33
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016 DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA – BAPPENAS 21 APRIL 2015 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

  • Upload
    lynhu

  • View
    231

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA – BAPPENAS

21 APRIL 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Page 2: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025

RPJM

N 1

(2005-2

009)

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat R

PJM

N 2

(2010-2

014)

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJM

N 3

(2015-2

019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

RPJM

N 4

(2020-2

025)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SM berkualitas dan berdaya saing.

Slide - 2

Page 3: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

VISI, MISI dan NAWACITA (Agenda Prioritas)

VISI MISI NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

TERWUJUD-

NYA

INDONESIA

YANG

BERDAULAT,

MANDIRI DAN

BERKEPRIBA-

DIAN

BERLANDAS-

KAN GOTONG

ROYONG

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian

ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan

memberi rasa aman pada seluruh warga negara

2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

3. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim

4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

4. Kualitas hidup manusian Indonesia yang

tinggi, maju dan sejahtera

5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar,

Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

5. Bangsa berdaya saing 6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

6. Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional

7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa

7. Masyarakat yg berkepribadian dalam

kebudayaan. 9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Slide - 3

Page 4: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

• Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan;

• Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata;

• Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah; dan

• Menjadi poros maritim dunia.

4

Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden, yang dituju adalah Indonesia yang:

Page 5: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

NORMA PEMBANGUNAN

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar; 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan

keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

Slide - 5

STRATEGI PEMBANGUNAN

Page 6: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

INFRASTRUKTUR

KE-PU-AN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMERATAAN

DAN KEWILAYAHAN

DIMENSI SEKTOR

UNGGULAN

6

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DASAR Meningkatkan akses Air Minum Layak 100% Meningkatkan akses Sanitasi Layak 100% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 0 Ha

KETAHANAN PANGAN Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa 9,89 Juta Ha

Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 Juta Ha

Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak 304,75 Ribu Ha

Pembangunan 49 Waduk

KONEKTIVITAS Meningkatkan Kondisi mantap

jalan nasional mencapai 98%, jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten 65%

Pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km

Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km

Pengembangan jalan tol sepanjang 1.000 km

Page 7: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

TARGET BESAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN

7

Page 8: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

INDIKATOR Kondisi 2014 Target Akhir 2019

INFRASTRUKTUR DASAR

• Akses Air Minum layak 68,5% 100%

• Akses Sanitasi Layak 60,5% 100%

• Kawasan Kumuh Perkotaan 37.407 Ha 0 Ha

• Backlog Kebutuhan Rumah 13,5 Juta 6,8 Juta

KONEKTIVITAS

• Kemantapan Jalan Nasional 94% 98 %

• Waktu Tempuh Rata-Rata (Koridor Utama) 2.6 Jam / 100 Km 2.2 Jam / 100 Km

Slide - 8

TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015-2019 TERKAIT BIDANG KE-PU-AN

KETAHANAN AIR

• Kapasitas Air Baku 51.4 M3/Detik 118.6M/Detik

• Storage Per Kapita 62.3 M3/Kapita 78.36 M3/Kapita

• Irigasi yang diairi waduk 11% 20%

• Jaringan Irigasi Permukaan 7.145 Juta Ha 7.914 Juta Ha

• Kapasitas Desain Banjir 5-25 Tahunan 10-100 Tahunan

Page 9: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

PEMBANGUNAN 65 WADUK DALAM MENCAPAI TARGET KETAHANAN AIR

= BENDUNGAN BARU 2015-2019

=Kawasan Lindung

=Kawasan Konservasi

Sumber: Kementerian PU, 2015(diolah)

1. Pembangunan waduk baru (serta pemanfaatannya untuk irigasi, air baku, dan listrik) akan berdampak pada

perubahan fungsi lahan (contoh: perubahan kawasan lindung menjadi kawasan produksi).

2. Di sisi lain, perubahan fungsi lahan (di hulu) akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan fungsi

waduk, terutama di pulau Jawa.

Page 10: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

PEMBANGUNAN 49 WADUK BARU DAN KETAHANAN AIR

51,44

118,6

0

50

100

150

2014 2019

Peningkatan Kapasitas Air Baku Nasional (m3/detik)

Pembangunan 49 Waduk 15,8

19,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

2014 2019

Peningkatan Kapasitas/Daya Tampung Air (miliar m3/tahun)

3.2

Percepatan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA)

Pembangunan flood management di 33 WS Peningkatan rata-rata kapasitas desain

pengendalian Banjir menjadi 10 – 100 tahun

Pembangunan/ peningkatan 1 juta ha layanan jaringan irigasi

Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi

Page 11: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

DAS YANG AKAN DIPULIHKAN 2015-2019

1. DAS Asahan Toba 2. DAS Siak 3. DAS Musi 4. DAS Way Sekampung 5. DAS Way Seputih

1. DAS Citarum 2. DAS Ciliwung 3. DAS Cisadane 4. DAS Serayu 5. DAS Solo 6. DAS Brantas

1. DAS Jeneberang 2. DAS Saddang

DAS Kapuas

DAS Moyo

Page 12: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

NO PULAU PANJANG

(KM)

STATUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TARGET

2015-2019 SELESAI TIDAK

1 Sumatera 496.19 - 496.19 1.23 16.81 38.52 73.52 44.92 174.99

2 Jawa 1,348.81 256.18 1,092.63 123.78 67.78 173.19 327.08 83.93 775.75

3 Kalimantan 99.02 - 99.02 - 19.80 29.71 29.71 19.80 99.02

4 Bali 9.70 9.70 - - - - - - -

5 Sulawesi 39.00 - 39.00 - - 11.70 27.30 - 39.00

TOTAL 1,992.72 265.88 1,726.84 125.01 104.39 253.12 457.61 148.65 1,088.76

Status :

• HGH Sumatera Fase 1 beroperasi pada tahun 2019, sedangkan fase lainnya pada tahap persiapan penyusunan dokumen

FS/Basic Design/ROW Plan, AMDAL, LARAP, DED dan pengadaan tanah

• Pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali dalam tahap persiapan, berupa penyusunan studi

jaringan jalan dan dokumen kesiapan lainnya.

• Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan tol adalah sebesar Rp128.727,11 Milyar.

Target :

Trans Jawa dan Non-Trans Jawa direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019

NO RUAS TARGET

2015-2019

A. Trans Jawa

1 Cikampek-Palimanan 37.78

3 Pejagan-Pemalang 57.50

4 Pemalang-Batang 39.20

5 Batang-Semarang 75.00

6 Semarang-Solo 49.69

7 Solo-Ngawi 76.30

8 Ngawi-Kertosono 87.02

9 Kertosono-Mojokerto 9.90

10 Mojokerto-Surabaya 17.40

11 Gempol-Pasuruan 21.13

12 Pasuruan-Probolinggo 9.39

SUB TOTAL A 480.31

B. Non Trans Jawa

1 Cileunyi-Sumedang-Dawuan 32.14

2 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 61.70

NO RUAS TARGET

2015-2019

23 Pasirkoja-Soreang 10.57

24 Pekanbaru-Kandis-Dumai 47.25

28 Sunter-Rawa Buaya-Batuceper 20.23

29 Sunter - Pulo Gebang 9.45

32 Kayu Agung - Palembang - Betung 28.24

33 Balikpapan-Samarinda 99.02

SUB TOTAL B 608.45

TOTAL 1,088.76

NO RUAS TARGET

2015-2019

3 Akses Tanjung Priok 16.67

5 Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 14.19

6 Kunciran-Serpong 11.19

7 Serpong-Cinere 10.14

8 Cinere-Jagorawi 10.44

9 Cimanggis-Cibitung 25.39

10 Cibitung-Cilincing 34.02

11 Depok-Antasari 17.23

12 Bekasi-Cawang-Ku Melayu 21.04

13 Bogor Ring Road 5.20

14 Ciawi-Sukabumi 18.36

15 Gempol-Pandaan 1.56

19 Medan – Binjai 15.80

20 Palembang-Indralaya 22.00

21 Manado-Bitung 39.00

22 Pandaan-Malang 37.62

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 2015-2019

Slide - 12

Page 13: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

1

9 7

2

3

10

PENGUSAHAAN JALAN TOL SELANJUTNYA

4

8

11

JALAN TOL PRIORITAS

No.

