Presentasi Juknis RKAKL 2009

5/17/2018 Presentasi Juknis RKAKL 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/presentasi-juknis-rkakl-2009 1/33

Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen

Keuangan RI

PETUNJUK

PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL

TAHUN ANGGARAN 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN DIT. SISTEM PENGANGGARAN



MATERI :

I. BEBERAPA

PENYEMPURNAAN;

II. HAL-HAL YANG HARUS

DIPERHATIKAN:

III.LAIN - LAIN



I. BEBERAPA

PENYEMPURNAAN1. Pemantapan Penerapan Program dan

Kegiatan TA 2008;

2. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan;

3. Penyempurnaan Penerapan Bagan AkunStandar (BAS);

4. Penyempurnaan Metode PenghitunganAlokasi Belanja Pegawai pada Satker;

5. Penerapan Standar Biaya Khusus (SBK)dalam Penyusunan RKA-KL;

6. Pemantapan Penerapan MTEF.



1. PEMANTAPAN PENERAPAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2008

Meningkatkan Konsistensi Proses Perencanaandan Penganggaran, sehingga Kegiatan danProgram dalam RKP diharapkan akan sama

dengan RKAKL. Apabila diperlukan tambahan,tetap dapat diberikan sepanjang relevan denganprioritas pembangunan nasional dan telahdisepakati dalam trilateral meeting.

Tujuan : Memudahkan dalam pengambilan

kebijakan dan pembuatan analisis serta evaluasi

anggaran untuk tahun selanjutnya.



2. PENYEMPURNAAN RUMUSAN

KEGIATAN (1)a. Tujuan : menjaga konsistensi dalam merumuskan

pengalokasian anggaran dan memenuhi kebutuhanminimum satker. Disamping itu, dimaksudkan dalamrangka mewujudkan penerapan anggaran berbasiskinerja secara penuh.

b. Penyempurnaan rumusan kegiatan meliputi :

• Kelompok Kegiatan Dasar : Kegiatan 0001, 0002dan 0003;

• Kelompok Kegiatan Prioritas Nasional;

• Kelompok Kegiatan Prioritas K/L.

c. Kegiatan 0003 merupakan Kegiatan yang didesigndalam rangka memenuhi pelayanan minimum kepada

Publik yang merupakan fungsi utama satker. Untuk TA 2009, alokasinya berasal dari limpahan anggaran



PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (2)

No Jenis Kegiatan Output/Kegiatan Jenis Belanja Alokasi Dasar Alokasi Ket.

1 a Kegiatan

Pembayaran

Gaji, Honor &

Tunjangan (kode

kegiatan 0001)

Terbayarnya Gaji

Pegawai

Bel. Pegawai Belanja

Mengikat

Data pegawai

b KegiatanPenyelengga-

raan Operasional

Perkantoran &

Pemeliharaan

(kode kegiatan

0002)

Terselenggaranya

Operasional

Satker

Terselenggara

nya

Pemeliharaan

asset Satker

Bel. Barang Bel. Modal

Khusus

penggantian

inventaris dan

Pemeliharaan

(sesuai SBU)

karena syarat

kapilatisasi

BelanjaMengikat

Data aset dan/ ataupegawai

Kelom-

pok

Kegi-

atan

Dasar

c Kegiatan

Pelayanan

Minimum

kepada Publik

Regulasi

Pelayanan

Bel. Barang Belanja

Mengikat

Regulasi yang

dihasilkan atau

kebutuhan

pelayanan yang

diberikan satker



PENYEMPURNAAN RUMUSAN

KEGIATAN (3)No Jenis Kegiatan Output/Kegiatan Jenis Belanja Alokasi Dasar

Alokasi

Ket.

2 Kegiatan Prioritas

Nasional

Infrastruktur

Bantuan

Sosial

Pelayanan (di

luar target

pelayanan

minimal)

Bel. Barang

Bel. Bansos

Bel. Modal

(Tergantung pada

output

kegiatan)

Belanja

Tidak

Mengikat

Target dan

Sasaran

nasional

3 Kegiatan

Penunjang atau

Prioritas

Kementerian

Negara/Lembaga

Dekon /

Tugas

Pembantuan

Dalam

rangka

Penugasan

Einmalegh

(bersifat

insidentil)

Bel. Barang

Bel. Bansos

Bel. Modal

(Tergantung pada

output

kegiatan)

Belanja

Tidak

Mengikat

Prioritas

Kebutuhan

Kementerian

Negara /

Lembaga



CONTOH : KEG. PEMENUHAN PELAYANAN

PUBLIKSatker : Deputi Perijinan dan Inspeksi

Tugas Pokok : Pengawaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dg Peraturan, Perizinan dan

Inspeksi.

