Upload
lynhu
View
231
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA – BAPPENAS
21 APRIL 2015
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
RPJM
N 1
(2005-2
009)
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat R
PJM
N 2
(2010-2
014)
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian
RPJM
N 3
(2015-2
019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
RPJM
N 4
(2020-2
025)
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SM berkualitas dan berdaya saing.
Slide - 2
VISI, MISI dan NAWACITA (Agenda Prioritas)
VISI MISI NAWACITA – 9 Agenda Prioritas
TERWUJUD-
NYA
INDONESIA
YANG
BERDAULAT,
MANDIRI DAN
BERKEPRIBA-
DIAN
BERLANDAS-
KAN GOTONG
ROYONG
1. Keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan
demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
3. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Kualitas hidup manusian Indonesia yang
tinggi, maju dan sejahtera
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
5. Bangsa berdaya saing 6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
6. Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa
7. Masyarakat yg berkepribadian dalam
kebudayaan. 9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Slide - 3
• Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan;
• Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata;
• Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah; dan
• Menjadi poros maritim dunia.
4
Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden, yang dituju adalah Indonesia yang:
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar; 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
Slide - 5
STRATEGI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
KE-PU-AN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMERATAAN
DAN KEWILAYAHAN
DIMENSI SEKTOR
UNGGULAN
6
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DASAR Meningkatkan akses Air Minum Layak 100% Meningkatkan akses Sanitasi Layak 100% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 0 Ha
KETAHANAN PANGAN Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa 9,89 Juta Ha
Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 Juta Ha
Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak 304,75 Ribu Ha
Pembangunan 49 Waduk
KONEKTIVITAS Meningkatkan Kondisi mantap
jalan nasional mencapai 98%, jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten 65%
Pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km
Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km
Pengembangan jalan tol sepanjang 1.000 km
TARGET BESAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN
7
INDIKATOR Kondisi 2014 Target Akhir 2019
INFRASTRUKTUR DASAR
• Akses Air Minum layak 68,5% 100%
• Akses Sanitasi Layak 60,5% 100%
• Kawasan Kumuh Perkotaan 37.407 Ha 0 Ha
• Backlog Kebutuhan Rumah 13,5 Juta 6,8 Juta
KONEKTIVITAS
• Kemantapan Jalan Nasional 94% 98 %
• Waktu Tempuh Rata-Rata (Koridor Utama) 2.6 Jam / 100 Km 2.2 Jam / 100 Km
Slide - 8
TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015-2019 TERKAIT BIDANG KE-PU-AN
KETAHANAN AIR
• Kapasitas Air Baku 51.4 M3/Detik 118.6M/Detik
• Storage Per Kapita 62.3 M3/Kapita 78.36 M3/Kapita
• Irigasi yang diairi waduk 11% 20%
• Jaringan Irigasi Permukaan 7.145 Juta Ha 7.914 Juta Ha
• Kapasitas Desain Banjir 5-25 Tahunan 10-100 Tahunan
PEMBANGUNAN 65 WADUK DALAM MENCAPAI TARGET KETAHANAN AIR
= BENDUNGAN BARU 2015-2019
=Kawasan Lindung
=Kawasan Konservasi
Sumber: Kementerian PU, 2015(diolah)
1. Pembangunan waduk baru (serta pemanfaatannya untuk irigasi, air baku, dan listrik) akan berdampak pada
perubahan fungsi lahan (contoh: perubahan kawasan lindung menjadi kawasan produksi).
2. Di sisi lain, perubahan fungsi lahan (di hulu) akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan fungsi
waduk, terutama di pulau Jawa.
PEMBANGUNAN 49 WADUK BARU DAN KETAHANAN AIR
51,44
118,6
0
50
100
150
2014 2019
Peningkatan Kapasitas Air Baku Nasional (m3/detik)
Pembangunan 49 Waduk 15,8
19,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
2014 2019
Peningkatan Kapasitas/Daya Tampung Air (miliar m3/tahun)
3.2
Percepatan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA)
Pembangunan flood management di 33 WS Peningkatan rata-rata kapasitas desain
pengendalian Banjir menjadi 10 – 100 tahun
Pembangunan/ peningkatan 1 juta ha layanan jaringan irigasi
Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi
DAS YANG AKAN DIPULIHKAN 2015-2019
1. DAS Asahan Toba 2. DAS Siak 3. DAS Musi 4. DAS Way Sekampung 5. DAS Way Seputih
1. DAS Citarum 2. DAS Ciliwung 3. DAS Cisadane 4. DAS Serayu 5. DAS Solo 6. DAS Brantas
1. DAS Jeneberang 2. DAS Saddang
DAS Kapuas
DAS Moyo
NO PULAU PANJANG
(KM)
STATUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET
2015-2019 SELESAI TIDAK
1 Sumatera 496.19 - 496.19 1.23 16.81 38.52 73.52 44.92 174.99
2 Jawa 1,348.81 256.18 1,092.63 123.78 67.78 173.19 327.08 83.93 775.75
3 Kalimantan 99.02 - 99.02 - 19.80 29.71 29.71 19.80 99.02
4 Bali 9.70 9.70 - - - - - - -
5 Sulawesi 39.00 - 39.00 - - 11.70 27.30 - 39.00
TOTAL 1,992.72 265.88 1,726.84 125.01 104.39 253.12 457.61 148.65 1,088.76
Status :
• HGH Sumatera Fase 1 beroperasi pada tahun 2019, sedangkan fase lainnya pada tahap persiapan penyusunan dokumen
FS/Basic Design/ROW Plan, AMDAL, LARAP, DED dan pengadaan tanah
• Pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali dalam tahap persiapan, berupa penyusunan studi
jaringan jalan dan dokumen kesiapan lainnya.
• Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan tol adalah sebesar Rp128.727,11 Milyar.
Target :
Trans Jawa dan Non-Trans Jawa direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019
NO RUAS TARGET
2015-2019
A. Trans Jawa
1 Cikampek-Palimanan 37.78
3 Pejagan-Pemalang 57.50
4 Pemalang-Batang 39.20
5 Batang-Semarang 75.00
6 Semarang-Solo 49.69
7 Solo-Ngawi 76.30
8 Ngawi-Kertosono 87.02
9 Kertosono-Mojokerto 9.90
10 Mojokerto-Surabaya 17.40
11 Gempol-Pasuruan 21.13
12 Pasuruan-Probolinggo 9.39
SUB TOTAL A 480.31
B. Non Trans Jawa
1 Cileunyi-Sumedang-Dawuan 32.14
2 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 61.70
NO RUAS TARGET
2015-2019
23 Pasirkoja-Soreang 10.57
24 Pekanbaru-Kandis-Dumai 47.25
28 Sunter-Rawa Buaya-Batuceper 20.23
29 Sunter - Pulo Gebang 9.45
32 Kayu Agung - Palembang - Betung 28.24
33 Balikpapan-Samarinda 99.02
SUB TOTAL B 608.45
TOTAL 1,088.76
NO RUAS TARGET
2015-2019
3 Akses Tanjung Priok 16.67
5 Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 14.19
6 Kunciran-Serpong 11.19
7 Serpong-Cinere 10.14
8 Cinere-Jagorawi 10.44
9 Cimanggis-Cibitung 25.39
10 Cibitung-Cilincing 34.02
11 Depok-Antasari 17.23
12 Bekasi-Cawang-Ku Melayu 21.04
13 Bogor Ring Road 5.20
14 Ciawi-Sukabumi 18.36
15 Gempol-Pandaan 1.56
19 Medan – Binjai 15.80
20 Palembang-Indralaya 22.00
21 Manado-Bitung 39.00
22 Pandaan-Malang 37.62
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 2015-2019
Slide - 12
1
9 7
2
3
10
PENGUSAHAAN JALAN TOL SELANJUTNYA
4
8
11
JALAN TOL PRIORITAS
No.
