29
1 PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA “Telah banyak tulisan mengenai permasalahan Konsinyasi pada badan peradilan, namun masih sedikit yang mengulas mengenai Konsinyasi di Peradilan Agama, dengan segala seluk beluk dan keunikan perkara di Peradilan Agama, penulis mencoba untuk menuangkan hasil analisa dan pengamatan atas perkara yang ada di lingkungan Peradilan Agama” Oleh Agus Zainal Mutaqien (Panitera/Sekretaris PTA Makassar) A. PENDAHULUAN Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadannya, rangkaian kegiatan mulai menerima sampai menyelesaikan perkara, dinamakan proses, dalam melaksanakan proses tersebut ada azas yang harus dipedomani oleh aparat pengadilan, yaitu : Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perkara. Salah satu perkara yang juga menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah Konsinyasi, Perkara ini sudah cukup lama ditangani, namun pada tataran implementasinya umumnya masih belum tertib, hal itu disebabkan belum adanya pedoman yang jelas, baik teknis maupun administrasinya. Di dalam buku pola bindalmin yang merupakan sumber rujukan utama administrasi peradilan, masalah administrasi konsinyasi tidak disingung sama sekali, sedangkan pada buku II edisi 2011 baru diulas itupun sepintas. PERMASALAHAN Latar belakang (dasar) konsinyasi/penitipan di Pengadilan Agama dengan di Pengadilan Umum itu berbeda, apa bisa, proses konsinyasi di Pengadilan Agama tidak menggunakan ketentuan pasal 1404 sd 1412 ? 1. Kalau bisa, bagaimana prosesnya dan berapa biayanya?: 2. Selain konsinyasi, Pengadilan Agama juga menyimpan uang hasil lelang eksekusi. Apa bisa di dikonsinyasi ? Bagaimana prosesnya? Dibebankan kepada siapa biayanya ?

PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

1

PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA

“Telah banyak tulisan mengenai permasalahan Konsinyasi pada badan peradilan, namun

masih sedikit yang mengulas mengenai Konsinyasi di Peradilan Agama, dengan segala seluk

beluk dan keunikan perkara di Peradilan Agama, penulis mencoba untuk menuangkan hasil

analisa dan pengamatan atas perkara yang ada di lingkungan Peradilan Agama”

Oleh

Agus Zainal Mutaqien

(Panitera/Sekretaris PTA Makassar)

A. PENDAHULUAN

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang

diajukan kepadannya, rangkaian kegiatan mulai menerima sampai menyelesaikan perkara,

dinamakan proses, dalam melaksanakan proses tersebut ada azas yang harus dipedomani oleh

aparat pengadilan, yaitu : Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Ketentuan ini berlaku untuk

semua perkara. Salah satu perkara yang juga menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah

Konsinyasi, Perkara ini sudah cukup lama ditangani, namun pada tataran implementasinya

umumnya masih belum tertib, hal itu disebabkan belum adanya pedoman yang jelas, baik

teknis maupun administrasinya. Di dalam buku pola bindalmin yang merupakan sumber

rujukan utama administrasi peradilan, masalah administrasi konsinyasi tidak disingung sama

sekali, sedangkan pada buku II edisi 2011 baru diulas itupun sepintas.

PERMASALAHAN

Latar belakang (dasar) konsinyasi/penitipan di Pengadilan Agama dengan di

Pengadilan Umum itu berbeda, apa bisa, proses konsinyasi di Pengadilan Agama tidak

menggunakan ketentuan pasal 1404 sd 1412 ?

1. Kalau bisa, bagaimana prosesnya dan berapa biayanya?:

2. Selain konsinyasi, Pengadilan Agama juga menyimpan uang hasil lelang eksekusi. Apa bisa

di dikonsinyasi ? Bagaimana prosesnya? Dibebankan kepada siapa biayanya ?

Page 2: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

2

3. Bagaimana format dan redaksi surat permohonan, penetapan, berita acara

penyimpanan/penyerahan dan laporan konsinyasi ?

4. Bagaimana Format register konsinyasi dan buku-buku keuangan konsinyasi ?

5. Dalam pola Bindalmin tidak ada petunjuk tentang administrasi konsinyasi, tetapi

administarasi harus tetap dilaksanakan. Bagaimana formatnya?

Kepastian proses dan tertib administrasi adalah prasyarat utama dalam upaya

mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan peradilan. Kurang jelasnya petunjuk, tidak

bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran atas ketidaktertiban dalam pelaksanaan tugas. Oleh

karena itu, untuk menjawab beberapa problematika tersebut di atas, maka melalui tulisan

singkat ini, penulis mencoba menyampaikan pemikiran tentang apa dan bagaimana proses

konsinyasi di pengadilan agama. Tulisan ini hanya sebuah konsep yang mutannnya sangat

sederhana, sehingga membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca,

khususnya warga peradilan agama demi penyelesaian dan penyempurnaannya di masa-masa

yang akan datang.

B. TENTANG KONSINYASI

Istilah konsinyasi berasal dari bahasa Belanda, cosignatie artinya “Penitipan uang

atau barang pada pengadilan guna pembayaran utang“, bahasa Inggris berasal dari kata

consign, consignment artinya : menyerahkan, mengirimkan, menyampaikan, menurut istilah

hukum berarti “penitipan uang kepada pengadilan“, (kamus besar online). Istilah konsinyasi

bukan hanya dikenal dunia peradilan, tetapi juga didunia bisnis, istilah konsinyasi dalam dunia

bisnis berarti “Menitipkan barang kepada orang atau agen untuk dijualkan dengan pembayaran

kemudian “. jadi secara umum arti konsinyasi adalah penitipan.

