PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42242/1/MUHAMMAD... · ABSTRAK Muhammad Alfan Hafidz. NIM 1113044000013. PRAKTIK PERKAWINAN

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

PADA MASYARAKAT PERKOTAAN

(Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok

Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD ALFAN HAFIDZ

NIM: 1113044000013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1439 H/2017 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata 1 di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 September 2017

Muhammad Alfan Hafidz

ABSTRAK

Muhammad Alfan Hafidz. NIM 1113044000013. PRAKTIKPERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKATPERKOTAAN (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di KelurahanBojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok). Program StudiHukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2017 M. x + 91 halaman

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai perkawinan di bawahtangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong serta kesadaran hukum masyarakatterhadap pencatatan perkawinan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinanyang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang,dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA tetapi dilakukan di depan pemukaagama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab, persepsimasyarakat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan BojongPondok Terong.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian iniadalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan metode analisisdeskriptif. Dalam mengumpulkan data-data akurat saat penelitian, penulismenggunakan beberapa teknik, yaitu: Interview (wawancara), Studi kepustakaan,dan Angket.

Penelitian ini menyimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginyapraktik perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong, yangterbanyak adalah akibat tidak mempunyai akte cerai resmi dari perkawinansebelumnya. Adapun persepsi masyarakat terhadap pencatatan perkawinan,hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan adanya pencatatanperkawinan. Sedangkan untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadappencatatan perkawinan, pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum,dan sikap hukum sudah cukup baik, namun pada indikator perilaku hukum hampirsetengah responden yang menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkankurang baik terhadap pencatatan perkawinan.

Kata kunci : Praktik Perkawinan di Bawah Tangan, Bojong Pondok

Terong, Kesadaran Hukum

Pembimbing : Hj. Rosdiana. M.A

Daftar pustaka : 1976-2015

vi

KATA PENGANTAR

حمن الر حیم بسم اللھ الر

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahamat, taufik, dan

hidayah-Nya, Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita

Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, yang telah

mendidik kita sebagai umatnya untuk menuju jalan kebenaran.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat tantangan dan

hambatan, namun berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan seta dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak, segala tantangan dan hambatan itu dapat diatasi

dengan sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh

karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Indra Rahmatullah S.H.I., M.H., Sekertaris Program Studi Hukum

Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Hj. Rosdiana, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak

membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing

penulis.

5. Dr. H. Yayan Sopyan, M.Ag, S.H., selaku dosen penasihat akademik yang

telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar pada lingkungan

program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku

perkuliahan.

vii

7. Segenap jajaran Staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas

Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu

penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

8. Kepala kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong dan seluruh jajarannya

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mencari data-

data sebagai bahan rujukan skripsi.

9. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan motivasi,

bimbingan, serta doa dalam setiap sujudnya untuk kebahagiaan dan

kesuksesan penulis.

10. Terima kasih kepada Dwi Herda yang selalu memberikan dukungan dan

motivasi di saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam penulisan

skripsi dan senantiasa setia menemani penulis dari awal hingga akhir

penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuanganku, khususnya Muhammad Alwi Munawar,

Muhamad Abi Aulia, Muhammad Irsyad, Utami Zuraidah, dan teman-

teman FORMASAS yang selalu ada dalam suka maupun duka, SAS 2013,

Tim Hadroh al Ahsan at-Tanwir, dan KKN FAST 107.

Semoga amal dan jasa mereka yang telah membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan dibalasnya dengan pahala

yang berlipat ganda. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna maka penulis membuka untuk kritik dan saran.

Akhirul kalam, semoga skripsi ini dengan kelebihan dan kekurangan yang

terdapat di dalamnya, kiranya memberi manfaat kepada para pembacanya.

Jakarta, 21 September 2017


viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR.......................................................................................... vi

DAFTAR ISI....................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................... 5

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah....................................................... 6

1. Pembatasan Masalah .......................................................................... 6

2. Rumusan Masalah .............................................................................. 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................... 7

1. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7

2. Manfaan Penelitian............................................................................. 7

E. Review Studi Terdahulu ......................................................................... 7

F. Kerangka Teori ....................................................................................... 9

G. Metode Penelitian ................................................................................. 11

1. Pendekatan Penelitian ...................................................................... 11

2. Jenis Penelitian................................................................................. 12

3. Jenis Data dan Sumber Data ............................................................ 12

4. Populasi dan Sampel ........................................................................ 12

5. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 13

6. Teknik Pengolahan Data .................................................................. 14

ix

7. Metode Analisis ............................................................................... 15

H. Sistematika Penulisan ........................................................................... 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINANDAN TEORI KESADARAN HUKUM

A. Pencatatan Perkawinan ......................................................................... 17

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .................... 17

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan ....................................................... 20

B. Perkawinan di Bawah Tangan .............................................................. 21

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan........................................ 21

2. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan ........................................... 23

C. Teori Kesadaran Hukum....................................................................... 26

1. Pengertian Kesadaran Hukum.......................................................... 26

2. Indikator Kesadaran Hukum ............................................................ 28

3. Fungsi Kesadaran Hukum ................................................................ 30

D. Teori Persepsi ....................................................................................... 32

1. Pengertian Persepsi .......................................................................... 32

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .................................. 33

BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KELURAHAN BOJONGPONDOK TERONG

A. Kondisi Topografi................................................................................. 35

B. Keadaan Demografi .............................................................................. 35

C. Keadaan Sosial ..................................................................................... 38

BAB IV PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN KESADARANHUKUM MASYARAKAT KELURAHAN BOJONG PONDOKTERONG

A. Profil Responden .................................................................................. 42

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perkawinan di BawahTangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong ...................................... 46

x

C. Persepsi Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap PencatatanPerkawinan dan Perkawinan di Bawah Tangan ................................... 49

D. Pengetahuan Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap PencatatanPerkawinan ........................................................................................... 52

E. Pemahaman Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap PencatatanPerkawinan ........................................................................................... 54

F. Sikap Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap PencatatanPerkawinan ........................................................................................... 57

G. Perilaku Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap PencatatanPerkawinan ........................................................................................... 60

H. Analisis ................................................................................................. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 68

B. Saran ..................................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 70

LAMPIRAN – LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ................................ 36

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.......................................... 36

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................. 38

Tabel 3.4 Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong PondokTerong ..................................................................................... 38

Tabel 3.5 Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Bojong PondokTerong ..................................................................................... 39

Tabel 3.6 Agama dan Kepercayaan Penduduk .......................................... 40

Tabel 3.7 Kepemilikan Identitas Penduduk ............................................... 40

Tabel 3.8 Keamanan Dan Ketertiban di Kelurahan Bojong PondokTerong ..................................................................................... 41

Tabel 3.9 Pelayanan Kerukunan Beragama ............................................... 41

Tabel 4.1 Daftar Responden...................................................................... 42

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden ................................................. 44

Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan Responden ....................................................... 44

Tabel 4.4 Tahun Pernikahan Responden.................................................... 45

Tabel 4.5 Faktor Responden Melakukan Nikah di Bawah Tangan ........... 46

Tabel 4.6 Perkawinan Yang Keberapa Saat Saudara MelakukanPerkawinan di Bawah Tangan? ............................................... 47

Tabel 4.7 Adanya Kesulitan Akibat Nikah di Bawah Tangan ................... 47

Tabel 4.8 Tentang Bentuk Kesulitan Akibat Nikah di Bawah Tangan...... 48

Tabel 4.9 Persepsi Tentang Adanya Pencatatan Perkawinan..................... 49

Tabel 4.10 Persepsi Tentang Undang-Undang Perkawinan....................... 50

Tabel 4.11 Persepsi Tentang perkawinan Wajib Dicatatkan Oleh PPN .... 50

Tabel 4.12 Apakah Saudara Setuju Dengan Perkawinan di BawahTangan? ................................................................................... 51

xii

Tabel 4.13 Persepsi Tentang Nikah di Bawah Tangan di Indonesia.......... 51

Tabel 4.14 Pengetahuan Tentang Sistem Hukum Yang MengaturPerkawinan di Indonesia ........................................................ 52

Tabel 4.15 Menurut Saudara, Adakah Perbedaan Sistem Hukum YangMengatur Perkawinan Di Indonesia? ...................................... 53

Tabel 4.16 Pengetahuan Tentang Fungsi KUA ......................................... 54

Tabel 4.17 Pemahaman Tentang Sistem Hukum Yang DigunakanKetika Menikah ....................................................................... 55

Tabel 4.18 Alasan Menggunakan Sistem Hukum Tersebut....................... 55

Tabel 4.19 Kriteria Ketika Memilih Calon Suami/Istri ............................. 56

Tabel 4.20 Pemahaman Tentang Perlunya Pencatatan Perkawinan........... 57

Tabel 4.21 Apakah Saudara Setuju Tentang Aturan Yang MengharuskanPerkawinan dicatatkan di KUA? ............................................. 58

Tabel 4.22 Apakah Keluarga Saudara Yang Menikah, dicatatkandi KUA? .................................................................................. 58

Tabel 4.23 Apakah Saudara Setuju Dengan Poligami? ............................. 59

Tabel 4.24 Sikap Terhadap Perkawinan Yang Tidak di Catatkan ............. 59

Tabel 4.25 Usia Ketika Menikah ............................................................... 60

Tabel 4.26 Proses Nikah Yang Dilalui....................................................... 61

Tabel 4.27 Prosedur Perkawinan Responden............................................. 61

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal yang

sempurna dan kedudukan yang mulia dibanding makhluk ciptaan Allah

lainnya. Dalam kehidupan, manusia saling berhubungan antara satu dengan

yang lainnya. Dari hubungan tersebut timbullah rasa saling membutuhkan,

menghormati dan menyayangi antara satu sama lain.1 Dalam proses

perkembangan meneruskan jenisnya, manusia membutuhkan pasangan hidup

yang dapat memberikan keturunan. Dalam proses tersebut, agar terciptanya

keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat maka perlu adanya aturan

yang harus diperhatikan salah satunya adalah perkawinan.2

Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna

al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-

dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd yang bermakna

bersetubuh.3

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu,

yaitu:

, أو عبا رةعن الو طءوالعقد جمیعا, وھو في الشرع :النكاح لغة : الضم والجمع

عقد یتضمن إباحة اال ستمتاع با لوطء والباشرة والتقبیل , والزواج شرعا: عقد التز ویج

والضم وغیر ذلك, إذاكا نت المر أة غیر محرم بنسب آو رضاع آو صھر.4

1 Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Risalah Amani,2002) cet ke-2 h. 1

2 Al Thahir Al Haddad, Wanita Dalam Syariah dan Masyarakat, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1993) h. 199

3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) h. 38

4 Wahbah az-Zuhaili., al-Fiqih al-Islam wa Adhillatulhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007),cet. Ke-4, h. 6513

