOLONG PERSALINAN

Proses persalinan akan lebih aman jika yang melakukan adalah tenaga kesehatan (dokter atau bidan atau tenaga paramedis lainnya) atau tenaga nonkesehatan yang sudah terlatih dibandingkan dengan tenaga non kesehatan yang sifatnya masih tradisional seperti dukun (BPS, 2007).

Gambar 4.2 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2010

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Balita

Perse

ntase

B

Dokter Bi

Perkot

dan TenagaParamedis

Lainnya

59,7111111111111111 61,93999999999999999

taan Pedesa

sDukun

27,66

2222222222222222

aan Perkotaan

Famili/ Keluarga

Lai

0,26 2,38 8888888888888888

1,32

n+Pedesaan

nnya

Sumber: Susenas 2010, BPS

Berdasarkan data Susenas 2010 seperti yang disajikan pada Gambar 4.2, sebagian besar kelahiran di Indonesia masih ditolong oleh bidan yaitu sebesar 61,93 persen, sedangkan kelahiran yang ditolong oleh dokter hanya mencapai 17,03 persen. Baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, penolong kelahiran terbanyak adalah bidan yaitu sekitar 64,18 persen di daerah perkotaan dan 59,71 persen di daerah perdesaan. Selain oleh bidan, di perkotaan sebagian besar kelahiran ditolong dokter (25,10 persen), sedangkan di daerah perdesaan ditolong oleh dukun (27,66 persen).

37


38


38

4.3 ANGKA KEMATIAN BAYI

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi sebelum saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB sangat peka terhadap perubahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB. Oleh karena itu AKB biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat (BPS, 2011).

Berdasarkan data hasil SDKI tahun 2007 (Gambar 4.3), pada tahun 1997, AKB di Indonesia adalah sebesar 46 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 35 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2002-2003. Angka tersebut mengalami penurunan kembali pada tahun 2007 yaitu menjadi 34 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Menurunnya AKB mencerminkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 4.3 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, 1997-2007

005

101520253035404550

KeAK

B pe

r 1.00

0 Klah

iran H

idup

1997 2002-20003 2007

Sumber : Survei Demogra i dan Kesehatan Indonesia 2007, BPS

Estimasi AKB menurut provinsi dapat dilihat berdasarkan hasil SDKI 2007 (Gambar 4.4). Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2007 AKB tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 74 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan estimasi AKB nasional (34 kematian per 1.000 kelahiran hidup), sedangkan AKB terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu hanya sebesar 19 kematian per 1000 kelahiran hidup. AKB nasional

38

39


39


masih harus diturunkan kembali agar pada tahun 2015 dapat memenuhi target dari MDGs 2015 yaitu sebesar 23 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 4.4 Angka Kematian Bayi menurut Provinsi, 2007

N

N

0

INDONESIA

DI YogyakartaAceh

Jawa TengahKalimantan Timur

DKI JakartaKalimantan Tengah

BaliJawa Timur

Sulawesi UtaraPapua

RiauJambi

Bangka BelitungJawa Barat

Sulawesi SelatanSulawesi Tenggara

Papua BaratSumatera Selatan

LampungKepulauan RiauSumatera Utara

BengkuluBanten

Kalimantan BaratSumatera Barat

Maluku UtaraGorontalo

Nusa Tenggara TimurKalimantan Selatan

MalukuSulawesi Tengah

Nusa Tenggara BaratSulawesi Barat

10 20

34

2626

373939393333333333333333333333333333333333

30 40

47474747474747474747474747

5758

59

50 60

72777777777777777777777777777777777 74

70 80


4.3.1 Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak disini adalah penduduk yang berusia satu sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 sampai dengan 4 tahun. Angka Kematian Anak (AKA) adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Jadi AKA tidak termasuk kematian bayi (BPS, 2011).

AKA mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan dimana anak tersebut bertempat tinggal. Angka Kematian Anak akan tinggi bila terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah (Budi Utomo, 1985).

39


40


40

Gambar 4.5 Angka Kematian Anak, 1997-2007

S

111

AKA

per 1

.000 K

elahir

an H

idup

umber : Survei Demog

13

02468024

1997

g

grafi dan Kesehatan In

7

,

donesia 1997, 2002-2

11

2002-2003

003, 2007; BPS

10

2007

Sumber : Survei Demogra i dan Kesehatan Indonesia 1997, 2002-2003, 2007; BPS

Hasil SDKI tahun 2007 (Gambar 4.5) menunjukkan bahwa AKA di Indonesia pada tahun 2002-2003 adalah sebesar 11 kematian anak per 1.000 kelahiran hidup lebih kecil dibandingkan tahun 1997 yang besarnya mencapai 13 kematian anak per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2007, AKA di Indonesia diestimasikan sebesar 10 kematian anak per 1.000 kelahiran hidup. AKA yang semakin menurun mencerminkan bahwa tingkat kesehatan anak di Indonesia semakin membaik.

Gambar 4.6 Angka Kematian Anak menurut Provinsi, 2007

INDOINDONNEE

DI Yogyak

Kalimantan TenJawa Ten

Bangka BeliJa

DKI JakSulawesi U

Jawa BJawa T

SulaSulawesiwesi TeTenn

Sumatera SelKalimantan TSulawesi Sel

LampBa

Kalimantan BSumatera BKepulauan

GoronKalimantan Sel

BengA

Nusa Tenggara BSulawesi Teng

Sumatera UNusa Tenggara T

Maluku USulawesi B

Papua BPa

Ma

- 5

EESISI

kartaBali

ngahngahitungambikartaUtaraBaratTimunngahgahRiaulatan

Timulatanpung

antenBaratBaratRiauntalolatangkuluAcehBaratgara

UtaraTimuUtaraBaratBaratapuaaluku

101010

9 9 9 99999999999999999999999999999

10

10 15

20212121222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222

20 25

37

30 35 40


40

41


41


AKA menurut provinsi dapat dilihat berdasarkan hasil SDKI 2007 (Gambar 4.6). Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2007 AKA tertinggi berada di Provinsi Maluku yaitu sebesar 37 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi AKA nasional (10 kematian per 1.000 kelahiran hidup). Sedangkan AKA terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu hanya sebesar 3 kematian per 1000 kelahiran hidup.

4.3.2 Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai tepat 5 tahun (BPS, 2011). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Balita terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan mere leksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaannya. AKABA biasa digunakan untuk mengidenti ikasi kesulitan ekonomi penduduk (BPS, 2008). AKABA dihitung berdasarkan estimasi tidak langsung dari berbagai survei yang salah satunya adalah SDKI.

Gambar 4.7 Angka Kematian Balita, 1997-2007

AKBAB

A p

du00

0 Kela

hirian

Hid

er 1.

0p

0

1010

20

30

40

50

60

70

19997 2002-2003 2007


41


42


42

Berdasarkan data SDKI (Gambar 4.7), terlihat bahwa AKABA di Indonesia selama tahun 1997 sampai dengan 2007 mengalami penurunan yang cukup signi ikan. Pada tahun 1997, AKABA di Indonesia adalah sebesar 58 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 46 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2002-2003. Angka tersebut mengalami penurunan kembali pada tahun 2007 yaitu menjadi 44 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Dengan adanya penurunan tersebut maka diharapkan AKABA di Indonesia akan mencapai target MDGs pada tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 32 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 4.8 menunjukkan AKABA menurut provinsi pada tahun 2007 berdasarkan hasil SDKI. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi dengan AKABA tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 96 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKABA terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta (22 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup). AKABA dari seluruh provinsi di Indonesia sangat bervariasi, namun baru 2 provinsi (Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah) yang memiliki AKABA sudah mencapai target MDGs 2015 (32 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup).

Gambar 4.8 Angka Kematian Balita menurut Provinsi, 2007

INDO

DI YogyJawa T

Kalimantan TDKI J

KalimantanSulawes

JawaBangka B

JawSumatera SSulawesi S

LaKepulaua

KalimantaSumater

Sulawesi Te

PapuBe

SumateraSulawesi T

GoMaluku

Kalimantan SNusa TenggaraNusa Tenggar

Sulawes

- 2

ONESIA

yakartaTengahTengahJakarta

Balin Timursi Utara

Aceha TimurBelitung

RiauJambi

a BaratSelatanSelatanampungan RiauBantBantenenn Barata Barat

enggaraPapua

a Baratengkulua UtaraTengahorontalou UtaraSelatana Timura BaratMalukusi Barat

44

32

434

0 40324444

345

58585859

626262

6465

60

75 9293 9633

80 100 120


42

43


43


4.4 STATUS GIZI

Status gizi balita yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan masalah gizi makro khususnya kurang energi dan protein serta gizi mikro khususnya kurang vitamin A.

4.4.1 Status Gizi Balita

Pemenuhan gizi balita salah satunya dipengaruhi oleh asupan energi dan protein yang dapat mempengaruhi perkembangan berat badan dan tinggi badan balita. Gizi kurang pada balita dapat diukur berdasarkan berat badan dan umur, tinggi badan dan umur, dan juga berat badan dan tinggi badan. Namun indikator yang lebih sering digunakan adalah indikator berat badan dan umur. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan (Balitbangkes, 2010).

Secara nasional, berdasarkan data hasil Riskesdas 2010 (Gambar 4.9) prevalensi BKG (Balita Kurang Gizi) pada tahun 2010 adalah 17,9 persen yang terdiri dari 4,9 persen gizi buruk dan 13 persen gizi kurang. Mengingat target MDG’s tahun 2015 yaitu 15,5 persen (gizi buruk 3,6 persen dan gizi kurang 11,9 persen) maka prevalensi BKG secara nasional harus diturunkan minimal sebesar 2,4 persen dalam periode 2011 sampai 2015. Membandingkan status gizi antara balita laki-laki dan perempuan terlihat bahwa prevalensi BKG yang paling tinggi terlihat pada balita laki-laki yaitu sebesar 19,1 persen yang terdiri dari 5,2 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang.

Gambar 4.9 Persentase Balita menurut Status Gizi dan Jenis Kelamin, 2010

80,0

Gizi BurukLaki-Laki

Gizi Kurang

13,913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 9 12,1 111111111111

PerGizi Baik

75,075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 0

rempuanGizi LebihJumlah

Sumber : Riskesdas 2010, Kemenkes

43


44

Dari 33 provinsi di Indonesia (Tabel 10 pada Lampiran), provinsi yang memiliki prevalensi gizi kurang yang paling tinggi adalah Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 30,5 persen dengan persentase gizi buruk sebesar 10,6 persen dan gizi kurang 19,9 persen. Sedangkan provinsi yang memiliki prevalensi gizi baik yang paling tinggi adalah Sulawesi Utara yaitu sebesar 89,4 persen dengan persentase gizi baik sebesar 84,3 persen dan gizi lebih sebesar 5,1 persen.

4.4.2 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram dan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena prematur atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat kehamilan.

Tabel 4.1 Persentase Balita menurut Kelompok Umur dan Kategori Berat Badan Lahir, 2010


4.4.3 Pemberian Vitamin A Pada Balita

Kapsul Vitamin A akan diberikan kepada balita sejak umur 6 bulan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Bayi umur 6-11 bulan akan diberikan kapsul merah (dosis 100.000 IU), sedangkan anak umur 12-59 bulan akan diberikan kapsul biru (dosis 200.000 IU). Dengan diberikannya asupan Vitamin A, diharapkan balita di Indonesia akan terpenuhi gizinya.

44

45


45


Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari seluruh balita umur 6-59 bulan di Indonesia ada sekitar 69,8 persen yang menerima asupan Vitamin A (Gambar 4.10). Jika diamati berdasarkan kelompok umurnya, maka kelompok umur yang mendapatkan asupan Vitamin A terbanyak adalah kelompok umur 12-23 bulan yaitu sekitar 74,8 persen. Kelompok umur yang yang mendapatkan asupan Vitamin A terkecil adalah kelompok umur 6-11 bulan yaitu hanya sekitar 61,4 persennya saja.

Gambar 4.10 Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A Selama Enam Bulan Terakhir

Menurut Kelompok Umur, 2010

seBa

litaPe

rsenta

s

10

20

30

40

50

60

70

80

6-11 B

sePe

rsenta

sBa

lita

74 874,8

Bulan 12-23 Bu

71 771,7

ulan 24-35 Bula

p

70,2

n 36-47 Bulan 48-59 Bulan

p ,


4.5 ASI

Kesehatan anak berumur dibawah lima tahun (balita) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Balita yang sehat merupakan aset yang besar dalam kelangsungan masa depan bangsa. Tingkat kecerdasan anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang diberikan pada saat anak berusia balita dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

Pemberian ASI bagi balita di Indonesia sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya persentase balita yang pernah diberi ASI yaitu sebesar 94,53 persen dari seluruh balita di Indonesia dimana persentase balita perempuan sebanyak 95,01 persen dan laki-laki sebanyak 94,08 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, balita di daerah perdesaan lebih banyak menerima ASI dibandingkan balita yang ada di daerah perkotaan dengan perbedaan yang cukup signi ikan dimana persentase balita di daerah perdesaan yang pernah diberi ASI ada sekitar 95,95 persen (Gambar 4.11).

45


46


46

Gambar 4.11 Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

90,091,092,093,094,095,096,097,0

entas

e Pe

rse

0000000000000000

Perkota

Laki-laki

aan P

93,09

Perempua

Perdesaan P

96,20 95,95

n L

Perkotaan + Perdesaa

94,0895,01

94

Laki-laki + Perempuan

an

4,53


Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal. Enzim dalam ASI membantu pertumbuhan otak, pembentukan tulang serta mencegah penyakit dan infeksi pada bayi. ASI eksklusif dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu sebagai suatu bentuk perwujudan kasih sayang maupun bagi bayi untuk kesehatan bayinya kelak.

Gambar 4.12 Rata-rata Lama Pemberian ASI Bagi Balita menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

17,00

Bulan

Perkotaa

15,19

L kLaki li-l kiakian

15,32

PPerempuaPerdesaan

16,70 16,71

nPerkotaan + Perde

L kLaki li-l kiaki+P+Perempuaesaan

16,03,,,,,,,,,,,,,,

an


46

47


47


Berdasarkan hasil Susenas tahun 2010, terlihat bahwa di Indonesia rata-rata lama pemberian ASI adalah sekitar 16 bulan (Gambar 4.12). Untuk daerah perkotaan rata-rata lama pemberian ASI adalah 15 bulan sedikit lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan yaitu sekitar 16 bulan. Menurut jenis kelamin tidak terlihat perbedaan dalam hal lamanya pemberian ASI, bayi laki-laki menerima ASI sekitar 15,99 bulan dan bayi perempuan 16,09 bulan. Lama pemberian ASI yang lebih dari setahun tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran ibu-ibu akan pentingnya manfaat ASI masih cukup tinggi di Indonesia. Namun pola pemberian ASI tanpa makanan tambahan masih belum memenuhi target 6 bulan karena secara rata-rata pemberian ASI tanpa makanan tambahan di Indonesia hanya sampai 4 bulan saja, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4.13).

Gambar 4.13 Rata-rata Lama Pemberian ASI tanpa Makanan Tambahan dan ASI dengan Makanan Tambahan Bagi Balita menurut Tipe Daerah, 2010

-2,00 4,00 6,00 8,00

10,00 12,00 14,00

Perk

Bulan

ASI tanpa Makankotaan

4,16

n TambahanPerdesaan

11,20

SI dengan MakaPerkotaan + P

11,87

anan TambahanPerdesaan


4.6 IMUNISASI

Program Pengembangan Imunisasi (PPI) menganjurkan agar semua anak mendapatkan imunisasi terhadap enam penyakit utama anak yang dapat dicegah dengan imunisasi tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus dan campak. Sesuai dengan pedoman WHO, anak dinyatakan telah di imunisasi lengkap bila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak (BPS, 2007).

47


48


48

Berdasarkan hasil Susenas 2010, balita yang pernah diberi imunisasi pada tahun 2010 ada sekitar 94,76 persen; dengan pemberian imunisasi yang hampir sama antara balita laki-laki (94,84 persen) dan balita perempuan (94,68 persen). Jika diamati berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase balita di daerah perkotaan yang pernah diberi imunisasi lebih banyak dibandingkan dengan balita di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan ada sebanyak 96,81 persen balita yang pernah diberi imunisasi lebih tinggi dibandingkan dengan balita di daerah perdesaan yaitu 92,75 persen (Gambar 4.14).

Gambar 4.14 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

9091929394959697

ase

Perse

nta

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

PerkoLaki-laki

otaan P

6,79 96,81

PerempuanPerdesaan P

92,59 92,75

n LakPerkotaan+Perdesaan

94,68 94

ki-laki + Perempuan

76


Persentase balita yang pernah diberikan imunisasi BCG pada tahun 2010 ada sekitar 92,73 persen; balita laki-laki 92,76 persen dan balita perempuan 92,71 persen. Untuk imunisasi DPT, sebesar 89,79 persen balita yang pernah mendapat imunisasi tersebut; 89,81 persen balita perempuan dan balita laki-laki 89,77 persen. Sedangkan persentase balita yang pernah diberi imunisasi polio ada sekitar 90,56 persen dan yang diberi imunisasi campak persentasenya paling kecil yaitu hanya sekitar 77,67 persen. Pemberian imunisasi polio dan campak untuk balita laki-laki dan perempuan relatif sama (Gambar 4.15).

48

49


49


Gambar 4.15 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2010

65

70

75

80

85

90

95

Laki-laki

89,77

89,8192

,73

8979

Perempuan

90,55

90,58

89,79 90

56

n Laki-

77,55

90,56

77,67

laki + Perempuan

,


4.7 KELUHAN KESEHATAN

Status kesehatan anak yang baik akan berpengaruh terhadap akti itas hariannya yang pada gilirannya akan berdampak terhadap prestasi seorang anak. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk khususnya anak-anak adalah Angka Kesakitan yang bisa dilihat dari besarnya penduduk dibawah 18 tahun yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu akti itasnya sehari-hari.

Gambar 4.16 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Akti itas Sehari-hari menurut Tipe Daerah dan

Jenis Kelamin, 2010

40

L

16,767

Laki-laki Perempu

Perdesaan

17,94

17,81 17

,88

an Laki-laki+Pere

Perkotaan+Perd

17,54

empuan


49


50


50

Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas 2010 (Gambar 4.16), anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan terganggu akti itasnya sehari-hari ada sekitar 17,34 persen dengan persentase laki-laki sekitar 17,54 persen dan perempuan 17,13 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase di daerah perdesaan (17,88 persen) lebih tinggi dibandingkan perkotaan (16,76 persen).

Pada Susenas 2010, dari berbagai macam keluhan yang ditanyakan, Tabel 22 lampiran menampilkan 3 jenis keluhan terbanyak, yaitu batuk, pilek, dan panas. Dari tabel tersebut tampak bahwa keluhan yang biasa dialami oleh anak-anak adalah pilek 60,45 persen, batuk 57,66 persen, dan panas 54,44 persen (Tabel 19 pada Lampiran). Persentase anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai keluhan kesehatan dan terganggu akti itasnya untuk ketiga macam keluhan tersebut hampir sama. Persentase keluhan batuk untuk laki-laki dan perempuan masing-masing 57,99 persen dan 57,31 persen. Persentase keluhan pilek baik untuk laki-laki dan perempuan dikisaran 60,0 persen. Sekitar 55,18 persen anak laki-laki mengeluh panas dibandingkan perempuan 53,65 persen.

Gambar 4.17 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

59,00 60,0, 061,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00

Perse

ntase

62,51

Laki-laki

66

Perempuan

aan Perk

6,36

Laki-laki ++ Perempuan


Persentase anak yang mengobati sendiri saat mengalami keluhan kesehatan ada sekitar 63,92 persen. Yang dimaksud dengan berobat sendiri atau mengobati sendiri adalah upaya oleh art/keluarga dengan melakukan pengobatan tanpa datang ke fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya

50

51


(misal minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, kop, pijat) agar sembuh atau menjadi lebih ringan keluhan kesehatannya. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase anak di perdesaan (65,72 persen) lebih besar dibandingkan anak di perkotaan (61,99 persen). Ini menunjukkan bahwa saat mengalami keluhan kesehatan anak-anak di perdesaan yang mengobati sendiri lebih tinggi dibandingkan persentase anak-anak di perkotaan.

4.8 AKSES KE PELAYANAN KESEHATAN

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai, maka masyarakat akan mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat.

Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan ke Fasilitas Kesehatan menurut Tipe Daerah, 2010

Tempat Fasilitas Kesehatan Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

(1)

Rumah Sakit Pemerintah

Rumah Sakit Swasta

Praktek Doker/Poliklinik

Puskesmas/Pustu

Praktek Nakes

Praktek Batra

Dukun Bersalin

Lainnya


Tabel 4.2 menggambarkan persentase anak yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil Susenas 2010, persentase fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh anak-anak berturut-turut sebagai berikut: puskesmas/pustu (40,45 persen), praktek dokter/poliklinik (27,83 persen), dan praktek tenaga kesehatan (27,11 persen). Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak yang tinggal di perdesaan paling banyak berobat jalan ke puskesmas (43,40 persen), kemudian ke


52

praktek tenaga kesehatan (37,14 persen), dan ke praktek dokter/poliklinik (17,11 persen). Sedangkan anak yang tinggal di perkotaan paling banyak berobat jalan ke praktek dokter/poliklinik (37,80 persen), kemudian ke puskesmas/ pustu (37,69 persen), dan ke praktek tenaga kesehatan (17,77 persen).

53


BAB 5PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

55


5PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan proses untuk mendapatkan masyarakat cerdas. Oleh sebab itu pemerintah secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendidikan. Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) pada tahun 1990. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28) dan konvensi mengenai HAM yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pendidikan”. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pendidikan harus bebas biaya, terutama bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib, untuk itu pemerintah telah mencanangkan gerakan wajib belajar dari 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA). Dalam sasaran Konvensi Hak-Hak Anak dan PUS, pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) tahun 2015, yaitu mewujudkan anak yang cerdas/ceria dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan e isiensi pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mengakomodasikan


56

hak-hak anak dan kebutuhan anak termasuk juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Gelar peta jalan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang diprakarsai oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) di akhir tahun 2010 ke seluruh Indonesia juga dilakukan. Salah satu tujuan MDGs yaitu tujuan 2: mewujudkan pendidikan dasar, target 3: memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator monitoring yang digunakan antara lain APM di sekolah dasar (SD) dan APM di sekolah lanjutan pertama dengan target pencapaian 95 persen pada tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 berkaitan dengan pendidikan dinyatakan bahwa hingga tahun 2014 diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 96,0 persen, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B meningkat hingga 76,0 persen, APK SMA/SMK/MA/Paket C meningkat hingga 85,0 persen dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT usia 19-23 tahun meningkat hingga 30,0 persen.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan bangsa tidak hanya diperoleh di bangku sekolah tetapi juga melalui media massa (cetak maupun elektronik) terkait dengan pemberitaan/informasi. Salah satu pemanfaatan waktu luang bersifat positif dengan mengakses media massa. Partisipasi anak dalam kegiatan seni budaya dapat meningkatkan semangat pembangunan sekaligus menunjukkan kepedulian seni budaya. Karenanya anak sejak dini perlu dikenalkan dengan seni budaya.

Berikut akan diuraikan gambaran pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya anak berdasarkan hasil Susenas 2009-2010. Indikator pendidikan menyajikan status sekolah, partisipasi pendidikan, putus sekolah, alasan tidak bersekolah, angka melek huruf, dan indikator pemanfaatan waktu luang dan seni budaya yang dicermati antara lain kegiatan menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar/majalah dan lain-lain serta partisipasi terhadap seni budaya.

5.1. STATUS SEKOLAH

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas salah satunya dilakukan dengan peningkatan pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah

57


program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut; Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pada Pasal 34 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya upaya melakukan program sekolah gratis minimal pada tingkat dasar di seluruh wilayah di Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan.

Dari Tabel 5.1 terlihat bahwa anak usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah sebesar 82,58 persen. Pada kelompok usia ini terdapat anak yang berstatus tidak sekolah lagi sebesar 8,12 persen dan yang belum pernah mengecap pendidikan sebesar 9,30 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, anak perempuan usia 7-15 tahun yang bersekolah (83,26 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki usia 5-17 tahun (81,94 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah di daerah perkotaan (84,81 persen) lebih besar dibandingkan perdesaan yang hanya sebesar 80,56 persen. Hal ini salah satunya karena akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk di perdesaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan dengan di perdesaan.


58

Tabel 5.1 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin

Tdk/ Blm Sekolah Masih Sekolah Tdk Sekolah

lagi Total



K erkotaan+Perdesaan Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

Sumber: Susenas kor 2010, BPS

Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa anak usia 5-6 tahun (meskipun di usia ini bukan merupakan usia wajib sekolah) yang saat ini bersekolah sudah mencapai 43,01 persen. Persentase anak yang tidak/belum sekolah umur 7-12 tahun sebesar 1,18 persen, kelompok umur 13–15 tahun sebesar 0,86 persen dan kelompok umur 16–17 tahun sebesar 0,90 persen. Adapun anak yang tidak sekolah lagi pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 0,80 persen, 13-15 tahun sebesar 12,89 persen dan kelompok umur 16-17 tahun mencapai sepertiganya (33,93 persen). Kondisi ini memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian khusus.

59


Tabel 5.2 Persentase Penduduk Berumur 5-17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2010

Kelompok Umur Tdk/ Blm Sekolah

Masih Sekolah

Tdk Sekolah lagi Total

5 – 6

7 – 12

13 – 15

16 – 17

5 – 17 9,30 82,58 8,12 100,00

7 – 17 1,05 89,44 9,51 100,00


Dilihat sebaran menurut provinsi (Lampiran Tabel 21-38), persentase terbesar penduduk 7-17 tahun yang tidak bersekolah terdapat di Provinsi Papua (27,37 persen), kemudian Sulawesi Barat (15,12 persen), Bangka Belitung (14,51 persen) dan Gorontalo (14,48 persen).

5.2 APS, APM DAN APK

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah dijalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah dijalur nonformal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah persentase anak yang bersekolah. Hal ini antara lain disebabkan biaya pendidikan yang semakin mahal dan jumlah sekolah yang semakin sedikit yang berdampak pada jarak ke sekolah yang relatif jauh.

APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. APS 7-12 tahun sebesar 98,02 persen (artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun sebanyak 98 anak bersekolah dan sisanya 2 anak berstatus tidak sekolah (tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi), APS 13-15 tahun sebesar 86,24 persen sedang pada usia pendidikan menengah yaitu APS 16-17 tahun sebesar 65,17 persen. APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Kondisi ini terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-17 tahun.


60

APS di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaannya (gap). Pola tersebut memberikan gambaran bahwa penduduk di daerah perkotaan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini terkait dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dan akses ke sekolah yang lebih mudah di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Tahun), 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin 7 – 12 13-15 16 –17 7 –17





Tabel Lampiran 39-41 menunjukkan bahwa APS penduduk usia 7-12 tahun tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (99,35 persen), Aceh (99,19 persen) dan DKI Jakarta (99,16 persen) dan terendah terdapat di Provinsi Papua (76.22 persen), Papua Barat (94,04 persen) dan Sulawesi Barat (95.93 persen). APS 13-15 tahun tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta (94,02 persen), Maluku (92,85 persen) dan Kalimantan Timur (92,49 persen), sebaliknya APS 13-15 tahun terendah terdapat di Provinsi Papua (74,35 persen), Sulawesi Barat (77,92 persen) dan Kalimantan Selatan sebesar 80,59 persen). Adapun APS anak usia 17-18 tahun tertinggi terdapat di Provinsi Aceh (82,17 persen), Maluku (80,91 persen) dan DI Yogyakarta (80,70 persen), sementara APS 16-17 tahun terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (50,56 persen), Papua (53,69 persen) dan Gorontalo (54,56 persen).

61


Selain APS indikator lain terkait partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun konsep anak dalam publikasi ini sampai dengan umur 17 tahun, khusus untuk APK SM/MA/Paket C dan APM SM/MA/Paket C mengacu pada konsep Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yaitu menggunakan kelompok usia 16-18 tahun. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang digunakan dalam publilkasi ini sama dengan yang dikeluarkan oleh Kemendiknas.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD/MI/Paket A merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/MI/Paket A terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD/MI/paket A berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APK. Dari Tabel 5.4 APK SD/MI/Paket A sebesar 111,68 persen, SMP/MTs/Paket B sebesar 80,59 persen dan SM/MA/Paket C sebesar 62,85 persen. Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan kecenderungan penurunan APS pada usia yang semakin tinggi.

APK SD/MI/Paket A sebesar 111,68 persen (lebih dari 100 persen), artinya ada 11,68 persen anak yang bersekolah di SD/MI/paket A berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun atau dengan kata lain kondisi ini menunjukkan bahwa murid SD/MI/Paket A selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD/MI atau sebaliknya sangat dini untuk bersekolah SD/MI.

Dilihat menurut jenis kelamin, APK perempuan dan APK laki-laki relatif tidak berbeda. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, APK di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan, kecuali untuk APK SD/MI/Paket A relatif sama. Di daerah perkotaan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 82,48 persen dan SM/MA/Paket C sebesar


62

72,67 persen dan untuk daerah perdesaan APK SMP/MTs/paket B sebesar 78,92 persen dan SM/MA/paket C sebesar 52,33 persen.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MA/Paket C





Jika dilihat sebarannya menurut provinsi, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 42-44, terlihat bahwa APK SD/MI/Paket A umumnya lebih dari 100 persen kecuali Provinsi Papua yang hanya 93,27 persen. Dari tabel lampiran tersebut juga terlihat, bahwa APK SMP/MTs/Paket B berada di atas 70 persen kecuali Provinsi Papua (60,05 persen), Sulawesi Barat (65,09 persen), Papua Barat (66,68 persen), Nusa Tenggara Timur (68,52 persen), Bangka Belitung (68,75 persen) dan Kalimantan Barat (69,65 persen). APK SM/MA/paket C tertinggi terdapat di Provinsi Maluku (86,92 persen), Bali (82,36 persen) dan Aceh (80,96 persen).

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM merupakan proporsi jumlah anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD/MI/Paket A adalah proporsi

63


jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APM. APM SD/MI/Paket A sebesar 94,76 persen, APM SMP/MTs/Paket B sebesar 67,73 persen dan APM SM/MA/Paket C sebesar 45,59 persen. Kecenderungan penurunan APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sejalan dengan kecenderungan pada APS dan APK.

APM daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan untuk setiap jenjang pendidikan. Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa kesenjangan APM antara penduduk perkotaan dan perdesaan semakin tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Komposisi APM menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APM antara laki-laki dan perempuan di tingkat SD/MI/Paket A relatif sama, pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki. Berbeda dengan APM di tingkat SMP, APM laki-laki lebih tinggi daripada APM perempuan pada jenjang SM/MA/Paket C.

Tabel 5.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MAPaket C






64

Dilihat menurut sebaran per provinsi seperti yang terlihat pada Lampiran Tabel 45-47, bahwa APM SD/MI/Paket A lebih dari 90 persen kecuali Provinsi Papua yang hanya 76,22 persen. APM SMP/MTs/Paket B umumnya berada di atas 50 persen kecuali Provinsi Papua (49,62 persen) dan Papua Barat (49,65 persen) kemudian untuk APM SM/MA/Paket C tertinggi terdapat di Provinsi Aceh (62,42 persen), Maluku (59,80) dan DI Yogyakarta (59,35 persen).

5.2.1 Putus Sekolah

Manusia dapat memperoleh pendidikan di berbagai wahana pendidikan seperti keluarga, pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal/informal (pendidikan luar sekolah). Pendidikan formal memiliki keunggulan untuk mengembangkan individu dibanding lainnya karena di sekolah mampu diciptakan suasana yang merangsang aspek kognitif, afektif dan motorik individu. Melalui pendidikan di sekolah, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kepribadian (Curtis dan Boultwood dalam Guritnaningsih, 1993). Untuk itu, idealnya setiap individu pada usia sekolah mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga mereka menjadi lebih matang secara kognitif, afektif maupun motorik. Namun kenyataannya tidak semua individu pada usia sekolah mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Di tingkat pendidikan dasar, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Putus sekolah dide inisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut.

65


Tabel 5.6 Angka Putus Sekolah Usia 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2010


Status Total

Masih Sekolah Putus Sekolah Tamat Sekolah





Tabel 5.6 memperlihatkan angka putus sekolah anak berumur 7-17 tahun di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebesar 2,91 persen, artinya setiap 1000 orang penduduk berumur 7-17 tahun ada sebanyak 29 orang yang putus sekolah. Menurut tipe daerah, anak yang mengalami putus sekolah di perdesaan lebih banyak (3,64 persen) dibandingkan perkotaan (2,10 persen). Jika diamati menurut jenis kelamin, anak laki-laki lebih banyak yang mengalami putus sekolah dibanding anak perempuan yaitu 3,47 persen banding 2,30 persen.

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki persentase anak putus sekolah tertinggi yaitu sebanyak 9,13 persen, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,66 persen serta Provinsi Bangka Belitung sebesar 7,25 persen. Sementara itu Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase anak putus sekolah paling sedikit sebesar 1,23 persen disusul DKI Jakarta sebesar 1,37 persen (Lampiran Tabel 50-52).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) mengembangkan indikator Kota Layak Anak (KLA) melalui 5 kluster. Dalam kluster 5 tersebut disebutkan bahwa semua anak berhak untuk memperoleh akses pendidikan dengan indikator rinci yaitu tidak ada anak yang mengalami drop out atau putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Mengingat masih ditemuinya anak yang mengalami putus sekolah, peran aktif dari berbagai kepentingan (stakeholder) sangat diperlukan agar tidak ditemukan lagi adanya anak yang mengalami putus sekolah di semua jenjang pendidikan.


66

Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa anak putus sekolah cenderung meningkat seiring bertambahnya kelompok umur. Pada kelompok umur 7-12 tahun terdapat anak yang putus sekolah sebesar 0,60 persen, kemudian anak berumur 13-15 tahun yang putus sekolah sebesar 2,48 persen dan terdapat sebesar 3,92 persen anak pada kelompok umur 16-17 yang putus sekolah. Menurut tipe daerah, anak putus sekolah banyak ditemukan di daerah perdesaan untuk semua kelompok umur yang berbeda dibandingkan anak yang berada di daerah perkotaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki lebih banyak yang putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan pada kelompok 16-17 tahun banyak ditemukan anak putus sekolah pada kelompok perempuan.

Tabel 5.7 Angka Putus Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah, 2010


Kelompok Umur 7-12 13-15 16-17





Tabel 5.8 menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah menurut jenjang pendidikan masih didominasi pada jenjang pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 1,51 persen, disusul jenjang SMP sebesar 0,93 persen dan SM sebesar 0,46 persen. Menurut tipe daerah, anak putus sekolah yang berada di daerah perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan untuk semua jenjang pendidikan. Dilihat menurut jenis kelamin, anak laki-laki memiliki kecenderungan putus sekolah lebih besar dibandingkan perempuan. Angka putus sekolah laki-laki pada jenjang SD/sederajat sebesar 1,93 persen lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 1,07 persen. Pada jenjang SMP/sederajat, anak laki-laki yang putus sekolah sebesar 1,11 persen

67


lebih tinggi dibanding anak perempuan sebesar 0,73 persen. Kondisi berbeda terjadi pada jenjang pendidikan SM/sederajat. Anak perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi dibanding anak laki-laki yaitu 0,49 persen banding 0,46 persen.

Tabel 5.8 Angka Putus Sekolah Penduduk 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2010


Jenjang Pendidikan SD SMP SM





5.3 ALASAN TIDAK SEKOLAH

Banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk tidak/belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Beberapa alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi diantaranya adalah karena biaya, menikah/mengurus rumah tangga, sekolah jauh, tidak suka/malu, tidak diterima, cacat dsb. Alasan karena biaya biasanya berkaitan erat dengan kemiskinan (kesulitan ekonomi). Alasan sekolah jauh berkaitan dengan ketersediaan jumlah sekolah yang minim ataupun kondisi geogra is suatu daerah menyebabkan akses sulit. Alasan tidak suka/malu diantaranya berkaitan erat dengan tidak naik kelas dan kurangnya peran orang tua memotivasi anak.

Pada Tabel 5.9, berdasarkan hasil Susenas tahun 2010, diketahui bahwa sebagian besar anak berumur 7-17 tahun belum bersekolah atau tidak sekolah lagi dikarenakan tidak ada biaya yaitu sebesar 56,18 persen. Anak yang tidak bersekolah karena bekerja/mencari na kah sebesar 7,97 persen, merasa pendidikan cukup


68

sebesar 3,94 persen, alasan sekolah jauh sebesar 3,72 persen, alasan cacat sebesar 3,41 persen, alasan menikah sebesar 2,20 persen, malu alasan ekonomi sebesar 1,54 persen, menunggu pengumuman sebesar 1,01 persen dan tidak diterima sebesar 0,47 persen.

Masih tingginya anak berumur 7-17 tahun yang tidak bersekolah dengan alasan biaya mencerminkan bahwa program pendidikan yang murah dan terjangkau masih belum dinikmati oleh masyarakat luas. Kondisi ini tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penyediaan akses pendidikan bagi seluruh penduduk. Selain itu, masih ditemukannya alasan sekolah jauh mengindikasikan belum meratanya fasilitas sekolah yang dapat diakses oleh penduduk sehingga menyebabkan anak tidak dapat bersekolah.

Tabel 5.9 Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah,

Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

Alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak

bersekolah lagi

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

L P L + P L P L + P L P L + P

Tidak ada biaya

Bekerja/ Mencari nafkah

Menikah/ Mengurus RT

Merasa pendidikan cukup

Malu karena Ekonomi

Sekolah Jauh

Cacat

Tidak diterima

Lainnya

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Tabel 5.9 juga memperlihatkan bahwa secara umum persentase tidak sekolah lagi antara anak laki-laki dan perempuan hampir sama. Proporsi perempuan yang tidak bersekolah dengan alasan menikah lebih tinggi sebesar empat kali dibanding anak laki-laki. Selain alasan menikah, anak perempuan yang tidak bersekolah karena alasan tidak ada biaya, sekolah jauh dan alasan menunggu pengumuman memiliki

69


persentase lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki yang tidak bersekolah dengan alasan bekerja, merasa pendidikan cukup, malu karena alasan ekonomi, cacat, tidak diterima dan lainnya memiliki persentase yang lebih besar dibanding anak perempuan.

Jika dilihat menurut tipe daerah, anak yang tidak bersekolah di perkotaan karena alasan tidak ada biaya, bekerja, merasa pendidikan cukup, cacat dan alasan tidak diterima memiliki persentase lebih tinggi dibanding perdesaan. Anak yang tidak bersekolah dengan alasan menikah, malu alasan ekonomi, sekolah jauh dan lainnya banyak dijumpai pada anak yang berada di perdesaan.

5.4 ANGKA BUTA HURUF

Upaya pemberantasan buta huruf sudah dilakukan semenjak awal kemerdekaan tahun 1945. Namun, masih banyak penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis terutama membaca dan menulis huruf latin. Peran kemelekan huruf dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, melek huruf merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting, sedangkan dalam kehidupan bernegara, kemampuan membaca dan menulis merupakan salah satu penyumbang dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI). Faktor melek huruf ini merupakan salah satu faktor penilai ketertinggalan pencapaian pembangunan manusia di Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 2009, Indonesia berada pada tingkat menengah Pembangunan Manusia Global (Medium Human Development), dengan peringkat ke-108 dari 169 negara.

Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) yang isinya antara lain meminta pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran bagi pemerintah kabupaten/kota. Keseriusan pemerintah dalam memberantas buta huruf diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan menargetkan penduduk yang buta huruf paling banyak hanya 5 persen atau sekitar 7,7 juta orang pada tahun 2009.

Berbagai program pemberantasan buta huruf telah dilakukan oleh pemerintah seperti program Keaksaraan Fungsional (KF) dan program penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Pemerintah telah menyusun program KF sejak tahun 2007. Dalam program ini masyarakat yang sudah memenuhi kriteria dapat membaca dan


70

menulis akan diberikan serti ikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengikuti program Paket A setara SD/MI. Sementara itu, program TBM merupakan sarana yang cukup efektif dalam upaya pemberantasan buta huruf. Sebagai bagian dari perpustakaan, TBM secara umum memberikan pelayanan kebutuhan membaca di kalangan masyarakat. Pendirian TBM selain diharapkan dapat mempercepat pemberantasan buta huruf, juga dapat menciptakan masyarakat yang gemar membaca.

Tabel 5.10 memperlihatkan angka buta huruf (ABH) anak usia 5-17 tahun sebesar 7,96 persen atau sekitar 4,73 juta orang di tahun 2010. Relatif tingginya ABH anak ini disebabkan sumbangan ABH yang cukup tinggi di kelompok usia 5-6 tahun yang sebesar 48,51 persen atau sekitar 4,26 juta orang. Hal ini dapat dipahami karena pada kelompok umur tersebut pada umumnya belum duduk di bangku sekolah. ABH semakin menurun dengan meningkatnya usia sekolah. Hal ini mengindikasikan program pelaksanaan wajib belajar berjalan dengan baik, yang salah satu hasilnya adalah pemberantasan buta huruf. Namun terlihat adanya perbedaan ABH yang cukup signi ikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. ABH anak usia 7-17 tahun di perkotaan sebesar 0,42 persen atau sekitar 101 ribu orang, sementara ABH di perdesaan sebesar 1,39 persen atau sekitar 369 ribu orang, lebih dari 3 kali persentase buta huruf di perkotaan.

Tabel 5.10 Angka Buta Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin 5-6 7-12 13-15 16-17 5-17



Perkotaan+Perdesaan: Laki-laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan


71


Menurut jenis kelamin, ABH anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan ABH anak perempuan terutama pada kelompok usia 7-12 tahun dimana ABH anak laki-laki sebesar 1,35 persen dan ABH anak perempuan sebesar 0,98 persen. Pada kelompok usia yang lebih tinggi, 13-15 dan 16-17 tahun, ABH anak laki-laki dan perempuan relatif sama. Pola ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Di daerah perkotaan, ABH anak laki-laki terlihat lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, ABH anak laki-laki sebesar 0,52 persen sedangkan anak perempuan sebesar 0,32 persen. Perbedaan tertinggi terjadi pada kelompok usia 7-12 tahun yaitu ABH anak laki-laki sebesar 0,71 persen sedangkan anak perempuan sebesar 0,37 persen. Pada kelompok usia 13-15 dan 16-17 tahun relatif tidak ada perbedaan antara ABH anak laki-laki dan perempuan. Di daerah perdesaan, ABH anak laki-laki usia 7-12 tahun (1,90 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan (1,53 persen). Pada kelompok usia di atasnya yaitu 13-15 tahun dan 16-17 tahun, ABH anak perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

5.5 Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia berinteraksi dengan manusia lain di dalam kehidupan bermasyarakat, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, manusia berhadapan dengan kaidah atau aturan dalam masyarakat yang harus diikuti sebagai bagian dari sosial budaya. Hidup bermasyarakat perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bahkan sejak masa kanak-kanak agar individu dalam masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupannya.

Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat dan individu dengan masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan sosial budaya ini memberi dampak negatif maupun positif. Dampak positif terjadi bila masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tidak berpengaruh terhadap keberadaan atau pelaksanaan norma. Sebaliknya bila masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan maka dampak negatif yang akan terjadi.

Dalam kehidupan, kepentingan individu yang satu tidak sama dengan kepentingan individu yang lain. Para individu memiliki kepentingan dan tujuan hidup masing-masing, serta memiliki cara dan jalan hidup sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak bertabrakan satu dengan lainnya. Demikian juga masyarakat akan mengalami perkembangan atau perubahan sebagai dampak hubungan antar individu, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, individu


72

yang memiliki kematangan dalam nilai-nilai sosial akan memiliki juga dasar yang kuat dalam membentuk dirinya menjadi manusia cerdas. Semua ini dipercepat dengan kemajuan sains dan tekhnologi yang turut mempengaruhi perubahan individu dan masyarakat.

Proses sosial dimulai dari interaksi sosial yang didasari oleh faktor imitasi yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Bila anak meniru orang tua, guru, atau masyarakat yang lingkungan pergaulannya berpakaian sopan, dan bertutur kata yang terpuji, maka anak sudah mensosialisasikan dirinya secara positif. Tetapi bila anak meniru perilaku jelek dan negatif yang dilakukan orang tua, guru, atau masyarakat, maka anak berada pada lingkungan sosial yang negatif yang akan membentuk pribadinya di masa datang. Faktor berikutnya adalah sugesti. Sugesti terjadi bila anak menerima atau tertarik pada apa yang dilihatnya terhadap mayoritas sikap orang yang bernilai positif. Sehingga sugesti akan membuat anak untuk bersosialisasi dengan keadaan tersebut. Selanjutnya adalah identi ikasi dimana anak dapat bersosialisasi melalui identi ikasi, yaitu anak berusaha atau mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, secara sadar maupun di bawah sadar. Faktor terakhir adalah faktor simpati yang akan terjadi saat seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Dalam simpati faktor perasaan sangat berperan penting, karenanya hubungan yang akrab antara anak dengan guru, orang tua, dan lingkungan sosial perlu dikembangkan. Hal ini agar simpati dapat dengan mudah muncul, sosialisasi dapat mudah terjadi, dan anak tertib mematuhi segala peraturan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Faktor lainnya dalam hidup manusia adalah budaya atau kebudayaan, yang dide inisikan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh anggota masyarakat. Kebudayaan juga dide inisikan sebagai hasil karya manusia yang dikembangkan sebagai bagian dari peradaban manusia sepanjang masa dan sebagai pedoman berperilaku dan bertindak. Kebudayaan dapat bertahan lama bila memiliki nilai yang tetap berlaku dan universal, seperti norma, kebiasaan, adat, tradisi, gagasan, ideologi, teknologi, kesenian, dan benda-benda hasil ciptaan manusia. Namun kebudayaan akan tetap mengalami penyempurnaan dan perubahan sesuai perkembangan zaman dan kemajuan yang dicapai manusia.

Dalam kehidupan, kebudayaan perlu ditanamkan sejak masa anak-anak agar nilai kebudayaan dapat dicontoh dan menjadi bagian kehidupan anak. Semua warisan budaya perlu disampaikan kepada generasi berikutnya melalui media pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, karena kegiatan ini berlangsung terus menerus dan sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya mendidik dan kegiatan belajar-mengajar pada anak harus kondisional dan kultural. Budaya merupakan bahan masukan atau pertimbangan bagi manusia untuk mengembangkan dirinya. Kadang

73


kala, budaya akan dipakai terus-menerus, terkadang diperbaiki, dan terkadang juga diganti dengan yang baru.

Salah satu aspek penting kebudayaan adalah kesenian. Kesenian merupakan sarana yang menjadi ciri identitas suatu budaya. Sehingga ekspresi kesenian merupakan gambaran dari masyarakat. Fungsi sosial seni adalah sebagai potret budaya yang bukan hanya merupakan sekedar tontonan, dan seremonial belaka tetapi juga merupakan ekspresi keindahan, etika dan keberadaan suatu masyarakat dimana kesenian itu terus hidup dan berkembang. Bahkan kesenian dapat menjadi sarana untuk memberikan kritik terhadap kenyataan dalam masyarakat sehingga kesenian dapat berfungsi sebagai sarana transformasi sosial dan budaya.

Tabel 5.11 menyajikan kegiatan sosial budaya anak usia 5 sampai 17 tahun yang diperoleh dari Susenas tahun 2009 Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Kegiatan sosial budaya yang dikumpulkan dalam Susenas 2009 ini meliputi kegiatan membaca, menonton TV, mendengarkan radio, dan menonton/melakukan kesenian. Dari keempat kegiatan sosial budaya tersebut, penduduk Indonesia lebih menyukai menonton TV (93,77 persen) dibandingkan kegiatan lainnya seperti membaca (78,91 persen), mendengarkan radio (16,58 persen), dan menoton/melakukan kesenian (9,95 persen). Pola ini terjadi baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Bila dibandingkan masing-masing kegiatan sosial budaya, proporsi anak perempuan yang membaca lebih besar dibandingkan anak laki-laki (80,13 persen berbanding 70,77 persen). Untuk kegiatan menonton TV dan mendengarkan radio, proporsi anak perempuan dan laki-laki relatif sama. Sedangkan kegiatan menonton/melakukan kesenian, proporsi anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan (10,29 persen berbanding 9,58 persen).


74

Tabel 5.11 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kegiatan Sosial Budaya yaitu Membaca, Menonton TV, Mendengarkan Radio, Menonton/Melakukan

Kesenian, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2009

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin Membaca Menonton TV Mendengarkan

Radio

Menonton/Melakukan Kesenian

Perkotaan : Laki-laki Perempuan L+P

Perdesaan : Laki-laki Perempuan Laki-Laki+ Perempuan

Perkotaan+Perdesaan : Laki-laki Perempuan Laki-Laki+ Perempuan

Sumber: Survei Sosial Ekonomi 2009 Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, BPS

Di daerah perkotaan, proporsi anak laki-laki dan perempuan yang menonton televisi dan mendengarkan radio relatif sama. Sedangkan kegiatan membaca, proporsi anak perempuan yang membaca lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Demikian juga kegiatan menonton/melakukan kesenian, proporsi anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan, 8,04 persen berbanding 7,66 persen. Di daerah perdesaan, persentase anak laki-laki yang menonton TV relatif sama dengan anak perempuan. Sedangkan pada kegiatan membaca, persentase anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, 76,59 persen berbanding 73,79 persen. Kegiatan mendengarkan radio dan menonton/melakukan kesenian, persentase anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

Provinsi yang memiliki persentase tertinggi anak baik laki-laki maupun perempuan usia 5-17 tahun yang membaca ada di DI Yogyakarta, Aceh dan Kepulauan Riau. Sedangkan pada kegiatan menonton TV ada di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada kegiatan mendengarkan radio adalah Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo. Pada kegiatan menonton pertunjukan kesenian adalah NTB, Bengkulu, DI Yogyakarta. Sedangkan pada kegiatan melakukan pertunjukan kesenian adalah Bali, Papua, DI Yogyakarta. Lihat Tabel lampiran 61.

75


BAB 6PERLINDUNGAN KHUSUS

77


6PERLINDUNGAN KHUSUS

6.1 PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terutama dalam aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial, penyelenggaraan perlindungan anak juga mencakup perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan tersebut antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak penyandang cacat dan anak terlantar.

Seperti yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab IX, penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui berbagai mekanisme dan kegiatan, antara lain berupa penyediaan fasilitas umum; perlakuan khusus bagi anak (pengadilan anak dan lembaga pemasyarakatan anak); bantuan pendampingan bagi anak yang bermasalah hukum dan pelayanan cuma-cuma bagi anak dari keluarga kurang mampu. Perlindungan anak dalam aspek keagamaan antara lain berupa jaminan bagi anak untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya (Pasal 42 ayat 1). Bentuk perlindungan lainnya adalah berupa pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak sesuai dengan agama yang dipeluknya (Pasal 43 ayat 2). Perlindungan anak dalam aspek kesehatan selain berupa penyediaan fasilitas, penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak (Pasal 44 ayat 1), juga berupa pelayanan cuma-cuma bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu (Pasal 44 ayat 4).

Perlindungan anak dalam aspek pendidikan mencakup kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua


78

anak (Pasal 48). Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53 ayat 1). Sementara itu, perlindungan anak dalam aspek sosial antara lain berupa kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Ulasan pada bagian ini difokuskan untuk melihat gambaran secara rinci mengenai kondisi dan perkembangan anak-anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu atau anak yang bermasalah selama periode tiga tahun terakhir. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai jenis dan efekti itas perlindungan khusus yang diberikan pada mereka. Cakupan anak bermasalah dalam kajian ini dibatasi pada anak bermasalah hukum, anak bermasalah sosial, anak yang mengalami tindak kekerasan, anak bekerja dan anak penyandang cacat.

6.2 ANAK BERMASALAH HUKUM

Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep “anak yang berhadapan dengan hukum” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkon lik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, kon lik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai anak nakal. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang telah mencapai umur delapan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Klasi ikasi serupa juga digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menentukan kategori anak pelaku tindak pidana dan digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menentukan kategori anak pidana (narapidana anak). Pada sub bab anak bermasalah hukum data yang digunakan berasal dari hasil registrasi Mabes Polri dan Lapas.

79


Jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.1, jumlah anak pelaku tindak pidana dari sebanyak 3.145 anak pada tahun 2007, meningkat sekitar 4,3 persen menjadi sebanyak 3.280 anak pada tahun 2008. Jumlah tersebut pada tahun 2009 meningkat tajam sekitar 28,4 persen menjadi sebanyak 4.213 anak. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa anak laki-laki pelaku tindak pidana jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

Tabel 6.1 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana menurut Jenis Kelamin, 2007-2009

Sumber: Mabes Polri, 2009

Seperti yang disajikan pada Tabel 6.2, jumlah dan sebaran anak nakal atau anak pelaku pidana pada masing-masing provinsi nampak cukup bervariasi. Lima provinsi yang memiliki angka kenakalan anak atau jumlah anak pelaku tindak pidana yang paling tinggi selama tahun 2009 berturut-turut adalah provinsi Jawa Tengah (884 anak), Sumatera Utara (841 anak), DKI Jakarta (670 anak), Lampung (453 anak) dan Kalimantan Tengah (338 anak). Sementara itu Provinsi Bengkulu, Maluku dan Papua memiliki angka kenakalan anak yang paling rendah masing-masing dengan jumlah anak pelaku tindak pidana sebanyak dua anak. Tabel 6.2 juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2009 terjadi tindak kriminalitas atau kenakalan anak di sebanyak 22 provinsi (66,7 persen) dari sebanyak 33 provinsi yang ada di Indonesia.


80

Tabel 6.2 Jumlah Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah dan Kelompok Umur, 2007-2009

Sumber : Evaluasi Situasi Kamtibmas, Mabes Polri; Tahun 2007, 2008 & 2009

Catatan : 1 Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

2 Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

81


Sejalan dengan meningkatnya jumlah anak pelaku tindak pidana, jenis kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak juga semakin meningkat kualitasnya. Kenakalan di kalangan anak-anak atau remaja yang pada awalnya hanya berupa tawuran pelajar antar sekolah atau perkelahian di dalam sekolah, saat ini semakin mengarah pada tindakan yang tergolong sebagai tindak kejahatan atau kriminalitas, seperti pencurian, pemerkosaan dan pemakaian narkoba.

Tren tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan anak dan remaja yang terus meningkat ini secara faktual antara lain terlihat dari berbagai tayangan berita kriminal di televisi dan mass media lainnya. Hampir setiap hari selalu disajikan berita mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan anak-anak dan remaja. Harian Republika (2007)1 dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa di wilayah DKI Jakarta tidak ada hari tanpa tindak kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan remaja. Sementara harian Kompas (2007)2 menyebutkan bahwa tindak kriminalitas di kalangan remaja sudah tidak terkendali dan dalam beberapa aspek sudah terorganisir. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketidakmampuan institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja tersebut.

Data hasil penelitian BPS (2010)3 yang disajikan pada Tabel 6.3 menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian adalah jenis kenakalan atau tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Dari sebanyak 200 anak pidana (narapidana anak) yang diteliti, sebanyak 120 anak atau sekitar 60,0 persen adalah pelaku tindak pidana pencurian. Tabel 6.3 juga menunjukkan bahwa jenis tindak pidana menonjol lainnya berturut-turut adalah penyalahgunaan narkoba (9,5 persen), perkosaan/pencabulan (6,0 persen), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain (5,0 persen), pengeroyokan (4,0 persen) dan penganiayaan (4,0 persen).

Dari Tabel 6.3 juga nampak bahwa sebanyak 4 anak (2,0 persen) harus menjalani masa tahanan karena melakukan pembunuhan, sebanyak 5 anak (2,5 persen) melakukan tindak pidana penggelapan dan 5 anak lainnya (2,5 persen) menjadi penadah hasil kejahatan. Keterlibatan para anak nakal ini dalam tindak pidana pembunuhan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Selain diancam dengan sanksi hukuman yang berat, tindak pembunuhan merupakan kejahatan yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang tidak berperikemanusiaan.

1 Republika, 2007. “Jakarta Kota Kriminal” dalam harian Republika, Jakarta, 18 April 2007.2 Kompas, 2007. “Guru dan Orang Tua Tak Berdaya” dalam http:// 64.203.71.11/ver1/metropolitan

/0711/13/050603.htm.3 BPS, 2010 “Pro il Kriminalitas Remaja, Badan Pusat Statistik, Jakarta 2010.


82

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan, 2010

Sumber : Pro il Kriminalitas Remaja 2010, BPS *) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain

Pola kenakalan dan kriminalitas di kalangan anak-anak ini nampak berbeda untuk setiap umur anak. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4 nampak bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya usia anak, jumlah anak pelaku tindak pidana serta jenis tindak pidana yang dilakukan juga semakin meningkat. Dari Tabel 6.4 nampak bahwa cakupan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh sebanyak 16 anak nakal berusia 13 tahun hanya sebanyak 5 jenis tindak pidana yang secara umum masih tergolong tindak pidana ringan, antara lain pencurian, penganiayaan dan narkoba. Sedangkan cakupan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh sebanyak 76 anak nakal berusia 17 tahun mencapai lebih dari dua kali lipat yaitu sebanyak 12 jenis tindak pidana. Dari Tabel 6.4 nampak bahwa sebagian dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia 17 tahun ini sudah tergolong sebagai tindak pidana berat, antara lain adalah tindak pidana pembunuhan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dan pemilikan senjata tajam.

Tabel 6.4 juga menunjukkan indikasi bahwa semakin tinggi usia remaja nakal kecenderungan untuk melakukan kenakalan/tindak pidana juga semakin meningkat termasuk di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan. Dari tabel tersebut nampak bahwa beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, perkosaan/pencabulan dan narkoba merupakan tindak pidana yang secara umum dilakukan oleh anak pada semua usia. Sedangkan tindak

83


pidana kepemilikan senjata tajam, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas fatal dan penggelapan hanya dilakukan oleh anak yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Tabel 6.4 menunjukkan bahwa dari sebanyak empat kasus tindak pidana pembunuhan, sebanyak 1 kasus dilakukan oleh anak usia 16 tahun, sedangkan 3 kasus lainnya dilakukan oleh anak usia 17 tahun.

Tabel 6.4 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan dan

Umur Anak, 2010

Sumber : Pro il Kriminalitas Remaja 2010, BPS*) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain


84

6.3 ANAK 10 17 TAHUN YANG BEKERJA

Meskipun ada aturan internasional dan hukum yang mengatur pekerja anak seperti Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Cepat untuk Penghapusan Segala Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dan Konvensi No. 138 tentang Umur Minimum bagi Pekerja Anak, Namun sepertiga pekerja anak di seluruh dunia hidup di negara-negara yang belum merati ikasi konvensi tersebut. Jadi hanya dua pertiga anak di seluruh dunia yang secara hukum internasional terlindungi oleh konvensi tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang pekerja anak. Seperti yang tercantum pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 68, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Namun pada anak yang berusia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan isik, mental dan sosial anak-anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. pengusaha harus mempunyai izin tertulis dari orang tua atau wali dari anak tersebut;

b. harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. jumlah jam kerja maksimum adalah 3 jam sehari yang dilakukan pada siang

hari tanpa mengganggu jam sekolah; d. jaminan keselamatan dan kesehatan; e. hubungan pekerjaan yang jelas; f. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 74 disebutkan mengenai beberapa jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak:

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak

untuk pelacuran, produksi pornogra i, pertunjukan porno, atau perjudian;c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak

untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

85


(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pada sub bab ini yang dibahas adalah anak yang bekerja, yaitu mereka yang memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan dalam bentuk uang maupun barang, minimal satu jam berturut-turut dalam suatu referensi waktu tertentu.

6.3.1 Umur Anak yang Bekerja

Pada Tabel 6.5, proporsi anak berumur 10-17 tahun yang bekerja di Indonesia jika dilihat menurut kelompok umur 10-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-17 tahun memiliki pola yang sama, yaitu terus terjadi peningkatan proporsi anak yang bekerja terhadap total anak yang bekerja berumur 10-17 tahun seiring dengan bertambahnya usia anak.

Jika dilihat menurut kelompok umur 10-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-17 tahun, persentase anak berumur 16-17 tahun adalah yang paling banyak aktif bekerja. Masih adanya anak berusia 10-12 tahun yang bekerja (8,73 persen) merupakan fenomena ketenagakerjaan tersendiri di Indonesia.

Tabel 6.5 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2010

Sumber: Sakernas Agustus 2010, BPS


86

Dari Tabel 6.5 juga dapat dilihat proporsi anak perempuan yang bekerja lebih tinggi daripada anak laki-laki yang bekerja pada kelompok umur 10-12 tahun. Hal ini diduga sebagai akibat dari masih adanya preferensi pada anak berjenis kelamin laki-laki. Pada beberapa penelitian, jika dalam satu rumah tangga ada anak dengan jenis kelamin yang berbeda, maka anak laki-laki lebih diutamakan untuk bersekolah dibanding anak perempuan. Sehingga bagi anak perempuan, bekerja merupakan pilihan yang sangat mungkin dilakukan sebagai pengganti dari kegiatan bersekolah. Pilihan pekerjaannya bisa sangat beragam, salah satunya membantu perekonomian rumah tangga sebagai pekerja tak dibayar.

Keputusan anak-anak masuk ke dalam dunia kerja dipengaruhi oleh banyak hal, faktor orang tua merupakan salah satu faktor yang diduga menyebabkan anak masuk ke dalam dunia kerja (Chang, 2006). Berdasarkan penelitiannya pada data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 1997 dan 2000, Chang menyebutkan bahwa pendidikan ayah dan ibu berpengaruh terhadap prevalensi anak bekerja di dalam rumah tangga.

6.3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi

Tabel 6.6 menunjukkan proporsi anak berumur 10-17 tahun yang bekerja terhadap total anak berumur 10-17 tahun. Provinsi Papua memiliki proporsi anak bekerja paling tinggi, yaitu 35,18 persen. Artinya satu diantara tiga anak-anak berusia 10-17 tahun di Provinsi Papua masuk dalam kategori anak bekerja. Provinsi lain dengan proporsi anak bekerja tertinggi berikutnya adalah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dengan proporsi anak bekerja masing-masing adalah 19,00 dan 17,17 persen. Adapun tiga provinsi dengan proporsi anak bekerja terkecil adalah Kepulauan Riau (3,15 persen), Aceh (4,47 persen) dan Jawa Barat (5,09 persen).

Di Pulau Jawa, banyaknya anak bekerja adalah sebagai dampak dari besarnya populasi pulau yang didiami oleh 57,5 persen total populasi Indonesia. Di DKI Jakarta, proporsi anak 10-17 tahun yang bekerja adalah 8,31 persen. Jawa tengah dan Jawa Timur masing-masing proporsi anak bekerjanya adalah 7,89 dan 7,94 persen. Di Papua misalnya, dengan kondisi geogra is yang cenderung sulit, sekolah bisa jadi bukan hal yang prioritas. Jarak sekolah yang masih jauh, dan dengan sarana transportasi yang kurang memadai menyebabkan anak-anak lebih memilih bekerja. Selain itu keluarga, dalam hal ini orang tua cukup berperan dalam penentuan anak masuk pasar kerja. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan daerah yang lebih berkembang lainnya, akses ke sekolah mungkin lebih mudah. Namun, kesulitan ekonomi diduga menjadi penyebab masih tingginya jumlah anak bekerja di provinsi-provinsi tersebut.

87


Untuk mengetahui perbandingan anak laki-laki bekerja dengan anak perempuan bekerja di suatu provinsi digunakan angka rasio jenis kelamin anak bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa anak bekerja di Indonesia masih didominasi oleh anak laki-laki. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin anak bekerja yang mayoritas diatas 100 (Tabel 6.6). Secara nasional, rasio jenis kelamin anak bekerja adalah 148. Artinya perbandingan anak laki-laki bekerja terhadap anak perempuan bekerja adalah 148 dibanding 100.

Pada Tabel 6.6, rasio jenis kelamin anak bekerja 10-17 tahun tertinggi adalah di Provinsi Lampung, dengan rasionya adalah 311. Artinya di Provinsi Lampung, perbandingan anak laki-laki bekerja terhadap perempuan adalah 311 anak laki-laki bekerja dibanding 100 anak perempuan bekerja. Provinsi lain yang rasio jenis kelamin anak bekerjanya relatif tinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau, Gorontalo dan Sulawesi Tengah yaitu masing-masing 266, 258 dan 255.

Hanya ada empat provinsi yang rasio jenis kelamin anak bekerjanya lebih rendah dari 100, ini berarti anak laki-laki bekerja lebih sedikit daripada anak perempuan bekerja. Provinsi provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (99), Bali (96), Banten (89) dan DKI Jakarta (51).


88

Tabel 6.6. Jumlah, Persentase, Rasio Jenis Kelamin dan Proporsi Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, 2010

Provinsi Anak Bekerja (000) Persentase

Anak Bekerja RJK Proporsi

Anak Bekerja L P L+P L P

Indonesia 1.947,0 1.313,7 3.260,7 59,71 40,29 148 8,96


89


89


6.3.3 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Pendidikan

Dari Gambar 6.1, dapat diketahui bahwa lebih dari sepertiga anak bekerja di Indonesia (38,25 persen) diantaranya adalah berstatus sebagai pelajar, 57,87 persen adalah anak bekerja yang sudah tidak sekolah lagi dan hanya 3,88 persen yang tidak/belum pernah sekolah. Jika diamati menurut jenis kelamin, anak laki-laki bekerja maupun perempuan mempunyai pola yang sama pada proporsi anak bekerja menurut status sekolahnya. Proporsi tertinggi baik pada anak laki-laki bekerja maupun perempuan adalah mereka yang tidak sekolah lagi, masing-masing 59,55 dan 55,38 persen. Lalu persentase kedua terbesar adalah anak bekerja yang berstatus pelajar, dan terakhir adalah anak bekerja berstatus pendidikan tidak/belum pernah sekolah.

Gambar 6.1. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Sekolah dan Jenis Kelamin, 2010

3.49

36.96

59.55

Laki-Laki3.88

38.25

57.87

Laki-Laki + Perempuan4.45

40.16 55.38

Perempuan

Tidak/belum pernah sekolah Masih Bersekolah Tidak Bersekolah Lagi


Selanjutnya pada Gambar 6.2 diperlihatkan bahwa proporsi terbesar anak bekerja adalah lulusan SD (41,74 persen), lalu 37,65 persen tamat SMP keatas, dan 20,65 persen tidak punya ijazah termasuk yang tidak/belum pernah memiliki ijazah. Jika diamati menurut jenis kelamin, proporsi anak perempuan bekerja berpendidikan lebih baik dari anak laki-laki bekerja. Anak perempuan bekerja yang tamat SMP keatas sekitar 42,76 persen, sementara laki-laki 34,21 persen. Anak bekerja yang tidak mempunyai ijazah, masing-masing 17,32 persen anak perempuan dan 22,83 persen anak laki-laki.

89


90


90

Gambar 6.2. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin, 2010

22,83 17,32 20,61

42,9639,92 41,74

34,21 42,76 37,65

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki +Perempuan

SMP+

SD

Tidak Punya Ijazah


6.3.4 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pada Gambar 6.3 dapat diamati bahwa setengah dari (50,6 persen) anak bekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja maka tidaklah mengherankan mengejutkan jika mayoritas anak juga bekerja di sektor tersebut. Hampir sepertiga anak bekerja di Indonesia bekerja di sektor jasa, dan sebanyak 17,53 persen yang lainnya bekerja di sektor industri.

Gambar 6.3 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2010

60,57

35,,82

50,60

16,5319,01

17,5322,90

45,17

31,88

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan

PePertrtananiaiann

Industri

Jasa


90

91


91


Berbeda dengan anak laki-laki bekerja, anak perempuan bekerja terkonsentrasi pada sektor jasa yaitu sebesar 45,17 persen sementara anak laki-laki hanya sekitar separonya (22,90 persen). Anak laki-laki paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 60,57 persen. Tingginya persentase tersebut dibandingkan anak perempuan bekerja, diduga karena pekerjaan di sektor ini cenderung membutuhkan daya tahan isik yang kuat. Membajak sawah, menggembalakan ternak, merawat tanaman

pertanian adalah beberapa jenis akti itas yang dilakukan anak-anak yang bekerja di sektor pertanian. Di sektor industri, tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok dalam hal proporsi anak yang bekerja di sektor tersebut. Sekitar 19,01 persen anak perempuan bekerja di sektor industri, sedangkan pada anak laki-laki persentasenya adalah 16,53 persen.

6.3.5 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Mayoritas anak bekerja adalah pekerja yang tidak mendapatkan bayaran dari kerja yang sudah dilakukannya (Gambar 6.4). Sekitar 60,78 persen anak bekerja merupakan pekerja keluarga/pekerja yang tidak dibayar. Proporsi kedua tertinggi adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (22,66 persen). Proporsi anak bekerja yang paling rendah menurut status pekerjaan utama adalah yang berusaha baik berusaha sendiri maupun dengan dibantu orang lain. Proporsi anak laki-laki yang berstatus pekerja tak dibayar jauh lebih tinggi dibanding anak perempuan yaitu 62,76 persen dibanding 57,85 persen. Anak perempuan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih tinggi proporsinya dibanding anak laki-laki bekerja, dimana hampir sepertiga (30,48 persen) anak perempuan bekerja adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji dan pada anak laki-laki proporsinya tidak mencapai seperlima (17,38 persen).

Gambar 6.4 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2010

8,38,311 ,6 86,833, 7,77,711,

17,38 30,48 22,6611,55

4,84 4,844 84 8 88,844

62,76 57,85 60,78

Laki-laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan

Pekerja keluarga/tak dibayar

Pekerja bebas

Buruh/karyawan/pegawai

Berusaha


91


92

6.3.6 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel 6.7 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, Status Pekerjaan Utama dan Sektor, 2010


Tingginya persentase anak bekerja tak dibayar jika dilihat menurut sektor menjadi lebih menarik. Pada tiga kelompok lapangan usaha yaitu pertanian, industri dan jasa terjadi pola yang berbeda. Pada sektor pertanian, 82,28 persen anak yang bekerja di sektor ini adalah pekerja tidak dibayar. Ini artinya hanya sekitar 17,72 persen anak yang bekerja di sektor pertanian yang mendapatkan penghasilan, yaitu mereka yang bekerja dengan status sebagai buruh dibayar (pekerja bebas dan buruh/karyawan/pegawai) maupun sebagai pengusaha.

93


Pada kelompok sektor industri, hampir separuh anak bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (43,91 persen). Informasi berikutnya adalah bahwa satu atau lebih diantara empat anak bekerja di sektor industri adalah pekerja tidak dibayar (26,55 persen).

Pada kelompok sektor jasa, anak bekerja berstatus buruh adalah lebih dari sepertiga yaitu 37,85 persen. Yang mengejutkan adalah hampir separuh anak yang bekerja di sektor jasa adalah pekerja yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari apa yang dilakukannya. Selain itu masih ada 4,58 persen anak bekerja di sektor jasa yang mempunyai majikan lebih dari satu orang atau bekerja pada beberapa orang dalam satu bulan (pekerja bebas).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chang pada tahun 2006, disimpulkan bahwa pekerja anak yang berasal dari keluarga miskin cenderung bekerja sebagai buruh, sedangkan pekerja anak yang berasal dari keluarga yang lebih kaya cenderung bekerja sebagai pekerja keluarga. Hasil seperti yang dibahas sebelumnya, anak bekerja mayoritas sebagai pekerja tak dibayar. Akan tetapi, data hasil Sakernas, tidak menyajikan informasi mengenai rumah tangga miskin sehingga anak bekerja yang berstatus pekerja keluarga tidak serta merta dapat dikatakan berasal dari keluarga kaya. Diperlukan sumber data lainnya untuk mengetahui hubungan antara keadaan ekonomi rumah tangga dengan status anak bekerja.

6.3.7 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja di Kegiatan Informal

Anak-anak mempunyai pilihan yang sangat terbatas terhadap bidang pekerjaan yang ingin mereka geluti karena umur yang belum cukup dewasa. Pasar kerja pun hanya memberikan ruang yang sempit bagi anak-anak untuk bekerja di kegiatan formal. Belum lagi adanya undang-undang yang mengatur batasan umur bagi anak-anak untuk memasuki pasar kerja.

Pemerintah memang membatasi anak-anak untuk bekerja, sehingga pada usia sekolah, pemerintah melalui berbagai macam program, salah satunya BOS, berusaha untuk mencegah anak supaya tidak masuk ke pasar kerja. Bahkan ada beberapa negara maju yang melarang impor barang yang diproduksi oleh pekerja anak dibawah umur (ILO, 2010).


94


94

Gambar 6.5 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2010

23,78

31,89

18,31

76,22

68,11

81,69

LakiLaki+Perempuan

Perempuan

Laki-Laki

Formal

Informal


Pada Gambar 6.5 terlihat bahwa lebih dari tiga perempat anak bekerja (76,22 persen) di Indonesia pada tahun 2010 bekerja pada kegiatan informal, sedangkan sisanya bekerja pada kegiatan formal. Kegiatan formal dan informal ditentukan dari kombinasi antara status pekerjaan dan jabatan dalam pekerjaan utama.

Tingginya persentase anak bekerja di kegiatan informal ini diduga karena undang-undang melarang perusahaan mempekerjakan anak-anak pada kegiatan formal. Sehingga bisa dikatakan, kegiatan formal yang mempekerjakan anak-anak adalah ilegal jika tidak menerapkan ketentuan seperti yang tercantum pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Gambar 6.5 juga menunjukkan bahwa anak laki-laki yang bekerja di kegiatan informal lebih banyak dibanding yang ada di kegiatan formal masing-masing adalah 81,69 dan 18,31 persen. Pada anak perempuan, proporsi anak bekerja di kegiatan formal adalah lebih besar dibanding laki-laki yaitu sebesar 31,89 persen. Secara keseluruhan, ada 76,22 persen anak bekerja di kegiatan informal. Berdasarkan sifatnya, kegiatan informal adalah kegiatan yang mudah dimasuki oleh pekerja, tidak hanya pekerja dewasa, namun juga anak-anak.

94

95


6.3.8 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jam Kerja pada Pekerjaan Utama

Dengan asumsi jumlah hari kerja adalah lima hari, maka hasil Sakernas Agustus 2010 seperti yang disajikan dalam Tabel 6.8 menunjukkan bahwa rata-rata anak di Indonesia bekerja selama 6 jam dalam sehari. Rata-rata jam kerja per minggu meningkat seiring dengan bertambahnya umur anak yang bekerja. Pada anak berumur 16-17 tahun, rata-rata jumlah jam kerja dalam seminggu adalah yang paling tinggi diantara anak pada kelompok umur yang lain yaitu selama 36 jam dalam seminggu atau rata-rata tujuh jam sehari dengan asumsi pekerja tersebut mempunyai jumlah hari kerja sebanyak 5 hari.

Anak perempuan mempunyai rata-rata jam kerja lebih tinggi daripada anak laki-laki pada semua kelompok umur. Hasil riset Chang (2006) atas data IFLS juga menemukan pekerja anak laki-laki bekerja dengan rata-rata jam kerja yang lebih pendek daripada pekerja anak perempuan. Temuan ini sama dengan pola jam kerja anak bekerja hasil Sakernas Agustus 2010 seperti yang terdapat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Rata-Rata Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu pada Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010


Tabel tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan mempunyai rata-rata jam kerja lebih lama daripada laki-laki, masing-masing 34 jam dan 30 jam. Pada umur 10 hingga 15 tahun, selisih jam kerja antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh yaitu dari 1 hingga 2 jam dalam seminggu. Namun pada umur 16-17 tahun, anak perempuan mempunyai rata-rata jam kerja lebih lama 6 jam daripada laki-laki yaitu masing-masing 40 jam dan 34 jam.


96


96

Tabel 6.9 Persentase Anak 10-17 yang Bekerja menurut Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu dan

Status Sekolah, 2010


Tabel 6.9 menyajikan persentase anak bekerja menurut jam kerja dan status sekolah. Pada anak yang masih sekolah masih dapat ditemui anak-anak yang bekerja dengan jam kerja diatas 35 jam dalam seminggu. Sekitar 80 persen anak yang masih sekolah bekerja selama 1-24 jam dalam seminggu. Sedangkan 20 persen sisanya bekerja lebih dari 25 jam dalam seminggu.

Gambar 6.6 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dalam Seminggu dan

Jenis Kelamin, 2010

25,43 24,75 25,16

21,18 19,35 20,44

14,86 11,68 13,58

38,53 44,22 40,82

Laki-laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan

35 +

25 - 34

15 - 24

1 - 14


96

97


Gambar 6.6 menunjukkan bahwa lebih dari dua per lima anak bekerja di Indonesia mempunyai jumlah jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu. Diduga kelompok ini adalah mereka yang tidak bersekolah lagi. Dengan asumsi lima hari kerja dalam seminggu mereka bekerja selama 7 jam, artinya tidak cukup tersedia waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar, sedangkan jam sekolah rata-rata antara 5 sampai 6 jam dalam sehari. Lalu anak-anak dengan jam kerja 1-14 jam dalam seminggu atau rata-rata satu hingga dua jam dalam sehari sebesar 24,99 persen atau dengan kata lain satu diantara anak bekerja di Indonesia mempunyai jam kerja harian yang relatif pendek, sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 71 ayat (2) poin b bahwa pekerja anak tidak diperbolehkan bekerja lebih dari dua jam dalam sehari dalam kondisi tertentu. Dengan demikian anak masih bisa sekolah dan melakukan akti itas bekerja secara beriringan. Tanpa mengganggu akti itas belajar, bekerja dapat dilakukan diluar jam sekolah, dan dalam batasan yang tidak memberatkan secara isik bagi anak, sehingga menimbulkan kelelahan.

Gambar 6.6 juga menjelaskan bahwa proporsi anak perempuan yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu adalah yang terbesar yaitu 44,22 persen. Sama seperti diuraikan sebelumnya, bahwa tingginya partisipasi kerja anak di sektor jasa merupakan penyebab tingginya persentase anak perempuan yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu. Pola persebaran proporsi pekerja menurut jam kerja pada anak laki-laki dan perempuan adalah hampir mirip, dimana paling tinggi adalah pada yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih, lalu 1-14 jam, 15-24 jam dan 0 jam, dimana 0 jam disini adalah anak yang sementara tidak bekerja.

