Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

  • View
    24

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

okokok

Transcript

Microsoft Word - COVER TESIS

28284727BAB IIPENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG KABANJAHEA. Perjanjian Kredit BankHingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai perjanjian kredit, baik dari segi bentuk maupun materil yang luas di muat dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu ketentuan hukum yang sebagai acuan dalam perjanjian kredit tersebut adalah ketentuan hukum perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.a.Dasar Hukum Perjanjian Kredit Harus TertulisDari pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dapat dipahami bahwa setiap bank memberikan kredit kepada nasabah debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak peminjam ( debitur ).Pembuatan perjanjian kredit tersebut diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian kredit yang telah dibuat sebagai dasar hukum untuk menuntut pihak yang telah dirugikan.Pada awalnya bila diteliti, dasar keharusan bank harus membuat perjanjian kredit, setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun harus senantiasa disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 27/7/UPPB masing-masing27tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Pemberian Kredit (PPKPK) angka 450 tentang perjanjian kredit yang dinyatakan setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Baik di bawah tangan ataupun di hadapan Notaris.Sebelum ketentuan ini terdapat ketentuan yang sama dalam instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 dan Surat Bank Indonesia kepada semua bank devisa No.3/1093/UPK/KPD angka 4 tanggal 29 Desember1970.[footnoteRef:1] [1: Widjanarto., Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2003, hal 81-82. ]

Ini diperlukan sebagai upaya mengikat barang jaminan. Dalam perjanjian kredit tersebut tidak dapat ditentukan apa yang harus dimasukkan, karena ada beberapa perubahan-perubahan dalam kebutuhan pelayanan kredit bagi bermacam-macam usaha debitur yang masing-masing membutuhkan pelayanan yang spesifik. Syaratsyarat tersebut diperjanjikan berdasarkan kebutuhan yang spesifik dari debitur sehingga tidak mungkin dibuatkan formulir perjanjian yang sama untuk semuadebitur.b. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian PokokMengingat belum ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangan, maka para pakar hukum perbankan di Indonesia belum ada persamaan pendapat, mengenai bentuk hukum, hubugan antara bank dengan nasabah/debitur maka akan dikemukakan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :Marhainis Abdul Hay berpendapat bahwa : Perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUH Perdata, sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.[footnoteRef:2]Sedangkan pendapat R. Subekti menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan dan semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.[footnoteRef:3] [2: Marhainis Abdul Hay., Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal 67. ] [3: R.Subekti., Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 3. ]

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit tersebut adalah Perjanjian Pendahuluan (Voorovereenkomst) dari penyerahan uang, ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat Konsensual obligatoir, sedangkan penyerahan uang bersifat riil.[footnoteRef:4] [4: Mariam Darus Badrulzaman., Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 32. ]

Dengan demikian, bentuk hukum perjanjian kredit tergantung pada sudut pandang mana pendekatan dilakukan. Dilihat dari materi dan isi perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau perjanjian standart, karena hampir dari seluruh klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian kredit tersebut sudah dibakukan oleh bank, pada dasarnya isi dari perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diperbincangkan dengan pemohon dan hanya pemohon dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum didalam perjanjian tersebut.Bila dilihat dari sifatnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual artinya dengan ditanda tanganinya perjanjian kredit oleh bank dengan nasabah debitur tidaklah langsung nasabah debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. Misalnya nasabah debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai ketentuan yang berlaku, dapat pula perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir karena dengan ditanda tangani perjanjian kredit tersebut sebelum kredit cair, para pihak harus memenuhi kewajibannya yaitu bank harus menyediakan sejumlah dana dalam waktu tertentu, sedangkan debiturwajib menyerahkan jaminan yang cukup.Perjanjian kredit dapat dikonstuksikan sebagai perjanjian pokok, karena di dalam perjanjian dapat terlaksana dengan adanya jaminan maka tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit tersebut pada umumnya selalu diikutidengan perjanjian ikutan (accessoir) berupa perjanjian jaminan.[footnoteRef:5] [5: Eugenia Liliawati Moejono., Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan, Harvavindo, 2003, hal 18. ]

Kredit berasal dari kata Yunani Credere yang berati kepercayaannya (truth atau faith).[footnoteRef:6] Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian sesorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, artinya pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.58 Baik [6: Thomas Suyatno,dkk., Op.Cit, hal 12. 58 Ibid., hal 13. ]

menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya. Dengan demikian kredit berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang dan jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).Dalam praktek perbankan istilah kredit tidak asing lagi dunia bisnis, apabila bagi mereka yang selalu berhubungan baik dengan bank. Namun demikian definisi mengenai kredit sangat beragam meskipun bila disimak subtansi yang terkandung dalamnya adalah sama. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa definisitentang kredit.Muchdarsyah Sinungan memberikan definisi bahwa : Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akandikembalikan lagi pada suatu masa tertentu akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.[footnoteRef:7] [7: Muchdarsyah Sinungan., Op.Cit, hal 11. ]

Pengertian kredit yang rumuskan pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan : penyediaan yang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[footnoteRef:8] [8: Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. ]

B. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.Bank merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Dari segi fungsinya, bank merupakan perantara dari dankepentingan masyarakat dibidang dana, yaitu kepentingan dari masyarakat yang berkelebihan dana dengan kepentingan dari masyarakat yang membutuhkan dana. Cara menghimpun dana dari masyarakat luas dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit yang merupakan dua fungsiutama bank dari ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Dalam rangka menyediakan dana bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi atau bagi masyarakat untuk malakukan kegiatan yang produktif, bank membantu dalam menyediakan dana tersebut, yang dilakukan antara lain melalui usaha pemberian kredit. Karena itu tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa kredit merupakan salah satu usaha untuk yang sangat vital. Mengingat kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko maka pemberian kredit oleh bank harus dilandasi oleh keyakinan bank atas kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.[footnoteRef:9] Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya dan tidak mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap pemberian kredit. [9: Kasmir., Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 241. ]

Bila UndangUndang Perbankan diteliti, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dibidang perkreditan yakni akan diuraikan sebagai berikut :1.Keharusan pemberian kredit berdasarkan analisis 5C dan 7 P.Dalam pelaksanaannya untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.Dalam hal ini pihak bank harus melakukan penilaian yang umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar membutuhkan dan beritikad baik, maka dilakukan dengan analisis lima 5C dan selanjutny