PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN GANTI

KERUGIAN PENGADAAN TANAH

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 61/PDT.G/2016/PN.GSK

DAN PERKARA NOMOR: 05/PDT/2018/PT.SBY)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

FRANSISKUS ASISI TYAS JURISTA PUTRA

NIM: 312015120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

APRIL 2019

ii

iii

iv

v

vi

MOTTO

Yakobus 4:13-17

“Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti

hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.

Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup

dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam

congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang

tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa”

Dan

“Jangalah mengejar apa yang menjadi sarana mencapai tujuanmu tetapi kejarlah

tujuanmu yang sebenarnya.”

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Yesus

Kristus karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skirpsi ini dilakukan

untuk memenuhi syarat kelulusan dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul Prinsip

Musyawarah dalam Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah (Studi Kasus

Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN. Gsk dan Perkara Nomor: 05/PDT/2018/PT.

SBY).

Dalam skripsi penulis mengacu pada kasus perkara perdata yang diajukan

di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk dan Perkara

Nomor: 05/PDT/2018/PT. SBY) di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam perkara

tersebut terdapat masalah tentang adanya perbedaan konsep musyawarah

penetapan ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dari

putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Masalah tersebut menjadi

latar belakang dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi akan di bahas tentang

apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip musyawarah

penetapan ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

viii

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini

Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan, kritik dan saran yang

bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Salatiga, 16 April 2019

Fransiskus Asisi Tyas Jurista Putra

ix

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Prinsip Musyawarah dalam Penetapan Ganti

Kerugian Pengadaan Tanah berdasarkan Hukum Pengadaan Tanah (Studi

Kasus Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk)”. Jenis penelitian ini adalah

penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (Case

Approache) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approache). Rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pertimbangan Hakim Sesuai

Dengan Prinsip Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dari penelitian ini

maka bahwa dalam kasus pengadaan tanah ini telah diputuskan dalam

tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam kedua putusan tersebut terdapat

perbedaan tentang konsep dari musyawarah penetapan ganti kerugian

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Majelis Hakim tingkat

pertama menyatakan bahwa musyawarah belum terjadi karena tidak

memenuhi unsur dan fungsi musywarah penetapan ganti kerugian sementara

Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sebaliknya dengan mengatakan

bahwa musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan prosedur. Dalam penelitian menurut penulis pertimbangan

Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan musyawarah penetapan

ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sementara

pertimbangan Majelis hakim tingkat banding tidak sesuai dengan

musyawarah penetapan ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012. Karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat

pertama sesuai dengan konsep musyawarah penetapan ganti kerugian yaitu

musyawarah penetapan ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan unsur

dan tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menganggap

bahwa Musyawarah penetapan ganti kerugian hanya sekedar legitimasi saja

berupa penandatangan berita acara kesepakatan semata.

Kata Kunci: Putusan Majelis Hakim, Musyawarah Penetapan Ganti

Kerugian, Pengadaan Tanah

x

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .......................................................................................... i

Lembar Pengujian ............................................................................................ ii

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi ........................................................... iii

Motto ................................................................................................................ iv

Ucapan Terimakasih......................................................................................... v

Daftar Isi........................................................................................................... vii

Kata Pengantar ................................................................................................. ix

Abstrak ............................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 10

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 10

1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 11

1.5. Keaslian............................................................................................... 12

1.6. Metode Penulisan ................................................................................ 13

1.7. Bahan Hukum ..................................................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 17

2.1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .................................... 17

1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .............................. 17

2. Pengertian Pengadaan Tanah ........................................................ 19

3. Asas-asas Pengadaan Tanah .......................................................... 20

xi

2.2. Prinsip Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum ................................................................. 22

1. Pengertian Musyawarah dalam Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum ...................................................................... 22

2. Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum ...................................................................... 26

3. Tahap Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum ...................................................................... 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ....................................... 42

3.1. Hasil Penelitian ................................................................................... 42

1. Putusan Perkara Perdata Nomor 61/PDT.G/2016/PN. Gsk di

Pengadilan Negeri Gresik.............................................................. 42

2. Putusan Perkara Perdata Nomor 05/PDT/2018/PT Sby di

Pengadilan Tinggi Surabaya.......................................................... 48

3.2. Analisis ............................................................................................... 51

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 59

3.1. Kesimpulan ......................................................................................... 59

3.2. Saran ................................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA