PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

8/16/2019 PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKU…

1/15


2/15

BAB I

PENDAHULUAN

A* Lata Belakan!

Paradigma hukum lingkungan yang pada mulanya meletakan keadilan

lingkungan (environmental justice) bergeser menjadi paradigma baru yaitu

keadilan generasi sekarang dan mendatang (now and future generation

justice). Hampir semua perjanjian internasional yang lahir pada era ini telah

mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan bagi generasi sekarang

dan mendatang. Inilah era yang kemudian dikenal sebagai era hukum

pembangunan berkelanjutan (law of sustainable development).

Sebagai awal dari era ini KTT Rio telah meletakan dasar dan prinsip

dalam Deklarasi Rio dan Bab ! "genda # mengenai hukum pembangunan

berkelanjutan sebagai tujuan dari kon$erensi ini %&"'(. "genda # kemudian

menjadi pedoman dalam pengembangan hukum pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya sebagai barometer perkembangan hukum pembangunan

berkelanjutan adalah hasil)hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan #**# di

+ohanesburg, "$rika Selatan. Di era ini prinsip)prinsip yang dikembangkan

lebih menekankan pada prinsip)prinsip hukum yang melindungi lingkungan

hidup di masa mendatang.

Deklarasi +ohanesburg dan Ren-ana Implementasi +ohanesburg

merupakan langkah selanjutnya menuju era hukum pembangunan

berkelanjutan. Pengembangan prinsip)prinsip pembangunan berkelanjutan,

ren-ana)ren-ana untuk men-apai tujuan pembangunan berkelanjutan hingga

implementasi dalam kerangka hukum akan menjadi sangat penting di masa

mendatang. Hukum Pembangunan Berkelanjutan akan menjadi salah satu

ukuran dalam men-apai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Seperti halnya di tingkat internasional dimana perjanjian internasional

merupakan produk hukum tertulis, demikian juga dalam hukum nasional

dimana undang)undang adalah produk hukum tertulis . Selain undang)undang

juga terdapat produk turunan dari undang)undang seperti peraturan


3/15

pemerintah %PP(, Peraturan enteri %Premen(, Peraturan daerah, dll.

Kesemuanya ini disebut peraturan perundang)undangan yang dapat

dikategorikan sebagai sumber hukum $ormal.

B* I.enti/ika"i Ma"alah

. Sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan mampu

melindungi lingkungan di indonesia/

#. Bagaimana peran masyarakat untuk melaksanakan prinsip

pembangunan berkelanjutan/

0* Kean!ka Pemikian

. Implikasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan dalam

pengelolaan sumber daya alam pada pembentukan hukum nasional0

#. Pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan hukum adat yang

ada di Indonesia0

1. Permasalahan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di

Indonesia.


4/15

BAB II

PEMBAHASAN

Prinsip pembangunan berkelanjutan membawa pengaruh pada prinsip

hukum tradisional, yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan

teknologi yang membawa dimensi baru pada aspek)aspek hukum dari proses

pembangunan %development concept). S e-ara har$iah, kata pembangunan

membawa kondisi dan nilai)nilai baru yang akan mempengaruhi nilai)nilai yang

ada, baik se-ara ekonomi maupun sosial, sehingga diperlukan proses penyesuaian

terhadap kebutuhan baru %new need).

Prinsip yang mengatur pembangunan berkelanjutan disamping prinsip)

prinsip pengelolaan lingkungan juga prinsip yang memberikan re$leksi

pendekatan 2 sustainable’ sebagai standar tingkat penggunaan atau eksploitasi

sumberdaya alam tertentu. Sustainable dalam arti ini dapat diartikan sebagai

peman$aatan se-ara optimal, seperti dalam hukum laut yang mengatur

peman$aatan sumberdaya laut, misalnya dengan istilah ‘the optimum level of

whale stocks’ , 2optimum sustainable yields’ dan optimum utilization yang

didasarkan pada standar yang menjamin pelestarian lingkungan.

Pengembangan prinsip)prinsip Deklarasi Sto-kholm ke dalam prinsip)

prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan perkembangan mendasar pada

pembentukan hukum sumberdaya dan lingkungan baik nasional maupun

internasional. Prinsip)prinsip yang telah berkembang sejak 3aporan Komisi

Brundtland !45 dikukuhkan dalam kon$erensi PBB tentang 3ingkungan Hidup

di Rio de +enairo pada tahun !!#, baik kon6ensi Internasional tentang

3ingkungan Hidup maupun 7ndang)7ndang 3ingkungan 8asional telah

mengalami perubahan mendasar, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam

terkait dengan pendekatan hukum baru yang mengintegrasikan pembangunan

lingkungan, ekonomi dan sosial sebagai komponen pembangunan berkelanjutan.#

Philippe Sands, rinciples of !nternational "nvironmental #aw$ %&&'

# +ohannesburg Summit #**#, Ren-ana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan


5/15

KTT +ohannesburg, yang dikenal luas sebagai orld Summit on Sustainable

evelopment membawa perkembangan baru yang memperkuat dalil saling

ketergantungan dan saling memperluas antar komponen pembangunan

berkelanjutan, yaitu %( pembangunan ekonomi, %#( pembangunan sosial, dan %1(

perlindungan daya dukung ekosistem. Pada tahap ini pendekatan bottom*up as a

new +on Savigny theory of law in scientific perspective dapat memberikan peluang

baru bagi teori hukum 9an Sa6igny dilihat dari perspekti$ ilmu sosial melalui

model)model paparan yang memiliki 2descriptive power’ bagi analis hukumnya.1

Perkembangan hukum pembangunan berkelanjutan mempengaruhi pula

gagasan pembentukan hukum pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Sejak

tahun #***, pemikiran dan diskusi di bidang pengelolaan sumberdaya alam.

Berdasarkan pradigma baru telah mendorong terbentuknya kebijakan makro

pemerintah dalam bentuk T"P PR 8o: I; Tahun !!* tentang Konser6asi Sumberdaya

"lam Hayati dan ?kosistemnya0

b. 7ndang)undang 8omor #5 Tahun #**! tentang Pengelolaan

kawasan Pesisir0

-. 7ndang)undang nomor 1# Tahun #**! tentang Perlindungan dan

Pengelolaan 3ingkungan Hidup0

Berkaitan dengan hukum adat, umumnya negara)negara berkembang yang baru

berdiri sejak tahun @*)an, mengalami suatu masalah dibidang hukum terkait

hubungan antara hukum adat dengan hukum barat. Sejak era kolonial, sistem

hukum adat di Indonesia telah berhadapan dengan sistem hukum barat, yang hal

1

Posner ,economic ,nalysis of #aw$descriptive power , !!#


6/15

ini kadang)kadang hukum barat sering tidak sesuai dengan nilai)nilai yang dianut

masyarakat setempat. Hukum yang harus dikembangkan sebaiknya tidak boleh

meninggalkan hukum adat karena hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem

nilai yang dianut masyarakat. Berkaitan dengan ini Kusumaatmadja %!5A(

menyatakan :

-masyarakat negara berkembang dengan suatu sistem yang pluralistik

dimana sistem dan lembaga*lembaga hukum adat berlaku berdampingan

dengan sistem dan lembaga*lembaga hukum /arat atau mungkin dengan

sistem dan lembaga*lembaga hukum asing lainnya menghadapi suatu

masalah yang khusus. 0leh karena hukum itu tidak dapat dipisahkan dari

sistem nilai*nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.1

Dalam sistem hukum adat, umumnya hanya ditemukan hukum yang tidak tertulis.

8amun beberapa praktek)praktek hukum adat, ternyata telah menerapkan hukum

pembangunan berkelanjutan. Sebagai -ontoh Hukum adat sasi yang dikenal di

aluku menerapkan suatu larangan untuk menangkap ikan pada waktu)waktu

tertentu. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada alam dalam

mengembangbiakan se-ara alami demi keberlanjutan persediaannya. "gar sasi

dapat ditegakan seperti halnya dalam konsep hukum maka Korps Kewang

%sema-am polisi( yang diangkat oleh Dewan "dat mengawasi pelaksanaan dan

menegakkan aturan ini demi kepentingan keutuhan sumberdaya hayati perikanan.

Dengan demikian keberlanjutan dari kegiatan sasi dengan sistem penegakan

hukumnya telah menggambarkan salah satu -ontoh aplikasi dari hukum

pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan hukum yang bersi$at holistik yang telah berkembang baik

melalui hukum lingkungan, menuntut perubahan se-ara mendasar dari ketentuanhukum lama yang bersi$at sektoral, seperti antara lain bidang kehutanan,

pertambangan, perikanan, pengairan, pertanahan, dan pertanian.

Selain terjadinya perubahan -ara pandang baru pembentukan hukum dari

yang semula berpusat pada budaya manusia saja (anthropo*centric( ke dalam

paradigma baru yang berpusat pada budaya ekosistem %eco*centric(, juga

meletakkan dasar konsep hukum lingkungan baru. Perkembangan hukum baru ini

disebut oleh auri-e Strong, Sekertaris +enderal Kon$erensi PBB tentang


7/15

lingkungan hidup sebagai 2a first step in development international environmental

lawC. Prinsip)prinsip dalam Deklarasi Sto-kholm telah menjadi model

pembentukan undang)undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

%77P3H( nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Persoalan selanjutnya, bertalian dengan makin menguatnya posisi daerah

dalam pengelolaan sumbedaya alam ialah pengembangan kapasitas lembaga di

daerah. "gar pengaruh yang makin kuat ini, berjalan e$ekti$, maka perlu

pengembangan institusi yang mempunyai:

a. kemampuan untuk melakukan koordinasi lintas sektor0

b. unit lembaga yang mempunyai peran koordinasi yang e$ekti$0

-. kewenangan mengatur dan mengambil keputusan dalam sistem

pemberian iin kegiatan0

d. kemampuan menginternalisasikan budaya partisipasi dan kinerja

yang baik0

e. kepemimpinan yang tidak berpihak dan memahami konsep

pembangunan berkelanjutanC dan

$. kemampuan menumbuhkan pembentukan dana lingkungan.

Pengembangan institusi yang mampu mendorong perubahan konsep

budaya partisipasi masyarakat yang konstrukti$, koodinasi lintas sektor yang

produkti$, desentralisasi keputusan yang acceptable dan e$ekti$, pendekatan

hukum lintas sumberdaya yang memperhatikan daya dukung lingkungan, dan

terbuka pada pertimbangan ilmu dan teknologi se-ara positi$.

Pembentukan peraturan daerah dalam pembangunan berkelanjutan dalam

pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada peranan pemangku

kepentingan di daerah akan membawa pengaruh pada bentuk)bentuk peran serta

berdasarkan konsep baru mekanisme konsultasi publik. =erakan e$isiensi dalam

pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat mengharuskan peran

serta masyarakat mengembangkan bentuk konsultasi publik yang memadukan

pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan se-ara serasi dan e$isien.

Ketidak)pastian dan beragamnya -ara pandang perumusan hukum baru

dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah, sebagai akibat aspirasi masyarakat


8/15

yang dilatarbelakangi sejarah pembentukannya, nilai)nilai yang hidup di tengah

masyarakat yang beragam pula si$atnya dan timbulnya masalah baru bertalian

dengan pengembangan hukum sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah

%hutan, tambang, perikanan, dan pertanahan( akan menjadi bagian dari

pengembangan hukum berkelanjutan yang berbasis pembangunan sosial dan

ekonomi.

7raian di atas menunjukkan kita bahwa se-ara umum kita sudah

mempunyai landasan $ormal yang -ukup untuk melaksanakan prinsip

pembangunan yang berkelanjutan dalam pelakanaan pembangunan nasional di

negeri kita. Kemudian se-ara sektoral baik yang berkenaan dengan sumber daya

alam pada umumnya walaupun untuk sektor yang bersi$at khusus seperti sektor

kehutanan dan lain)lain.@

8amun apakah dalam realitanya memang sudah seperti apa yang

digariskan dalam ketentuan dimaksud/. Dalam gambaran tentang kondisi umum

mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tap

I9


9/15

yang memperlemah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, seperti yang

dikatakan oleh artin Khor bahwa dalam penjelasanya, proses globalisasi telah

semakin mendapat kekuatan, dan proses tersebut telah dan akan semakin

menenggelamkan agenda pembangunan yang berkelanjutan.>

Dalam tulisannya, Sonny Kera$ menyebutkan ada dua penyebab kegagalan

penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan. enurut pendapatnya salah

satu sebab dari kegagalan mengimplementasikan paradigma tersebut adalah,

paradigma tersebut kurang dipahami sebagai memuat prinsip)prinsip kerja yang

menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Paradigma ini tidak

dipahami sebagai bentuk prinsip pokok politik pembangunan itu sendiri. Pada

akhir -ita)-ita yang dituju dan ingin diwujudkan dibalik paradigma tersebut tidak

ter-apai. Karena, prinsip politik pembangunan yang seharusnya menuntut

pemerintah dan semua pihak lainnya dalam ran-ang dan mengimplementasikan

pembangunan tidak dipatuhi dengan kata lain, paradigma pembangunan

berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah

komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan

dilaksanakan untuk men-apai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma

pembangunan berkelanjutan bukti sebuah konsep tentang pembangunan

lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan juga bukan tentang

pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan mengenai

pembangunan se-ara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya

dijalankan. Dalam arti ini, selama paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut

tidak dipahami, atau dipahami se-ara luas, -ita)-ita moral yang terkandung di

dalamnya tidak akan terwujud.A

"lasan kedua, menurut Sonny Kera$ mengapa paradigma itu tidak jalan,

khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut

kembali menegaskan ideologi de6elopmentalisme. "pa yang di-apai di KTT

Bumi di Rio de +aneiro sepuluh tahun lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi

mengusulkan kembali pembangunan, dengan $okus utama berupa pertumbuhan

> Khor, artin , 4lobalisasi erangkap 3egara*negara Selatan, Eindelaras, Fogyakarta. #**#,

hlm >AA Sonny Kera$, "tika #ingkungan$ Kompas, +akarta, #**#, hlm.5A.


10/15

ekonomi. "kibatnya, selama sepuluh tahun terakhir ini, tidak banyak perubahan

yang dialami semua negara di dunia dalam rangka mengoreksi pembangunan

ekonominya yang tetap saja sama, yaitu penguasaan dan eksploitasi sumber daya

alam dengan segala dampak negati$nya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan

sumber daya alam maupun pen-emaran lingkungan hidup.5

Sekalipun pembangunan berkelanjutan berada pada suatu titik terendah,

menurut artin Khor, namun mun-ul juga tanda kebangkitannya kembali sebagai

suatu paradigma. Keterbatasan dan kegagalan globalisasi telah menyebabkan

mun-ulnya reaksi negati$ dari sebagian masyarakat yang pada akhirnya mungkin

akan berdampak pada terjadinya perubahan sejumlah kebijakan. Dengan

mun-ulnya kekuatan pro pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan di

negara)negara sedang berkembang %8SB( mereka menjadi lebih sadar akan hak)

hak dan tanggungjawab untuk meralat berbagai persoalan yang ada pada saat ini

termasuk mengubah sejumlah peraturan dalam GT'. Gorld Summit 'n

Sustainable De6elopment ) GSSD %Kon$erensi Dunia tentang Pembangunan

Berkelanjutan( memberikan kesempatan yang bagus untuk memusatkan kembali

perhatian masyarakat maupun upaya)upaya pemantapan, bukan semata)mata

mengenai persoalan itu, melainkan juga kebutuhan untuk menggeser paradigma)

