PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 pengadaan ... Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara merata Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai ... di Rumah Sakit

  • Published on
    10-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

- 1 -LAMPIRANINSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Grand Design reformasi birokrasinasional dan kebijakan pelaksanaannyaTersusunnya grand design dan road map reformasi birokrasi 100% Maret 2010 Kemen PAN dan RBPedoman/juknis pelaksanaan 100% Desember 2010Restrukturisasi BUMN Terselesaikannya restrukturisasi PLN dan Pertamina, Inprestentang Right Sizing BUMN100% Desember 2010 Kemen BUMNPenataan otonomi daerah Penghentian/pembatasan pemekaranwilayahTersusunnya strategi dasar penataan daerah 100% Desember 2010 Kemendagri Semua daerahDitetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang PenyelenggaraPemilu100% Desember 2010 KemendagriRevisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaanPilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah100% Desember 2010 KemendagriJumlah perda yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasilkajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)kajian 3000perdaDesember 2010 Kemendagri Daerah terkaitPenetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUU-an di bidang tata ruang100% Desember 2010 Kemen PU Semua daerahHasil inventarisasi peraturan per-UUan sektor yang belumsejalan dengan peraturan per-UU an otonomi daerah di Pusatdan Daerah100% Desember 2010 Kemendagri Semua daerahPercepatan harmonisasi dan sinkronisasiperaturan per UU-an di tingkat pusat dandaerahPRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010Konsolidasi strukturorganisasiKementerian/Lembaga(K/L) dan BUMNPenyempurnaan UU penyelenggaraanpemilu dan pelaksanaan pemilihan kepaladaerahTercapainya peningkatanefektivitas dan efisiensiK/L dan BUMNTerwujudnyapemantapan otonomidaerahKELUARAN *)(3)NOMOR : 1 TAHUN 2010TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010- 2 -PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Penetapan dan penerapanSistem Indikator KinerjaUtama Pelayanan Publikyang selaras antarapemerintah pusat dandaerahPenetapan Indikator Kinerja UtamaPelayanan Publik yang selaras antarapemerintah pusat dan pemerintah daerahJumlah kumulatif SPM yang ditetapkan 13 SPM Desember 2010 Meningkatnya kualitaspelayanan kepadamasyarakatKemendagriJumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telahditerapkan oleh daerah5 SPM Desember 2010 Kemendagri Semua daerahPemberian NIK kepada setiap penduduk Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiappenduduk329 kab/kota Desember 2010 Tercapainya pemantapanSistem AdminitrasiKependudukan dalam 3tahunKemendagri Kab/kota terkaitPemberian e-KTP berbasis NIK Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK 4,2jt jiwa di 6kab/kotaDesember 2010Pemantapan pengadaanbarang dan jasaPenguatan peraturan perundangan tentangpengadaan barang/jasa pemerintahTersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah1 RUU Desember 2010 Terwujudnyapeningkatan efisiensibelanja negaraLKPPTerlaksananya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80/2003bagi seluruh instansi pusat dan daerah100% Desember 2010 LKPP Semua K/L dandaerahPembentukan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE)Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP 100 LPSE Desember 2010 LKPP K/L dan daerahterkaitPenetapan Nomor IndukKependudukan (NIK) danpengembangan SistemInformasi AdministrasiKependudukan (SIAK)- 3 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 2 : PENDIDIKANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Peningkatan akses pendidikandasar, menengah, dan tinggiPeningkatan sistem manajemen BOS Tersusun dan teraplikasikannya sistemmanajemen BOS100% Desember 2010 Tersedianya pelayananpendidikan yangterjangkauKemendiknasTersusun dan teraplikasikannya sistemmanajemen BOS madrasah100% Desember 2010 KemenagPenyediaan buku ajar yang bermutu dan murahmelalui pembelian hak ciptaPersentase mata pelajaran SD/sederajat yangdibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)100% Desember 2010 KemendiknasPersentase mata pelajaran SMP/sederajat yangdibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)100% Desember 2010Persentase mata pelajaran SMA/sederajat yangdibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)100% Desember 2010Persentase mata pelajaran SMK yang dibelihak ciptanya (total 493 jilid mapel)52% Desember 2010Perbaikan status gizi anaksekolahPemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MIterutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,dan kepulauanJumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal,terpencil, perbatasan, dan kepulauan yangmemperoleh PMTAS1.200.000 siswa Desember 2010 Membaiknya gizi bagisiswa TK/RA dan SD/MImelalui PMTASKemendiknas Daerah terkaitJumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal,terpencil, perbatasan, dan kepulauan yangmemperoleh PMTAS180.000 siswa Kemenag Daerah terkaitKELUARAN *)(3)- 4 -PRIORITAS 2 : PENDIDIKANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Penguatan metodologi dankurikulumPenyempurnaan kurikulum dan metodepembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budayabangsa untuk membentuk daya saing dan karakterbangsaTerimplementasinya uji coba kurikulum danmetode pembelajaran aktif berdasarkan nilainilai budaya bangsa untuk membentuk dayasaing dan karakter bangsa100% Desember 2010 Terwujudnya kurikulumdan metode pembelajaranaktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsauntuk membentuk dayasaing dan karakter bangsaKemendiknas Daerah terkaitPenguatan pengelolaansekolahPeningkatan kompetensi kepala dan pengawassekolah untuk jenjang pendidikan dasar danmenengahPersentase kepala TK/SD yang sudahmengikuti pelatihan kepala sekolahterakreditasi yang berkualifikasi menurutkab/kota15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitPersentase kepala RA/MI yang sudahmengikuti pelatihan kepala sekolahterakreditasi yang berkualifikasi menurutkab/kota10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkaitPersentase kepala SMP yang sudah mengikutipelatihan kepala sekolah terakreditasi yangberkualifikasi menurut kab/kota15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitPersentase kepala MTs yang sudah mengikutipelatihan kepala sekolah terakreditasi yangberkualifikasi menurut kab/kota10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkaitPersentase kepala SMA/SMK yang sudahmengikuti pelatihan kepala sekolahterakreditasi yang berkualifikasi menurutkab/kota15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitMeningkatnya efisiensidan efektivitaspengelolaansekolah/madrasahsebagai satuanpendidikan unggul- 5 -PRIORITAS 2 : PENDIDIKANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Persentase kepala MA yang sudah mengikutipelatihan kepala madrasah terakreditasi yangberkualifikasi menurut kab/kota10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkaitPersentase pengawas TK/SD yang Sudahmengikuti pelatihan kepala sekolahterakreditasi yang berkualifikasi menurutkab/kota100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitPersentase pengawas RA/MI yang sudahmengikuti pelatihan pengawas madrasahterakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkaitPersentase pengawas SMP yang sudahmengikuti pelatihan pengawas madrasahterakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitPersentase pengawas MTs yang sudahmengikuti pelatihan pengawas madrasah15% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkaitPersentase pengawas SMA/SMK yang sudahmengikuti pelatihan pengawas madrasahterakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkaitPersentase pengawas MA yang sudahmengikuti pelatihan pengawas madrasahterakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota15% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait- 6 -PRIORITAS 2 : PENDIDIKANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Penguatan pendidikan agama Peningkatan kualitas guru agama dan relevansipendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruantinggi agamaPersentase guru agama Islam yang mengikutipelatihan kompetensi10% Desember 2010 Meningkatnya kualitaspendidikan