6.3.9 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Pendapatan/Upah/Gaji

Tabel 6.10 menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan/upah/gaji yang diperoleh anak yang bekerja dalam sebulan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai rata-rata jam kerja anak. Hal ini sangat berkaitan dengan pendapatan. Jumlah jam kerja sangat erat kaitannya dengan produktivitas, dan dari produktivitas yang dihasilkan itulah anak bekerja memperoleh pendapatan ataupun upah/gaji.

Pada Tabel 6.10, rata-rata pendapatan/upah/gaji anak bekerja per bulan sangat rendah, yaitu hanya berkisar 207 ribu rupiah saja. Pola rata-rata pendapatan/upah/gaji anak bekerja adalah sama, dimana rata-rata pendapatan dan upah/gaji bertambah searah dengan semakin bertambahnya umur anak bekerja. Rata-rata pendapatan/upah/gaji tertinggi adalah pada anak berumur 16-17 tahun yaitu sebesar 281 ribu rupiah per bulan. Dan terendah adalah pekerja berumur 10-12 tahun hanya 43 ribu


98

rupiah per bulan. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa jam kerja diduga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya upah/gaji dan pendapatan pekerja. Pada anak berumur 10-12 dan 16-17 tahun, rata-rata jam kerjanya dalam seminggu masing-masing adalah 16 dan 36 jam. Dengan jam kerja yang berbeda lebih dua kali lipat, pendapatan/upah/gaji yang diperoleh adalah berbeda hampir tujuh kali lipat.

Hal ini terjadi karena anak berumur 10-12 tahun yang bekerja pada umumnya tidak punya banyak pilihan, mereka dipaksa bekerja tanpa memikirkan berapa besar uang yang akan mereka peroleh. Dan mereka tidak punya daya dan upaya sehingga mereka mampu menuntut pendapatan/upah/gaji yang lebih baik. Berbeda dengan anak berumur 16-17 tahun yang umumnya sudah memiliki kemampuan lebih baik. Dalam banyak hal, mereka sudah mulai mengerti situasi dunia kerja.

Tabel 6.10 Rata-Rata Pendapatan/Upah/Gaji (000 rupiah) pada Pekerjaan Utama Anak 10-17 Tahun yang Bekerja

menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010


Lalu jika diamati lagi menurut jenis kelamin, yang menarik adalah bahwa rata-rata pendapatan/upah/gaji anak perempuan justru lebih tinggi daripada anak laki-laki. Masing-masing adalah 212 ribu rupiah dan 204 ribu rupiah dalam sebulan. Salah satu sebabnya adalah dari perbedaan jumlah jam kerja sebelumnya. Ini juga berarti bahwa secara umum, sektor jasa memberikan upah/gaji dan pendapatan lebih baik kepada pekerja perempuan, dimana perempuan memang mayoritas bekerja di sektor tersebut. Anak laki-laki mendapatkan rata-rata pendapatan/upah/gaji yang hanya berbeda sedikit saja dengan dari anak perempuan bekerja pada anak umur 16-17 tahun. Selisih pendapatan/upah/gaji mereka hanya sekitar 16 ribu rupiah saja.

99


6.4 ANAK CACAT

Penyandang cacat menurut Glosarium Kesos, Kementerian Sosial RI dikategorikan sebagai orang yang mempunyai kelainan isik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara layak. Pada sub bab ini de inisi penyandang cacat yang digunakan adalah berdasarkan kriteria Kementerian Sosial (Pendekatan Konvensional).

Keberadaan penyandang cacat masih terabaikan dan mengalami isolasi, penolakan, diskriminasi dan berbagai hambatan psikologis serta kultural. Padahal sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya, seperti tercantum pada Penjelasan Umum UU RI No.4 Tahun 1997.

6.4.1 Distribusi Anak Cacat

Berdasarkan hasil Susenas 2009, sekitar 0,55 persen anak berusia 0-17 tahun adalah penyandang cacat. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Tabel 6.11).

Tabel 6.11 Persentase Anak 0-17 Tahun menurut Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009

Perkotaan+ Perdesaan 0,55 99,45 100,00

Sumber : Susenas Modul 2009, BPS

Dilihat antar provinsi, persentase terbesar anak penyandang cacat terdapat di Provinsi Gorontalo (0,96 persen), Sulawesi Barat (0,90 persen) dan DI Yogyakarta (0,86 persen) seperti yang terdapat pada Lampiran Tabel 81.

Secara keseluruhan, total penyandang cacat sekitar 2 juta jiwa atau 0,92 persen dari total penduduk (sebanyak 213,7 juta jiwa). Seperlima (20,64 persen) dari total penyandang cacat adalah penduduk berusia 0-17 tahun atau merupakan anak cacat (Tabel 6.12). Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena anak merupakan investasi sumber daya manusia masa depan.


100

Tabel 6.12. Persentase Penduduk 0-17 Tahun Penyandang Cacat menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2009

Tipe Daerah 0-4 5-17

(1) (2) (3)

Perkotaan 2,21 18,97

Perdesaan 2,70 17,53

Perkotaan + Perdesaan 2,48 18,16


6.4.2. Jenis dan Penyebab Kecacatan

Anak yang menyandang cacat menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 6.13. Terlihat bahwa dari 439 ribu anak cacat, sepertiganya (31,71 persen) menyandang cacat tubuh, kemudian cacat mental (tuna grahita) sebesar 22,07 persen dan cacat wicara/bisu sebesar 13,73 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, pola tersebut di atas terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan.

Tabel 6.13 Persentase Anak Cacat 0-17 Tahunmenurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, 2009

Jenis Cacat Laki-laki Perempuan Laki-Laki+ Perempuan

(1) (2) (3) (4)

Jumlah 100,00 100,00 100,00


101


Dilihat menurut tipe daerah seperti yang disajikan pada Tabel 6.14, jenis cacat yang disandang oleh anak penyandang cacat terbesar adalah cacat tubuh kemudian cacat mental/tuna grahita dan cacat wicara/bisu. Dari seluruh anak cacat di daerah perdesaan, persentase anak penyandang cacat tubuh sebesar 34,46 persen, kemudian cacat mental/tuna grahita sebesar 17,71 persen dan cacat wicara/bisu sebesar 13,47 persen. Dari seluruh anak cacat di daerah perkotaan, persentase anak penyandang cacat tubuh sebesar 28,32 persen, cacat mental (tuna grahita) sebesar 27,44 persen dan cacat wicara/bisu sebesar 14,06 persen. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, persentase anak yang cacat tubuh lebih tinggi di daerah perdesaan dibanding perkotaan, sebaliknya persentase anak yang menyandang cacat mental/tuna grahita dan cacat wicara/bisu lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding perdesaan.

Tabel 6.14 Persentase Anak Cacat 0-17 tahun menurut Jenis Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009

Jenis Cacat Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Sebagian besar (70,21 persen) anak cacat disebabkan oleh bawaan lahir, kemudian karena penyakit (15,70 persen) dan kecelakaan/bencana alam sebesar 10,88 persen. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan (Tabel 6.15.).


102

Tabel 6.15 Persentase Anak Cacat 0-17 tahun menurut Penyebab Kecacatan dan Tipe Daerah, 2009

Penyebab Kecacatan Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

Jumlah 100,00 100,00 100,00


6.4.3 Pendidikan Anak Cacat

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tabel 6.16 Persentase Anak (7-17 tahun) Cacat menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2009

Jenis Kelamin Tidak/belum.pernah sekolah

Masih sekolah

Tidak sekolah lagi

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

Laki-Laki+ perempuan 43,87 35,87 20,26 100,00


103


Tabel 6.16 menunjukkan hampir separuh (43,87 persen) anak cacat usia sekolah (7-17 tahun) belum pernah mengecap pendidikan, sepertiganya (35,87 persen) sedang sekolah dan sekitar 20,26 persen berstatus tidak sekolah lagi. Kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian khusus terutama penyandang cacat yang seharusnya bersekolah seyogyanya dapat bersekolah selayaknya anak seusianya.

6.1.4 Interaksi Anak Cacat dalam Keluarga

Beberapa hasil penelitian menunjukkan, persoalan yang dihadapi penyandang cacat bukan hanya disebabkan oleh faktor kesehatan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Hambatan sosial merupakan salah satu penghalang bagi penyandang cacat berinteraksi dengan lingkungan termasuk dalam memperoleh fasilitas publik yang layak. Tidak adanya pandangan sosial yang obyektif berdampak telah meminggirkan penyandang cacat dari lingkaran interaksi sosial yang sehat.

Anak perlu bimbingan, pendidikan, dan kasih sayang orang tua yang mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak. Anak yang dibesarkan, diasuh dan mendapat perlindungan dari orang tuanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak cacat dengan keterbatasan isik dan atau fungsi sosial tentunya memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan anak yang normal. Perhatian orang tua/wali dimulai dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari hingga akses ke media massa termasuk pemanfaatan internet. Susenas 2009 memotret kegiatan ini untuk melihat indikator dini perbaikan perilaku dalam keluarga terhadap anak khususnya anak yang menyandang cacat.

Tabel 6.17 menunjukkan bahwa persentase anak cacat yang masih didampingi dalam kegiatannya sehari-hari oleh orang tua/wali relatif cukup tinggi, khususnya pada saat makan (76,73 persen), menonton TV (68,68 persen), bermain (28,86 persen), kegiatan keagamaan (26,98 persen) dan belajar (26,78 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Umumnya kegiatan bersama orang tua/wali seperti makan bersama dan menonton TV mempunyai persentase di atas 60 persen.


104

Tabel 6.17 Proporsi Penyandang Cacat 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah dan Aktivitas Bersama Orang tua/Wali, 2009

Tipe Daerah

Aktivitas Bersama Orang tua/Wali

Menonton TV

Akses Internet Makan Bermain Belajar Kegiatan

Keagamaan Diskusi Bekerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perkotaan+ Perdesaan

68,68 0,27 76,73 28,86 26,78 26,98 12,70 3,77


Persentase anak cacat dengan kebersamaan orang tua/wali di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan untuk kegiatan seperti menonton televisi, akses internet, makan, bermain, belajar, kegiatan keagamaan dan diskusi. Satu hal yang menarik persentase anak cacat yang bekerja dilakukan bersama orang tua/wali di daerah perdesaan (4,81 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (2,53 persen).

LAMPIRAN

107


Tabel 1. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2010

Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

(1) (2) (3) (4) Aceh 12,52 7,85 9,18 Sumatera Utara 10,37 6,49 8,25 Sumatera Barat 11,91 9,29 10,27 Riau 13,35 8,52 10,43 Jambi 14,67 8,91 10,64 Sumatera Selatan 11,11 5,17 7,21 Bengkulu 13,23 8,41 9,88 Lampung 16,59 10,42 12,01 Bangka Belitung 15,79 9,89 12,55 Kepulauan Riau 13,43 11,96 13,21 DKI Jakarta 18,75 - 18,75 Jawa Barat 13,90 10,94 12,91 Jawa Tengah 18,96 14,71 16,66 DI Yogyakarta 37,05 33,95 36,09 Jawa Timur 24,76 20,85 22,77 Banten 14,50 4,62 11,20 Bali 19,16 8,53 15,14 Nusa Tenggara Barat 12,22 11,05 11,51 Nusa Tenggara Timur 14,30 8,96 9,84 Kalimantan Barat 13,32 3,37 6,31 Kalimantan Tengah 13,80 9,58 10,98 Kalimantan Selatan 16,33 15,94 16,10 Kalimantan Timur 14,10 10,92 12,92 Sulawesi Utara 10,78 13,39 12,19 Sulawesi Tengah 12,70 11,55 11,81 Sulawesi Selatan 12,13 10,54 11,11 Sulawesi Tenggara 11,67 9,07 9,76 Gorontalo 18,17 20,15 19,51 Sulawesi Barat 16,84 14,54 15,04 Maluku 7,36 5,85 6,34 Maluku Utara 9,30 8,89 8,99 Papua Barat 9,75 5,18 7,10 Papua 10,21 3,35 5,07 Indonesia 16,35 11,41 13,84



108

Tabel 2. Persentase Anak yang Tinggal dengan Bapak Kadung Saja, Ibu Kandung Saja, Bapak dan Ibu Kandung, dan Famili Lain menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009

Provinsi Bapak Kandung saja Ibu Kandung Saja Bapak dan Ibu Kandung Famili Lain

K D K+D K D K+D K D K+D K D K+D

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 2,38 2,00 2,10 5,27 7,06 6,59 7,65 9,06 8,69 5,27 7,06 6,59 Sumatera Utara 1,27 1,65 1,49 5,58 4,96 5,23 6,86 6,61 6,71 5,58 4,96 5,23

Sumatera Barat 1,81 0,94 1,22 6,75 6,09 6,30 8,56 7,03 7,52 6,75 6,09 6,30 Riau 0,74 1,02 0,88 3,04 4,18 3,61 3,78 5,20 4,49 3,04 4,18 3,61 Jambi 1,65 0,87 1,11 5,74 4,91 5,17 7,39 5,77 6,29 5,74 4,91 5,17 Sumatera Selatan 1,41 1,71 1,60 4,56 4,14 4,30 5,97 5,85 5,89 4,56 4,14 4,30 Bengkulu 1,99 1,89 1,93 4,74 4,01 4,27 6,73 5,90 6,20 4,74 4,01 4,27 Lampung 1,99 1,97 1,97 3,95 3,16 3,37 5,93 5,13 5,34 3,95 3,16 3,37 Bangka Belitung 2,10 1,60 1,84 5,47 5,77 5,63 7,58 7,37 7,47 5,47 5,77 5,63 Kepulauan Riau 1,46 3,23 2,32 3,31 8,80 5,98 4,78 12,03 8,31 3,31 8,80 5,98 DKI Jakarta 1,58 - 1,58 5,62 - 5,62 7,20 - 7,20 5,62 5,62 Jawa Barat 2,65 3,10 2,84 4,73 5,13 4,90 7,38 8,24 7,74 4,73 5,13 4,90 Jawa Tengah 2,35 2,96 2,67 6,38 6,36 6,37 8,73 9,31 9,04 6,38 6,36 6,37 DI Yogyakarta 1,23 1,95 1,48 6,81 6,84 6,82 8,04 8,80 8,30 6,81 6,84 6,82 Jawa Timur 2,10 2,42 2,27 5,73 7,03 6,39 7,84 9,45 8,66 5,73 7,03 6,39 Banten 1,88 2,86 2,31 4,23 5,61 4,83 6,11 8,48 7,13 4,23 5,61 4,83 Bali 1,59 1,60 1,60 3,00 2,57 2,81 4,59 4,17 4,41 3,00 2,57 2,81 Nusa Tenggara Barat 3,05 4,51 3,93 12,28 14,27 13,48 15,33 18,78 17,41 12,28 14,27 13,48 Nusa Tenggara Timur 1,86 1,98 1,96 3,92 7,58 7,02 5,78 9,56 8,98 3,92 7,58 7,02 Kalimantan Barat 0,84 1,21 1,11 3,32 3,58 3,51 4,17 4,79 4,62 3,32 3,58 3,51 Kalimantan Tengah 0,88 2,03 1,65 3,14 3,50 3,38 4,02 5,53 5,03 3,14 3,50 3,38 Kalimantan Selatan 1,53 2,24 1,95 7,24 7,08 7,15 8,77 9,31 9,09 7,24 7,08 7,15 Kalimantan Timur 1,22 1,74 1,42 3,28 2,85 3,11 4,51 4,59 4,54 3,28 2,85 3,11 Sulawesi Utara 1,83 2,10 1,98 5,35 4,22 4,71 7,18 6,32 6,69 5,35 4,22 4,71 Sulawesi Tengah 1,65 2,27 2,16 6,62 4,46 4,86 8,27 6,73 7,02 6,62 4,46 4,86 Sulawesi Selatan 1,82 1,70 1,74 6,26 6,62 6,51 8,09 8,32 8,25 6,26 6,62 6,51 Sulawesi Tenggara 2,33 1,71 1,84 6,51 9,56 8,93 8,84 11,27 10,77 6,51 9,56 8,93 Gorontalo 2,18 1,60 1,77 5,24 5,08 5,13 7,41 6,68 6,89 5,24 5,08 5,13 Sulawesi Barat 2,42 1,44 1,74 7,73 5,65 6,29 10,15 7,09 8,03 7,73 5,65 6,29 Maluku 1,70 2,20 2,08 7,20 6,00 6,28 8,90 8,20 8,37 7,20 6,00 6,28 Maluku Utara 2,26 1,98 2,05 6,78 4,59 5,16 9,04 6,58 7,22 6,78 4,59 5,16 Papua Barat 2,95 2,76 2,81 5,65 3,60 4,18 8,60 6,36 6,99 5,65 3,60 4,18 Papua 1,26 2,69 2,40 5,98 3,89 4,31 7,24 6,57 6,71 5,98 3,89 4,31 Indonesia 2,02 2,30 2,17 5,36 5,82 5,61 7,38 8,12 7,78 5,36 5,82 5,61

Sumber : Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2009,BPS Catatan : K = Perkotaan

D = Perdesaan

109


Tabel 3. Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2010


(1) (2) (3) (4) Aceh 0,21 0,60 0,50 Sumatera Utara 0,44 0,59 0,52 Sumatera Barat 0,05 0,51 0,33 Riau 0,44 1,08 0,83 Jambi 0,74 2,51 1,96 Sumatera Selatan 0,71 1,18 1,01 Bengkulu 0,64 3,25 2,42 Lampung 0,29 1,43 1,13 Bangka Belitung 0,88 3,14 2,12 Kepulauan Riau 0,14 1,29 0,36 DKI Jakarta 0,66 0,66 Jawa Barat 1,33 2,88 1,86 Jawa Tengah 0,24 2,09 1,27 DI Yogyakarta 0,86 1,26 0,99 Jawa Timur 1,52 3,83 2,72 Banten 0,71 1,87 1,15 Bali 1,28 1,53 1,38 Nusa Tenggara Barat 1,72 2,90 2,41 Nusa Tenggara Timur 0,43 0,78 0,71 Kalimantan Barat 1,02 2,19 1,83 Kalimantan Tengah 2,57 3,74 3,32 Kalimantan Selatan 2,26 3,64 3,09 Kalimantan Timur 1,44 2,97 2,02 Sulawesi Utara 0,97 1,95 1,52 Sulawesi Tengah 0,82 2,90 2,36 Sulawesi Selatan 1,30 2,53 2,07 Sulawesi Tenggara 1,99 2,30 2,23 Gorontalo 1,36 3,03 2,45 Sulawesi Barat 2,01 2,19 2,15 Maluku 0,88 0,63 0,71 Maluku Utara 0,99 0,77 0,83 Papua Barat 0,00 2,13 1,52 Papua 0,81 1,33 1,21 Indonesia 0,98 2,17 1,59



110

Tabel 4. Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2010

Provinsi Status PerkawinanKawin Cerai Hidup Cerai Mati Total

(1) (2) (3) (4) (5) Aceh 98,69 1,31 100,00 Sumatera Utara 100,00 100,00 Sumatera Barat 95,04 4,96 100,00 Riau 100,00 100,00 Jambi 94,16 5,84 100,00 Sumatera Selatan 100,00 100,00 Bengkulu 97,64 2,36 100,00 Lampung 100,00 100,00 Bangka Belitung 100,00 100,00 Kepulauan Riau 100,00 100,00 DKI Jakarta 90,33 9,67 100,00 Jawa Barat 97,83 2,17 100,00 Jawa Tengah 98,65 1,35 100,00 DI Yogyakarta 100,00 100,00 Jawa Timur 94,52 4,78 0,70 100,00 Banten 88,12 11,88 100,00 Bali 100,00 100,00 Nusa Tenggara Barat 93,99 6,01 100,00 Nusa Tenggara Timur 96,21 3,79 100,00 Kalimantan Barat 98,15 1,85 100,00 Kalimantan Tengah 97,11 2,89 100,00 Kalimantan Selatan 95,59 4,41 100,00 Kalimantan Timur 95,39 4,61 100,00 Sulawesi Utara 94,97 5,03 100,00 Sulawesi Tengah 94,48 5,52 100,00 Sulawesi Selatan 96,37 3,63 100,00 Sulawesi Tenggara 93,86 6,14 100,00 Gorontalo 97,25 2,75 100,00 Sulawesi Barat 90,02 9,98 100,00 Maluku 90,81 9,19 100,00 Maluku Utara 89,97 10,03 100,00 Papua Barat 100,00 100,00 Papua 95,80 4,20 100,00 Indonesia 96,28 3,49 0,22 100,00


111


Tabel 5. Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Kawin dan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur Kawin Pertama, 2010

Provinsi Umur Kawin Pertama

16 17-18 Total (1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 25,15 49,71 25,13 100,00 Sumatera Utara 19,58 60,46 19,96 100,00 Sumatera Barat 45,88 36,54 17,58 100,00 Riau 27,36 35,60 37,04 100,00 Jambi 33,66 34,16 32,18 100,00 Sumatera Selatan 36,58 47,94 15,49 100,00 Bengkulu 45,07 36,49 18,43 100,00 Lampung 33,12 36,49 30,39 100,00 Bangka Belitung 48,43 36,08 15,50 100,00 Kepulauan Riau 35,57 37,28 27,15 100,00 DKI Jakarta 34,04 21,16 44,80 100,00 Jawa Barat 29,34 38,12 32,54 100,00 Jawa Tengah 24,50 54,46 21,04 100,00 DI Yogyakarta 34,73 15,94 49,33 100,00 Jawa Timur 36,57 31,05 32,37 100,00 Banten 64,39 10,66 24,94 100,00 Bali 27,13 34,04 38,83 100,00 Nusa Tenggara Barat 38,09 42,04 19,87 100,00 Nusa Tenggara Timur 32,91 45,08 22,02 100,00 Kalimantan Barat 36,56 46,95 16,49 100,00 Kalimantan Tengah 47,53 39,22 13,24 100,00 Kalimantan Selatan 47,54 33,25 19,21 100,00 Kalimantan Timur 39,81 45,65 14,53 100,00 Sulawesi Utara 59,60 27,51 12,88 100,00 Sulawesi Tengah 39,94 28,38 31,68 100,00 Sulawesi Selatan 48,60 26,76 24,64 100,00 Sulawesi Tenggara 40,82 36,51 22,67 100,00 Gorontalo 41,88 35,73 22,40 100,00 Sulawesi Barat 43,66 27,18 29,17 100,00 Maluku 48,89 42,49 8,62 100,00 Maluku Utara 66,27 33,73 100,00 Papua Barat 12,67 87,33 100,00 Papua 37,11 45,81 17,09 100,00 Indonesia 35,79 37,01 27,20 100,00



112

Tabel 6. Persentase Balita menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir, 2010

Perkotaan

Provinsi

Penolong Kelahiran

Total Dokter Bidan

Tenaga Paramedis

Lainnya Dukun Famili/

Keluarga Lainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 21,25 76,17 0,29 2,17 0,12 0,00 0,00 100,00 Sumatera Utara 19,78 77,14 0,49 2,06 0,47 0,04 0,00 100,00 Sumatera Barat 24,77 71,66 0,91 2,37 0,06 0,23 0,00 100,00 Riau 25,08 69,54 1,30 3,91 0,13 0,05 0,00 100,00 Jambi 23,20 67,03 0,93 8,54 0,30 0,00 0,00 100,00 Sumatera Selatan 25,80 67,64 0,66 5,55 0,35 0,00 0,00 100,00 Bengkulu 26,40 69,97 1,79 1,67 0,17 0,00 0,00 100,00 Lampung 15,48 74,96 2,32 7,24 0,00 0,00 0,00 100,00 Bangka Belitung 25,04 68,15 1,73 4,73 0,34 0,00 0,00 100,00 Kepulauan Riau 40,08 55,64 1,03 2,39 0,32 0,54 0,00 100,00 DKI Jakarta 38,87 58,88 0,28 1,91 0,00 0,06 0,00 100,00 Jawa Barat 19,00 60,49 0,60 19,74 0,04 0,13 0,00 100,00 Jawa Tengah 24,71 67,76 0,56 6,78 0,13 0,06 0,00 100,00 DI Yogyakarta 44,87 50,61 2,91 1,61 0,00 0,00 0,00 100,00 Jawa Timur 26,73 68,00 0,61 4,33 0,33 0,00 0,00 100,00 Banten 24,58 62,75 0,35 12,24 0,08 0,00 0,00 100,00 Bali 49,27 49,08 0,26 1,28 0,11 0,00 0,00 100,00 Nusa Tenggara Barat 17,37 67,82 1,25 13,05 0,49 0,02 0,00 100,00 Nusa Tenggara Timur 25,11 54,41 1,23 16,02 2,54 0,69 0,00 100,00 Kalimantan Barat 15,12 71,79 1,37 11,62 0,02 0,07 0,00 100,00 Kalimantan Tengah 13,22 67,64 6,18 12,62 0,17 0,17 0,00 100,00 Kalimantan Selatan 21,41 64,31 1,60 12,57 0,03 0,08 0,00 100,00 Kalimantan Timur 28,70 64,22 1,44 5,26 0,34 0,04 0,00 100,00 Sulawesi Utara 44,11 43,46 1,93 9,28 1,22 0,00 0,00 100,00 Sulawesi Tengah 27,91 51,66 1,87 16,93 1,59 0,03 0,00 100,00 Sulawesi Selatan 25,51 64,33 0,61 8,77 0,53 0,24 0,00 100,00 Sulawesi Tenggara 16,54 61,19 1,28 20,27 0,68 0,04 0,00 100,00 Gorontalo 27,34 51,43 1,01 20,22 0,00 0,00 0,00 100,00 Sulawesi Barat 13,10 52,98 1,11 31,38 1,43 0,00 0,00 100,00 Maluku 17,30 62,60 1,32 18,37 0,41 0,00 0,00 100,00 Maluku Utara 26,14 51,31 0,04 20,21 2,29 0,00 0,00 100,00 Papua Barat 26,80 57,04 2,16 10,62 3,14 0,25 0,00 100,00 Papua 29,20 56,68 2,98 5,09 4,51 1,55 0,00 100,00 Indonesia 25,10 64,16 0,80 9,59 0,26 0,09 0,00 100,00


113



Perdesaan

Provinsi

Penolong Kelahiran

Total Dokter Bidan

Tenaga Paramedis


Keluarga Lainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 7,38 74,74 0,67 16,88 0,26 0,07 0,00 100,00 Sumatera Utara 7,73 73,19 0,97 14,35 3,44 0,31 0,00 100,00 Sumatera Barat 12,80 70,29 1,01 14,89 0,81 0,20 0,00 100,00 Riau 9,46 62,02 1,82 26,08 0,25 0,36 0,00 100,00 Jambi 7,77 57,22 1,28 33,39 0,22 0,13 0,00 100,00 Sumatera Selatan 6,23 67,55 0,49 25,41 0,26 0,06 0,00 100,00 Bengkulu 7,21 69,87 0,35 20,97 1,14 0,46 0,00 100,00 Lampung 6,74 67,56 1,50 23,79 0,40 0,00 0,00 100,00 Bangka Belitung 9,54 67,46 1,25 21,68 0,07 0,00 0,00 100,00 Kepulauan Riau 12,42 66,82 1,62 19,00 0,14 0,00 0,00 100,00 DKI Jakarta - - - - - - - - Jawa Barat 7,25 48,98 0,54 42,89 0,30 0,04 0,00 100,00 Jawa Tengah 12,93 71,04 0,46 15,20 0,25 0,09 0,03 100,00 DI Yogyakarta 27,78 69,51 0,00 2,48 0,22 0,00 0,00 100,00 Jawa Timur 13,97 67,82 0,50 17,15 0,37 0,18 0,00 100,00 Banten 3,20 36,26 0,28 60,25 0,01 0,00 0,00 100,00 Bali 25,27 68,11 0,84 3,82 1,32 0,64 0,00 100,00 Nusa Tenggara Barat 4,50 61,72 1,26 30,93 1,27 0,17 0,15 100,00 Nusa Tenggara Timur 6,34 40,83 1,75 41,86 8,78 0,38 0,06 100,00 Kalimantan Barat 3,75 46,10 1,60 47,07 1,30 0,18 0,00 100,00 Kalimantan Tengah 2,87 51,24 1,86 43,24 0,78 0,00 0,00 100,00 Kalimantan Selatan 7,10 61,67 0,64 30,38 0,15 0,06 0,00 100,00 Kalimantan Timur 10,16 63,64 1,37 23,88 0,68 0,22 0,05 100,00 Sulawesi Utara 20,88 52,99 2,89 22,52 0,36 0,36 0,00 100,00 Sulawesi Tengah 7,04 49,27 1,91 38,44 3,20 0,14 0,00 100,00 Sulawesi Selatan 7,88 55,60 0,66 31,10 4,43 0,30 0,03 100,00 Sulawesi Tenggara 3,59 39,99 0,47 55,12 0,62 0,21 0,00 100,00 Gorontalo 6,69 51,26 2,83 38,63 0,41 0,09 0,09 100,00 Sulawesi Barat 4,34 30,95 0,69 55,10 8,40 0,52 0,00 100,00 Maluku 2,51 33,18 0,65 60,94 2,69 0,03 0,00 100,00 Maluku Utara 3,78 39,32 0,90 50,99 4,72 0,29 0,00 100,00 Papua Barat 10,77 50,80 2,88 25,19 10,17 0,18 0,00 100,00 Papua 3,22 26,20 2,57 15,64 49,29 3,08 0,00 100,00 Indonesia 9,06 59,72 0,92 27,69 2,38 0,22 0,01 100,00



114


Perkotaan+Perdesaan

Provinsi

Penolong Kelahiran

Total Dokter Bidan

Tenaga Paramedis


Keluarga Lainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 11,45 75,16 0,56 12,56 0,22 0,05 0,00 100,00 Sumatera Utara 13,27 75,01 0,75 8,70 2,08 0,19 0,00 100,00 Sumatera Barat 17,35 70,81 0,98 10,13 0,52 0,21 0,00 100,00 Riau 15,61 64,98 1,62 17,35 0,20 0,24 0,00 100,00 Jambi 12,52 60,24 1,17 25,74 0,24 0,09 0,00 100,00 Sumatera Selatan 13,14 67,58 0,55 18,40 0,29 0,04 0,00 100,00 Bengkulu 13,35 69,90 0,81 14,80 0,83 0,32 0,00 100,00 Lampung 8,93 69,42 1,71 19,64 0,30 0,00 0,00 100,00 Bangka Belitung 16,76 67,78 1,47 13,79 0,20 0,00 0,00 100,00 Kepulauan Riau 36,05 57,27 1,12 4,81 0,29 0,46 0,00 100,00 DKI Jakarta 38,87 58,88 0,28 1,91 0,00 0,06 0,00 100,00 Jawa Barat 15,24 56,81 0,58 27,15 0,12 0,10 0,00 100,00 Jawa Tengah 18,35 69,53 0,51 11,33 0,20 0,08 0,01 100,00 DI Yogyakarta 39,34 56,73 1,97 1,89 0,07 0,00 0,00 100,00 Jawa Timur 20,31 67,91 0,56 10,78 0,35 0,09 0,00 100,00 Banten 17,47 53,94 0,32 28,21 0,06 0,00 0,00 100,00 Bali 40,30 56,19 0,48 2,23 0,56 0,24 0,00 100,00 Nusa Tenggara Barat 9,72 64,19 1,26 23,68 0,95 0,11 0,09 100,00 Nusa Tenggara Timur 9,37 43,02 1,66 37,69 7,78 0,43 0,05 100,00 Kalimantan Barat 7,11 53,69 1,54 36,59 0,92 0,15 0,00 100,00 Kalimantan Tengah 6,47 56,93 3,36 32,62 0,57 0,06 0,00 100,00 Kalimantan Selatan 13,13 62,78 1,05 22,87 0,10 0,07 0,00 100,00 Kalimantan Timur 21,93 64,01 1,41 12,06 0,47 0,11 0,02 100,00 Sulawesi Utara 31,68 48,56 2,44 16,36 0,76 0,19 0,00 100,00 Sulawesi Tengah 11,91 49,83 1,90 33,42 2,82 0,12 0,00 100,00 Sulawesi Selatan 14,13 58,69 0,64 23,18 3,05 0,28 0,02 100,00 Sulawesi Tenggara 6,96 45,51 0,68 46,04 0,64 0,17 0,00 100,00 Gorontalo 13,34 51,32 2,25 32,70 0,28 0,06 0,06 100,00 Sulawesi Barat 6,26 35,77 0,78 49,91 6,87 0,41 0,00 100,00 Maluku 7,42 42,93 0,87 46,82 1,93 0,02 0,00 100,00 Maluku Utara 9,53 42,41 0,68 43,07 4,10 0,22 0,00 100,00 Papua Barat 17,92 53,58 2,56 18,69 7,04 0,21 0,00 100,00 Papua 10,34 34,56 2,68 12,75 37,01 2,66 0,00 100,00 Indonesia 17,03 61,93 0,86 18,70 1,33 0,16 0,01 100,00


115


Tabel 9. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak dan Angka Kematian Balita menurut Provinsi, 2007 (2004)

Provinsi Angka

Kematian Bayi

Angka Kematian

Anak

Angka Kematian

Balita (1) (2) (3) (4)

Aceh 25 21 45 Sumatera Utara 46 22 67 Sumatera Barat 47 16 62 Riau 37 11 47 Jambi 39 9 47 Sumatera Selatan 42 11 52 Bengkulu 46 20 65 Lampung 43 13 55 Bangka Belitung 39 8 46 Kepulauan Riau 43 16 58 DKI Jakarta 28 9 36 Jawa Barat 39 10 49 Jawa Tengah 26 6 32 DI Yogyakarta 19 3 22 Jawa Timur 35 10 45 Banten 46 13 58 Bali 34 4 38 Nusa Tenggara Barat 72 21 92 Nusa Tenggara Timur 57 24 80 Kalimantan Barat 46 14 59 Kalimantan Tengah 30 4 34 Kalimantan Selatan 58 19 75 Kalimantan Timur 26 12 38 Sulawesi Utara 35 9 43 Sulawesi Tengah 60 10 69 Sulawesi Selatan 41 12 53 Sulawesi Tenggara 41 21 62 Gorontalo 52 18 69 Sulawesi Barat 74 25 96 Maluku 59 37 93 Maluku Utara 51 24 74 Papua Barat 41 25 64 Papua 36 26 62

Indonesia 34 10 44

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan 2007, BPS


116

Tabel 10. Persentase Balita menurut Provinsi dan Status Gizi Balita, 2010

Provinsi Status Gizi Balita (%)

Jumlah Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Aceh 7,1 16,6 72,1 4,2 100,0 Sumatera Utara 7,8 13,5 71,1 7,5 100,0 Sumatera Barat 2,8 14,4 81,3 1,6 100,0 Riau 4,8 11,4 75,2 8,6 100,0 Jambi 5,4 14,3 76,3 4,1 100,0 Sumatera Selatan 5,5 14,4 74,5 5,6 100,0 Bengkulu 4,3 11,0 73,7 10,9 100,0 Lampung 3,5 10,0 79,8 6,8 100,0 Bangka Belitung 3,2 11,7 80,6 4,5 100,0 Kepulauan Riau 4,3 9,8 81,3 4,6 100,0 DKI Jakarta 2,6 8,7 77,7 11,1 100,0 Jawa Barat 3,1 9,9 81,6 5,4 100,0 Jawa Tengah 3,3 12,4 78,1 6,2 100,0 DI Yogyakarta 1,4 9,9 81,5 7,3 100,0 Jawa Timur 4,8 12,3 75,3 7,6 100,0 Banten 4,8 13,7 77,5 4,0 100,0 Bali 1,7 9,2 81,0 8,0 100,0 Nusa Tenggara Barat 10,6 19,9 66,9 2,6 100,0 Nusa Tenggara Timur 9,0 20,4 67,5 3,1 100,0 Kalimantan Barat 9,5 19,7 67,0 3,9 100,0 Kalimantan Tengah 5,3 22,3 69,4 2,9 100,0 Kalimantan Selatan 6,0 16,8 73,1 4,0 100,0 Kalimantan Timur 4,4 12,7 75,9 7,0 100,0 Sulawesi Utara 3,8 6,8 84,3 5,1 100,0 Sulawesi Tengah 7,9 18,6 69,1 4,4 100,0 Sulawesi Selatan 6,4 18,6 72,2 2,8 100,0 Sulawesi Tenggara 6,5 16,3 66,9 10,2 100,0 Gorontalo 11,2 15,3 69,4 4,1 100,0 Sulawesi Barat 7,6 12,9 74,9 4,7 100,0 Maluku 8,4 17,8 70,5 3,4 100,0 Maluku Utara 5,7 17,9 73,2 3,2 100,0 Papua Barat 9,1 17,4 67,3 6,2 100,0 Papua 6,3 10,0 78,4 5,3 100,0

Indonesia 4,9 13,0 76,2 5,8 100,0

Sumber: Riskesdas 2010, Litbangkes

117


Tabel 11. Persentase Berat Badan Bayi Baru Lahir Anak Balita menurut Provinsi dan Kategori Berat Badan Lahir, 2010

Provinsi Kategori Berat Badan Lahir

Jumlah < 2500 gr

2500-3999 gr 4000 gr

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 11,0 79,0 9,9 100,0 Sumatera Utara 8,2 80,4 11,3 100,0 Sumatera Barat 6,0 86,7 7,2 100,0 Riau 9,3 81,0 9,7 100,0 Jambi 12,4 78,3 9,2 100,0 Sumatera Selatan 11,4 81,9 6,7 100,0 Bengkulu 8,7 81,9 9,4 100,0 Lampung 9,0 85,5 5,6 100,0 Bangka Belitung 10,4 85,9 3,7 100,0 Kepulauan Riau 14,1 83,0 2,9 100,0 DKI Jakarta 9,1 86,4 4,5 100,0 Jawa Barat 10,9 83,2 5,9 100,0 Jawa Tengah 9,9 84,7 5,3 100,0 DI Yogyakarta 9,3 89,0 1,7 100,0 Jawa Timur 10,1 84,5 5,4 100,0 Banten 10,3 82,9 6,8 100,0 Bali 12,1 81,5 6,4 100,0 Nusa Tenggara Barat 15,1 77,3 7,6 100,0 Nusa Tenggara Timur 19,2 84,9 5,9 100,0 Kalimantan Barat 13,9 83,7 2,4 100,0 Kalimantan Tengah 18,5 76,8 4,6 100,0 Kalimantan Selatan 16,6 76,9 6,5 100,0 Kalimantan Timur 9,3 83,7 7,0 100,0 Sulawesi Utara 13,8 80,8 5,4 100,0 Sulawesi Tengah 17,6 68,5 13,9 100,0 Sulawesi Selatan 16,2 77,4 6,3 100,0 Sulawesi Tenggara 10,4 77,4 12,2 100,0 Gorontalo 16,7 70,0 13,3 100,0 Sulawesi Barat 14,9 80,6 4,5 100,0 Maluku 9,6 82,2 8,2 100,0 Maluku Utara 17,0 72,3 10,6 100,0 Papua Barat 13,5 73,1 13,5 100,0 Papua 17,9 77,5 4,6 100,0

Indonesia 11,1 82,5 6,4 100,0



118

Tabel 12. Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima Kapsul Vitamin A Selama Enam Bulan Terakhir menurut Provinsi, 2010

Provinsi Menerima Kapsul Vitamin A

(1) (2)