Konsinyasi/penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan

sengketa/perselisihan utang piutang antara debitur dengan kreditur akibat adanya pelanggaran

yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian/persetujuan

yang telah disepakati bersama, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1404 KUHPerdata

yang berbunyi :

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan

penawaran pembayaran tunai kepada yang diutang, dan jika si berpiutang menolaknya,

menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan…dst“. dan pasal ayat (6) pasal

1405 KUHPerdata yang menyatakan : “ bahwa penawaran dilakukan di tempat,

dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilaksanakan....dst “.

Page 3: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

3

Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari kasus-kasus

seperti itu, tetapi juga timbul karena amar putusan pengadilan, sebagaimana halnya di

Pengadilan Agama. Pada umumnya konsinyasi di Pengadilan Agama latar belakangnya adalah

dalam rangka melaksanakan putusan. Dengan demikian ada perbedaan latar belakang, antara

konsinyasi di Pengadilan Umum dengan di Pengadilan Agama, perbedaan lainnya terletak pada

nilai obyek konsinyasi, di Pengadilan Umum nilai konsinyasi ratusan juta atau bahkan miliaran

rupiah, di Pengadilan Agama rata-rata hanya ratusan ribu rupiah, tentu tidak logis, jika

konsinyasi yang nilainya hanya tiga atau empat ratus ribu rupiah, prosesnya disamakan dengan

mengurus utang piutang yang nilainya ratusan juta. itu karena prosedur konsinyasi

sebagaimana diatur dalam pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata itu tidak sederhana dan

memerlukan biaya yang cukup besar. Jika kita teliti lebih jauh sebenarnya konsinyasi di

pengadilan itu hanya istilahnya saja yang sama, lain-lainnya berbeda. Oleh karenanya jangan

karena istilahnya sama kemudian tata caranya diperlakukan sama, ketentuan Pasal 1404 sd

1412 KUHPerdata adalah hukum acara untuk menerapkan pasal 1338 sd 1341KUHPerdata

tentang akibat suatu perjanjian, tentu menyalahi, jika ketentuan itu diterapkan sebagai hukum

acara dalam pelaksanaan putusan, baik sukarela maupun pelaksanaan putusan secara paksa

(eksekusi). karena untuk pelaksanaan putusan/eksekusi putusan ada aturan tersendiri. Untuk

melengkapai gambaran tentang proses konsinyasi berdasarkan ketentuan pasal 1404 sd 1412

KUHPerdata dapat dilihat dari konstruksi hukumnya sebagai berikut :

1. Penawaran pembayaran tunai kepada kreditur, jika kreditur menolak dilakukan konsinyasi

(pasal 1404);

2. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim (pasal 1404);

3. Penawaran pembayaran harus dilakukan oleh juru sita diserta 2 (dua) orang saksi (pasal

1405 ayat 6)

4. Penawaran harus dilaksanakan ditempat yang ditentukan dalam perjanjian (pasal 1405 ayat

7);

5. Jika kreditur menolak penawaran pembayaran, uang/barang konsinyasi diserahkan oleh juru

sita diserta 2 (dua) orang saksi kepada panitera disimpan di kepaniteraan pengadilan, untuk

itu dibuat berita acara penyimpanan dan diberitahukan kepada kreditur (pasal 1406 ayat 1) ;

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka biaya yang diperlukan cukup

besar dengan perincian sebagai berikut:

Page 4: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

4

1. Biaya Penetapan ……………………...……………………. Rp 30.000,-

2. Biaya Redaksi………………………………………………. Rp 5.000,-

3. Transport Juru Sita dan 2 org saksi …………..……………. Rp 300.000,-

4. Biaya pemberitahuan penyimpanan…..........………………. Rp 50.000,-

Jumlah…………………………………………………….... Rp 385.000,-

Keterangan (Panjar):

1. Perhitungan di atas jika berdasarkan radius I;

2. Transport penawaran pembayaran sebesar Rp 300.000,- adalah biaya taxi/ sewa mobil;

3. Belum memasukkan komponen biaya pengamanan (bila obyek konsinyasinya besar, saat

penyerahan perlu disertai aparat keamanan);

Demikian gambaran tentang proses dan biaya konsinyasi berdasarkan ketentuan pasal

1404 sd 1412 KUHPerdata.

Tentang konsinyasi di Pengadilan Agama, konteksnya adalah pelaksanaan putusan yaitu

pihak yang dihukum membayar/menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya berdasarkan

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela melaksanakan putusan

dengan cara menitipkan ke Pengadilan Agama. Tentang pelaksanaan putusan secara sukarela,

menurut pendapat M.Yahya Harahap,SH.

“Tidak ada aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-Undang

hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Akibat dari

keadaan yang seperti ini, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara

sukarela yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada

sementara pengadilan yang tidak mau ikut campur tangan atas pemenuhan sukarela,

dan ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan administrasi yustisial

pemenuhan secara sukarela1.

Kaitannya dengan permohonan konsinyasi yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka

pendapat beliau menjadi salah satu alasan/argumen kenapa dalam proses konsinyasi di

Pengadilan Agama tidak harus menggunakan ketentuan pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata

tersebut, artinya boleh menggunakan ketentuan lain, tentunya yang sesuai dengan

permasalahan yang dihadapi. Tapi ada baiknya kita menganalisa ketentuan tersebut,

relevansinya dengan permasalahan konsinyasi di Pengadilan Agama. Tentang penawaran

pembayaran, tidak perlu diterapkan karena nilai uang yang konsinyasi telah sesuai dengan yang

1 M.YahyaHarahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Jakarta:

Sinar Grafika, 2005, hal. 12.