2

Artinya: Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus. Suatu aqad

yang ditetapkan syariat untuk memberikan hak kepemilikan bagi pria untuk

dapat bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang

perempuan untuk dapat bersenang-senang dengan laki-laki.5

Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara

seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang

diakui oleh negara.6 Suatu keluarga hanya terbentuk melalui perkawinan yang

sah. Tanpa perkawinan yang sah tiada pula keluarga yang sah. Karena itu

perkawinanlah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi

insting seksualnya.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974 pasal 1 menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk rumah tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua

mahluk-Nya, sebagai sesuatu yang baik yang dipilih oleh Allah SWT.7

Disamping itu, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan

generasi yang baik (dzurriyyah thayyibah), bahkan Rasulullah SAW.

menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah yang

dianjurkan.8

Tujuan perkawinan menurut Islam untuk membentuk suatu keluarga

bahagia dan harmonis, suatu keluarga yang hidup tenang, rukun dan damai

5 Wahbah az-Zuhaili., al-Fiqih al-Islam wa Adhillatulhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 38

6 Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UINJakarta Press, 2007), h. 4

7 Selamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999),h 9

8 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, (Jakarta,Graha Pramuda, 2008) h. 41

3

serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah

yang akan melanjutkan cita-cita orang tuanya.9

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 perkawinan harus dicatatkan, seperti yang

di atur dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundangan yang berlaku”. Ini adalah satu-satunya ayat yang

mengatur pencatatan perkawinan. Walaupun di dalam UU Perkawinan hanya

diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat

dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu

sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.10 Kemudian

pencatatan perkwainan disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 5 ayat (1) bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam setiap perkawinan harus dicatat”.11

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan perkawinan di bawah

tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan

dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang

berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah,

asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan.12 Dalam fatwa MUI, perkawinan

di bawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat

yang ditetapkan dalam Fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di

instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang

berlaku.13

Di dalam masyarakat masih banyak pelaku pernikahan di bawah tangan,

tidak hanya yang terjadi di pelosok daerah saja, tapi ironisnya di daerah

perkotaan pun masih banyak yang melakukannya, seperti yang terjadi di

9 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III Muamalah. (jakarta : PT. Raja Grapindo Persada,1993), Cet ke-2 h. 1-2

10 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, h. 12211 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum

Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h.7912 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: kencana prenada media grup, 2010) h. 30913 Tim Penyusun, Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975, (Jakarta:

Penerbit Erlangga, 2011) h. 850

4

Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok.

Masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong yang tinggal di sekitar Setu

Citayam dan Stasiun Citayam merupakan kelompok miskin dan marjinal.

Dengan penghasilan dan pendidikan yang rendah, mereka umumnya bekerja

di sektor informal antara lain pedagang keliling, buruh, supir, tukang parkir,

pengamen, dan petugas kebersihan.14

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tim Pengabdian

Masyarakat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 di Kecamatan Cipayung Kota Depok

dalam Advokasi Hukum dan Isbat Nikah, terdapat 41 pasangan suami istri

yang mendaftarkan Isbat Nikah karena pasangan tersebut tidak terpenuhi hak–

hak sipilnya dalam administrasi pencatatan perkawinan. Administrasi

pencatatan perkawinan merupakan salah satu problematika hukum yang

terjadi pada masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong.15

Disini kesadaran hukum dalam mayarakat sangatlah penting, karena tanpa

adanya kesadaran hukum, masayarakat tidak akan mematuhi peraturan yang

berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti

taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada.16 Tidak

ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran

hukumnya.17

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap

pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang dicatatkan mempunyai

kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan tidak

14 Tim Pengabdian Masyarakat,Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat UntukPemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil (Jakarta: Pusat Pengabdian Masyarakat UIN SyarifHidayatullah Jakarta, 2015) h. 1

15 Tim Pengabdian Masyarakat,Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat UntukPemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil, h. 30

16 Aw. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Palembang: EraSwasta, 1984) h. 14

17 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: RajawaliPress, 1983), h. 338

5

dicatatkan atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum, problema

akan muncul berkaitan dengan masalah administratif.18

Penulis akan tertuju kepada praktik perkawinan di bawah tangan di

Kelurahan Bojong Pondok Terong, kesadaran hukum masyarakat di

Kelurahan Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan masih

kurang, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah

tangan.

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis ingin mengangkat masalah

tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul PRAKTIK PERKAWINAN DI

BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT PERKOTAAN (Studi

Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung

Kota Depok).

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, maka penulis mengidentifikasikannya

ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Kenapa pernikahan harus dicatatkan?

2. Apa yang melatarbelakangi perkawinan di bawah tangan?

3. Mengapa pernikahan di bawah tangan masih marak di masyarakat

perkotaan?

4. Apa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah tangan pada masyarakat

perkotaan?

5. Bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Bojong

Pondok Terong?

6. Sejauh mana pengetahuan masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap

pencatatan perkawinan?

7. Apakah masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa perkawinan harus

dicatatkan?

18 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, h.309

6

8. Apa respon masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan

perkawinan?

9. Apa dampak dari pelaksanaan perkawinan di bawah tangan?

10. Apa tindakan pejabat yang berwenang terhadap perkawianan di bawah

tangan?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar tidak mengalami pelebaran dan perluasan serta mempermudah

penelitian yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini, maka skripsi

ini penulis batasi agar nantinya dapat memberikan pemahaman yang

mendalam. Oleh karena itu penulis ingin membatasi susunan skripsi ini

terbatas pada waktu penelitian yang dilakukan sejak Maret tahun 2017

bertempat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung

Kota Depok tentang perkawinan di bawah tangan dengan pendekatan

yuridis sosiologis dan menggunakan metode analisis deskriptif yang

disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk uraian dan table.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, agar lebih jelas pokok

permasalahannya, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

a. Apa faktor yang mempengaruhi tingginya praktik perkawinan di

bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong?

b. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong

terhadap pencatatan perkawinan dan perkawinan di bawah tangan?

c. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Bojong

Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan?

7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab praktik

perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong.

b. Mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong

terhadap pencatatan perkawinan dan perkawinan di bawah tangan.

c. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan

Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan.

2. Manfaan Penelitian

a. Teoritis

Memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik

perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong,

sehingga masyarakat mampu mengetahui penyebab perkawinan di

bawah tangan tersebut.

b. Praktis

1) Memberikan informasi tentang perkawinan di bawah tangan

terhadap lembaga ataupun perorangan.

2) Dapat dijadikan rujukan dalam permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan.

c. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dalam bidang

Hukum Keluarga Islam. Menurut penulis, selama ini belum ada yang

menulis tentang ini. Walaupun sudah ada, tetapi tidak seobjektif yang

penulis tulis.

E. Review Studi Terdahulu

Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang kajian

yang terkait dengan penelitian ini antara lain adalah:

8

No. Identitas substansi Perbedaan

1. Afif, (2012)

Program Studi

Hukum Keluarga.

Efektiftas Nikah

Masal Terhadap

Pencegahan Nikah

di Bawah Tangan

(Studi Kantor

Urusan Agama

Kecamatan

Kalideres Jakarta

Barat).

Dalam skripsi ini Afif

mengulas tentang

efektivitas nikah

massal dalam

pencegahan nikah di

bawah tangan

Sedangkan dalam

skripsi ini mengulas

tentang kesadaran

hukum pada

masyarakat tentang

pencatatan perkawinan

serta praktik

perkawinan dibawah

tangan yang masih

dilakukan oleh

masyarakat di

Kelurahan Bojong

Pondok Terong,

Kecamatan Cipayung,

Kota Depok.

2. Ahmad Buhori

Muslim, (2014)

Konsentrasi

Administrasi

Keperdataan Islam

Program Studi

Hukum Keluarga.

Perkawinan di

Bawah Tangan di

Desa Wibawa Mulya

Kecamatan

Cibarusah

Kabupaten Bekasi.

Dalam skripsi ini

Ahmad Buhori

Muslim menjelaskan

tentang pelaksanaan

dan pandangan

masyarakat wibawa

mulya terhadap

perkawinan dibawah

tangan serta

membahas dampak–

dampak yang terjadi

setelah melakukan

perkawinan dibawah

tangan.

Sedangkan dalam

skripsi ini membahas

tentang praktik

perkawinan dibawah

tangan yang masih

dilakukan oleh

masyarakat di

Kelurahan Bojong

Pondok Terong,

Kecamatan Cipayung,

Kota Depok. Dilihat

dari teori kesadaran

hukum.

9

3. M. Mashud Ali,

(2014) Konsentrasi

Perbandingan

Hukum Program

Studi Perbandingan

Madzhab dan

Hukum, Praktik

Perkawinan Sirri

dan Akibat Hukum

Terhadap

Kedudukan Isteri,

Anak Serta Harta

Kekayaan. (Analisis

Perbandingan Fikih

Dan Hukum Positif).

Dalam skripsi ini M.

Mashud Ali mengulas

tentang praktik dan

akibat hukum dari

perkawinan sirri, serta

menjelaskan pula

perbandingan fikih

dan hukum positif

terhadap perkawinan

sirri.

Sedangkan dalam

skripsi ini mengulas

tentang pelaksanaan

dan faktor yang

membuat praktik

perkawinan dibawah

tangan di kalangan

masyarakat di Kel.

Bojong pondok terong

Kec. Cipayung Kota

Depok dapat terjadi.

Dari ketiga skripsi di atas membahas pencatatan perkawinan dan

perkawinan dibawah tangan. Namun perbedaan dengan skripsi penulis adalah

penulis meneliti tentang praktik perkawinan di bawah tangan pada

masyarakat perkotaan di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan

Cipayung Kota Depok yang dimuat juga tentang teori kesadaran hukum

masyarakat. Selain itu, wilayah tempat penelitian penulis juga berbeda

dengan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan hukum dan landasan berfikir serta

alat untuk menganalisis adalah dengan Teori Persepsi dan Teori Kesadaran

Hukum.

1. Teori Persepsi

Persepsi adalah tanggapan atau temuan gambaran langsung dari

sesuatu atau temuan gambaran langsung dari suatu serapan seseorang

10

dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi memiliki

indikator-indikator sebagai:19

a. penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang

atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indra baik

pengelihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau

penerimaan oleh alat-alat indra tersebut akan mendapatkan gambaran,

tanggapan, atau kesan di dalam otak.

b. Pengertian atau pemahaman.

Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran

lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

c. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari

individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang

baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki

individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun

objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri

manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang

dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah

kesadaran hukum tersebut adalah:20

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang warga mengetahui bahwa perkawinan itu telah diatur oleh

hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah tiap-tiap

perkawinan harus dicatatkan.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

19 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010) Cet.19, h. 54-55

20 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu AnalisaSosiologi Hukum, (Jakarta, Cv Rajawaki, 1982), Cet.I, h. 159

11

Seseorang warga mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai

aturan-aturan tentang pencatatan perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang warga mempunyai kecenderungan untuk mengadakan

penilaian tertentu terhadap aturan pencatatan perkawinan.

4. Indikator keempat adalah perilaku hukum

Yaitu dimana seseorang warga mematuhi peraturan pencatatan

perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,

tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

manusia.21 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu

penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena

atau kejadian yang terjadi di lapangan.22 Metode ini digunakan dalam

rangka memperoleh informasi dengan memberikan gambaran secara

cermat mengenai sifat-sifat individu, keadaan dan respon kelompok

tertentu dalam masyarakat.23 Dalam penelitian ini yang akan penulis cari

yaitu mengenai faktor tingginya praktik perkawinan di bawah tangan di

Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung dan tingkat

kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong

Kecamatan Cipayung terhadap pencatatan perkawinan.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 622 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja

Grafindo, 2001) h. 2623 Konijara Ningrat, Pedoman Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1993) h. 9

12

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode

deskriptif analisis, penelitian ini didasari dengan data-data yang diperoleh

kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu masalah

yang terdapat di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok

orang tertentu.24

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber

pertamanya atau diperoleh dari survei dan observasi di lapangan, yaitu

data yang didapat dari hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak

yang terkait.

b. Data Sekunder adalah data yang memberikan bahan tidak langsung

atau data yang didapat selain dari data primer. Data ini dikumpulkan

melalui penelusuran berupa kitab-kitab, buku-buku yang berhubungan

dengan pembahasaan ini, kemudian dipadukan kembali unsur-unsur

tersebut sehingga mencapai suatu kesimpulan.

c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap data primer dan data sekunder.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu keseluruhan kelompok unit dalam ruang lingkup

sebuah studi penelitian atau sekumpulan individu yang menjadi perhatian

dalam suatu penelitian.25 Dalam penelitian ini populasi penelitiannya

24 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011)h.35

25 Syamsir Abduh, Metodelogi Penelitian: Cara Praktis Menulis Disertasi, (Jakarta,Penerbit Universitas Trisakti, 2006) h. 63

13

adalah masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan

Cipayung Kota Depok.

Sample adalah kelompok yang dipilih dari populasi untuk mewakili

populasi ini. Sample dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan

Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok yang menikah

di bawah tangan.

Dalam pengambilan sample ini, teknik yang digunakan adalah teknik

purposive sampling yaitu sample yang ditetapkan secara sengaja oleh

peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.26

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data akurat saat penelitian, penulis

menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Angket

Angket (self administered questionnaire) adalah teknik

pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirim daftar

pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden.

b. Interview (wawancara)

Suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang

diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab

secara langsung dengan pihak yang terkait.

c. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu metode yang

digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisa data yang

diperoleh dari literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini berupa buku, artikel dan

26 Yayan Sopyan, Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta, Fakultas SyariahDan Hukum, 2010) h. 81

14

sebagainyadengan cara menelusuri buku-buku dan literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh melalui angket dan wawancara, kemudian

diproses dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa jawaban-jawaban responden untuk diteliti

dan dirumuskan pengelompokan untuk memperoleh data-data akurat.

b. Tabulating, yaitu metabulasi atau memindahkan jawaban-jawaban

responden ke dalam table, kemudian dicari Persentasenya untuk

kemudian dianalisia.

c. Kesimpulan, yaitu penulis memberikan kesimpulan dari hasil analisa

dan penafsiran data, semua tahapan tersebut akhirnya dijelaskan

pendeskripsiannya dalam bentuk kata-kata maupun angka sehingga

menjadi bermakna.

d. Persentase, dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data dengan

menggunakan Persentase sebagai berikut:

P = F× 100%N

Keterangan:

P = Besar Persentase

F = Frekuensi (jumlah jawaban responden)

N = Jumlah responden

Besar persentase dari rumus tersebut akan penulis jelaskan dengan

beberapa kriteria diantaranya:

100% = Seluruhnya 82% - 99% = Hampir Seluruhnya

67% - 81% = Sebagian Besar 51% - 66% = Lebih dari Setengah

50% = Setengahnya 34% - 49% = Hampir Setengah

18% - 33% = Sebagian Kecil

15

7. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis data deskriptif yaitu berupa metode yang menggambarkan tentang

objek yang diteliti yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam

bentuk uraian naratif dan table.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini dibagi

dalam pembagian bab agar memiliki pembahasan yang terarah dan tidak

terlalu luas. Dalam sripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki

subbab yang menjadi penjelasan dari masing-masing bab tersebut. Skripsi

ini diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam

penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika penulisan

tersebut ialah sebagai berikut:

a. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan dimuat tentang latar

belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab kedua, dibahas tentang tentang pengertian pencatatan perkawinan

dan dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan

perkawinan, pengertian perkawinan di bawah tangan, dampak

perkawinan di bawah tangan, pengertian kesadaran hukum, indikator

kesadaran hukum dan fungsi kesadaran hukum, serta pengertian

persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

c. Bab Ketiga, gambaran umum tentang Kelurahan Bojong Pondok

Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok, Kondisi Topografi,

keadaan demografi, dan keadaan social.

d. Bab Keempat, membahas mengenai hasil penelitian penulis, yaitu:

faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah tangan,

persepsi masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan

16

perkawinan, pengetahuan masyarakat Bojong Pondok Terong

terhadap pencatatan perkawinan, pemahaman masyarakat Bojong

Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan, sikap masyarakat

Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan, perilaku

masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan perkawinan,

dan analisis.

e. Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran beserta lampiran-lampiran terkait.

17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PENCATATAN PERKAWINAN DAN TEORI KESADARAN HUKUM

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat

Negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika akan melangsukan akad

perkawinan antara calon suami dan calon istri.1

Peraturan mengenai adanya suatu pencatatan perkawinan telah diatur

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32

Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang mulanya

hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian pada tanggal 26

Oktober 1954 Undang-undang tersebut diberlakukan untuk seluruh

wilayah di Indonesia2, setelah itu berlakulah undang-undang No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pencatatan terhadap tiap

peristiwa perkawinan dan perceraian.3

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 Untuk

pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 menyebutkan

1 Muhammad Zein dan Mukhar Al – Shadiq, Membangun Keluarga Harmonis (Jakarta:Graha Cipta, 2006), h. 36

2 Achmad Ihsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan DanUlasan Secara Sosiologi Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000) h. 70

3 Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Laporan Seminar tentang PelaksanaanUndang-undang Perkawinan (Jakarta, Departemen Agama: 1979) h. 40

4 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.190

18

bahwa, pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama setempat (daerah

dimana perkawinan dilaksanakan) dan selain yang beragama Islam

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor catatan sipil.5

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini maka pencatatan

perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat

Nikah Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat

yang membantunya.6

Kemudian pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaiman diatur dalam

Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32

tahun 1954.

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar

terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu

perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan

Perkawinan.

5 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.756 Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, h.136

19

Selanjutnya dalam Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pegawasan Pegawai Pencatat

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam

peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa jiwa yang

terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

terwujud kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2

ayat (1) dan KHI Pasal 5.7

Selain peraturan diatas, pencatatan perkawinan juga diatur dalam

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

yang di keluarkan pada tanggal 29 Desember 2006, mengatur tata cara dan

tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang

dialami setiap penduduk Republik Indonesia.8

Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor

23 tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, adalah kejadian yang

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban

Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi

7 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata HukumIndonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h.79

8 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 225

20

penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh

pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.9

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan

pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi suatu

keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan

perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan.10

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur

melalui Undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian

perkawinan. Pencatatan perkawinan asalnya hanya sebuah kebutuhan

administrasi Negara. Namun, fungsi dari pencatatan perkawinan itu sangat

penting khususnya bagi perempuan.11

Sudah cukup banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban

akibat perkawinan yang tidak dicatat ini atau dalam bahasa lain sering

disebut dengan perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan. Ketika

keluarganya bermasalah dan harus berjuang dengan perceraian, maka

nasib dirinya, hartanya dan anaknya menjadi terkatung-katung akibat

ketidak jelasan status pernikahannya.12

Adapun dalil yang menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat dan

rukun nikah adalah al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…

9 Neng Djubaidah., h. 225

10Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.189

11 Sri Mulyani, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN SyarifHidayatullah, 2004) h. 9

12 Sri Mulyani, h. 9

21

Untuk urusan utang-piutang saja yang bersifat keduniaan, Allah

memerintahkan untuk mengadakan pencatatan, apalagi masalah

perkawinan yang bukan saja masalah keduniaan, tetapi berdampak pada

kedudukan hukum manusia, harta benda dan pertanggung jawaban di

akhirat kelak. Seharusnya, pencatatan perkawinan lebih harus diwajibkan.

Dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan qiyas aulawi.13

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berkonsekuensi buruk terhadap

lembaga perkawinan yang dalam Islam merupakan salah satu pilar penting

yang diakui. Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang tidak pernah

ada dalam khazanah fikih konvensional bahkan dalam tumpukan kitab

yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah SAW. tetapi karena tujuan

dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada

salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar

perkawinan masyarakat modern suatu negara.14

B. Perkawinan di Bawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul seiring dengan lahirnya

pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Di beberapa

negara Muslim, seperti Brunei, Mesir, Iran, India, Pakistan, Yordania,

Tunisia, Irak, Republik Yaman, Lebanon, Maroko, Libya dan Syiria

mengharuskan pencatatan perkawinan. Hanya saja, aturan tersebut tidak

menegaskan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan.15

Dalam tesis Khoiruddin Nasution, aturan mengenai pencatatan

perkawinan ini dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompok yang

menetapkan pencatatan sebagai keharusan dan pihak yang melanggar

dikenakan sanksi atau hukum dan perkawinannya tidak mempunyai

13 Sri Mulyani, Relasi Suami Istri Dalam Islam, h. 1014 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, h. 18715 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, h. 182

22

kedudukan hukum. Kedua, kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai

syarat administrasi, tetapi tidak menegaskan status dan akibat hukum

perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiga, meskipun mengharuskan

pencatatan tetapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan.16

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

KUH Perdata maupun KHI tidak memberikan definisi mengenai

perkawinan di bawah tangan. 17 Ada beberapa pengertian mengenai istilah

perkawinan di bawah tangan, diantaranya beberapa pendapat

mendefinisikan sebagai berikut:

1. Prof. wahyono Darmabrata, SH., MH, mengartikan bahwa perkawinan

di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan

mengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang, dapat terjadi tidak

dilakukan di depan KUA tetapi dilakukan di depan pemuka agama.

Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk

penyelundupan ketentuan Negara yang tertuang dalam Undang-

undang.18

2. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sengaja tidak

dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang

Islam Indonesia, memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan tetapi

tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dan

ditentukan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan.19

3. Perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang

dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat

istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak

16 Dr. Rahmawati, M. Ag. Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan HukumKeluarga Islam di Indonesia, (Daerah Istimewa Yogyakarta: ladang kata, 2015) h. 167

17Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 2218 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan serta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: CV Citamajaya,2003), h. 102

19 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-undangnomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 252

23

dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu

KUA bagi yang beragama Islam dan KCS bagi yang non muslim.20

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian

pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua

rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun

nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana

diatur dalam perundang-undangan.21

2. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan

Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri

bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatkannya

perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

maka perkawinan tersebut diakui oleh Negara. Sebaliknya apabila

pencatatan terhadap perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, dengan

sendirinya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berikut ini adalah dampak perkawinan di bawah tangan yang tidak

dicatatkan:

1. Terhadap Istri

a. Istri yang telah dinikahi secara perkawinan di bawah tangan tidak

mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-

undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan harus

dicatat menurut peraturan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan

berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga secara hukum perkawinan

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun pekawinan telah

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun di mata Negara

perkawinan tersebut dianggap tidak diakui jika belum dicatat oleh

KUA atau KCS.

b. Karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai

kekuatan hukum. Jika terjadi perceraian, maka konsekuensinya adalah

20 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, h. 2221 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Emir, 2015) h. 558

24

tidak dapat diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan

perkawinan termasuk dalam soal pembagian harta gono–gini.

c. Istri tidak dapat menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami,

dengan kata lain tidak dapat mengajukan gugatan perkara perceraian

ke Pengadilan Agama atupun ke Pengadilan Negeri.

d. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh

tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Dengan melihat dampak perkawinan tersebut, maka jelas terlihat

bahwa perkawinan tanpa legalisasi hukum akan menempatkan wanita atau

istri dalam posisi yang lemah. Namun hingga saat ini masih banyak wanita

yang mau melakukan perkawinan di bawah tangan.

2. Terhadap anak yang dilahirkan

a. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak dapat

dilegalisasikan oleh Negara melalui akta kelahiran sehingga anak yang

dilahirkan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Hal ini

dikarenakan untuk membuktikan status hukum anak diperlukan dua

macam akta, yaitu:

(1) Akta perkawinan orang tuanya, yang dapat menjelaskan dan

membutikan secara otentik peristiwa perkawinan yang dilakukan

oleh orang tuanya. Akta perkawian orang tua juga membuktikan

bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan menurut ketentuan

agama yang bersangkutan dan telah dicatatkan di KUA atau di

KCS.

(2) Akta kelahiran, yang membuktikan siapa orang tua anak itu dan

menjelaskan asal usul anak yang dilahirkan. Ketentuan ini terdapat

pada pasal 55 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, dimana asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

dengan akta kelahiran yang otentik oleh pejabat yang berwenang.

Keadaan seperti ini tentunya merugikan anak, karena anak tidak

25

mendapatkan hak semestinya termasuk dalam pengurusan

dokumen-dokumen administrasi misalnya untuk keperluan sekolah.

3. Terhadap harta kekayaan.

Dalam hal untuk menentukan status kepemilikan harta selama dalam

hubungan perkawinan adalah penting untuk memperoleh kejelasan

mengenai status harta itu, seperti jika terjadi perceraian atau apabila terjadi

kematian salah satu pihak dengan mudah menentukan mana harta

peninggalan yang dapat diwariskan kepada pihak ahli waris. Berkaitan

dengan ini, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik

dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian

harta bersama ke Pengadilan serta memperoleh kejelasan terhadap hak

para pihak. Untuk terjadinya kepemilikan bersama terhadap harta benda

suami istri, maka mereka harus melangsungkan perkawinannya secara sah.

Tetapi apabila setelah perkawinan tidak dicatatkan maka akan terjadi

ketidakpastian terhadap harta perkawinan. Dalam hal pihak istri ingin

mendapatkan bagian atas harta bersama selama perkawinan harus dapat

membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah dengan menunjuan akta

nikah. Apabila akta nikah tersebut tidak ada maka akibat hukum yang

dapat ditimbulkan terhadap harta kekayaannya tersebut adalah:

a. Akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama

dalam perkawinan, yaitu hak suami istri terhadap harta bersama.

Ketentuan harta bersama ini terdapat dalam pasal 35 ayat (1)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

menetapkan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama”

26

b. Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta

bersama ke Pengadilan karena perkawinan tersebut dianggap tidak

pernah ada oleh hukum.22

C. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Secara bahasa “Kesadaran Hukum” terbentuk dari dua kata yaitu

Kesadaran dan Hukum. Kata “kesadaran” mempunyai kata dasar “sadar”.

Sadar berarti insyaf, paham, mengerti. Kesadaran berarti mengetahui serta

memahami sesuatu hal baik secara kongkrit maupun abstrak.23 Hukum

secara bahasa adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat

yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.24

Sedangkan kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia

adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku

tertentu diatur oleh hukum.25

Dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang

keasadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada

juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan

kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum

individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu,

merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.26

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata

dasarnya adalah sadar, tahu, dan mengerti yang secara keseluruhan

22 Tony Budisarwono, Dampak Perkawinan di Bawah Tangan bagi Istri dan AnakMenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Depok, 2008) h. 80-89.

23 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus BesarBahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. I, h. 765

24 Suharso dan Retnoningsih Anna, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux,(Semarang: Widia Karya, 2005), h. 171

25 Suharso, Retnoningsih Anna, h. 17326 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosioogi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1994), h. 147

27

merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan

Silbey: “kesadaran hukum” mengacu pada cara-cara dimana orang-orang

memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan

orang-orang.27

Menurut Prof. Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit

dalam masyarakat yang bersangkutan.28

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian

kesadaran hukum. Menurutnya kesadaran hukum berarti kesadaran tentang

apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya

tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. 29

Berdasarakan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan

kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada,

yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan

ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui kejiwaan, membedakan perilaku

mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan

demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan

karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan

masyarakat sendiri.

27 Ali Acmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009) h.510

28 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu AnalisisSosiologis Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), cet. I, h. 152

29 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Mayarakat, (Yogyakarta:Liberty, 1981) h. 3

28

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum,

masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi,

sedang dan rendah.30 Berkaitan dengan hal tersebut soerjono soekanto

mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum

masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku

hukum. Setiap indikator tersebut menunjukan tingkat kesadaran hukum

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. 31

Indikator-indikator dari kesadaran hukum tersebut merupakan

petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum

tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang

menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa

yang sesunggguhnya merupakan kesadaran hukum.32

Empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan

suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai

beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu

bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan

hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan

perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh

hukum.33 Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku – perilaku

tertentu diatur oleh hukum, baik hukum yang tertuis ataupun

hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut

perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang

diperbolehkan oleh hukum.

30 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung; PT. Alumni, 2004), h. 5631 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisis

Sosiologis Hukum, h. 15932 Zainudin ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta, sinar grafika, 2006) h. 10033 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, h. 56

29

b. Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi

yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum

tertentu, dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah

suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam

hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya

bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan

tersebut.34 Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan

seseorang harus lebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan

tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini

adalah bagaimana persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap

mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.35

c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk mengadakan

penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang

penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga

masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang

berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus

dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian

sedikit banyak tegantung pada apakah kepentingan-kepentingan

warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung

oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.36

d. Perilaku hukum adalah dimana seseorang berperilaku sesuai

dengan hukum.37 Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk

akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan

dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam

pola perlaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal

itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut

34 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, h. 5735 T.O Ihromi, Bianglala Hukum, (Bandung; Tarsito, 1986), Cet I, h.9936 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), Cet I, h.6837 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 100

30

adalah efektif. Dengan demikian pola perilaku hukum merupakan

hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat

apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam

masyarakat. Dapat dikatakan bahwa seberapa jauh kesadaran

masyarakat terhadap suatu hukum dapat dilihat dari pola perilaku

hukum suatu masyarakat.38

Dari keempat indikator di atas menunjukan pada tingkatan-tingkatan

kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang

hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingakat

kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan

hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

3. Fungsi Kesadaran Hukum

Fungsi kesadaran hukum yaitu agar tercapainya fungsi kontrol

sosial dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan

ketentraman masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan perubahan

kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui

dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan

berkesinambungan.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan

hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan

masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan

kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran

dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada

umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat

dilihat dengan Stabilitas, Memberikan kerangka social terhadap

kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, Memberikan kerangka social

institusi berwujud norma-norma, Jalinan antar institusi.

38 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, h.58

31

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan

pentingnya hukum adalah:

a. Tidak adanya kepastian hukum;

b. Peraturan-peraturan yang bersifat statis;

c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk

mempertahankan peraturan yang berlaku.39

Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus

pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

a. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan

dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;

b. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus

mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas

atau motivasi untuk tindakan;

c. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi,

tidak sekedar permasalahan social dan peranan hukum

dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa

mereka lakukan.40

39 Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), Edisi Revisi, h.112

40 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Legisprudence), h. 342

32

D. Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Pengertian presepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan,

penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal

mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami.41

Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan

mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka

disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau

persepsi.42

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang

terhadap obyek tertentu yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra

atau juga disebut proses sensoris.43

Menurut pendapat Kartini kartono, persepsi adalah pengamatan secara

global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum

terbedakan satu dari lainya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).44

Sedangkan menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah

penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti

luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang

memandang atau mengartikan sesuatu.45 Hal tersebut juga berarti bahwa

setiap orang menggunakan kacamata sendri-sendiri dalam memandang

dunianya.

41 Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola,2001), h. 591

42 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 3943 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010) Cet.

19, h. 8744 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung: Alumni Bandung, 1984) h. 7745 Muslichah Zarkasi, Psikologi Manajemen, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), h. 63

33

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri

pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau

dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat.46

Miftah Thoha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti perasaan,

sikap dan kepribadian individu, perhatian (focus), proses belajar,

keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat,

dan motivasi.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari luar diri individu, seperti latar

belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan

kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan

gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.47

Menurut David Krech dan Richard, ada empat faktor yang

mempengaruhi persepsi, yaitu:48

a. Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan,

pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut

sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan

persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang

melakukan persepsi.

46 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010) Cet.19, h. 90

47 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya, (Jakarta:Rajawali Pres, 2009), cet. 19, h. 154

48 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h.52

34

b. Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat.

Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf

individu.

c. Faktor-faktor situasional, Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa

nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah,

petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang

mempengaruhi persepsi.

d. Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi

dan kepribadian.

Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi diatas dapat

dismpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses

penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai

pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi

yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan

hidupnya.

35

BAB III

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG

A. Kondisi Topografi

Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan salah satu kelurahan yang

berada pada wilayah Kecamatan Cipayung Kota Depok dengan luas wilayah +

186.328 Ha, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Rukun Warga (RW) serta 90

Rukun Tetangga (RT) .