Aceh 66,2 Sumatera Utara 53,7 Sumatera Barat 71,6 Riau 58,9 Jambi 63,7 Sumatera Selatan 55,7 Bengkulu 65,4 Lampung 65,5 Bangka Belitung 81,4 Kepulauan Riau 67,3 DKI Jakarta 72,9 Jawa Barat 75,7 Jawa Tengah 78,6 DI Yogyakarta 91,1 Jawa Timur 78,7 Banten 69,3 Bali 58,5 Nusa Tenggara Barat 70,7 Nusa Tenggara Timur 62,3 Kalimantan Barat 50,9 Kalimantan Tengah 59,7 Kalimantan Selatan 70,1 Kalimantan Timur 72,7 Sulawesi Utara 74,3 Sulawesi Tengah 53,5 Sulawesi Selatan 69,9 Sulawesi Tenggara 61,3 Gorontalo 68,9 Sulawesi Barat 53,5 Maluku 50,4 Maluku Utara 49,6 Papua Barat 49,3 Papua 55,0

Indonesia 69,8


119


Tabel 13. Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010


L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 94,88 93,30 94,06 96,52 97,37 96,92 96,09 96,16 96,12 Sumatera Utara 91,00 90,53 90,77 94,94 96,64 95,77 93,11 93,84 93,46 Sumatera Barat 98,20 96,21 97,23 97,25 98,53 97,87 97,62 97,64 97,63 Riau 92,56 93,57 93,01 94,57 96,48 95,47 93,76 95,39 94,51 Jambi 92,77 93,23 92,99 96,88 95,78 96,35 95,64 95,02 95,34 Sumatera Selatan 92,38 92,41 92,40 96,63 97,54 97,04 95,18 95,61 95,38 Bengkulu 94,96 96,95 95,96 98,87 96,96 97,95 97,67 96,96 97,32 Lampung 94,28 95,31 94,75 94,50 96,65 95,54 94,44 96,31 95,33 Bangka Belitung 87,86 85,69 86,76 90,88 92,42 91,61 89,59 89,30 89,45 Kepulauan Riau 84,46 85,20 84,79 78,16 82,89 80,50 83,64 84,84 84,18 DKI Jakarta 91,90 91,76 91,83 - - - 91,90 91,76 91,83 Jawa Barat 93,74 95,56 94,63 96,22 96,23 96,22 94,55 95,77 95,14 Jawa Tengah 94,63 96,64 95,62 97,07 96,93 97,00 95,96 96,80 96,37 DI Yogyakarta 97,01 98,29 97,67 99,28 96,26 97,90 97,75 97,73 97,74 Jawa Timur 89,08 92,53 90,81 93,05 93,96 93,48 91,12 93,22 92,14 Banten 87,09 91,76 89,37 95,97 96,38 96,16 90,19 93,25 91,65 Bali 94,93 95,00 94,96 95,44 97,07 96,22 95,12 95,79 95,44 Nusa Tenggara Barat 97,47 97,35 97,41 98,18 98,14 98,16 97,90 97,80 97,86 Nusa Tenggara Timur 95,66 95,84 95,74 98,51 98,37 98,44 98,07 97,97 98,02 Kalimantan Barat 85,07 83,73 84,47 93,97 96,04 94,92 91,36 92,52 91,89 Kalimantan Tengah 88,14 88,57 88,34 94,09 93,78 93,94 91,97 92,06 92,02 Kalimantan Selatan 92,35 94,13 93,18 95,69 95,68 95,68 94,24 95,03 94,62 Kalimantan Timur 93,62 93,64 93,63 92,93 93,81 93,36 93,36 93,70 93,53 Sulawesi Utara 90,84 89,77 90,32 89,62 93,26 91,43 90,19 91,68 90,92 Sulawesi Tengah 89,95 91,01 90,47 93,86 93,83 93,85 92,95 93,18 93,06 Sulawesi Selatan 92,98 91,30 92,15 96,60 97,27 96,93 95,34 95,22 95,28 Sulawesi Tenggara 93,,50 94,75 94,10 97,29 98,77 98,03 96,25 97,72 96,97 Gorontalo 94,03 90,61 92,52 90,61 94,25 92,31 91,70 93,16 92,38 Sulawesi Barat 95,31 99,51 97,17 97,80 95,72 96,72 97,20 96,44 96,82 Maluku 87,35 95,05 90,88 96,08 96,99 96,51 93,15 96,36 94,65 Maluku Utara 94,51 94,17 94,36 95,16 95,35 95,25 94,99 95,08 95,03 Papua Barat 87,18 89,53 88,11 91,79 96,37 93,94 89,63 93,66 91,39 Papua 90,98 92,02 91,47 93,85 92,09 93,04 93,16 92,07 92,65 Indonesia 92,19 93,68 92,92 95,53 96,15 95,82 93,89 94,92 94,39

Sumber : Susenas 2010, BPS Catatan : L= Laki-Laki, P= Perempuan


120

Tabel 14. Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010


L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 15,33 15,63 15,48 16,67 16,38 16,53 16,29 16,16 16,23 Sumatera Utara 13,47 13,58 13,52 14,60 14,70 14,65 14,09 14,20 14,14 Sumatera Barat 15,67 16,06 15,86 16,10 16,30 16,20 15,94 16,21 16,07 Riau 15,67 15,15 15,43 16,43 16,30 16,37 16,13 15,86 16,00 Jambi 15,21 14,41 14,81 16,20 16,72 16,44 15,92 15,99 15,95 Sumatera Selatan 14,87 15,17 15,02 17,31 16,77 17,05 16,50 16,20 16,36 Bengkulu 15,21 16,31 15,78 16,38 16,74 16,54 16,04 16,59 16,30 Lampung 15,10 15,15 15,13 15,48 16,04 15,75 15,39 15,82 15,59 Bangka Belitung 14,05 14,35 14,20 15,70 15,65 15,68 14,98 15,05 15,01 Kepulauan Riau 13,77 12,97 13,40 15,36 16,98 16,14 13,99 13,55 13,78 DKI Jakarta 14,21 14,67 14,44 - - - 14,21 14,67 14,44 Jawa Barat 16,06 16,25 16,15 17,54 17,13 17,34 16,55 16,53 16,54 Jawa Tengah 15,86 16,52 16,18 17,37 17,63 17,50 16,69 17,12 16,90 DI Yogyakarta 14,93 16,48 15,69 17,60 17,58 17,59 15,82 16,82 16,30 Jawa Timur 14,39 15,07 14,72 17,40 16,77 17,10 15,94 15,92 15,93 Banten 14,58 14,53 14,56 16,51 16,07 16,31 15,29 15,04 15,17 Bali 15,13 14,96 15,05 15,96 16,20 16,08 15,44 15,45 15,44 Nusa Tenggara Barat 16,37 16,55 16,46 16,79 16,86 16,82 16,62 16,73 16,68 Nusa Tenggara Timur 14,86 14,71 14,79 16,21 16,40 16,30 16,00 16,13 16,06 Kalimantan Barat 15,52 14,91 15,24 19,37 20,00 19,66 18,32 18,61 18,46 Kalimantan Tengah 16,77 16,69 16,73 17,53 17,71 17,62 17,27 17,38 17,32 Kalimantan Selatan 15,39 15,58 15,48 17,40 17,36 17,38 16,56 16,61 16,59 Kalimantan Timur 15,29 15,07 15,18 16,58 18,00 17,28 15,75 16,16 15,95 Sulawesi Utara 15,56 15,33 15,45 15,15 15,36 15,26 15,35 15,35 15,35 Sulawesi Tengah 13,94 14,81 14,39 17,60 16,48 17,04 16,79 16,10 16,44 Sulawesi Selatan 15,30 15,20 15,25 15,58 16,14 15,85 15,48 15,82 15,65 Sulawesi Tenggara 15,11 15,32 15,21 15,94 15,97 15,95 15,73 15,80 15,77 Gorontalo 14,41 15,61 14,94 16,72 17,51 17,08 15,98 16,91 16,39 Sulawesi Barat 16,62 15,41 16,08 16,91 17,90 17,40 16,85 17,40 17,11 Maluku 14,66 13,90 14,30 13,91 14,19 14,05 14,16 14,10 14,13 Maluku Utara 14,81 14,20 14,49 14,74 14,58 14,66 14,76 14,48 14,62 Papua Barat 16,76 15,21 16,06 15,46 16,,15 15,78 16,03 15,75 15,90 Papua 15,23 14,80 15,02 17,49 17,00 17,26 16,90 16,38 16,65 Indonesia 15,19 15,45 15,32 16,73 16,70 16,72 15,99 16,09 16,03


121


Tabel 15. Rata-Rata Lama Pemberian ASI tanpa Makanan Tambahan dan ASI dengan Makanan Tambahan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2010

Provinsi ASI tanpa Makanan Tambahan ASI dengan Makanan Tambahan

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan+

Perdesaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 3,95 3,40 3,56 11,53 13,13 12,67 Sumatera Utara 3,81 4,22 4,04 9,71 10,42 10,10 Sumatera Barat 4,71 4,68 4,69 11,15 11,52 11,38 Riau 4,50 4,95 4,78 10,93 11,42 11,23 Jambi 4,73 4,83 4,80 10,08 11,61 11,15 Sumatera Selatan 4,27 5,11 4,82 10,74 11,94 11,53 Bengkulu 4,73 4,60 4,64 11,06 11,94 11,66 Lampung 5,08 4,60 4,72 10,05 11,15 10,88 Bangka Belitung 4,71 4,50 4,59 9,49 11,18 10,42 Kepulauan Riau 4,28 4,39 4,29 9,12 11,75 9,49 DKI Jakarta 4,22 - 4,22 10,22 - 10,22 Jawa Barat 4,30 3,87 4,16 11,86 13,47 12,38 Jawa Tengah 3,21 3,48 3,36 12,97 14,02 13,54 DI Yogyakarta 4,09 4,22 4,13 11,59 13,37 12,17 Jawa Timur 3,78 3,53 3,65 10,95 13,56 12,28 Banten 4,26 3,15 3,87 10,30 13,15 11,29 Bali 3,40 3,47 3,43 11,65 12,61 12,02 Nusa Tenggara Barat 5,08 4,84 4,94 11,39 11,98 11,74 Nusa Tenggara Timur 4,78 4,90 4,88 10,01 11,40 11,18 Kalimantan Barat 3,88 4,47 4,31 11,36 15,19 14,14 Kalimantan Tengah 4,88 5,20 5,09 11,86 12,42 12,23 Kalimantan Selatan 4,06 4,09 4,08 11,42 13,29 12,51 Kalimantan Timur 4,44 5,17 4,71 10,74 12,12 11,24 Sulawesi Utara 5,34 4,82 5,06 10,11 10,44 10,29 Sulawesi Tengah 4,19 4,09 4,12 10,19 12,94 12,32 Sulawesi Selatan 4,92 4,91 4,91 10,33 10,95 10,73 Sulawesi Tenggara 4,36 4,10 4,16 10,86 11,86 11,60 Gorontalo 4,15 3,65 3,81 10,80 13,43 12,58 Sulawesi Barat 4,84 5,14 5,08 11,24 12,26 12,04 Maluku 4,68 4,87 4,81 9,62 9,18 9,32 Maluku Utara 4,92 4,31 4,46 9,57 10,35 10,15 Papua Barat 4,40 4,56 4,49 11,66 11,22 11,41 Papua 4,88 5,92 5,64 10,14 11,34 11,02

Indonesia 4,13 4,19 4,16 11,19 12,53 11,87



122

Tabel 16. Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010


L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 93,3 93,4 93,3 90,4 90,9 90,6 91,2 91,6 91,4 Sumatera Utara 93,5 92,6 93,0 87,5 87,2 87,4 90,3 89,7 90,0 Sumatera Barat 94,8 94,3 94,5 92,4 91,0 91,7 93,3 92,2 92,8 Riau 95,3 97,2 96,1 90,2 89,9 90,1 92,3 92,7 92,5 Jambi 94,5 95,5 95,0 93,0 93,2 93,1 93,4 93,9 93,7 Sumatera Selatan 96,7 96,0 96,4 93,5 95,0 94,2 94,6 95,3 95,0 Bengkulu 97,4 96,3 96,9 94,1 94,2 94,1 95,1 94,9 95,0 Lampung 98,5 96,4 97,5 96,5 95,0 95,8 97,0 95,4 96,2 Bangka Belitung 96,4 96,0 96,2 89,8 90,9 90,3 92,8 93,3 93,0 Kepulauan Riau 97,9 95,4 96,7 94,7 94,4 94,6 97,4 95,2 96,4 DKI Jakarta 98,0 98,5 98,3 - - - 98,0 98,5 98,3 Jawa Barat 97,0 96,9 96,9 96,0 95,6 95,8 96,6 96,5 96,6 Jawa Tengah 98,8 98,8 98,8 98,1 98,3 98,2 98,4 98,6 98,5 DI Yogyakarta 97,2 97,9 97,6 99,6 100,0 99,8 98,0 98,5 98,3 Jawa Timur 98,5 98,3 98,4 94,6 93,2 93,9 96,5 95,7 96,1 Banten 95,4 93,9 94,7 91,1 89,6 90,4 93,9 92,6 93,3 Bali 99,2 99,8 99,5 99,2 99,0 99,1 99,2 99,5 99,4 Nusa Tenggara Barat 98,3 99,0 98,7 96,4 97,4 96,9 97,1 98,1 97,6 Nusa Tenggara Timur 97,2 97,3 97,3 93,5 93,6 93,5 94,1 94,2 94,1 Kalimantan Barat 92,1 92,3 92,2 90,9 90,1 90,5 91,3 90,7 91,0 Kalimantan Tengah 90,8 94,2 92,4 87,9 89,7 88,8 89,0 91,3 90,1 Kalimantan Selatan 90,8 93,6 92,1 91,3 90,8 91,0 91,1 92,0 91,5 Kalimantan Timur 97,5 98,9 98,1 97,3 95,5 96,4 97,4 97,6 97,5 Sulawesi Utara 97,3 98,2 97,8 98,2 98,1 98,1 97,8 98,1 98,0 Sulawesi Tengah 95,1 95,3 95,2 91,2 88,1 89,6 92,1 89,8 90,9 Sulawesi Selatan 95,9 96,3 96,1 91,5 90,4 91,0 93,1 92,5 92,8 Sulawesi Tenggara 95,5 95,8 95,6 90,4 89,9 90,1 91,7 91,4 91,6 Gorontalo 97,1 96,9 97,0 93,5 93,8 93,7 94,7 94,8 94,7 Sulawesi Barat 92,9 91,6 92,3 78,2 76,7 77,4 81,6 79,7 80,7 Maluku 92,5 89,1 91,0 80,4 81,7 81,0 84,5 84,1 84,3 Maluku Utara 96,9 97,8 97,4 90,9 92,8 91,9 92,5 94,1 93,3 Papua Barat 91,5 93,6 92,4 95,7 95,2 95,5 93,8 94,5 94,1 Papua 96,3 96,3 96,3 61,1 64,4 62,7 70,7 73,3 71,9 Indonesia 96,8 96,8 96,8 92,9 92,6 92,8 94,8 94,7 94,8


123


Tabel 17. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2010

Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

BCG DPT Polio Campak BCG DPT Polio Campak BCG DPT Polio Campak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 86,46 84,52 88,28 74,14 87,83 84,91 87,00 74,34 87,12 84,70 87,66 74,24 Sumatera Utara 86,78 83,57 85,52 72,46 85,93 83,50 85,59 72,73 86,37 83,54 85,56 72,59 Sumatera Barat 90,72 87,03 88,17 72,29 89,47 85,39 87,08 72,58 90,11 86,24 87,64 72,43 Riau 88,92 86,49 88,43 77,36 88,64 85,72 87,95 77,73 88,79 86,13 88,20 77,53 Jambi 90,57 87,42 87,88 77,28 91,74 88,54 88,90 76,21 91,13 87,95 88,37 76,77 Sumatera Selatan 91,58 89,35 89,15 77,48 92,91 88,15 89,18 77,98 92,21 88,78 89,17 77,72 Bengkulu 93,09 89,90 89,72 78,55 93,18 89,98 90,42 80,80 93,13 89,94 90,05 79,62 Lampung 95,81 92,94 92,89 79,54 94,70 93,06 92,73 80,59 95,28 93,00 92,82 80,04 Bangka Belitung 88,74 84,58 87,68 75,48 90,36 87,88 88,62 76,44 89,53 86,19 88,14 75,95 Kepulauan Riau 95,89 91,82 93,80 82,26 93,38 89,03 92,76 78,80 94,73 90,53 93,32 80,66 DKI Jakarta 97,05 94,86 93,86 81,29 97,73 96,13 94,65 79,64 97,38 95,49 94,25 80,47 Jawa Barat 94,89 92,39 92,43 79,55 95,07 92,23 92,19 78,06 94,98 92,31 92,31 78,82 Jawa Tengah 97,62 94,02 94,93 80,78 97,54 94,32 94,76 80,91 97,58 94,16 94,85 80,84 DI Yogyakarta 97,10 92,51 93,52 80,92 98,18 94,45 94,39 83,90 97,62 93,45 93,94 82,36 Jawa Timur 94,81 91,31 91,59 78,83 93,87 90,93 91,83 78,57 94,36 91,13 91,70 78,70 Banten 90,47 87,58 89,44 74,27 88,48 85,59 87,94 73,49 89,51 86,62 88,72 73,90 Bali 98,80 94,87 95,33 81,68 99,09 96,18 97,15 83,41 98,94 95,49 96,19 82,50 Nusa Tenggara Barat 94,88 91,56 92,42 80,29 97,01 92,72 94,86 80,78 95,94 92,14 93,64 80,54 Nusa Tenggara Timur 92,44 90,09 90,89 78,91 91,96 90,26 90,66 79,54 92,21 90,17 90,78 79,21 Kalimantan Barat 88,78 86,27 87,17 75,05 87,79 86,29 86,74 73,66 88,32 86,28 86,97 74,41 Kalimantan Tengah 85,17 82,12 84,33 74,29 87,95 85,94 86,82 75,93 86,51 83,96 85,53 75,08 Kalimantan Selatan 89,04 86,30 87,87 74,09 89,36 85,49 86,10 71,15 89,20 85,91 87,02 72,67 Kalimantan Timur 95,85 93,99 93,87 82,71 96,39 93,72 93,98 84,09 96,11 93,86 93,92 83,37 Sulawesi Utara 96,62 92,45 93,04 83,14 97,69 95,28 94,91 83,87 97,14 93,82 93,95 83,50 Sulawesi Tengah 89,03 85,99 87,79 76,63 86,87 84,40 85,83 72,96 87,94 85,19 86,80 74,78 Sulawesi Selatan 91,38 88,11 88,25 76,28 90,97 87,94 88,44 77,04 91,18 88,03 88,34 76,65 Sulawesi Tenggara 90,03 86,90 88,38 77,46 89,69 87,00 87,34 76,26 89,86 86,95 87,86 76,87 Gorontalo 93,19 88,75 90,68 76,85 93,47 90,34 91,55 80,59 93,31 89,46 91,07 78,51 Sulawesi Barat 76,18 73,06 76,51 65,62 76,87 75,71 76,79 69,42 76,51 74,33 76,65 67,45 Maluku 79,48 76,18 78,06 69,21 79,27 77,43 78,97 68,49 79,38 76,77 78,49 68,87 Maluku Utara 88,15 86,36 87,89 78,31 90,16 86,43 88,96 77,15 89,19 86,39 88,44 77,71 Papua Barat 92,27 90,15 90,44 78,45 92,16 88,64 89,36 76,42 92,22 89,47 89,96 77,54 Papua 66,27 64,54 67,26 58,88 70,36 66,58 69,22 59,59 68,21 65,51 68,19 59,22 Indonesia 92,76 89,77 90,55 77,78 92,71 89,81 90,58 77,55 92,73 89,79 90,56 77,67



124

Tabel 18. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas Sehari-hari menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010


L P L+P L P L+P L P L+P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Aceh 19,02 19,04 19,03 20,97 21,62 21,28 20,46 20,92 20,68 Sumatera Utara 14,42 13,59 14,01 16,08 15,43 15,77 15,33 14,57 14,96 Sumatera Barat 13,08 13,77 13,42 16,11 15,35 15,74 14,97 14,75 14,87 Riau 16,06 15,56 15,82 14,95 17,41 16,13 15,38 16,70 16,01 Jambi 17,13 15,35 16,25 15,83 14,80 15,35 16,21 14,97 15,61 Sumatera Selatan 10,89 10,59 10,74 13,14 13,38 13,25 12,39 12,40 12,40 Bengkulu 15,30 17,17 16,23 20,73 19,47 20,12 19,09 18,74 18,92 Lampung 19,24 17,32 18,30 18,07 17,02 17,57 18,37 17,10 17,76 Bangka Belitung 16,76 18,55 17,63 13,34 14,26 13,79 14,89 16,22 15,54 Kepulauan Riau 21,89 18,39 20,19 23,64 23,37 23,51 22,21 19,24 20,77 DKI Jakarta 18,75 16,84 17,79 - - - 18,75 16,84 17,79 Jawa Barat 17,47 17,21 17,35 15,78 15,45 15,62 16,88 16,61 16,75 Jawa Tengah 16,78 15,79 16,30 15,89 15,98 15,93 16,28 15,89 16,10 DI Yogyakarta 15,81 17,00 16,40 23,67 22,76 23,24 18,50 18,86 18,68 Jawa Timur 16,23 15,31 15,79 17,31 17,09 17,21 16,80 16,23 16,52 Banten 14,76 13,93 14,36 15,04 14,87 14,96 14,86 14,27 14,57 Bali 26,11 23,48 24,82 28,43 30,80 29,53 27,07 26,31 26,71 Nusa Tenggara Barat 21,81 21,79 21,80 17,73 17,66 17,70 19,37 19,35 19,36 Nusa Tenggara Timur 18,22 17,96 18,09 28,51 29,54 29,00 26,78 27,41 27,08 Kalimantan Barat 14,34 14,01 14,18 22,42 20,13 21,33 20,12 18,31 19,26 Kalimantan Tengah 16,80 15,35 16,08 19,56 20,01 19,77 18,68 18,42 18,55 Kalimantan Selatan 15,96 15,10 15,54 16,67 16,66 16,66 16,38 16,02 16,21 Kalimantan Timur 16,56 17,15 16,84 17,93 17,20 17,58 17,09 17,17 17,13 Sulawesi Utara 19,86 20,40 20,12 23,99 25,34 24,63 22,12 23,10 22,59 Sulawesi Tengah 31,79 29,81 30,80 28,04 28,90 28,45 28,87 29,11 28,99 Sulawesi Selatan 17,39 17,08 17,24 15,78 15,94 15,86 16,34 16,35 16,35 Sulawesi Tenggara 20,62 20,62 20,62 22,49 20,79 21,66 22,01 20,75 21,39 Gorontalo 22,72 20,50 21,64 34,24 32,10 33,23 30,49 28,15 29,38 Sulawesi Barat 19,20 21,70 20,43 21,57 20,51 21,06 21,06 20,77 20,92 Maluku 18,49 17,75 18,15 20,35 21,79 21,04 19,72 20,49 20,09 Maluku Utara 28,51 25,01 26,79 22,62 21,78 22,21 24,04 22,57 23,33 Papua Barat 20,85 21,77 21,26 17,81 18,42 18,09 18,66 19,33 18,97 Papua 16,78 15,92 16,36 17,72 17,72 17,72 17,51 17,28 17,40 Indonesia 17,10 16,40 16,76 17,94 17,81 17,88 17,54 17,13 17,34


125


Tabel 19. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Jenis Keluhan Terbesar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010


Batuk Pilek Panas Lain nya Batuk Pilek Panas Lain

nya Batuk Pilek Panas Lain nya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 58,95 58,16 66,41 13,27 57,26 57,15 66,13 13,59 58,12 57,66 66,27 13,42 Sumatera Utara 59,86 57,48 62,56 13,85 59,02 58,82 61,62 12,56 59,45 58,13 62,10 13,23 Sumatera Barat 50,05 52,96 57,92 17,33 49,97 51,80 55,76 17,95 50,01 52,40 56,87 17,63 Riau 59,23 63,19 57,09 8,59 58,24 64,09 57,19 9,18 58,74 63,64 57,14 8,88 Jambi 56,17 56,68 50,37 17,69 55,51 59,23 47,40 14,70 55,86 57,87 48,98 16,30 Sumatera Selatan 58,73 59,74 48,60 15,43 56,60 62,05 48,99 15,69 57,73 60,83 48,78 15,56 Bengkulu 59,00 60,74 48,91 19,82 56,23 59,98 44,49 18,65 57,65 60,37 46,76 19,25 Lampung 66,08 68,88 50,89 14,55 66,06 68,55 50,18 13,71 66,07 68,72 50,55 14,15 Bangka Belitung 58,08 63,22 49,73 18,02 57,43 62,23 47,10 16,35 57,76 62,73 48,42 17,19 Kepulauan Riau 66,54 63,77 60,26 14,31 65,65 70,61 51,20 13,59 66,12 66,98 56,00 13,97 DKI Jakarta 67,82 66,66 48,81 13,34 66,69 67,00 45,99 15,78 67,27 66,82 47,45 14,52 Jawa Barat 57,15 60,32 56,69 16,35 55,59 60,18 55,63 15,78 56,38 60,25 56,17 16,07 Jawa Tengah 61,48 65,49 50,71 17,90 62,82 68,92 50,56 16,80 62,14 67,19 50,63 17,35 DI Yogyakarta 61,06 60,22 44,65 18,08 64,71 65,06 46,19 19,61 62,89 62,65 45,42 18,85 Jawa Timur 59,15 60,18 53,77 18,62 57,91 59,68 51,02 18,21 58,56 59,94 52,45 18,42 Banten 53,78 61,92 52,44 18,30 53,59 61,54 47,06 17,34 53,69 61,73 49,81 17,83 Bali 61,79 63,50 69,32 17,52 57,36 61,01 64,46 17,12 59,69 62,32 67,02 17,33 Nusa Tenggara Barat 50,30 51,70 57,71 25,71 51,28 55,41 64,19 22,25 50,77 53,47 60,81 24,05 Nusa Tenggara Timur 69,10 68,85 58,91 16,78 68,57 68,31 57,50 16,30 68,85 68,59 58,24 16,55 Kalimantan Barat 54,35 57,84 54,42 16,67 54,47 60,46 51,90 16,44 54,41 59,04 53,26 16,56 Kalimantan Tengah 53,52 58,23 49,59 12,37 55,30 60,24 49,66 11,17 54,38 59,21 49,62 11,79 Kalimantan Selatan 55,58 58,47 55,04 16,42 54,32 57,63 49,89 16,21 54,95 58,05 52,47 16,31 Kalimantan Timur 61,22 65,88 53,21 14,88 59,52 66,84 49,96 14,84 60,39 66,35 51,63 14,86 Sulawesi Utara 57,56 52,15 61,19 13,63 54,91 52,99 58,70 14,11 56,24 52,57 59,94 13,87 Sulawesi Tengah 49,15 47,83 64,25 17,53 49,87 50,19 65,13 15,58 49,50 48,98 64,68 16,58 Sulawesi Selatan 42,96 47,20 55,85 20,55 42,49 48,88 54,27 19,06 42,73 48,03 55,07 19,81 Sulawesi Tenggara 46,00 43,47 60,90 16,70 41,74 43,77 54,09 18,85 43,96 43,62 57,64 17,73 Gorontalo 54,43 40,07 81,46 14,67 54,48 47,18 78,18 16,36 54,45 43,38 79,93 15,46 Sulawesi Barat 35,61 42,90 52,57 19,40 34,86 46,18 51,36 23,88 35,26 44,46 52,00 21,53 Maluku 56,08 53,43 62,16 13,82 54,09 52,97 61,17 15,19 55,13 53,21 61,69 14,48 Maluku Utara 49,31 40,97 64,62 16,24 51,27 40,96 63,06 15,63 50,24 40,96 63,88 15,95 Papua Barat 56,28 54,45 55,98 23,11 56,85 54,49 55,35 21,42 56,55 54,46 55,68 22,30 Papua 50,02 59,45 42,43 19,02 48,86 60,54 43,40 18,79 49,49 59,94 42,87 18,91 Indonesia 57,99 60,02 55,18 16,76 57,31 60,90 53,65 16,30 57,66 60,45 54,44 16,53



126

Tabel 20. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2010


L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 70,82 67,35 69,06 67,94 68,58 68,25 68,65 68,25 68,46 Sumatera Utara 65,33 64,15 64,75 69,36 72,03 70,64 67,64 68,53 68,07 Sumatera Barat 56,93 53,23 55,09 62,48 61,43 61,98 60,52 58,42 59,50 Riau 62,23 64,80 63,49 76,24 72,85 74,54 70,44 69,63 70,03 Jambi 68,07 72,17 70,05 75,03 73,67 74,41 72,92 73,18 73,04 Sumatera Selatan 75,98 78,02 76,97 72,68 74,90 73,72 73,85 76,05 74,89 Bengkulu 65,99 68,59 67,34 74,82 73,21 74,06 72,31 71,71 72,02 Lampung 70,95 63,71 67,41 66,00 67,84 66,87 67,24 66,75 67,01 Bangka Belitung 66,53 64,76 65,64 68,64 74,45 71,49 67,57 69,43 68,49 Kepulauan Riau 80,82 78,24 79,60 68,34 69,78 69,00 78,45 76,71 77,63 DKI Jakarta 53,17 52,38 52,79 - - - 53,17 52,38 52,79 Jawa Barat 63,49 66,86 65,17 70,34 73,43 71,82 65,84 68,99 67,39 Jawa Tengah 54,45 53,61 54,03 55,14 58,14 56,62 54,83 56,08 55,45 DI Yogyakarta 51,01 52,29 51,68 36,13 42,39 38,98 45,50 49,26 47,39 Jawa Timur 53,06 55,42 54,19 53,77 52,74 53,28 53,42 54,05 53,72 Banten 69,72 71,13 70,42 77,08 80,30 78,60 72,40 74,29 73,32 Bali 49,91 55,54 52,58 53,14 59,63 56,21 51,31 57,31 54,15 Nusa Tenggara Barat 55,79 55,66 55,73 57,49 61,23 59,29 56,68 58,62 57,61 Nusa Tenggara Timur 67,38 62,53 64,96 60,68 60,33 60,52 61,67 60,68 61,20 Kalimantan Barat 66,82 71,07 68,87 73,44 73,37 73,41 71,72 72,71 72,18 Kalimantan Tengah 77,07 78,75 77,90 80,88 80,43 80,66 79,68 79,89 79,78 Kalimantan Selatan 78,50 80,23 79,35 80,00 80,78 80,40 79,36 80,55 79,96 Kalimantan Timur 67,94 69,83 68,87 62,59 68,91 65,59 66,03 69,52 67,72 Sulawesi Utara 57,07 60,98 59,04 68,68 64,25 66,48 63,83 62,86 63,35 Sulawesi Tengah 76,05 73,40 74,75 80,57 82,19 81,36 79,46 80,02 79,73 Sulawesi Selatan 68,06 66,18 67,10 65,75 64,72 65,25 66,57 65,28 65,93 Sulawesi Tenggara 68,49 69,47 68,98 76,11 75,12 75,64 74,05 73,45 73,76 Gorontalo 74,32 76,00 75,11 83,01 83,30 83,15 80,69 81,34 80,99 Sulawesi Barat 68,24 70,18 69,25 70,20 67,62 69,01 69,77 68,29 69,07 Maluku 62,14 59,93 61,15 80,59 78,12 79,37 74,46 72,79 73,66 Maluku Utara 70,46 70,28 70,38 77,16 79,73 78,39 75,41 77,41 76,36 Papua Barat 67,05 61,46 64,40 60,64 61,94 61,26 62,67 61,79 62,25 Papua 59,57 56,25 57,94 48,08 51,15 49,43 50,48 52,39 51,34 Indonesia 61,48 62,51 61,99 65,13 66,36 65,72 63,39 64,47 63,92


127


Tabel 21. Persentase Anak umur 5-6 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2010

Perkotaan


1 2 3 Jumlah 1 2 3 Jumlah 1 2 3 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 48,7 51,3 0,0 100 44,9 55,0 0,1 100 46,8 53,1 0,1 100 Sumatera Utara 46,4 53,6 0,0 100 48,0 51,9 0,1 100 47,2 52,7 0,0 100 Sumatera Barat 62,5 37,5 0,0 100 62,8 37,2 0,0 100 62,6 37,4 0,0 100 Riau 59,3 40,7 0,0 100 63,1 36,9 0,0 100 61,2 38,8 0,0 100 Jambi 39,9 60,1 0,0 100 37,3 61,1 1,6 100 38,6 60,6 0,8 100 Sumatera Selatan 41,3 58,7 0,0 100 36,3 63,7 0,0 100 39,0 61,0 0,0 100 Bengkulu 60,2 39,8 0,0 100 47,7 52,3 0,0 100 53,5 46,5 0,0 100 Lampung 52,5 47,5 0,0 100 53,9 46,1 0,0 100 53,2 46,8 0,0 100 Bangka Belitung 47,1 52,9 0,0 100 38,7 61,3 0,0 100 43,2 56,8 0,0 100 Kepulauan Riau 69,1 30,9 0,0 100 70,2 29,8 0,0 100 69,7 30,3 0,0 100 DKI Jakarta 64,3 35,7 0,0 100 63,0 37,0 0,0 100 63,7 36,3 0,0 100 Jawa Barat 59,6 40,4 0,0 100 55,0 44,8 0,1 100 57,3 42,6 0,1 100 Jawa Tengah 49,3 50,7 0,0 100 48,9 51,0 0,1 100 49,1 50,9 0,0 100 DI Yogyakarta 65,2 34,8 0,0 100 64,9 35,1 0,0 100 65,1 34,9 0,0 100 Jawa Timur 66,8 33,2 0,0 100 63,4 36,1 0,5 100 65,1 34,6 0,3 100 Banten 54,1 45,9 0,0 100 52,8 47,2 0,0 100 53,4 46,6 0,0 100 Bali 57,8 42,2 0,0 100 56,6 43,4 0,0 100 57,2 42,8 0,0 100 Nusa Tenggara Barat 65,1 34,9 0,0 100 55,0 45,0 0,0 100 60,3 39,7 0,0 100 Nusa Tenggara Timur 46,5 53,4 0,1 100 40,8 58,9 0,3 100 43,4 56,3 0,2 100 Kalimantan Barat 51,6 48,4 0,0 100 46,7 53,3 0,0 100 49,3 50,7 0,0 100 Kalimantan Tengah 51,0 48,7 0,3 100 49,3 50,7 0,0 100 50,1 49,8 0,1 100 Kalimantan Selatan 55,1 44,5 0,4 100 50,8 49,2 0,0 100 53,1 46,6 0,2 100 Kalimantan Timur 49,3 50,7 0,0 100 53,1 46,2 0,7 100 51,0 48,6 0,3 100 Sulawesi Utara 30,8 66,6 2,5 100 26,5 73,5 0,0 100 28,5 70,3 1,2 100 Sulawesi Tengah 43,3 56,7 0,0 100 46,0 54,0 0,0 100 44,4 55,6 0,0 100 Sulawesi Selatan 55,3 44,7 0,0 100 48,3 51,7 0,0 100 52,1 47,9 0,0 100 Sulawesi Tenggara 45,5 54,5 0,0 100 36,4 63,6 0,0 100 41,1 58,9 0,0 100 Gorontalo 51,4 47,6 1,0 100 52,4 47,6 0,0 100 51,8 47,6 0,6 100 Sulawesi Barat 52,3 47,7 0,0 100 43,6 56,4 0,0 100 48,3 51,7 0,0 100 Maluku 27,7 72,3 0,0 100 26,9 73,1 0,0 100 27,4 72,6 0,0 100 Maluku Utara 40,9 59,1 0,0 100 42,7 57,3 0,0 100 41,8 58,2 0,0 100 Papua Barat 49,8 50,2 0,0 100 59,9 40,1 0,0 100 54,7 45,3 0,0 100 Papua 51,0 49,0 0,0 100 49,5 50,5 0,0 100 50,3 49,7 0,0 100 Indonesia 56,6 43,4 0,0 100 54,1 45,7 0,2 100 55,4 44,5 0,1 100

Sumber : Susenas 2010, BPS Catatan : *)

1. Tidak/belum Pernah Sekolah 2. Masih Bersekolah 3. Tidak Sekolah Lagi


128


Perdesaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 51,8 48,2 0,0 100 57,5 42,5 0,0 100 54,3 45,7 0,0 100 Sumatera Utara 53,9 46,1 0,0 100 54,1 45,7 0,2 100 54,0 45,9 0,1 100 Sumatera Barat 71,5 28,2 0,3 100 68,3 31,7 0,0 100 69,9 30,0 0,2 100 Riau 68,6 31,4 0,0 100 64,4 35,6 0,0 100 66,6 33,4 0,0 100 Jambi 52,6 47,4 0,0 100 50,3 49,5 0,3 100 51,5 48,4 0,1 100 Sumatera Selatan 55,2 44,8 0,0 100 50,4 49,6 0,0 100 53,0 47,0 0,0 100 Bengkulu 59,1 40,9 0,0 100 48,2 51,8 0,0 100 53,2 46,8 0,0 100 Lampung 57,1 42,9 0,0 100 55,3 44,7 0,0 100 56,2 43,8 0,0 100 Bangka Belitung 47,5 52,2 0,3 100 44,6 55,4 0,0 100 46,1 53,7 0,2 100 Kepulauan Riau 59,3 40,7 0,0 100 40,7 59,3 0,0 100 51,4 48,6 0,0 100 DKI Jakarta - - - 100 - - - 100 - - - 100 Jawa Barat 71,6 28,4 0,0 100 62,9 36,5 0,6 100 67,6 32,1 0,3 100 Jawa Tengah 52,3 47,5 0,3 100 44,9 54,7 0,4 100 48,9 50,8 0,3 100 DI Yogyakarta 58,9 41,1 0,0 100 52,1 47,9 0,0 100 55,2 44,8 0,0 100 Jawa Timur 63,3 36,6 0,1 100 57,7 42,3 0,0 100 60,6 39,3 0,1 100 Banten 66,1 33,9 0,0 100 59,2 40,8 0,0 100 62,7 37,3 0,0 100 Bali 58,8 41,2 0,0 100 47,0 53,0 0,0 100 53,5 46,5 0,0 100 Nusa Tenggara Barat 63,7 36,3 0,0 100 47,0 53,0 0,0 100 56,1 43,9 0,0 100 Nusa Tenggara Timur 61,4 38,5 0,1 100 57,3 42,7 0,0 100 59,4 40,5 0,1 100 Kalimantan Barat 64,5 35,5 0,0 100 60,6 39,4 0,0 100 62,7 37,3 0,0 100 Kalimantan Tengah 56,3 43,4 0,3 100 52,7 47,3 0,0 100 54,4 45,4 0,2 100 Kalimantan Selatan 59,2 40,8 0,0 100 56,2 43,5 0,3 100 57,8 42,1 0,1 100 Kalimantan Timur 68,0 32,0 0,0 100 65,6 34,4 0,0 100 66,8 33,2 0,0 100 Sulawesi Utara 36,0 64,0 0,0 100 32,5 67,0 0,5 100 34,4 65,4 0,2 100 Sulawesi Tengah 54,6 45,0 0,4 100 59,3 40,7 0,0 100 56,8 43,0 0,2 100 Sulawesi Selatan 53,5 46,5 0,0 100 49,0 51,0 0,0 100 51,3 48,7 0,0 100 Sulawesi Tenggara 46,9 53,1 0,0 100 48,1 51,9 0,0 100 47,5 52,5 0,0 100 Gorontalo 58,4 41,6 0,0 100 59,4 40,6 0,0 100 58,9 41,1 0,0 100 Sulawesi Barat 69,0 31,0 0,0 100 64,2 35,8 0,0 100 66,8 33,2 0,0 100 Maluku 48,1 51,9 0,0 100 44,7 54,9 0,3 100 46,5 53,3 0,2 100 Maluku Utara 52,1 47,9 0,0 100 44,8 55,2 0,0 100 48,7 51,3 0,0 100 Papua Barat 70,4 29,6 0,0 100 60,6 39,4 0,0 100 65,5 34,5 0,0 100 Papua 81,0 18,8 0,2 100 77,8 22,0 0,2 100 79,5 20,4 0,2 100 Indonesia 60,5 39,4 0,1 100 55,7 44,1 0,2 100 58,2 41,6 0,1 100