paradigma.4

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di

Indonesia patut di -atat penilaian dari D. Pear-e = "tkinson dalam tulisanya ,

5easure of Sustainable evelopment %?-ode-ision, !!1 : A>( sebagaimana

dikutip oleh Soerjani,. Dua penulis ini menilai pembangunan Indonesia dinilai

masih belum sustainable. Hal ini dengan alasan bahwa depresiasi sumber daya

alam Indonesia besarnya adalah 5J dari =DB, sedangkan in6esmennya hanya

> J. Pembangunan itu baru dinilai sustainable dalam meman$aatkan sumber

daya alam itu melalui rekayasa teknologi dan seni, sehingga kalau yang kita

konsumsi nilai tambahnya, sangat mungkin dapat ditabung untuk in6esment

5 Ibid, hlm. A5)A44 Khor, artin , 4lobalisasi erangkap 3egara*negara Selatan, Eindelaras, Fogyakarta. #**#,

hlm A


11/15

senilai 5J atau bahkan lebih. +adi jelas bahwa kemampuan sumber daya

manusia untuk memberi nilai tambah sumber daya pendukung pembangunan

melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kun-i apakah

pembangunan yang dilaksanakan itu sustainable berkelanjutan,

berkesinambungan atau tidak.!

Dengan demikian sekalipun se-ara $ormal sudah jelas pembangunan yang

dilaksanakan di Indonesia harus berupa Pembangunan Berkelanjutan dan

Berwawasan 3ingkungan Hidup tetapi masih baru berupa das solen dan melalui

perangkat hukum diharapkan dapat diwujudkan pada tataran das sein. 8amun

keberhasilan ini masih tergantung pada banyak $aktor, selain $aktor yang bersi$at

yuridis, juga politis dan budaya termasuk kondisi sumber daya manusia yang

menjadi pelaksanaanya.*

! ohamad Soerjani, embangunan dan #ingkungan 6 5eniti gagasan dan pelaksanaan suistainable development$Sinar =ra$ika, +akarta, !!5, hlm. AA)A5.* Daud Silalahi, embangunan /erkelanjutan alam 7angka engelolaan (8ermasuk

erlindungan Sumber aya ,lam yang /erbasi embangunan Sosial dan "konomi$ alamSeminar embangunan 2ukum 3asional +!!!$ Denpasar, #**1, hlm. 4)#1.


12/15

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A* Ke"im1ulan

Pembangunan berkelanjutan harus merombak habis paradigma

pembangunan kon6ensional yang saat ini berlaku. Kepentingan

pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan

kepentingan jangka panjang. Kepentingan sosial dan lingkungan harus

ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi.

Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan

kepentingan indi6idu. Kegagalan pasar harus dikoreksi, dan biaya sosial

dan lingkungan harus diinternalisasi dalam bentuk biaya ekonomi.

Kegagalan pemerintah harus diatasi lewat kemitraan segitiga yang setara

antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil. Kelompok sipil dan

masyarakat pada umumnya harus memegang peranan penting dalam

proses pengambilan keputusan pada pembangunan berkelanjutan.

Pergeseran paradigma ini membutuhkan perubahan nilai dan

orientasi. Diperlukan pengembangan terus)menerus nilai)nilai

pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan

yang ada pada pembangunan kon6ensional. Pendidikan dan

pengembangan sumber daya manusia dapat mendorong ter-iptanya nilai)

nilai baru tersebut. Sumber daya manusia tidak hanya harus dilengkapi

dengan keterampilan untuk men-apai tujuan ekonomi, tetapi juga

keterampilan untuk men-apai tujuan sosial dan lingkungan. 7ntuk itu,

dibutuhkan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat se-ara

holistik mengelola kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan

lingkungan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan harus meman$aatkan

insenti$ berupa man$aat ekonomi, penghargaan bergengsi dan pengakuan.

