Prinsip Peran Profesi Dokter Dalam Penanggulangan Bencana

Prinsip Peran Profesi Dokter dalam Penanggulangan Bencana

a. Peran Dokter dalam Keadaan Bencana

Dokter merupakan salah satu praktisi kesehatan yang sangat diperlukan dalam keadaan

bencana. Peran dokter tersebut diantaranya:

Melakukan penanganan kasus kegawatan darurat trauma maupun non trauma (seperti PPGD-

GELS, ATLS, ACLS)

Melakukan pemeriksaan umum terhadap korban bencana

Mendiagnosis keadaan korban bencana dan ikut menentukan status korban dalam triase

Menetapkan diagnosis terhadap pasien kegawatan dan mencegah terjadinya kecatatan pada

pasien

Memberikan pelayanan pengobatan darurat

Melakukan tindakan medis yang dapat dilakukan di posko tanggap bencana

Memberikan rekomendasi rujukan ke rumah sakit apabila memerlukan penanganan lebih lanjut

Melakukan pelayanan kesehatan rehabilitatif

b. Tenaga Dokter dalam Tim Penanggulangan Krisis

Dalam keadaan bencana diadakannya mobilisasi SDM Kesehatan, diantaranya dokter, yang

tergabung dalam suatu Tim Penanggulangan Krisis yang meliputi Tim Gerak Cepat, Tim

Penilaian Cepat Kesehatan (Tim RHA), dan Tim Bantuan Kesehatan. Berikut kebutuhan

minimal tenaga dokter untuk masing-masing tim tersebut:

a. Tim Gerak Cepat

Merupakan tim yang bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah adanya kejadian bencana.

Tenaga dokter yang dibutuhkan terdiri dari Dokter Umum/BSB 1 orang, Dokter Spesialis Bedah

1 orang, dan Dokter Spesialis Anastesi 1 orang.

b. Tim RHA

Merupakan tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau

menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada tim ini, tenaga dokter umum minimal 1 orang

dikirimkan.

c. Tim Bantuan Kesehatan

Merupakan tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Gerak Cepat dan

Tim RHA kembali dengan laporan dengan hasil kegiatan mereka dilapangan. Kebutuhan tenaga

dokter selain yang telah tercantum diatas juga perlu disesuaikan pula dengan jenis bencana dan

kasus yang ada, yaitu:

No. Jenis Bencana Spesialisasi Tenaga Dokter yang Dibutuhkan

1 Gempa Bumi Bedah umum & orthopedi, penyakit dalam, anak,

obsgyn, anastesi, DVI, jiwa, bedah plastik, dan

forensik.

2 Banjir Bandang/

Tanah Longsor

Bedah umum & orthopedi, penyakit dalam,

pulmonologi, anak, obsgyn, anastesi, DVI, jiwa, bedah

plastik, dan forensik.

3 Gunung Meletus Bedah umum, penyakit dalam, anastesi dan ahli

intensive care, bedah plastik, forensic, dan kesehatan

jiwa.

4 Tsunami Bedah umum & orthopedi, penyakit dalam, anak,

anastesi, DVI, pulmonologi, kesehatan jiwa, bedah

plastik, dan forensik.

5 Ledakan Bom/

Kecelakaan

Industri

Bedah umum & orthopedi, penyakit dalam, anastesi,

kesehatan jiwa, bedah plastik, dan forensik.

6 Kerusuhan Massal Bedah umum & orthopedi, penyakit dalam, anastesi,

DVI, kesehatan jiwa/psikiater, dan forensik.

7 Kebakaran Hutan Pulmonologi dan penyakit dalam.

Tabel 2.2.1. Kebutuhan Tenaga Dokter Berdasarkan Jenis Bencana

Kompetensi Tenaga Dokter

Berikut kompetensi-kompetensi dari tenaga dokter yang dapat dimiliki untuk melakukan

penanggulangan bencana:

1. PPGD-GELS untuk Dokter (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat-General Emergency Life

Support).

General Emergency Life Support atau GELS adalah pelatihan dasar penanganan kasus gawat

darurat trauma maupun non trauma bagi para dokter. Tujuannya untuk menyiapkan tenaga dokter

yang kompeten dalam menangani keadaan-keadaan yang mengancam jiwa atau kecacatan. GELS

dirancang dan disusun oleh Tim Pengembangan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu) Departemen Kesehatan yang terdiri dari pada pakar di bidangnya pada tahun 2004.

Secara umum, materi yang diberikan sebagai berikut:

a. Materi Umum

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Geomedic Mapping,

Interpersonal Komunikasi, Peningkatan Mutu Pelayanan Gawat Darurat, Hak dan Kewajiban

Dokter.

b. Materi Penunjang

Prinsip Penanganan Bencana, Komunikasi dan Transportasi Bencana, Etika Hukum

Kesehatan, Keracunan

c. Materi Teknik Medis Utama

Dasar-dasar PPGD

Airway, Breathing, and Circulation Problem and Management

CPR/RJP dan Permasalahannya

Jenis-jenis Syok dan Penanganannya

d. Materi Teknis Medis Spesialistik

Initial Assessment Trauma (ABC pada Trauma)

Trauma Kepala, Thoraks, Abdomen, Muskuloskeletal

Syok dan Tenggelam

Kegawatdaruratan Bayi dan Anak

Kegawatan Paru dan Jantung

Kegawatan Obgyn

Kegawatan Penyakit Dalam

Kegawatan pada Bidang Psikiatri

Kegawatan Neurologi

e. Skill Station dan Simulasi

Skill Station Airway, Breathing, Circulation

Skill Station CPR/RJP

Skill Station Animal Lab

Skill Station Stabilisasi dan Transportasi

Skill Station Membaca Kelainan EKG dan Megacode Test

Skill Station Resusitasi dan Penanganan Kegawatan Bayi dan Anak

Skill Station Penanganan Persalinan, Distocia Bahu, dan Ekstraksi Vakum

Simulasi Penanganan Bencana di Posko, Lapangan, dan IGD

2. ATLS (Advanced Trauma Life Support)

ATLS adalah sebuah program pelatihan bagi dokter medis dalam pengelolaan trauma akut, yang

dikembangkan oleh American College of Surgeons. Tujuan dari program ini adalah menerapkan

ilmu dan teknologi ATLS dari American College of Surgeons Committee on Trauma ke dalam

sistem Pelayanan Medis Gawat Darurat yang dapat meningkatkan pelayanan dan keterampilan

para dokter dalam upaya penanganan penderita trauma dengan metode ATLS. Materi yang

diberikan diantaranya initial assessment and management; airway & ventilator management;

shock management; trauma pada bagian tubuh tertentu, dan trauma pada pediatric, geriatric,

serta wanita; cara stabilisasi dan transportasi;,dan manajemen dalam bencana.

3. ACLS (Advanced Cardiac Life Support)

Pelatihan ACLS ditujukan bagi dokter umum, dokter spesialis dan perawat (terutama

perawat ICU, ICCU, Unit Gawat Darurat atau Ambulans) untuk memperoleh pengetahuan,

keterampilam dan sertifikasi penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan kardiovaskular. Materi

yang diberikan diantaranya Bradycardia/PEA/Asystole/VF/Pulseless VT, Pharmacology,

Ischemic Chest Pain/ACS, Airway Management, Skill station (Arrhythmia Recognition,

BLS/PEA & Asystole, VF & Pilseless VT, Airway management), Acute Pulmonary Edema,

Hypotension & Shock, Tachycardia Algorithm, dan Megacode Team.

Prinsip Dasar Manajemen Bencana

Pengertian Bencana

World Health Organization mendefinisikan bencana sebagai "fenomena ekologis cukup besar yang terjadi tiba-tiba sehingga membutuhkan bantuan dari luar." The American College of Emergency Physicians (ACEP) menyatakan bahwa sebuah bencana telah terjadi "ketika kekuatan merusak dari alam atau buatan manusia melampaui sebuah area atau komunitas tertentu untuk mendapatkan perawatan kesehatan."