Kelurahan Bojong Pondok Terong memiliki batas wilayah administrasif

sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ratu Jaya

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pondok Jaya

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipayung Jaya

B. Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Bojong Pondok Terong, jumlah

penduduk Kelurahan Bojong Pondok Terong adalah sebanyak 26.465 Jiwa,

terdiri atas 6.672 Kepala Keluarga.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, laki – laki sebanyak 14.211 jiwa,

dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12.254 jiwa.

36

Tabel 3.1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1. Laki-laki 14.211

2. Perempuan 12.254

3. Jumlah KK 6.672

Sedangkan jumlah pendduk menurut usia, untuk setiap usia tertentu adalah

seperti yang terlihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1. 0-4 1.549 1.391 2.940

2. 5-9 1.422 1.267 2.689

3. 10-14 1.189 1.045 2.234

4. 15-19 1.013 1.015 2.028

5. 20-24 1.215 1.145 2.360

6. 25-29 1.032 1.037 2.069

7. 30-34 1.025 893 1.918

8. 35-39 881 628 1.509

9. 40-44 736 512 1.248

10. 45-49 716 654 1.370

11. 50-54 680 486 1.166

12. 55-59 685 464 1.149

13. 60-64 509 417 926

14. 65-69 412 347 759

15. 70-74 389 328 717

16. 75-79 380 320 700

37

17. 80 Keatas 378 305 683

JUMLAH 14.211 12.254 26.465

Tabel tersebut menunjukan kelas 0-4 tahun sebanyak 2.940 orang, dengan

jumlah laki-laki 1.549 orang dan jumlah perempuan 1.391 orang. kelas 5-9

tahun sebanyak 2.689 orang dengan jumlah laki-laki 1.422 orang dan jumlah

perempuan 1.267 Orang. kelas 10-14 tahun sebanyak 2.234 orang dengan

jumlah laki-laki 1.189 orang dan jumlah perempuan 1.045 Orang. kelas 15-19

tahun sebanyak 2.028 orang dengan jumlah laki-laki 1.013 orang dan jumlah

perempuan 1.015 Orang. kelas 20-24 tahun sebanyak 2.360 orang dengan

jumlah laki-laki 1.215 orang dan jumlah perempuan 1.145 Orang. Kelas 25-

29 tahun sebanyak 2.069 orang dengan jumlah laki-laki 1.032 orang dan

jumlah perempuan 1.037 Orang. kelas 30-34 tahun sebanyak 1.918 orang

dengan jumlah laki-laki 1.025 orang dan jumlah perempuan 893 Orang. kelas

35-39 tahun sebanyak 1.509 orang dengan jumlah laki-laki 881 orang dan

jumlah perempuan 628 Orang. kelas 40-44 tahun sebanyak 1.248 orang

dengan jumlah laki-laki 736 orang dan jumlah perempuan 512 Orang. kelas


jumlah perempuan 654 Orang. kelas 50-54 tahun sebanyak 1.166 orang

dengan jumlah laki-laki 680 orang dan jumlah perempuan 486 Orang. kelas


jumlah perempuan 464 Orang. kelas 60-64 tahun sebanyak 926 orang dengan

jumlah laki-laki 509 orang dan jumlah perempuan 417 Orang. kelas 65-69

tahun sebanyak 759 orang dengan jumlah laki-laki 412 orang dan jumlah

perempuan 347 Orang. kelas 70-74 tahun sebanyak 717 orang dengan jumlah

laki-laki 389 orang dan jumlah perempuan 328 Orang. kelas 75-79 tahun

sebanyak 700 orang dengan jumlah laki-laki 380 orang dan jumlah

perempuan 320 Orang. kelas 80 tahun keatas sebanyak 683 orang dengan

jumlah laki-laki 378 orang dan jumlah perempuan 305 Orang.

38

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Persentase

1. Tidak Sekolah 3.804 15.50%

2. Tamat SD/MI 6.270 26%

3. Tamat SLTP (SMP/Tsanawiyah) 6.159 25.30%

4. Tamat SLTA (SMA/SMK) 4.068 16.70%

5. D1/D2/D3/D4 1.530 6.20%

6. Sarjana Strata 1 2.483 10.1%

7. Sarjana Strata 2 53 0.21%

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut pendidikan, yang Tidak

Sekolah sebanyak 3.804 orang, Tamat SD/MI sebanyak 6.270 orang, Tamat

SMP/Tsanawiyah sebanyak 6.159 orang, Tamat SMA/SMK sebanyak 4.068

orang, Tamat D1/D2/D3/D4 sebanyak 1.530 orang, Sarjana Strata 1 sebanyak

2.483 orang dan Sarjana Strata 2 sebanyak 53 orang.

C. Keadaan Sosial

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Bojong Pondok Terong,

yaitu :

Tabel 3.4

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Pondok Terong

No. Lembaga kemasyarakatan Jumlah

1. LPM 1 Buah

2. PKK 22 orang/kader

3. BKM 1 buah

4. Pokdar 1 buah

39

5. Karang taruna 10 anggota

6. UPZ kelurahan 1 unit

7. UPS kelurahan 1 unit

8. Satgas siaga kel 1 buah

9. Satgas siaga RW 13 buah

Jenis pekerjaan penduduk di Kelurahan Bojong Pondok Terong adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Bojong Pondok Terong

No. Jenis Pekerjaan Jumlah

1. Pegawai Negeri Sipil 499

2. TNI/POLRI 65

3. Pegawai Swasta 6.785

4. Dagang 2.784

5. Tani 2.580

6. Wiraswasta 4.952

7. Pensiunan/Purnawirawan 81

8. Buruh 8.687

Dari tabel diatas bahwa penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri

Sipil sebanyak 499 orang, yang bekerja sebagai TNI/POLRI sebanyak 65

orang, yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 6.785 orang, yang

bekerja sebagai Pedagang sebanyak 2.784 orang, yang bekerja sebgai

Wiraswasta sebanyak 4.952 orang, pensiunan/purnawirawan sebanyak 81

orang, dan yang bekerja sebagai buruh sebanyak 8.687 orang.

Sedangkan keadaan penduduk menurut Agama di Kelurahan Bojong

Pondok Terong adalah sebagai berikut:

40

Tabel 3.6

Agama dan Kepercayaan Penduduk

No. Agama Jumlah (orang)

1. Islam 24.245

2. Protestan 580

3. Katolik 673

4. Hindu/Budha 935

Jumlah pemeluk Agama mayoritas adalah Islam sebanyak 24.245 orang,

kemudian Agama Kristen Protestan sebanyak 580 orang, Agama Kristen

Katolik sebanyak 673 orang dan Agama Hindu/Budha sebanyak 935 orang.

Kemudian jumlah kepemilikan identitas penduduk di Kelurahan Bojong

Pondok Terong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kepemilikan Identitas Penduduk

No. Kepemilikan Identitas Penduduk Jumlah (Orang)

1. Penduduk yang wajib ber KTP 24.379

2. Penduduk yang memiliki KTP 15.322

3. Penduduk yang memiliki KTP / Domisili 9.004

4. Yang Wajib memiliki kartu KK 6.672

5. Yang Memiliki Kartu KK 4.753

6. Yang belum memiliki Kartu KK 1.919

7. Target Perekaman e-KTP 17.602

8. Realisasi Perekaman e-KTP 17.533

9. Sisa Target 69

41

Fasilitas keamanan dan ketertiban di Kelurahan Bojong Pondok Terong

sudah lengkap dan memadai, adapun keterangan lebih lanjut dijelaskan

sebagai berikut:

Tabel 3.8

Keamanan Dan Ketertiban di Kelurahan Bojong Pondok Terong

No. Keamanan dan Ketertiban Jumlah

1. Kantor Pos Polisi Kelurahan 1 Buah

2. Petugas Kepolisian yang diperbantukan 2 Orang

3. Petugas Pol. PP Kelurahan 2 Orang

4. Anggota Hansip/Kamra/Satpam/Linmas 22 Orang

5. Pos Keamanan di tk. RW dan RT 87 Buah

Pelayanan kerukunan beragama di Kelurahan Bojong Pondok Terong

difasilitasi dengan fasilitas ibadah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pelayanan Kerukunan Beragama

No. Rumah Ibadah Jumlah

1. Jumlah Masjid 13

2. Jumlah Musholla 28

3. Jumlah Gereja Katolik -

4. Jumlah Gereja Prostestan -

5. Jumlah Wihara -

6. Jumlah Kelentang -

42

BAB IV

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG

A. Profil Responden

Obyek yang menjadi penelitian penulis adalah pasangan suami-istri

masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota

Depok yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pasangan suami-istri

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Responden

No. Nama Responden Umur Alamat

1. Sarmilih 54 Tahun Kp. Pasar Rebo RT. 07/10 Kel.

Bojong Pondok Terong2. Eli 36 Tahun

3. Samsudin 54 Tahun Jalan Assalamah RT. 03/13

Kel. Bojong Pondok Terong4. Manih 41 Tahun

5. Arifin 37 TahunRT. 02/10 Kel. Bojong Pondok

Terong6. Nurhayanti 38 Tahun

7. Sutisna Subuh 53 Tahun RT. 05/10 No. 20 Kel. Bojong

Pondok Terong8. Atikah 40 Tahun

9. Hamdani 58 Tahun Jalan Assalamah RT. 02/13

Kel. Bojong Pondok Terong10. Yati Sunarti 45 Tahun

43

11. Rian Nanda 30 Tahun RT. 04/10 No. 19 Kel. Bojong

Pondok Terong12. Wiwi Arsya 35 Tahun

13. Nowo Satriopung 34 Tahun Rawa Indah RT.07/01 Kel.

Bojong Pondok Terong14. Hafidhoh 22 Tahun

15. Dedi 47 Tahun RT. 04/10 Kel. Bojong Pondok

Terong16. Setianawati 41 Tahun

17. Sayid Sungsang 37 Tahun Jalan Rawa Indah RT.01/02

Kel. Bojong Pondok Terong18. Riliana 37 Tahun

19. Niang 58 Tahun Kp. Pasar Rebo RT. 07/10

No.76 Kel. Bojong Pondok

Terong20. Maskanah 48 Tahun

21. Maruloh 62 Tahun Kp. Pasar Rebo RT. 07/10 No.

39 Kel. Bojong Pondok Terong22. Ayanih 64 Tahun

23. Abdullah 32 Tahun Kp. Lio RT. 02/08 Kel. Bojong

Pondok Terong24. Siti Rumiati 31 Tahun

25. Adi 46 Tahun Kp. Pasar Rebo RT. 07/10

No.38 Kel. Bojong Pondok

Terong26. Mahiah 40 Tahun

Sember: Data primer berdasarkan penelitian diolah September 2017

Dari tabel di atas responden yang melakukan perkawinan di bawah tangan

sebanyak 26 orang atau 13 pasang. Adapun deskripsi profil responden

mengacu pada tiga indikator, yaitu: (1) Tingkat Pendidikan, (2) Pekerjaan, (3)

Tahun Pernikahan.