Page 5: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

5

ditentukan dalam putusan, dengan inkrahnya putusan pengadilan, berati yang bersangkutan

telah atau harus menerima semua yang ditentukan dalam amar putusan itu. Tentang tempat

penyerahan, menurut ketentuan pasal 1405 ayat (7) harus dilaksanakan di tempat yang

ditentukan dalam perjanjian. Menurut pengetahuan penulis, belum pernah ada amar putusan

yang menentukan tempat pembayaran, jadi bisa di tempat tinggal penerima, bisa juga

dilaksanakan di kantor pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadlan perlu mempertimbangkan

mana yang paling efisien tetapi keamanannya terjaga. Sedang ketentuan pasal 1405 ayat (6)

yaitu tentang saksi, untuk kepentingan dan kepastian hukum tentu saja saksi diperlukan, dalam

eksekusi, lazimnya saksi dari pihak pengadilan, tetapi dalam masalah ini, saksi bisa fleksibel,

bisa dari pengadilan, bisa juga dari pihak yang berkepentingan, (hal itu tidak melanggar

ketentuan pasal 145 HIR/pasal 172RBG) manakala penyerahan dilaksanakan di tempat

penerima dan sebaiknya saksi dari pihak penerima, hal ini dimaksudkan agar cost untuk biaya

konsinyasi tidak besar. Tentang penentuan tempat penyerahan, sebaiknya tempat penyerahan

ditentukan oleh nilai konsinyasi, bila nilai konsinyasi tidak besar (misalnya kurang dari satu

juta rupiah), maka penyerahan sebaiknya dilaksanakan di kediaman penerima, dengan catatan

saksi dari pihak penerima, dan bila nilai konsinyasinya besar, untuk keamanan, sebaiknya

penyerahan dilaksanakan di kantor pengadilan.

C. PROSEDUR KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita dapat menyusun rumusan tentang tata cara dan

prosedur konsinyasi di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan konsinyasi ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama;

2. Surat permohonan diterima oleh meja I, bila memenuhi syarat, diproses lebih lanjut

sebagaimana penerimaan perkara biasa ;

3. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan konsinyasi yang isinya antara lain:

a. Mengabulkan / menolak permohonan pemohon (bila mengabulkan, selanjutnya...):

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyimpan sementara di kepaniteraan, dan

selanjutnya menyerahkan uang/barang konsinyasi kepada pihak......…. (tergugat /

termohon)

c. Memerintahkan kepada juru sita untuk memberitahu pihak ….. (tergugat / termohon)

tentang adanya uang/barang titipan dan memerintahkan yang bersangkutan supaya

Page 6: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

6

mengambilnya di kepaniteraan Pengadilan Agama ……… (nama pengadilan

agamanya) pada hari dan jam kerja;

4. Serah terima uang/barang konsinyasi dari pemohon/penitip kepada panitera diserta 2 (dua)

orang saksi ;

5. Juru sita menyampaikan pemberitahuan sekaligus menyerahkan uang konsinyasi (jika nilai

konsinyasinya kurang dari 1 (satu) juta rupiah). Atau Juru sita menyampaikan

pemberitahuan dan memerintahkan pihak yang berhak, untuk datang di kantor pengadilan,

pada setiap hari/jam kerja guna mengambil uang/barang konsinyasi tersebut;

6. Penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak oleh Panitera diserta 2 (dua) orang saksi

dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama ;

7. Memberitahu pihak penitip bahwa uang titipanya telah disampaikan kepada pihak .......

secara langsung/melalui kuasanya (dengan melampirkan berita acara serah terima). surat

pemberitahuan dikirim via pos.

Berdasarkan tatacara tersebut di atas, maka prosedurnya dapat ditentukan sebagai

berikut:

1. Penerimaan permohonan konsinyasi sekaligus penaksiran panjar dan pembuatan SKUM

oleh Meja I;

2. Penerimaan dan pencatatan panjar biaya konsinyasi ;

3. Pencatatan permohonan konsinyasi dalam register konsinyasi;

4. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan Konsinyasi;

5. Mengirim surat pemberitahuan penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak

pemohon konsinyasi;

Keterangan :

• Saat menerima dan menyerahkan uang/barang titipan, Panitera atau wakilnya disertai 2

(dua) orang saksi membuat berita acara serah terima ;

• Selanjutnya uang konsinyasi disimpan di kasir.

• Saat menerima dan menyerahkan uang/barang titipan, Panitera atau wakilnya disertai 2

(dua) orang saksi membuat berita acara serah terima ;

• Selanjutnya uang konsinyasi disimpan di kasir.

Page 7: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

7

Analisa Biaya Konsinyasi :

1. Biaya pencatatan…………………………………….Rp 30.000,-;

2. Biaya redaksi;..............................................................Rp 5.000,-

3. Biaya pemberitahuan/Penyerahan...............................Rp 50.000,-

4. Biaya kirim surat prmberitahuan.................................Rp 7.500,-

Jumlah .........................................................................Rp 92.500,-

Keterangan :

• Contoh perhitungan di atas mengunakan radius I dan biayanya ditentukan Rp.50.000,-

• Tidak ada biaya saksi, karena pemberian kesaksiannya dilaksanakan di kantor

Pengadilan Agama;

D. KONSINYASI HASIL EKSEKUSI LELANG

Konsinyasi hasil eksekusi lelang dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua

Pengadilan Agama, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG

dimana ketua pengadilan adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi. Tentang

teknis penyerahan kepada para pihak, undang-undang tidak mengaturnya secara khusus, tetapi

karena penyerahan hasil eksekusi adalah merupakan rangkaian dari proses perkara, maka

penyerahan harus dilakukan secara formal dan memberikan kepastian hukum yaitu dilakukan

oleh aparat pengadilan dari juru sita, disertai 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita

acara.

