presentasi kup

7/23/2019 presentasi kup

1/14

Struktur Kantor Pusat DJP


2/14

Struktur Kantor Pusat KPP


3/14

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)berperan sebagai pusat pengolahan

data dan dokumen perpajakan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)berperan dalam melaksanakan

penyuluhan, pelayanan, danpengawasan kepada wajib pajak,berdasarkan segmentasi wajib pajak

yang diadministrasikannya


4/14

Kewajiban Pendaftaran Wajib Pajak

Ketika sudah mempunyai penghasilan, Wajib Pajak wajib

mendaftarkan PWP dengan berbagai !ara, di antaranya" Datang langsung ke KPP

Daftar melalui internet, pada situs www#pajak#go#idaplikasi $%registration (ereg#pajak#go#id)

Perempuan yang telah menikah dan ingin dikenakanpajak se!ara terpisah wajib mendaftarkan diri

&agi Wajib Pajak 'rang Pribadi Pengusaha ertentu yangmemiliki tempat usaha berbeda dengan tempattinggal, wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat,

yaitu mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanyameliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkanmendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanyameliputi tempat kegiatan usaha dilakukan#
http://www.pajak.go.id/http://www.pajak.go.id/


5/14

*pabila suatu bulan Wajib Pajak'rang Pribadi memperoleh

penghasilan yang jumlahnya melebihiPenghasilan idak Kena Pajak (PKP)setahun, maka Wajib Pajak 'rang

Pribadi tersebut wajib mendaftarkandiri paling lambat pada akhir bulanberikutnya#

WP orang pribadi lainnya yangmemerlukan PWP dapatmengajukan permohonan untukmemperoleh PWP#


6/14

Pelaporan +saha untuk PengukuhanPengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dikenakan PP wajibmelaporkan usahanya pada KPP yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atau tempatkedudukan Pengusaha dan tempat kegiatanusaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP#

&agi pengusaha yang wilayah kerjanya berbedadengan tempat tinggal, wajib melaporkan keKPP tempat tinggal dan KPP wilayah kerja#

Pengusaha ke!il yang ingin dikukuhkan sebagaiPKP wajib membuat pernyataan tertulis untukdikukuhkan sebagai PKP#


7/14

&agi pengusaha ke!il yang tidakdikukuhkan sebagai PKP, namun

dalam suatu masa peredaranbrutonya melampaui bataspengusaha ke!il, wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagaiPKP pada masa pajak berikutnya#


8/14

Pembayaran Pajak

Sesuai dengan sistem selfassessment, yaitu wajib melakukansendiri penghitungan, pembayaran,

dan pelaporan pajak terutang#

Pembayaran dan penyetoran pajakterutang wajib menggunakan Surat

Setoran Pajak ke kas negara melaluitempat pembayaran yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan

enteri Keuangan


9/14

ekanisme PembayaranPajak embayar sendiri pajak yang

terutang"

Pembayaran angsuran PPh setiapbulan (PPh Pasal -)

embayar PPh melalui pemotongandan pemungutan oleh pihak lain (PPhPasal . (), PPh Pasal /-, PPh Pasal/, , dan 0, serta PPh Pasal 1)#


10/14

Kelebihan Pembayaran PajakJumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang terutang"

WP mengajukan restitusi ke KPP domisiliDirjen pajak memeriksa permohonan dan menerbitkan SKP2& (Pasal /3 *yat /)

4*pabila setelah pemeriksaan tidak ditemukan pajak lebih bayar, maka Dirjen Pajakmenerbitkan SKP (Pasal /3*)

44 SKP2& dapat diterbitkan lagi apabila terdapat perubahan nominal pajak lebihbayar dengan yang terdapat di SKP2& lama (Pasal /3 *yat 0)

Dirjen pajak harus menerbitkan surat keputusan (baik SPK2& atau SPK) dalamjangka waktu paling lama / bulan setelah permohonan diterima (Pasal /3& ayat /)

*pabila dalam jangka waktu / bulan tidak dikeluarkan surat keputusan, makapermohonan dianggap dikabulkan dan SK harus diterbitkan ma5 / bulan setelah

jangka waktu berakhir (Pasal /3& ayat )

Keterlambatan penerbitan SK akan menyebabkan WP mendapatkan bunga sebesar6 setiap bulannya (Pasal /3& ayat 0)

Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang

WP melampirkan surat permohonan ke KPP yang dilengkapi dengan bukti potputpajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan alasan permohonanpengembalian

Dirjen pajak memeriksa permohonan dan harus menerbitkan SK ma5 0 bulansetelah permohonan# *pabila tidak ditemukan kelebihan pajak, DJP harus

mengirimkan keterangan tertulis kepada WP


11/14

Wakil dan Kuasa Perpajakan

/# Wakil Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturanperundang%undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal"

. &adan oleh pengurus8

. &adan yang dinyatakan pailit oleh !urator8

. &adan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasiuntuk melakukan pemberesan8

. &adan dalam likuidasi oleh likuidator8

. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta

peninggalannya8 atau

. *nak yang belum dewasa atau orang yang berada dalampengampuan oleh wali atau pengampunya#9


12/14

Kuasa Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainyadengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak danmemenuhi kewajiban perpajakannya#

Kuasa Wajib Pajak diatur dalam Pasal 0 ayat (0) dan Pasal 0 ayat(0a) ++ K+P, yang berbunyi sebagai berikut "

:(0) 'rang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengansurat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibansesuai dengan ketentuanperaturan perundang%undangan perpajakan#9

:(0a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasasebagaimana dimaksud

pada ayat (0) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan enteriKeuangan# :


13/14

;ak dan Kewajiban WajibPajak Kewajiban endaftarkan Diri

Kewajiban pembayaran, pemotongan

Documents

presentasi kup