44

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Responden

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (F) Persentase (P)

1. Tamat SD/MI 12 orang 46%

2. Tamat SMP/MTS 4 orang 15%

3. Tamat SMA/SMK/MA 9 orang 35%

4. Sarjana Strata 1 1 orang 4%

Jumlah (N) 26 orang 100%


Berdasarkan table 4.2 diatas mengenai tingkat pendidikan, suami dan istri

yang berpendidikan SD/MI berjumlah 12 orang (46%), yang berpendidikan

SMP/MTS berjumlah 4 orang (15%), untuk responden yang berpendidikan

SMA/SMK/MA berjumlah 9 orang (35%), sedangkan responden yang

menempuh pendidikan sampai dengan perguruan tinggi berjumlah 1 orang

(4%) dari total keseluruhan responden yakni 26 orang. Dari keterangan tabel

di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan

perkawinan di bawah tangan tingkat pendidikannya sebagian besar adalah

SD/MI.

Tabel 4.3

Jenis Pekerjaan Responden

No. Jenis pekerjaan Jumlah (F) Persentase (P)

1. Buruh 8 orang 31%

2. Wiraswasta 3 orang 12%

3. Pedagang 1 orang 4%

45

4. PNS 1 orang 4%

5. Ibu Rumah Tangga 13 orang 50%



Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai jenis pekerjaan setiap responden yang

melakukan pernikahan di bawah tangan diperoleh data sebanyak 8 orang

(31%) yang bekerja sebagai buruh, 3 orang (12%) yang bekerja sebagai

wiraswasta, 1 orang (4%) yang bekerja sebagai pedagang, 1 orang atau (4%)

yang bekerja sebagai PNS dan 13 orang (50%) yang bekerja sebagai ibu

rumah tangga. Jadi dari 26 orang responden, pekerjaan yang paling banyak

adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu 13 orang (50%).

Tabel 4.4

Tahun Pernikahan Responden

No. Tahun Pernikahan Jumlah (F) Presentasi (P)

1. 1974-1984 2 pasang 15%

2. 1985-1995 2 pasang 15%

3. 1996-2006 3 pasang 23%

4. 2007-2017 6 pasang 46%

Jumlah (N) 13 pasang 100%


Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang

menikah dari tahun 1974-1984 berjumlah 2 pasang (15%), kemudian dari

tahun 1985-1995 terdiri dari 2 pasang (15%), antara tahun 1996-2006 terdiri 3

pasang (23%) dan responden yang menikah dari tahun 2007-2017 terdapat 6

pasang (46%).

46

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perkawinan di Bawah

Tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan dibawah

tangan adalah karena tidak mempunyai akte cerai dari perkawinan

sebelumnya, faktor ekonomi, karena kesalahan amil/penghulu sehingga buku

nikah tidak keluar, dan karena poligami liar.

Tabel 4.5

Faktor Responden Melakukan Nikah di Bawah Tangan

No. Jawaban Jumlah (F) Persentase (P)

1. Tidak Mempunyai Akte Cerai 10 orang 38%

2 Faktor Ekonomi 8 orang 31%

3. Kesalahan Amil/Penghulu 4 orang 15%

4. Poligami Liar 2 orang 8%

5.Kawin Lari/Tidak Direstui Orang

Tua2 orang 8%



Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa faktor yang

mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan karena

mereka tidak memiliki akte cerai dari perkawinan sebelumnya dan berdampak

tidak dapat dicatatkan perkawinan selanjutnya secara resmi di hadapan PPN

sehingga mereka tidak mencatatkan perkawinannya berjumlah 10 orang (38%)

dan perkawinan mereka adalah perkawinan yang kedua. Responden yang

melakukan perkawinan di bawah tangan karena faktor ekonomi sebanyak 8

orang (31%), faktor kesalahan amil/penghulu atau responden yang sudah

47

mendaftarkan perkawinannya tetapi karena amil yang tidak bertanggung

jawab maka buku nikahnya tidak keluar berjumlah 4 orang (15%), responden

yang melakukan poligami liar sehingga tidak dapat dicatatkan secara resmi

perkawinannya sebanyak 2 orang (8%) dan responden yang melakukan kawin

lari atau tidak direstui orang tua sehingga perkawinannya dilakukan secara di

bawah tangan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 %. Maka dapat disimpulkan

bahwa faktor terbesar responden melakukan perkawinan di bawah tangan

adalah karena tidak memiliki akte cerai dari perkawinan yang sudah dilakukan

sebelumnya.

Tabel 4.6

Perkawinan Yang Keberapa Saat Saudara Melakukan Perkawinan di Bawah

Tangan?


1. Perkawinan Pertama 12 orang 46%

2. Perkawinan Kedua 14 orang 54%



Berdasarkan tabel 4.6 di atas, bahwa mereka yang melakukan perkawinan di

bawah tangan pada perkawinan pertamanya sebanyak 12 orang (46%) dan

yang melakukan perkawinan di bawah tangan pada perkawinan keduanya

sebanyak 14 orang (54%). Maka perkawinan di bawah tangan paling tinggi

dilakukan pada perkawinan yang kedua yaitu sebanyak 54%.

Tabel 4.7

Adanya Kesulitan Akibat Nikah di Bawah Tangan


48

1. Ya 22 orang 85%

2. Tidak 4 orang 15%



Berdasarkan table 4.7 di atas sebanyak 22 orang (85%) menyatakan

adanya kesulitan akibat nikah di bawah tangan dan sebanyak 4 orang (15%)

tidak merasakan adanya kesulitan akibat nikah di bawah tangan.

Tabel 4.8

Tentang Bentuk Kesulitan Akibat Nikah di Bawah Tangan

No. Bentuk Kesulitan Jumlah (F) Persentase (P)

1. Mengurus Akte Kelahiran Anak 7 orang 27%

2. Mengurus Sekolah Anak 5 orang 19%

3. Mengurus Paspor 4 orang 15%

4. Mengurus Kartu Keluarga 10 orang 38%



Berdasarkan table 4.8 di atas, responden yang menjawab adanya kesulitan

yang dialami selama mereka tidak memiliki buku nikah di antaranya adalah

mengurus akte kelahiran anak sebanyak 7 orang (27%), kesulitan dalam mengurus

sekolah anak sebanyak 5 orang (19%), kesulitan dalam mengurus paspor

sebanyak 4 orang (15%) dan kesulitan dalam mengurus kartu keluarga sebanyak

10 orang (38%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kesulitan yang paling

banyak dirasakan oleh responden adalah mengurus kartu keluarga sebanyak 10

orang (38%).

49

C. Persepsi Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap Pencatatan

Perkawinan dan Perkawinan di Bawah Tangan

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap

objek tertentu yang didahului oleh proses pengindraan, objek penelitian disini

adalah persepsi masyarakat pelaku nikah di bawah tangan terhadap pencatatan

perkawinan dan perkawinan di bawah tangan. Hasil penelitiannya dapat di

lihat sebagai berikut:

Tabel 4.9

Persepsi Tentang Adanya Pencatatan Perkawinan

No. Adanya Pencatatan Perkawinan Jumlah (F) Persentase (P)

1. Sangat Setuju 2 orang 8%

2. Setuju 21 orang 81%

3. Tidak Setuju 3 orang 12%

4. Sangat Tidak Setuju - 0%


Berdasarkan tabel 4.9 di atas bahwa responden yang sangat setuju dengan

adanya pencatatan perkawinan sebanyak 2 orang (8%), yang setuju dengan

adanya penctatan perkawinan sebanyak 21 orang (81%), dan yang tidak setuju

dengan adanya pencatatan perkawinan sebanyak 3 orang (12%), sedangkan

yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% yang berarti

tidak ada sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi responden

terhadap adanya pencatatan perkawinan hampir seluruhya setuju, yaitu

sebanyak 21 orang (81%) dari 26 orang (100%).

50

Tabel 4.10

Persepsi Tentang Undang-Undang Perkawinan


1. Tahu 17 orang 65%

2. Kurang Tahu 4 orang 15%

3. Tidak Tahu 5 orang 19%

5. Sangat Tahu - 0%



Berdasarkan tabel 4.10 di atas bahwa sebanyak 17 orang (65%) responden

mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, 4 orang (15%) kurang

mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, dan sebanyak 5 orang (19%)

tidak mengetahui adanya Undang-Undang perkawinan, sedangkan yang

menjawab sangat tahu berjumlah 0 orang atau 0% yang artinya tidak ada

responden yang menjawab sangat tahu tentang Undang-undang perkawinan.

Tabel 4.11

Persepsi Tentang perkawinan Wajib Dicatatkan Oleh PPN


1. Wajib 16 orang 62%

2. Tidak 10 orang 38%



51

Berdasarkan tabel 4.11 di atas bahwa persepsi responden yang menjawab

wajibnya pencatatan perkawinan sebanyak 16 orang (62%), dan yang

menjawab tidak wajibnya pencatatan perkawinan sebanyak 10 orang (38%).

Tabel 4.12

Apakah Saudara Setuju Dengan Perkawinan Di Bawah Tangan?




3. Sangat Setuju - 0%

4. Sangat Tidak Setuju - 0%



Berdasarkan tabel 4.12 di atas bahwa responden yang setuju dengan

perkawinan di bawah tangan sebanyak 17 orang (65%) dan responden yang

tidak setuju sebanyak 9 orang (35%), sedangankan yang menjawab sangat

setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0%.

Tabel 4.13

Persepsi Tentang Nikah di Bawah Tangan di Indonesia

No.Persepsi Tentang Nikah di Bawah

Tangan di IndonesiaJumlah (F) Persentase (P)

1. Diperbolehkan 9 orang 35%

2. Tidak Diperbolehkan 7 orang 27%

3. Kurang Tahu 5 orang 19%

52




Berdasarkan tabel 4.13 di atas bahwa responden yang menjawab

perkawinan di bawah tangan diperbolehkan di Indonesia sebanyak 9 orang

(35%), yang menjawab tidak diperbolehkan sebanyak 7 orang (27%), yang

menjawab kurang tahu sebanyak 5 orang (19%), dan yang menjawab tidak

tahu sebanyak 5 orang (19%).

D. Pengetahuan Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap Pencatatan

Perkawinan

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan

dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum.

Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan pengetahuan responden seputar

hukum perkawinan. Pada tabel 4.14 di bawah menunjukan jumlah responden

yang mengetahui sistem yang digunakan dalam mengatur perkawinan di

Indonesia.