Tentang biayanya, walaupun konsinyasi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan

eksekusi lelang, dimana menurut ketentuan pasal 181 HIR/192 RBG dibebankan termohon

eksekui, tetapi adanya konsinyasi ini akibat perbuatan pihak/para pihak itu sendiri, yaitu tidak

mengambil bagian dalam waktu yang sudah ditentukan, sehingga biaya konsinyasi hasil

eksekusi lelang tersebut harus dibebankan kepada pihak sampai terbitnya penetapan ketua

Pengadilan Agama, belum mengambil haknya (bila lebih dari satu orang maka ditanggung

renteng).

Adapun Tata Cara Konsinyasi Hasil Eksekusi Lelang sebagai berikut:

1. Panitera memberitahu para pihak tentang adanya uang hasil eksekusi lelang dan

Page 8: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

8

memerintahkan meraka supaya dalam waktu 14 (empat belas ) hari sejak diterimanya

seluruhnya), Panitera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama;

2. Berdsarkan laporan Panitera tersebut, ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan

yang berisi perintah menyimpan uang tersebut di kas kepaniteraan sebagai uang konsinyasi

dan memerintahkan juru sita supaya memberitahu pihak ybs tentang hal itu dan

memerintahkan mereka supaya datang dan mengambilnya di kantor Pengadilan Agama

pada tiap hari dan jam kerja;

3. Setelah adanya penetapan tersebut, memerintahkan meja I untuk menaksir biaya

konsinyasi dan membuat SKUM, selanjutnya Panitera menyerahkan uang/sisa uang (bila

sudah dimbil sebagian) hasil eksekusi lelang tersebut kepada kasir (setelah dikurangi biaya

konsinyasi) untuk disimpan di kas kepaniteraan sebagai uang konsinyasi. (sebelum

dikonsinyasi uang ada di kas kepaniteraan sebagai titipan sementara),

4. Panitera melaporkan tentang penitipan itu kepada ketua Pengadilan Agama dengan

menyerahkan/memperlihatkan berita acara penyimpanan berikut SKUMnya.

5. Juru sita menyampaikan pemberitahuan dan memerintahkan pihak untuk datang di kantor

pengadilan pada setiap hari/jam kerja guna mengambil uang konsinyasi tersebut;

6. Penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak oleh Panitera disertai 2 (dua) orang saksi

dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama ;

Prosedurnya sebagai berikut :

1. Ketua menerbitkan penetapan konsinyasi:

2. Penaksiran panjar dassn membuat SKUM oleh meja I ;

3. Penerimaan dan pencatatan panjar biaya konsinyasi ;

4. Pencatatan dalam register konsinyasi;

5. Pemberitahunan sekaligus pemanggilan pihak/para pihak oleh juru sita;

6. Penyerahan uang konsinyasi oleh Panitera diserta 2 (dua) orang saksi;s

Komponen Biayanya :

1. Biaya pencatatan;

2. Biaya redaksi;

3. Biaya Pemberitahuan (sesuai radiun x jumlah pihak);

Page 9: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

9

E. FORMAT, REDAKSI SURAT DAN BERITA ACARA

Dalam rangka keseragaman serta memudahkan para pelaksana konsinyasi, maka

dapat dilihat melalui contoh surat-surat dan berita acara konsinyasi sebagaimana terlampir:

a. Surat Permohonan konsinyasi (lampiran I);

b. Laporan Panitera tentang penyerahan uang hasil eksekusi lelang (lampiran II)

c. Penetapan Ketua Pengadilan Agama atas konsinyasi Permohonan (lampiran III);

d. Penetapan Ketua Pengadilan Agama atas konsinyasi lelang (lampiran IV)

e. Surat Pemberitahuan dan panggilan tentang konsinyasi permohonan (Lampiran V.a);

f. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan (lampiran V.b);

g. Surat Pemberitahuan dan panggilan tentang konsinyasi lelang (lampiran VI)

h. Berita acara penerimaan uang/barang konsinyasi permohonan (lampiran VII)

i. Berita acara penyimpanan uang konsinyasi lelang (lampiran VIII)

j. Berita acara penyerahan konsinyasi permohonan (lampiran IX);

k. Berita acara penyerahan uang konsinyasi lelang (lampiran X);

l. Surat pemberitahuan penyerahan titipan (lampiran XI);

F. ADMINISTRASI KONSINYASI

Administrasi konsinyasi adalah penatausahaan atau pencatatan seluruh rangkaian

kegiatan dalam proses konsinyasi, mulai dari penerimaan sampai kepada pelaporan. Untuk

mendukung kegiatan administrasi kosinyasi diperlukan buku-buku catatan untuk mencatan

mencatat semua data dan peristiwa yang terkait dengan konsinaysi tersebut. Untuk itu,

setidaknya diperlukan 4 (empat) jenis buku, yaitu :

1. Buku Register Konsinyasi (Lampiran XII);

2. Buku Jurnal Konsinyasi (lampiran XIII);

3. Buku Induk Keuangan Konsinyasi (lampiran XIV);

4. Buku Barang Konsinyasi (lampiran XV);

G. KESIMPULAN

1. Bahwa konsinyasi di Peradilan Agama merupakan salah satu upaya pengadilan untuk

mengatur tata cara pemenuhan putusan secara baik, sukarela ataupun paksa (eksekusi)

agar adanya kepastian hukum dan bagi terpenuhinya putusan hakim oleh para pihak,

Page 10: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

10

sehingga pengadilan mempunyai pegangan secara formal dan bukti autentik atas

pemenuhan putusan tersebut.