Fungsi

(Dua dari Sebelas

Fungsi Bapeten)

: 1. Ijin dan Inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor,

instalasi, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta

pengembangan kesiapsiagaan nuklir;

2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir.

Kegiatan : Pengawasan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir

Output Kegiatan : Laporan Hasil Inspeksi (LHI)

Subkegiatan : Inspeksi Keselamatan Nuklir Pada Instalasi Nuklir

Langkah

operasional

: Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka monitoring

• Akun Belanja Bahan ((Untuk menampung biaya pengadaan ATK

untuk kegiatan)

• Akun Belanja Barang Operasional Lainnya (Untuk menampung

biaya komunikasi lapangan dan dokumentasi)

• Akun Belanja Perjalanan Biasa (DN) (Untuk menampung biaya

perjalanan dinas tim inspeksi)



CONTOH : KEGIATAN PRIORITAS DAN

PENUNJANG

Contoh Kegiatan Penunjang dan alokasi biayanya Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana fisik yang

memadai bagi suatu satker

Indikator Keluaran : Tersedianya area parkir seluas 200 M2; 1 set

peralatan audio system dan multimedia pada ruangrapat; dan pengadaan genset 1 unit.

Subkegiatan : Pembangunan Area Parkir (kontraktual)

Langkah operasional kegiatan (yang

dapat dirinci lebih lanjut dalam

Grouping Akun dan Header) besertaakun belanjanya

: Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan

~ Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan

bangunan (kontraktual) s.d. gedung danbangunan siap (nilai yang dikontrakkan)

~ Alokasi dlm RKA-KL tersedia biaya untuk

panitia pengadaan barang/jasa & penerima

barang/jasa, serta biaya pengumuman

pengadaan barang/jasa di koran



3. PENYEMPURNAAN PENERAPAN

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) (1)

a. Tujuan : menyelaraskan antara norma anggarandan norma akuntansi. Disamping itu, sebagaiupaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitasdan tranparansi dalam proses penganggaran.

b. Penyempurnaan penerapan BAS meliputi :

• Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan;

• Penyempurnaan konsep kapitalisasi;

• Penambahan kode akun dan uraian jenisbelanja dalam BAS.

c. Mulai TA 2009, tidak lagi dibedakan antara akununtuk belanja mengikat atau belanja tidak

mengikat.



PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS

(2)a. Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan (metode

full costing), dimaksudkan untuk menjaga konsistensiterhadap seluruh biaya yang diperlukan dalam rangkamencapai sebuah keluaran harus dihitung secara utuhmenjadi satu kesatuan dengan jenis belanja kegiatan

induknya.b. Penyempurnaan penerapan konsep kapitalisasi,

dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dengan kaidahakuntansi dan penggunaan akun yang sesuai. Hal-hal

yang berkaitan dengan penyempurnaan ini meliputi :• Ciri-ciri atau karakteristik aset tetap maupun aset

tetap lainnya;

• Kriteria pengeluaran untuk memperoleh aset tetap

maupun aset tetap lainnya atau pengeluaran-en eluaran sesudah erolehan aset teta atau aset



PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS

(3)c. Penambahan kode akun dan uraian jenis belanja

dalam BAS, dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan atau memfasilitasi transaksi yang

dilakukan oleh K/L sepanjang sesuai dengan prinsip

akuntabilitas. Tambahan kode akun yang telahditetapkan antara lain :

• Akun 521115 : untuk pembayaran honor yang

terkait dengan kegiatan operasional (keg. 0002)

• Akun 521213 : untuk pembayaran honor yang

terkait dengan kegiatan non operasional yang

dibiayai dari belanja barang.



Contoh : PENERAPAN BAS

NO

. URAIAN KLAS

1. Pembelian memory PC, up grade PC Bel Modal 2. Pembelian meubelair, dispenser Bel Modal

3. Pembuatan jalan, irigasi dan jaringan Bel Modal

4.