Tabel 4.14

Pengetahuan Tentang Sistem Hukum Yang Mengatur Perkawinan

Di Indonesia

No. Jenis Sistem Hukum Jumlah (F) Persentase (P)

1. Hukum Adat 1 orang 4%

2. Hukum Islam 15 orang 58%

3. Hukum Nasional 10 orang 38%

53



Berdasarkan tabel 4.14 di atas bahwa responden yang menjawab sistem

hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah hukum adat sebanyak

1 orang (4%), sedangkan 15 orang (58%) menjawab hukum Islam, dan 10

orang (38%) menjawab hukum Nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa

lebih dari setengah responden berpendapat bahwa hukum yang mengatur

perkawinan di Indonesia adalah hukum Islam.

Tabel 4.15

Menurut Saudara, Adakah Perbedaan Sistem Hukum Yang Mengatur

Perkawinan Di Indonesia?

No. Perbedaan Sistem Jumlah (F) Persentase (P)

1. Ada 21 orang 81%

2. Tidak Ada 2 orang 8%




Berdasarkan tabel 4.15 ada atau tidaknya perbedaan dari setiap hukum

yang telah disebutkan dalam tabel 4.14 adalah 21 orang (81%) menjawab

adanya perbedaan antara sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum

Nasional, kemudian 2 orang (8%) menjawab tidak adanya perbedaan dan 3

orang (12%) menjawab tidak mengetahui adanya perbedaan antara ketiga

hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hamper seluruh responden

berpendapat adanya perbedaan antar sistem hukum yang telah disebutkan

dalam tabel 4.13.

54

Tabel 4.16

Pengetahuan Tentang Fungsi KUA

No. Pengetahuan Tentang Fungsi KUA Jumlah (F) Persentase (P)

1. Tahu 19 orang 73%


3. Tidak menjawab 0 orang 0%



Berdasarkan tabel 4.16 tentang pengetahuan fungsi KUA, dari 26 orang

responden, 19 orang atau 73% diantaranya mengetahui fungsi KUA,

sedangkan 7 orang (27%) menjawab tidak mengetahui fungsi KUA,

sedangkan yang tidak menjawab berjumlah 0 orang yang berarti semua

responden memberikan jawaban sesuai dengan sepengetahuan mereka.

E. Pemahaman Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap Pencatatan

Perkawinan

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari

suatu peraturan dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta

manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan

tersebut. Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dari kesadaran

hukum. Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan pemahaman responden

terhadap hukum perkawinan. Pada tabel 4.17 di bawah menunjukan

pemahaman responden tentang sistem hukum yang digunakan ketika menikah.

55

Tabel 4.17

Pemahaman Tentang Sistem Hukum Yang Digunakan Ketika Menikah

No. Sistem Hukum Jumlah (F) Persentase (P)

1. Hukum Islam 22 orang 85%

2. Hukum Adat 4 orang 15%

3. Hukum Nasional - 0%



Pada tabel 4.17 di atas menunjukkan pemahaman responden terhadap

sistem hukum yang digunakan ketika menikah, sebanyak 22 orang (85%)

menggunakan sistem hukum Islam dalam pernikahannya, dan 0% atau tidak

ada sama sekali yang menggunakan sistem hukum Nasional, sedangkan 4

orang (15%) menggunakan hukum adat. Berdasarkan data tersebut,

disimpulkan bahwa hampir semua responden menggunakan sistem hukum

Islam dalam melakukan pernikahannya.

Tabel 4.18

Alasan Menggunakan Sistem Hukum Tersebut

No. Alasan

Jumlah (F) Persentase (P)

Hukum

Islam

Hukum

Adat

Hukum

Islam

Hukum

Adat

1.Karena

Keyakinan13 orang 2 orang 50%

7.5%

2. Ikut Lingkungan 2 orang 2 orang 8% 7.5%

3. Lebih Mudah 7 orang - 27% 0%

56

Jumlah (N)

22 orang 4 orang 85% 15%

26 orang 100%


Berdasarkan tabel 4.18 di atas bahwa responden yang menggunakan

sistem hukum Islam dengan alasan karena keyakinan berjumlah 13 orang

(50%), dengan alasan karena ikut lingkungan berjumlah 2 orang (8%), dan

responden yang menggunakan hukum Islam dengan alasan karena lebih

mudah berjumlah 7 orang (27%). Kemudian responden yang menggunakan

sistem hukum adat dengan alasan karena keyakinan sebanyak 2 orang (7.5%)

dan responden yang menggunakan hukum adat karena ikut lingkungan

sebanyak 2 orang (7.5%).

Tabel 4.19

Kriteria Ketika Memilih Calon Suami/Istri

No. Jenis kriteria Jumlah (F) Persentase (P)

1. Harta Kekayaan 2 orang 8%

2. Agama 3 orang 12%

3. Penampilan 7 orang 27%

4. Tanpa Kriteria 14 orang 54%



Dalam tabel 4.19 di atas bahwa kriteria responden dalam milih pasangan

suami/isteri berdasarkan harta kekayaan sebanyak 2 orang (8%), berdasarkan

agamanya berjumlah 3 orang (12%), kriteria memilih pasangan berdasarkan

penampilan berjumlah 7 orang (27%), dan yang memilih pasangannya tanpa

kriteria apapun berjumlah 14 orang (54%). Sehingga dapat disimpulkan

57

bahwa, sebagian besar responden yang menikah di bawah tangan memilih

pasangannya tanpa berdasarkan kriteria apapun.

Tabel 4.20

Pemahaman Tentang Perlunya Pencatatan Perkawinan

No. Perlunya Pencatatan Perkawinan Jumlah (F) Persentase (P)

1. Perlu 20 orang 77%

2. Tidak Perlu 6 orang 23%

3. Tidak Peduli - 0%

4. Tidak tahu - 0%

Jumlah 26 orang 100%


Pada tabel 4.20 mengenai pemahaman tentang perlunya pencatatan

perkawinan, 20 orang (77%) responden menjawab perlu dan 6 orang (23%)

menjawab tidak perlu, sedangkan yang menjawab tidak peduli berjumlah 0 orang

atau 0%, dan 0 orang atau 0% menjawab tidak tahu. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang melakukan perkawinan di

bawah tangan berpendapat perlu adanya pencatatan perkawinan.

F. Sikap Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap Pencatatan

Perkawinan

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk mengadakan penilaian

tertentu terhadap hukum. Penilaian tersebut berkaitan aturan pencatatan

perkawinan. sikap hukum merupakan indikator ke tiga dari kesadaran hukum.

Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan sikap responden terhadap

pencatatan perkwinan.

58

Tabel 4.21

Apakah Saudara Setuju Tentang Aturan Yang Mengharuskan Perkawinan

dicatatkan di KUA?




3. Tidak Perlu - 0%

4. Tidak Menjawab - 0%



Pada tabel 4.21 di atas bahwa sebagian besar responden setuju dengan

aturan yang mengharuskan perkawinan dicatatkan di KUA sebanyak 20 orang

(77%), 0 orang atau 0% untuk jawaban tidak perlu begitupula untuk jawaban

tidak menjawab, dan 6 orang (23%) responden tidak setuju dengan aturan ini.

Tabel 4.22

Apakah Keluarga Saudara Yang Menikah, dicatatkan di KUA?


1. Ya 12 orang 46%

2. Tidak 1 orang 4%

3. Sebagian 13 orang 50%

4. Tidak Tahu - 0%



59

Berdasarkan tabel 4.22 di atas mengenai ada atau tidaknya keluarga yang

menikah dicatatkan di KUA, 12 orang (46%) menjawab iya, 1 orang (4%)

menjawab tidak ada, 0 orang atau 0% untuk jawaban tidak tahu dan 13 orang

(50%) menjawab sebagian keluarganya menikah dan dicatatkan di KUA.

Tabel 4.23

Apakah Saudara Setuju Dengan Poligami?






Pada tabel 4.23 tentang setuju atau tidaknya responden terhadap poligami,

sebanyak 4 orang (15%) responden setuju dengan adanya poligami, dan 22 orang

(85%) tidak setuju dengan poligami.

Tabel 4.24

Sikap Terhadap Perkawinan Yang Tidak di Catatkan







60

Berdasarkan tabel 4.24 di atas bahwa 15 orang (58%) menjawab setuju

dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, 9 orang (35%) menjawab tidak setuju

dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan 2 orang (8%) menjawab tidak tahu.

G. Perilaku Masyarakat Bojong Pondok Terong Terhadap Pencatatan

Perkawinan

Perilaku hukum masyarakat merupakan indikator keempat dari kesadaran

hukum. Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan perilaku responden

terhadap pencatatan perkwinan.

Tabel 4.25

Usia Ketika Menikah

No. Usia Ketika Menikah Jumlah (F) Persentase (P)

1. 15-19 4 orang 15%

2. 20-24 3 orang 12%

3. 25-29 7 orang 27%

4. 30-34 4 orang 15%

5. 35-39 4 orang 15%

6. 40-44 2 orang 8%

7. 45-49 2 orang 8%



Berdasarkan tabel 4.25 tentang usia responden pada saat menikah, didapat

data bahwa yang menikah pada usia antara 15 sampai 19 tahun berjumlah 4

orang (15%), pada usia antara 20 sampai 24 tahun berjumlah 3 orang (12%),

pada usia antara 25 sampai 29 berjumlah 7 orang (27%), yang berusia antara

61

30 sampai 34 berjumlah 4 orang (15%), pada usia 35 sampai 39 adalah 4

orang (15%), sedangkan yang menikah pada usia antara 40 sampai 44 adalah 2

orang (8%), dan pada usia antara 45 sampai 49 berjumlah 2 orang (8%).

Tabel 4.26

Proses Nikah Yang Dilalui

No. Proses nikah yang dilalui Jumlah (F) Persentase (P)

1. Dijodohkan Orang Tua 4 orang 15%

2. Menentukan Sendiri 22 orang 85%



Pada tabel 4.26 di atas tentang proses pernikahan yang dilalui oleh setiap

responden, terdapat 4 orang (15%) responden yang menikah karena

dijodohkan oleh orang tua, dan 22 orang (85%) responden yang menikah

dengan menentukan sendiri pasangannya.

Tabel 4.27

Prosedur Perkawinan Responden

No. Prosedur Perkawinan Jumlah (F) Persentase (P)

1.Dicatatkan di hadapan penghulu

KUA0 orang 0%

2.Dilakukan oleh Amil tanpa

dicatatkan di KUA26 orang 100%



62

Berdasarkan tabel 4.27 di atas bahwa sebanyak 0 orang (0%) atau tidak

ada satupun responden yang melakukan pencatatan perkawinannya di hadapan

penghulu KUA, sedangkan seluruh responden atau 26 orang (100%)

melakukan perkawinannya oleh Amil dan tidak dicatatkan di KUA atau

perkawinannya di bawah tangan.

H. Analisis

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu

yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.1 Seperti halnya

dengan perkawinan, pencatatan perkawinan sangatlah penting karena apabila

perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Agar perkawinan tersebut

diakui oleh negara dan mendapatkan kekuatan hukum, maka perkawinan yang

dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada pegawai yang berwenang

untuk mendapatkan alat bukti dan pengakuan yang sah dari negara.