2. Konteks konsinyasi di Pengadilan Agama itu adalah pelaksanaan putusan yang sudah

inkrah maka alat/aturan yang harus digunakan adalah ketentuan untuk melaksanaan

putusan.

3. Baik atau tidaknya pelaksanaan TUPOKSI Pengadilan Agama dapat dilihat dari

Administerasi teknisnya, dan administerasi konsinyasi merupakan bagian dari

administrasi teknis itu.

Page 11: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

11

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua,

Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta, 2010.

Prof.R.Subekti, SH dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek), Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1989.

Page 12: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

12

Lampiran I ( Permohonan Konsinyasi )

Perihal: Permohonan Konsinyasi …………………………, ……………….. 20…

No Perkara: ……………………………..

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama…………………..

Di

Tempat

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………………………..

Umur : ………………………………………………..

Pekerjaan : ………………………………………………..

Alamat : ………………………………………………..

dengan ini ini mengajukan permohonan konsinyasi berupa………… sejumlah ………….

Permohonan ini saya sampaikan dalam rangka melaksanakan amar putusan/penetapan

Pengadilan Agama………………Nomor :……. tgl……./ Pengadilan Tinggi Agama …………Nomor

:………tgl………/ Mahkamah Agung RI Nomor ……………………………………………….

Tertanggal……………………, berupa :

1. Mut’ah : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

2. Nafkah Iddah : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

3. Nafkah lalu (madhiyah): sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

4. Nafkah anak : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

5. Kiswah : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

6. Maskan : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………)

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Wassalam

Hormat saya

Pemohon

………………………………….

BLANGKO PERMOHONAN KONSINYASI

No......../KONS/20......./ PA......

Tanggal :........................................

No Konsinyasi dan tgl didaftarkan sbg

permohonan konsinyasi, diisi oleh Kasir

Page 13: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

13

Lampiran II ( Laporan Panitera Hasil Eksekusi )

KOP SURAT

Nomor : .……………………………

Lamp : ........eks (tempat, tanggal, bulan, tahun)

Hal : Laporan hasil eksekusi lelang

K e p a d a

Yth. Ketua Pengadilan Agama ……………………….

Assalamu’alaikum.Wr.Wb.

Dengan ini kami laporkan bahwa lelang eksekusi perkara nomor : ...........

telah terlaksana tanggal.................. dengan hasil sbb :

1. Obyek perkara nomor:…………………. yaitu……………………..yang terletak di

…………………………………........................................................................terjual dengan

harga................................... Rp……………………

Potongan :

• Bea lelang...... Rp.......................

• Uang Miskin Rp......................

• PPh................ Rp......................+

Jumlah potongan........................ Rp............................... -

bersih.................................................. Rp...............................

2. dst.;------------------------------------------------------------------------------------------------;

Jumlah hasil bersih ( 1 + 2 ..dst ).............................................Rp..............................

Sehubungan denngan hal tersebut, kami laporkan pula hal-hal sbb :

1. Bahwa para pihak telah kami beritahu dan kami panggil supaya datang di kantor

Pengadilan Agama untuk menerima penyerahan hasil lelang tersebut dengan

surat tertanggal.................. oleh Juru Sita, kepada :

1.1. Sdr.............. (Pemohon Eksekusi/Tergugat ) disampaikan

tanggal.....................;

1.2. Sdr...............(Termohon Eksekusi/Tergugat I); disampaikan

tanggal..................;

1.3. dst ;-----------------------------------------------------------------------------------------;

2. Sesuai dengan amar putusan tersebut, bagian masing-masing adalah sbb:

2.1. Sdr...........(Pemohon Eksekusi /Penggugat) ......x Rp............ = Rp.................;

2.2. Sdr............(Termohon Eksekus/Tergugat I) .......x Rp........... = Rp..................;

Jumlah.....................................................................................= Rp..................

3. Sampai batas waktu yang ditentukan pihak yang datang dan menerima

penyerahan adalah sdr..................(.....................), sedang sdr................(.................)

belum datang;

Page 14: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

14

4. Sisa uang hasil lelang eksekusi yang belum diterimakan sebesar Rp.........( dh ),

yaitu bagian sdr...........masih disimpan di kas kepaniteraan sebagai titipan

sementara.

5. Untuk bahan telaah, kami lampirkan :

a. Foto copy risalah lelang;

b. Surat pemberitahuan;

c. Berita Acara penyimpanan Sementara ;

d. Berita Acara Penyerahan ;

Demikian, agar menjadi maklum.

Wassalam

Panitera

.........................

Dicatat disini :

Surat ini diterima oleh………………. ………………….

tanggal……………………………….

Penerima (…………ttd……………)

Page 15: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

15

Lampiran III ( Penetapan Atas Permohonan )

P E N E T A P A N

No……./KONSY/20..…/PA….

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA………….......

Telah membaca Surat Permohonan konsinyasi tertanggal…………..yang diajukan oleh

Sdr………………………bertempat tinggal di…………………….…….yang pada pokoknya memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama ……………. untuk menitipkan uang/barang sejumlah/sebanyak...........................,

untuk diserahkan kepada Nama …………….………...bertempat tinggal di………………………………………………….