Diperlukan keteladanan, tata perilaku yang sesuai, berbagai peraturan, dan

berbagai standar yang diakui se-ara internasional, seperti IS' !*** untuk


13/15

standar ekonomi, IS' @*** untuk standar lingkungan, dan IS' #A***

untuk standar sosial. Kombinasi ketiga IS' tersebut diperlukan agar

didapat standar komprehensi$ yang men-akup nilai)nilai ekonomi, sosial

dan lingkungan se-ara bersamaan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan sebaiknya juga

menggunakan disintensi$ untuk menghindari arah pembangunan yang

tidak berkelanjutan dengan menerapkan instrumen $iskal, kebijakan harga,

dan pembebanan ongkos kepada perilaku yang tidak berkelanjutan. Perlu

peraturan, ketentuan hukum dengan penalti dan denda, yang mendorong

orang untuk bergerak ke arah perilaku pembangunan berkelanjutan. +uga

dibutuhkan penggunaan persuasi moral lewat ajaran agama, keper-ayaan

spiritual, adat dan budaya. Istilah orang tidak hidup dengan roti semata

%one does not live by bread alone( memberikan landasan bagi

pengembangan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung

kepada materi saja.

Tekanan sosial dan kelompok juga perlu di-iptakan dan

dimobilisasi untuk merangsang kelompok)kelompok sosial ikut

berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. +ejaring harus dibentuk

guna menarik kelompok yang lebih luas, dan upaya bersama digelar, agar

orang lain tertarik untuk ikut serta0 inilah yang disebut e$ek demonstrasi

%demonstration effect ( yang men-iptakan keinginan untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. ?$ek malu juga perlu

di-iptakan, misalnya dengan pemberian penghargaan yang memalukan

bagi orang)orang yang telah gagal untuk memenuhi kriteria pembangunan

berkelanjutan. Sebagai -ontoh, Penghargaan Kota Terkotor yang di

Indonesia diberikan setiap tahun untuk para walikota yang gagal

memenuhi standar minimum kota bersih, telah terbukti e$ekti$ mendorong

para walikota untuk akti$ mengupayakan kebersihan kota.

Seperti dalam bisnis, pejabat tinggi di pemerintahan perlu

mempromosikan strategi pemasaran sosial yang -erdik untuk menjual

paradigma pembangunan berkelanjutan. Ini akan sangat e$ekti$ jika


14/15

digabungkan dengan usaha pemasaran sosial dari tokoh berpengaruh di

kalangan masyarakat sipil yang dapat men-iptakan kemauan politik yang

kuat untuk men-apai tujuan)tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam

organisasinya masing)masing. Kondisi ini dapat men-iptakan e$ek bola

salju yang mendorong perubahan penting dalam pelakasanaan strategi

nasional untuk pembangunan berkelanjutan di negara)negara berkembang.

B* Saan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran bagi

pemerintah agar dapat menerapkan sistem pembangunan yang

berkelanjutan seperti di negara)negara maju lainnya dengan jalan

menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup

serta keamanan dan ketertiban guna men-iptakan kesejahteraan bagi

masyarakat khususnya di Indonesia sehingga dapat dirasakan bukan hanya

untuk di masa sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

asyarakat juga harus meningkatkan kesadarannya atas

lingkungan hidup yang menga-u kepada pembangunan berkelanjutan agar

ter-iptanya hukum yang kuat dan lingkungan yang lestari demi kehidupan

manusia kelak.


15/15

DA,TAR PUSTAKA

%. Philippe Sands, rinciples of !nternational "nvironmental #aw$ %&&'

9. +ohannesburg Summit #**#, Ren-ana Pelaksanaan KTT Pembangunan

Berkelanjutan

:. Posner ,economic ,nalysis of #aw$descriptive power , !!#

;. "bdurrahman, embangunan /erkelanjutan alam engelolaan Sumber

aya ,lam !ndonesia$ dalam seminar embangunan 2ukum 3asional

+!!! , Denpasar, #**1, hlm. #5.

'. Khor, artin , 4lobalisasi erangkap 3egara*negara Selatan, Eindelaras,

Fogyakarta. #**#, hlm >A

Documents

PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA