Oleh: Dr. dr. Aragar Putri, MRDM

Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi

Disampaikan dalam acara : Kongres Nasional ke-IX Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Bandung, 3 Agustus 2010

Percepatan Pencapaian MDGs 1,4,5

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

 MDGs dan Sasaran Pembangunan Nasional

 Pencapaian MDGs Indonesia

 Kebijakan dan reformasi upaya kesehatan dalam percepatan pencapaian MDGs

2

  MDGs dan Sasaran Pembangunan Kesehatan

3  

Poverty  &  Hunger  

EDUCATION  

GENDER  

CHLD  HEALTH  

Maternal  Health  

Comm.  Diseases  

ENVIRONMENT  

PARTNERSHIP  

8  Tujuan  

-- Meningkatnya UHH menjadi

72,0 thn

34 per 1000 KH

Menurunnya AKB menjadi 24 per

1000 KH

23 per 1000 KH

228 per 100.000

KH

Menurunnya AKI menjadi 118 per

100.000 kh

102 per 100.000 KH

18,4% pada anak

balita

Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita

menjadi 15%.

18,8%

RPJMN  2010  –  2014  PEPRES  No:  5/2010  

CAPAIAN  2007  

MDG  2015  MDGs  2015  

Periode 2010-2014:

  Paruh waktu kedua sejak 2000 bagi upaya pencapaian MDG 2015

 Kesempatan terakhir (Last Shot) bagi percepatan pencapaian MDG secara sistematis

  Perlu mengarusutamaan pencapaian MDG dalam RPJMN dengan penetapan target, program/kegiatan, dukungan sumber daya

6

1.  UUD ’45 2.  UU 36 / 2009 3.  Arahan Presiden RI mengenai landasan kerja KIB II, ttg

perlunya REFORMASI KESEHATAN MASYARAKAT 4.  Revitalisasi PHC (WHO Report 2008): “PHC, now more than

ever” 5.  PBB: “Senior Strategic Meeting 14-15 April 2010”: perlunya

Joint Action Plan for MDG: 1)  Political leadership and community engagement and mobilization; 2)  Delivering high-quality services; 3)  Removing financial, social and cultural barriers to access, with services free; 4)  Ensuring skilled and motivated health workers; 5)  Accountability at all levels for credible results.

6.  Inpres 1/2010: al: ANC, Linakes, Pela KB 7.  Inpres 3 / 2010: al: PONED & PONEK, Tenaga Kes Strategis

  Pencapaian MDGs 1,4 dan 5

7  

INDIKATOR Acuan Dasar (1990)

Saat ini Target (2015)

1.8. Prevalensi gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan)

31.00% (1989)

18.40% (2007)

15.50%

1.8.a. Prevalensi gizi buruk pada anak balita (0-60 bulan) :

7.20% (1989)

5.40% (2007)

3.60%

1.9. Proporsi penduduk dengan konsumsi energi minimal : 1.9a. 1400 kkal/capita/day: 1.9b. 2000 kkal/capita/day:

17.00 % 64.21%

14.47% 61.86% (2009)

8.50% 35.32%

MDG 1 - Target 1C: Menurunkan pervalensi gizi kurang pada tahun 2015 menjadi ½ dari keadaan tahun 1990

Kecenderungan Prevalensi Gizi Kurang dan Sasaran 2014

Road  map  MDG.  Bappenas,  2010  

Sumber:  RISKESDAS,2007  

Prevalensi Gizi Kurang menurut Propinsi, 2007

INDIKATOR Acuan Dasar

Saat ini

Target (2015)

4.1. Angka Kematian Balita per 1,000 kelahiran hidup:

97 (1991)

44 (2007)

32

4.2. Angka Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup:

68 (1991)

34 (2007)

23

4.2.a. Angka Kematian Neonatal per 1,000 kelahiran hidup:

32 (1991)

19 (2007)

14

4.3. Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi Campak:

44.50% (1991)

67.00% (2007)

92%

•  Target AKBA World Summit for Children (65 per 1.0000 kh) th 2000 telah tercapai dan Target MDG diperkirakan dapat tercapai

•  Kesenjangan capaian antar propinsi masih tinggi

TUJUAN 4: KEMATIAN BAYI dan BALITA

MDG 2015

Angka Kematian Bayi dan Balita per Provinsi Tahun 2007

Nasional •  AKB : 34 •  AKBA : 44

AKB : Sumatera : 25-47 Jawa-Bali : 19-46 Nusa Tenggara : 57-72 Kalimantan : 26-58 Sulawesi : 35-74 Maluku : 51-59 Papua : 36-41

AKBA : Sumatera : 45-67 Jawa-Bali : 22-58 Nusa Tenggara: 80-92 Kalimantan : 34-75 Sulawesi : 43-96 Maluku : 74-93 Papua : 62-64