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan

Pengadilan Agama…….........……/PTA.............................../Mahkamah Agung

No………….…..tanggal…………….……….yaitu Pemohon diwajibkan untuk membayar/menyerahkan

……………………………….........................................................;

Menimbang, bahwa uang/barang yang dikonsinyasi sesuai dengan yang ditentukan dalam

amar putusan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum,

sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;-----------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7/1989 yang telah

diubah dan diperbaharui terakhir dengan UU No.50 tahun 2009 Jo. ayat (1) pasal 181 HIR, maka biaya

konsinyasi ini dibebankan kepada pemohon konsinyasi;---------------------;

Memperhatikan, akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

2. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut dan

menyerahkannya kepada pihak………. atau kuasanya di kantor Pengadilan Agama.

3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama……… untuk memberitahu Pihak

……………….(Termohon/yang akan diserahi) tentang adanya uang /barang titipan dan

memerintahkan yang bersangkutan supaya mengambilnya di kepaniteraan Pengadilan Agama

pada hari dan jam kerja.

4. Membebankan kepada pemohon, biaya konsinyasi sebesar Rp …………….

Ditetapkan di :……………

Pada tanggal :…………….

KETUA

……………………………

Contoh blangko Penetapan Konsinyasi

atas Permohonan Pemohon

Page 16: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

16

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan …. Rp 30.000,-

2. Redaksi… Rp 5.000,-

3. Biaya pemberitahuan… Rp……………

4. Biaya pos… Rp……………

Page 17: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

17

Lampiran IV ( Penetapan atas Eksekusi Lelang )

P E N E T A P A N

No. …../KONSY/20……/PA……

jo. No. ……./Pdt……./20…../PA…….

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama …………………..

1. Telah membaca laporan hasil pelaksanaan eksekusi lelang perkara No. ……/Pdt.G/20...../PA.....

tanggal..........................;

2. Menimbang, bahwa eksekusi lelang adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan Pengadilan

Agama……………..…………/PTA................./Mahkamah Agung No………….…..tanggal………………………..;.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama dengan suratnya tertanggal….. telah

memberitahu para pihak tentang hasil eksekusi lelang tersebut dan memerintahkan ybs untuk segera

mengambil bagianya di kantor pengadilan agama, serta telah pula meningatkan bahwa jika tidak

diambil dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surai itu, uang tersebut akan dikonsinyasi di

kepaniteraan pengadilan agama dan biayanya dibebakan kepada mereka secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa karena sampai batas waktu yang ditentukan,pihak……………...belum juga

mengambil bagiannya, maka untuk menjaga keamanan, uang tersebut perlu disimpan di kas

kepaniteraan sebagai uang konsinyasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal…………., biaya konsinyasi dibebankan

kepada……….

Memperhatikan, akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N E T A P K A N

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama …… untuk menyimpan uang hasil eksekusi lelang

perkara nomor : ……………….. sebesar Rp…………..(dh) yang belum diambil para pihak (sebagaimana

tertuang dalam laporan Panitera tersebut diatas) adalah sebagai uang konsinyasi, sampai para

pihak yang berhak atas uang tersebut datang untuk mengambilnya ;

6. Membebankan kepada pihak/para pihak biaya konsinyasi sebesar Rp…………..…(dh);

Ditetapkan di :……………

Pada tanggal :…………….

KETUA

………………………………

Contoh blangko Penetapan Konsinyasi

atas Hasil Lelang Pengadilan

Page 18: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

18

Lampiran V.a ( Surat Pemberitahuan Konsinyasi Pemohon )

SURAT PEMBERITAHUAN (RELAAS)

Nomor : ................./KONS/.............../PA....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, ................... tanggal ................... saya, .........................Jurusita/Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Agama ............................. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama

....................Nomor …………. tanggal ....................tentang Perintah pemberitahuan adanya uang

konsinyasi dari Saudara……………......... dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama

……………… Nomor : …………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..……

tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..… tanggal………………..……

TELAH MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN kepada:

Nama........................., umur....................tahun, Agama.................., pekerjaan............... ..,

bertempat tinggal di................................................. kepada yang bersangkutan saya beritahukan

tentang adanya uang / barang titipan dari Saudara……………………… berupa:

7. Mut’ah : sejumlah Rp………………… (…………………………)

8. Nafkah Iddah : sejumlah Rp………………… (…………………………)

9. Nafkah lalu (madhiyah) : sejumlah Rp………………… (…………………………)

10. Nafkah anak : sejumlah Rp………………… (…………………………)

11. Kiswah : sejumlah Rp………………… (…………………………)

12. Maskan : sejumlah Rp………………… (…………………………)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atas haknya, bahwa ia atau wakilnya

dapat mengambil uang/barang tersebut pada hari dan jam kerja di Kepaniteraan Pengadilan Agama

................ sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan adanya uang/barang konsinyasi ini saya laksanakan di tempat yang

bersangkutan dan di sana saya ...................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat

pemberitahuan ini. Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan

selembar surat pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Yang diberitahu, Jurusita Pengganti,

........................................... ..................................

Page 19: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

19

Lampiran V.b ( Surat Pemberitahuan dan Penyerahan )

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN

Nomor ........./KONS/20........../ PA...............

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, ................... tanggal ................... saya, .........................Jurusita/Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Agama ............................. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama

....................Nomor …………. tanggal ....................tentang Perintah pemberitahuan sekaligus

Penyerahan uang konsinyasi dari Saudara……………......... dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan

Agama ……………… Nomor : …………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..……

tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..… tanggal………………..……

Telah melaksanakan pemberitahuan sekaligus penyerahan kepada:

Nama........................., umur....................tahun, Agama.................., pekerjaan............... ..,

bertempat tinggal di................................................. kepada yang bersangkutan saya beritahukan

tentang adanya uang / barang titipan dari Saudara……………………… berupa:

13. Mut’ah : sejumlah Rp………………… (……………………………)

14. Nafkah Iddah : sejumlah Rp………………… (……………………………)

15. Nafkah lalu (madhiyah) : sejumlah Rp………………… (……………………………)

16. Nafkah anak : sejumlah Rp………………… (……………………………)

17. Kiswah : sejumlah Rp………………… (……………………………)

18. Maskan : sejumlah Rp………………… (……………………………)

Selanjutnya uang/barang sejumlah tersebut saya serahkan di tempat kediaman Termohon

sendiri.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat

pemberitahuan dan penyerahan titian ini. Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani

saya serahkan selembar surat pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Yang diberitahu Yang Memberitahukan

Termohon Jurusita Pengganti

................................. ...............................

