‘ PENERAPAN PEMOTONGAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK DALAM P3B ’

Rifaldi J. Muaja (110614152)Natalia A. Longdong (110614205)Jeremiah R. Assa (110614218)Susana S. Wowiling (110614225)Jordi Theo (110614235)Meiky Sumual (110614300)Ivana M. Londorang (100614254)Steven R Ratela(100614288)

Kelompok 6

Pemotong/Pemungut Pajak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri, harus menerapkan ketentuan dalam P3B bukan atas dasar Undang-undang PPh, apabila penerima penghasilan adalah :Bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia:

danMemenuhi persyaratan administratif untuk

menerapkan ketentuan dalam P3B; danTidak melakukan penyalahgunaan P3B.Dalam hal salah satu persyaratan tersebut di

atas tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan dalam P3B.

KETENTUAN P3B BUKAN UNTUK SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Penerapan ketentuan P3B hanya diperuntukkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri, bukan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, sehinnga dasar pengenaan pajak untuk Wajib Pajak Pajak Dalam Negeri adalah undang-undang di negaranya, bukan ketentuan pada P3B. Termasuk subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPh adalah Subjek Pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 PERSYARATAN ADMINISTRATIF HARUS DIPENUHI OLEH WPLN DALAM PEMANFAATAN P3B

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN apabila hendak memperoleh manfaat P3B pada saat dilaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh yang memberikan penghasilan adalah mempergunakan formulir Certificate of Domicile Non Resident for Indonesia Tax Withholding.

Formulir Certificate of Domicile Non Resident for Indonesia Tax Withholding tersebut oleh WPLN harus: Diisi dengan lengkap dan menandatanganinya, Disahkan oleh pejabat pajak yang berwenag di negara tempat

WPLN terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri, dan Disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak

sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa terutangnya pajak.

Dalam hal WPLN menyampaikan Formulir tersebut setelah batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan dalam P3B, tetapi Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong/memungut pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

FORMULIR CERTIFICATE OF DOMICILE NON RESIDENT FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING

Untuk menentukan hak pemajakan dari WPLN yang maempunyai penghasilan pada negara mitra P3B, digunakan formulir Certificate of Domicile Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form DGT).

Form DGT sesuai penggunaannya dibedakan menjadi Form DGT 1 dan Form DGT 2.

Form DGT 1Form DGT 1 adalah formulir tentang Certificate of Domicile Non

Resident for Indonesia Tax Withholding yang digunakan oleh “person”, yang dapat berupa orang pribadi corporate maupun non-corporate selain bank.

Form DGT 1 digunakan pada saat penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak, yaitu pada saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk Formulir DGT 1Bentuk Form DGT 1 yang harus diisi dengan lengkap, ditandatangani,

dan diserahkan kepada pemotomg/pemungut pajak adalah terdiri seperti ini : Petunjuk pemakaian Formulir DGT Part 1 - Income Recipient dan Indonesiam withholding agent Part 2 - Declaration by the income recipient Part 3 - Certification by Competent Authority or Authorized Tax office of

the country of Residence Part 4 - to be completed of the income recipient is an individual Part 5 - to be completed of the income recipient is non individual Part 6 - Income earned from Indonesia in respect to which relief is

claimed

..TERIMA KASIH..