13 Sumber : SDKI, 2007

ANGKA KEMATIAN BAYI

ANGKA KEMATIAN BALITA

Indikator Target 2014

Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 90% Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)

88%

Cakupan pelayanan kesehatan bayi 90% Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85% Cakupan penanganan neonatal komplikasi 80%

Indikator Program Kesehatan Anak Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan 2010 - 2014

INDIKATOR Acuan Dasar

Saat ini

Target (2015)

5.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup : 

390 (1991)

228 (2007)

102

5.2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih :

40.70% (1992)

77.34% (2009)

90.00%

Trend dan Proyeksi Angka Kematian Ibu Indonesia Tahun 1991-2025

Sumber  :  SDKI  2007  

INDIKATOR Acuan Dasar Saat ini Target

(2015)

5.3. Tingkat pemakaian kontrasepsi/ contraceptive prevalence rate (CPR) wanita yang menikah usia 15-49, metode modern:

47.10% (2007)

57.40% (2007) 65%

5.4. Tingkat  kelahiran  pada  remaja  (per  1000  perempuan  usia  15-­‐19  tahun :‏( 

67 per 1000

(1991)

35 per 1000

(2007)

30per1000

5.5. Cakupan pelayanan Antenatal (kunjungan pertama dan kunjungan minimal 4 kali ANC): •  Kunjungan pertama •  Kunjungan minimal 4 kali

75.00% 56.00%

93.30% 81.50%

95% 90%

5.6. Unmet need KB : 12.70% 9.10% 5%

Sumber  :  SDKI  dan  Profil  Kesehatan  Indonesia  

Sumber  :  SDKI  2007  

Persen    unmet  need  KB  pada  wanita  menikah  berdasarkan  latar  belakang  

karakteris\k,  Indonesia  2007  

Pemakaian  KB    (CPR)  diantara  wanita  menikah  usia  15-­‐49    berdasarkan  latar  belakang  karakteris\k,  Indonesia  2007  

Sumber  :  SDKI  2003  dan  2007  

Pencapaian  Con\nuum  of  care,  Indonesia  2002/3  and  2007  

Persen  wanita  usia  15-­‐19  yang  telah  melahirkan  berdasarkan    latar  belakang  karakteris\k,  Indonesia  2002/3  and  2007  

  Kebijakan dan reformasi upaya kesehatan dalam percepatan pencapaian MDG 1,4 dan 5

VISI & MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

M I S I

MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.

MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH 22

  Perlu upaya khusus untuk DTPK dan DBK, termasuk rekruitmen tenaga kesehatan dan insentif khusus

  Perlu biaya operasional puskesmas untuk universal akses kespro. Kemkes telah menyiapkan BOK puskesmas untuk kegiatan promotif dan preventif kes ibu.

  Kemitraan puskesmas/bidan dan dukun bayi.   Pengembangan Public Private Partnership   Penguatan mobile tim untuk meningkatkan jangkauan pelayanan

kes ibu dan kespro.   Pembinaan berjenjang, RS vertikal & propinsi – RS PONEK –

Pusk PONED - Pusk - BdD   Revitalisasi AMP termasuk surveilans kematian ibu dimulai dari

tingkat desa sampai faskes.   BPCR (birth preparedness and complication Readiness) dan

rujukannya menjadi gerakan yang membudaya di tingkat desa (Desa Siaga).

23

Strategi Untuk Pencapaian MDG 5

 Dilakukan secara sistemik  Dilaksanakan dari Pusat sampai

Puskesmas  Melibatkan “Stakeholder “ dan lintas

sektor serta swasta terkait di setiap tingkat

 Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

REFORMASI UPAYA KESEHATAN Revitalisasi puskesmas

Penguatan dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi, Kemenkes

Penguatan RSUD kabupaten/kota, provinsi dan RSUP

Tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta

Kerja sama lintas sektor

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan Pembiayaan kesehatan yang menjamin setiap orang

Kecukupan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan & makanan

Reformasi birokrasi kesehatan di setiap tingkat

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat melalui penataan

sistem dan peningkatan jangkauan

pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang

berkeadilan

25

STRATEGI

1. Mengembangkan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan

2. Mengembangkan infrastruktur, ketenagaan, obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, biaya, peran serta masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mendukung pelaksanaan fungsi puskesmas.

1. Pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan

2. Pusat pemberdayaan masyarakat 3. Pusat pelayanan kesehatan

masyarakat primer 4. Pusat pelayanan kesehatan

perorangan primer 26

2. Penguatan dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan sehingga dapat berfungsi optimal sebagai unit pelayanan

kesehatan masyarakat sekunder dan tertier.

