of 11 /11
PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 61/PDT.G/2016/PN.GSK DAN PERKARA NOMOR: 05/PDT/2018/PT.SBY) SKRIPSI Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana FRANSISKUS ASISI TYAS JURISTA PUTRA NIM: 312015120 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA APRIL 2019

PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN GANTI KERUGIAN ...€¦ · Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa musyawarah belum terjadi karena tidak memenuhi unsur dan fungsi musywarah

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN GANTI KERUGIAN ...€¦ · Majelis Hakim tingkat pertama...

  • PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PENETAPAN GANTI

    KERUGIAN PENGADAAN TANAH

    (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 61/PDT.G/2016/PN.GSK

    DAN PERKARA NOMOR: 05/PDT/2018/PT.SBY)

    SKRIPSI

    Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

    Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

    Universitas Kristen Satya Wacana

    FRANSISKUS ASISI TYAS JURISTA PUTRA

    NIM: 312015120

    PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

    APRIL 2019

  • ii

  • iii

  • iv

  • v

  • vi

    MOTTO

    Yakobus 4:13-17

    “Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti

    hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.

    Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup

    dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam

    congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang

    tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa”

    Dan

    “Jangalah mengejar apa yang menjadi sarana mencapai tujuanmu tetapi kejarlah

    tujuanmu yang sebenarnya.”

  • vii

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Yesus

    Kristus karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

    dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skirpsi ini dilakukan

    untuk memenuhi syarat kelulusan dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum di

    Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul Prinsip

    Musyawarah dalam Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah (Studi Kasus

    Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN. Gsk dan Perkara Nomor: 05/PDT/2018/PT.

    SBY).

    Dalam skripsi penulis mengacu pada kasus perkara perdata yang diajukan

    di Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk dan Perkara

    Nomor: 05/PDT/2018/PT. SBY) di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam perkara

    tersebut terdapat masalah tentang adanya perbedaan konsep musyawarah

    penetapan ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dari

    putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Masalah tersebut menjadi

    latar belakang dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi akan di bahas tentang

    apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip musyawarah

    penetapan ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

  • viii

    Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini

    Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan, kritik dan saran yang

    bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga

    skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

    Salatiga, 16 April 2019

    Fransiskus Asisi Tyas Jurista Putra

  • ix

    ABSTRAK

    Penelitian ini berjudul “Prinsip Musyawarah dalam Penetapan Ganti

    Kerugian Pengadaan Tanah berdasarkan Hukum Pengadaan Tanah (Studi

    Kasus Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk)”. Jenis penelitian ini adalah

    penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (Case

    Approache) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approache). Rumusan

    masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pertimbangan Hakim Sesuai

    Dengan Prinsip Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dari penelitian ini

    maka bahwa dalam kasus pengadaan tanah ini telah diputuskan dalam

    tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam kedua putusan tersebut terdapat

    perbedaan tentang konsep dari musyawarah penetapan ganti kerugian

    menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Majelis Hakim tingkat

    pertama menyatakan bahwa musyawarah belum terjadi karena tidak

    memenuhi unsur dan fungsi musywarah penetapan ganti kerugian sementara

    Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sebaliknya dengan mengatakan

    bahwa musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut telah dilaksanakan

    sesuai dengan prosedur. Dalam penelitian menurut penulis pertimbangan

    Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan musyawarah penetapan

    ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sementara

    pertimbangan Majelis hakim tingkat banding tidak sesuai dengan

    musyawarah penetapan ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 2012. Karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat

    pertama sesuai dengan konsep musyawarah penetapan ganti kerugian yaitu

    musyawarah penetapan ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan unsur

    dan tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

    Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menganggap

    bahwa Musyawarah penetapan ganti kerugian hanya sekedar legitimasi saja

    berupa penandatangan berita acara kesepakatan semata.

    Kata Kunci: Putusan Majelis Hakim, Musyawarah Penetapan Ganti

    Kerugian, Pengadaan Tanah

  • x

    DAFTAR ISI

    Lembar Persetujuan .......................................................................................... i

    Lembar Pengujian ............................................................................................ ii

    Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi ........................................................... iii

    Motto ................................................................................................................ iv

    Ucapan Terimakasih......................................................................................... v

    Daftar Isi........................................................................................................... vii

    Kata Pengantar ................................................................................................. ix

    Abstrak ............................................................................................................. xi

    BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

    1.1. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

    1.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 10

    1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 10

    1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 11

    1.5. Keaslian............................................................................................... 12

    1.6. Metode Penulisan ................................................................................ 13

    1.7. Bahan Hukum ..................................................................................... 14

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 17

    2.1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .................................... 17

    1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .............................. 17

    2. Pengertian Pengadaan Tanah ........................................................ 19

    3. Asas-asas Pengadaan Tanah .......................................................... 20

  • xi

    2.2. Prinsip Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

    Untuk Kepentingan Umum ................................................................. 22

    1. Pengertian Musyawarah dalam Pengadaan Tanah untuk

    Kepentingan Umum ...................................................................... 22

    2. Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk

    Kepentingan Umum ...................................................................... 26

    3. Tahap Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk

    Kepentingan Umum ...................................................................... 34

    BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ....................................... 42

    3.1. Hasil Penelitian ................................................................................... 42

    1. Putusan Perkara Perdata Nomor 61/PDT.G/2016/PN. Gsk di

    Pengadilan Negeri Gresik.............................................................. 42

    2. Putusan Perkara Perdata Nomor 05/PDT/2018/PT Sby di

    Pengadilan Tinggi Surabaya.......................................................... 48

    3.2. Analisis ............................................................................................... 51

    BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 59

    3.1. Kesimpulan ......................................................................................... 59

    3.2. Saran ................................................................................................... 61

    DAFTAR PUSTAKA