Definisi lain juga ada, namun secara umum menyebutkan bahwa ada kekacauan besar sehingga organisasi, infrastruktur dan sumber daya setempat tidak dapat kembali seperti sedia kala setelah kejadian tersebut tanpa bantuan dari pihak luar.

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Manajemen bencana merupakan suatu disiplin ilmu yang menyangkut seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomi. Bidang ilmu ini berhubungan dengan persiapan sebelum terjadi bencana, tanggap bencana (mis. evakuasi gawat darurat, karantina, dekontaminasi massa, dll) serta mendukung dan membangun kembali masyarakat setelah bencana alam atau bencana buatan manusia terjadi. Jadi manajemen gawat darurat merupakan proses berkelanjutan dimana semua individu, kelompok dan komunitas mengelola risiko dalam usaha untuk menghindari atau memperbaiki akibat bencana yang merupakan hasil dari risiko.

Tahapan Manajemen Bencana

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu:Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini;

1. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan Search and Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

2. Kegiatan pasca bencana yang kencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Referensi lain membagi proses manajemen gawat darurat menjadi empat tahap: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Kegiatan Pra Bencana

- Mitigasi

Mitigasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah risiko-risiko yang ada berkembang menjadi bencana secara keseluruhan atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi efek bencana ketika terjadi. Tahap ini berbeda dari tahapan lain karena menitikberatkan pada langkah-langkah jangka panjang untuk megnurangi atau menghilangkan risiko. Tindakan-tindakan mitigatif dapat berupa struktural maupun non-struktural. Tindakan-tindakan struktural menggunakan penyelesaian teknologi seperti bendungan atau kanal untuk mengontrol banjir. Tindakan non-struktural mencakup legislasi, perencanaan penggunaan lahan dan asuransi. Mitigasi juga mencakup peraturan mengenai evakuasi, sanksi bagi yang menolak peraturan (seperti evakuasi wajib), dan mengkomunikasikan risiko potensial kepada masyarakat. Mitigasi merupakan metode yang murah untuk mengurangi dampak risiko, namun hal ini tidak selalu disukai. Implementasi strategi mitigasi dapat dipandang sebagai bagian proses pemulihan jika dilakukan setelah terjadi bencana.

Aktivitas yang mendahului mitigasi adalah identifikasi risiko. Penilaian risiko fisik merujuk kepada proses identifikasi dan evaluasi bahaya. Persamaan di bawah menunjukkan bahwa bahaya (hazard) dikalikan dengan kerentanan populasi terhadap bahaya tersebut (populations' vulnerability to that hazard) menghasilkan risiko. Semakin tinggi risiko, semakin perlu kerentanan tersebut dijadikan target usaha-usaha mitigasi dan kesiapsiagaan.

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.

1. Penilaian bahaya (hazard assessment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, kemungkinan kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;

2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

3. Persiapan (prepraredness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi

non struktural), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur dari bencana (mitigasi struktural).

Mitigasi tidak hanya menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian-kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas-aktivitas dan institusi-institusi sosial. Jika sumber-sumber mitigasi terbatas, maka harus ditargetkan pada elemen-elemen yang paling rentan dan mendukung tingkat aktivitas masyarakat yang ada. Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif. Kerentanan menunjukkan kerawanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan kurangnya sumber-sumber daya untuk pemulihan yang cepat. Untuk mengurangi kerentanan fisik elemen-elemen yang lemah bisa dilindungi atau diperkuat. Sementara untuk mengurangi kerentanan institusi sosial dan aktivitas ekonomi, infratruktur perlu dimodifikasi atau diperkuat.

- Kesiapsiagaan

Pada tahap kesiapsiagaan, pemerintah atau pihak berwenang mengembangkan rencana aksi ketika bencana terjadi. Langkah-langkah kesiapsiagaan yang umum dilakukan mencakup:

Rencana komunikasi dengan metode dan istilah yang mudah dimengerti

Perawatan dan pelatihan pelayanan gawat darurat yang memadai, termasuk sumber daya manusia massa seperti tim gawat darurat yang ada di masyarakat

Pengembangan dan pelatihan metode peringatan gawat darurat masyarakat digabung dengan tempat perlindungan gawat darurat serta rencana evakuasi

Cadangan, inventaris dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bencana

Mengembangkan organisasai masyarakat yang terdiri dari awam terlatih

Aspek lain dari kesiapsiagaan adalah perkiraan korban bencana, penyelidikan berupa berapa banyak korban jiwa atau cedera yang mungkin jatuh dari suatu kejadian bencana tertentu.

Perencanaan bencana dapat dibagi ke dalam perencanaan eksternal dan internal. Banyak komunitas yang memiliki rencana yang terinci yang ketika diuji ditemukan bahwa rencana tersebut berdasarkan asumsi yang keliru ataupun sama sekali tidak dapat diterapkan pada konteks respons awal.

Perencanaan Eksternal

Perencanaan penanggulangan bencana perlu dibuat dengan menggabungkan temuan di lapangan dengan teori ataupun penelitian mengenai bencana sehingga rencana bencana yang kadang dibuat berdasarkan asumsi yang keliru dan tidak terbukti kebenarannya tidak terjadi. Contohnya, para

perencana secara logis berpikir bahwa pasien yang paling parah akan diangkut pertama kali pada saat bencana, pada kenyataannya hal ini tidak terjadi pada banyak kejadian.

Dalam mengembangkan rencana bencana, perlu diingat bahwa tidak mungkin untuk merencanakan semua kemungkinan; oleh karena itu, rencana harus relatif umum sehingga dapat dikembangkan. Sebagian besar bencana yang dapat ditangani menggunakan sumber daya lokal atau regional mengakibatkan korban jiwa kurang dari 100 dan kurang dari 500 cedera berat. Jika rencana dikembangkan untuk bencana skala yang lebih besar, rencana perlu fokus pada 48 jam pertama pasca bencana hingga bantuan nasional atau pusat dapat tiba dan mengatasi tingkat fatalitas yang tinggi selama 24 jam pertama.

Perencanaan Internal

Perencana bencana rumah sakit harus mempertimbangkan skenario yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk kemungkinan bahwa bencana dapat melibatkan rumah sakit. Untuk kejadian langka tersebut, aspek-aspek keterlibatan rumah sakit seperti dekontaminasi massa, triase multipel dan area pemeringkatan (staging area) di dalam rumah sakit, serta persediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai harus diantisipasi. The Joint Comission on Accreditation of Hospitals (JCAHO) mensyaratkan rumah-rumah sakit untuk melatih rencana bencana secara berkala dan membentuk komisi bencana. Komisi ini perlu terdiri dari departemen penting dalam rumah sakit, termasuk administrasi, pelayanan keperawatan, keamanan, komunikasi, laboratorium, pelayanan dokter (termasuk tapi tidak terbatas pada kedokteran gawat darurat, bedah umum, dan radiologi), rekam medis serta perawatan mesin dan peralatan pendukung operasional rumah sakit.

Rencana bencana rumah sakit sebaiknya mencakup protokol dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan berikut:

Pengenalan dan notifikasi

Penilaian kemampuan rumah sakit

Pemanggilan kembali petugas

Pembangunan pusat kendali fasilitas

Perawatan rekam medis yang akurat

Hubungan masyarakat

Penyediaan kembali kebutuhan rumah sakit

Kegiatan Saat Bencana

Respons

Tahap respons mencakup mobilisasi pelayanan gawat darurat dan first responders yang diperlukan ke tempat bencana. Hal ini mencakup gelombang pertama pelayanan gawat darurat inti seperti pemadam kebakaran, polisi, dan petugas medis beserta ambulans.

Rencana gawat darurat yang dilatih dengan baik yang dikembangkan sebagai bagian dari tahap kesiapsiagaan memungkinkan koordinasi penyelamatan yang efisien. Dimana diperlukan usaha search and rescue dapat dilakukan pada tahap awal. Tergantung cedera yang dialami, suhu di luar, dan akses terhadap udara dan air, sebagian besar korban bencanca akan mati dalam 72 jam setelah terjadi bencana.

