Presentation1ASP MKS

Embed Size (px)

Citation preview

PERTEMUAN 1

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2010

1

TUJUAN Memahami pengertian sektor publik Menyebutkan karakteristik khas dari organisasi sektor publik Menjelaskan implikasi karakteristik khas ter sebut terhadap akuntansi sektor publik

2010

2

PENGERTIAN PUBLIK Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.

2010

3

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

2010

4

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTAPerbedaan Tujuan organisasi Sumber pendanaan Sektor Publik Nonprofit motive Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb Sektor Swasta Profit motive Pembiayaan internal : modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

Pertanggungjawaban

Struktur organisasi Karakteristik anggaran Sistem akuntansi

Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR) Birokratis, kaku, dan hierarkis Terbuak unt uk umum Cash accounting

Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb Tertutup untuk publik Accrual accounting

2010

5

DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas nonrivalry dan non-non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.

2010

6

Karakteristik Utama OSP Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus.

2010

7

JENIS OSP Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD

Organisasi Nir-laba Milik PemerintahPerguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RE milik swasta2010 8

VALUE OF MONEY OSP Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.2010 9

VALUE OF MONEY OSPKetiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

2010

10

MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

2010

11

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.2010 12

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) Istilah Sektor Publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.2010 13

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi2010 14

Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)2010 15

Faktor Politik Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan2010 16

Faktor Kultur Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan2010 17

Faktor Demografi Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan

2010

18

TUJUAN ASP American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management Control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability)

2010

19

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi

2012

20

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) Di masa Yunani, pemerintah (phartenon) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa.

2010

21

SEJARAH ASP DI INDONESIA Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal.

2010

22

AKUNTABILITAS PUBLIKAkuntabilitas Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut.

2010

23

AKUNTABILITAS PUBLIK (2) Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal

2010

24

PRIVATISASIPrivatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik.

2010

25

OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilbnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

2010

26

TUGAS Apa yang dimaskud dengan organisasi sektor publik Sebutkan perbedaan antara organisasi sektor publik dengan sektor komersial Sebutkan karakteristik utama organisasi sektor publik Mengapa keberadaan organisasi sektor publik menjadi cukup penting bagi masyarakat Organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga bagian, sebutkan, jelaskan, dan berikan contohnya

2010

27

DISKUSIKAN Bagi organisasi yang mencari laba, laba menjadikan pengukuran kinerja lebih mudah, sedangkan ketiadaan pengukuran hasil yang tepat dalam organisasi sektor publik menyebabkan pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Benarkah pernyatan ini !

2010

28