129



Perkotaan+Perdesaan







130


Perkotaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 0,8 98,8 0,3 100 0,3 99,7 0,0 100 0,6 99,3 0,2 100 Sumatera Utara 0,3 99,5 0,3 100 0,3 99,4 0,2 100 0,3 99,4 0,3 100 Sumatera Barat 0,6 98,6 0,8 100 0,4 99,0 0,6 100 0,5 98,8 0,7 100 Riau 1,4 98,3 0,4 100 0,2 99,8 0,0 100 0,8 99,0 0,2 100 Jambi 0,4 99,2 0,4 100 0,4 99,4 0,2 100 0,4 99,3 0,3 100 Sumatera Selatan 0,5 98,9 0,5 100 0,3 99,5 0,1 100 0,4 99,2 0,3 100 Bengkulu 0,5 98,7 0,8 100 0,0 99,9 0,1 100 0,3 99,2 0,5 100 Lampung 1,0 98,6 0,4 100 0,0 99,2 0,8 100 0,5 98,9 0,6 100 Bangka Belitung 0,6 97,5 1,9 100 0,3 99,7 0,0 100 0,5 98,6 1,0 100 Kepulauan Riau 0,3 99,6 0,1 100 0,3 99,6 0,1 100 0,3 99,6 0,1 100 DKI Jakarta 0,4 98,8 0,8 100 0,1 99,5 0,3 100 0,3 99,2 0,6 100 Jawa Barat 0,4 98,3 1,3 100 0,4 98,4 1,2 100 0,4 98,4 1,3 100 Jawa Tengah 0,8 98,7 0,4 100 0,5 99,3 0,2 100 0,7 99,0 0,3 100 DI Yogyakarta 0,1 99,9 0,0 100 0,0 100 0,0 100 0,1 99,9 0,0 100 Jawa Timur 0,9 98,7 0,4 100 0,6 99,3 0,1 100 0,7 99,0 0,3 100 Banten 1,4 97,8 0,7 100 0,4 98,8 0,8 100 1,0 98,3 0,7 100 Bali 0,5 99,3 0,2 100 0,3 99,3 0,4 100 0,4 99,3 0,3 100 Nusa Tenggara Barat 0,4 98,6 1,0 100 0,6 99,3 0,1 100 0,5 98,9 0,6 100 Nusa Tenggara Timur 0,5 98,4 1,1 100 0,6 98,5 0,9 100 0,6 98,5 1,0 100 Kalimantan Barat 1,2 98,5 0,4 100 0,1 99,5 0,4 100 0,7 99,0 0,4 100 Kalimantan Tengah 0,4 99,6 0,1 100 0,6 99,1 0,3 100 0,5 99,3 0,2 100 Kalimantan Selatan 1,6 97,4 1,0 100 1,3 98,2 0,5 100 1,4 97,8 0,8 100 Kalimantan Timur 0,9 98,8 0,3 100 0,6 99,3 0,2 100 0,7 99,1 0,2 100 Sulawesi Utara 0,5 97,7 1,8 100 0,1 99,5 0,5 100 0,3 98,5 1,2 100 Sulawesi Tengah 0,3 98,3 1,4 100 0,4 99,0 0,6 100 0,3 98,7 1,0 100 Sulawesi Selatan 1,7 96,2 2,2 100 1,1 98,1 0,8 100 1,4 97,2 1,5 100 Sulawesi Tenggara 1,0 98,4 0,6 100 0,2 98,3 1,5 100 0,6 98,4 1,0 100 Gorontalo 0,9 96,3 2,9 100 0,5 98,3 1,2 100 0,7 97,3 2,0 100 Sulawesi Barat 1,5 96,7 1,7 100 1,5 96,9 1,6 100 1,5 96,8 1,6 100 Maluku 0,2 99,3 0,4 100 0,9 98,3 0,8 100 0,5 98,8 0,6 100 Maluku Utara 1,1 97,7 1,2 100 1,1 98,3 0,7 100 1,1 97,9 1,0 100 Papua Barat 1,4 98,4 0,2 100 0,6 99,4 0,0 100 1,1 98,8 0,1 100 Papua 1,8 97,7 0,5 100 2,6 96,2 1,2 100 2,2 97,0 0,8 100 Indonesia 0,7 98,5 0,8 100 0,5 99,0 0,6 100 0,6 98,8 0,7 100



131



Perdesaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 0,2 99,0 0,7 100 0,4 99,3 0,4 100 0,3 99,2 0,5 100 Sumatera Utara 1,2 98,2 0,6 100 0,9 98,7 0,4 100 1,1 98,4 0,5 100 Sumatera Barat 1,2 97,5 1,3 100 0,9 98,4 0,7 100 1,1 97,9 1,0 100 Riau 1,5 98,4 0,2 100 1,1 98,9 0,1 100 1,3 98,6 0,1 100 Jambi 1,2 97,1 1,8 100 0,5 98,8 0,7 100 0,9 97,9 1,2 100 Sumatera Selatan 1,4 96,8 1,9 100 1,1 98,1 0,8 100 1,2 97,4 1,4 100 Bengkulu 0,8 97,9 1,4 100 0,6 99,1 0,3 100 0,7 98,4 0,9 100 Lampung 0,7 98,6 0,6 100 0,8 98,7 0,6 100 0,7 98,7 0,6 100 Bangka Belitung 2,2 96,0 1,8 100 1,7 95,8 2,5 100 2,0 95,9 2,1 100 Kepulauan Riau 0,8 98,5 0,7 100 1,4 98,2 0,4 100 1,1 98,3 0,6 100 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - Jawa Barat 0,9 97,7 1,4 100 0,3 98,7 1,0 100 0,6 98,2 1,2 100 Jawa Tengah 0,6 98,6 0,7 100 0,5 99,2 0,3 100 0,6 98,9 0,5 100 DI Yogyakarta 0,3 99,2 0,5 100 0,6 99,4 0,0 100 0,5 99,3 0,3 100 Jawa Timur 0,9 98,2 0,9 100 1,1 98,8 0,1 100 0,9 98,5 0,5 100 Banten 1,6 97,6 0,8 100 0,9 97,6 1,5 100 1,3 97,6 1,1 100 Bali 0,6 98,0 1,3 100 1,1 97,7 1,3 100 0,8 97,9 1,3 100 Nusa Tenggara Barat 1,3 97,6 1,1 100 0,7 98,1 1,2 100 1,0 97,8 1,1 100 Nusa Tenggara Timur 2,4 95,7 1,9 100 1,9 96,6 1,5 100 2,2 96,1 1,7 100 Kalimantan Barat 2,2 96,5 1,2 100 2,8 96,1 1,2 100 2,5 96,3 1,2 100 Kalimantan Tengah 1,0 98,6 0,3 100 1,0 98,1 0,9 100 1,0 98,4 0,6 100 Kalimantan Selatan 0,8 97,8 1,5 100 1,2 98,2 0,7 100 1,0 98,0 1,1 100 Kalimantan Timur 2,1 97,7 0,2 100 1,3 98,5 0,3 100 1,7 98,1 0,2 100 Sulawesi Utara 0,9 97,5 1,6 100 0,7 98,8 0,5 100 0,8 98,1 1,1 100 Sulawesi Tengah 1,6 97,0 1,5 100 1,1 97,5 1,4 100 1,4 97,2 1,4 100 Sulawesi Selatan 1,7 96,2 2,1 100 1,1 97,7 1,2 100 1,4 96,9 1,7 100 Sulawesi Tenggara 1,4 97,1 1,5 100 1,0 98,2 0,8 100 1,2 97,6 1,2 100 Gorontalo 1,3 95,9 2,8 100 0,9 97,5 1,7 100 1,1 96,6 2,3 100 Sulawesi Barat 3,4 95,1 1,5 100 2,5 96,3 1,2 100 3,0 95,7 1,3 100 Maluku 1,5 98,0 0,5 100 1,0 98,0 1,0 100 1,2 98,0 0,8 100 Maluku Utara 2,1 97,2 0,8 100 1,1 96,9 2,0 100 1,6 97,0 1,3 100 Papua Barat 3,2 92,6 4,1 100 4,5 87,8 7,6 100 3,8 90,5 5,7 100 Papua 28,3 71,5 0,2 100 28,6 70,2 1,2 100 28,4 70,9 0,6 100 Indonesia 1,9 97,1 1,1 100 1,5 97,7 0,7 100 1,7 97,4 0,9 100




132


Perkotaan+Perdesaan






133



Perkotaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 0,4 96,9 2,7 100 0,4 97,6 2,1 100 0,4 97,2 2,4 100 Sumatera Utara 0,2 93,1 6,7 100 0,5 95,8 3,8 100 0,3 94,4 5,3 100 Sumatera Barat 0,1 90,0 9,9 100 0,6 94,3 5,1 100 0,4 92,3 7,3 100 Riau 0,0 94,7 5,3 100 0,3 97,5 2,3 100 0,1 96,1 3,8 100 Jambi 0,0 92,9 7,1 100 0,3 92,6 7,1 100 0,2 92,7 7,1 100 Sumatera Selatan 1,6 90,5 7,9 100 0,7 94,7 4,6 100 1,1 92,7 6,2 100 Bengkulu 0,0 92,1 7,9 100 0,3 94,1 5,6 100 0,1 93,1 6,8 100 Lampung 0,1 89,3 10,6 100 0,6 92,9 6,5 100 0,4 91,0 8,6 100 Bangka Belitung 1,2 85,8 13,0 100 0,0 91,3 8,7 100 0,6 88,6 10,8 100 Kepulauan Riau 1,8 94,6 3,7 100 0,1 93,3 6,6 100 0,9 93,9 5,1 100 DKI Jakarta 0,0 92,6 7,4 100 0,5 90,4 9,1 100 0,2 91,5 8,3 100 Jawa Barat 0,4 86,3 13,4 100 0,4 86,4 13,2 100 0,4 86,3 13,3 100 Jawa Tengah 0,2 89,0 10,7 100 0,8 90,7 8,5 100 0,5 89,8 9,7 100 DI Yogyakarta 0,0 95,1 4,9 100 0,0 96,9 3,1 100 0,0 95,9 4,1 100 Jawa Timur 0,6 92,3 7,0 100 0,4 93,6 6,0 100 0,5 92,9 6,5 100 Banten 0,3 88,5 11,2 100 0,5 86,8 12,7 100 0,4 87,6 12,0 100 Bali 0,5 94,4 5,1 100 0,4 92,1 7,5 100 0,5 93,3 6,3 100 Nusa Tenggara Barat 0,3 87,3 12,4 100 1,0 88,2 10,8 100 0,6 87,7 11,7 100 Nusa Tenggara Timur 2,0 86,7 11,2 100 0,4 95,5 4,1 100 1,2 91,2 7,6 100 Kalimantan Barat 0,3 91,8 7,9 100 0,8 92,0 7,2 100 0,6 91,9 7,5 100 Kalimantan Tengah 2,5 88,8 8,7 100 0,4 94,5 5,0 100 1,4 91,8 6,8 100 Kalimantan Selatan 0,9 85,9 13,3 100 0,7 87,9 11,4 100 0,8 86,8 12,4 100 Kalimantan Timur 0,0 92,4 7,6 100 0,2 94,9 4,9 100 0,1 93,6 6,3 100 Sulawesi Utara 0,8 83,0 16,2 100 0,0 94,8 5,2 100 0,4 88,6 10,9 100 Sulawesi Tengah 1,0 86,9 12,1 100 0,5 94,7 4,8 100 0,7 90,9 8,4 100 Sulawesi Selatan 0,3 85,2 14,5 100 0,1 93,1 6,7 100 0,2 89,3 10,4 100 Sulawesi Tenggara 0,9 93,7 5,4 100 0,6 94,2 5,2 100 0,7 94,0 5,3 100 Gorontalo 0,0 80,0 20,0 100 0,0 92,1 7,9 100 0,0 85,9 14,1 100 Sulawesi Barat 1,1 79,8 19,1 100 0,0 82,7 17,3 100 0,6 81,2 18,2 100 Maluku 2,0 92,2 5,8 100 0,2 96,4 3,4 100 1,0 94,4 4,6 100 Maluku Utara 0,5 94,9 4,7 100 1,3 94,2 4,5 100 0,9 94,5 4,6 100 Papua Barat 1,2 94,6 4,2 100 0,0 100 0,0 100 0,7 96,7 2,5 100 Papua 0,7 95,8 3,4 100 2,9 92,1 5,0 100 1,9 93,9 4,2 100 Indonesia 0,4 89,6 10,0 100 0,5 90,9 8,6 100 0,5 90,2 9,3 100




134


Perdesaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 0,4 92,9 6,7 100 0,5 95,8 3,7 100 0,5 94,3 5,3 100 Sumatera Utara 1,1 89,8 9,2 100 1,0 91,4 7,7 100 1,0 90,5 8,5 100 Sumatera Barat 0,7 84,9 14,4 100 1,3 90,8 7,9 100 0,9 87,8 11,2 100 Riau 0,9 90,0 9,1 100 1,4 89,4 9,1 100 1,1 89,7 9,1 100 Jambi 0,0 80,7 19,3 100 0,2 84,6 15,1 100 0,1 82,5 17,4 100 Sumatera Selatan 0,3 78,3 21,5 100 0,5 85,2 14,2 100 0,4 81,6 18,0 100 Bengkulu 0,8 85,1 14,1 100 0,3 87,1 12,6 100 0,5 86,0 13,4 100 Lampung 0,3 82,6 17,1 100 0,5 87,9 11,5 100 0,4 85,2 14,4 100 Bangka Belitung 3,0 68,9 28,0 100 1,2 77,4 21,4 100 2,1 73,1 24,8 100 Kepulauan Riau 0,2 78,5 21,3 100 0,0 92,2 7,8 100 0,1 84,8 15,0 100 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - Jawa Barat 0,3 74,3 25,4 100 0,6 78,9 20,5 100 0,4 76,5 23,1 100 Jawa Tengah 0,6 79,8 19,6 100 0,2 84,1 15,7 100 0,4 81,8 17,8 100 DI Yogyakarta 0,0 86,0 14,0 100 0,0 94,3 5,7 100 0,0 90,0 10,0 100 Jawa Timur 0,1 84,6 15,3 100 1,1 86,2 12,7 100 0,6 85,3 14,1 100 Banten 2,6 72,9 24,4 100 2,2 72,3 25,5 100 2,4 72,6 25,0 100 Bali 0,9 87,5 11,6 100 2,5 79,5 18,1 100 1,6 83,8 14,6 100 Nusa Tenggara Barat 1,3 85,2 13,4 100 0,2 86,3 13,5 100 0,8 85,7 13,5 100 Nusa Tenggara Timur 1,8 78,5 19,7 100 1,4 79,1 19,5 100 1,6 78,7 19,6 100 Kalimantan Barat 1,1 82,2 16,8 100 0,9 80,7 18,4 100 1,0 81,5 17,6 100 Kalimantan Tengah 0,5 82,7 16,8 100 0,8 85,9 13,3 100 0,7 84,2 15,1 100 Kalimantan Selatan 0,6 76,0 23,4 100 0,3 76,7 23,0 100 0,5 76,3 23,2 100 Kalimantan Timur 0,9 90,1 9,0 100 1,6 92,0 6,3 100 1,2 90,9 7,9 100 Sulawesi Utara 0,6 87,2 12,2 100 0,3 92,0 7,7 100 0,5 89,4 10,1 100 Sulawesi Tengah 0,4 79,7 19,9 100 1,0 84,8 14,2 100 0,7 82,1 17,2 100 Sulawesi Selatan 1,0 78,5 20,5 100 1,1 79,2 19,7 100 1,1 78,8 20,1 100 Sulawesi Tenggara 0,8 82,2 17,0 100 0,7 90,4 8,9 100 0,7 86,3 13,0 100 Gorontalo 3,4 77,6 19,0 100 2,0 81,8 16,2 100 2,7 79,6 17,7 100 Sulawesi Barat 4,2 77,4 18,4 100 2,0 76,6 21,5 100 3,1 77,0 19,9 100 Maluku Maluku Utara 0,6 89,4 10,0 100 0,6 89,6 9,7 100 0,6 89,5 9,9 100 Papua Barat 1,1 87,2 11,7 100 3,1 82,5 14,4 100 2,0 85,1 12,9 100 Papua 22,7 70,2 7,1 100 23,0 66,0 11,0 100 22,8 68,3 8,8 100 Indonesia 1,2 81,4 17,4 100 1,3 84,2 14,6 100 1,2 82,7 16,1 100



135



Perkotaan+Perdesaan







136


Perkotaan






137



Perdesaan







138


Perkotaan+Perdesaan






139



Perkotaan







140


Perdesaan






141



Perkotaan+Perdesaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aceh 7,8 87,8 4,4 100 7,5 89,3 3,2 100 7,7 88,5 3,9 100 Sumatera Utara 8,1 86,5 5,5 100 8,5 86,8 4,7 100 8,3 86,6 5,1 100 Sumatera Barat 10,5 82,3 7,2 100 9,7 85,4 4,9 100 10,1 83,8 6,1 100 Riau 12,1 82,8 5,1 100 12,1 83,7 4,3 100 12,1 83,2 4,7 100 Jambi 7,5 83,9 8,6 100 7,1 85,5 7,3 100 7,3 84,7 8,0 100 Sumatera Selatan 8,8 81,2 10,0 100 7,2 85,4 7,4 100 8,0 83,2 8,7 100 Bengkulu 8,1 84,5 7,4 100 7,9 85,3 6,9 100 8,0 84,9 7,2 100 Lampung 7,8 83,1 9,1 100 8,0 83,8 8,2 100 7,9 83,4 8,7 100 Bangka Belitung 8,9 78,6 12,5 100 6,9 83,4 9,7 100 7,9 80,9 11,1 100 Kepulauan Riau 13,4 80,3 6,3 100 13,4 83,9 2,7 100 13,4 82,1 4,5 100 DKI Jakarta 10,6 84,0 5,4 100 9,0 83,1 7,9 100 9,8 83,5 6,7 100 Jawa Barat 10,0 79,1 10,9 100 8,9 80,7 10,5 100 9,5 79,9 10,7 100 Jawa Tengah 7,5 83,2 9,3 100 7,0 85,2 7,8 100 7,3 84,1 8,6 100 DI Yogyakarta 9,3 86,3 4,4 100 8,3 87,2 4,5 100 8,8 86,7 4,5 100 Jawa Timur 9,7 83,0 7,2 100 9,4 83,9 6,7 100 9,6 83,5 7,0 100 Banten 9,5 81,5 9,0 100 8,8 79,9 11,3 100 9,2 80,7 10,1 100 Bali 9,6 85,7 4,7 100 9,2 84,0 6,8 100 9,4 84,9 5,7 100 Nusa Tenggara Barat 9,5 83,0 7,5 100 7,4 85,4 7,3 100 8,5 84,1 7,4 100 Nusa Tenggara Timur 11,5 78,3 10,2 100 10,9 80,5 8,7 100 11,2 79,4 9,4 100 Kalimantan Barat 10,6 80,6 8,7 100 9,5 81,6 8,9 100 10,1 81,1 8,8 100 Kalimantan Tengah 8,5 82,5 9,0 100 9,2 83,4 7,3 100 8,8 83,0 8,2 100 Kalimantan Selatan 9,8 79,3 10,8 100 8,6 81,3 10,1 100 9,2 80,3 10,5 100 Kalimantan Timur 10,6 83,3 6,1 100 10,3 85,2 4,5 100 10,5 84,2 5,3 100 Sulawesi Utara 5,4 85,1 9,5 100 4,8 89,2 6,0 100 5,1 87,0 7,8 100 Sulawesi Tengah 9,5 80,3 10,2 100 9,6 82,0 8,4 100 9,6 81,1 9,4 100 Sulawesi Selatan 8,8 80,5 10,7 100 7,7 83,1 9,2 100 8,2 81,8 10,0 100 Sulawesi Tenggara 8,1 84,3 7,7 100 7,4 86,1 6,5 100 7,8 85,1 7,1 100 Gorontalo 10,6 77,7 11,7 100 8,8 80,3 10,8 100 9,7 79,0 11,3 100 Sulawesi Barat 13,2 75,9 10,8 100 10,4 79,2 10,5 100 11,9 77,5 10,6 100 Maluku 7,7 87,4 4,9 100 7,1 89,6 3,3 100 7,4 88,5 4,1 100 Maluku Utara 9,3 84,9 5,8 100 8,1 84,9 6,9 100 8,7 84,9 6,4 100 Papua Barat 11,7 81,7 6,6 100 13,1 77,8 9,1 100 12,3 79,9 7,7 100 Papua 29,9 65,8 4,3 100 30,2 63,8 6,1 100 30,1 64,8 5,1 100

Indonesia 9,6 81,9 8,4 100 8,9 83,3 7,8 100 9,3 82,6 8,1 100




142


Perkotaan






143



Perdesaan







144


Perkotaan+Perdesaan






145


Tabel 39. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak 7-17 tahun menurut Provinsi, Kelompok Umur

dan Jenis Kelamin, 2010

Perkotaan

Provinsi 7-12 13-15 16-17

L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Aceh 0,4 94,4 5,2 0,5 95,8 3,7 0,4 95,1 4,5 Sumatera Utara 0,7 92,9 6,4 0,7 93,7 5,6 0,7 93,3 6,0 Sumatera Barat 0,8 90,8 8,4 0,7 93,6 5,7 0,8 92,1 7,1 Riau 1,1 92,7 6,2 0,7 94,1 5,2 0,9 93,4 5,7 Jambi 0,7 89,3 10,0 0,6 91,0 8,4 0,6 90,1 9,3 Sumatera Selatan 1,0 87,1 11,9 0,7 90,7 8,6 0,9 88,8 10,3 Bengkulu 0,6 90,9 8,5 0,4 91,5 8,2 0,5 91,2 8,3 Lampung 0,7 88,9 10,4 0,6 89,9 9,5 0,6 89,4 10,0 Bangka Belitung 0,7 91,5 7,8 0,3 96,3 3,4 0,5 93,9 5,6 Kepulauan Riau 1,9 83,4 14,7 1,0 87,7 11,3 1,5 85,5 13,1 DKI Jakarta 0,2 93,4 6,4 0,3 90,5 9,2 0,3 91,9 7,8 Jawa Barat 0,5 86,7 12,8 0,4 87,4 12,2 0,4 87,0 12,5 Jawa Tengah 0,6 88,6 10,8 0,5 90,4 9,1 0,5 89,5 10,0 DI Yogyakarta 0,1 94,8 5,1 0,1 94,6 5,2 0,1 94,7 5,2 Jawa Timur 0,7 90,9 8,4 0,8 91,5 7,8 0,7 91,2 8,1 Banten 1,4 88,2 10,5 0,8 85,9 13,3 1,1 87,1 11,8 Bali 0,7 93,8 5,6 0,7 91,2 8,1 0,7 92,5 6,8 Nusa Tenggara Barat 1,1 90,2 8,7 0,8 90,8 8,4 1,0 90,5 8,5 Nusa Tenggara Timur 2,1 85,8 12,1 1,7 87,8 10,5 1,9 86,7 11,4 Kalimantan Barat 1,6 88,1 10,3 1,5 88,1 10,4 1,5 88,1 10,4 Kalimantan Tengah 0,9 88,7 10,4 0,9 90,4 8,8 0,9 89,5 9,6 Kalimantan Selatan 0,9 86,3 12,8 0,9 87,3 11,8 0,9 86,8 12,3 Kalimantan Timur 1,1 91,6 7,4 0,7 94,0 5,3 0,9 92,7 6,4 Sulawesi Utara 0,6 88,4 10,9 0,4 92,6 7,0 0,5 90,4 9,1 Sulawesi Tengah 0,9 86,8 12,2 0,9 89,2 10,0 0,9 88,0 11,1 Sulawesi Selatan 1,4 86,1 12,5 1,1 88,2 10,7 1,2 87,2 11,6 Sulawesi Tenggara 1,1 89,8 9,0 0,8 91,5 7,7 1,0 90,7 8,4 Gorontalo 1,6 84,5 13,9 0,8 86,6 12,6 1,2 85,5 13,3 Sulawesi Barat 3,1 84,0 12,9 2,0 85,8 12,2 2,5 84,9 12,6 Maluku 1,0 93,2 5,9 0,9 95,2 3,9 1,0 94,1 4,9 Maluku Utara 1,5 91,6 6,9 1,0 90,7 8,3 1,3 91,1 7,6 Papua Barat 1,8 90,3 7,9 2,2 86,6 11,2 2,0 88,6 9,4 Papua 21,4 73,6 5,0 21,2 71,5 7,3 21,3 72,6 6,1 Indonesia 1,1 89,0 9,9 1,0 89,9 9,1 1,0 89,4 9,5



146



Perdesaan

Provinsi 7-12 13-15 16-17

L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Aceh 99,0 99,3 99,2 92,9 95,8 94,3 77,7 81,2 79,4 Sumatera Utara 98,2 98,7 98,4 89,8 91,4 90,5 71,8 74,4 73,2 Sumatera Barat 97,5 98,4 97,9 84,9 90,8 87,8 67,5 76,8 72,3 Riau 98,4 98,9 98,6 90,0 89,4 89,7 63,9 72,2 67,7 Jambi 97,1 98,8 97,9 80,7 84,6 82,5 63,6 66,5 65,0 Sumatera Selatan 96,8 98,1 97,4 78,3 85,2 81,6 51,6 62,1 56,4 Bengkulu 97,9 99,1 98,4 85,1 87,1 86,0 61,2 60,3 60,7 Lampung 98,6 98,7 98,7 82,6 87,9 85,2 58,5 55,9 57,3 Bangka Belitung 96,0 95,8 95,9 68,9 77,4 73,1 40,9 57,1 49,2 Kepulauan Riau 98,5 98,2 98,3 78,5 92,2 84,8 53,1 78,8 66,1 DKI Jakarta - - - - - - - - - Jawa Barat 97,7 98,7 98,2 74,3 78,9 76,5 44,9 41,2 43,2 Jawa Tengah 98,6 99,2 98,9 79,8 84,1 81,8 55,3 56,7 55,9 DI Yogyakarta 99,2 99,4 99,3 86,0 94,3 90,0 66,5 75,8 70,8 Jawa Timur 98,2 98,8 98,5 84,6 86,2 85,3 60,2 54,8 57,7 Banten 97,6 97,6 97,6 72,9 72,3 72,6 49,8 46,3 48,1 Bali 98,0 97,7 97,9 87,5 79,5 83,8 72,9 54,1 65,1 Nusa Tenggara Barat 97,6 98,1 97,8 85,2 86,3 85,7 70,6 65,8 68,3 Nusa Tenggara Timur 95,7 96,6 96,1 78,5 79,1 78,7 42,7 50,0 46,2 Kalimantan Barat 96,5 96,1 96,3 82,2 80,7 81,5 53,7 52,8 53,3 Kalimantan Tengah 98,6 98,1 98,4 82,7 85,9 84,2 53,4 51,4 52,5 Kalimantan Selatan 97,8 98,2 98,0 76,0 76,7 76,3 49,2 54,0 51,5 Kalimantan Timur 97,7 98,5 98,1 90,1 92,0 90,9 57,9 62,4 59,9 Sulawesi Utara 97,5 98,8 98,1 87,2 92,0 89,4 58,2 68,6 63,3 Sulawesi Tengah 97,0 97,5 97,2 79,7 84,8 82,1 45,8 54,1 49,8 Sulawesi Selatan 96,2 97,7 96,9 78,5 79,2 78,8 55,4 54,1 54,8 Sulawesi Tenggara 97,1 98,2 97,6 82,2 90,4 86,3 65,1 63,5 64,3 Gorontalo 95,9 97,5 96,6 77,6 81,8 79,6 46,3 45,9 46,1 Sulawesi Barat 95,1 96,3 95,7 77,4 76,6 77,0 38,7 44,8 41,6 Maluku 98,0 98,0 98,0 91,3 92,9 92,1 74,4 81,4 77,6 Maluku Utara 97,2 96,9 97,0 89,4 89,6 89,5 69,5 67,0 68,4 Papua Barat 92,6 87,8 90,5 87,2 82,5 85,1 66,1 53,2 60,2 Papua 71,5 70,2 70,9 70,2 66,0 68,3 48,0 39,5 44,0 Indonesia 97,1 97,7 97,4 81,4 84,2 82,7 57,1 57,8 57,4


1. L= Laki-Laki 2. P= Perempuan

147




Perkotaan+Perdesaan

Provinsi 7-12 13-15 16-17

L P L+P L P L+P L P L+P (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12)




148

Tabel 42. Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak usia 7-18 tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenjang, 2010

Perkotaan

Provinsi

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12) Aceh 114,3 86,3 85,8 116,1 80,8 95,1 115,2 83,6 90,4 Sumatera Utara 113,5 85,6 82,0 113,6 89,9 79,8 113,5 87,7 80,9 Sumatera Barat 113,6 79,4 79,9 106,9 86,5 85,9 110,4 83,2 82,9 Riau 114,5 84,5 84,8 114,7 81,3 89,6 114,6 82,9 87,3 Jambi 116,8 77,1 69,7 118,4 81,4 73,1 117,5 79,3 71,3 Sumatera Selatan 119,9 82,4 76,3 109,3 88,6 90,2 114,6 85,7 83,0 Bengkulu 106,1 86,0 94,7 113,5 90,9 83,4 109,4 88,4 88,2 Lampung 112,7 88,0 71,7 108,6 85,1 79,4 110,7 86,6 75,5 Bangka Belitung 112,6 69,8 75,8 114,4 68,2 91,9 113,5 69,0 82,9 Kepulauan Riau 108,6 96,2 73,8 112,6 84,9 93,9 110,6 90,6 83,9 DKI Jakarta 110,8 93,4 69,5 110,0 89,7 58,0 110,5 91,4 63,1 Jawa Barat 111,7 77,2 62,6 110,5 83,0 55,4 111,1 80,0 59,0 Jawa Tengah 114,8 81,2 71,1 113,4 84,1 67,8 114,1 82,6 69,5 DI Yogyakarta 108,3 96,0 90,4 106,8 93,1 75,6 107,5 94,7 83,0 Jawa Timur 108,7 86,1 81,0 108,8 85,4 79,0 108,8 85,8 80,0 Banten 110,9 75,5 71,3 112,6 73,4 66,1 111,6 74,4 68,8 Bali 111,1 79,2 90,1 111,8 77,2 89,4 111,5 78,2 89,7 Nusa Tenggara Barat 107,2 80,1 72,6 108,8 87,6 62,7 108,0 83,4 67,7 Nusa Tenggara Timur 113,8 68,3 108,5 112,8 83,7 101,4 113,3 76,1 105,0 Kalimantan Barat 116,9 70,9 87,2 113,1 73,0 88,6 115,1 72,0 88,0 Kalimantan Tengah 114,0 70,1 80,5 115,4 78,6 98,9 114,7 74,5 89,3 Kalimantan Selatan 115,8 73,4 74,9 111,3 75,7 70,6 113,5 74,4 72,8 Kalimantan Timur 116,9 94,9 75,6 110,4 99,0 83,1 113,6 96,9 79,2 Sulawesi Utara 113,6 78,1 70,3 116,0 93,9 81,0 114,7 85,7 75,1 Sulawesi Tengah 112,6 84,2 75,6 109,4 89,8 74,9 111,0 87,0 75,2 Sulawesi Selatan 110,0 70,6 78,5 108,2 74,5 85,9 109,1 72,6 82,3 Sulawesi Tenggara 118,6 70,6 95,0 117,6 73,6 88,8 118,1 72,0 91,8 Gorontalo 111,0 69,9 73,2 103,5 78,6 91,0 107,1 74,2 82,5 Sulawesi Barat 119,3 67,9 65,4 118,7 55,9 81,3 119,0 61,9 73,7 Maluku 115,0 96,4 97,7 119,0 83,0 134,2 116,9 89,3 113,0 Maluku Utara 112,9 86,2 103,9 120,8 76,2 83,9 116,3 81,1 93,1 Papua Barat 116,4 65,1 100,7 109,2 94,6 73,5 113,1 76,7 87,1 Papua 117,2 80,3 80,6 116,2 68,7 91,9 116,7 74,2 85,6 Indonesia 112,2 81,4 74,1 111,2 83,6 71,2 111,7 82,5 72,7


149



Perdesaan

Provinsi


SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12) Aceh 117,1 89,2 73,9 112,7 89,5 81,0 115,0 89,4 77,4 Sumatera Utara 114,3 91,4 63,3 115,2 91,6 66,4 114,7 91,5 64,9 Sumatera Barat 110,1 79,7 54,9 111,5 77,5 77,9 110,8 78,6 66,3 Riau 113,7 88,2 51,9 115,9 85,5 58,4 114,8 86,9 55,0 Jambi 111,3 78,7 55,2 111,3 79,9 64,3 111,3 79,3 59,5 Sumatera Selatan 111,6 79,1 44,7 115,3 81,5 50,4 113,3 80,3 47,4 Bengkulu 111,8 76,0 56,7 116,9 80,5 60,3 114,3 78,1 58,4 Lampung 111,6 80,7 48,1 111,0 80,5 53,7 111,3 80,6 50,7 Bangka Belitung 119,2 63,6 37,6 117,6 73,6 48,5 118,4 68,6 43,1 Kepulauan Riau 113,6 82,9 51,3 118,0 89,7 75,9 115,7 86,1 63,2 DKI Jakarta - - - - - - - - - Jawa Barat 107,4 79,2 36,3 110,4 76,6 34,3 108,9 78,0 35,3 Jawa Tengah 112,9 75,6 54,8 112,1 83,0 53,2 112,5 79,0 54,0 DI Yogyakarta 108,7 89,4 63,9 110,0 92,5 80,8 109,3 90,9 71,2 Jawa Timur 111,9 80,4 58,1 111,1 81,4 48,7 111,5 80,9 53,7 Banten 109,2 79,3 34,3 112,4 68,2 42,1 110,7 73,9 37,8 Bali 111,1 75,9 77,7 112,4 73,1 57,9 111,7 74,6 69,4 Nusa Tenggara Barat 108,9 83,8 65,5 112,2 89,3 52,4 110,5 86,2 59,0 Nusa Tenggara Timur 116,2 65,6 34,0 115,8 67,8 49,4 116,0 66,6 41,3 Kalimantan Barat 117,6 70,2 40,9 114,0 67,0 44,6 115,8 68,7 42,6 Kalimantan Tengah 117,8 74,3 43,9 120,7 75,0 39,2 119,1 74,6 41,8 Kalimantan Selatan 115,5 71,3 41,7 109,0 82,1 46,3 112,3 76,4 43,9 Kalimantan Timur 114,1 79,7 69,1 114,3 85,5 52,2 114,2 82,1 61,2 Sulawesi Utara 115,5 80,4 60,9 117,2 81,0 76,3 116,3 80,7 68,1 Sulawesi Tengah 112,7 67,8 52,3 112,0 73,7 55,5 112,4 70,6 53,8 Sulawesi Selatan 107,0 75,8 56,6 109,8 77,0 58,4 108,3 76,4 57,4 Sulawesi Tenggara 113,5 78,2 60,2 114,1 79,7 68,8 113,8 79,0 64,4 Gorontalo 111,4 67,9 53,0 108,8 78,9 49,7 110,2 73,1 51,3 Sulawesi Barat 110,7 61,0 41,7 106,9 71,3 46,0 108,9 66,0 43,8 Maluku 118,2 85,1 66,8 119,3 86,0 73,6 118,7 85,5 69,7 Maluku Utara 116,1 83,3 65,6 117,6 77,3 69,7 116,9 80,3 67,5 Papua Barat 115,3 63,1 65,8 117,9 55,0 49,9 116,4 59,4 58,3 Papua 86,7 60,9 36,9 88,1 49,3 30,6 87,3 55,7 34,0 Indonesia 111,4 78,5 51,7 112,0 79,4 53,0 111,7 78,9 52,3



150


Perkotaan+Perdesaan

Provinsi


SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12)



151


Tabel 45. Angka Partisipasi Murni (APM) Anak usia 7-18 tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenjang, 2010

Perkotaan

Provinsi


SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C




152


Perdesaan

Provinsi


SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12) Aceh 97,3 80,2 60,2 97,2 78,6 60,8 97,2 79,4 60,50 Sumatera Utara 94,4 74,8 50,5 96,3 77,8 53,7 95,3 76,3 52,17 Sumatera Barat 94,8 66,2 45,3 95,8 67,3 58,4 95,3 66,8 51,81 Riau 95,0 71,5 42,8 97,4 71,8 47,9 96,2 71,7 45,17 Jambi 94,7 64,7 40,6 95,3 66,8 44,5 95,0 65,7 42,44 Sumatera Selatan 92,9 60,8 32,0 96,9 71,0 39,0 94,8 65,8 35,29 Bengkulu 95,1 64,7 40,8 95,8 70,1 43,4 95,5 67,2 42,04 Lampung 96,2 69,7 38,8 96,2 70,6 35,9 96,2 70,2 37,42 Bangka Belitung 92,5 48,9 27,8 91,3 56,5 36,8 91,9 52,7 32,34 Kepulauan Riau 93,1 58,1 31,8 94,6 74,7 55,9 93,8 65,7 43,39 DKI Jakarta - - - - - - - - - Jawa Barat 93,0 63,8 28,1 96,5 66,6 25,6 94,7 65,1 26,90 Jawa Tengah 95,4 64,5 38,9 96,0 71,8 38,3 95,7 67,9 38,64 DI Yogyakarta 97,0 74,3 53,2 97,1 84,8 63,4 97,1 79,4 57,56 Jawa Timur 95,6 66,5 40,0 95,3 69,0 34,7 95,4 67,7 37,53 Banten 95,0 59,6 24,7 95,0 56,8 29,1 95,0 58,2 26,67 Bali 97,2 72,9 58,4 95,5 67,9 40,0 96,4 70,6 50,63 Nusa Tenggara Barat 95,2 72,8 52,0 95,3 73,4 39,2 95,2 73,0 45,63 Nusa Tenggara Timur 93,0 48,7 19,7 94,4 52,8 29,0 93,7 50,6 24,06 Kalimantan Barat 95,2 54,3 26,8 94,4 55,7 29,8 94,8 55,0 28,16 Kalimantan Tengah 97,4 61,2 34,7 96,9 64,2 28,4 97,2 62,6 31,88 Kalimantan Selatan 96,0 57,4 29,4 94,2 61,4 31,6 95,1 59,3 30,47 Kalimantan Timur 95,3 67,6 45,2 97,3 74,4 41,8 96,3 70,4 43,65 Sulawesi Utara 91,6 65,9 45,4 93,6 66,3 52,4 92,6 66,1 48,63 Sulawesi Tengah 94,6 59,0 35,7 93,5 59,5 37,4 94,1 59,3 36,49 Sulawesi Selatan 92,7 62,2 38,6 93,4 62,5 35,9 93,0 62,3 37,32 Sulawesi Tenggara 94,8 67,3 46,3 95,4 70,2 47,3 95,1 68,7 46,80 Gorontalo 91,4 50,3 33,9 91,6 59,4 32,7 91,5 54,6 33,29 Sulawesi Barat 94,0 51,0 23,5 92,9 56,9 28,8 93,5 53,9 26,06 Maluku 96,2 73,2 54,5 96,4 76,8 59,1 96,3 75,0 56,43 Maluku Utara 95,7 69,6 49,7 93,4 63,9 48,5 94,6 66,8 49,16 Papua Barat 92,1 45,6 38,1 87,4 42,0 27,5 90,0 44,0 33,10 Papua 71,5 45,8 27,1 70,2 40,0 22,5 70,9 43,2 24,93 Indonesia 94,1 64,6 38,1 95,0 67,5 38,3 94,5 66,0 38,19


153



Perkotaan + Perdesaan

Provinsi


SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C

SD/ MI/

Paket A

SMP/ MTs/

Paket B

SM/ MA/

Paket C




154

Tabel 48. Status Sekolah Anak Usia 7-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2010

Perkotaan




Sumber: Susenas 2010, BPS Catatan : *)

1. Masih Sekolah 2. Putus Sekolah 3. Tamat Sekolah

155



Perdesaan







156


Perkotaan+Perdesaan






157


Tabel 51. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Alasan Tidak Sekolah, 2010

Perkotaan

Provinsi Laki Laki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Aceh 48,3 3,3 4,0 1,6 6,5 2,4 1,5 32,4 100,0 Sumatera Utara 48,9 10,5 0,1 8,2 1,9 0,4 3,6 0,5 0,1 25,7 100,0 Sumatera Barat 34,7 4,5 3,5 3,3 0,5 7,5 3,4 0,9 41,7 100,0 Riau 40,5 18,7 4,1 1,7 1,2 7,2 2,1 6,8 17,7 100,0 Jambi 46,7 11,0 5,5 4,9 5,5 4,9 5,0 4,7 11,9 100,0 Sumatera Selatan 33,8 14,7 3,5 3,4 5,2 5,5 5,2 3,3 25,2 100,0 Bengkulu 55,8 9,6 7,5 0,4 6,5 20,2 100,0 Lampung 57,9 12,5 6,6 2,1 3,3 0,8 1,9 14,8 100,0 Bangka Belitung 34,4 6,5 1,5 1,5 1,0 6,4 2,0 3,2 43,5 100,0 Kepulauan Riau 79,9 4,1 0,9 0,2 1,1 7,2 0,7 6,0 100,0 DKI Jakarta 54,5 20,8 1,0 0,7 1,8 21,2 100,0 Jawa Barat 62,7 9,2 0,1 4,2 2,1 0,3 2,3 0,9 18,2 100,0 Jawa Tengah 54,5 7,6 6,0 1,7 0,3 5,1 1,2 2,0 21,5 100,0 DI Yogyakarta 67,7 10,4 2,8 19,2 100,0 Jawa Timur 47,1 9,1 0,1 6,6 0,6 0,3 7,7 1,5 0,4 26,6 100,0 Banten 57,7 12,6 2,0 3,9 5,7 1,5 16,6 100,0 Bali 36,5 10,7 1,7 4,6 11,6 3,8 31,0 100,0 Nusa Tenggara Barat 45,7 10,9 1,9 1,3 2,4 5,4 1,1 0,6 30,7 100,0 Nusa Tenggara Timur 49,1 8,4 1,0 0,4 3,4 2,1 3,4 32,0 100,0 Kalimantan Barat 39,0 8,0 7,4 2,3 1,9 8,0 4,2 2,9 26,2 100,0 Kalimantan Tengah 38,0 19,9 2,6 13,0 3,0 3,1 0,3 2,2 17,8 100,0 Kalimantan Selatan 20,6 22,3 2,9 2,8 1,2 7,6 0,8 0,6 41,1 100,0 Kalimantan Timur 33,8 25,6 5,5 0,5 0,3 1,5 3,7 2,4 26,6 100,0 Sulawesi Utara 36,6 17,2 1,8 6,5 2,3 0,1 2,3 1,1 32,0 100,0 Sulawesi Tengah 45,0 14,6 2,2 3,0 3,4 0,5 31,3 100,0 Sulawesi Selatan 45,5 16,5 0,9 1,3 0,6 6,2 4,3 0,4 24,2 100,0 Sulawesi Tenggara 27,4 26,8 3,4 1,1 8,5 1,6 4,1 27,1 100,0 Gorontalo 43,3 8,5 2,3 3,8 4,2 37,9 100,0 Sulawesi Barat 57,5 10,6 1,1 8,1 2,4 20,2 100,0 Maluku 38,5 13,7 10,4 0,4 2,1 0,9 34,0 100,0 Maluku Utara 75,0 1,7 0,6 3,3 3,1 2,3 14,0 100,0 Papua Barat 61,9 7,1 10,6 20,3 100,0 Papua 40,9 1,8 4,7 13,2 7,3 32,1 100,0 Indonesia 53,4 10,9 0,1 4,4 1,8 0,6 4,3 1,5 0,7 22,3 100,0


1. Tidak ada biaya 2. Bekerja/mencari nafkah 3. Menikah/mengurus rt 4. Merasa pendidikan cukup 5. Malu karena ekonomi 6. Sekolah jauh 7. Cacat 8. Menunggu pengumuman 9. Tidak diterima 10. Lainnya


158

Tabel 51. (Lanjutan)

Perkotaan

Provinsi Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Aceh 42,4 6,1 3,9 5,0 12,8 18,0 11,8 100,0 Sumatera Utara 48,7 12,0 1,0 4,1 1,0 0,4 6,1 5,9 0,2 20,5 100,0 Sumatera Barat 42,6 3,6 0,8 3,7 7,5 5,6 5,1 3,4 27,7 100,0 Riau 47,8 10,7 1,2 8,0 2,8 3,3 13,0 13,2 100,0 Jambi 44,6 12,3 4,8 8,2 5,5 5,5 2,8 3,1 13,3 100,0 Sumatera Selatan 50,3 4,8 8,0 9,6 1,8 0,9 4,3 12,5 7,8 100,0 Bengkulu 60,5 8,4 0,6 6,2 5,5 4,0 3,2 11,7 100,0 Lampung 68,2 2,2 2,3 3,9 2,6 0,7 3,9 4,1 1,4 10,7 100,0 Bangka Belitung 36,6 6,9 2,2 4,8 1,3 7,0 1,3 40,1 100,0 Kepulauan Riau 40,2 8,0 2,1 5,0 1,6 1,6 5,3 4,8 3,7 27,7 100,0 DKI Jakarta 56,7 22,3 0,7 1,7 1,3 1,4 3,3 1,8 10,9 100,0 Jawa Barat 69,2 11,4 1,5 2,8 0,8 0,3 1,5 1,5 0,4 10,6 100,0 Jawa Tengah 63,4 10,7 0,3 3,8 0,6 0,5 6,1 1,5 0,1 13,0 100,0 DI Yogyakarta 75,8 16,8 6,0 1,4 100,0 Jawa Timur 52,2 11,0 7,1 5,8 0,8 0,4 4,0 2,4 1,0 15,4 100,0 Banten 67,2 12,6 0,9 3,0 0,7 1,3 1,2 0,2 12,8 100,0 Bali 67,1 17,3 6,3 0,7 8,6 100,0 Nusa Tenggara Barat 62,0 2,3 8,0 5,2 0,2 7,0 0,5 14,8 100,0 Nusa Tenggara Timur 45,1 5,0 2,9 2,1 6,0 0,5 7,2 2,7 0,3 28,3 100,0 Kalimantan Barat 54,5 11,5 1,5 5,5 1,1 1,8 7,4 16,8 100,0 Kalimantan Tengah 36,9 6,2 18,1 6,9 0,8 5,1 4,2 0,7 4,4 16,7 100,0 Kalimantan Selatan 44,4 10,9 9,0 3,4 4,6 1,3 0,4 1,2 24,8 100,0 Kalimantan Timur 39,0 13,9 6,6 9,2 0,5 0,8 4,1 4,9 20,8 100,0 Sulawesi Utara 42,3 14,4 6,5 7,4 0,5 3,6 25,2 100,0 Sulawesi Tengah 52,1 0,5 2,6 10,8 6,7 3,4 4,9 5,3 13,7 100,0 Sulawesi Selatan 55,8 8,2 6,9 3,0 0,8 0,6 3,0 6,1 15,7 100,0 Sulawesi Tenggara 47,9 11,0 11,0 0,6 2,4 4,8 22,3 100,0 Gorontalo 57,5 1,5 3,2 0,5 3,4 7,5 5,8 2,3 18,1 100,0 Sulawesi Barat 44,6 5,0 2,5 7,6 2,5 2,5 0,5 34,7 100,0 Maluku 29,7 4,7 4,1 24,2 1,0 36,3 100,0 Maluku Utara 43,3 2,0 4,3 17,8 1,8 6,1 1,8 0,4 22,6 100,0 Papua Barat 80,8 5,7 1,6 0,6 11,3 100,0 Papua 41,3 1,8 7,3 1,5 5,6 2,8 39,8 100,0 Indonesia 61,1 11,5 2,7 3,6 1,1 0,6 3,1 2,4 0,4 13,5 100,0



159



Perkotaan

Provinsi Laki-Laki + Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

Aceh 46,1 4,4 1,5 4,4 1,0 8,9 8,2 0,9 24,7 100,0 Sumatera Utara 48,8 11,2 0,5 6,4 1,5 0,4 4,7 2,8 0,2 23,5 100,0 Sumatera Barat 37,9 4,1 0,3 3,6 5,0 0,3 6,8 4,1 1,9 36,1 100,0 Riau 43,7 15,1 0,5 5,9 2,2 0,7 5,5 7,0 3,8 15,7 100,0 Jambi 45,6 11,7 2,5 6,9 5,2 2,6 5,2 3,8 3,8 12,6 100,0 Sumatera Selatan 41,7 9,9 3,8 6,4 2,6 3,2 4,9 8,7 1,7 16,9 100,0 Bengkulu 58,0 9,0 0,3 6,9 2,8 1,8 5,0 16,2 100,0 Lampung 62,7 7,7 1,1 5,4 1,2 1,5 3,6 2,4 1,7 12,9 100,0 Bangka Belitung 35,2 6,6 0,8 2,7 1,4 0,6 6,6 1,3 2,5 42,2 100,0 Kepulauan Riau 68,1 5,2 0,6 2,1 0,6 1,3 6,6 1,9 1,1 12,5 100,0 DKI Jakarta 55,8 21,7 0,4 1,4 1,0 0,8 1,9 1,8 15,1 100,0 Jawa Barat 66,0 10,3 0,8 3,5 1,5 0,3 1,9 1,2 0,2 14,4 100,0 Jawa Tengah 58,4 9,0 0,1 5,0 1,2 0,4 5,5 1,3 1,2 17,8 100,0 DI Yogyakarta 73,1 14,7 4,1 0,9 7,2 100,0 Jawa Timur 49,4 10,0 3,2 6,2 0,7 0,3 6,0 1,9 0,7 21,6 100,0 Banten 63,0 12,6 0,5 2,6 2,1 0,7 3,2 0,8 14,5 100,0 Bali 54,3 14,6 3,7 1,1 1,9 4,9 1,6 17,9 100,0 Nusa Tenggara Barat 52,6 7,3 3,4 3,3 0,8 1,5 6,0 0,8 0,4 24,0 100,0 Nusa Tenggara Timur 47,4 7,0 1,2 1,5 2,8 0,2 5,0 2,4 2,1 30,4 100,0 Kalimantan Barat 46,5 9,6 0,7 6,5 1,7 1,0 5,0 5,8 1,5 21,7 100,0 Kalimantan Tengah 37,5 14,6 8,6 10,6 2,1 2,0 3,5 0,5 3,1 17,4 100,0 Kalimantan Selatan 32,8 16,5 4,6 3,2 3,7 0,6 4,4 0,6 0,9 32,7 100,0 Kalimantan Timur 35,9 21,0 2,6 7,0 0,5 0,5 2,6 4,2 1,4 24,3 100,0 Sulawesi Utara 38,5 16,3 3,3 6,8 1,6 0,1 1,7 1,9 29,8 100,0 Sulawesi Tengah 48,5 7,8 1,3 6,4 4,8 1,7 4,1 2,8 22,8 100,0 Sulawesi Selatan 49,6 13,2 2,7 1,7 1,1 0,6 5,0 5,0 0,3 20,8 100,0 Sulawesi Tenggara 37,9 18,7 5,6 1,7 0,8 5,4 3,2 2,0 24,7 100,0 Gorontalo 49,1 5,7 1,3 1,6 1,4 5,3 2,5 2,3 0,9 29,9 100,0 Sulawesi Barat 51,2 5,4 2,5 1,8 7,9 2,5 1,2 0,2 27,3 100,0 Maluku 35,6 9,2 1,5 8,4 0,3 9,3 1,0 34,7 100,0 Maluku Utara 55,8 1,9 2,6 11,0 1,3 2,3 4,6 1,1 0,2 19,2 100,0 Papua Barat 71,1 3,7 2,7 0,8 5,8 16,0 100,0 Papua 41,1 1,8 4,1 2,0 0,9 8,9 4,7 36,4 100,0 Indonesia 57,1 11,2 1,3 4,0 1,5 0,6 3,7 1,9 0,6 18,0 100,0




160

Tabel 52. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Alasan Tidak Sekolah, 2010

Perdesaan

Provinsi Laki Laki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Aceh 61,4 8,9 2,7 3,1 4,6 1,8 0,2 0,3 17,0 100,0 Sumatera Utara 48,3 7,3 4,2 1,6 5,4 5,0 0,3 0,4 27,3 100,0 Sumatera Barat 50,1 2,5 2,8 2,4 2,0 4,6 1,1 1,2 33,4 100,0 Riau 54,3 9,8 2,3 2,0 4,7 3,3 1,5 22,1 100,0 Jambi 50,5 8,1 5,0 0,4 1,4 3,5 1,4 0,8 28,8 100,0 Sumatera Selatan 49,3 9,6 4,7 2,3 7,4 3,0 0,6 1,0 22,1 100,0 Bengkulu 51,2 6,6 2,4 1,7 3,6 3,4 3,0 0,3 27,7 100,0 Lampung 53,9 6,4 5,3 1,1 4,3 3,5 0,7 1,0 23,7 100,0 Bangka Belitung 45,2 8,8 1,1 1,8 5,4 6,3 0,7 30,7 100,0 Kepulauan Riau 71,4 2,4 6,1 1,2 1,7 1,2 16,0 100,0 DKI Jakarta 69,9 4,8 0,2 2,1 2,1 2,2 1,8 16,9 100,0 Jawa Barat 59,6 5,3 5,4 1,2 0,7 4,0 0,7 0,9 22,2 100,0 Jawa Tengah 54,7 11,7 6,1 1,8 3,1 22,7 100,0 DI Yogyakarta 52,9 8,2 0,2 6,1 1,5 2,8 4,1 0,3 0,7 23,1 100,0 Jawa Timur 60,1 5,5 0,8 3,1 3,6 1,7 25,3 100,0 Banten 63,5 5,5 4,2 2,6 1,8 22,4 100,0 Bali 56,9 3,1 1,1 1,4 1,2 7,1 29,2 100,0 Nusa Tenggara Barat 53,3 5,8 0,2 2,9 1,7 2,8 5,6 0,2 0,6 27,1 100,0 Nusa Tenggara Timur 41,7 12,6 3,9 2,1 11,5 4,3 0,6 0,4 23,0 100,0 Kalimantan Barat 47,0 25,2 1,0 3,0 2,8 7,3 2,8 0,2 10,7 100,0 Kalimantan Tengah 38,2 15,4 7,3 2,6 7,4 1,9 0,5 0,3 26,6 100,0 Kalimantan Selatan 37,7 21,8 1,6 4,3 2,8 7,5 5,5 0,2 18,6 100,0 Kalimantan Timur 36,5 12,9 0,3 9,8 2,7 2,3 3,3 0,8 0,3 31,2 100,0 Sulawesi Utara 54,0 10,9 2,0 2,6 3,6 2,0 0,2 24,7 100,0 Sulawesi Tengah 43,1 13,3 0,5 3,5 2,1 6,2 4,0 0,5 0,6 26,1 100,0 Sulawesi Selatan 43,8 9,5 0,9 0,4 8,6 4,4 0,1 0,2 32,1 100,0 Sulawesi Tenggara 36,3 11,0 2,1 3,0 5,7 3,8 1,1 37,0 100,0 Gorontalo 45,3 14,0 3,5 0,3 14,0 2,4 20,5 100,0 Sulawesi Barat 41,8 5,6 0,5 9,4 1,1 1,2 4,3 36,0 100,0 Maluku 44,0 5,7 4,2 3,5 2,0 9,0 31,7 100,0 Maluku Utara 54,4 12,0 0,1 2,5 3,4 1,2 26,5 100,0 Papua Barat 27,9 4,5 1,1 0,2 33,0 0,3 0,3 32,6 100,0 Papua 53,4 7,7 0,1 3,7 1,7 5,4 3,3 0,4 0,5 23,7 100,0 Indonesia 61,4 8,9 2,7 3,1 4,6 1,8 0,2 0,3 17,0 100,0

Sumber: Susenas 2010, BPS Catatan : *) 1. Tidak ada biaya 2. Bekerja/mencari nafkah 3. Menikah/mengurus rt 4. Merasa pendidikan cukup 5. Malu karena ekonomi 6. Sekolah jauh 7. Cacat 8. Menunggu pengumuman 9. Tidak diterima 10. Lainnya

161



Perdesaan

Provinsi Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Aceh 67,3 2,1 5,1 0,6 0,5 3,1 7,1 0,6 0,6 13,0 100,0 Sumatera Utara 56,7 5,7 2,8 5,5 1,5 5,3 2,8 2,0 0,3 17,2 100,0 Sumatera Barat 53,7 2,3 2,3 3,4 2,2 4,1 6,0 6,3 19,8 100,0 Riau 51,9 1,9 2,9 5,3 2,8 8,2 3,0 1,2 22,7 100,0 Jambi 57,2 2,1 9,5 5,1 2,2 3,7 5,2 0,2 14,8 100,0 Sumatera Selatan 54,9 5,0 3,8 5,6 2,0 7,8 3,5 1,6 16,0 100,0 Bengkulu 56,0 1,3 8,4 3,3 0,9 2,3 2,1 0,6 0,6 24,5 100,0 Lampung 60,1 2,5 2,6 5,0 0,6 3,4 6,2 0,5 1,1 17,9 100,0 Bangka Belitung 38,6 3,3 4,7 4,2 7,9 3,2 38,1 100,0 Kepulauan Riau 60,7 2,6 10,2 6,0 2,6 1,0 17,0 100,0 DKI Jakarta 66,7 3,5 7,9 2,8 2,4 2,8 2,2 0,3 11,5 100,0 Jawa Barat 68,0 4,6 4,0 6,1 1,1 0,8 2,9 0,4 0,2 12,0 100,0 Jawa Tengah 64,8 14,7 5,7 5,7 9,2 100,0 DI Yogyakarta 57,6 4,8 12,2 6,9 0,4 1,8 3,8 0,4 0,2 11,9 100,0 Jawa Timur 68,0 6,6 3,2 1,8 1,1 3,0 1,3 15,0 100,0 Banten 71,1 7,1 1,1 6,5 2,5 11,6 100,0 Bali 54,9 1,3 10,9 3,1 2,8 1,5 3,2 1,4 1,4 19,4 100,0 Nusa Tenggara Barat 58,0 3,6 2,1 3,0 2,2 5,3 4,6 0,3 0,7 20,3 100,0 Nusa Tenggara Timur 51,6 6,2 4,4 3,4 1,5 13,0 2,5 0,1 0,2 17,2 100,0 Kalimantan Barat 52,3 7,7 12,0 5,4 1,9 7,9 4,1 8,7 100,0 Kalimantan Tengah 42,0 5,0 6,4 4,7 3,3 11,0 2,7 0,7 24,1 100,0 Kalimantan Selatan 40,2 6,1 13,1 4,1 1,4 9,4 2,5 1,0 22,2 100,0 Kalimantan Timur 40,4 2,9 9,9 12,9 2,4 4,2 2,9 24,5 100,0 Sulawesi Utara 55,9 2,6 6,0 5,5 0,5 6,6 3,9 0,2 0,6 18,3 100,0 Sulawesi Tengah 59,4 2,9 4,9 3,7 1,9 4,4 3,3 1,7 0,7 17,1 100,0 Sulawesi Selatan 52,9 2,4 10,2 1,4 0,5 6,3 5,3 0,3 20,8 100,0 Sulawesi Tenggara 59,5 0,6 3,7 0,9 0,5 8,8 1,5 2,6 21,8 100,0 Gorontalo 48,3 4,6 5,5 0,4 18,1 3,7 0,4 0,4 18,7 100,0 Sulawesi Barat 52,3 4,5 1,6 4,2 5,5 9,1 22,9 100,0 Maluku 64,1 1,0 2,5 2,2 3,5 3,5 3,1 20,0 100,0 Maluku Utara 68,3 2,0 3,2 0,1 0,9 7,1 0,8 0,7 17,0 100,0 Papua Barat 31,2 5,2 0,4 0,3 0,4 29,2 0,6 0,2 32,5 100,0 Papua 58,3 4,1 5,8 4,1 1,4 5,7 3,1 0,6 0,3 16,4 100,0 Indonesia 67,3 2,1 5,1 0,6 0,5 3,1 7,1 0,6 0,6 13,0 100,0



162


Perdesaan

Provinsi Laki Laki + perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

Aceh 63,9 6,0 2,2 1,8 2,0 4,0 4,0 0,4 0,4 15,3 100,0 Sumatera Utara 52,3 6,6 1,3 4,8 1,6 5,4 4,0 1,1 0,4 22,6 100,0 Sumatera Barat 51,5 2,4 0,9 3,0 2,3 2,9 5,1 3,2 0,7 27,9 100,0 Riau 53,3 6,5 1,2 3,5 2,3 6,2 3,2 0,5 0,9 22,4 100,0 Jambi 53,3 5,6 3,9 5,0 1,2 2,3 4,2 0,9 0,5 23,0 100,0 Sumatera Selatan 51,5 7,8 1,5 5,0 2,2 7,6 3,2 1,0 0,6 19,7 100,0 Bengkulu 53,4 4,1 3,9 2,8 1,3 3,0 2,8 1,9 0,5 26,2 100,0 Lampung 56,7 4,6 1,2 5,2 0,9 3,9 4,8 0,6 1,1 21,1 100,0 Bangka Belitung 42,3 6,4 2,0 2,5 1,0 6,5 4,9 0,4 33,9 100,0 Kepulauan Riau 68,1 2,5 3,1 6,1 0,8 1,1 1,2 0,8 16,3 100,0 DKI Jakarta 68,5 4,2 3,7 2,4 2,2 2,4 2,0 0,1 14,5 100,0 Jawa Barat 63,2 5,0 1,7 5,7 1,2 0,8 3,6 0,6 0,6 17,8 100,0 Jawa Tengah 58,2 7,6 5,1 6,0 1,2 4,0 17,9 100,0 DI Yogyakarta 55,1 6,6 5,8 6,5 1,0 2,3 4,0 0,4 0,5 17,9 100,0 Jawa Timur 64,0 6,1 1,6 1,3 2,1 3,3 1,5 20,2 100,0 Banten 67,7 6,4 0,6 5,5 1,2 1,4 0,8 16,4 100,0 Bali 56,0 2,3 5,1 2,0 2,0 1,4 5,3 0,7 0,7 24,6 100,0 Nusa Tenggara Barat 55,3 4,8 1,0 2,9 1,9 3,9 5,1 0,2 0,6 24,1 100,0 Nusa Tenggara Timur 46,5 9,5 2,1 3,6 1,8 12,3 3,4 0,3 0,3 20,2 100,0 Kalimantan Barat 49,3 17,4 5,9 4,1 2,4 7,5 3,4 0,1 9,8 100,0 Kalimantan Tengah 39,9 10,6 2,9 6,1 2,9 9,0 2,2 0,3 0,5 25,4 100,0 Kalimantan Selatan 38,7 15,4 6,2 4,2 2,2 8,3 4,3 0,5 20,1 100,0 Kalimantan Timur 38,0 9,0 4,0 11,0 2,6 3,0 3,1 0,5 0,2 28,6 100,0 Sulawesi Utara 54,8 7,4 2,5 3,5 1,7 4,9 2,8 0,1 0,4 22,0 100,0 Sulawesi Tengah 50,8 8,4 2,6 3,6 2,0 5,3 3,7 1,1 0,6 21,9 100,0 Sulawesi Selatan 47,7 6,5 4,3 1,1 0,5 7,6 4,8 0,2 0,1 27,3 100,0 Sulawesi Tenggara 47,4 6,1 1,8 1,6 1,8 7,2 2,7 1,8 29,7 100,0 Gorontalo 46,7 9,7 2,5 2,1 0,2 15,8 3,0 0,2 0,2 19,7 100,0 Sulawesi Barat 46,2 5,1 1,0 7,2 0,7 3,0 6,3 30,5 100,0 Maluku 53,6 3,5 1,2 3,2 3,5 2,7 6,2 26,1 100,0 Maluku Utara 62,1 6,5 1,8 1,2 0,5 5,4 1,0 0,4 21,2 100,0 Papua Barat 29,5 4,9 0,2 0,7 0,3 31,2 0,4 0,2 32,5 100,0 Papua 55,6 6,1 2,7 3,9 1,6 5,5 3,2 0,5 0,4 20,4 100,0 Indonesia 63,9 6,0 2,2 1,8 2,0 4,0 4,0 0,4 0,4 15,3 100,0


163


Tabel 53. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Alasan Tidak Sekolah, 2010

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi Laki Laki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Aceh 59,1 8,0 2,9 2,8 3,8 2,6 0,6 0,5 19,7 100,0 Sumatera Utara 48,5 8,5 0,0 5,7 1,8 3,5 4,5 0,4 0,3 26,7 100,0 Sumatera Barat 45,6 3,1 3,0 2,7 1,6 5,4 1,8 1,1 35,8 100,0 Riau 51,2 11,8 2,7 1,9 3,9 4,2 0,5 2,7 21,1 100,0 Jambi 49,9 8,6 5,1 1,2 2,1 3,8 2,0 1,5 25,9 100,0 Sumatera Selatan 46,6 10,5 4,5 2,5 7,0 3,4 1,4 1,4 22,7 100,0 Bengkulu 52,0 7,1 3,3 1,4 3,0 2,8 3,6 0,3 26,4 100,0 Lampung 54,6 7,5 5,6 0,9 3,9 3,5 0,8 1,2 22,0 100,0 Bangka Belitung 41,5 8,0 1,3 1,7 3,9 6,3 0,7 1,6 35,1 100,0 Kepulauan Riau 77,1 3,5 2,6 0,1 1,1 5,4 0,8 9,3 100,0 DKI Jakarta 54,5 20,8 1,0 0,7 1,8 21,2 100,0 Jawa Barat 66,1 7,1 0,1 3,2 2,1 1,2 2,1 0,5 17,6 100,0 Jawa Tengah 57,8 6,1 5,6 1,4 0,6 4,4 0,9 1,3 21,9 100,0 DI Yogyakarta 58,7 11,3 4,2 1,3 3,0 21,6 100,0 Jawa Timur 51,0 8,5 0,1 6,3 1,2 2,0 5,3 0,7 0,6 24,3 100,0 Banten 59,0 8,8 1,4 3,5 1,9 3,5 0,7 21,3 100,0 Bali 53,0 7,5 0,7 1,8 2,5 6,1 1,5 1,1 25,8 100,0 Nusa Tenggara Barat 52,4 6,2 1,4 1,3 1,7 6,4 0,5 0,2 29,8 100,0 Nusa Tenggara Timur 52,8 6,0 0,2 2,7 1,6 2,5 5,3 0,4 0,9 27,6 100,0 Kalimantan Barat 41,3 11,8 4,5 2,1 9,9 4,9 1,2 0,8 23,6 100,0 Kalimantan Tengah 45,2 24,1 1,4 5,0 2,9 5,8 2,8 0,3 0,4 12,1 100,0 Kalimantan Selatan 33,2 17,3 6,1 2,7 5,6 3,5 0,6 0,4 30,7 100,0 Kalimantan Timur 35,9 23,6 0,8 4,9 1,7 4,1 3,7 1,9 1,1 22,4 100,0 Sulawesi Utara 36,5 14,8 0,9 8,3 2,5 1,4 2,9 0,9 0,2 31,6 100,0 Sulawesi Tengah 52,7 11,4 2,0 2,7 3,1 2,2 0,1 0,2 25,6 100,0 Sulawesi Selatan 43,8 14,2 0,4 2,8 1,9 4,6 4,7 1,6 0,5 25,6 100,0 Sulawesi Tenggara 41,3 12,1 1,3 0,3 7,4 5,0 0,3 0,8 31,4 100,0 Gorontalo 38,2 10,4 2,2 2,2 5,2 3,9 0,8 37,2 100,0 Sulawesi Barat 47,3 13,4 3,1 0,3 13,0 2,4 20,4 100,0 Maluku 40,8 8,0 0,4 9,7 0,9 0,9 3,6 0,3 35,4 100,0 Maluku Utara 48,5 5,1 3,7 3,5 2,1 8,0 29,1 100,0 Papua Barat 56,3 10,8 0,1 1,9 2,6 3,5 24,9 100,0 Papua 28,5 4,4 1,2 0,2 31,5 0,9 0,3 0,3 32,6 100,0 Indonesia 53,4 8,8 0,1 4,0 1,8 3,7 3,7 0,8 0,6 23,2 100,0



164


Perkotaan +Perdesaan

Provinsi Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Aceh 63,6 2,7 4,9 1,2 0,4 2,6 7,9 3,2 0,5 12,8 100,0 Sumatera Utara 54,0 7,9 2,2 5,0 1,3 3,6 3,9 3,4 0,3 18,4 100,0 Sumatera Barat 50,4 2,6 1,9 3,5 3,7 2,9 5,9 5,9 1,0 22,1 100,0 Riau 50,9 4,1 2,5 5,9 2,8 6,2 3,1 4,1 20,3 100,0 Jambi 54,1 4,6 8,3 5,9 3,0 2,8 5,3 0,8 0,8 14,4 100,0 Sumatera Selatan 53,8 4,9 4,8 6,6 1,9 6,2 3,7 4,1 14,1 100,0 Bengkulu 56,7 2,5 7,1 3,8 1,7 1,9 2,4 1,0 0,5 22,3 100,0 Lampung 61,7 2,4 2,6 4,8 1,0 2,9 5,8 1,2 1,2 16,6 100,0 Bangka Belitung 38,0 4,3 4,0 4,4 0,4 5,6 4,3 0,4 38,6 100,0 Kepulauan Riau 47,1 6,2 4,8 5,3 1,9 1,4 3,5 3,2 2,5 24,1 100,0 DKI Jakarta 56,7 22,3 0,7 1,7 1,3 1,4 3,3 1,8 10,9 100,0 Jawa Barat 68,1 8,1 4,2 2,8 1,5 1,3 1,8 0,9 0,3 10,9 100,0 Jawa Tengah 66,3 6,8 2,7 5,3 0,9 0,7 4,1 0,8 0,1 12,3 100,0 DI Yogyakarta 71,7 10,5 9,3 2,1 2,1 4,3 100,0 Jawa Timur 55,9 6,8 10,6 6,5 0,5 1,3 3,9 1,0 0,5 13,1 100,0 Banten 67,6 9,8 2,0 2,4 0,9 2,1 1,3 0,1 13,8 100,0 Bali 69,4 11,4 2,6 0,9 3,8 1,5 10,3 100,0 Nusa Tenggara Barat 57,5 1,7 9,9 3,9 1,8 1,1 4,6 1,1 0,9 17,7 100,0 Nusa Tenggara Timur 56,7 3,8 2,2 2,9 2,5 4,8 4,8 0,5 0,6 21,0 100,0 Kalimantan Barat 52,1 7,1 3,9 3,7 1,4 10,8 2,4 1,3 0,2 17,1 100,0 Kalimantan Tengah 49,7 7,4 13,0 5,7 1,8 7,4 4,1 0,1 0,7 10,0 100,0 Kalimantan Selatan 42,8 6,9 7,3 4,3 3,7 7,4 2,3 0,1 0,9 24,3 100,0 Kalimantan Timur 39,7 9,7 10,1 6,5 1,0 5,4 3,2 2,8 21,6 100,0 Sulawesi Utara 41,1 7,2 8,6 10,9 1,5 2,6 2,0 1,4 24,8 100,0 Sulawesi Tengah 55,3 2,3 5,4 6,4 1,5 6,0 4,1 1,1 0,5 17,5 100,0 Sulawesi Selatan 58,6 4,1 5,4 3,5 1,6 3,5 3,2 2,7 0,5 16,8 100,0 Sulawesi Tenggara 51,9 4,1 10,3 1,1 0,4 5,2 4,7 1,2 21,1 100,0 Gorontalo 59,1 0,8 3,6 0,8 1,1 8,5 1,2 3,3 0,5 21,0 100,0 Sulawesi Barat 47,6 3,8 5,4 0,8 16,2 3,5 0,8 0,4 21,6 100,0 Maluku 47,3 3,5 2,3 4,1 4,3 12,4 0,2 25,9 100,0 Maluku Utara 59,5 1,3 2,9 5,7 2,7 3,1 3,8 0,4 0,1 20,6 100,0 Papua Barat 70,9 1,6 3,7 0,4 0,7 5,6 0,8 0,5 15,8 100,0 Papua 31,9 5,0 0,9 0,3 0,4 27,3 0,9 0,2 0,2 32,9 100,0 Indonesia 59,4 7,0 4,6 3,9 1,3 3,8 3,1 1,3 0,3 15,3 100,0


165



Perkotaan +Perdesaan

Provinsi Laki-Laki + Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (1) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

Aceh 61,0 5,8 2,0 2,2 1,8 3,3 4,8 1,7 0,5 16,9 100,0 Sumatera Utara 51,0 8,2 1,0 5,4 1,6 3,6 4,2 1,8 0,3 22,9 100,0 Sumatera Barat 47,5 2,9 0,8 3,2 3,1 2,1 5,6 3,5 1,1 30,3 100,0 Riau 51,1 8,5 1,1 4,1 2,3 4,9 3,7 2,0 1,5 20,8 100,0 Jambi 51,7 6,9 3,6 5,4 2,0 2,4 4,4 1,5 1,2 20,9 100,0 Sumatera Selatan 49,6 8,2 1,9 5,3 2,3 6,7 3,5 2,5 0,8 19,2 100,0 Bengkulu 54,2 5,0 3,3 3,5 1,6 2,5 2,7 2,4 0,4 24,5 100,0 Lampung 57,8 5,2 1,2 5,2 0,9 3,5 4,5 1,0 1,2 19,5 100,0 Bangka Belitung 40,0 6,5 1,7 2,6 1,1 4,6 5,5 0,4 1,1 36,6 100,0 Kepulauan Riau 68,1 4,3 1,5 3,4 0,7 1,2 4,9 1,5 0,7 13,7 100,0 DKI Jakarta 55,8 21,7 0,4 1,4 1,0 0,8 1,9 1,8 15,1 100,0 Jawa Barat 67,1 7,6 2,1 3,0 1,8 1,2 2,0 0,7 0,2 14,4 100,0 Jawa Tengah 61,5 6,4 1,2 5,5 1,2 0,6 4,3 0,8 0,8 17,8 100,0 DI Yogyakarta 65,2 10,9 4,6 3,2 0,6 2,5 12,9 100,0 Jawa Timur 53,2 7,7 4,9 6,4 0,9 1,7 4,7 0,9 0,5 19,1 100,0 Banten 63,5 9,3 1,0 1,9 2,1 2,0 2,3 0,4 17,4 100,0 Bali 62,3 9,7 1,5 0,8 0,8 3,2 2,7 1,5 0,5 17,0 100,0 Nusa Tenggara Barat 54,7 4,2 4,4 2,5 1,5 1,4 5,6 0,7 0,6 24,4 100,0 Nusa Tenggara Timur 54,5 5,0 1,0 2,8 2,0 3,5 5,1 0,4 0,8 24,7 100,0 Kalimantan Barat 46,5 9,5 1,9 4,1 1,8 10,3 3,7 1,3 0,5 20,4 100,0 Kalimantan Tengah 47,2 16,9 6,4 5,3 2,4 6,5 3,4 0,2 0,6 11,2 100,0 Kalimantan Selatan 37,8 12,4 3,5 5,2 3,2 6,5 2,9 0,4 0,6 27,6 100,0 Kalimantan Timur 37,4 18,0 4,6 5,5 1,4 4,6 3,5 2,2 0,7 22,1 100,0 Sulawesi Utara 38,2 12,0 3,7 9,2 2,2 1,8 2,6 1,1 0,1 29,1 100,0 Sulawesi Tengah 53,8 7,5 2,3 3,9 2,2 4,4 3,0 0,5 0,3 22,1 100,0 Sulawesi Selatan 50,5 9,7 2,6 3,1 1,8 4,1 4,0 2,1 0,5 21,6 100,0 Sulawesi Tenggara 46,0 8,6 4,6 1,2 0,4 6,4 4,9 0,7 0,4 26,8 100,0 Gorontalo 47,8 6,0 1,7 1,6 1,7 6,7 2,7 1,9 0,2 29,8 100,0 Sulawesi Barat 47,5 9,0 2,5 2,0 0,1 14,5 2,9 0,4 0,2 21,0 100,0 Maluku 43,3 6,2 1,1 7,5 0,6 2,2 7,1 0,3 31,7 100,0 Maluku Utara 54,0 3,2 1,5 4,7 3,1 2,6 5,9 0,2 0,0 24,8 100,0 Papua Barat 64,1 5,9 2,0 1,1 0,4 4,2 2,1 0,3 20,1 100,0 Papua 30,1 4,7 0,4 0,8 0,3 29,5 0,9 0,3 0,2 32,8 100,0 Indonesia 56,2 8,0 2,2 3,9 1,5 3,7 3,4 1,0 0,5 19,6 100,0



166

Tabel 54. Angka Buta Huruf Usia 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2010