Aktivasi

Notifikasi dan Respons Awal

Pada tahap ini, organisasi yang terlibat dalam respons bencana dan populasi yang mungkin terkena dampak diberitahukan. Jika bencana diantisipasi, tahap ini terjadi sebelum bencana. Ini berarti masuk ke dalam tahapan pra bencana. Banyak tempat di area bencana yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam untuk melakukan evakuasi secara keseluruhan.Pengaturan komando dan penilaian lokasi kejadian

Begitu tahap aktivasi telah dimulai, struktur komando dan staf yang telah diatur sebelumnya untuk merespons bencana perlu diatur kembali dan jaringan komunikasi awal dibangun. Ini merupakan salah satu langkah penting yang diambil begitu bencana terjadi. Secara historis, waktu berharga dapat hilang selama respons bencana pada saat sistem pusat berkoordinasi dengan usaha-usaha respons disiapkan. Selama tahap ini, laporan-laporan awal mengenai penilain lokasi kejadian keseluruhan mulai berdatangan. Untuk bencana yang statis, aset respons yang diperlukan mungkin perlu ditentukan. Kadang, fakta awal yang diketahui adalah bahwa bencana merupakan proses yang terus berjalan. Namun, bahkan fakta ini penting dalam menentukan apakan bantuan luar diperlukan, masih membutuhkan waktu untuk mengaktivasi sumber-sumber daya tersebut.

Implementasi

Search and Rescue

Tergantung pada struktur dan fungsi sistem komando, search and rescue dapat berada pada komando pemadam kebakaran, pelayanan gawat darurat medis, atau polisi atau suatu unit tersendiri. Pada insiden yang secara geografis tertutup, usaha search and rescue cenderung gamblang. Pada bencana yang lebih besar, khususnya yang tengah berlangsung atau melibatkan aktivitas terorisme, pendekatan kooperatif diperlukan dan aksi seach and rescue sendiri harus diorganisir untuk memastikan cakupan daerah yang cukup dan menyeluruh.

Ekstrikasi, triase, stabilisasi dan transpor

Di banyak negara ekstrikasi telah berevolusi menjadi fungsi dan tugas pemadam kebakaran. Sebagai tambahan tim khusus penyelamatan teknis dan perlindungan, pemadam kebakran lebih memiliki pengalaman dengan gedung runtuh dan bahaya sekunder (mis. banjir, kebakaran) dibanding organisasi lain.Konsep triase melibatkan identifikasi dan pemilahan korban dengan cedera yang mengancam jiwa untuk meudian diberikan proritas untuk dirawat. Gambaran lengkap triase jauh di luar jangkauan tulisan ini. Petugas medis biasa memberikan perawatan yang ekstensif dan definitif untuk tiap pasien. Ketika bertemu dengan banyak pasien pada waktu bersamaan pada keadaan bencana, mudah untuk megnalami kewalahan, bahkan bagi pekerja bencana yang berpengalaman. Triase harus dilakukan pada tingkat berbeda dan pasien harus dinilai ulang setiap langkah dari proses itu.

Transpor korban harus diatur dan dijalankan untuk menyalurkan korban ke fasilitas yang mampu menerimanya. Berdasarkan pengalaman, mayoritas individu yang terluka berat dibawa hanya kepada satu atau dua fasilitas penerima, yang kemudian kewalahan. Ini terjadi ketika fasilitas lain siap menerima pasien.

Kegiatan Pasca Bencana

Pemulihan

Tujuan dari tahap pemulihan adalah mengembalikan daerah yang terkena bencana kembali ke keadaan semula. Hal ini berbeda dari tahap respons dalam hal fokus; usaha-usaha pemulihan berhubungan dengan masalah dan keputusan yang harus dibuat setelah kebutuhan penting dipenuhi. Usaha-usaha ini terutama berhubungan dengan aksi yang melibatkan pembangunan kembali bangunan yang hancur, pengerjaan kembali dan perbaikan infrastuktur penting lainnya. Aspek penting dari usaha pemulihan yang efektif adalah memanfaatkan 'jendela kesempatan' untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigatif yang mungkin kurang disukai. Penduduk dari daerah yang terkena bencana lebih mudah menerima perubahan mitigatif ketika bencana masih segar dalam ingatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan menurut WHO (World HealthOrganization)adalah

suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar

dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan

meliputi : penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian

pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan /

pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, higiene makanan termasuk

higiene susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja,

pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan

dan transportasi udara, perencanaaan daerah perkotaan, pencegahan kecelakaan,

rekreasi umum dan pariwisata, tindakan – tindakan sanitasi yang berhubungan dengan

keadaan epidemi / wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, tindakan

pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. (Ghandi, 2010)

2.2. Sanitasi Dasar

Sanitasi dasar yaitu sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyehatkan

lingkungan pemukiman yang meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran

manusia (jamban), pembuangan air limbah dan pengelolaan sampah.

6

Universitas Sumatera Utara

2.2.1 Penyediaan Air Bersih

Air merupakan salah satu bahan pokok yang mutlak dibutuhkan oleh manusia

sepanjang masa. Sumber air yang banyak dipergunakan oleh masyarakat adalah

berasal dari :

1. Air Permukaan, yaitu air yang mengalir di permukaan bumi akan membentuk air

permukaan. Air ini umumnya mendapat pengotoran selama pengalirannya.

2. Air Tanah, secara umum terbagi menjadi : air tanah dangkal yaitu terjadi akibat

proses penyerapan air dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam terdapat

pada lapis rapat air yang pertama.

3. Air Atmosfer/meteriologi/air hujan, dalam keadaan murni sangat bersih tetapi

sering terjadi pengotoran karena industri, debu dan lain sebagainya. (Waluyo,

2005).

Air mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan. Apabila tidak

diperhatikan, maka air yang dipergunakan masyarakat dapat mengganggu kesehatan

manusia. Untuk mendapatkan air yang baik, sesuai dengan standar tertentu, saat ini

menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam

limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah

dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya (Wardhana, 2004).

Ada 4 macam klasifikasi penyakit yang berhubungan dengan air sebagai

media penularan penyakit yaitu (Kusnoputranto, 1986) :

1. Water Borne Disease, yaitu penyakit yang penularannya melalui air yang

terkontaminasi oleh bakteri pathogenn dari penderita atau karier. Bila air yang

mengandung kuman pathogen terminum maka dapat terjadi penjangkitan pada


orang yang bersangkutan, misalnya Cholera, Typhoid, Hepatitis dan Dysentri

Basiler.

2. Water Based Disease, yaitu penyakit yang ditularkan air pada orang lain melalui

persediaan air sebagai pejamu (host) perantara, misalnya Schistosomiasis.

3. Water Washed Disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk

pemeliharaan kebersihan perseorangan dan air bagi kebersihan alat-alat terutama

alat dapur dan alat makan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air

yang cukup maka penularan penyakit-penyakit tertentu pada manusia dapat

dikurangi. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh cara penularan, diantaranya :

penyakit infeksi saluran pencernaan. Salah satu penyakit infeksi saluran

pencernaan adalah diare. Penyakit diare dapat ditularkan melalui beberapa jalur,

diantaranya melalui air (Water borne) dan melalui alat-alat dapur yang dicuci

dengan air (Water washed). Contoh penyakit ini adalah cholera, thypoid dan

Dysentry basiller. Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan ketersediaan

air untuk makan, minum, memasak dan kebersihan alat-alat makan.

4. Water Related Insect Vectors, Vektor-vektor insektisida yang berhubungan

dengan air yaitu penyakit yang vektornya berkembang biak dalam air, misalnya

Malaria, Demam Berdarah, Yellow Fever, Trypanosomiasis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990,

yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar

kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan


menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan

maupun di perdesaan.

Syarat-syarat Kualitas Air Bersih diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Syarat Fisik: tidak berbau, tidak berasa

b. Syarat Kimia: Kadar besi maksimum yang diperbolehkan 1,0 mg/l,

kesadahan maksimal 500 mg/l

c. Syarat Mikrobiologis : Jumlah total koliform dalam 100 ml air yang diperiksa

maksimal adalah 50 untuk air yang berasal dari bukan perpipaan dan 10 untuk air

yang berasal dari perpipaan.

Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya

yang menghasilkan, menyediakan dan membagi-bagikan air bersih untuk masyarakat.

Jenis sarana air bersih ada beberapa macam yaitu sumur gali, sumur pompa tangan

dangkal dan sumur pompa tangan dalam, tempat penampungan air hujan,

penampungan mata air, dan perpipaan.

Air sumur merupakan sumber air yang paling banyak dipergunakan

masyarakat Indonesia. Sumur gali yang dipandang memenuhi syarat kesehatan ialah

(Sanropie, 1986) :

1. Lokasi

- Jarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran misalnya jamban, tempat

pembuangan air kotor, lubang resapan, tempat pembuangan sampah,

kandang ternak dan tempat-tempat pembuangan kotoran lainnya.

- Pada tempat-tempat yang miring misalnya pada lereng-lereng pegunungan,

letak sumur gali diatas sumber pencemaran.


- Lokasi sumur gali harus terletak pada daerah yang lapisan tanahnya

mengandung air sepanjang musim.

- Lokasi sumur gali supaya diusahakan pada daerah yang bebas banjir.

2. Konstruksi

- Dinding sumur harus kedap air sedalam 3 meter dari permukaan tanah untuk

mencegah rembesan dari air permukaan.

- Bibir sumur harus kedap air minimal setinggi 0,7 meter dari permukaan

tanah untuk mencegah rembesan air bekas pemakaian ke dalam sumur.

- Cara pengambilan air dari dalam sumur sedemikian rupa sehingga dapat

mencegah masuknya kotoran kembali melalui alat yang dipergunakan

misalnya pompa tangan, timba dengan kerekan dan sebagainya.

- Lantai harus kedap air dengan jarak antara tepi lantai dengan tepi luar

dinding sumur minimal 1 meter dengan kemiringan ke arah tepi lantai.

- Saluran pembuangan air kotor atau bekas harus kedap air sepanjang minimal

10 meter dihitung dari tepi sungai.

- Dilengkapi dengan sumur atau lubang resapan air limbah bagi daerah yang

tidak mempunyai saluran penerimaan air limbah.

Pengolahan air untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan dengan

sederhana dengan cara sebagai berikut (Azwar, 1989) :

a. Sediakanlah bahan-bahan seperti pasir, arang aktif (dapat dari batok kelapa,

tawas, kaporit dan bubuk kapur).

b. Sediakan pula empat buah kaleng. Kaleng pertama dipakai untuk menampung air

yang akan dibersihkan, dalam proses pengolahan kedalamnya dibubuhi setengah


sendok teh kaporit, 2 sendok makan tawas yang telah dilarutkan terlebih dahulu,

kemudian kesemuanya diaduk dalam beberapa menit. Setelah tampak keping-keping bubuhkanlah satu sendok makan bubuk kapur, kemudian aduk lagi,

setelah beberapa menit akan tampak kepingan yang lebih besar. Setelah itu

endapkan selama setengah jam.

c. Ke dalam kaleng kedua yang berisi pasir dialirkan air dari kaleng pertama.

d. Kaleng ketiga adalah sebagai penampung air yang telah disaring dari kaleng

kedua. Air yang mengalir mula-mula keruh, tetapi lama-lama akan jernih. Air

dalam kaleng ketiga ini digunakan untuk proses pengendapan sisa kotoran yang

mungkin ada.

e. Kaleng keempat diisi dengan arang aktif gunanya untuk menghilangkan bau

khlor yang ada. Air yang keluar dari kaleng keempat ini, telah dapat

dipergunakan untuk sumber air bersih.

2.2.2. Pembuangan Kotoran Manusia (Jamban)

Yang dimaksud kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak

dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang

harus dikeluarkan dari dalam tubuhh ini berbentuk tinja (faeces), air seni (urine) dan

CO2 sebagai hasil dari proses pernafasan.

Pembuangan kotoran manusia dalam ilmu kesehatan lingkungan dimaksudkan

hanya tempat pembuangan tinja dan urine, pada umumnya disebut latrine, jamban

atau kakus (Notoatmodjo, 2003).


Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup

penting peranannya. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan pembuangan kotoran

yang tidak saniter akan dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air.

Pembuangan tinja yang tidak saniter akan menyebabkan berbagai macam

penyakit seperti : thypus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing (gelang, kremi,

tambang dan pita), schistosomiasis dan sebagainya.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan syarat dalam membuat jamban

sehat. Ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan :

1. Tidak mencemari air

- Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang

kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan

terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat

atau diplester.

- Jarang lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter

- Letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotor dari

lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur.

- Tidak membuang air kotor dan buangan air besar ke dalam selokan, empang,

danau, sungai, dan laut

2. Tidak mencemari tanah permukaan

- Tidak buang besar di sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat

sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan.


- Jamban yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya, atau

dikuras, kemudian kotoran ditimbun di lubang galian.

3. Bebas dari serangga

- Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap

minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk demam

berdarah

- Ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi

sarang nyamuk.

- Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa

menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya

- Lantai jamban harus selalu bersih dan kering

- Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup

4. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan

- Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap

selesai digunakan

- Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup

rapat oleh air

- Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk

membuang bau dari dalam lubang kotoran

- Lantai jamban harus kedap air dan permukaan bowl licin. Pembersihan harus

dilakukan secara periodik


5. Aman digunakan oleh pemakainya

- Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang

kotoran dengan pasangan batau atau selongsong anyaman bambu atau bahan

penguat lain yang terdapat di daerah setempat

6. Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya

- Lantai jamban rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran

- Jangan membuang plastik, puntung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran

karena dapat menyumbat saluran

- Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban

akan cepat penuh

- Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa

berdiameter minimal 4 inci.

7. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan

- Jamban harus berdinding dan berpintu

- Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar

dari kehujanan dan kepanasan.

2.2.3. Pembuangan Air Limbah

Yang dimaksud dengan air limbah, air kotoran atau air bekas adalah air yang

tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan

manusia atau hewan, dan lazimnya muncul karena hasil perbuatan manusia termasuk

industrialisasi (Azwar, 1995). Beberapa sumber air buangan :


a. Air buangan rumah tangga (domestic waste water)

Air buangan dari pemukiman ini umumnya mempunyai komposisi yang terdiri

dari ekskreta (tinja dan urine), air bekas cucian, dapur dan kamar mandi, dimana

sebagian besar merupakan bahan-bahan organik.

b. Air buangan kotapraja (minicipal waste water)

Air buangan ini umumnya berasal dari daerah perkotaan, perdagangan, selokan,

tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya.

c. Air buangan industri (industrial waste water)

Air buangan yang berasal dari berbagai macam industri. Pada umumnya lebih

sulit pengolahannya serta mempunyai variasi yang luas. Zat-zat yang terkandung

didalamnya misalnya logam berat, zat pelarut, amoniak dan lain-lain (Entjang,

2000).

Dalam kehidupan sehari-hari pengelolaan air limbah dilakukan dengan cara

menyalurkan air limbah tersebut jauh dari tempat tinggal tanpa diolah sebelumnya.

Air buangan yang dibuang tidak saniter dapat menjadi media perkembangbiakan

mikroorganisme pathogen, larva nyamuk ataupun serangga yyang dapat menjadi

media transmisi penyakit seperti Cholera, Thypus Abdominalis, Dysentri Basiler, dan

sebagainya. Menurut Kusnoputranto (2000), pengelolaan air buangan yang tidak baik

akan berakibat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, yaitu :

1. Terhadap Lingkungan

Air buangan antara lain mempunyai sifat fisik, kimiawi, bakteriologis yang

dapat menjadi sumber pengotoran, sehingga bila tidak dikelola dengan baik akan

dapat menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan, tanah, atau lingkungan


hidup lainnya. Disamping itu kadang-kadang dapat menimbulkan bau yang tidak

enak serta pemandangan yang tidak menyenangkan.

2. Terhadap Kesehatan Masyarakat

Lingkungan yang tidak sehat akibat tercemar air buangan dapat menyebabkan

gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Air buangan dapat menjadi media tempat

berkembang biaknya mikroorganisme pathogen, terutama penyakit-penyakit yang

penularannya melalui air yang tercemar.