Overhaul kendaraan dinas

Bel Modal

5. Biaya lelang pengadaan aset Bel Modal 6. Perbaikan jalan kerikil ke hotmix Bel Modal

7. Pembelian tape mobil dinas Bel Modal 8. Penambahan jaringan dan pesawat telp. Bel Modal

9. Penambahan jaringan listrik Bel Modal

10. Perjalanan dinas pengadaaan aset Bel Modal

11. Pembayaran konsultan perencanaan

pembangunan gedung dan bangunan Bel Modal

12. Perbaikan atap dari seng ke multiroof Bel Modal

NO. URAIAN KLAS 1. Pengisian Freon AC, service AC Bel Barang 2. Pembelian ban, oli, bensin,

service / tune up Bel Barang

3. Pengecatan, pembuatan partisi

non permanen, pembelian gordyn

Bel Barang

4. Perbaikan jalan berlubang Bel Barang

5. Pengurusan STNK Bel Barang

6. Rumah yang akan diserahkan ke

masyarakat Bel Barang

7. Peralatan dan mesin yang akan

diserahkan ke pihak III Bel Barang

8. Pembayaran satpam dan cleaning

service Bel Barang

9. Pembelian accu mobil dinas Bel Barang

10. Pembelian lampu ruangan kantor Bel Barang

11. Perbaikan atap gedung kantor Bel Barang



4. PENYEMPURNAAN METODE

PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA

PEGAWAI PADA SATKERa. Metode perhitungan alokasi Belanja Pegawaidari semula berdasarkan realisasi bulantertentu (dikalikan 13 bln) ditambah accress(incremental), diubah menjadi berdasarkan

data pegawai (based on data); b. Mekanismenya : Satker menginput data

pegawai (memvalidasi) melalui aplikasibelanja pegawai;

c. Apabila terdapat sisa lebih pagu anggaransetelah dilakukan perhitungan, maka sisanyadicantumkan dalam akun Bel. PegawaiTransito;

d. Tujuan : Pagu Belanja Pegawai lebih realistis.



5. PENERAPAN STANDAR BIAYA

KHUSUS DALAM PENYUSUNAN

RKA-KLa. Untuk kegiatan-kegiatan K/L yang sudahditetapkan dalam PMK tentang Standar BiayaKhusus (SBK), maka penuangannya ke dalamRKA-KL menggunakan aplikasi yang sudahterintegrasi dalam aplikasi RKA-KL;

b. Mekanisme pelaksanaannya : satker hanyamemasukkan kode subkegiatan saja dan tidak

perlu menulis kembali uraian dan rincian darikegiatan yang bersangkutan.

c. Dalam menuangkan SBK ke dalam RKA-KLdimungkinkan untuk melakukan

perubahan/pergeseran anggaran antar akun belanja



6. PEMANTAPAN PENERAPAN MTEF

a. Penerapan MTEF difokuskan pada kebutuhan

anggaran untuk memenuhi :

• Kegiatan Dasar (Keg. 0001, Keg. 0002, danKeg. 0003); dan

• Program/Kegiatan Prioritas Nasional yangmasih on going untuk beberapa tahunkedepan;

b. Sebagai dasar penetapan baseline untuk

kebijakan pengeluaran di tahun-tahunberikutnya;

c. Dapat dijadikan acuan dalam menghitung indeksbiaya sebuah kegiatan (dilakukan denganmembagi jumlah alokasi anggaran yang



II. HAL-HAL YANG HARUS

DIPERHATIKAN

1. Persiapan Penyusunan RKA-KL;

2. Kegiatan yang Dibatasi dan yang Tidak Diperkenankan dalam RKA-KL;

3. Pengalokasian PHLN, PNBP, dan

Penyusunan RKA-KL Satker BLU;

4. Penyelesaian RKA-KL;5. Pemblokiran.



DASAR ALOKASIANGGARAN

Surat Edaran Menteri

Keuangan tentangPagu Sementara

Kementerian

Negara/Lembaga

Tahun 2009

INSTRUMEN

PENGALOKASIAN

• Visi dan Misi K/L

• Peraturan Menteri

Keuangan ttg Tata Cara

penyusunan RKA-KL• Peraturan Lainnya

• TOR dan RAB untuk

kegiatan tanpa SBK

• Data dukung lainnya

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN

RKA-KL



2. a. KEGIATAN YANG DIBATASI

(1)a. Rapat/rapat dinas/peresmian kantor &

sejenisnya;

b. Telepon baru, kecuali satker yang belum

punya;c. Pembangunan gedung yang tidak langsung

menunjang tupoksi (mess, wisma, RD/rumah jabatan, ged. pertemuan), kecuali ged.

pelayanan umum (seperti RS, RT, pospenjagaan) dan gedung/bangunan khusus(antara lain : lab, gudang);

d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali :………….



KEGIATAN YANG DIBATASI (2)

d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali :• kendaraan fungsional seperti : Ambulan (RS),

Cell wagon (rumah tahanan), roda dua untuk petugas lapangan.

• Pengadaan kendaraan untuk satker baru;

• Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat, secara ekonomis perlu biayapemeliharaan yang besar untuk selanjutnyaharus dihapuskan dari daftar inventaris dantidak ada pemeliharaannya;

e. Kendaraan roda 4/6 untuk keperluan antar jemputpegawai dialokasikan secara sangat selektif memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan.



2. b. KEGIATAN YANG TIDAK

DIPERKENANKAN

a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari rayadan hari ulang tahun K/L;

b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,karangan bunga, dsb untuk berbagai peristiwa;

c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (PekanOlah Raga) pada KementerianNegara/Lembaga;

d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluansejenis/ serupa dengan yang tersebut di atas;

e. Kegiatan yang perlu dasar hukum berupaPP/Perpres, namun pada saat penelaahan RKA-

KL belum ditetapkan dengan PP/Perpres.



3. a. PENGALOKASIAN

PHLNPengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dananyabersumber dari PHLN, mengacu pada :

a. ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2006 tentang TataCara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah sertaPenerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

serta ketentuan pada NPPHLN masing-masing;b. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

• Pengalokasian dana PHLN dan RMP sesuai porsidan kategori;

• Tata cara penarikan dan kantor bayar;

• Metode penghitungan porsi PHLN (metode nonPPN, Metode Netto, metode Bruto, dan metodenon sharing)

• Pemahaman NPPHLN.



3. b. PENGALOKASIAN PDN

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yangdananya bersumber dari Pinjaman Dalam

Negeri (PDN), maka tata cara penuangannya

ke dalam RKA-KL mengikuti ketentuanperaturan tentang pinjaman dalam negeri.



Pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dananyabersumber dari PNBP, tata cara penuangan ke dalam RKA-KL mengacu pada :

a. ketentuan dalam UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP danPP No. 79 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan

PNBP;

b. Nomenklatur kegiatan yang ada pada tabel referensiaplikasi RKA-KL;

c. Rekapitulasi target penerimaan dan pagu penggunaan;

d. PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;

e. KMK/Surat Menteri Keuangan tentang PersetujuanPenggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP.

f. Ketentuan akun untuk pembayaran honor bagi para

pengelola PNBP (terkait dengan operasional satkermen unakan akun 521115 sedan kan Non o erasional

3. c. PENGALOKASIAN

PNBP



mengacu kepada Renstra-KL

mengacu Renstra bisnis disertai prakiraaan RBA tahun

berikutnya

RBA disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan akuntansi

biaya per jenis layanan, (ii) kebutuhan & kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyrkt,

badan lain dan APBN

usulan RBA diajukan kpd menteri/pimpinan lemb. untuk

dibahas sebagai bagian RKA-KL disertai dengan usulan

SPM dan biaya output yang dihasilkan

Pendapatan Satker BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL

adalah PNBP BLU: pendapatan jasa layanan, hasilkerjasama, & usaha lainnya

Belanja BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah

belanja BLU yang didanai dari APBN (rupiah murni) dan

dari PNBP-BLU

3. d. PENYUSUNAN RKA-KL BLU



a. RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya

dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan :• Pergeseran anggaran antar program;

• Pengurangan belanja mengikat;

• Perubahan sumber dana.

b. RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yangsetingkat Eselon I sebagai penanggungjawab program;

c. RKA-KL yang disampaikan kepada KementerianKeuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilampiri antaralain:

• TOR dan RAB • data output aplikasi belanja pegawai

• data analisis kerusakan bangunan;

• daftar inventaris kantor;

• Arsip Data Komputer dan dokumen-dokumen lain yangdi erlukan.