Nama Ruas Medan-Kualanamu-Lubuk

Pakam-Tebing Tinggi *)

Medan-Binjai Pekanbaru-Kandis-Dumai

Palembang-Indralaya

Kayuagung-Palembang-Betung **)

Bakauheni-Terbanggi

Besar

Serpong-Balaraja *) Pasirkoja-Soreang

Cileunyi-Sumedang-

Dawuan

Pandaan-Malang

Manado-Bitung

Panjang (km) 61,8 15,80 135,00 22,00 111,65 150,00 30,00 10,57 58,50 37,62 39,00

Biaya

Investasi

(Rp. Milyar)

6,277 2,295 17,347 2,313 13.298 17.389 5.177 1.786 10.033 2.968 2,166

Biaya Tanah

(Rp. Milyar)

441 116 974 156 410 1,033 1.751 696 1.295 294 365

Status Pengadaan

tanah (81,36%)

& tahap

pelelangan

Persiapan

pengadaan

tanah

Pengadaan

tanah

(7,72%)

Pengadaan

Tanah

(13,89%)

Persiapan

Pengadaan

tanah

Persiapan

pengadaan

tanah

Pengadaan tanah

(Seksi I Serpong-

Legok 10 km

sudah bebas)&

persiapan

pelelangan

Pengadaan

tanah

(38,11%)

Pengadaan

tanah

(28,58%) &

konstruksi

Pengadaan

tanah

(14,90%)

Pengadaan

tanah oleh

Pemda

(33%)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

5

11

*) dalam proses tender **) proyek prakarsa

6

6

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL 1.000 KM

Slide - 13

Page 14: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

14

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN UNTUK MENDUKUNG PELABUHAN, BANDARA, KEK, KAWASAN INDUSTRI, DAN PARIWISATA

PEMBANGUNAN 24 PELABUHAN STRATEGIS MENDUKUNG TOL LAUT

PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA

PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO DESTINASI WISATA DALAM RPJMN 2015-2019

Dukungan Infrastruktur ke-PU-an meliputi:

• Pembangunan jalan dan jembatan (akses) • Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air

bersih • Pengendalian banjir • Pembangunan infrastruktur air baku • Pembangunan infrastruktur perumahan untuk

kawasan strategis • Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Page 15: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