Page 20: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

20

Lampiran VI ( Surat Pemberitahuan Konsinyasi Lelang )

KOP SURAT

Nomor : .……………………………

Lamp : (tempat, tanggal, bulan, tahun)

Hal : Surat Pemberitahuan tentang

hasil eksekusi lelang

K e p a d a

Yth.Sdr……………………….

(Pemohon/Termohon Eksekusi)

d/a ……………………………

Assalamu’alaikum.Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa obyek perkara nomor :………………….

yaitu…………………….. yang terletak di …………………………………telah terjual dalam

lelang eksekusi tanggal……………… dengan harga Rp……………………(dh),

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar saudara dalam waktu

14 hari sejak diterimanya surat ini, mengambil bagian yang menjadi hak saudara,

sesuai dengan amar putusan : Pengadilan Agama ……………..…… Nomor :

…………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..……

tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..…… tanggal………………..……

Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum diambil, uang tersebut

akan kami titipkan di kas kepaniteraan Pengadilan Agama………….… sebagai uang

konsinyasi dan membebankan kepada Saudara biaya konsinyasi yang besarannya

akan diperhitungkan kemudian.

Demikian, agar menjadi maklum.

Wassalam

An.Ketua

Panitera

Dicatat disini :

Surat ini diterima oleh………………. ………………….

tanggal……………………………….

Ttd Penerima ……………………………

Page 21: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

21

Lampiran VII ( BAP Penyimpanan Atas Permohonan )

BERITA ACARA PENYIMPANAN

Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan

Agama...................................,berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama..............dalam

penetapannya Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi,

masing-masing :

1. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :...................................umur..........................pekerjaan......................

2. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :...................................umur..........................pekerjaan......................

melakukan penyimpanan uang/konsinyasi di kas kepaniteraan sejumlah Rp. ..................................(dh)

yang dititipkan oleh Sdr..................... beralamat di............................... untuk diserahkan kepada

Sdr.................... beralamat di............................ dalam rangka pelaksanaan Putusan perkara No.

.........../Pdt.G/20..../PA......

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi tersebut

Saksi Panitera

........................................ ........................................

.........................................

Page 22: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

22

Lampiran VIII ( BAP Penyimpanan Hasil Eksekusi Lelang )

BERITA ACARA

PENYIMPANAN KONSINYASI DI KAS KEPANITERAAN

(HASIL EKSEKUSI LELANG)

BERITA ACARA

No. …...../KONS/20....…/PA……

Pada hari ini, ............. tanggal ..............., saya................ Panitera Pengadilan Agama..............

telah melakukan penyimpanan titipan/konsinyasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

............... No................... tanggal.................... tersebut, uang sejumlah Rp. ...........................

(..............................................) yang hendak diserahkan atas nama Pengadilan Agama .............. dalam

rangka pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Agama ........... tanggal ............. No. ............... tentang

Eksekusi perkara No. .........../Pdt.G/20......./PA.................

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi tersebut

Saksi Panitera

........................................ ........................................

.........................................

Page 23: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

23

Lampiran IX ( BAP Penyerahan Titipan atas Permohonan )

BERITA ACARA PENYERAHAN

UANG/BARANG KONSINYASI

Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan

Agama................., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama..............dalam penetapannya

Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

3. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :...................................umur..........................pekerjaan......................

4. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :...................................umur...........................pekerjaan......................

menyerahkan titipan/konsinyasi dari Sdr. ........................ kepada Sdr. ........................, bertempat

tinggal di ...................................................berupa uang/barang sejumlah/sebanyak ...............................

dengan perincian sebagai berikut:

1. ...................

2. ...................

3. ....................

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya, Panitera dan saksi-saksi

tersebut serta saudara tersebut diatas, selanjutnya satu eksemplar salinan berita acara ini telah saya

serahkan kepada yang bersangkutan..

Yang Menyerahkan

Yang Menerima Panitera / Juru Sita PA.........

........................................ ........................................

Saksi-saksi,

......................... .........................

Page 24: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

24

Lampiran X ( BAP Penyerahan Hasil Lelang )

BERITA ACARA PENYERAHAN

UANG KONSINYASI HASIL EKSEKUSI LELANG

Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan

Agama................., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama..............dalam penetapannya

Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

5. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :....................................umur...........................pekerjaan................... ...

6. N a m a :...................................umur..........................pekerjaan.....................

Alamat :....................................umur...........................pekerjaan................... ...

menyerahkan titipan/konsinyasi hasil Eksekusi lelang tanggal ........................... Perkara No.

.........../Pdt.G/20......./PA................. berupa uang sejumlah ............................... dengan perincian

sebagai berikut:

4. Bagian Penggugat : ...................

5. Bagian tergugat : ...................

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya, Panitera dan saksi-saksi

tersebut serta saudara tersebut diatas, selanjutnya satu eksemplar salinan berita acara ini telah saya

serahkan kepada yang bersangkutan..

Yang Menyerahkan

Yang Menerima Panitera / Juru Sita PA.........

Penggugat,

........................................ ........................................

Tergugat,

........................................

Saksi-saksi,

......................... ................ ..........................................

Page 25: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

25

Lampiran XI ( Surat Pemberitahuan Penyerahan )

KOP SURAT

Nomor : .……………………………

Lamp : 1 (satu) eks (tempat, tanggal, bulan, tahun)

Hal : Pemberitahuan penyerahan konsinyasi

K e p a d a

Yth.Sdr……………………….

(Pemohon Konsinyasi)

d/a ……………………………

Assalamu’alaikum.Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa uang/ barang yang Saudara titipkan

kepada kami sejumlah………………………. telah disampaikan secara langsung kepada

Saudara Nama……………binti..…….., beralamat di ………………. / melalui Kuasanya

Nama………………………. umur…………. beralamat ……………………….berdasarkan

Kuasa…………… tertanggal………………... pada hari………….. tanggal………………………

penyerahan uang/barang tersebut dilaksanakan di ………………………./ Kantor

Pengadilan Agama…………………………… (Berita Acara Penyerahan terlampir)

Demikian, agar menjadi maklum.

Wassalam

An. Ketua

Panitera

………………………….

Tembusan :

Ketua Pengadilan Agama…………… sebagai laporan

Page 26: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

26

Lampiran XII ( Buku Register Konsinyasi )

BUKU REGISTER KONSINYASI

NO TANGGAL

PENDAFTARAN

NAMA NOMOR

PERKARA

URAIAN

SINGKAT AMAR

PUTUSAN

TITIPAN TANGGAL

KET. PENITIP PENERIMA JENIS JUMLAH PENETAPAN

PEMBERITAHUAN

/ PEMANGGILAN PENYERAHAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Keterangan :

Kolom 1 = Nomor urut adalah nomor urut registrasi

Kolom 2= Tanggal Pendaftaran

Kolom 3= Nama penitip sesuai dengan yang tertulis dalam putusan

Kolom 4= Nama penerima sesuai dengan yang tertulis dalam putusan

Kolom 5= Nomor Perkara adalah nomor perkara tingkat banding dan kasasi

Kolom 6= mencatat uraian hukuman yang dibebankan tentang jenis dan jumlahnya

Kolom 7= uang atau barang

Kolom 8= jumlah uang atau barang yang dititip

Kolom 9= tanggal penetapan ketua pengadilan agama

Kolom 10= Tanggal penyampaian berita acara/surat pemberitahuan kepada penerima

konsinyasi

Kolom 11= tanggal penyerahan kepada penerima

Kolom 12= diisi anatara lain tanggal surat pemberitahuan kepada penitip

Buku Register Konsinyasi ini ditutup setiap akhir bulan

dan ditandatangani oleh Petugas Register

kode nomor konsinyasi ……./KONS/Tahun/PA……

Page 27: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

27

Lampiran XII ( Buku Jurnal Konsinyasi )

BUKU JURNAL KEUANGAN KONSINYASI

NOMOR REG.KONSINYASI :

NAMA PEMOHON :

NAMA PENERIMA :

NOMOR TANGGAL URAIAN JUMLAH

KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 03/10/2011 Panjar Biaya Rp 130,000

2 03/10/2011 Uang titipan Rp 500,000

3 03/10/2011 Biaya Pencatatan Rp 30,000

4 03/10/2011 Redaksi Rp 5,000

5 04/10/2011 Biaya Pemberitahuan Rp 50,000

Keterangan :

Buku Jurnal Konsinyasi mencata penerimaan dan pengeluaran biaya konsinyasi serta uang yang

dikonsinyasi

Page 28: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

28

Lampiran IV ( Buku Induk Keuangan Konsinyasi

BUKU INDUK KEUANGAN KONSINYASI

PENERIMAAN PENGELUARAN

NO TANGGAL NOMOR REG KONSIGNASI

Panjar biaya UANG

KONSINYASI JUMLAH

HAK-HAK KEPANITERAAN PEMBERITAHUAN PENYERAHAN JUMLAH

Jenis Jumlah Jenis Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 03/10/2011 130/Kons/2011/PA…. 130.000 Rp. 500,000 Rp. 30.000 HHK1 Rp.30,000 Rp.30,000

2 03/10/2011 130/Kons/2011/PA…. HHK2 Rp. 5,000 Rp. 5,000

3 04/10/2011 130/Kons/2011/PA…. PBT P2 Rp.50,000 Rp.50,000

Keterangan:

1. Cara pengisian sama dengan Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara

2. Kode HHK sama dengan perkara biasa

3. Biaya pemberitahuan kepada penerima konsinyasi oleh Jurusita kodenya ditulis PBT JSP

4. Biaya pemberitahuan kepada penitip menggunakan jasa pos ditulis kode pos

Page 29: PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA3pta-makassarkota.go.id/pengumuman-2/PROBLEMATIKA KONSINYAS… · 3 Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari

29

Lampiran XV ( Buku barang Konsinyasi

BUKU BARANG KONSINYASI

NO. TANGGAL NOMOR REGISTER NAMA BARANG SATUAN JUMLAH TANGGAL PENYERAHAN NAMA PENERIMA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kerterangan:

1. Kolom 1 = diisi nomor urut

2. Kolom 2 = tanggal pencatatan

3. Kolom 3 = nomor register konsinyasi

4. Kolom 4 = nama jenis barang

5. Kolom 5 = diisi satuan, misalnya: buah atau gram, dll

6. Kolom 6 = jumlah barang yang dittip

7. Kolom 7 = tanggal penyerahan barang kepeda penerima ttitipan

8. Kolom 8 = nama penerima barang titipan

9. Kolom 9 = diisi jika ada keterangan tambahan