4. PENYELESAIAN RKA-

KL



5. PEMBLOKIRAN (1)

a. Pemblokiran, dilakukan dengan alasan :

• Belum ada NPPHLN, NPPDN, atau nomorregister untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLNatau PDN;

• Belum dilengkapi data pendukung seperti TOR

dan RAB termasuk data pegawai hasil validasimelalui aplikasi belanja pegawai (keg. 0001).Khusus untuk data pegawai hasil validasi,konsekuensinya adalah alokasi dana untuk kegiatan 0002 yang perhitungannya berdasarkanindeks per pegawai, akan terblokir sebesar 70%dari besaran nilai SBU;

• Belum ada persetujuan penetapan dari KantorMENPAN, untuk anggaran satker baru;

• Belum ada rincian rencana en unaan terhada



PEMBLOKIRAN (2)

b. Pembukaan blokir mengikuti ketentuan dalamPMK tentang tata cara perubahan rincian

anggaran belanja pemerintah pusat dan

perubahan DIPA yang berlaku.

c. Perubahan SAPSK.

Ketentuan mengenai mekanisme dan

kewenangan penetapan perubahan SAPSK

dilaksanakan sesuai PMK tentang tata caraperubahan rincian anggaran belanja pemerintah

pusat dan perubahan DIPA yang berlaku.



HASIL KEGIATAN VALIDASI DATA PEGAWAI PADA K/L

• Melalui surat Dirjen Anggaran No. S-621/AG/2008 tanggal 13 Maret 2008, seluruh K/L

diminta untuk melakukan validasi data pegawai negeri

• Sampai dengan tanggal 2 Juli 2008, data hasil validasi yang telah diterima DJA sebanyak

30,51% , dengan rincian sbb:

• Bagi K/L yang mengalami kesulitan melakukan validasi data pegawai, DJA siap

memberikan asistensi yang diperlukan sehingga paling lambat pada tanggal 25 Juli 2008

seluruh data pegawai selesai divalidasi dan dapat dijadikan dasar penyusunan belanja

pegawai pada RKAKL

KODE DAN URAIAN KL JML PEG KETERANGAN

007 SEKRETARIAT NEGARA 829

010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2.288

012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 430.309 Data personil TNI

015 DEPARTEMEN KEUANGAN 55.717

019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1.998 Sementara Satker Pusat

056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 21.507

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 137

083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 700

JUMLAH 511.487

Cat: Perkiraan jumlah PNS Pusat, Personil TNI dan POLRI sebanyak 1.676.359 orang



III. LAIN - LAIN

1. Pilot project 6 (enam) K/L

2. Kegiatan dalam rangka MDG’s

3. Pengenalan Anggaran responsif gender(ARG)



6. LAIN - LAIN (1)

1. Dalam rangka uji coba penerapan PBB danMTEF secara penuh, maka untuk tahun 2009telah ditetapkan 6 (enam) K/L sebagai pilotyaitu : Departemen Pertanian, PendidikanNasional, Pekerjaan Umum, Kesehatan,

Keuangan dan Bappenas.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukungpelaksnaannya meliputi :

• Restrukturisasi Program dan Formulasi

Kegiatan dengan mengacu pada Tugas danFungsi masing-masing unit eselon I;

• Menyusun format baru RKA-KL yangmencerminkan adanya informasi kinerja.



LAIN - LAIN (2)

2. Sebagai pelaksanaan dari komitmen secarainternasional, APBN juga wajib dialokasikanuntuk membiayai kegiatan-kegiatan dalamrangka MDG’s (Millenium Development

Goals);

3. Dalam penganggaran ke depan, juga akandikembangkan anggaran yang responsif gender, maksudnya adalah setiap program

dan kegiatan yang dilaksanakan perludianalisis apakah ada dampaknya terhadapkesetaraan gender dalam prosespembangunan.



Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen

Keuangan RI

TERIMA KASIH

DEPARTEMEN KEUANGAN DIT. SISTEM PENGANGGARAN

Documents

Presentasi Juknis RKAKL 2009