Nama Ruas Medan-Kualanamu-Lubuk
Pakam-Tebing Tinggi *)
Medan-Binjai Pekanbaru-Kandis-Dumai
Palembang-Indralaya
Kayuagung-Palembang-Betung **)
Bakauheni-Terbanggi
Besar
Serpong-Balaraja *) Pasirkoja-Soreang
Cileunyi-Sumedang-
Dawuan
Pandaan-Malang
Manado-Bitung
Panjang (km) 61,8 15,80 135,00 22,00 111,65 150,00 30,00 10,57 58,50 37,62 39,00
Biaya
Investasi
(Rp. Milyar)
6,277 2,295 17,347 2,313 13.298 17.389 5.177 1.786 10.033 2.968 2,166
Biaya Tanah
(Rp. Milyar)
441 116 974 156 410 1,033 1.751 696 1.295 294 365
Status Pengadaan
tanah (81,36%)
& tahap
pelelangan
Persiapan
pengadaan
tanah
Pengadaan
tanah
(7,72%)
Pengadaan
Tanah
(13,89%)
Persiapan
Pengadaan
tanah
Persiapan
pengadaan
tanah
Pengadaan tanah
(Seksi I Serpong-
Legok 10 km
sudah bebas)&
persiapan
pelelangan
Pengadaan
tanah
(38,11%)
Pengadaan
tanah
(28,58%) &
konstruksi
Pengadaan
tanah
(14,90%)
Pengadaan
tanah oleh
Pemda
(33%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10
5
11
*) dalam proses tender **) proyek prakarsa
6
6
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 1.000 KM
Slide - 13
14
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN UNTUK MENDUKUNG PELABUHAN, BANDARA, KEK, KAWASAN INDUSTRI, DAN PARIWISATA
PEMBANGUNAN 24 PELABUHAN STRATEGIS MENDUKUNG TOL LAUT
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO DESTINASI WISATA DALAM RPJMN 2015-2019
Dukungan Infrastruktur ke-PU-an meliputi:
• Pembangunan jalan dan jembatan (akses) • Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air
bersih • Pengendalian banjir • Pembangunan infrastruktur air baku • Pembangunan infrastruktur perumahan untuk
kawasan strategis • Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi
15
Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan Kawasan Industri
KIM II
07
PUSAT PENGEPAKAN
INDUSTRI KARET
INDUSTRI KECIL MENENGAH
ANEKA INDUSTRI
PERUMAHAN
SARANA OLAH RAGA
SARANA PERIBADATAN
COMMUNITY CENTER
KANTOR MANAJEMEN
PERKANTORAN
INDUSTRI SEDANG
INDUSTRI BESAR
MEDIA CENTER
EXHIBITION CENTER
AREA KOMERSIAL
MEDICAL CENTER
PEMADAM KEBAKARAN
POWER STATION
FUEL STATION
IPAL
PENGELOLAAN AIR BERSIH
PENGELOLAAN LIMBAH KERING
TAMAN
RTH/BUFFER
PEMAKAMAN
PERDAGANGAN
PUSAT INOVASI
PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN
CONVENTION CENTER
INDUSTRI
KECIL
MENENGAH
KAWASAN INDUSTRI MANDOR II
KABUPATEN LANDAK
IPAL
PENGELOLAAN
LIMBAH
KERING
PEMADAM
KEBAKARAN
KANTOR
MANAJEMEN
PUSAT
PENGEPAKAN
CONVENTION
CENTER
MEDICAL
CENTER
POWER
STATION
INOVATION
CENTER
PEMAKAMAN
FUEL
STATION
MEDIA
CENTER
EXHIBITION
CENTER
PENGELOLAAN
AIR
BERSIH
PERKANTORAN
SARANA
PERIBADATAN
COMMUNITY
CENTER
PERKANTORAN
PARKIR
ANGKUTAN
KARYAWAN
PERDAGANGAN
AREA
KOMERSIAL
PERUMAHAN
INDUSTRI
KARET
INDUSTRI
SEDANG
INDUSTRI
BESARINDUSTRI
BESAR
INDUSTRI
SEDANG
INDUSTRI
SEDANG
ANEKA
INDUSTRI
ANEKA
INDUSTRI
ANEKA
INDUSTRI
ANEKA
INDUSTRI
INDUSTRI
KARET
INDUSTRI
KARET
INDUSTRI
KECIL
MENENGAH
KIM I
KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI
KAWASAN INDUSTRI SEIMANGKE
KAWASAN INDUSTRI BITUNG
KAWASAN INDUSTRI LANDAK-KALBAR
KAWASAN INDUSTRI JORONG-KALSEL
Kebutuhan Pendanaan INFRASTRUKTUR RPJMN 2015-2019
SEKTOR APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 Total
Jalan 340.0 200.0 65.0 200.0 805.0
Kereta Api 150.0 - 11.0 122.0 283.0
Perhubungan Laut4 498.0 - 238.2 163.8 900.0
Perhubungan Udara 85.0 5.0 50.0 25.0 165.0
Darat (termasuk ASDP) 50.0 - 10.0 - 60.0
Transportasi Perkotaan5 90.0 15.0 5.0 5.0 115.0
Ketenagalistrikan6 100.0 - 445.0 435.0 980.0
Energi (Migas) 3.6 - 151.5 351.5 506.6
Teknologi Komunikasi dan Informatika
12.5 15.3 27.0 223.0 277.8
Sumber Daya Air 275.5 68.0 7.0 50.0 400.5
Air Minum dan Limbah 227.0 198.0 44.0 30.0 499.0
Perumahan 384.0 44.0 12.5 87.0 527.5
TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4
Persentase 40.1% 9.9% 19.3% 30.7% 100%
dalam Rp Triliun
1 Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan
2 Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan.
3 Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business
4 Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin
5 Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan.
6 Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN
Slide - 16
Kebutuhan pendanaan Infrastruktur ke-PU-an mencapai Rp.2.232,0 Triliun atau 40% dari Total infrastruktur sebesar Rp.5.519,4 Triliun.
PENINGKATAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM ALOKASI INDIKATIF RPJMN 2005-2009 s.d 2015-2019
No Kementerian/ Lembaga RPJMN
2005 -2009 RPJMN
2010 -2014
RPJMN 2015 -2019 (Indikatif)
Kenaikan 2010 - 2019
1 Pekerjaan Umum 123.006,0 398.784,61 657.733,80 64,9%
2 Perhubungan *) 57.123,0 188.046,94 494.045,00 162,7%
3 Perumahan Rakyat 2.585,0 22.622,92 0,00 -100,0%
4 ESDM 27.990,0 83.991,35 97.306,10 15,9%
5 Kominfo 9.529,0 21.795,20 23.696,40 8,7%
6 BPLS 2.294,0 8.054,20 4.523,80 -43,8%
7 Basarnas - 9.116,51 10.339,10 13,4%
8 BPWS - 1568,8 1437,8 -8,4%
9 LPP RRI - 2872,7 1511,7 -47,4%
10 LPP TVRI - 2806,3 2350,6 -16,2%
Total Infrastruktur 221.929,0 739.659,53 1.292.944,30 74,8%
Slide - 17
Anggaran Infrastruktur, terutama Kementerian PU terus meningkat tajam. Peningkatan dari Periode I RPJM ke Periode II sebesar 223% dan diperkirakan terus meningkat.
RPI2JM Sebagai Alat Koordinasi dan Sinkronisasi Prioritas Pusat (RPJMN) dan Daerah
ARAHAN SPASIAL
PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR NAS/PROV/KAB/KOTA
RENCANA TERPADU
SINKRONISASI PROGRAM
IDENTIFIKASI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2
1
3
4
5
6
Indentifikasi arahan spasial mengacu Pada : Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III
RPJMN 2015 Rencana Induk Sektroral
Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur mengacu Pada : Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan
Infrastruktur dalam Buku II RPJMN 2015 Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan
Infrastruktur dalam RPJMD Propinsi dan Kab/kota
Melakukan integrasi arahan spasial pengembangan wilayah dengan program prioritas pembangunan infrastruktur di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur dari aspek lokasi, waktu, dan kebutuhan indikatif pembiayaan.
Mengidentifikasian bentuk atau wujud pembiayaan penganggaran RPI2-JM.
Inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau pembiayaan kerjasama (dengan swasta)
PERAN BAPPENAS • Melakukan Koordinasi Nasional Penyusunan RPI2-JM • Mengindentifikasi dan Menetapkan Kegiatan-Kegiatan Dalam
Dokumen RPI2-JM Berdasarkan Kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019
• Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM
PERAN KL • Melakukan pemuktahiran draft daftar kegiatan RPI2JM dengan
memperhatikan dan mengindentifikasi: 1. Kesesuaian Kewenangan 2. Kondisi Eksisting Kegiatan 3. Kebutuhan Pembiayaan 4. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 5. Perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 6. Indentifikasi dukungan pemerintah daerah yang dibutuhkan
• Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan:
1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019
• Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM
PERAN PEMERINTAH PROVINSI • Melakukan koordinasi pembahasan kegiatan RPI2-JM di daerahnya
bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota • Mengindentifikasi dan mengkonfirmasi dukungan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan RPI2-JM di daerahnya.
PRIORITAS INFRASTRUKTUR DALAM RKP 2016
19
Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
Pembangunan berkualitas :
Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”
20
TEMA RKP 2016
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2016
291,72
170,30
121,41
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Kebutuhan Prioritas Pagu Indikatif 2016 Gap Pembiayaan
No Kementerian/Lembaga Kebutuhan Prioritas Pagu Indikatif 2016 Gap Pembiayaan
1 Kemen ESDM 19.107,2 13.295,9 5.811,3 2 Kemen Perhubungan 98.259,4 49.635,9 48.623,5 3 Kemen PU Pera 164.776,8 99.311,0 65.465,8 4 Kemen Kominfo 4.410,8 4.221,2 189,6
5 BPLS 901,4 821,2 80,2 6 Basarnas 2.056,9 2.056,9 -
7 BPWS 265,8 260,2 5,6 8 LPP RRI 567,2 274,4 292,8 9 LPP TVRI 1.371,5 426,7 944,8
TOTAL 291.717,0 170.303,4 121.413,6
• Kebutuhan Pendanaan APBN Infrastruktur Tahun 2016 mencapai 291,72 Triliun. Sementara alokasi pagu indikatif hanya Rp. 170,3 Triliun
• Terdapat Gap pendanaan sebesar Rp. 121,4 Triliun
• Dimungkinkan adanya Mekanisme Inisiatif Baru
22
Potensi Permasalahan/Tantangan:
KETERBATASAN KETERSEDIAAN DAN KEMAMPUAN SDM (KONTRAKTOR, KONSULTAN, DLL) Dalam Tahap Penyiapan Proyek Penyusunan Prastudi Kelayakan meliputi Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case
(FBC) dibutuhkan sekurang-kurangnya: • Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang
Ekonomi, dan Keuangan, Tenaga Ahli Bidang Lingkungan, Tenaga Ahli Bidang Sosial.
Dalam Tahap Transaksi Proyek Penyusunan Dokumen Lelang dan Pendampingan Tim Lelang dibutuhkan sekurang-kurangnya:
• Tenaga Ahli Pengadaan (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan.
Dalam Tahap Perjanjian Kerjasama Finalisasi dan Negosiasi Dokumen Perjanjiann Kerjasama dibutuhkan sekurang-kurangnya:
• Tenaga Ahli Hukum (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan.
Dalam Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Konsultan Manajemen Konstruksi (CM), serta Konsultan Pengawasan dan Evaluasi
“Dimana ada gula disitu ada semut...”
Rencana pembangunan infrastruktur pada periode RPJM
2015-2019 memerlukan dana sekitar Rp 5.500 triliun.
Hal ini tentunya akan menarik minat para insinyur
manca negara, khususnya MEA, untuk bekerja di
Indonesia
SIAPKAH INSINYUR KITA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL?
BISAKAH KITA MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI?
Negara
PDB (Atas dasar harga
berlaku thn 2012)
GCI (Indeks Kompetisi Global
2013-14 dari 148 negara)
$ miliar % Total Ukuran Pasar
Indonesia 876.72 38% 38 15
Thailand 365.97 16% 37 22
Malaysia 305.26 13% 24 26
Singapore 286.91 12% 2 34
Philippines 250.24 11% 59 33
BCLMV 242.91 10% - -
ASEAN 2,328.01 100%
AKTIVITAS EKONOMI TERBESAR: Seberapa besar daya tarik tersebut
dapat dilihat pada tabel PDB yang menunjukkan 38% aktivitas ekonomi
ASEAN berada di Indonesia.
• BCLMV: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam • Sumber:
• PDB diolah dari WDI, Bank Dunia, Des. 2014; • GCI dikutip dari ASEAN GCI 2014
PELUANG PASAR LUAS: Di samping itu juga dapat dilihat dari sisi Indeks Kompetisi Global untuk Pilar Ukuran Pasar, Indonesia
menempati ranking 15 dari 148 negara. Bandingkan dengan negara ASEAN lain yang pada posisi ranking > 22.
Tetapi KURANG MAMPU BERKOMPETISI: Namun di sisi lain, Indonesia (38) dianggap kurang mampu berkompetisi dibanding
Singapura (2), Malaysia (24) dan Thailand (37).
Slide - 23
Untuk memastikan pencapaian target-target besar diperlukan pemikiran baru terkait dengan: • Outsourcing untuk Pengadaan Barang melalui Procurement Agent tanggung jawab dan
pengawasan oleh Kemen PU Pera
• Dalam hal Pengadaan: untuk menghindari adanya “re-tender” dapat dimungkinkan adanya Prakualifikasi dari awal.
• Pembentukan Project Management Office (PMO) dan Project Management Unit (PMU) Procurement Agent
Engineering Procurement and Construction (EPC)
Desain and Build
• Creative Financing, seperti PPP, Hibah, DAK, dan Sumber pendanaan lain di luar APBN.
• Perkuatan Koordinasi dengan Donor untuk mengantisipasi permasalahan tata kelola Proyek PHLN (NOL Proyek, dll)
• Perkuatan Kerjasama antara Pusat dan Pemda baik dalam Pendanaan maupun kebijakan lainnya.
• Perkuatan DAK Infrastruktur (Transportasi, Sumberdaya Air, Perumahan, dan Air Minum dan Sanitasi) baik untuk penanganan Jalan provinsi, kabupaten/kota dan non status serta rehabilitasi jaringan irigasi, air minum dan sanitasi melalui peningkatan alokasi dan fokus pada upaya mendukung prioritas nasional.
Hal-Hal yang Menjadi Pemikiran:
24
• Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 berorientasi Kewilayahan dan Pemerataan:
– Dukungan pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan strategis dan Sub Nasional
– Target pembangunan infrastruktur besar memerlukan ketersediaan lahan, diperlukan dukungan pendanaan dari APBN Kementerian PUPera untuk penyediaan lahan.
– Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan dan masalah sosial dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an
– Perkuatan sinergi dan integrasi perencanaan lintas sektor (pelabuhan, bandara, kawasan industri, pariwisata, maritim, dan infrastruktur dasar)
– Efisiensi dan efektifitas implementasi pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah dan target pencapaian output (bukan pemerataan alokasi per wilayah)
25
Hal-Hal yang menjadi perhatian:
TERIMA KASIH
26
LAMPIRAN
27
28
29
30
31
32
33