Laki-laki

Provinsi Kelompok Umur Jumlah

Penduduk 5-17

Tahun

Jumlah Penduduk

7-17 Tahun

5-6 7-12 13-15 16-17 5-17 7-17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 48,87 0,48 0,27 7,47 0,34 636.078 542.655 Sumatera Utara 47,29 0,77 0,57 0,06 7,46 0,60 1.887.443 1.610.183 Sumatera Barat 62,23 1,24 0,47 0,12 9,69 0,86 688.448 589.430 Riau 53,88 1,21 0,48 9,95 0,84 785.496 650.713 Jambi 45,91 1,00 0,41 7,07 0,69 406.528 349.188 Sumatera Selatan 46,71 0,82 0,39 7,77 0,56 1.005.500 848.384 Bengkulu 54,43 0,93 0,30 7,52 0,63 231.050 201.444 Lampung 50,04 0,60 0,18 6,79 0,39 992.037 864.027 Bangka-Belitung 39,07 1,50 0,85 6,92 1,07 151.677 128.329 Kepulauan Riau 35,65 0,32 0,37 0,08 7,06 0,30 207.610 167.876 DKI Jakarta 42,23 0,17 6,96 0,10 948.847 794.535 Jawa Barat 53,81 0,72 0,22 8,47 0,47 5.655.195 4.806.548 Jawa Tengah 45,06 0,65 0,46 0,13 6,63 0,51 3.900.680 3.365.338 D I Y 42,55 0,21 6,24 0,11 336.673 288.007 Jawa Timur 51,39 0,87 0,36 0,26 7,78 0,63 4.220.708 3.626.027 Banten 47,24 1,36 0,13 7,48 0,81 1.455.060 1.246.044 Bali 50,12 0,83 0,82 0,59 8,46 0,79 446.654 377.147 Nusa Tenggara Barat 62,33 1,46 0,51 1,22 9,33 1,16 650.132 563.301 Nusa Tenggara Timur 55,65 2,35 2,45 1,34 11,08 2,23 757.086 631.673 Kalimantan Barat 57,23 1,99 1,42 1,25 10,23 1,73 628.106 531.868 Kalimantan Tengah 50,05 0,42 0,34 7,28 0,32 313.270 269.425 Kalimantan Selatan 51,94 1,04 0,53 0,12 8,85 0,75 463.762 390.391 Kalimantan Timur 47,36 1,21 0,08 8,79 0,70 474.256 391.965 Sulawesi Utara 30,59 0,62 0,43 0,26 4,82 0,51 289.842 248.304 Sulawesi Tengah 46,79 1,58 0,63 8,76 1,11 384.891 320.460 Sulawesi Selatan 51,97 2,11 1,27 1,01 8,75 1,69 1.111.343 955.479 Sulawesi Tenggara 43,61 1,56 1,19 0,05 7,71 1,23 336.974 285.429 Gorontalo 53,43 1,27 1,71 1,46 10,01 1,41 146.290 122.111 Sulawesi Barat 63,22 3,20 2,94 1,79 12,78 2,93 185.687 155.370 Maluku 37,49 0,97 0,38 6,73 0,66 244.375 204.150 Maluku Utara 45,55 1,93 0,39 8,38 1,23 163.986 137.515 Papua Barat 58,89 2,99 1,35 0,41 11,36 2,19 117.580 98.564 Papua 71,53 23,13 17,49 15,95 28,92 20,78 487.752 409.484 Indonesia 50,40 1,35 0,73 0,41 8,33 1,03 30.711.016 26.171.363


167



Perempuan


Penduduk 5-17

Tahun

Jumlah Penduduk

7-17 Tahun

5-6 7-12 13-15 16-17 5-17 7-17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 51,38 0,39 0,40 0,08 7,07 0,34 591.221 513.196 Sumatera Utara 47,65 0,59 0,48 0,02 7,69 0,46 1.824.604 1.545.166 Sumatera Barat 59,13 0,55 0,84 8,53 0,54 658.045 568.298 Riau 53,83 0,71 0,36 10,09 0,51 725.672 595.293 Jambi 43,46 0,58 0,12 6,53 0,37 372.358 319.114 Sumatera Selatan 43,22 0,81 0,18 6,60 0,50 944.530 809.653 Bengkulu 43,74 0,55 0,36 7,19 0,40 220.892 186.267 Lampung 47,45 0,57 0,81 7,00 0,55 931.273 803.125 Bangka-Belitung 36,12 1,26 0,30 0,22 5,88 0,82 142.718 122.256 Kepulauan Riau 45,17 0,22 9,08 0,13 203.557 163.105 DKI Jakarta 40,67 0,13 0,45 5,79 0,18 960.296 827.285 Jawa Barat 46,95 0,38 0,30 7,18 0,30 5.382.265 4.587.970 Jawa Tengah 40,86 0,45 0,35 0,20 6,05 0,39 3.562.581 3.064.305 D I Y 36,27 0,20 0,45 5,06 0,23 324.696 281.157 Jawa Timur 45,49 0,67 0,57 0,27 7,04 0,58 3.851.227 3.296.879 Banten 44,46 0,48 0,58 6,92 0,42 1.354.981 1.154.809 Bali 45,94 0,60 1,24 0,11 8,02 0,68 415.399 348.078 Nusa Tenggara Barat 47,50 0,86 0,62 0,53 6,97 0,74 560.979 486.197 Nusa Tenggara Timur 51,00 1,97 1,24 1,70 10,31 1,74 693.690 573.104 Kalimantan Barat 53,75 2,09 0,53 0,30 9,00 1,40 587.998 502.569 Kalimantan Tengah 46,28 0,76 7,99 0,43 290.569 242.624 Kalimantan Selatan 46,75 0,80 0,72 7,30 0,64 441.635 377.861 Kalimantan Timur 47,55 0,73 0,24 8,32 0,50 440.780 367.491 Sulawesi Utara 26,93 0,25 0,18 0,15 4,29 0,21 261.985 222.044 Sulawesi Tengah 53,49 1,08 0,23 8,98 0,70 352.400 297.170 Sulawesi Selatan 46,59 1,14 0,95 2,02 7,51 1,24 1.066.804 919.472 Sulawesi Tenggara 42,77 0,88 0,66 0,72 7,08 0,79 320.208 272.217 Gorontalo 54,42 0,87 1,09 0,26 8,45 0,80 140.191 120.200 Sulawesi Barat 58,57 2,41 1,93 2,00 10,43 2,23 174.582 149.165 Maluku 37,25 0,51 0,20 6,24 0,35 222.441 186.921 Maluku Utara 38,54 1,26 0,73 0,12 7,08 0,92 148.784 124.413 Papua Barat 57,45 3,11 2,55 0,97 12,86 2,60 100.824 81.969 Papua 70,18 22,44 16,54 16,18 28,96 20,06 421.174 346.411 Indonesia 46,49 0,98 0,72 0,41 7,56 0,82 28.691.357 24.455.784



168


Laki-Laki+Perempuan


Penduduk 5-17

Tahun

Jumlah Penduduk

7-17 Tahun

5-6 7-12 13-15 16-17 5-17 7-17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 50,01 0,43 0,33 0,04 7,28 0,34 1.227.299 1.055.851 Sumatera Utara 47,47 0,69 0,53 0,04 7,57 0,53 3.712.047 3.155.349 Sumatera Barat 60,76 0,91 0,66 0,06 9,12 0,70 1.346.492 1.157.728 Riau 53,86 0,97 0,42 10,02 0,69 1.511.168 1.246.006 Jambi 44,73 0,80 0,27 6,81 0,54 778.886 668.301 Sumatera Selatan 45,10 0,81 0,28 7,21 0,53 1.950.029 1.658.037 Bengkulu 48,67 0,75 0,33 7,36 0,52 451.942 387.711 Lampung 48,75 0,59 0,49 6,89 0,46 1.923.309 1.667.152 Bangka-Belitung 37,69 1,39 0,57 0,11 6,42 0,95 294.396 250.585 Kepulauan Riau 40,46 0,27 0,19 0,04 8,06 0,22 411.167 330.980 DKI Jakarta 41,51 0,15 0,24 6,37 0,14 1.909.144 1.621.821 Jawa Barat 50,49 0,55 0,26 7,84 0,38 11.037.460 9.394.518 Jawa Tengah 43,04 0,55 0,41 0,16 6,35 0,45 7.463.262 6.429.643 D I Y 39,58 0,20 0,21 5,66 0,17 661.369 569.163 Jawa Timur 48,54 0,77 0,46 0,26 7,43 0,61 8.071.935 6.922.906 Banten 45,88 0,95 0,36 7,21 0,62 2.810.041 2.400.854 Bali 48,06 0,72 1,01 0,36 8,25 0,74 862.052 725.225 Nusa Tenggara Barat 55,47 1,18 0,56 0,89 8,24 0,97 1.211.111 1.049.499 Nusa Tenggara Timur 53,37 2,17 1,88 1,51 10,71 2,00 1.450.776 1.204.777 Kalimantan Barat 55,60 2,04 0,99 0,78 9,64 1,57 1.216.103 1.034.437 Kalimantan Tengah 48,08 0,58 0,17 7,63 0,37 603.839 512.050 Kalimantan Selatan 49,53 0,92 0,62 0,06 8,10 0,70 905.398 768.252 Kalimantan Timur 47,45 0,97 0,16 8,57 0,60 915.035 759.456 Sulawesi Utara 28,80 0,45 0,31 0,21 4,57 0,37 551.827 470.348 Sulawesi Tengah 49,88 1,34 0,44 8,86 0,91 737.291 617.629 Sulawesi Selatan 49,35 1,64 1,11 1,51 8,14 1,47 2.178.147 1.874.951 Sulawesi Tenggara 43,20 1,23 0,93 0,38 7,40 1,01 657.181 557.646 Gorontalo 53,88 1,07 1,41 0,82 9,25 1,11 286.481 242.312 Sulawesi Barat 61,10 2,81 2,45 1,89 11,64 2,59 360.269 304.536 Maluku 37,38 0,75 0,29 6,50 0,51 466.815 391.070 Maluku Utara 42,19 1,62 0,56 0,06 7,76 1,08 312.770 261.928 Papua Barat 58,17 3,04 1,87 0,68 12,05 2,37 218.405 180.533 Papua 70,87 22,81 17,05 16,06 28,94 20,45 908.926 755.895 Indonesia 48,51 1,17 0,73 0,41 7,96 0,93 59.402.373 50.627.148


169


Tabel 57. Persentase Anak 5-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kegiatan Membaca, 2010


Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 84,83 15,17 85,97 14,03 85,37 14,63 Sumatera Utara 80,54 19,46 81,67 18,33 81,08 18,92 Sumatera Barat 76,62 23,38 82,34 17,66 79,48 20,52 Riau 78,82 21,18 80,23 19,77 79,49 20,51 Jambi 73,22 26,78 77,40 22,60 75,30 24,70 Sumatera Selatan 73,80 26,20 79,43 20,57 76,53 23,47 Bengkulu 79,28 20,72 81,89 18,11 80,53 19,47 Lampung 75,05 24,95 79,89 20,11 77,39 22,61 Bangka-Belitung 78,92 21,08 81,47 18,53 80,14 19,86 Kepulauan Riau 85,16 14,84 86,27 13,73 85,70 14,30 DKI Jakarta 83,69 16,31 83,05 16,95 83,37 16,63 Jawa Barat 78,51 21,49 80,89 19,11 79,66 20,34 Jawa Tengah 80,48 19,52 82,69 17,31 81,54 18,46 D I Y 86,36 13,64 88,31 11,69 87,30 12,70 Jawa Timur 80,92 19,08 82,30 17,70 81,59 18,41 Banten 74,43 25,57 76,17 23,83 75,26 24,74 Bali 82,22 17,78 82,30 17,70 82,26 17,74 Nusa Tenggara Barat 69,35 30,65 71,49 28,51 70,38 29,62 Nusa Tenggara Timur 65,04 34,96 69,19 30,81 67,02 32,98 Kalimantan Barat 64,11 35,89 68,10 31,90 66,08 33,92 Kalimantan Tengah 76,65 23,35 79,09 20,91 77,85 22,15 Kalimantan Selatan 76,75 23,25 81,41 18,59 79,01 20,99 Kalimantan Timur 82,33 17,67 85,32 14,68 83,79 16,21 Sulawesi Utara 80,93 19,07 86,13 13,87 83,42 16,58 Sulawesi Tengah 76,49 23,51 79,95 20,05 78,18 21,82 Sulawesi Selatan 73,08 26,92 75,35 24,65 74,19 25,81 Sulawesi Tenggara 77,19 22,81 80,39 19,61 78,72 21,28 Gorontalo 69,79 30,21 77,83 22,17 73,78 26,22 Sulawesi Barat 69,88 30,12 73,42 26,58 71,57 28,43 Maluku 79,16 20,84 82,45 17,55 80,73 19,27 Maluku Utara 76,64 23,36 77,42 22,58 77,02 22,98 Papua Barat 80,57 19,43 78,50 21,50 79,55 20,45 Papua 55,85 44,15 54,85 45,15 55,39 44,61 Indonesia 77,77 22,23 80,13 19,87 78,91 21,09



170

Tabel 58. Persentase Anak 5-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kegiatan Menonton TV, 2010





171


Tabel 59. Persentase Anak 5-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kegiatan Mendengarkan Radio, 2010






172

Tabel 60. Persentase Anak 5-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kegiatan Menonton Pertunjukan Kesenian, 2010





173


Tabel 61. Persentase Anak 5-17 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kegiatan Melakukan Pertunjukan Kesenian, 2010






174

Tabel 62. Jumlah (000), Persentase, Rasio Jenis Kelamin, dan Proporsi Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, 2010

Provinsi Anak Bekerja Persentase

Anak Bekerja Rasio Jenis

Kelamin

Proporsi Anak

Bekerja L P L+P

L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Aceh 22,1 12,0 34,0 64,85 35,15 185 4,47 Sumatera Utara 173,0 118,1 291,1 59,44 40,56 147 13,88 Sumatera Barat 48,3 21,7 70,0 68,96 31,04 222 8,42 Riau 35,1 17,9 52,9 66,26 33,74 196 5,76 Jambi 24,4 10,9 35,4 69,13 30,87 224 8,00 Sumatera Selatan 70,2 34,1 104,2 67,32 32,68 206 8,50 Bengkulu 14,9 7,6 22,5 66,25 33,75 196 8,11 Lampung 97,7 31,4 129,1 75,65 24,35 311 11,52 Bangka-Belitung 13,5 7,5 21,1 64,28 35,72 180 12,41 Kepulauan Riau 4,7 1,8 6,4 72,66 27,34 266 3,15 DKI Jakarta 31,8 61,8 93,6 33,97 66,03 51 8,31 Jawa Barat 189,1 165,2 354,2 53,37 46,63 114 5,09 Jawa Tengah 222,2 160,6 382,8 58,04 41,96 138 7,89 D I Y 18,5 18,6 37,1 49,75 50,25 99 8,40 Jawa Timur 248,3 157,8 406,1 61,14 38,86 157 7,94 Banten 44,0 49,4 93,4 47,09 52,91 89 5,75 Bali 42,7 44,4 87,1 48,99 51,01 96 16,56 Nusa Tenggara Barat 60,4 42,1 102,4 58,94 41,06 144 14,90 Nusa Tenggara Timur 57,5 35,7 93,2 61,72 38,28 161 11,26 Kalimantan Barat 44,9 32,6 77,5 57,93 42,07 138 10,71 Kalimantan Tengah 21,9 12,1 34,1 64,35 35,65 180 9,55 Kalimantan Selatan 38,1 29,0 67,1 56,74 43,26 131 12,15 Kalimantan Timur 20,2 11,4 31,6 63,93 36,07 177 5,95 Sulawesi Utara 15,5 6,4 21,9 70,72 29,28 242 6,49 Sulawesi Tengah 38,7 15,2 53,8 71,82 28,18 255 12,82 Sulawesi Selatan 133,3 57,7 191,0 69,81 30,19 231 14,35 Sulawesi Tenggara 48,2 27,2 75,4 63,92 36,08 177 19,00 Gorontalo 13,9 5,4 19,3 72,08 27,92 258 10,94 Sulawesi Barat 23,2 12,0 35,2 65,99 34,01 194 17,17 Maluku 12,5 7,5 20,1 62,47 37,53 166 7,30 Maluku Utara 9,7 4,9 14,6 66,33 33,67 197 8,02 Papua Barat 6,0 5,3 11,3 53,19 46,81 114 8,67 Papua 102,6 88,4 191,0 53,72 46,28 116 35,18 Indonesia 1.947,0 1.313,7 3.260,7 59,71 40,29 148 8,96


175


Tabel 63. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2010

Laki-laki

Provinsi Kelompok Umur Total Jumlah 10 11 12 13-15 16-17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 0,39 1,65 1,41 28,63 67,93 100 22.067 Sumatera Utara 2,51 4,15 4,71 36,43 52,20 100 173.023 Sumatera Barat 2,79 2,83 5,33 37,91 51,15 100 48.283 Riau 2,05 0,70 4,57 32,83 59,85 100 35.071 Jambi 0,36 0,52 1,60 22,25 75,27 100 24.438 Sumatera Selatan 0,89 3,05 3,17 35,95 56,94 100 70.160 Bengkulu 0,69 2,51 4,46 34,77 57,58 100 14.914 Lampung 0,82 1,34 1,59 35,86 60,38 100 97.695 Bangka-Belitung 0,44 0,41 0,75 35,94 62,46 100 13.538 Kepulauan Riau - 1,48 - 16,93 81,59 100 4.660 DKI Jakarta - 1,08 - 22,41 76,51 100 31.782 Jawa Barat 0,76 0,86 1,90 33,32 63,16 100 189.069 Jawa Tengah 0,51 1,22 1,58 29,89 66,81 100 222.204 D I Y 2,75 1,46 2,11 43,57 50,10 100 18.452 Jawa Timur 0,35 1,37 3,38 31,85 63,05 100 248.297 Banten 0,35 0,25 2,13 23,57 73,70 100 43.992 Bali 1,62 3,71 5,72 39,28 49,66 100 42.693 Nusa Tenggara Barat 1,32 3,16 3,15 37,66 54,71 100 60.368 Nusa Tenggara Timur 1,85 2,28 5,46 41,14 49,25 100 57.538 Kalimantan Barat 2,42 0,27 2,14 36,33 58,83 100 44.919 Kalimantan Tengah 0,68 0,24 0,75 34,01 64,32 100 21.921 Kalimantan Selatan 2,27 0,73 2,65 30,38 63,97 100 38.086 Kalimantan Timur 1,38 1,16 0,31 33,82 63,33 100 20.208 Sulawesi Utara 3,22 1,83 7,20 29,69 58,06 100 15.506 Sulawesi Tengah 2,06 2,98 6,12 42,53 46,31 100 38.661 Sulawesi Selatan 2,37 3,31 7,68 40,09 46,55 100 133.338 Sulawesi Tenggara 3,64 4,38 6,92 40,60 44,46 100 48.197 Gorontalo 1,21 2,66 4,98 44,02 47,13 100 13.888 Sulawesi Barat 3,19 7,46 5,71 45,53 38,12 100 23.197 Maluku 3,72 5,89 8,53 33,56 48,30 100 12.531 Maluku Utara 3,63 1,57 6,56 36,19 52,06 100 9.680 Papua Barat 3,15 0,82 7,83 50,79 37,41 100 5.999 Papua 6,04 9,57 10,20 44,14 30,04 100 102.620 Indonesia 1,62 2,47 3,89 35,02 57,00 100 1.946.995



176


Perempuan


Aceh 2,59 0,63 3,97 34,72 58,09 100 11.960 Sumatera Utara 2,00 3,37 5,80 40,90 47,94 100 118.072 Sumatera Barat 4,45 2,62 5,89 40,30 46,73 100 21.734 Riau 4,74 1,22 7,39 27,53 59,12 100 17.856 Jambi 1,12 1,11 2,42 33,86 61,49 100 10.912 Sumatera Selatan 1,74 1,57 7,26 23,81 65,61 100 34.063 Bengkulu 1,76 4,19 11,87 30,11 52,07 100 7.598 Lampung 1,12 2,33 7,97 32,28 56,30 100 31.444 Bangka-Belitung 1,01 1,61 1,78 29,70 65,90 100 7.524 Kepulauan Riau - - 2,22 23,73 74,04 100 1.753 DKI Jakarta - 0,40 0,67 15,78 83,16 100 61.789 Jawa Barat 1,17 1,65 2,57 25,20 69,41 100 165.180 Jawa Tengah 0,93 0,70 3,52 31,98 62,87 100 160.638 D I Y 2,01 6,37 4,26 39,50 47,86 100 18.636 Jawa Timur 1,68 1,19 3,13 32,24 61,76 100 157.815 Banten 0,88 0,79 - 28,66 69,66 100 49.424 Bali 4,76 5,24 8,67 41,43 39,90 100 44.445 Nusa Tenggara Barat 2,70 4,73 5,47 38,62 48,48 100 42.052 Nusa Tenggara Timur 0,89 2,82 6,56 36,76 52,97 100 35.687 Kalimantan Barat 1,49 1,60 2,69 36,33 57,89 100 32.617 Kalimantan Tengah 1,54 2,40 1,21 25,24 69,60 100 12.145 Kalimantan Selatan 1,09 1,86 5,40 31,75 59,90 100 29.034 Kalimantan Timur 1,50 1,18 3,32 31,72 62,28 100 11.400 Sulawesi Utara 5,06 2,60 8,99 19,36 63,99 100 6.420 Sulawesi Tengah 6,11 3,45 8,39 40,23 41,82 100 15.166 Sulawesi Selatan 2,58 5,42 8,31 40,61 43,07 100 57.661 Sulawesi Tenggara 6,10 5,34 9,08 46,09 33,39 100 27.209 Gorontalo 8,70 5,15 7,62 32,99 45,54 100 5.380 Sulawesi Barat 2,03 5,85 3,41 45,35 43,35 100 11.957 Maluku 4,95 4,93 9,86 36,59 43,67 100 7.529 Maluku Utara 1,30 3,01 4,80 41,22 49,66 100 4.913 Papua Barat 7,08 3,01 8,85 34,70 46,35 100 5.279 Papua 6,74 9,58 9,77 43,80 30,12 100 88.414 Indonesia 2,23 2,77 4,85 33,46 56,69 100 1.313.706


177



Laki-Laki + Perempuan


Aceh 1,16 1,29 2,31 30,77 64,47 100 34.027 Sumatera Utara 2,30 3,83 5,15 38,24 50,47 100 291.095 Sumatera Barat 3,30 2,76 5,51 38,65 49,78 100 70.017 Riau 2,96 0,87 5,52 31,04 59,60 100 52.927 Jambi 0,59 0,70 1,86 25,83 71,02 100 35.350 Sumatera Selatan 1,17 2,57 4,50 31,98 59,78 100 104.223 Bengkulu 1,05 3,07 6,96 33,20 55,72 100 22.512 Lampung 0,90 1,58 3,15 34,99 59,39 100 129.139 Bangka-Belitung 0,65 0,84 1,12 33,71 63,69 100 21.062 Kepulauan Riau - 1,08 0,61 18,79 79,53 100 6.413 DKI Jakarta - 0,63 0,44 18,03 80,90 100 93.571 Jawa Barat 0,95 1,23 2,21 29,53 66,07 100 354.249 Jawa Tengah 0,69 1,00 2,39 30,76 65,15 100 382.842 D I Y 2,38 3,93 3,19 41,53 48,98 100 37.088 Jawa Timur 0,87 1,30 3,29 32,00 62,55 100 406.112 Banten 0,63 0,54 1,00 26,26 71,56 100 93.416 Bali 3,22 4,49 7,23 40,38 44,69 100 87.138 Nusa Tenggara Barat 1,89 3,80 4,10 38,05 52,15 100 102.420 Nusa Tenggara Timur 1,48 2,49 5,88 39,47 50,68 100 93.225 Kalimantan Barat 2,03 0,83 2,37 36,33 58,44 100 77.536 Kalimantan Tengah 0,98 1,01 0,92 30,89 66,20 100 34.066 Kalimantan Selatan 1,76 1,22 3,84 30,97 62,21 100 67.120 Kalimantan Timur 1,42 1,17 1,40 33,06 62,95 100 31.608 Sulawesi Utara 3,76 2,06 7,73 26,66 59,80 100 21.926 Sulawesi Tengah 3,20 3,12 6,76 41,88 45,05 100 53.827 Sulawesi Selatan 2,43 3,95 7,87 40,25 45,50 100 190.999 Sulawesi Tenggara 4,53 4,73 7,70 42,58 40,47 100 75.406 Gorontalo 3,30 3,35 5,72 40,94 46,69 100 19.268 Sulawesi Barat 2,79 6,92 4,93 45,47 39,90 100 35.154 Maluku 4,18 5,53 9,03 34,70 46,56 100 20.060 Maluku Utara 2,84 2,06 5,97 37,88 51,25 100 14.593 G berumur Papua Barat 4,99 1,84 8,31 43,26 41,59 100 11.278 Papua 6,37 9,57 10,00 43,98 30,08 100 191.034 Indonesia 1,86 2,59 4,28 34,39 56,87 100 3.260.701



178

Tabel 66. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2010

Provinsi Laki-Laki

Jumlah Perempuan

Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Jumlah 10-12 13-15 16-17 10-12 13-15 16-17 10-12 13-15 16-17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 3,44 28,63 67,93 100 7,19 34,72 58,09 100 4,76 30,77 64,47 100 Sumatera Utara 11,37 36,43 52,20 100 11,17 40,90 47,94 100 11,28 38,24 50,47 100 Sumatera Barat 10,95 37,91 51,15 100 12,97 40,30 46,73 100 11,57 38,65 49,78 100 Riau 7,32 32,83 59,85 100 13,36 27,53 59,12 100 9,36 31,04 59,60 100 Jambi 2,48 22,25 75,27 100 4,65 33,86 61,49 100 3,15 25,83 71,02 100 Sumatera Selatan 7,11 35,95 56,94 100 10,57 23,81 65,61 100 8,24 31,98 59,78 100 Bengkulu 7,66 34,77 57,58 100 17,82 30,11 52,07 100 11,09 33,20 55,72 100 Lampung 3,76 35,86 60,38 100 11,42 32,28 56,30 100 5,63 34,99 59,39 100 Bangka Belitung 1,60 35,94 62,46 100 4,40 29,70 65,90 100 2,60 33,71 63,69 100 Kepulauan Riau 1,48 16,93 81,59 100 2,22 23,73 74,04 100 1,68 18,79 79,53 100 DKI Jakarta 1,08 22,41 76,51 100 1,06 15,78 83,16 100 1,07 18,03 80,90 100 Jawa Barat 3,52 33,32 63,16 100 5,39 25,20 69,41 100 4,39 29,53 66,07 100 Jawa Tengah 3,31 29,89 66,81 100 5,15 31,98 62,87 100 4,08 30,76 65,15 100 DI Yogyakarta 6,32 43,57 50,10 100 12,64 39,50 47,86 100 9,50 41,53 48,98 100 Jawa Timur 5,10 31,85 63,05 100 6,01 32,24 61,76 100 5,45 32,00 62,55 100 Banten 2,73 23,57 73,70 100 1,68 28,66 69,66 100 2,17 26,26 71,56 100 Bali 11,06 39,28 49,66 100 18,67 41,43 39,90 100 14,94 40,38 44,69 100 Nusa Tenggara Barat 7,63 37,66 54,71 100 12,90 38,62 48,48 100 9,79 38,05 52,15 100 Nusa Tenggara Timur 9,60 41,14 49,25 100 10,26 36,76 52,97 100 9,85 39,47 50,68 100 Kalimantan Barat 4,84 36,33 58,83 100 5,78 36,33 57,89 100 5,23 36,33 58,44 100 Kalimantan Tengah 1,67 34,01 64,32 100 5,15 25,24 69,60 100 2,91 30,89 66,20 100 Kalimantan Selatan 5,65 30,38 63,97 100 8,35 31,75 59,90 100 6,82 30,97 62,21 100 Kalimantan Timur 2,85 33,82 63,33 100 6,00 31,72 62,28 100 3,99 33,06 62,95 100 Sulawesi Utara 12,25 29,69 58,06 100 16,65 19,36 63,99 100 13,54 26,66 59,80 100 Sulawesi Tengah 11,16 42,53 46,31 100 17,95 40,23 41,82 100 13,08 41,88 45,05 100 Sulawesi Selatan 13,36 40,09 46,55 100 16,31 40,61 43,07 100 14,25 40,25 45,50 100 Sulawesi Tenggara 14,94 40,60 44,46 100 20,52 46,09 33,39 100 16,95 42,58 40,47 100 Gorontalo 8,85 44,02 47,13 100 21,47 32,99 45,54 100 12,37 40,94 46,69 100 Sulawesi Barat 16,36 45,53 38,12 100 11,30 45,35 43,35 100 14,64 45,47 39,90 100 Maluku 18,14 33,56 48,30 100 19,74 36,59 43,67 100 18,74 34,70 46,56 100 Maluku Utara 11,76 36,19 52,06 100 9,12 41,22 49,66 100 10,87 37,88 51,25 100 Papua Barat 11,80 50,79 37,41 100 18,94 34,70 46,35 100 15,14 43,26 41,59 100 Papua 25,82 44,14 30,04 100 26,09 43,80 30,12 100 25,94 43,98 30,08 100 Indonesia 7,98 35,02 57,00 100 9,85 33,46 56,69 100 8,73 34,39 56,87 100


179


Tabel 67. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2010

Laki-laki

Provinsi Jumlah Jam Kerja

Total 1 - 7 8 - 14 15 - 24 25 - 34 0 dan 35 +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Aceh 9,53 15,51 30,53 15,07 29,36 100 Sumatera Utara 8,32 24,73 27,94 12,51 26,50 100 Sumatera Barat 13,68 21,68 20,96 14,59 29,09 100 Riau 2,61 9,68 25,69 22,13 39,89 100 Jambi 9,47 8,42 22,98 22,69 36,44 100 Sumatera Selatan 5,79 14,33 20,62 12,92 46,34 100 Bengkulu 9,29 14,73 19,31 17,96 38,70 100 Lampung 5,20 21,65 22,97 16,22 33,97 100 Bangka-Belitung 2,71 5,98 19,31 14,79 57,21 100 Kepulauan Riau 1,22 2,25 1,91 8,63 85,99 100 DKI Jakarta - 2,85 8,29 5,29 83,57 100 Jawa Barat 3,23 10,15 10,66 12,56 63,40 100 Jawa Tengah 7,21 15,51 17,82 13,13 46,34 100 D I Y 18,25 25,14 19,85 19,98 16,79 100 Jawa Timur 11,25 20,26 23,16 14,15 31,18 100 Banten 2,07 10,18 13,42 13,57 60,75 100 Bali 11,32 22,63 20,40 9,36 36,29 100 Nusa Tenggara Barat 10,57 21,25 26,89 16,55 24,74 100 Nusa Tenggara Timur 11,63 16,54 26,16 14,59 31,09 100 Kalimantan Barat 7,94 18,63 21,66 12,15 39,62 100 Kalimantan Tengah 1,30 7,80 20,76 13,51 56,64 100 Kalimantan Selatan 6,91 14,69 23,62 17,97 36,82 100 Kalimantan Timur 3,56 15,52 19,85 8,92 52,15 100 Sulawesi Utara 3,79 12,49 16,10 14,45 53,17 100 Sulawesi Tengah 8,32 16,83 22,72 13,94 38,18 100 Sulawesi Selatan 8,04 17,04 21,35 14,31 39,26 100 Sulawesi Tenggara 10,80 25,10 24,70 14,27 25,14 100 Gorontalo 4,06 15,29 17,54 12,62 50,49 100 Sulawesi Barat 15,90 29,17 17,99 14,66 22,28 100 Maluku 10,72 30,61 25,66 15,47 17,55 100 Maluku Utara 11,32 28,07 18,40 16,04 26,17 100 Papua Barat 10,67 10,89 32,62 8,43 37,39 100 Papua 2,65 23,59 24,26 29,52 19,99 100 Indonesia 7,53 17,71 21,01 14,75 39,00 100



180


Perempuan

Provinsi Jumlah Jam Kerja

Total 1 - 7 8 - 14 15 - 24 25 - 34 0 dan 35 +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Aceh 14,61 19,81 29,07 17,73 18,79 100 Sumatera Utara 6,85 26,79 29,88 10,58 25,90 100 Sumatera Barat 11,30 20,14 28,93 13,21 26,42 100 Riau 4,96 15,69 7,08 12,04 60,23 100 Jambi 8,44 10,00 27,57 12,31 41,69 100 Sumatera Selatan 6,06 14,59 23,51 17,58 38,26 100 Bengkulu 11,21 21,93 27,26 11,94 27,67 100 Lampung 8,04 15,47 23,73 9,85 42,92 100 Bangka-Belitung 4,21 11,95 24,08 12,53 47,22 100 Kepulauan Riau 7,64 14,55 11,64 12,09 54,08 100 DKI Jakarta 1,61 3,91 4,25 10,84 79,39 100 Jawa Barat 5,24 7,30 8,34 5,48 73,63 100 Jawa Tengah 8,52 13,04 14,41 9,12 54,91 100 D I Y 8,66 17,17 25,40 7,39 41,39 100 Jawa Timur 14,62 15,90 19,70 9,78 40,01 100 Banten 1,16 11,59 8,26 2,95 76,04 100 Bali 10,68 19,34 23,31 13,47 33,20 100 Nusa Tenggara Barat 14,42 28,07 20,85 11,08 25,58 100 Nusa Tenggara Timur 11,84 23,72 27,58 12,45 24,42 100 Kalimantan Barat 3,79 11,58 27,13 23,38 34,12 100 Kalimantan Tengah 2,12 13,45 15,73 21,48 47,21 100 Kalimantan Selatan 6,60 20,41 21,81 17,52 33,65 100 Kalimantan Timur 3,10 20,25 19,31 8,31 49,04 100 Sulawesi Utara 7,74 18,21 23,10 10,17 40,78 100 Sulawesi Tengah 17,41 24,03 25,60 8,62 24,34 100 Sulawesi Selatan 11,01 16,51 20,03 12,93 39,52 100 Sulawesi Tenggara 15,49 28,52 25,52 12,86 17,61 100 Gorontalo 5,63 15,99 31,71 15,07 31,60 100 Sulawesi Barat 16,04 29,27 17,78 13,92 22,98 100 Maluku 14,24 28,29 37,03 12,02 8,42 100 Maluku Utara 13,07 30,80 19,76 18,16 18,22 100 Papua Barat 9,13 4,34 23,09 18,79 44,65 100 Papua 2,51 21,07 26,71 25,33 24,38 100 Indonesia 8,20 16,43 19,25 11,62 44,50 100


181



Laki-laki+Perempuan

Provinsi Jumlah Jam Kerja Total 1 - 7 8 - 14 15 - 24 25 - 34 0 dan 35 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 11,32 17,02 30,01 16,00 25,64 100 Sumatera Utara 7,72 25,57 28,72 11,72 26,26 100 Sumatera Barat 12,94 21,20 23,44 14,16 28,26 100 Riau 3,40 11,71 19,41 18,73 46,75 100 Jambi 9,15 8,91 24,40 19,48 38,06 100 Sumatera Selatan 5,88 14,42 21,57 14,44 43,70 100 Bengkulu 9,94 17,16 21,99 15,93 34,98 100 Lampung 5,89 20,14 23,15 14,67 36,15 100 Bangka-Belitung 3,25 8,11 21,01 13,98 53,64 100 Kepulauan Riau 2,98 5,61 4,57 9,57 77,26 100 DKI Jakarta 1,06 3,55 5,62 8,95 80,81 100 Jawa Barat 4,17 8,82 9,58 9,26 68,17 100 Jawa Tengah 7,76 14,47 16,39 11,45 49,94 100 D I Y 13,43 21,13 22,64 13,65 29,15 100 Jawa Timur 12,56 18,57 21,81 12,45 34,61 100 Banten 1,59 10,93 10,69 7,95 68,84 100 Bali 10,99 20,95 21,89 11,46 34,72 100 Nusa Tenggara Barat 12,15 24,05 24,41 14,30 25,09 100 Nusa Tenggara Timur 11,71 19,28 26,71 13,77 28,53 100 Kalimantan Barat 6,19 15,66 23,96 16,87 37,31 100 Kalimantan Tengah 1,59 9,81 18,97 16,35 53,28 100 Kalimantan Selatan 6,78 17,16 22,84 17,78 35,45 100 Kalimantan Timur 3,39 17,23 19,65 8,70 51,03 100 Sulawesi Utara 4,94 14,17 18,15 13,20 49,54 100 Sulawesi Tengah 10,88 18,86 23,53 12,44 34,28 100 Sulawesi Selatan 8,94 16,88 20,95 13,90 39,34 100 Sulawesi Tenggara 12,49 26,33 25,00 13,76 22,42 100 Gorontalo 4,50 15,48 21,50 13,31 45,21 100 Sulawesi Barat 15,95 29,21 17,92 14,41 22,52 100 Maluku 12,04 29,74 29,93 14,17 14,12 100 Maluku Utara 11,91 28,99 18,86 16,75 23,49 100 Papua Barat 9,95 7,82 28,16 13,28 40,79 100 Papua 2,58 22,42 25,39 27,58 22,02 100 Indonesia 7,80 17,19 20,30 13,49 41,22 100



182

Tabel 70. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Sektor, 2010

Provinsi Laki-Laki

Jumlah Perempuan

Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Jumlah 1 2 3 1 2 3

1 2 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 67,22 7,21 25,56 100 53,43 4,99 41,58 100 62,37 6,43 31,19 100 Sumatera Utara 71,43 8,43 20,14 100 65,05 7,64 27,31 100 68,84 8,11 23,05 100 Sumatera Barat 60,71 12,49 26,80 100 29,12 19,05 51,83 100 50,91 14,53 34,57 100 Riau 61,48 12,02 26,51 100 28,93 8,26 62,81 100 50,50 10,75 38,75 100 Jambi 72,23 8,85 18,92 100 39,83 10,65 49,52 100 62,23 9,41 28,36 100 Sumatera Selatan 68,61 10,38 21,01 100 47,01 13,47 39,52 100 61,55 11,39 27,06 100 Bengkulu 63,08 6,90 30,02 100 36,50 6,66 56,84 100 54,11 6,82 39,07 100 Lampung 75,33 11,46 13,21 100 20,72 17,96 61,32 100 62,03 13,04 24,92 100 Bangka Belitung 34,44 47,92 17,63 100 25,24 6,17 68,59 100 31,16 33,01 35,84 100 Kepulauan Riau 35,62 22,21 42,17 100 10,72 14,38 74,90 100 28,82 20,07 51,11 100 DKI Jakarta 0,23 33,83 65,94 100 - 14,40 85,60 100 0,08 21,00 78,92 100 Jawa Barat 26,39 30,31 43,30 100 4,29 39,18 56,53 100 16,09 34,44 49,47 100 Jawa Tengah 49,10 27,71 23,19 100 18,66 31,73 49,61 100 36,33 29,40 34,27 100 DI Yogyakarta 34,13 19,08 46,79 100 10,12 11,84 78,04 100 22,06 15,44 62,49 100 Jawa Timur 67,79 14,71 17,50 100 32,11 20,97 46,92 100 53,92 17,14 28,93 100 Banten 16,54 31,03 52,43 100 3,94 31,67 64,40 100 9,87 31,37 58,76 100 Bali 52,32 23,96 23,72 100 37,38 19,98 42,64 100 44,70 21,93 33,37 100 Nusa Tenggara Barat 66,91 18,59 14,51 100 39,09 24,77 36,14 100 55,48 21,13 23,39 100 Nusa Tenggara Timur 77,60 10,82 11,59 100 71,55 11,09 17,36 100 75,28 10,92 13,80 100 Kalimantan Barat 63,82 14,94 21,24 100 52,67 5,90 41,43 100 59,13 11,14 29,73 100 Kalimantan Tengah 67,67 18,21 14,12 100 53,80 4,59 41,61 100 62,73 13,35 23,92 100 Kalimantan Selatan 56,03 20,21 23,75 100 30,94 20,19 48,87 100 45,18 20,20 34,62 100 Kalimantan Timur 51,38 10,17 38,45 100 25,96 6,23 67,82 100 42,21 8,75 49,04 100 Sulawesi Utara 60,62 12,80 26,58 100 20,06 9,81 70,12 100 48,75 11,92 39,33 100 Sulawesi Tengah 75,04 10,18 14,79 100 50,37 6,21 43,42 100 68,09 9,06 22,85 100 Sulawesi Selatan 68,83 12,36 18,82 100 51,93 9,66 38,41 100 63,73 11,54 24,73 100 Sulawesi Tenggara 70,22 9,56 20,21 100 47,74 11,22 41,04 100 62,11 10,16 27,73 100 Gorontalo 54,35 20,13 25,52 100 41,69 8,66 49,65 100 50,81 16,93 32,26 100 Sulawesi Barat 74,66 9,94 15,41 100 51,04 20,41 28,54 100 66,62 13,50 19,88 100 Maluku 78,09 5,24 16,68 100 69,96 5,43 24,61 100 75,03 5,31 19,66 100 Maluku Utara 78,90 4,16 16,93 100 54,00 8,35 37,66 100 70,52 5,57 23,91 100 Papua Barat 78,98 3,93 17,09 100 71,09 - 28,91 100 75,29 2,09 22,62 100 Papua 97,64 1,35 1,01 100 97,76 0,09 2,15 100 97,70 0,77 1,54 100 Indonesia 60,57 16,53 22,90 100 35,82 19,01 45,17 100 50,60 17,53 31,88 100

Sumber: Sakernas Agustus 2010, BPS Catatan:

1. Pertanian 2. Industri 3. Jasa

183


Tabel 71. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2010

Provinsi

Laki-Laki

Jumlah

Perempuan

Jumlah

Laki-Laki+Perempuan

Jumlah Tidak/ belum pernah sekolah

Masih Sekolah

Tidak Sekolah

lagi

Tidak/ belum pernah sekolah

Masih Sekolah

Tidak Sekolah

lagi

Tidak/ belum pernah sekolah

Masih Sekolah

Tidak Sekolah

lagi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 0,74 50,31 48,95 100 - 68,07 31,93 100 0,48 56,55 42,97 100 Sumatera Utara 0,98 63,98 35,04 100 0,95 66,41 32,63 100 0,97 64,97 34,06 100 Sumatera Barat 1,10 50,29 48,61 100 0,12 70,02 29,86 100 0,80 56,41 42,79 100 Riau 0,85 25,60 73,55 100 2,10 42,91 54,99 100 1,27 31,44 67,29 100 Jambi 1,43 22,89 75,69 100 - 32,41 67,59 100 0,99 25,83 73,19 100 Sumatera Selatan 0,19 31,94 67,87 100 - 29,34 70,66 100 0,13 31,09 68,78 100 Bengkulu 0,81 37,97 61,22 100 - 51,29 48,71 100 0,54 42,47 57,00 100 Lampung - 32,96 67,04 100 - 47,39 52,61 100 - 36,47 63,53 100 Bangka Belitung 0,40 16,06 83,54 100 1,32 29,27 69,42 100 0,73 20,78 78,50 100 Kepulauan Riau 2,53 5,36 92,10 100 - 38,51 61,49 100 1,84 14,42 83,74 100 DKI Jakarta - 23,49 76,51 100 - 17,51 82,49 100 - 19,55 80,45 100 Jawa Barat 0,33 17,35 82,32 100 0,25 20,79 78,96 100 0,29 18,96 80,75 100 Jawa Tengah 0,15 23,58 76,28 100 - 29,44 70,56 100 0,08 26,04 73,88 100 DI Yogyakarta - 74,28 25,72 100 - 58,56 41,44 100 - 66,38 33,62 100 Jawa Timur 0,70 37,03 62,27 100 0,41 40,15 59,44 100 0,59 38,24 61,17 100 Banten - 10,83 89,17 100 - 23,57 76,43 100 - 17,57 82,43 100 Bali - 59,82 40,18 100 2,30 60,49 37,21 100 1,17 60,16 38,67 100 Nusa Tenggara Barat 0,34 56,74 42,93 100 0,14 63,92 35,94 100 0,25 59,69 40,06 100 Nusa Tenggara Timur 3,81 37,93 58,26 100 2,33 37,71 59,95 100 3,24 37,84 58,91 100 Kalimantan Barat 1,38 26,70 71,92 100 1,17 26,23 72,60 100 1,29 26,50 72,21 100 Kalimantan Tengah 0,19 23,08 76,73 100 - 36,50 63,50 100 0,12 27,86 72,02 100 Kalimantan Selatan 1,24 31,00 67,75 100 0,89 37,59 61,53 100 1,09 33,85 65,06 100 Kalimantan Timur 0,16 31,10 68,75 100 0,64 45,18 54,18 100 0,33 36,17 63,49 100 Sulawesi Utara 0,38 37,97 61,65 100 0,72 49,05 50,23 100 0,48 41,21 58,31 100 Sulawesi Tengah 2,47 38,90 58,63 100 1,03 59,25 39,72 100 2,06 44,63 53,30 100 Sulawesi Selatan 2,63 42,30 55,07 100 2,87 50,76 46,37 100 2,70 44,85 52,45 100 Sulawesi Tenggara 1,00 63,65 35,35 100 1,55 76,69 21,76 100 1,20 68,36 30,45 100 Gorontalo 1,84 24,24 73,92 100 3,16 39,55 57,29 100 2,21 28,51 69,28 100 Sulawesi Barat 2,59 46,06 51,35 100 3,57 55,34 41,09 100 2,92 49,21 47,86 100 Maluku 3,85 62,13 34,02 100 2,30 66,42 31,28 100 3,27 63,74 32,99 100 Maluku Utara 3,37 66,10 30,54 100 1,24 69,84 28,92 100 2,65 67,35 29,99 100 Papua Barat 17,15 37,37 45,47 100 18,39 30,63 50,98 100 17,73 34,22 48,05 100 Papua 49,16 36,96 13,87 100 55,57 30,82 13,61 100 52,13 34,12 13,75 100 Indonesia 3,49 36,96 59,55 100 4,45 40,16 55,38 100 3,88 38,25 57,87 100



184

Tabel 72. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi, 2010

Provinsi

Laki-Laki

Jumlah

Perempuan

Jumlah

Laki-Laki+Perempuan

Jumlah Tidak/ belum punya ijazah

SD SMP+

Tidak/ belum punya ijazah

SD SMP+

Tidak/ belum punya ijazah

SD SMP+

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 15.62 39.7 44.68 100 10.69 38.09 51.21 100 13.89 39.14 46.98 100 Sumatera Utara 20.09 37.51 42.39 100 14.55 41.08 44.38 100 17.84 38.96 43.19 100 Sumatera Barat 36.27 37.42 26.32 100 23.49 35.06 41.46 100 32.30 36.69 31.01 100 Riau 22.59 42.05 35.36 100 21.25 39.42 39.32 100 22.14 41.16 36.70 100 Jambi 18.34 45.03 36.63 100 18.01 38.83 43.17 100 18.23 43.12 38.65 100 Sumatera Selatan 23.01 42.69 34.30 100 13.80 48.08 38.12 100 20.00 44.45 35.55 100 Bengkulu 22.13 41.99 35.88 100 24.22 37.52 38.26 100 22.83 40.49 36.69 100 Lampung 14.45 47.44 38.11 100 7.43 39.03 53.53 100 12.74 45.40 41.86 100 Bangka Belitung 32.53 50.25 17.21 100 17.96 38.25 43.79 100 27.32 45.96 26.72 100 Kepulauan Riau 22.55 42.92 - 100 10.44 49.23 40.33 100 19.24 44.64 36.11 100 DKI Jakarta 18.37 27.65 53.98 100 8.78 35.71 55.50 100 12.04 32.98 54.98 100 Jawa Barat 12.55 53.00 34.45 100 7.21 40.65 52.14 100 10.06 47.24 42.70 100 Jawa Tengah 12.17 45.35 42.48 100 5.62 38.16 56.22 100 9.42 42.33 48.25 100 DI Yogyakarta 8.86 42.49 48.65 100 11.83 41.43 46.75 100 10.35 41.96 47.69 100 Jawa Timur 11.82 46.19 41.99 100 8.52 41.63 49.85 100 10.54 44.42 45.04 100 Banten 15.76 37.06 47.18 100 8.12 42.73 49.15 100 11.72 40.06 48.23 100 Bali 18.93 41.75 39.32 100 19.74 42.51 37.74 100 19.34 42.14 38.51 100 Nusa Tenggara Barat 17.27 44.94 37.79 100 16.37 41.12 42.51 100 16.90 43.37 39.74 100 Nusa Tenggara Timur 43.52 44.85 11.63 100 32.26 50.17 17.57 100 39.21 46.89 13.91 100 Kalimantan Barat 32.57 46.81 20.61 100 25.26 42.85 31.88 100 29.50 45.15 25.35 100 Kalimantan Tengah 21.25 49.10 29.65 100 16.27 46.94 36.79 100 19.47 48.33 32.19 100 Kalimantan Selatan 31.27 44.58 24.15 100 17.49 44.12 38.40 100 25.31 44.38 30.31 100 Kalimantan Timur 20.22 46.41 33.37 100 18.27 34.14 47.58 100 19.52 41.98 38.49 100 Sulawesi Utara 26.29 41.87 31.85 100 24.03 29.36 46.60 100 25.63 38.21 36.17 100 Sulawesi Tengah 26.61 45.50 27.89 100 21.91 47.65 30.44 100 25.29 46.11 28.61 100 Sulawesi Selatan 28.97 44.26 26.76 100 23.21 46.17 30.62 100 27.23 44.84 27.93 100 Sulawesi Tenggara 23.33 43.31 33.36 100 20.25 42.46 37.29 100 22.22 43.01 34.78 100 Gorontalo 64.03 26.08 9.90 100 39.93 45.17 14.90 100 57.30 31.41 11.29 100 Sulawesi Barat 39.67 39.72 20.60 100 24.49 49.01 26.50 100 34.51 42.88 22.61 100 Maluku 27.15 41.11 31.74 100 22.03 45.21 32.76 100 25.23 42.65 32.12 100 Maluku Utara 21.10 42.36 36.55 100 24.20 33.26 42.54 100 22.14 39.29 38.57 100 Papua Barat 46.77 33.52 19.70 100 52.40 28.76 18.85 100 49.41 31.29 19.30 100 Papua 71.50 21.43 7.06 100 71.05 22.16 6.79 100 71.29 21.77 6.94 100 Indonesia 22.83 42.96 34.21 100 17.32 39.92 42.75 100 20.61 41.74 37.65 100


185


Tabel 73. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Status dalam Pekerjaan Utama, 2010

Laki-Laki

Sumber: Sakernas Agustus 2010, BPS Catatan : *)

1. Berusaha Sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/karyawan/ pegawai 5. Pekerja bebas di pertanian 6. Pekerja bebas di non-pertanian 7. Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar

Provinsi Status dalam Pekerjaan Utama Total 1 2 3 4 5 6 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 5,70 1,32 - 20,74 5,08 2,00 65,16 100 Sumatera Utara 5,14 0,84 - 11,66 3,66 3,92 74,79 100 Sumatera Barat 9,98 - - 15,73 6,69 5,85 61,76 100 Riau 7,73 0,50 - 27,81 5,63 5,89 52,45 100 Jambi 4,19 1,91 - 33,28 6,45 1,20 52,97 100 Sumatera Selatan 8,32 1,04 - 21,04 6,56 2,72 60,31 100 Bengkulu 9,72 2,27 - 11,95 5,26 5,99 64,82 100 Lampung 3,27 - - 13,37 8,52 4,04 70,79 100 Bangka-Belitung 22,78 1,43 - 25,18 1,36 13,95 35,29 100 Kepulauan Riau 10,97 11,12 - 45,73 8,09 8,56 15,54 100 DKI Jakarta 8,16 - - 62,65 - 2,29 26,89 100 Jawa Barat 20,06 1,44 - 30,19 8,35 9,12 30,83 100 Jawa Tengah 4,91 1,00 - 17,96 5,76 11,11 59,26 100 D I Y 2,94 - - 13,26 0,89 4,89 78,02 100 Jawa Timur 6,24 0,68 - 13,43 6,64 4,42 68,59 100 Banten 11,97 2,30 - 42,08 3,26 12,21 28,18 100 Bali 4,56 2,09 - 22,25 5,06 3,11 62,93 100 Nusa Tenggara Barat 3,47 0,07 - 3,02 12,83 14,83 65,79 100 Nusa Tenggara Timur 5,93 0,51 - 7,92 1,14 2,62 81,88 100 Kalimantan Barat 11,59 0,87 - 21,26 1,70 2,45 62,14 100 Kalimantan Tengah 10,15 0,41 - 21,66 3,81 6,14 57,83 100 Kalimantan Selatan 6,61 1,16 - 18,39 5,28 7,46 61,10 100 Kalimantan Timur 9,68 1,97 - 33,76 - 1,11 53,48 100 Sulawesi Utara 11,69 0,93 - 17,28 24,15 7,08 38,87 100 Sulawesi Tengah 7,41 0,36 - 7,21 9,94 5,75 69,33 100 Sulawesi Selatan 5,78 0,22 - 15,70 8,16 5,57 64,57 100 Sulawesi Tenggara 6,44 0,22 - 7,17 1,86 2,11 82,20 100 Gorontalo 9,64 0,50 - 13,33 15,26 9,14 52,13 100 Sulawesi Barat 7,82 0,94 - 8,48 1,44 2,59 78,73 100 Maluku 6,84 - - 5,35 3,33 1,64 82,85 100 Maluku Utara 6,52 - - 9,01 0,85 1,38 82,24 100 Papua Barat 1,45 - - 13,97 - 0,90 83,68 100 Papua 1,24 - - 1,78 0,29 0,14 96,54 100 Indonesia 7,52 0,79 - 17,38 5,75 5,80 62,76 100


186


Perempuan



Provinsi Status dalam Pekerjaan Utama Total 1 2 3 4 5 6 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aceh 0,89 - - 10,33 1,26 - 87,51 100 Sumatera Utara 3,73 0,98 - 11,00 1,01 2,33 80,94 100 Sumatera Barat 5,34 0,15 - 13,52 2,15 5,02 73,82 100 Riau 0,60 - - 52,59 - 1,04 45,77 100 Jambi 4,70 1,04 - 40,41 8,12 1,32 44,41 100 Sumatera Selatan 6,87 1,78 - 22,19 1,44 0,75 66,97 100 Bengkulu - - - 19,15 1,97 0,51 78,36 100 Lampung 8,37 0,50 - 31,33 3,48 5,97 50,36 100 Bangka-Belitung 7,32 1,82 - 41,08 2,82 4,08 42,88 100 Kepulauan Riau 9,70 - - 58,36 - 5,76 26,18 100 DKI Jakarta 4,05 3,37 - 75,82 - 0,81 15,96 100 Jawa Barat 6,81 3,37 - 58,12 0,92 4,56 26,21 100 Jawa Tengah 8,20 1,72 - 39,36 3,15 2,92 44,65 100 D I Y 2,79 - - 39,75 - - 57,46 100 Jawa Timur 7,19 0,50 - 28,96 1,29 2,63 59,44 100 Banten 9,45 3,07 - 61,27 - 3,07 23,14 100 Bali 3,69 1,03 - 21,12 3,93 2,22 68,01 100 Nusa Tenggara Barat 5,83 - - 9,18 7,35 9,01 68,64 100 Nusa Tenggara Timur 3,94 0,09 - 6,69 1,17 0,92 87,18 100 Kalimantan Barat 2,99 0,16 - 26,74 0,94 0,16 69,01 100 Kalimantan Tengah 5,88 1,76 - 28,16 0,56 0,91 62,73 100 Kalimantan Selatan 7,77 0,32 - 19,82 0,53 8,31 63,24 100 Kalimantan Timur 9,56 - - 37,45 - 2,08 50,91 100 Sulawesi Utara 4,11 1,48 - 36,45 0,83 6,78 50,36 100 Sulawesi Tengah 1,13 0,30 - 15,56 3,75 0,32 78,93 100 Sulawesi Selatan 5,96 1,01 - 14,60 10,56 2,00 65,87 100 Sulawesi Tenggara 5,70 - - 6,23 0,53 1,15 86,39 100 Gorontalo 2,90 - - 16,82 11,28 5,58 63,42 100 Sulawesi Barat 2,89 - - 9,78 6,52 1,12 79,70 100 Maluku 4,20 - - 4,44 4,49 - 86,88 100 Maluku Utara 3,89 - - 10,91 1,02 - 84,18 100 Papua Barat 0,89 - - 14,15 0,89 - 84,07 100 Papua 0,91 - - 0,79 0,48 - 97,83 100 Indonesia 5,58 1,26 - 30,48 2,14 2,70 57,85 100

187






Provinsi Status dalam Pekerjaan Utama Total 1 2 3 4 5 6 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 4,01 0,86 - 17,08 3,74 1,30 73,02 100 Sumatera Utara 4,57 0,90 - 11,39 2,58 3,28 77,28 100 Sumatera Barat 8,54 0,05 - 15,04 5,28 5,59 65,51 100 Riau 5,32 0,33 - 36,17 3,73 4,25 50,19 100 Jambi 4,35 1,64 - 35,49 6,97 1,24 50,33 100 Sumatera Selatan 7,85 1,28 - 21,41 4,89 2,08 62,49 100 Bengkulu 6,44 1,50 - 14,38 4,15 4,14 69,39 100 Lampung 4,51 0,12 - 17,75 7,29 4,51 65,82 100 Bangka-Belitung 17,26 1,57 - 30,86 1,88 10,43 38,00 100 Kepulauan Riau 10,62 8,08 - 49,18 5,88 7,80 18,45 100 DKI Jakarta 5,45 2,22 - 71,34 - 1,31 19,67 100 Jawa Barat 13,88 2,34 - 43,22 4,89 7,00 28,68 100 Jawa Tengah 6,29 1,30 - 26,94 4,66 7,67 53,13 100 D I Y 2,87 - - 26,57 0,44 2,43 67,69 100 Jawa Timur 6,61 0,61 - 19,47 4,56 3,72 65,03 100 Banten 10,64 2,70 - 52,23 1,53 7,38 25,51 100 Bali 4,12 1,55 - 21,67 4,48 2,66 65,52 100 Nusa Tenggara Barat 4,44 0,04 - 5,55 10,58 12,44 66,96 100 Nusa Tenggara Timur 5,17 0,35 - 7,45 1,15 1,97 83,91 100 Kalimantan Barat 7,97 0,57 - 23,57 1,38 1,48 65,03 100 Kalimantan Tengah 8,63 0,89 - 23,98 2,65 4,27 59,58 100 Kalimantan Selatan 7,11 0,80 - 19,01 3,23 7,83 62,03 100 Kalimantan Timur 9,64 1,26 - 35,09 - 1,46 52,56 100 Sulawesi Utara 9,47 1,09 - 22,90 17,32 6,99 42,23 100 Sulawesi Tengah 5,64 0,34 - 9,56 8,20 4,22 72,04 100 Sulawesi Selatan 5,83 0,46 - 15,37 8,88 4,50 64,96 100 Sulawesi Tenggara 6,17 0,14 - 6,83 1,38 1,77 83,71 100 Gorontalo 7,76 0,36 - 14,30 14,15 8,15 55,28 100 Sulawesi Barat 6,14 0,62 - 8,92 3,17 2,09 79,06 100 Maluku 5,85 - - 5,00 3,76 1,02 84,36 100 Maluku Utara 5,63 - - 9,65 0,90 0,92 82,90 100 Papua Barat 1,19 - - 14,05 0,42 0,48 83,86 100 Papua 1,09 - - 1,32 0,38 0,08 97,14 100

Indonesia 6,74 0,98 - 22,66 4,30 4,55 60,78 100


188

Tabel 76. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Status dalam Pekerjaan Utama, 2010


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 7,02 20,74 7,08 65,16 0,89 10,33 1,26 87,51 4,87 17,08 5,03 73,02 Sumatera Utara 5,98 11,66 7,58 74,79 4,71 11,00 3,34 80,94 5,47 11,39 5,86 77,28 Sumatera Barat 9,98 15,73 12,53 61,76 5,49 13,52 7,17 73,82 8,58 15,04 10,87 65,51 Riau 8,23 27,81 11,51 52,45 0,60 52,59 1,04 45,77 5,66 36,17 7,98 50,19 Jambi 6,10 33,28 7,65 52,97 5,74 40,41 9,44 44,41 5,99 35,49 8,20 50,33 Sumatera Selatan 9,36 21,04 9,28 60,31 8,65 22,19 2,20 66,97 9,13 21,41 6,97 62,49 Bengkulu 11,98 11,95 11,25 64,82 - 19,15 2,49 78,36 7,94 14,38 8,29 69,39 Lampung 3,27 13,37 12,56 70,79 8,87 31,33 9,44 50,36 4,64 17,75 11,80 65,82 Bangka Belitung 24,21 25,18 15,31 35,29 9,14 41,08 6,90 42,88 18,83 30,86 12,31 38,00 Kepulauan Riau 22,08 45,73 16,65 15,54 9,70 58,36 5,76 26,18 18,70 49,18 13,68 18,45 DKI Jakarta 8,16 62,65 2,29 26,89 7,42 75,82 0,81 15,96 7,67 71,34 1,31 19,67 Jawa Barat 21,51 30,19 17,48 30,83 10,18 58,12 5,48 26,21 16,23 43,22 11,88 28,68 Jawa Tengah 5,91 17,96 16,87 59,26 9,92 39,36 6,06 44,65 7,60 26,94 12,34 53,13 DI Yogyakarta 2,94 13,26 5,78 78,02 2,79 39,75 - 57,46 2,87 26,57 2,87 67,69 Jawa Timur 6,93 13,43 11,06 68,59 7,68 28,96 3,91 59,44 7,22 19,47 8,28 65,03 Banten 14,27 42,08 15,47 28,18 12,52 61,27 3,07 23,14 13,34 52,23 8,91 25,51 Bali 6,65 22,25 8,17 62,93 4,72 21,12 6,15 68,01 5,67 21,67 7,14 65,52 Nusa Tenggara Barat 3,53 3,02 27,65 65,79 5,83 9,18 16,35 68,64 4,48 5,55 23,01 66,96 Nusa Tenggara Timur 6,44 7,92 3,76 81,88 4,03 6,69 2,09 87,18 5,52 7,45 3,12 83,91 Kalimantan Barat 12,45 21,26 4,15 62,14 3,15 26,74 1,09 69,01 8,54 23,57 2,86 65,03 Kalimantan Tengah 10,57 21,66 9,94 57,83 7,64 28,16 1,47 62,73 9,52 23,98 6,92 59,58 Kalimantan Selatan 7,77 18,39 12,74 61,10 8,10 19,82 8,84 63,24 7,91 19,01 11,05 62,03 Kalimantan Timur 11,65 33,76 1,11 53,48 9,56 37,45 2,08 50,91 10,90 35,09 1,46 52,56 Sulawesi Utara 12,61 17,28 31,23 38,87 5,59 36,45 7,60 50,36 10,56 22,90 24,31 42,23 Sulawesi Tengah 7,77 7,21 15,69 69,33 1,44 15,56 4,07 78,93 5,98 9,56 12,42 72,04 Sulawesi Selatan 6,00 15,70 13,73 64,57 6,96 14,60 12,56 65,87 6,29 15,37 13,38 64,96 Sulawesi Tenggara 6,66 7,17 3,97 82,20 5,70 6,23 1,68 86,39 6,31 6,83 3,14 83,71 Gorontalo 10,14 13,33 24,40 52,13 2,90 16,82 16,86 63,42 8,12 14,30 22,30 55,28 Sulawesi Barat 8,76 8,48 4,03 78,73 2,89 9,78 7,64 79,70 6,76 8,92 5,25 79,06 Maluku 6,84 5,35 4,96 82,85 4,20 4,44 4,49 86,88 5,85 5,00 4,79 84,36 Maluku Utara 6,52 9,01 2,23 82,24 3,89 10,91 1,02 84,18 5,63 9,65 1,82 82,90 Papua Barat 1,45 13,97 0,90 83,68 0,89 14,15 0,89 84,07 1,19 14,05 0,90 83,86 Papua 1,24 1,78 0,43 96,54 0,91 0,79 0,48 97,83 1,09 1,32 0,45 97,14 Indonesia 8,31 17,38 11,55 62,76 6,83 30,48 4,84 57,85 7,71 22,66 8,84 60,78


1. Berusaha Sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 2. Buruh/karyawan/ pegawai 3. Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di non-pertanian 4. Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar

189


Tabel 77. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2010

Provinsi Belum Kawin Kawin/ Pernah Kawin

L P L+P L P L+P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Aceh 99,81 99,17 99,58 0,19 0,83 0,42 Sumatera Utara 98,75 99,34 98,99 1,25 0,66 1,01 Sumatera Barat 99,25 99,76 99,41 0,75 0,24 0,59 Riau 98,96 97,63 98,51 1,04 2,37 1,49 Jambi 94,34 93,36 94,04 5,66 6,64 5,96 Sumatera Selatan 98,57 88,53 95,29 1,43 11,47 4,71 Bengkulu 98,55 91,56 96,19 1,45 8,44 3,81 Lampung 98,83 91,83 97,13 1,17 8,17 2,87 Bangka-Belitung 95,58 93,00 94,65 4,42 7,00 5,35 Kepulauan Riau 100,00 91,33 97,63 - 8,67 2,37 DKI Jakarta 97,92 95,17 96,11 2,08 4,83 3,89 Jawa Barat 97,16 95,45 96,36 2,84 4,55 3,64 Jawa Tengah 98,64 95,07 97,14 1,36 4,93 2,86 D I Y 100,00 98,36 99,18 - 1,64 0,82 Jawa Timur 98,25 88,47 94,45 1,75 11,53 5,55 Banten 98,71 97,24 97,94 1,29 2,76 2,06 Bali 99,60 95,73 97,62 0,40 4,27 2,38 Nusa Tenggara Barat 98,74 96,65 97,89 1,26 3,35 2,11 Nusa Tenggara Timur 99,80 97,77 99,02 0,20 2,23 0,98 Kalimantan Barat 98,74 95,29 97,29 1,26 4,71 2,71 Kalimantan Tengah 99,14 87,86 95,12 0,86 12,14 4,88 Kalimantan Selatan 96,67 92,35 94,80 3,33 7,65 5,20 Kalimantan Timur 97,48 89,34 94,55 2,52 10,66 5,45 Sulawesi Utara 98,76 95,37 97,77 1,24 4,63 2,23 Sulawesi Tengah 97,93 89,39 95,53 2,07 10,61 4,47 Sulawesi Selatan 98,27 92,37 96,49 1,73 7,63 3,51 Sulawesi Tenggara 99,34 97,17 98,56 0,66 2,83 1,44 Gorontalo 99,26 91,52 97,10 0,74 8,48 2,90 Sulawesi Barat 98,07 95,52 97,20 1,93 4,48 2,80 Maluku 98,17 94,61 96,83 1,83 5,39 3,17 Maluku Utara 97,74 92,81 96,08 2,26 7,19 3,92 Papua Barat 99,10 75,39 88,00 0,90 24,61 12,00 Papua 97,78 96,67 97,26 2,22 3,33 2,74 Indonesia 98,37 94,54 96,82 1,63 5,46 3,18



190

Tabel 78. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2010

Laki-Laki


1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2. Industri 3. Konstruksi 4. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi 5. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 6. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan jasa Perusahaan 7. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 8. Listrik, Gas dan Air Minum; Pertambangan dan Penggalian

Provinsi Lapangan Pekerjaan Utama Total 1 2 3 4 5 6 7 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 67,22 2,94 4,28 22,46 1,52 - 1,58 - 100 Sumatera Utara 71,43 3,56 4,74 14,19 1,65 0,43 3,87 0,14 100 Sumatera Barat 60,71 6,78 3,50 17,91 4,12 0,08 4,70 2,21 100 Riau 61,48 6,52 4,18 13,23 5,80 - 7,48 1,32 100 Jambi 72,23 1,85 4,98 13,16 1,40 - 4,36 2,03 100 Sumatera Selatan 68,61 7,76 2,09 12,75 4,24 0,74 3,29 0,53 100 Bengkulu 63,08 3,31 1,29 19,24 1,21 1,07 8,50 2,29 100 Lampung 75,33 9,14 1,92 6,97 3,29 0,47 2,47 0,40 100 Bangka-Belitung 34,44 1,30 5,99 12,79 2,56 - 2,29 40,63 100 Kepulauan Riau 35,62 12,55 6,46 36,37 1,85 - 3,95 3,20 100 DKI Jakarta 0,23 28,07 5,76 42,27 5,58 1,35 16,75 - 100 Jawa Barat 26,39 25,18 5,09 26,12 7,26 0,74 9,18 0,04 100 Jawa Tengah 49,10 18,50 7,42 16,66 3,85 - 2,68 1,79 100 D I Y 34,13 16,19 0,89 30,71 2,06 - 14,01 2,00 100 Jawa Timur 67,79 10,86 3,21 12,28 2,07 - 3,15 0,64 100 Banten 16,54 19,83 8,34 32,13 5,93 - 14,37 2,86 100 Bali 52,32 19,94 3,58 18,12 0,39 - 5,21 0,43 100 Nusa Tenggara Barat 66,91 9,12 6,86 6,94 5,32 0,38 1,87 2,61 100 Nusa Tenggara Timur 77,60 4,02 3,45 5,23 5,56 - 0,79 3,35 100 Kalimantan Barat 63,82 4,38 4,12 15,18 2,46 0,11 3,49 6,45 100 Kalimantan Tengah 67,67 4,35 4,73 9,08 2,45 - 2,59 9,13 100 Kalimantan Selatan 56,03 8,88 4,56 17,58 3,55 - 2,63 6,77 100 Kalimantan Timur 51,38 4,98 2,79 27,02 2,98 0,52 7,92 2,40 100 Sulawesi Utara 60,62 5,53 2,90 16,76 7,06 - 2,77 4,37 100 Sulawesi Tengah 75,04 2,35 4,40 11,13 2,16 0,20 1,29 3,42 100 Sulawesi Selatan 68,83 3,95 7,85 12,13 3,11 0,33 3,25 0,56 100 Sulawesi Tenggara 70,22 5,97 1,83 15,39 2,56 - 2,27 1,76 100 Gorontalo 54,35 9,07 9,39 13,91 8,80 - 2,81 1,67 100 Sulawesi Barat 74,66 6,36 2,98 9,80 2,77 - 2,84 0,59 100 Maluku 78,09 3,62 0,23 15,02 1,27 - 0,39 1,38 100 Maluku Utara 78,90 2,60 - 8,65 7,12 - 1,17 1,56 100 Papua Barat 78,98 - 3,52 6,58 5,48 - 5,02 0,42 100 Papua 97,64 0,46 0,64 0,73 0,28 - - 0,24 100 Indonesia 60,57 10,39 4,48 15,03 3,46 0,24 4,17 1,67 100

191



Perempuan




Aceh 53,77 4,38 - 33,84 - - 8,00 0,64 100 Sumatera Utara 65,12 7,51 0,03 21,31 0,06 0,10 5,88 0,11 100 Sumatera Barat 29,16 18,95 - 43,75 0,26 - 7,88 0,12 100 Riau 28,93 8,26 - 32,96 - 0,94 28,91 - 100 Jambi 39,83 10,65 - 34,12 - - 15,41 - 100 Sumatera Selatan 47,01 13,01 0,47 28,88 0,28 1,07 9,29 - 100 Bengkulu 36,50 6,66 - 44,05 2,03 - 10,77 - 100 Lampung 20,72 15,62 2,34 39,05 - - 22,27 - 100 Bangka-Belitung 25,79 4,10 - 61,51 1,25 - 7,35 2,20 100 Kepulauan Riau 11,14 6,82 4,21 65,86 - - 11,97 3,91 100 DKI Jakarta - 14,40 - 32,33 1,48 0,38 51,40 - 100 Jawa Barat 4,29 38,82 0,36 30,74 1,48 - 24,31 - 100 Jawa Tengah 18,66 31,73 - 35,47 1,25 0,17 12,71 - 100 D I Y 10,12 11,84 - 61,47 - - 16,56 - 100 Jawa Timur 32,11 20,97 - 34,34 0,55 0,59 11,45 - 100 Banten 3,94 31,18 0,49 32,28 2,07 - 30,04 - 100 Bali 37,46 18,93 0,88 29,24 1,47 0,42 11,60 0,21 100 Nusa Tenggara Barat 39,69 23,61 - 30,99 1,71 - 4,01 1,54 100 Nusa Tenggara Timur 74,07 7,20 0,75 12,03 0,76 - 5,19 3,53 100 Kalimantan Barat 52,94 5,43 - 29,62 - - 12,02 0,50 100 Kalimantan Tengah 54,06 4,13 - 31,14 0,98 2,46 7,24 0,49 100 Kalimantan Selatan 31,07 19,84 - 39,97 0,66 0,45 8,01 0,45 100 Kalimantan Timur 26,20 5,33 - 53,50 - - 14,97 0,96 100 Sulawesi Utara 20,06 8,85 0,97 55,40 3,13 - 11,59 - 100 Sulawesi Tengah 50,69 5,61 - 34,86 0,35 - 8,49 0,64 100 Sulawesi Selatan 52,31 8,67 0,34 31,96 2,35 - 4,37 0,72 100 Sulawesi Tenggara 48,64 9,54 - 36,34 0,47 - 5,01 1,89 100 Gorontalo 42,11 7,74 - 31,47 1,05 - 17,63 1,01 100 Sulawesi Barat 51,19 20,18 - 23,01 0,29 - 5,33 0,29 100 Maluku 69,96 5,43 - 22,35 - - 2,26 - 100 Maluku Utara 54,63 7,27 - 33,18 - 1,44 3,48 1,17 100 Papua Barat 71,09 - - 18,91 - 3,39 6,61 - 100 Papua 97,85 - - 1,99 - - 0,16 0,09 100 Indonesia 35,93 18,54 0,21 30,31 0,88 0,22 13,91 0,31 100


192






Aceh 62,37 3,44 2,77 26,38 0,99 - 3,82 0,22 100 Sumatera Utara 68,84 5,16 2,83 17,07 1,00 0,29 4,68 0,13 100 Sumatera Barat 50,91 10,55 2,41 25,91 2,92 0,05 5,68 1,56 100 Riau 50,50 7,11 2,77 19,88 3,84 0,32 14,71 0,87 100 Jambi 62,23 4,56 3,44 19,63 0,96 - 7,77 1,40 100 Sumatera Selatan 61,55 9,47 1,56 18,02 2,94 0,85 5,25 0,36 100 Bengkulu 54,11 4,44 0,86 27,62 1,48 0,71 9,26 1,52 100 Lampung 62,03 10,72 2,02 14,78 2,49 0,36 7,29 0,31 100 Bangka-Belitung 31,16 2,27 3,85 29,72 2,08 - 4,04 26,89 100 Kepulauan Riau 28,82 10,92 5,80 43,75 1,34 - 6,02 3,35 100 DKI Jakarta 0,08 19,04 1,96 35,71 2,87 0,71 39,63 - 100 Jawa Barat 16,09 31,54 2,88 28,27 4,56 0,40 16,24 0,02 100 Jawa Tengah 36,33 24,05 4,31 24,56 2,76 0,07 6,89 1,04 100 D I Y 22,06 14,01 0,44 46,17 1,03 - 15,30 0,99 100 Jawa Timur 53,92 14,79 1,96 20,85 1,48 0,23 6,37 0,39 100 Banten 9,87 25,83 4,19 32,21 3,89 - 22,66 1,35 100 Bali 44,70 19,41 2,20 23,76 0,94 0,22 8,45 0,32 100 Nusa Tenggara Barat 55,48 14,92 4,04 16,62 3,83 0,22 2,72 2,16 100 Nusa Tenggara Timur 75,28 5,15 2,41 7,68 3,71 - 2,40 3,37 100 Kalimantan Barat 59,13 4,81 2,38 21,19 1,43 0,06 7,05 3,94 100 Kalimantan Tengah 62,73 4,26 3,04 16,89 1,93 0,87 4,24 6,05 100 Kalimantan Selatan 45,18 13,58 2,58 27,19 2,30 0,19 4,94 4,04 100 Kalimantan Timur 42,21 5,09 1,78 36,39 1,91 0,33 10,41 1,88 100 Sulawesi Utara 48,75 6,50 2,33 28,08 5,91 - 5,35 3,09 100 Sulawesi Tengah 68,09 3,26 3,16 17,76 1,65 0,14 3,30 2,63 100 Sulawesi Selatan 63,73 5,36 5,58 18,05 2,88 0,23 3,58 0,60 100 Sulawesi Tenggara 62,11 7,20 1,17 22,70 1,80 - 3,22 1,79 100 Gorontalo 50,81 8,68 6,77 18,73 6,63 - 6,90 1,48 100 Sulawesi Barat 66,62 11,04 1,97 14,27 1,93 - 3,68 0,49 100 Maluku 75,03 4,30 0,14 17,77 0,79 - 1,09 0,86 100 Maluku Utara 70,52 4,15 - 16,78 4,72 0,48 1,93 1,43 100 Papua Barat 75,29 - 1,87 12,35 2,92 1,59 5,76 0,22 100 Papua 97,70 0,25 0,34 1,31 0,15 - 0,08 0,17 100 Indonesia 50,60 13,65 2,76 21,15 2,42 0,23 8,08 1,12 100

193


Tabel 81. Persentase Penyandang Cacat 0-17 Tahun menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009

Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ Perdesaan

(1) (2) (3) (4) Aceh 0.52 0.46 0.48 Sumatera Utara 0.62 0.51 0.56 Sumatera Barat 0.75 0.59 0.64 Riau 0.54 0.56 0.55 Kep. Riau 0.31 0.35 0.33 Jambi 0.57 0.63 0.61 Sumatera Selatan 0.45 0.44 0.45 Kep. Bangka Belitung 0.82 0.67 0.74 Bengkulu 0.73 0.50 0.58 Lampung 0.34 0.43 0.41 DKI Jakarta 0.36 - 0.36 Jawa Barat 0.52 0.51 0.52 Banten 0.64 0.55 0.60 Jawa Tengah 0.56 0.58 0.57 DI Yogyakarta 0.55 1.43 0.86 Jawa Timur 0.49 0.53 0.51 Bali 0.78 0.85 0.81 Nusa Tenggara Barat 0.72 0.59 0.64 Nusa Tenggara Timur 0.73 0.86 0.84 Kalimantan Barat 0.51 0.48 0.49 Kalimantan Tengah 0.65 0.34 0.44 Kalimantan Selatan 0.82 0.81 0.82 Kalimantan Timur 0.32 0.40 0.35 Sulawesi Utara 0.31 0.64 0.50 Gorontalo 0.95 0.97 0.96 Sulawesi Tengah 0.66 0.67 0.67 Sulawesi Selatan 0.40 0.73 0.63 Sulawesi Barat 1.02 0.85 0.90 Sulawesi Tenggara 0.88 0.62 0.68 Maluku 0.32 0.72 0.62 Maluku Utara 0.19 0.43 0.37 Papua 0.53 0.28 0.33 Papua Barat 0.27 0.17 0.20 Indonesia 0.53 0.57 0.55



194

Documents

Profil Anak 2011