15

Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan Kawasan Industri

KIM II

07

PUSAT PENGEPAKAN

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KECIL MENENGAH

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

COMMUNITY CENTER

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

MEDIA CENTER

EXHIBITION CENTER

AREA KOMERSIAL

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN

RTH/BUFFER

PEMAKAMAN

PERDAGANGAN

PUSAT INOVASI

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

CONVENTION CENTER

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH

KAWASAN INDUSTRI MANDOR II

KABUPATEN LANDAK

IPAL

PENGELOLAAN

LIMBAH

KERING

PEMADAM

KEBAKARAN

KANTOR

MANAJEMEN

PUSAT

PENGEPAKAN

CONVENTION

CENTER

MEDICAL

CENTER

POWER

STATION

INOVATION

CENTER

PEMAKAMAN

FUEL

STATION

MEDIA

CENTER

EXHIBITION

CENTER

PENGELOLAAN

AIR

BERSIH

PERKANTORAN

SARANA

PERIBADATAN

COMMUNITY

CENTER

PERKANTORAN

PARKIR

ANGKUTAN

KARYAWAN

PERDAGANGAN

AREA

KOMERSIAL

PERUMAHAN

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

SEDANG

INDUSTRI

BESARINDUSTRI

BESAR

INDUSTRI

SEDANG

INDUSTRI

SEDANG

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH

KIM I

KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI

KAWASAN INDUSTRI SEIMANGKE

KAWASAN INDUSTRI BITUNG

KAWASAN INDUSTRI LANDAK-KALBAR

KAWASAN INDUSTRI JORONG-KALSEL

Page 16: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

Kebutuhan Pendanaan INFRASTRUKTUR RPJMN 2015-2019

SEKTOR APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 Total

Jalan 340.0 200.0 65.0 200.0 805.0

Kereta Api 150.0 - 11.0 122.0 283.0

Perhubungan Laut4 498.0 - 238.2 163.8 900.0

Perhubungan Udara 85.0 5.0 50.0 25.0 165.0

Darat (termasuk ASDP) 50.0 - 10.0 - 60.0

Transportasi Perkotaan5 90.0 15.0 5.0 5.0 115.0

Ketenagalistrikan6 100.0 - 445.0 435.0 980.0

Energi (Migas) 3.6 - 151.5 351.5 506.6

Teknologi Komunikasi dan Informatika

12.5 15.3 27.0 223.0 277.8

Sumber Daya Air 275.5 68.0 7.0 50.0 400.5

Air Minum dan Limbah 227.0 198.0 44.0 30.0 499.0

Perumahan 384.0 44.0 12.5 87.0 527.5

TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4

Persentase 40.1% 9.9% 19.3% 30.7% 100%

dalam Rp Triliun

1 Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan

2 Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan.

3 Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk business to business

4 Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin

5 Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan.

6 Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN

Slide - 16

Kebutuhan pendanaan Infrastruktur ke-PU-an mencapai Rp.2.232,0 Triliun atau 40% dari Total infrastruktur sebesar Rp.5.519,4 Triliun.

Page 17: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

PENINGKATAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM ALOKASI INDIKATIF RPJMN 2005-2009 s.d 2015-2019

No Kementerian/ Lembaga RPJMN

2005 -2009 RPJMN

2010 -2014

RPJMN 2015 -2019 (Indikatif)

Kenaikan 2010 - 2019

1 Pekerjaan Umum 123.006,0 398.784,61 657.733,80 64,9%

2 Perhubungan *) 57.123,0 188.046,94 494.045,00 162,7%

3 Perumahan Rakyat 2.585,0 22.622,92 0,00 -100,0%

4 ESDM 27.990,0 83.991,35 97.306,10 15,9%

5 Kominfo 9.529,0 21.795,20 23.696,40 8,7%

6 BPLS 2.294,0 8.054,20 4.523,80 -43,8%

7 Basarnas - 9.116,51 10.339,10 13,4%

8 BPWS - 1568,8 1437,8 -8,4%

9 LPP RRI - 2872,7 1511,7 -47,4%

10 LPP TVRI - 2806,3 2350,6 -16,2%

Total Infrastruktur 221.929,0 739.659,53 1.292.944,30 74,8%

Slide - 17

Anggaran Infrastruktur, terutama Kementerian PU terus meningkat tajam. Peningkatan dari Periode I RPJM ke Periode II sebesar 223% dan diperkirakan terus meningkat.

Page 18: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

RPI2JM Sebagai Alat Koordinasi dan Sinkronisasi Prioritas Pusat (RPJMN) dan Daerah

ARAHAN SPASIAL

PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR NAS/PROV/KAB/KOTA

RENCANA TERPADU

SINKRONISASI PROGRAM

IDENTIFIKASI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

2

1

3

4

5

6

Indentifikasi arahan spasial mengacu Pada : Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III

RPJMN 2015 Rencana Induk Sektroral

Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur mengacu Pada : Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan

Infrastruktur dalam Buku II RPJMN 2015 Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan

Infrastruktur dalam RPJMD Propinsi dan Kab/kota

Melakukan integrasi arahan spasial pengembangan wilayah dengan program prioritas pembangunan infrastruktur di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur dari aspek lokasi, waktu, dan kebutuhan indikatif pembiayaan.