2.2.4. Pengelolaan Sampah

Para ahli kesehatan masyarakat menyebutkan sampah adalah sesuatu yang

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang

berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo,

2003).

Berdasarkan bahan asalnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Sampah organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun

tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah

organik kering. Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah yang mempunyai

kandungan air yang cukup tinggi, contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Sementara

bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang

kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering diantaranya kertas, kayu atau

ranting pohon dan dedaunan kering.


2. Sampah anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa berasal

dari bahan yang bisa diperbarui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang

termasuk ke dalam kategori ini bisa didaur ulang (recycle) ini misalnya bahan yang

terbuat dari plastik dan logam.

Pengelolaan sampah adalah meliputi penyimpanan, pengumpulandan

pemusnahan sampah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga sampah tidak

mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

a. Penyimpanan sampah

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara sebelum sampah

tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan) dan

untuk ini perlu disediakan tempat yang berbeda untuk macam dan jenis sampah

tertentu. Maksud dari pemisahan dan penyimpanan disini ialah untuk memudahkan

pemusnahannya. Syarat-syarat tempat sampah antara lain : (i) konstruksinya kuat agar

tidak mudah bocor, untuk mencegah berseraknya sampah, (ii) mempunyai tutup,

mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan, sangat dianjurkan afar tutup

sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan, (iii) ukuran tempat

sampah sedemikian rupa, sehingga mudah diangkut oleh satu orang.

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah

tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu setiap rumah tangga

harus mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari

masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke Tempat


Penampungan Sementara (TPS) sampah, dan selanjutnya ke Tempat Penampungan

Akhir (TPA).

Mekanisme, sistem atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah

tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipan

masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk

daerah pedesaan pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga

tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan

umumnya dibakar atau dijadikan pupuk (Notoatmodjo, 2003).

c. Pemusnahan sampah

Pemusnahan atau pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui berbagai

cara, antara lain :

(1) ditanam (landfill) yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang diatas

tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan sampah;

(2) dibakar (incenerator) yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar

di dalam tungku pembakaran;

(3) dijadikan pupuk (composting) yaitu pengelolaan sampah menjadikan pupuk,

khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan dan sampah

lain yang dapat membusuk.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan pengaruh negatif

terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut antara lain

(Kusnoputranto, 2000) :


1. Terhadap Kesehatan

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyediakan tempat yang baik bagi

vektor-vektor penyakit yaitu serangga dan binatang-binatang pengerat untuk

mencari makan dan berkembang biak dengan cepat sehingga dapat menimbulkan

penyakit.

2. Terhadap Lingkungan

- Dapat mengganggu estetika serta kesegaran udara lingkungan masyarakat

akibat gas-gas tertentu yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah oleh

mikroorganisme.

- Debu-debu yang berterbangan dapat mengganggu mata serta pernafasan.

- Bila terjadi proses pembakaran dari sampah maka asapnya dapat mengganggu

pernafasan, penglihatan dan penurunan kualitas udara karena ada asap di

udara.

- Pembuangan sampah ke saluran-saluran air akan menyebabkan estetika yang

terganggu, menyebabkan pendangkalan saluran serta mengurangi kemampuan

daya aliran saluran.

- Dapat menyebabkan banjir apabila sampah dibuang ke saluran yang daya

serap alirannya sudah menurun.

- Pembuangan sampah ke selokan atau badan air akan menyebabkan terjadinya

pengotoran badan air.

2.3. Rumah Sehat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping

kebutuhan sandang dan pangan. Rumah berfungsi pula sebagai tempat tinggal serta


digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim serta makhluk hidup lainnya. Selain

itu rumah juga merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga untuk

menghabiskan sebagian besar waktunya (Depkes RI, 2002).

Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia.

(Notoatmodjo, 2007). Rumah harus dapat mewadahi kegiatan penghuninya dan

cukup luas bagi seluruh pemakainya, sehingga kebutuhan ruang dan aktivitas setiap

penghuninya dapat berjalan dengan baik. Rumah sehat dapat diartikan sebagai tempat

berlindung, bernaung, dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan

kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial (Sanropie, dkk, 1989).

Rumah sehat menurut Winslow memiliki kriteria, antara lain : (Chandra,

2007)

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis

2. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis

3. Dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan

4. Dapat menghindarkan terjadinya penularan penyakit

Hal ini sejalan dengan kriteria rumah sehat menurut Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, 2002, secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila

memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang

gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

2. Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi

yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.


3. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah

dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas

vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar

matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping

pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

4. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul

karena keadaan luar maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis

sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan

tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

Dalam pemenuhan kriteria rumah sehat, ada beberapa variabel yang harus

diperhatikan :

1. Bahan bangunan

a. Lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan. Lantai dari tanah lebih baik

tidak digunakan lagi, sebab bila musim hujan akan lembab sehingga dapat

menimbulkan gangguan/penyakit terhadap penghuninya. Oleh sebab itu, perlu

dilapisi dengan lapisan yang kedap air seperti disemen, dipasang tegel,

keramik, teraso dan lain-lain. (Notoatmodjo, 2010).

b. Dinding berfungsi sebagai pendukung atau penyangga atap, untuk melindungi

ruangan rumah dari gangguan serangga, hujan dan angin, serta melindungi

dari pengaruh panas dan angin dari luar. Bahan dinding yang paling baik

adalah bahan yang tahan api yaitu dinding dari batu. (Sanropie, 1989) .

c. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan.


d. Atap berfungsi untuk melindungi isi ruangan rumah dari gangguan angin,

panas dan hujan, juga melindungi isi rumah dari pencemaran udara seperti

debu, asap dan lain-lain. Atap yang paling baik adalah atap dari genteng

karena bersifat isolator, sejuk dimusim panas dan hangat di musim hujan.

(Sanropie, 1989).

2. Ventilasi

Menurut Sanropie (1989), ventilasi sangat penting untuk suatu rumah tinggal.

Hal ini karena ventilasi mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama adalah sebagai

lubang masuk udara yang bersih dan segar dari luar ke dalam ruangan dan keluarnya

udara kotor dari dalam keluar (cross ventilation). Dengan adanya ventilasi silang

akan terjamin adanya gerak udara yang lancar dalam ruangan.

Fungsi kedua dari ventilasi adalah sebagai lubang masuknya cahaya dari luar

seperti cahaya matahari, sehingga di dalam rumah tidak gelap pada waktu pagi, siang

hari maupun sore hari. Oleh karena itu untuk suatu rumah yang memenuhi syarat

kesehatan, ventilasi mutlak ada.

Berdasarkan Notoatmodjo (2007), ada dua macam cara yang dapat dilakukan

agar ruangan mempunyai sistem aliran udara yang baik, yaitu : (i) Ventilasi alamiah,

dimana aliran udara dalam ruangan tersebut terjadi secara alamiah melalui jendela,

pintu, lubang angin, lubang-lubang pada dinding dan sebagainya. Di pihak lain

ventilasi alamiah ini tidak menguntungkan, karena juga merupakan jalan masuknya

nyamuk dan serangga lainnya ke dalam rumah. Untuk itu harus ada usaha-usaha lain

untuk melindungi penghuninya dari gigitan serangga tersebut. (ii) Ventilasi buatan,


yaitu dengan mempergunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara tersebut,

misalnya kipas angin, dan mesin pengisap udara.

3. Pencahayaan

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup. Kurangnya cahaya yang

masuk ke dalam rumah, terutama cahaya matahari, di samping kurang nyaman, juga

merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit

penyakit. Sebaliknya terlalu banyak cahaya dalam rumah akan menyebabkan silau

dan akhirnya dapat merusak mata. Ada dua sumber cahaya yang dapat dipergunakan,

yakni (i) Cahaya alamiah yaitu matahari. Rumah yang sehat harus mempunyai jalan

masuk cahaya matahari yang cukup. Sebaiknya jalan masuk cahaya (jendela) luasnya

sekurang-kurangnya 15%-20% dari luas lantai yang terdapat dalam ruangan rumah.