STRATEGI

1.  Memperkuat fungsi Dinkes Kab/Kota, Prov. & Kemenkes untuk mendukung yankes primer di Puskesmas

2.  Mengembangkan infra struktur; ketenagaan; sediaan farmasi, alkes dan makanan; biaya; peran serta masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mendukung pelaksanaan fungsi Puskesmas

3.  Mengembangkan secara terintegrasi unit pelaksana teknis laboratorium kesmas yang komprehensif di tingkat Kab/Kota dan Provinsi

4.  Mengembangkan secara terintegrasi unit pelaksana teknis Balai Kesmas yang komprehensif di tingkat kab/kota dan provinsi

SISTEM RUJUKAN

MASYARAKAT

YANKES STR I

YANKES STR II

YANKES STR III

RS PUSAT/ PROPINSI

RS Kabupaten/Kota BKPM,BKMM,BKOM, KLINIK /PRAKTEK SPESIALIS SWASTA

PUSKESMAS (Pustu; Posk); PRAKTEK (dokter, BIDAN)

SELF CARE

UKM UKP

KEMKES/DINKES PROPINSI

DINKES KAB/Kota BKPM, BKMM, BKOM, BTKL, Labkesda

PUSKESMAS (Pustu; Poskesdes) POSYANDU,UKBM lainnya

27

3. Penguatan RSUD kabupaten/kota, provinsi dan RSUP sebagai sistem pendukung (back-up system) pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas.

STRATEGI

1. Mengembangkan fungsi pelayanan kesehatan rujukan pelayanan RSUD dan RSUP sebagai sistem pendukung kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer di Puskesmas

2. Mengembangkan infra struktur; ketenagaan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; biaya; peran serta masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mendukung reformasi RSUD kab/kota, provinsi dan RSUP.

3. Mengembangkan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan di RSUD dan RSUP

Puskesmas PONED

Rumah Sakit PONEK

Puskesmas Pembantu

Bidan di Desa Polindes/Poskesdes

Posyandu (ANC)

Keluarga Masyarakat

28

STRATEGI 1.  Membangun jejaring kemitraan

pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, termasuk Posyandu, Desa Siaga, Kemitraan Bidan-Dukun, P4K dan Buku KIA,

2.  Mengoptimalkan pendayagunaan sarana pelayanan kesehatan swasta dalam pembangunan kesehatan

3.  Mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kesehatan swasta dalam pembangunan kesehatan

4.  Mempercepat terwujudnya Badan Pertimbangan Kesehatan yang diamanatkan UU 36/2009 tentang Kesehatan.

5. Terselenggaranya kerja sama lintas sektor yang mendukung

pembangunan berwawasan kesehatan.

STRATEGI 1.  Membangun jejaring

kerjasama lintas sektoral yang mendukung pembangunan kesehatan

2.  Membangun jejaring kerjasama lintas sektoral yang mendukung pembangunan berwawasan kesehatan

29

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang mendukung terselenggaranya reformasi

kesehatan.

STRATEGI

1.  Memperbaharui sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan

2.  Menyempurnakan sistem penetapan formasi, distribusi dan utilisasi tenaga kesehatan

5.  Memantapkan kebijakan ketenagaan yang terkait dengan globalisasi dan perdagangan bebas.

7. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang menjamin setiap

orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

STRATEGI

1. Tetap menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (Jamkesmas)

2. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan jaringannya.

3. Merealisasikan alokasi anggaran pembangunan kesehatan sesuai amanat UU 36 / 2009 ttg Kes.

4. Mengembangkan mekanisme kendali biaya melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional.

5. Menyusun formula alokasi anggaran yang berkeadilan .

30

8. Terpenuhinya kecukupan obat, sediaan farmasi alat kesehatan dan

makanan yang mendukung pembangunan kesehatan.

STRATEGI

1.  Menyusun regulasi tentang jenis, jumlah, mutu dan harga obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan kemampuan masyarakat.

9. Terselenggaranya reformasi birokrasi kesehatan di setiap tingkat

pemerintahan.

STRATEGI

1.  Mengkaji ulang sistem kelembagaan dan tupoksi di lingkungan kesehatan pusat dan daerah.

2.  Mengembangkan budaya kepemerintahan yang baik.

3.  Mengkaji ulang kriteria, sistem rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di pusat dan daerah.

31

32

Lintas Sektor

DPR/D

LSM

Donor

Organisasi Profesi

Sarkes Logistik KIA/KB

PPJK Jamlesmas

SDM Bidan, Dokter SpOG, SpA

Litbang Studi Data

Promkes KIP/K MPR

Kesmkom PONED

Yanmed PONEK P- P Mix

UTD

Yanfar Fe, Vit A

Obat KIA/KB

P2M Imunisasi, IMS/HIV Tb, Mal

PL Air Bersih Rmh Sht

Penurunan AKI dan

AKB

Gizi PMT ASI

Swasta

Pemda

Akselerasi Pencapaian MDG Bermitra dengan Semua Komponen

Terima kasih