Mengidentifikasian bentuk atau wujud pembiayaan penganggaran RPI2-JM.

Inisiasi pelaksanaan RPI2-JM ke dalam penganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau pembiayaan kerjasama (dengan swasta)

PERAN BAPPENAS • Melakukan Koordinasi Nasional Penyusunan RPI2-JM • Mengindentifikasi dan Menetapkan Kegiatan-Kegiatan Dalam

Dokumen RPI2-JM Berdasarkan Kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019

• Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM

PERAN KL • Melakukan pemuktahiran draft daftar kegiatan RPI2JM dengan

memperhatikan dan mengindentifikasi: 1. Kesesuaian Kewenangan 2. Kondisi Eksisting Kegiatan 3. Kebutuhan Pembiayaan 4. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 5. Perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 6. Indentifikasi dukungan pemerintah daerah yang dibutuhkan

• Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan:

1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019

• Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI2-JM

PERAN PEMERINTAH PROVINSI • Melakukan koordinasi pembahasan kegiatan RPI2-JM di daerahnya

bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota • Mengindentifikasi dan mengkonfirmasi dukungan pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan RPI2-JM di daerahnya.

Page 19: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DALAM RKP 2016

19

Page 20: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas :

Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan

yang Berkualitas”

20

TEMA RKP 2016

Page 21: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2016

291,72

170,30

121,41

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Kebutuhan Prioritas Pagu Indikatif 2016 Gap Pembiayaan

No Kementerian/Lembaga Kebutuhan Prioritas Pagu Indikatif 2016 Gap Pembiayaan

1 Kemen ESDM 19.107,2 13.295,9 5.811,3 2 Kemen Perhubungan 98.259,4 49.635,9 48.623,5 3 Kemen PU Pera 164.776,8 99.311,0 65.465,8 4 Kemen Kominfo 4.410,8 4.221,2 189,6

5 BPLS 901,4 821,2 80,2 6 Basarnas 2.056,9 2.056,9 -

7 BPWS 265,8 260,2 5,6 8 LPP RRI 567,2 274,4 292,8 9 LPP TVRI 1.371,5 426,7 944,8

TOTAL 291.717,0 170.303,4 121.413,6

• Kebutuhan Pendanaan APBN Infrastruktur Tahun 2016 mencapai 291,72 Triliun. Sementara alokasi pagu indikatif hanya Rp. 170,3 Triliun

• Terdapat Gap pendanaan sebesar Rp. 121,4 Triliun

• Dimungkinkan adanya Mekanisme Inisiatif Baru

Page 22: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

22

Potensi Permasalahan/Tantangan:

KETERBATASAN KETERSEDIAAN DAN KEMAMPUAN SDM (KONTRAKTOR, KONSULTAN, DLL) Dalam Tahap Penyiapan Proyek Penyusunan Prastudi Kelayakan meliputi Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case

(FBC) dibutuhkan sekurang-kurangnya: • Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang

Ekonomi, dan Keuangan, Tenaga Ahli Bidang Lingkungan, Tenaga Ahli Bidang Sosial.

Dalam Tahap Transaksi Proyek Penyusunan Dokumen Lelang dan Pendampingan Tim Lelang dibutuhkan sekurang-kurangnya:

• Tenaga Ahli Pengadaan (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan.

Dalam Tahap Perjanjian Kerjasama Finalisasi dan Negosiasi Dokumen Perjanjiann Kerjasama dibutuhkan sekurang-kurangnya:

• Tenaga Ahli Hukum (Transaction Advisor), Tenaga Ahli Bidang Teknis (Engineering), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, dan Keuangan.

Dalam Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Konsultan Manajemen Konstruksi (CM), serta Konsultan Pengawasan dan Evaluasi

Page 23: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

“Dimana ada gula disitu ada semut...”

Rencana pembangunan infrastruktur pada periode RPJM

2015-2019 memerlukan dana sekitar Rp 5.500 triliun.

Hal ini tentunya akan menarik minat para insinyur

manca negara, khususnya MEA, untuk bekerja di

Indonesia

SIAPKAH INSINYUR KITA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL?

BISAKAH KITA MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI?

Negara

PDB (Atas dasar harga

berlaku thn 2012)

GCI (Indeks Kompetisi Global

2013-14 dari 148 negara)

$ miliar % Total Ukuran Pasar

Indonesia 876.72 38% 38 15

Thailand 365.97 16% 37 22

Malaysia 305.26 13% 24 26

Singapore 286.91 12% 2 34

Philippines 250.24 11% 59 33

BCLMV 242.91 10% - -

ASEAN 2,328.01 100%

AKTIVITAS EKONOMI TERBESAR: Seberapa besar daya tarik tersebut

dapat dilihat pada tabel PDB yang menunjukkan 38% aktivitas ekonomi

ASEAN berada di Indonesia.

• BCLMV: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam • Sumber:

• PDB diolah dari WDI, Bank Dunia, Des. 2014; • GCI dikutip dari ASEAN GCI 2014

PELUANG PASAR LUAS: Di samping itu juga dapat dilihat dari sisi Indeks Kompetisi Global untuk Pilar Ukuran Pasar, Indonesia

menempati ranking 15 dari 148 negara. Bandingkan dengan negara ASEAN lain yang pada posisi ranking > 22.

Tetapi KURANG MAMPU BERKOMPETISI: Namun di sisi lain, Indonesia (38) dianggap kurang mampu berkompetisi dibanding

Singapura (2), Malaysia (24) dan Thailand (37).

Slide - 23

Page 24: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

Untuk memastikan pencapaian target-target besar diperlukan pemikiran baru terkait dengan: • Outsourcing untuk Pengadaan Barang melalui Procurement Agent tanggung jawab dan

pengawasan oleh Kemen PU Pera

• Dalam hal Pengadaan: untuk menghindari adanya “re-tender” dapat dimungkinkan adanya Prakualifikasi dari awal.

• Pembentukan Project Management Office (PMO) dan Project Management Unit (PMU) Procurement Agent

Engineering Procurement and Construction (EPC)

Desain and Build

• Creative Financing, seperti PPP, Hibah, DAK, dan Sumber pendanaan lain di luar APBN.

• Perkuatan Koordinasi dengan Donor untuk mengantisipasi permasalahan tata kelola Proyek PHLN (NOL Proyek, dll)

• Perkuatan Kerjasama antara Pusat dan Pemda baik dalam Pendanaan maupun kebijakan lainnya.

• Perkuatan DAK Infrastruktur (Transportasi, Sumberdaya Air, Perumahan, dan Air Minum dan Sanitasi) baik untuk penanganan Jalan provinsi, kabupaten/kota dan non status serta rehabilitasi jaringan irigasi, air minum dan sanitasi melalui peningkatan alokasi dan fokus pada upaya mendukung prioritas nasional.

Hal-Hal yang Menjadi Pemikiran:

24

Page 25: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

• Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 berorientasi Kewilayahan dan Pemerataan:

– Dukungan pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan strategis dan Sub Nasional

– Target pembangunan infrastruktur besar memerlukan ketersediaan lahan, diperlukan dukungan pendanaan dari APBN Kementerian PUPera untuk penyediaan lahan.

– Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan dan masalah sosial dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an

– Perkuatan sinergi dan integrasi perencanaan lintas sektor (pelabuhan, bandara, kawasan industri, pariwisata, maritim, dan infrastruktur dasar)

– Efisiensi dan efektifitas implementasi pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah dan target pencapaian output (bukan pemerataan alokasi per wilayah)

25

Hal-Hal yang menjadi perhatian:

Page 26: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

TERIMA KASIH

26

Page 27: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

LAMPIRAN

27

Page 28: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

28

Page 29: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

29

Page 30: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

30

Page 31: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

31

Page 32: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

32

Page 33: PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2016perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... · prioritas pembangunan infrastruktur 2016 deputi bidang sarana dan prasarana –

33