(ii) Cahaya buatan, yaitu menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah, seperti

lampu minyak tanah, listrik dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2007).

4. Luas Bangunan Rumah

Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya,

artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan

kepadatan penghuni (overcrowded). Hal ini tidak sehat, sebab disamping

menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota keluarga

terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain.

Luas bangunan yang optimum adalah apabila dapat menyediakan 2,5 – 3 m

2

untuk

setiap orang (tiap anggota keluarga).


2.4. Perilaku

Perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan respon

Skinner, cit. Notoatmojo 1993). Perilaku tersebut dibagi lagi dalam 3 domain yaitu

kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif diukur dari pengetahuan, afektif dari sikap

psikomotor dan tindakan (ketrampilan).

Berdasarkan batasan perilaku dari Skiner tersebut, maka perilaku kesehatan

adalah suatu respons seseorang (organisme) terhadap stimulus objek yang berkaitan

dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta

lingkungan.

Perilaku kesehatan lingkungan adalah bagaimana seseorang merespon

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya dan bagaimana, sehingga

lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya.

2.4.1. Prosedur Pembentukan Perilaku

Di dalam proses pembentukan dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor

tersebut antara lain : susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar

persepsi adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan,

pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk

bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari dorongan dan gerakan ini

diwujudkan dalam bentuk perilaku.

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi karena

perilaku merupakan resultasi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.


Menurut teori Lawrence Gren mencoba menganalisis perilaku manusia dari

tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor

pokok yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non

behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3

faktor :

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam

pegetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

b. Faktor-faktor pendukung (enabling faktor), yang terwujud dalam lingkungan

fisik tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan

misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya.

c. Faktor-faktor pendorong (reforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan

perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok

referensi dari perilaku masyarakat.

2.4.2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan

peraba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk

terbentuknya perilaku manusia (Notoatmodjo, 2003).


Terdapat 6 tingkat pengetahuan yang tercakup di dalam kognitif, yaitu:

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya,

termasuk juga mengingat kembali terhadap suatu spesifik dari seluruh bahan

yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar

tentang objek yang diketahui, dan dapat mengintepretasikan materi tersebut

secara benar.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah

dipelajari dari situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu materi atau objek

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis adalah menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungi bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi adalah berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria

yang telah ada.


Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari

berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk,

petugas kesehatan, poster, kerabat dekat dan sebagainya. Pengetahuan mempengaruhi

sikap dan tindakan, pengetahuan dan sikap menentukan apakah responden mampu

atau tidak mampu dalam melakukan prinsip sanitasi dasar.

2.4.3. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tetutup dari seseorang

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau

aktivitas namun merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan

merupakan pelaksanaan motif tertentu (Notoatmodjo, 2007). Sikap seseorang dapat

berubah dengan diperolehnya tambahan informasi tentang objek tersebut, melalui

persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya (Sarwono, 1997).

Ada beberapa tingkatan dalam sikap, yaitu :

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus

yang diberikan (objek).

b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengajarkan dan menyelesaikan tugas

diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, karena dengan suatu usaha untuk

menjawab pertanyaan atau mengajarkan tugas yang diberikan, terlepas dari

pekerjaan itu benar atau salah, berarti orang menerima ide tersebut.


c. Menghargai (valuing)

Menghargai orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah

adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala

resiko.

2.4.4. Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya

sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi

yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. (Notoatmodjo, 2007).

Tindakan mempunyai beberapa tingkatan :

1. Persepsi (perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan

diambil adalah merupakan tindakan tingkat pertama.

2. Respon terpimpin (guided response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan

contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat kedua.

3. Mekanisme (mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis,

atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai tingkatan

ketiga.


4. Adopsi (adoption)

Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik, artinya

tindakan tersebut sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan

tersebut (Notoatmodjo, 2003).

2.5. Kerangka konsep

Perilaku

• Pengetahuan

• Sikap

• Tindakan

1. Sanitasi Dasar

a. Penyediaan Air Bersih

b. Jamban

c. Pengelolaan Air Limbah

d. Pembuangan sampah

2. Rumah sehat

Memenuhi

syarat

kesehatan

Karakteristik

• Umur

• Pendidikan

• Pekerjaan

Tidak

memenuhi

syarat

kesehatan


2.1 PATIENT SAFETY DAN CLINICAL RISK MANAGEMENT

Menurut penjelasan Pasal 43 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada

pasien secara aman termasuk didalamnya pengkajian mengenai resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah keselamatan medis (medical errors), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss).Menurut Institute of Medicine (IOM), Patient Safety didefinisikan sebagai freedom from accidental injury. Accidental injury disebabkan karena error yang meliputi kegagalan suatu perencanaan atau memakai rencana yang salah dalam mencapai tujuan. Accidental injury juga akibat dari melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission). Accidental injury dalam prakteknya berupa kejadian tidak diinginkan atau hampir terjadi kejadian tidak diinginkan (near miss). Near miss ini dapat disebabkan karena:

1. Keberuntungan

Contoh : pasien menerima suatu obat kontra indikasi, tetapi tidak timbul reaksi obat.

1. Pencegahan

Contoh : suatu obat dengan overdosis lethal akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat tersebut diberikan.

1. Peringanan

Contoh : suatu obat dengan overdosis lethal diberikan, tetapi diketahui secara dini lalu diberikan antidotenya.

Resiko terjadinya kesalahan atau kecelakaan kerja saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dapat diminimalisir dengan pengorganisasian risiko atau risk management secara benar. Risk management tersebut meliputi :

1. Identifikasi risiko.

Bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi serta kemungkinan risiko yang akan terjadi serta untuk membagi penanganan terhadap suatu risiko berdasarkan tingkat prioritas atau kebutuhan.

1. Analisis risiko.

Bertujuan untuk menganalisis serta memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dengan risiko besar yang tidak dapat diterima. Selain itu, analisis risiko juga bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat bermanfaat dalam proses evaluasi dan perencanaan penanganan risiko.

1. Evalausai terhadap risiko yang terjadi.

Bertujuan untuk membandingkan tingkat atau level dari suatu risiko yang ditemukan dengan kriteria risiko yang tidak dapat dihindari. Hasil akhir dari tahap ini adalah menyusun prioritas risiko sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang lebih lanjut.

1. Penanganan terhadap risiko yang terjadi

Bertujuan untuk mengidentifikasi atau menentukan pilihan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani suatu risiko, mengkaji pilihan tindakan tersebut, merencanakan persiapan untuk penanganan risiko, dan melakukan pilihan tindakan tersebut.

1. Pengamatan secara terus menerus

Bertujuan untuk menjamin atau memastikan bahwa pengorganisasian tindakan yang telah direncanakan bermanfaat dan dapat mengontrol pelaksanaan dari penganganan risiko tersebut.

1. Komunikasi

2.2 STANDAR KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Dalam melakukan prosedur perawatan pada pasien, terdapat tujuh standar keselamatan. Standar ini mengacu pada “Hospital Patient Safety Standards” yang dikeluarkan oleh Joint Commision on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA, tahun 2002. Tujuh standar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hak pasien

Standar :

Pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan).

Kriteria :

1. Harus ada dokter sebagai penanggung jawab pelayanan

2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan

3. Dokter sebagai penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan yang jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan.

1. Mendidik pasien dan keluarga

Standar :

Rumah sakit harus mampu mendidik pasien dan keluarga mengenai kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.

Kriteria :

Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien dimana pasien berperan sebagai partner dalam proses pelayanan. Karena itu, rumah sakit harus memiliki sistem dan mekanisme untuk mendidik pasien dan keluarga mengenai kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga memiliki kemampuan untuk :

1. Memberikan info yang benar, jelas, lengkap dan jujur

2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab

3. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti

4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan

5. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit

6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa

7. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati

1. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

Standar :

Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.

Kriteria :

1. Koordinasi pelayanan secara menyeluruh

2. Koordinasi pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya

3. Koordinasi pelayanan mencakup peningkatan komunikasi

4. Komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan

1. Penggunaan metode-metode dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

Standar :

Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian tidak diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja.

Kriteria :

1. Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan yang baik sesuai dengan ‘Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit’.

2. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja

3. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif

4. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis

1. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

Standar :

1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien melalui penerapan ‘Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit.’

2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien dan program mengurangi kejadian tidak diharapkan.

3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi serta koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.

4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien.

5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien

Kriteria :

1. Terdapat tim pendisiplin untuk mengelola program keselamatan pasien.

2. Tersedia program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden atau kejadian tidak diharapkan.

3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi.

4. Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis.

5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden.

6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden.

7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan.

8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan.

9. Tersedia sasaran terukur, serta pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

1. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

Standar :

1. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.

2. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria :

1. Memiliki program diklat dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik mengenai keselamatan pasien

2. Mengintegerasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan inservice training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden.

3. Menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

1. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

Standar :

1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal.

2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria :

1. Tersedia anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien.

2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

2.3 PATIENT SAFETY DALAM TINJAUAN HUKUM

Perlindungan kepentingan manusia merupakan hakekat hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum, baik perundangan-undangan maupun peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum tidak semata dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, namun berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundangan-undangan. Undang-undang sebagai wujud peraturan hukum dan sumber hukum formal merupakan alat kebijakan pemerintah negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 menyatakan pelayanan kesehatan yang aman merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman (Pasal 29 dan 32). UU Rumah Sakit secara tegas menyatakan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar tersebut dilakukan dengan cara melaporkan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah. Untuk pelaporan, rumah sakit menyampaikannya kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 43). UU Rumah Sakit juga memastikan bahwa tanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan berada pada rumah sakit bersangkutan (Pasal 46).

Organisasi untuk melindungi keselamatan pasien di rumah sakit lengkap karena UU Rumah Sakit menyatakan pemilik rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas. Dewan pengawas yang terdiri dari unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat tersebut bersifat independen dan non struktural. Salah satu tugas dewan adalah mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien. Pada level yang lebih tinggi, UU Rumah Sakit juga mengamanatkan pembentukan badan pengawas rumah sakit Indonesia. Badan tersebut bertanggung jawab kepada menteri kesehatan dan berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Komposisi badan

tersebut terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat (Pasal 57).

Ketentuan mengenai keselamatan pasien juga diatur dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Beberapa pasal yang berkaitan dengan keselamatan pasien dalam UU Kesehatan tersebut adalah :

1. Pasal 5 ayat 2, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

2. Pasal 19, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

3. Pasal 24 ayat 1, menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

4. Pasal 53 ayat 3, menyatakan pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan keselamatan nyawa pasien.

5. Pasal 54 ayat 1, menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif.

Selain ituu, tanggung jawab hukum keselamatan pasien diatur dalam Pasal 58 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Tanggung jawab hukum rumah sakit terkait keselamatan pasien diatur dalamPasal 46 UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009, dimana dikatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit. Selain itu, terdapat pula batas tanggung jawab rumah sakit yang tertuang dalam UU Rumah Sakit Pasal 45 No. 44 tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

1. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

2. Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

2.4 SAFETY AND NURSING PROCESS

Definisi dari keselamatan pasien adalah prinsip paling fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan maupun keperawatan, dan sekaligus aspek yang paling kritis dari manajemen kualitas.

Dalam proses keperawatan terdapat lima tahapan :

1. PengkajianPengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Dalam proses pengkajian, seorang perawat bertugas untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan kondisi pasien, baik melalui pasien pribadi atau melalui keluarga, rekam medis, tenaga kesehatan, dan lainnya. Informasi yang dikumpulkan oleh seorang perawat haruslah berupa fakta dan aktual.

Keselamatan awal seorang pasien ditentukan dari cara seorang perawat melakukan proses pengkajian. Seorang perawat harus mampu mengunpulkan informasi mengenai kondisi pasien secara akurat, tepat, dan aktual. Jika seorang perawat melakukan kesalahan pada tahap awal ini, maka akan terjadi pula kesalahan pada tahap selanjutnya yang dapat mengancam keselamatan nyawa pasien. Oleh karena itu, pada tahap ini perawat harus mampu mengidentifikasi secara benar dan meningkatkan komunikasi secara efektif agar tidak terdapat informasi yang salah dimengerti oleh perawat atau informasi yang tidak tepat dan tidak cukup.

1. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah menganalisis data subjektif dan objektif untuk membuat diagnosa keperawatan. Diagnosa ini merupakan dasar untuk seorang perawat merumuskan tindakan keperawatan. Analisis data yang telah didapat oleh perawat merupakan kunci keberhasilan dari proses keperawatan. Seorang perawat harus mampu mendiagnosa kondisi tubuh pasien dan kebiasaan pasien secara tepat dan teliti. Jika terdapat kesalahan pada saat perawat melakukan proses diagnosa atau terdapat hal yang terlewatkan oleh perawat, maka rencana tindakan yang akan disusun menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, dalam melakukan proses diagnosa, seorang perawat harus mampu berpikir secara kritis dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengancam nyawa pasien.

1. IntervensiRencana tindakan keperawatan merupakan serangkaian tindakan yang dapat mencapai tiap tujuan khusus. Perencanaan keperawatan meliputi perumusan tujuan, tindakan, dan penilaian rangkaian asuhan keperawatan pada klien berdasarkan analisis pengkajian. Perencanaan merupakan dasar bagi seorang perawat dalam melaksanakan implentasi. Oleh karena itu, pada tahap ini, perawat harus mampu menyusun rencana tindakan yang akan diberikan kepada pasien secara sistematis dan tepat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekurangan yang dapat mengancam keselamatan pasien saat proses implementasi dijalankan.

1. ImplementasiImplementasi adalah pengolahan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan (Effendi, 1995). Jalannya proses implementasi harus mendukung keselamatan pasien. Perawat saat melakukan proses implentasi harus menjamin bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang tepat. Perawat juga harus mampu menilai kemampuan secara pribadi dalam melaksanakan proses impelentasi agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan tindakan pada pasien. Selain itu, keselamatan pasien juga ditentukan dari peralatan medis dan lingkungan sekitar pasien. Hal tersebut perlu diperhatikan agar pasien dapat terhindar dari infeksi lain akibat melakukan kontak dengan benda asing atau lingkungan di luar tubuhnya.

1. EvaluasiEvaluasi mengacu kepada penilaian, tahapan, dan perbaikan. Pada tahap ini perawat menemukan penyebab mengapa suatu proses keperawatan dapat berhasil atau gagal. Proses evaluasi merupakan cermin bagi seorang perawat terhadap setiap tindakan yang telah dilakukannya. Jika pada saat melakukan proses evaluasi perawat menemukan tindakan atau kejadian yang salah, maka hal-hal tersebut dapat segera diperbaiki sehingga mencegah terjadinya kondisi buruk pada pasien serta menjaga keselamatan pada pasien.

Oleh karena, proses keperawatan sangat berhubungan dengan patient safety atau keselamatan pasien. Proses tersebut dikatakan berhubungan karena apabila seorang perawat melakukan kesalahan saat menjalani salah satu proses keperawatan dalam menangani pasien, maka kesalahan tersebut akan memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan pasien.

2.5 APLIKASI PATIENT SAFETY

Pelayanan keperawatan yang baik adalah pelayanan keperawatan yang memperhatikan keselamatan pasien. Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan beserta dengan peralatan dan lingkungan sekitar sudah seharusnya dikondisikan secara sempurna untuk menunjang keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian terhadap keselamatan pasien. Pengkajian tersebut meliputi pengkajian dalam bidang sebagai berikut :

1. Struktur

2. Lingkungan

3. Peralatan dan teknologi

4. Proses

5. Orang

6. Budaya

Mengacu kepada enam bidang tersebut, maka aplikasi keselamatan pasien dapat dilakukan pada tempat dan dengan standar aplikasi sebagai berikut.

1. Kamar operasi

Kamar operasi adalah suatu unit khusus di dalam rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut. Secara umum, lingkungan kamar operasi terdiri dari tiga area, yaitu :

1. Area bebas terbatas (unrestricted area)

Pada area ini petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi.

1. Area semi ketat (semi restricted area)

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi yang terdiri atas topi, masker, baju dan celana operasi.

1. Area ketat atau terbatas (restricted area).

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi lengkap dan melaksanakan prosedur aseptik. Selain itu, petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi lengkap yang berupa topi, masker, baju dan celana operasi.

Pelaksanaan atau aplikasi patient safety dalam kamar operasi dapat berupa hal sebagai berikut :

1. Semua peralatan yang ada di dalam kamar operasi harus beroda dan mudah dibersihkan.

2. Untuk alat elektrik, petunjuk penggunaaanya harus menempel pada alat tersebut agar mudah dibaca.

3. Sistem pelistrikan harus aman dan dilengkapi dengan elektroda untuk memusatkan arus listrik mencegah bahaya gas anestesi.

4. Air yang tersedia dalam kamar operasi harus bersih, yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung kuman pathogen, tidak mengandung zat kimia, dan tidak mengandung zat beracun.

5. Setiap petugas medis yang akan melakukan tindakan operasi wajib mengenakan pakaian khusus operasi.

6. Petugas medis wajib melaksanakan prosedur aspetik, salah satu contohnya adalah mencuci tangan.

1. Unit Gawat Darurat

Unit Gawat Darurat (UGD) adalah suatu unit di dalam rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Sifat pasien yang mendapatkan perawatan di UGD adalah sebagai berikut :

1. Perlu mendapatkan pertolongan segera, cepat, tepat, dan aman

2. Mempunyai masalah patologis, psikologis, lingkungan, dan keluarga

3. Perlu mendapatkan informasi secara cepat dan tepat

4. Unik

Selain itu, pasien yang mendapatkan perawatan di UGD, diklasifikasikan berdasarkan kondisi atau keadaan jasmani pasien. Klasifikasi tersebut meliputi :

1. Pasien TGDG “false emergency” (Label Hijau)

Merupakan pasien yang memerlukan tindakan medis tidak segera

1. Pasien DTG (Label Kuning)

Merupakan korban tidak gawat tetapi memerlukan pertolongan medik untuk mencegah keadaan yang lebih gawat atau mencegah cacat.

1. Pasien GD (Label Merah)

Merupakan korban yang berada dalam keadaan nyawa terancam apabila tidak memperoleh pertolongan dengan segera.

1. Pasien GTD (Label Putih)

Merupakan pasien dalam keadaan parah yang tidak memiliki harapan atau harapan yang tipis jika diberikan pertolongan.

1. Pasien yang meninggal atau death on arrival (Label Hitam)

Aplikasi keselamatan pasien dalam unit gawat darurat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Fasilitas yang terdapat dalam UGD terlah tersedia dengan lengkap.

2. Peralatan medis yang terdapat pada UGD adalah alat yang steril.

3. Menggunakan alat injeksi sekali pakai.

4. Petugas medis harus menerapkan komunikasi antar petugas dengan baik saat melakukan serah terima pasien sehingga tidak terjadi kesalahan saat melakukan tindakan kepada pasien.

5. Petugas medis harus mampu mengatasi pasien secara cepat dan tepat.

6. Petugas medis harus memiliki kognitif yang baik dalam menangani pasien.

7. Petugas medis wajib melaksanakan prosedur aseptik mencegah infeksi nosokomial.

1. Intensif Care Unit (ICU)

Intensive Care Unit (ICU) atau Unit Perawatan Intensif (UPI) adalah tempat atau unit tersendiri di dalam rumah sakit yang menangani pasien-pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit lain. Intensive Care Unit (ICU) merupakan cabang ilmu kedokteran yang memfokuskan diri dalam bidang life support atau organ support pada pasien-pasien sakit kritis yang membutuhkan monitoring intensif.

Pasien yang perlu mendapatkan perawatan di ruang ICU adalah pasien yang dalam keadaan terancam jiwanya sewaktu-waktu karena kegagalan atau disfungsi satu atau multiple organ atau sistem dan masih ada kemungkinan dapat disembuhkan kembali melalui perawatan, pemantauan dan pengobatan

intensif. Pasien yang memperoleh perawatan di ruang ICU berbeda dengan pasien yang memperoleh perawatan di ruang rawat inap biasa. Pasien yang dirawat di ruang ICU mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perawat dan dokter. Pasien yang berada di ruang ICU adalah pasien yang berada dalam keadaan kritis atau kehilangan kesadaran atau mengalami kelumpuhan sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam diri pasien hanya dapat diketahui melalui monitoring yang baik dan teratur.

Pengelolaan pasien yang mendapatkan perawatan di ruang ICU adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Pasien ICU

1. Anamnesis

Merupakan tindakan pengobatan sebelum diagnosis definitif ditegakkan.

1. Serah Terima Pasien

Bertujuan untuk mengetahui riwayat tindakan pengobatan sebelumnya dan sebagai bentuk aspek legal.

1. Pemeriksaan Fisik

Meliputi pemeriksaan fisik secara umum, penilaian neurologis, sistem pernafasan, kardiovaskuler, gastro intestinal, ginjal dan cairan, anggota gerak, haematologi dan posisi pasien.

1. Kajian hasil pemeriksaan

Meliputi biokimia, hematologi, gas darah, monitoring TTV, foto thorax, CT scan, efek pengobatan.

1. Identifikasi masalah dan strategi penanggulangannya

2. Informasi kepada keluarga

3. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik yang diberikan kepada pasien meliputi :

1. ABC

2. Jalan nafas dan kepala

3. Sistem pernafasan

4. Sistem sirkulasi

5. Sistem gastrointestinal

6. Anggota gerak

7. Monitoring rutin

8. Intubasi dan Pengelolaan Trakhea

9. Cairan

Diberikan pada pasien dengan kondisi dehidrasi.

1. Perdarahan Gastrointestinal

Stress ulcer dapat merupakan kompensasi dari penyakit akut.

1. Nutrisi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka aplikasi keselamatan pasien dalam ICU dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Fasilitas dalam ruang ICU tersedia lengkap sehingga monitoring terhadap kondisi pasien dapat berjalan dengan baik.

2. Tenanga medis harus berhati-hati saat hendak melakukan pemasangan kateter dan slang atau tube sehingga tida terjadi kesalahan.

3. Menggunakan alat injeksi sekali pakai.

4. Peralatan medis yang tersedia harus dalam kondisi steril.

5. Petugas medis wajib melakukan prosedur aseptik.

6. Tenaga kesehatan harus menerapkan komunikasi yang baik antar petugas sehingga tidak terjadi kesalahan saat serah terima pasien dilakukan.

7. Tenaga kesehatan harus mampu melaksanakan prosedur pengelolaan pasien secara tepat dan aman.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Keselamatan pasien adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien secara aman. Proses tersebut meliputi pengkajian mengenai resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga medis kepada pasien mengacu kepada tujuh standar pelayanan pasien rumah sakit yang meliputi hak pasien, mendididik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode- metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Selain mengacu pada tujuh standar pelayanan tersebut, keselamatan pasien juga dilindungi oleh undang-undang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 serta UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009.

Tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien sudah seharusnya menunjang keselamatan pada pasien karena proses keperawatan tersebut sangat berhubungan dengan patient safety atau keselamatan pasien. Proses keperawatan tersebut meliputi proses pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jika terjadi kesalahan saat menjalani salah satu proses keperawatan, maka kesalahan tersebut akan memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan pasien. Aplikasi keselamatan pasien dapat diterapkan pada beberapa tempat yang terdapat di rumah sakit, seperti kamar operasi, ICU, dan UGD. Aplikasi keselamatan pasien tersebut diterapkan dengan memperhatikan sisi struktur, lingkungan, peralatan dan teknologi, proses, orang, dan budaya.

Documents

Prinsip Peran Profesi Dokter Dalam Penanggulangan Bencana