10/10/12 Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar Dollar Churchill Mining

1/2setkab.go.id/berita-5910-presiden-tunjuk-pemkab-kutai-timur-hadapi-gugatan-2-miliar-dollar-churchill…

Selasa, 02 Oktober 2012 - 12:13 WIB

Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar

Dollar Churchill Mining

Oleh : DESK INFORMASI

- Dibaca: 127 kali

Merujuk pada Pasal 25 ayat (1) dan (3) Konvensi tentang

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara

Asing mengenai Penanaman Modal yang telah diratifikasi

menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah menunjuk Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Kutai Timur, Kaltim, untuk menjadi pihak dalam

proses arbritase yang dilakukan International Centre for

Settlement of Investment Disputes (ICSID) terkait gugatan

perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining Plc.

Penunjukan Pemkab Kutai Timur, Kaltim, sebagai pihak yang menghadapi gugatan arbritase

senilai 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 19 triliun) itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 30

Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 September

lalu.

Dalam Keppres itu disebutkan, bahwa penunjukan kepada Pemkab Kutai Timur itu tidak

diperlukan persetujuan dari ICSID sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Konvensi tentang

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal

(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other

States).

Presiden juga menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin untuk

melakukan tindakan yang diperlukan agar penunjukan kepada Pemkab Kutai Timur dicatatkan

dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi, peraturan, dan aturan dalam ICSID.

Terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 itu, pada hari yang sama

(22/9), Presiden SBY juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 yang

menegaskan bahwa perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan

oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak

diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi ICSID.

Sikap Presiden itu merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan

antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, yang memberi hak

kepada negara penandatanganan untuk melakukan pemberitahuan (notification) ke ICSID

tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi

ICSID. “Pemerintah RI telah menandatangani konvensi itu, dan meratifikasinya dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1968bunyi Menimbang a Keppres No. 31/2012.

Presiden SBY menugaskan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin untuk melakukan tindakan

yang diperlukan agar penetapan terkait perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha

negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai

perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi ICSID dicatatkan dan

diumumkan oleh ICSID.

Penyitaan Aset

Churchill Mining Plc, perusahaan yang mengeksplorasi batubara di daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kaltim, sejak 2008, menggugat pemerintah RI sebesar 2 miliar dollar AS pada 22

Mei 2012, karena alasan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyita aset miliknya tanpa

ARTIKEL

Kamis, 04 Oktober 2012

Deradikalisasi Sebagai Upaya

Mencegah Aksi-Aksi

Terorisme

Kamis, 04 Oktober 2012

Kontroversi Hukuman Mati

Senin, 01 Oktober 2012

Perkembangan Hukum

Esktradisi Indonesia - China

Minggu, 30 September 2012

Memimpin Dunia, Membangun

Negeri

Jumat, 28 September 2012

Menata Sengketa Tanpa

Senjata

Sabtu, 06 Oktober 2012

Atasi Gempuran Impor Produk

Pertanian

ARTIKEL SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERATURAN BARU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SMS RAKYAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POLLING

Like Send Be the f irst of your friends to like this.

Pencarian...

Renungan dan Harapan setelah 67 Tahun

Indonesia Merdeka

Tradisi Mudik Lebaran Bagi Masyarakat

Indonesia

Bersatu Menghadapi Krisis (Transkrip Sidang

Kabinet 9 Oktober 2008)

Pungli No, Pecat Yes

Akutabilitas Penggunaan Anggaran Negara

UU

Nomor: 13 TAHUN 2012

Tentang:

KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA.

Dokumen:

UU0132012.pdf

Lampiran:

Selamat untuk pidato Bpk. SBY di

sidang umum PBB serta

penghargaan yang diterima

bangsa Indonesia, lanjutkan

pembangunan. (08522888xxxx)

HOME PROFIL BERITA ARTIKEL PRO-RAKYAT NUSANTARA INTERNATIONAL MP3EI

10/10/12 Presiden Tunjuk Pemkab Kutai Timur Hadapi Gugatan 2 Miliar Dollar Churchill Mining

2/2setkab.go.id/berita-5910-presiden-tunjuk-pemkab-kutai-timur-hadapi-gugatan-2-miliar-dollar-churchill…

Copyright © 2012 Sekretariat Kabinet RI. All rights reserved.

TweetTweet 6

kompensasi yang layak. Gugatan Chruchill Mining ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, Presiden

Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, dan BKPM.

Churchill Mining masuk ke Kaltim dengan mengakuisisi 75 persen saham perusahaan lokal

bernama Ridlatama Group, dan memperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar tom.

Dengan cadangan ini potensi penghasilan 700 juta dollar AS – 1 miliar dollar AS pertahun dalam

20 tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan, pencabutan izin eksplorasi di lahan yang dikuasai

Churchill Mining karena tempat tersebut berada di hutan produksi dan tidak memiliki izin

eksplorasi dari Menteri Kehutanan di kawasan itu. Sementara pihak Churchill Mining menganggap

diri mereka yang benar, karena itu membawa masalah ini ke pengadilan internasional untuk

sebuah arbritase.

Presiden SBY sendiri dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 28 Juni lalu menegaskan, bahwa

Pemerintah Indonesia harus menang dalam menghadapi gugatan Churchill Mining Plc itu. “Saya

berharap menang, karena saya juga tidak ingin perusahaan multinasional itu melakukan apa saja

dengan kekuatan internasionalnya untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia,” pesan

Presiden saat itu. (Pusdatin/ES)

RI & Jepang Sepakati Proyek Metropolitan Jakarta Rp 410 Triliun (65)

Sri Sultan HB X Sambut Presiden SBY di Yogyakarta (100)

Presiden Minta UU Veteran Segera Diimplementasikan (53)

Pidatonya Soal KPK - Polri Dipuji Masyarakat, Presiden Ucapkan Terima Kasih (138)

Soal Revisi UU KPK, Presiden: Lebih Baik Tingkatkan Sinergi Berantas Korupsi (92)

Harus Dihindari Presiden Terlalu Sering Urusan Penegakan Hukum (72)

Inilah Kesimpulan Penjelasan Presiden SBY Menyangkut Hubungan KPK - Polri (264)

Kasus Novel Baswedan, Presiden: Timing dan Pendekatannya Tidak Tepat (99)

Cegah Tarik Menarik, Presiden Akan Keluarkan PP Penugasan Perwira Polri ke KPK (121)

Presiden: Korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri ditangani KPK (207)

Secara umum saya puas menggunakan

www.setkab.go.id untuk mencari informasi

yang dibutuhkan.

Sangat Setuju

Setuju

Biasa Saja

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

vote

Lihat Hasil Poling

Share 55