agamaKemenagJumlah siswa MA yang mengikuti programpemagangan di dunia usaha/dunia industri5.000 Desember 2010 KemenagJumlah santri yang mengikuti programpemagangan di dunia usaha/dunia industri1.000 KemenagJumlah mahasiswa yang mengikuti programpemagangan di dunia usaha/dunia industri500 KemenagPenyusunan Standar Nasional Pendidikan bagipendidikan agama dan keagamaanPenyusunanStandarDesember 2010 KemenagPeningkatan kualitaspengelolaan dan layananpendidikanAkselerasi penerapan sistem penjaminan mutu disatuan pendidikan di setiap jenjang pendidikanSatuan pendidikan yang menerapkan sistempenjaminan mutu10.000 Desember 2010 Meningkatnya kualitasdan daya saingpendidikanKemendiknasJumlah PT masuk 500 terbaik versi LembagaPemeringkatan Independen Internasional8 Desember 2010 KemendiknasJumlah PT yang mengembangkan pendidikanberbasis entrepreneurship95 Desember 2010 KemendiknasPenerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah Persentase SMA yang menerapkanpembelajaran berbasis TIK40% Desember 2010 KemendiknasPersentase satuan pendidikan jenjang SMPmenerapkan pembelajaran berbasis TIK20% Desember 2010 KemendiknasFasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIYyang memiliki sistem e-pendidikan50 sekolah Desember 2010 Kemenkominfo Pemda DIY- 7 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 3 : KESEHATANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pelaksanaan upayakesehatan preventif terpaduPembinaan pelayanan kesehatan ibu danreproduksiPersentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatanterlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan(PN))84 Desember 2010 Meningkatnya kesehatanmasyarakatKemenkesPersentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal(cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))84 Desember 2010Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikanpelayanan KB sesuai standar10 Desember 2010Pembinaan pelayanan kesehatan anak Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84 Desember 2010 KemenkesCakupan pelayanan kesehatan bayi 84 Desember 2010Cakupan pelayanan kesehatan balita 78 Desember 2010Pembinaan imunisasi dan karantinakesehatanPersentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasarlengkap80 Desember 2010 KemenkesPengembangan Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasionalkesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untukmenunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)8.000 Desember 2010 Kemenkes kab/kota terkaitPeningkatan pelayanan air minum dansanitasiPersentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 85 Desember 2010 KemenkesJumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan airminum159 ibukotakec, 18 kawasankhususperbatasan dan1.472 desaDesember 2010 Kemen PU kab/kota terkaitKELUARAN *)(3)- 8 -PRIORITAS 3 : KESEHATANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunansanitasi (air limbah dan drainase)9 kab/kotasistem airlimbah off-site,10 kab/kotapenanganandrainaseDesember 2010 Kemen PU kab/kota terkaitPengawasan obat danmakananPenguatan upaya pengawasan obat danmakananJumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yangdiperiksa di 31 balai besar/Balai POM15.000 Desember 2010 Meningkatnya kinerjapengawasan obat danmakanan di seluruhIndonesiaBadan POMPengembangan SistemJaminan Sosial Nasional(SJSN)Penataan kelembagaan Jaminan SosialNasionalTersusunnya/disahkannya perangkat hukum Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP PenerimaBantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan100% Desember 2010 Berkembangnya SistemJaminan Sosial Nasional(SJSN)Kemenko KesraPenyediaan obat esensialnasionalPeningkatan ketersediaan obat publik danperbekalan kesehatanPersentase ketersediaan obat dan vaksin 80 Desember 2010 Meningkatnyaketersediaan obatesensial generik di saranapelayanan kesehatanKemenkesPengembangan danpemberdayaan SDMkesehatanPenempatan tenaga kesehatan strategis difasilitas kesehatan (Puskesmas di DaerahTertinggal, Terpencil, Perbatasan danKepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secaramerataTersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenaimasa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruantinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)100% Desember 2010 Tersedianya 1200 tenagakesehatan di PuskesmasDaerah Tertinggal,Terpencil, Perbatasan danKepulauan (DTPK) dandi Rumah SakitKemenkes kab/kota terkaitJumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentifdi Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan(DTPK)1200 Desember 2010- 9 -PRIORITAS 3 : KESEHATANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Revitalisasi ProgramKeluarga Berencana (KB)Peningkatan intensitas pelayanan danpromosi program KB secara nasionalJumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatdukungan sarana prasarana4.700 Desember 2010 Meningkatnya prevalensipemakaian kontrasepsi(CPR)BKKBNPersentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasiKKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luarruang95% Desember 2010Penguatan SDM dan kelembagaan yangmenangani KB di daerahJumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB (PLKB/PKB) yangterlatih:Desember 2010 BKKBNa. Latihan Dasar Umum (LDU) 1.065b. Refreshing 1.350c. Pelatihan teknis 3.018- 10 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Penyempurnaan programbantuan sosial berbasiskeluargaPersentase penduduk (termasuk seluruh pendudukmiskin) yang memiliki jaminan kesehatan59 Desember 2010 Menurunnya angkakemiskinanKemenkesJumlah puskesmas yang memberikan pelayanankesehatan dasar bagi penduduk miskin8.481 Desember 2010 Kemenkes Semua kab/kotaPersentase RS yang melayani pasien pendudukmiskin peserta program Jamkesmas75 Desember 2010 Kemenkes Daerah terkaitPeningkatan intensitas pelayanan KB bagimasyarakat berpendapatan rendah1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1)dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan danalokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintahdan swasta3,75 juta orang Desember 2010 BKKBN Daerah terkait2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1)dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan danalokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintahdan swasta11,9 juta orang Desember 2010Penyediaan beasiswa pendidikan bagimasyarakat berpendapatan rendahJumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin 2.767.300 Desember 2010 KemendiknasJumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin 966.100 Desember 2010 KemendiknasJumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin 378.800 Desember 2010 KemendiknasJumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin 305.550 Desember 2010 KemendiknasJumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin 65.000 Desember 2010 KemendiknasJumlah siswa MI miskin penerima beasiswa 750.000 Desember 2010Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa 600.000 Desember 2010Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa 400.000 Desember 2010Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs 1.000 Desember 2010KELUARAN *)(3)KemenagPeningkatan pelayanan kesehatanmasyarakat berpendapatan rendah- 11 -PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Bantuan Beasiswa untuk siswa MA melanjutkan kePTAN2.000 Desember 2010Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA 70.000 Desember 2010 KemenagPenguatan pelaksanaan Program KeluargaHarapan (PKH)Evaluasi PKH 1 Desember 2010 Kemensos Daerah terkaitJumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunaibersyarat/PKH;816 ribu RTSM Desember 2010Penyediaan subsidi beras untukmasyarakat berpendapatan rendahJumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg perRTS selama 12 bulan)17,5 juta Desember 2010 Kemenko Kesra Semua daerahPelaksanaan redistribusi tanah Jumlah bidang tanah 210.000 Desember 2010 BPNJumlah penganggur yang mempunyai pekerjaansementara24.000 orang Desember 2010Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakanprogram pengurangan pengangguran sementara231 Kab/Kota Desember 2010 Kab/kota terkaitPeningkatan perlindungan pekerjaperempuan dan penghapusan pekerja anakJumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 3.000 Desember 2010 KemenakertransPengembangan dan peningkatan perluasankesempatan kerja (kegiatan padat karyaproduktif)Kemenakertrans- 12 -PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagipenyandang cacat dan anak sertapelayanan sosial bagi lansiaJumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungidan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)34.900 Desember 2010 Kemensos Daerah terkaitJumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anakcacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yangmembutuhkan perlindungan khusus yang dilayani,dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luarpanti (jiwa)159.500 Desember 2010Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungidan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)22.040 Desember 2010Pemantapan PNPM mandiri Penyusunan rencana integrasi programpemberdayaan masyarakat lainnya kedalam PNPMKonsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan 100% Desember 2010 Meningkatnya efektifitasPNPM MandiriTim PengendaliPNPM MandiriPemantapan pelaksanaan PNPM Inti Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkanpendampingan pemberdayaan sosial8.500 kel, 884 kec di246 kotaDesember 2010 Kemen PU Daerah terkaitCakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM 4791 kec Desember 2010 Kemendagri Daerah terkaitCakupan wilayah kegiatan rekonstruksi danrehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias danNias Selatan2 kab/9 kec. Desember 2010 Kemen PU Kab Nias/NiasSelatanJumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastrukturpendukung kegiatan ekonomi dan sosial237 Desember 2010 Daerah terkaitJumlah kabupaten daerah tertinggal 51 kabupaten Desember 2010 KPDT Daerah terkaitPeningkatan integrasi PNPM Penguatan Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengansistem on-site (kab/kota)30 kab/kota Desember 2010 Kemen PU Daerah terkaitJumlah desa yang terfasilitasi air minum danpenyehatana lingkungan berbasis masyarakat1.472 desa Desember 2010 Kemen. PU Daerah terkait- 13 -PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Jumlah kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil120 kab/kota Desember 2010 Kemen KP Daerah terkaitJumlah gapoktan PUAP (unit) 10.000 Desember 2010 Kementan Daerah terkaitJumlah desa yang dikembangkan 200 desa Desember 2010 Kemenbudpar Daerah terkaitPerluasan pelayanan KUR Peningkatan dukungan penjaminan danperluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat(KUR)Tersedianya anggaran penjaminan KUR Penerbitan PPPenyertaan ModalNegara (PMN)kepada PT. Askrindodan Perum JamkrindoDesember 2010 Meningkatnya efektifitascakupan KURKemenkeu(Anggaran 99)Penyaluran KUR oleh Bank Pembangunan Daerah 13 Provinsi Desember 2010 KemenkoPerekonomian/Kemen KUKMDaerah terkaitPeningkatan pangsa penyaluran KUR kepada sektorpertanian, keluatan dan perikanan, kehutanan,perindustrian25% Desember 2010 KemenkoPerekonomianPeningkatan efektifitaspenanggulangan kemiskinanPenguatan kelembagaan penanggulangankemiskinanPembentukan Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan1 Juni 2010 Terbentuknya strukturdan kelengkapan TimNasional PercepatanPenanggulanganKemiskinanTimnas PercepatanPenanggulanganKemiskinan- 14 -PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Peningkatan kualitas targeting dan dataRumah Tangga Sasaran (RTS)Evaluasi dan analisa efektifitas sistem targeting 0,75 Desember 2010 Penyempurnaanpendataan RTSTimnas PercepatanPenanggulanganKemiskinanPenyusunan SOP untuk targeting Desember 2010Draft design pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) 2011Desember 2010- 15 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Peningkatan produksipanganPelaksanaan audit lahan pertanian baikluasan maupun potensiPeta lahan baku sawah 1 paket Desember 2010 Meningkatnya produksidan produktivitas bahanpanganKementanAudit lahan sawah 1 paket Desember 2010 KementanPenataan pemilikan lahan danpengendalian konversiPeraturan Pemerintah tentang Pemilikan Lahan danPengendalian Konversi Lahan Pertanian.4 PP Desember 2010 KementanPengelolaan air untuk pertanian Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi melaluiperbaikan JITUT, JI-DES dan pengembangan TAM yangberfungsi (ha)57.464 ha; 45.102 ha;5.920 haDesember 2010 Kementan Daerah terkaitLuas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha) 115 ribu ha Desember 2010 Kemen PU Daerah terkaitLuas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) 200 ribu ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dandipelihara (ha)2.315 ribu ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan rawa yang meningkat (ha) 8,1 ribu ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (ha) 85 ribu ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dandipelihara (ha)1.200 ribu ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan (ha)234 ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan irigasi air tanah yang di OP (ha) 555 ha Desember 2010 Kemen PULuas layanan jaringan irigasi air tanah yangdibangun/ditingkatkan (ha)6.785 ha Desember 2010 Kemen PUPeningkatan akses petani/peternakterhadap Kredit Program (KUR,KUPS, KHPE, KPN-RP)1) SE Menteri, Gubernur, Bupati; 2) SE Bank Indonesia;3) SE Direksi Bank yang bersangkutan; 4) Bahan dankegiatan sosialisasi, PSA di tingkat desa1 paket Desember 2010 Kementan Semua daerahPengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnyaKELUARAN *)(3)- 16 -PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Pemantapan sistem penyuluhanpertanianJumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk 245 SKPD Desember 2010 Daerah terkaitJumlah kelembagaan petani (Gapoktan) 2.830 kelompok Desember 2010Jumlah BPP model 336 BPP Desember 2010Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang) 27.393 org Desember 2010Persentase jumlah kegiatan yang mendukungpenyelenggaraan penyuluhan pertanian30% Desember 2010Peningkatan produksi ternakruminansiaPengembangan sapi bibit potomg 21.000 ekor Desember 2010 Kementan Daerah terkaitPengembangan bibit sapi perah 1.250 ekor Desember 2010Pengembangan integrasi tanaman ternak 75 unit Desember 2010Penyediaan kapal nelayan di berbagaidaerahMekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapalnelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan60 unit Desember 2010 Kemen KP Daerah terkaitPenyaluran subsidi benih tanamanpanganJumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 178,18 Desember 2010 KementanPenyaluran pupuk bersubsidi Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) 11,06 Desember 2010 KementanUji coba pengalihan subsidi pupuklangsung ke petaniFinalisasi kajian uji coba subsidi langsung 1 paket Juni 2010Rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani 1 paket Desember 2010Pilot project subsidi pupuk langsung ke petani 1 kabupaten Desember 2010KementanKementan- 17 -PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Pemantapan Grand Design Food Estate Papua; 1 paket Juni 2010 Kementan Provinsi Papua/KabMeraukePeraturan Menteri Pertanian tentang Usaha BudidayaTanaman;1 paket Juni 2010 KementanPeraturan Menteri Pertanian tentang Perijinan; 1 paket Juni 2010 KementanPP Kawasan Ekonomi Khusus; 1 paket Juni 2010 KemenkoPerekonomianPeraturan lainnya di bidang Penataan Kawasan danPertanahan (RUTR);1 paket Juni 2010 DaerahPromosi dan persiapan investasi serta demonstration plot(Demplot)1 paket Desember 2010 KementanRevitalisasi industripertanianTersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasiindustri pupuk urea (PKT 5, 1 pabrik di Tangguh dan 1pabrik di Donggi Senoro)Alokasi gas untuk 3 pabrik Desember 2010 Kemen ESDMIndikasi kesediaan pemasokan bahan baku dari negarayang mempunyai sumber bahan baku Phosphate danKalium untuk pabrik pupuk NPK (Yordan, Tunisia,Maroko, Mesir dan Rusia)Maksimal 5 negara Desember 2010 KemenperinTerusunnya Master Plan Pengembangan Industri PupukNPK1 paket Desember 2010 KemenperinTersedianya peta potensi bahan baku pupuk organik didaerah1 paket Desember 2010 KemenperinRevitalisasi industri gula Terlaksananya revitalisasi PG yang ada (BUMN danSwasta)Desember 2010 KemenperinRevitalisasi industri pupukPengembangan lahan pangan skalaluas (seperti food estate ) yang ramahlingkungan dan tidak merusak pranatasosial setempatMeningkatnya kapasitasproduksi dan efisiensiproduksi industripertanian- 18 -PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Pemenuhan konsumsipangan dan kualitas gizimasyarakatPengembangan ketersediaan danpenanganan rawan pangan.Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. 1.750 desa Desember 2010 Meningkatnya ketahananpangan dan kualitas gizimasyarakatKementan Kab/kota terkaitJumlah lumbung pangan yang dikembangkan. 800 lumbung Desember 2010 Kab/kota terkaitPenanganan daerah rawan pangan. 350 kab Desember 2010 Kab terkaitPeta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 33 prop Desember 2010 Seluruh provinsiPemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawananpangan.33 prop Desember 2010 Seluruh provinsiPercepatan penganeka ragamankonsumsi panganTerbinanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yangberagam, bergizi seimbang2000 desa Desember 2010 Kementan Daerah terkaitPengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan nonberas dan terigu2000 kelompok Desember 2010 Daerah terkaitSosialisasi dan promosi penganeka ragaman konsumsipangan200 kabupaten Desember 2010 Kab terkaitBerkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal 33 provinsi Desember 2010 Seluruh provinsiPengembangan sistem distribusi danstabilitas harga pangan.Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 750 kelompok Desember 2010 Daerah terkaitData dan informasi tentang distribusi, harga dan aksespangan.33 prop Desember 2010 Seluruh provinsiLaporan pemantauan dan pemantapan distribusi, hargadan akses pangan.33 prop Desember 2010 Seluruh provinsiPeningkatan efisiensipasar komoditi panganTersusunnya masterplan pengembangan gudang-gudangpangan1 paket April 2010 Meningkatnya efisiensidistribusi dan logistikpanganKemendagTersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag(jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) disentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota12 gudang komoditi 6 bulan (Mei-November 2010)KemendagPembangunan gudang-gudang pangandan penyediaan peralatannya sertafasilitasi efektivitas pemanfaatannyaKementan- 19 -PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Tersedianya peralatan berupa dryer , tester, alat pengujimutu, dan alat pengolah data di 35 gudang yang telahdibangun pada tahun 2009.35 paket 6 bulan (Mei-November 2010)KemendagTerselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 34 daerah,serta tersedianya modul pelatihan, modul monitoring &evaluasi, serta materi promosi.7 bulan (Mei-Desember 2010)Kemendag Daerah terkaitPelaksanaan ReformaAgraria dan penataanpertanahan nasionalPenyusunan RUU dan PeraturanPemerintah terkait pertanahanmencakup sinkronisasi danharmonisasi peraturan perundag-undangan yang terkait pertanahanTerbitnya PP Reforma Agraria yang mengatur:a) penataan sistem hukum dan politikb) pelaksanaan land reform plus , pemberian akses kepadamasyarakat untuk memanfaatkan tanahnya1 PP April 2010 Meningkatkanpengelolaan pertanahannasionalBPNTerlaksananya sosialisasi PP Penertiban Tanah Terlantardan PP Reforma Agraria33 prop Desember 2010 BPNTersusunnya RUU Pertanahan yang akan mencakup (1)sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundanganterkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria, UU Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, UU Budi Daya, UU Pertambangan, Mineral& Batubara, UU Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Penataan Ruangdan (2) Pengaturan penataan tanah masyarakat hukum adatdalam sistem keagrariaan nasional1 RUU Desember 2010 BPN- 20 -PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Percepatan pelaksanaan pendaftarantanahSertifikasi tanah 495.620 bidang tanah(Prona sebanyak 139.620bidang, UKM 30.000bidang, Pertanian 23.000bidang, DKP 30.000bidang, Transmigrasi30.000 bidang)Desember 2010 BPN- 21 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTURPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Penataan tata ruang danpertanahanTerselesaikannya permasalahan RTRW Provinsi yang sudahmasuk dalam forum BKPRNTerselesaikannya Perda RTRW Provinsi yang tidak bermasalahIdentifikasi dan menyusun rencana tindak untuk penyelesaianPerda RTRW Kabupaten/KotaTerselesaikannya Perda RTRW Kab/Kota yang tidak bermasalahJumlah penetapan Perpres RTRW Kawasan Strategis Nasional(Perbatasan antar negara pulau besar dan kepulauan, danmetropolitan)9 Raperpres Desember 2010 Kemen PU Daerah terkaitTersedianya data dan informasi pemanfaatan lahan eksisting hasilaudit nasional pemanfaatan lahan, terutama kawasan hutan7 Prop Desember 2010 Kemen PU Provinsi terkaitPengadaan lahan untuk kepentinganumumRUU Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum1 RUU Desember 2010 BPNJumlah simpul jaringan di pusat 14 Desember 2010 Bakosurtanal Daerah terkaitJumlah simpul jaringan di provinsi 6 Desember 2010Jumlah simpul jaringan di kab/kota 50 Desember 2010Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul 1 Desember 2010Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN 1 Desember 2010Jumlah metadata simpul jaringan pusat 3.000 Desember 2010Jumlah metadata simpul jaringan provinsi 3.000 Desember 2010Jumlah metadata simpul jaringan kab/kota 4.000 Desember 201017 RTRWProvinsi, 36RTRW Kab dan20 RTRW KotaDesember 2010Percepatan penyelesaian RTRW provinsi,kabupaten dan kota serta KawasanStrategis NasionalPeningkatan keterpaduan pemetaannasionalDaerah terkaitKELUARAN *)(3)Kemen PU,Pemerintah Prov.dan PemerintahKab/KotaTesedianya informasi tataruang dan petapemanfaatan tanah yanglebih baik- 22 -PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTURPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Peningkatan domesticconectivityPanjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatankapasitas, yang terdiri dari :1.579,79 km Desember 2010 Meningkatnya kelancarandistribusi barang dan jasaKemen PU Daerah terkait- Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) 1.368,72 km Desember 2010 Kemen PU- Panjang jalan lingkar/bypass yang dibangun 18,4 km Desember 2010 Kemen PU- Panjang jembatan yang dibangun 4.921 m Desember 2010 Kemen PU- Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan,terpencil dan terluar yang dibangun184 km491 mDesember 2010 Kemen PU- Panjang flyover/underpass yang dibangun 3.262 m Desember 2010 Kemen PUTerbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan 100% Juli 2010 Kemen PUPanjang jalan yang dipreservasi 32.349 km Desember 2010 Kemen PUPanjang jembatan yang dipreservasi 9.235,7 m Desember 2010 Kemen PUStudi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas 2 dokumen Desember 2010 KemenhubStudi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multimoda1 dokumen Desember 2010 KemenhubMasterplan Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untukwilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transporatsi Perkotaan di4 kota besar1 dokumen Desember 2010 KemenhubPenyelesaian pembangunan LintasSumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, NTB dan NTT sertapelaksanaan preservasi dan peningkatankapasitas jalan dan jembatan nasionalPenyusunan Sistem TransportasiNasional dan cetak biru transportasi multimoda- 23 -PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTURPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Penyempurnaan kelembagaan danperaturan untuk mendukungpembangunan infrastrukturTerbitnya Revisi Keputusan Menteri Keuangan untuk merubahBLU bidang pendanaan jalan tol menjadi BLU pendanaanpengembangan jalan bebas hambatan100% Desember 2010 Kemen PUTerselesaikannya konsep pembentukan struktur dan tupoksilembaga penyedia tanah untuk pembangunan infrastruktur dankepentingan umum lainnya100% Desember 2010 Kemen PUPembangunan terminal antar negara danantar provinsiTerbangunnya terminal (2 selesai, 3 baru, 9 lanjutan) 14 lokasi Desember 2010 Kemenhub Daerah terkaitPembangunan dan pengelolaan saranadan prasarana KATerbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda 89,2 km Desember 2010 Kemenhub Daerah terkait Peningkatan persinyalan KA lintas Medan Belawan 1 paket Desember, 2010 Kemenhub Pemprov Sumut DED pembangunan jalur KA Waru - Bandara Juanda 1 dokumen November, 2010 Kemenhub Pemprov JatimPembangunan Bandara Kualanamu Pembangunan sisi udara dan sebagian fasilitas operasi bandara(sisi darat) panjang runway 3750 x 6074% Desember 2010 Kemenhub Pemprov SumutPenyelesaian MRT dan kelanjutanproyek monorail di JakartaBasic design MRT Jakarta 100% Desember 2010 Kemenhub Pemprov DKIJakartaTerselesaikannya perhitungan investasi yang telah dilakukan olehswasta bagi kelanjutan proyek monorail100% Akhir Maret 2010 Pemprov DKIJakartaKonsep dan proposal pembangunan proyek monorail 100% Agustus 2010 Pemprov DKIPengembanganperumahan danpermukimanPembangunan rumah susun sederhanasewaJumlah rusunawa terbangun (Twin Block )untuk pekerja, pegawai dan mahasiswa40 Desember 2010 Meningkatnyapenyediaan rumah layakhuni bagi masyarakatberpenghasilanmenengah-bawah.Kemenpera Daerah terkaitJumlah rusunawa terbangun (Twin Block ) di kawasan kumuh 40 Desember 2010 Kemen PU Daerah terkaitPembangunan rumah layak hunibersubsidiJumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rumah sederhanasehat bersubsidi (unit)150.000 Desember 2010 Kemenpera Daerah terkaitJumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rusunamibersubsidi (unit)30.000 Desember 2010 Kemenpera Daerah terkait- 24 -PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTURPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Pengendalian banjir Penyelesaian Kanal Banjir Timur Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 -29100% Desember 2010 Mengurangi potensibanjir pada daerah rawanbanjirKemenkeu (BA.999)Pemprov DKIJakartaPembangunan waduk dan prasaranapengendali banjir DAS Bengawan SoloTerselesaikannya Waduk Gonggang 100% Desember 2010 Kemen PU Pemprov JatengTersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi2 unit pompa)100% Desember 2010 Kemen PUPengembanganteknologi informasi dankomunikasiPenyusunan ICT Fund untuk membiayaipembangunan jaringan backbone seratoptikProsentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan ICT Funddan optimalisasi PNBP untuk pembiayaan jaringan backboneserat optik100% Desember 2010 Meningkatkan jangkauandan kualitas jaringaninformasi dankomunikasiKemenkominfoPeningkatan Penyediaaninfrastruktur denganskema KPS/PPPKajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupadana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secarafinansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yangkurang layak secara finansial100% Agustus 2010 Meningkatnyapembangunaninfrastruktur denganskema KPS/PPPBPNKajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyediadana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masingKementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satuKementerian/Lembaga100% November 2010 KemenkeuUnit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukunganfiskal untuk pembebasan tanah100% Oktober 2010 KemenkeuPenyusunan kebijakan, peraturan,kelembagaan dan pembiayaan untukpenyediaan infrastruktur dengan skemaKPS/PPP- 25 -PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTURPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan PengelolaanResiko atas Penyediaan Infrastruktur100% Juni 2010 KemenkeuKajian pemberian dukungan fiskal pemerintah non tanah(sebagian konstruksi) untuk proyek-proyek infrastruktur denganskema KPS100% September 2010 KemenkeuKajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit pelaksanapembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS diKementerian/Lembaga100% Desember 2010 KemenHub, KemenPU, KemenInfo,ESDMPanduan umum pelaksanaan KPS 100% Juni 2010 KemenPPNPanduan pelaksanaan KPS per sektor infrastruktur 100% Desember 2010 Kemen PU, ESDMDaftar Rencana Proyek KPS 2010-2014 (PPP Book) 100% April 2010 KemenPPNPeningkatanpembangunan WilayahPapuaPembangunan jalan Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 323 km Desember 2010 Meningkatnyapertumbuhan ekonomiwilayah PapuaKemen PU Pemprov Papua danPemprov PapuaBaratPenyelenggaraan perhubungan Jumlah rute perintis yang terlayani (laut) 15 Desember 2010 Kemenhub Daerah terkaitLintas bus perintis 29 Desember 2010 KemenhubJumlah rute perintis yang terlayani (udara) 39 Desember 2010 Kemenhub- 26 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Penyederhanaan prosedurinvestasi dan usahaPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) dan Penerapan SistemPelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara elektronik (SP, IP, ISE)pada PTSPJumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE(setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan)3 sektor Desember 2010 Menurunnya hambataninvestasiBKPMJumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE 33 provinsi dan40 kabupaten/kotaDesember 2010 Seluruh Provinsi;Kab/Kota terkaitJumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE 16 instansi Desember 2010Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP 130 PTSP Desember 2010Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional(KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) penanaman modal1 Desember 2010Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan 1 paket Desember 2010 Kemendagri Daerah terkaitJumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usahayang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya1 paket Desember 2010 KemendagRekomendasi pembatalan Perdabermasalah terkait investasi danpengurangan biaya untuk memulai usahaseperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP)dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)KELUARAN *)(3)- 27 -PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAHKELUARAN *)Pengembangan SistemPelabuhan NasionalPeningkatan pengelolaan dan pelayananpelabuhan nasionalTersusunnya Sistem Informasi Kargo Nasional 1 paket Desember 2010 Terbangunnya SistemPelabuhan Nasional yangterpadu, efisien danefektifKemenhubJumlah peraturan perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, danlaporan kajian dalam rangka penataan pelabuhan nasional2 paket terdiridariMasterplan 7lokasi daninventarisasiaset OtoritasPelabuhanDesember 2010 KemenhubJumlah lokasi pelabuhan strategis dan komoditas yang dibangundan direhabilitasi3 lokasi(Belawan,Bitung, TanjungPriok)Desember 2010 Kemenhub Pemprov Sumut;Pemprov Sulut;Pemprov DKIJakartaTersusunnya detail design dan persiapan konstruksi pel TanjungPriok dan Belawan dan lanjutan pembangunan Pelabuhan Bitung,pelabuhan dan jalan akses3 lokasi Desember 2010 Kemenhub Pemprov Sumut;Pemprov Sulut;Pemprov DKIJakartaPengoperasian CATS di Jababeka Cikarang dalam rangka prosespenyelesaian bea cukai di luar pelabuhan1 lokasi Desember 2010 KemenkeuPeningkatan kelancaranpelaksanaan ekspor-imporPemantapan pengembangan dan penerapansistem National Single Window/NSW danASEAN Single Window/ASWPersentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapanNSW dan ASW yang terimplementasikan80% Desember 2010 Beroperasinya secarapenuh NSW di 5pelabuhan utamaKemenkoPerekonomian- 28 -PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAHKELUARAN *)Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan) 4 Desember 2010Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melaluiINATRADE (perusahaan)1.500 Desember 2010Perumusan kebijakan dan pengembanganteknologi informasi kepabeanan dan cukaiPersentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai denganproses bisnis DJBC100% Desember 2010 KemenkeuPersentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yangterintegrasi dengan portal NSW- Desember 2010PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait denganperijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan- Desember 2010PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dandukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional- Desember 2010PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalamrangka pengembangan sistem logistik- Desember 2010Pelaksanaan National Single Window disektor perhubunganJaringan System National Single Window di kantor pusat 1 paket Desember 2010 KemenhubSinkronisasi kebijakanketenagakerjaan dan iklimusahaPenyempurnaan peraturan ketenagakerjaandan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaanPusat dan DaerahTersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK,hubungan kerja (PKWT dan outsourcing ), pengupahan,perlindungan pekerja, mogok kerjaNaskahakademisDesember 2010 Meningkatnya kepastianberusahaKemenakertransHarmonisasi kebijakan jaminan sosial Desember 2010Selarasnya peraturan bidang HI InventarisasiPerda HIDesember 2010KemenakertransKemendag- 29 -PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAHKELUARAN *)Mekanisme perundingan secara bipartit , pencatatan, keterwakilandan verifikasi SP/SB2 naskah Desember 2010 KemenakertransPengembangan perdagangandalam negeriPenguatan monitoring dan supervisipelayanan perizinan SIUP dan TDPTerlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUPdan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDAyang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP100 kab/kota Desember 2010 Meningkatnyaperdagangan dalamnegeriKemendag Kab/kota terkaitPengembangan KawasanEkonomi Khusus (KEK)Penyusunan peraturan perundangan bagipengembangan (KEK)Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No39/20091 Desember 2010 Ditetapkannya 1 KEK KemenkoPerekonomianJumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK(peraturan)1 Desember 2010 KemendagTersedianya PMK-PMK ttg pemberian fasilitas Fiskal sesuaiPeraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & diKawasan Ekonomi Khusus (KEK)100% Desember 2010 KemenkeuPengembangan kelembagaan KEK Pembentukan Dewan Nasional KEK 1 paket Desember 2010 KemenkoPerekonomianSosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi diKawasan Ekonomi Khusus (KEK)6 daerah dan 4negaraDesember 2010 BKPM- 30 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 8 : ENERGIPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAH DAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Peningkatan kapasitaspenyediaan listrikPenanganan kebutuhan listrik jangkapendek di berbagai daerahMeningkatnya jumlah kapasitas genset secara tersebar diWilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur562 MW Desember 2010 Teratasinya krisis listriknasionalKemen BUMN Daerah terkaitMeningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik yanghandal melalui perbaikan/retrofit/relokasi pembangkit207 MW Desember 2010 Kemen BUMNPenyusunan rencana pengembangankapasitas listrikTersedianya dokumen RUKN & RUPTL yang direvisi 2 paket Juni 2010 Kemen ESDMData dan informasi kebutuhan dan pertumbuhan listrikdaerah dalam rangka mengatasi krisis1 paket Desember 2010 Kemen ESDMPengembangan PLTU skala kecil diberbagai daerahStudi persiapan pembangunan PLTU skala kecil diberbagai daerah1 paket November 2010 Kemen ESDMPengembangan infrastrukturgasPengawasan Pembangunan FSRT diSumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa TimurTerlaksananya kegiatan persiapan pembangunan FSRT diSumatera Utara dan Jawa Barat serta kajian FSRT diJawa Timur1 paket Desember 2010 Terealisasinyapengawasan persiapanpembangunan FSRT diSumatera Utara, JawaBarat dan Jawa TimurKemen ESDM Pemprov Sumut;Pemprov Jabar;Pemprov JatimPembangunan Small Scale LNG receivingtermina l dan distribusiKajian dan FEED pembangunan model Small Scale LNGreceiving terminal1 paket Desember 2010 Kemen ESDMKELUARAN *)(3)- 31 -PRIORITAS 8 : ENERGIPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAH DAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Ketahanan energi Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi :- Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dangardu induk (MVA)22 MW, 3381Kms, 2159MVADesember 2010 Kemen ESDMJaringan dan gardu distribusi :- Gardu dan jaringan (Kms/MVA) 18.004 dan1.266Desember 2010 Kemen ESDMPengembangan Geothermal Penambahan kapasitas PLTP (MW) 70 Desember 2010 Kemen ESDMRevisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)1 judul Desember 2010 KemenhutLisdes (EBT) :- PLTS 50 Wp tersebar (MW) 3,55 Desember 2010 Kemen ESDM-DAK- PLTMH (MW) 1,53 Desember 2010 Kemen ESDM-DAK- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan) 1 Desember 2010 Kemen ESDMDME 50 lokasi Desember 2010 Kemen ESDMTerlaksananya sosialisasi pengembangan energi nukliruntuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuhDesember 2010 Kemenristek/BATANPemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakarangkutan umum perkotaan dan rumahtanggaFEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3kota3 kota Desember 2010 Kemen ESDMMeningkatnyapenyediaan listrikPengembangan energi alternatif diluar panasbumiPeningkatan pasokan listrik- 32 -PRIORITAS 8 : ENERGIPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAH DAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Terbangunnya Jaringan Gas Kota 4 kota/ 16.000SRDesember 2010 Kemen ESDM Kota terkaitPenerapan Domestic Market Obligation(DMO) batubaraKeputusan Menteri untuk penerapan DMO batubaratahun 20101 Maret 2010 Kemen ESDM- 33 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pengelolaan hutan Penyelenggaraan rehabilitasi hutandan lahan, dan reklamasi hutan diDAS prioritasFasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritasseluas 800 ribu ha239.000 ha Desember 2010 Menurunnya tingkatkerusakan hutan danemisi karbonDaerah terkaitFasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500ribu ha100.000 ha Desember 2010Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha 1.000 ha Desember 2010Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove , gambut dan rawa seluas295.000 ha60.000 ha Desember 2010Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung 100.000 ha Desember 2010Pengembangan Perhutanan Sosial Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutankemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha400.000 ha Desember 2010 Daerah terkaitFasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm 100 klpk Desember 2010Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahanbaku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha50.000 ha Desember 2010Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBKunggulan di 30 kabupaten6 Kab Desember 2010 30 kab terkaitAreal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 100.000 ha Desember 2010KemenhutKELUARAN *)(3)Kemenhut- 34 -PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Pengembangan Hutan Tanaman danHutan Tanaman RakyatTerwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 3 jutaha dan penanaman kumulatif seluas 2,65 juta haIjin HTI/HTR450 ribu ha,PenanamanHTI/HTR seluas450 ribu haDesember 2010 Kemenhut Daerah terkaitPengelolaan dan pengembangankonservasi laut pada kawasanperairan tawar dan payauKawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairantawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5juta ha900 ribu ha Desember 2010 Kemen KP Daerah terkaitPenurunan jumlah hotspotkebakaran hutanPengendalian kebakaran hutan (danlahan)Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan PulauSulawesi berkurang 20% setiap tahun.20% Desember 2010 Menurunnya kejadiandan luas areal kebakaranhutan dan lahanDaerah terkaitLuas kawasan hutan (dan lahan) yang terbakar ditekan hingga50% dibandingkan kondisi tahun 200810% Desember 2010Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawankebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dandaerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaanmekanisme pencegahan kebakaran hutan80% Desember 2010 KLH Provinsi terkaitGerakan Menanam Pohon Penanaman dan pemeliharaan pohondi sepanjang ruas jalan nasional,ruas jalan provinsi, ruas jalankab/kota serta di sepanjang bantaransungaiTeridentifikasinya lokasi, potensi lahan, dan jumlah pohon 100% Desember 2010 Berkurangnya emisikarbon dan erosiKemen PU Daerah terkaitKemenhut- 35 -PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Peningkatan pengelolaanDAS serta pengelolaan hutandan lahan gambutPembinaan PenyelenggaraanPengelolaan DASRencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas 22 DAS Desember 2010 Menurunnya kerawananbencana di DAS danlahan gambutKemenhutTerbangunnya baseline data pengelolaan DAS di 36 BPDAS 7 BPDAS Desember 2010Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS 7 BPDAS Desember 2010Pengelolaan kualitas air dankawasan gambut% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kotauntuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yangterkoordinasi lintas K/L dan daerah25% Desember 2010 KLH Daerah terkaitPenyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsiyang terkoordinasi dengan K/L terkait20% Desember 2010 KLH Daerah terkaitPenurunan beban pencemaranlingkunganPengendalian pencemaran air danudaraMenurunnya beban penecemaran lingkungan melaluipengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah danemisi di 690 kegiatan industri dan jasa680 Desember 2010 Penurunan pencemaranlingkungan dan emisikarbonKLHPenyusunan peta kerentananperubahan iklim sampai ke tingkatregionalTersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LH akibatperubahan iklimDesember 2010 KLHPeningkatan pengelolaanpersampahanPeningkatan pembangunan TempatPembuangan Akhir (TPA) denganmenerapkan sanitary land fill danmengoptimalkan program 3R(Reduce, Reuse, Recyrcle)Berkurangnya volume sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse,Recycle) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan26 kota besardanmetropolitanDesember 2010 Meningkatnya kualitaspelayanan persampahanKLH Kota terkaitJumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastrukturpersampahan (TPA Regional)6 TPA Regionalmelayani 17kab/kotaDesember 2010 Kemen PU Kab/kota terkait- 36 -PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANAPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastrukturpersampahan (Sanitary Landfill )49 kab/kota Desember 2010 Kemen PU Kab/kota terkaitJumlah lokasi prasarana persampahan terpadu 3 R 50 lokasi Desember 2010 Kemen PU Daerah terkaitPengembangan SistemPeringatan Dini BencanaAlamPemantapan sistem peringatan diniterhadap gempa bumi dan tsunamiKesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS 100% Desember 2010 Beroperasinya TEWS danberkembangnyaperingatan dini iklim dancuacaKesinambungan sistem pengamatan di bidang gempa bumi dantsunami90% Desember 2010Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dantsunami90% Desember 2010Peningkatan kemampuanpenanggulangan bencanaPeningkatan kapasitas aparaturpemerintah dan masyarakatTerlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan Desember 2010 Daerah terkaitTerlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan padadaerah bencanaDesember 2010Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan Desember 2010Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan padadaerah bencanaKuartal ke II 2010Penyediaan sarana dan prasaranapada daerah yang sering terjadikebakaran hutan/pekarangan/lahansebelum musim kemarauberlangsungTerpenuhinya kebutuhan minimal sarana prasarana di 35DAOPS dan 19 kabupaten rawan kebakaran9 paket Desember 2010 Kemenhut Kab/kota terkaitPeningkatan kesiapasiagaan dalammenghadapi bencanaJumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan Kuartal ke II 2010Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat (SRC-PB) Kuartal ke II 201016 Prov16 ProvMeningkatnyakemampuanpenanggulangan bencanadi pusat dan daerahsecara efektif dan efisienBMKG,Bakosurtanal, BPPT5 BNPBBNPB- 37 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIKPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Peningkatan pertumbuhan ekonomidan kesejahteraan penduduk di daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflikPengembangan kebijakan, koordinasi danfasilitasi daerah tertinggal di kawasanperbatasanJumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggaldi kawasan perbatasan yang dilaksanakan27 Desember 2010 Meningkatnya tingkatkesejahteraan masyarakatdi daerah tertinggal,terdepan, terluar danpasca konflikKPDT Daerah terkaitPelaksanaan pemberdayaan dan pemerataanpembangunan sarana dan prasaranainformatikaProsentase desa yang dilayani akses internet (denganprioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan diwilayah Universal Service Obligation , sejumlah4.218 desa)5% Desember 2010 Kemenkominfo Daerah terkaitProsentase ibukota provinsi yang memiliki NationalInternet Exchange (4 kota)10% Desember 2010 Kemenkominfo Kota terkaitJumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radiokomunitas15 desa Desember 2010 Kemenkominfo Daerah terkaitPeningkatan mutu dan kesejahteraanpendidik dan tenaga kependidikan di daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflikJumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerimatunjangan khusus46.300 orang Desember 2010 KemendiknasJumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus 5.000 orang Desember 2010 KemenagPeningkatan koordinasi lintas sektor untukpembangunan daerah tertinggalMeningkatnya koordinasi lintas sektor 20% Desember 2010 KPDTKELUARAN *)(3)- 38 -PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIKPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Unit kapal perintis 2 Desember 2010 Daerah terkaitJumlah rute perintis yang terlayani (laut) 45 Desember 2010Lintas bus perintis 118 Desember 2010Unit bus perintis 37 Desember 2010Jumlah sarana SDP 18 Desember 2010Jumlah lintas SDP 91 Desember 2010Jumlah rute perintis yang terlayani (udara) 79 Desember 2010 KemenhubPemantapan keutuhan wilayah NKRI Pelaksanaan perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina,Vietnam, dan Palau.Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritimdan darat12 perundingan Desember 2010 Mantapnya keutuhanwilayah melaluimembaiknya pengelolaanperbatasanKemenluPembentukan Badan Nasional PengelolaDaerah PerbatasanTerbentuknya organisasi Badan Nasional PengelolaDaerah Perbatasan100% Juni 2010 KemendagriPemetaan batas wilayah Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasanperbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTLskala 1:50.000 serta skala 1:25.00072 Desember 2010 BakosurtanalJumlah pemetaan pulau-pulau terluar 25Penyelenggaraan perhubungan di daerahtertinggalKemenhubKemenhubKemenhub- 39 -PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIKPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia 22Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL 60Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat 3Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim 3Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakanpotensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar20 pulau Desember 2010 Daerah terkaitJumlah pulau kecil yang memiliki infrastukturmemadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulaukecil terluar20 pulau Desember 2010Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulaukecil terluarKemen KP- 40 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGIPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pengelolaan kekayaanbudaya/ kepurbakalaanPenetapan dan pembentukan pengelolaanterpadu cagar budayaKesepakatan bentuk pengelolaan terpadu cagar budaya(Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai denganCandi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, danCandi Prambanan)100% Desember 2010 Meningkatnya kualitaspengelolaan kekayaanbudaya kepurbakalaanKemenbudpar Pemprov Jateng danPemprov DIYRevitalisasi museum Museum Negeri Jatim (Surabaya), Museum Negeri Kalbar(Pontianak), Museum Negeri Jambi (Jambi), MuseumNegeri NTB (Mataram)4 Desember 2010 Pemprov Jatim,Pemprov Kalbar,Pemprov Jambi,Pemprov NTBJumlah paket riset dasar 44 Desember 2010 Meningkatanya kualitasdan kuantitas inovasiKemenRistekJumlah paket riset terapan 78 Desember 2010Jumlah paket 92 Desember 2010Jumlah paket insentif 130 Desember 2010Pemberian insentif Tax Deductible bagi perusahaan yangmelakukan R&D100% Desember 2010 KemenkeuPengembangan ekonomikreatifPengembangan database ekonomi kreatifIndonesia dan peningkatan promosiproduk kreatif potensial lokal dannasionalJumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikanpromosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan danakses pembiayaan400 UKM Desember 2010 Meningkatnya peranekonomi kreatif dalamperekonomian nasionalKemendagPersentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yangtercantum dalam database on-line20% Desember 2010Jumlah brand roduct ekonomi kreatif yang dihasilkan 26 brand Desember 2010KELUARAN *)(3)Pengembangan kapasitasinovasiPenguatan kelembagaan inovasi danpelaksanaan insentif Iptek- 41 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pemantapan reintegrasi Aceh Penyusunan peraturan perundangan untukmemperkuat reintegrasi AcehTerbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU11/2006 tentang Pemerintahan Aceh100% Desember 2010 Mantapnya pelaksanaanreintegrasi AcehKemendagri Pemprov NADPengamanan NKRI danpenanggulangan tindak terorismePemantapan penanggulangan tindak terorisme Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dankerja sama internasional dalam upayapenanggulangan terorisme12 kali Desember 2010 Terwujudnya NKRI yanglebih kokoh danmenurunnya tindakterorismeKemenko PolhukamTerbitnya Perpres tentang Badan KoordinasiPemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnyaRencana Induk Program Deradikalisasi100% Juni 2010 Kemenko PolhukamJumlah pengungkapan perkara tindak pidanaterorisme dan Clearance Rate tindak pidanaterorisme tingkat nasional100% Desember 2010 POLRIPenyusunan RUU Keamanan Nasional Draft RUU Keamanan Nasional 100% Desember 2010 KemenhanPemberian tunjangan khusus bagi TNI yangbertugas di kawasan perbatasanPerpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yangbertugas di kawasan perbatasan100% Desember 2010 KemenhanPencegahan dan pemberantasankorupsiPeningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi Menurunnya tindakpidana korupsiDesember 2010 KejagungKELUARAN *)(3)Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindakpidana korupsi yang diselesaikan145 pkr- 42 -PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Jumlah perkara tindak pidana korupsi yangdiselesaikan oleh Kejati, Kejari, dan Cabjari1.700 pkr Desember 2010 KejagungPeningkatan sarana dan prasaranalembaga peradilanPengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jumlah pembangunan Lapas/Rutan baru 19 Desember 2010 Menurunnya overcapacity pada LapasKemenhukhamJumlah pembangunan lanjutan Lapas/Rutan 45 Desember 2010Jumlah pembangunan Lapas/Rutan akibat bencana 9 Desember 2010Sarana dan prasarana Lapas/Rutan 200 Desember 2010Peningkatan kemampuanperalatan pertahanan keamananPenyusunan RUU tentang revitalisasi industristrategis pertahanan dan keamanan nasionalDraft RUU tentang revitalisasi industri strategispertahanan dan keamanan nasional100% Desember 2010 Terpenuhinya peralatanpertahanan dankeamananKemenhanPenyusunan rencana induk dan road maprevitalisasi industri pertahananDokumen rencana pengembangan dan pengadaan 100% Desember 2010 KemenhanPembentukan Komite Kebijakan IndustriPertahanan sebagai Clearing HousePerpres pembentukan Komite Kebijakan IndustriPertahanan100% Desember 2010 KemenhanPenelitian, pengembangan dan pengadaan alatperalatan pertahanan dan keamanan dalam negeriJumlah model dan/atau prototype alat peralatanpertahanan matra darat, matra laut dan matra udarayang sesuai kemajuan Iptek dan mampudikembangkan secara mandiri30% Desember 2010 KemenhanPengadaan alutsista hasil industri dalam negeri Jumlah produksi alutsista TNI industri dalamnegeri20% Desember 2010 Kemenhan, TNI,KemenkeuPengadaan alut Polri produksi dalam negeri Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatanteknis produksi dalam negeri Polri yang memenuhi20% Desember 2010 POLRI, Kemenkeu- 43 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pengembangan industrinasionalPengembangan klaster industri berbasispertanian, oleochemicalBusiness Plan Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit 1 paket Desember 2010 Menguatnya struktur danberkembang daya saingindustri nasionalKemenperinPenyelesaian AMDAL, FS dan Busniness Plan oleh PemdaSumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim1 paket September - Desember2010Pemprov Sumut,Pemprov Riau danPemprov KaltimPengembangan klaster industri berbasismigas kondensatKajian pembangunan refinery di Jatim dan bahan bakualternatif dalam dan luar negeri2 paket Desember 2010 Pemprov JatimKoordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensatdi Jawa Timur dan Kaltim2 paket Desember 2010 Pemprov Jatim,Pemprov KaltimKajian bahan baku alternatif 1 paket Desember 2010Penyusunan Business Plan 1 paket Desember 2010Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 2.000 orang Desember 2010Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU)yang dibangun.200 unit Desember 2010 Daerah terkaitJumlah calon wirausaha baru. 1.000 orang Desember 2010Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan. 350 KUMK Desember 2010Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator. 10inkubatorDesember 2010KELUARAN *)(3)Pemasyarakatankewirausahaan danpengembangan wirausahabaru.Meningkatnya jumlahwirausaha baruKemen KUKMPeningkatan pemasyarakatankewirausahaan dan penyediaandukungan pengembangan wirausahabaru melalui inkubator teknologi danbisnis, serta pola-pola pengembanganlainnya.- 44 -PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIANPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Peningkatan pelayanan danperlindungan TKIPenyusunan skim pembiayaan kredit,asuransi dan remitansi untuk TenagaKerja Indonesia (TKI)Tersedianya kebijakan pembiayaan kredit untuk TKI 1 paket Desember 2010 Meningkatnya pelayanandan perlindungan TKIsecara menyeluruhKemenkoPerekonomianPenyempurnaan skim asuransi dan remitansi untuk TKI 1 paket Desember 2010 KemenkoPerekonomianPeningkatan pembinaan, perlindungandan pelayanan TKIPenyusunan Grand Design pelayanan dan perlindunganWNI/BHI di luar negeri1 dokumen Desember 2010 KemenluJumlah Citizen Services yang diperkuat 24 citizenserviceDesember 2010 KemenluJumlah WNI bermasalah yang diberikan bantuan hukum 3.000 orang Desember 2010 Kemenlu% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas TenagaKerja provinsi dan kab/kota100% calonTKI terlayaniDesember 2010 KemenakertransRatifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Penyiapanratifikasikonvensiburuh migranDesember 2010Terlaksananya langkah persiapan amandemen UU 39/2004 1 paket Desember 2010Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindunganTKI13 atase Desember 2010Kemenakertrans- 45 -PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)Pelaksanaan ibadah hajiyang tertib dan lancarPeningkatan pelayanan terhadap jemaahhaji (210.000)Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi Desember 2010 Terlaksananyapelaksanaan ibadah hajidengan lebih baikKemenagJumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat online 75 Desember 2010 Kab/kota terkaitJumlah Siskohat yang di upgrade 260 Desember 2010Jumlah asrama haji yang direhabilitasi 6 Desember 2010 Kab/kota terkaitPersentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan danpembinaan kesehatan haji sesuai standar30 Desember 2010 Kemenkes Kab/kota terkaitPeningkatan pariwisata Peningkatan promosi pariwisata dalamdan luar negeriJumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional,pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukunganpenyelenggaraan festival (event )72 Desember 2010 Meningkatnya jumlahwisatawan mancanegaradan wisatawan nusantaraKemenbudparJumlah penyelenggaraan promosi langsung (directpromotion ), dan penyelenggaraan event pariwisata berskalanasional dan internasional.43 Desember 2010Peningkatan prestasi olahraga IndonesiaPenyiapan atlet andalan dan penyediaansarana dan prasarana olahragaJumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan SeaGames serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games518 atlet Desember 2010 Meningkatnya prestasiolahraga di kejuaraaninternasionalKemenporaPeningkatan partisipasipemuda dalam GerakanKepanduanPengembangan Gerakan Kepanduan Tersusunnya kebijakan pengembangan kepanduan 100% Desember 2010 Meningkatnya partisipasipemuda dalam GerakanKepanduanKemenporaKELUARAN *)(3)- 46 -PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATPROGRAM TINDAKANTARGETPENYELESAIAN *)SASARANINSTANSIPENANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH(1) (2) (4) (5) (6) (7)KELUARAN *)(3)Peningkatan kesetaraangender dan pemberdayaanperempuanPeningkatan jumlah kebijakanpelaksanaan PUG di berbagai bidangpembangunanJumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatankualitas pendidikan2 Desember 2010 Meningkatnya jumlahkebijakan pelaksanaanPUG di berbagai bidangpembangunanKemen PP&PAJumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 3 Desember 2010Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usahamikro dan kecil, industri dan perdagangan4 Desember 2010Perlindungan anak Peningkatan jumlah kebijakanpengembangan kabupaten/kota layakanakJumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak 2 Desember 2010 Meningkatnya upayaperlindungan anakKemen PP&PA*) Target capaian dan waktu penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOttd.

Recommended

View more >