Mengenai praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat, masih banyak

masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, tidak hanya terjadi pada

masyarakat pedesaaan atau pelosok daerah saja, akan tetapi pada masyarakat

perkotaanpun masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinanya, seperti

yang terjadi di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota

Depok.

Faktor yang mendorong masyarakat perkotaan tidak melakukan pencatatan

perkawinan tidak jauh berbeda dengan faktor yang mendorong masyarakat

pedesaan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, yaitu karena

rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan

perkawinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bojong Pondok Terong,

lebih dari setengah atau sebanyak 53% masyarakat yang melakukan

1 Asrorun Ni’Am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta:Graha Paramuda, 2008), h. 150

63

perkawinan di bawah tangan adalah pada perkawinan yang kedua.2 Faktor

yang paling tinggi penyebab perkawinan di bawah tangan adalah karena tidak

memiliki akte cerai resmi dari Pengadian. Perceraian yang dilakukan di luar

sidang Pengadilan tidak akan mendapatkan akta cerai yang resmi. Sebanyak

38% masyarakat Bojong Pondok Terong tidak mencatatkan perkawinannya

karena tidak mempunyai akta cerai yang resmi dari Pengadilan.

Penyebab masyarakat Bojong Pondok Terong tidak melakukan perceraian

di Pengadian dipengaruhi oleh pemahaman mereka yang menganggap proses

perceraian melalui Pengadilan terlalu berbelit-belit, memakan waktu yang

tidak sedikit dan mahalnya biaya perceraian.3 Secara hukum, kedua belah

pihak, baik suami maupun istri tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas

apakah duda/janda.4 Sehingga ketika mereka melakukan perkawinan

selanjutnya dengan orang yang berbeda, perkawinan terebut tidak dapat

dicatatkan di KUA, karena tidak ada bukti otentik yang membuktikan bahwa

mereka sudah tidak terikat lagi dengan perkawinan sebelumnya.

Faktor kedua yang mempangaruhi tingginya perkawinan di bawah tangan

di Kelurahan Bojong Pondok Terong adalah faktor ekonomi. Biaya

pendaftaran nikah sebesar Rp. 600.000 kurang dapat dijangkau oleh

masyarakat Bojong Pondok Terong yang sebagian besar berprofesi sebagai

buruh.5

Dalam persepsi masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan

perkawinan, menunjukkan bahwa responden justru setuju dengan adanya

pencatatan perkawinan, yakni mencapai 81%.6 Jika dilihat dari hasil penelitian

ini, ternyata terjadi disparitas yang tinggi antara apa yang dikatakan oleh

responden dan praktik di masyarakat. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh

2 Lihat tabel 4.6 (perkawinan Keberapa Saat Saudara Melakuakan Perkawinan di BawahTangan?)

3 Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sarmilih Tokoh Masyarakat di Kelurahan BojongPondok Terong, (selasa, 12 september 2017 pukul 16:20 WIB), di Sekretariat RW 10 KelurahanBojong Pondok Terong.

4 Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional, (Jakarta: RM Books, 2012), h. 195

5 Lihat tabel 3.5 (Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Bojong Pondok Terong)6 Lihat tabel 4.9 (Persepsi Masyarakat Tentang Adanya Pencatatan Perkawinan)

64

dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.7 Faktor internal yang

mempengaruhi persepsi masyarakat Bojong Pondok Terong berasal dari diri

individu masyarakat itu sendiri, masyarakat mengatahui bahwa sebenarnya

pencatatan perkawinan itu adalah penting baginya, namun karena alasan yang

tidak memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan, maka mereka

melakukan perkawinan di bawah tangan. Faktor eksternal yang mempengaruhi

persepsi masyarakat Bojong Pondok Terong berasal dari luar diri individu,

seperti latarbelakang keluarga, informasi yang diperoleh, dan familiarnya

nikah di bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong sehingga hal

tersebut bukan hal yang asing lagi apabila masyarakat tersebut melakukan

perkawinan di bawah tangan.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Bojong Pondok

Terong terhadap pencatatan perkawian, maka penulis menggunkana beberapa

indikator dalam kesadaran hukum, yakni pengetahuan tentang hukum,

pemahaman tentang hukum, sikap dan pola perilaku hukum. Dari indikator

tersebut dapat dihubungkan dengan kepatuhan hukum untuk memperoleh

informasi tentang seberapa jauh indikator-indikator itu berpengaruh kepada

tingkat ketaatan hukum masyarakat.8

Pertama, indikator kesadaran hukum yang pertama yakni pengetahuan

hukum. Dalam hal pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Urusan

Agama (KUA) sebanyak 19 orang (73%), sedangkan responden yang tidak

mengetahui sebanyak 7 orang (27%) dari 26 orang responden. Masih adanya

masyarakat yang tidak mengetahui fungsi KUA, yaitu karena beberapa faktor,

salah satu faktornya adalah kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh

instansi terkait kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan hukum

merupakan salah satu solusi agar hukum dapat dilaksanakan dan dapat

dipatuhi oleh masyarakat.

7 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya, (Jakarta: RajawaliPres, 2009), cet. 19, h. 154

8 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu AnalisisSosiologis Hukum, h. 159

65

Kedua, indikator kesadaran hukum yang kedua yakni pemahaman hukum.

Dari penelitian ini penulis memperoleh gambaran tentang pemahaman

masyarakat terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Ketika

responden ditanya sistem hukum mana yang digunakan ketika menikah,

hampir seluruh responden (85%) menjawab dengan sistem hukum Islam

kemudian sebanyak (15%) menjawab menggunakan sistem hukum adat dan

tidak ada responden yang menggunakan hukum nasional ketika

melangsungkan perkawinan. Dari sini dapat disebutkan bahwa perkawinan

menurut hukum Islam adalah lebih penting daripada perkawinan menurut

hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, faktor yang menjadikan kesadaran hukum

masyarakat semakin lemah adalah karena adanya dualisme hukum dalam

Undang-undang perkawinan. Pencatatan perkawinan yang hanya berstatus

administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan

penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya

perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis, bahwa setiap perkawinan yang

dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak

dicatatkan, karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan

disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan bagi yang tidak

dicatatkan, maka tidak mempunyai kekutan hukum.9

Dalam praktiknya, ambiguitas antara hukum positif dan hukum Islam

seringkali tidak diselesaikan secara jelas, yang memungkinkan adanya pilihan-

pilihan masyarakat untuk melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

Seperti dalam hal pencatatan perkawinan, tidak dicatatkannya perkawinan

tidak hanya disebabkan oleh faktor tidak memunyai akte cerai resmi dari

pengadilan, tetapi karena adanya keyakinan bahwa perkawinan yang tidak

dicatatkan pun dianggap sah di mata agama atau kepercayaan.

9 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, h. 190

66

Ketiga, indikator kesadaran hukum yang ketiga yakni sikap hukum. Dalam

membahas aturan yang mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan di KUA,

sebagian besar responden (77%) menjawab setuju dengan aturan ini. Maka

dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat mengetahui dan sadar akan

manfaat dan pentingnya perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan Perkawinan

memegang peranan yang sangat menentukan karena apabila perkawinan tidak

dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum,

begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Walaupun

dalam syariat Islam hukum asalnya bukan wajib (mubah), tetapi eksistensinya

menjadi krusial, maka beralihlah hukum mubah itu menjadi wajib.10

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan tentang ketentuan

hukum nikah di bawah tangan:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi

syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.

2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang,

sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat.

Dalam Fatwa tersebut, nikah di bawah tangan disepakati sebagai

perkawinan yang sah. Namun, menjadi haram kalau sampai terjadi korban.

Oleh karena itu, dianjurkan untuk dicatat.11

Keempat, indikator yang terakhir adalah perilaku hukum. Perilaku hukum

merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat

dilihat apakah suatu peraturan hukum dapat berlaku atau tidak dalam

masyarakat.12 Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, kesadaran hukum

masyarakat Bojong Pondok Terong masih rendah. Rendahnya kesadaran

10 Saidus Sahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Jakarta:Alumni, 1981), h.108

11 Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam HukumNasional,h. 137

12 Otji Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, h. 58

67

hukum tersebut dipengaruhi oleh responden yang tidak menerapkan aturan

pencatatan perkawinan.

Pada daerah perkotaan, seharusnya tingkat pendidikan masyarakatnya

cenderung tinggi, dan tertib administrasi cenderung ditaati. Namun, beda

halnya dengan yang terjadi di masyarakat Bojong Pondok Terong. Secara

keseluruhan, masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong yang tidak pernah

duduk di bangku sekolah dan hanya tamat SD/MI berjumlah 41.5% atau

hampir setengahnya.13 Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah

tanganpun adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Sebanyak

46% masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan

Bojong Pondok Terong adalah mereka yang menyelesaikan pendidikannya

hanya sampai tingkat SD/ MI.

13 Lihat tabel 3.3 (Jumalah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pedidikan)

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dan

berdasarkan hasil penelitian tentang praktik perkawinan dibawah tangan yang

dilakukan di Kelurahan Bojong Pondok Terong, maka penulis dapat

menyimpulkan:

1. Pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan,

perkawinan yang dilakukan menurut agama yang telah terpenuhi syarat

dan rukun dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan, karena dalam pasal

2 ayat (1) Undang-undang perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”. Namun, bagi yang tidak dicatatkan, maka tidak

mempunyai kekutan hukum.

2. Faktor yang paling tinggi penyebab perkawinan di bawah tangan adalah

karena tidak memiliki akte cerai resmi dari Pengadian. Sebanyak 38%

masyarakat Bojong Pondok Terong tidak mencatatkan perkawinannya

karena tidak mempunyai akta cerai yang resmi dari Pengadilan. Sehingga

ketika mereka melakukan perkawinan selanjutnya dengan orang yang

berbeda, perkawinan terebut tidak dapat dicatatkan di KUA, karena tidak

ada bukti otentik yang membuktikan bahwa mereka sudah tidak terikat

lagi dengan perkawinan sebelumnya.

3. Adapun persepsi masyarakat Bojong Pondok Terong terhadap pencatatan

perkawinan, menunjukkan bahwa responden justru setuju dengan adanya

pencatatan perkawinan, yakni mencapai 81%. Persepsi masyarakat

dipengaruhi oleh Faktor internal yang berasal dari diri individu masyarakat

itu sendiri, masyarakat mengatahui bahwa sebenarnya pencatatan

perkawinan itu adalah penting baginya, namun karena alasan yang tidak

69

memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan, maka mereka

melakukan perkawinan di bawah tangan.

4. Sedangkan untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap

pencatatan perkawinan, pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman

hukum, dan sikap hukum sudah cukup baik, namun pada indikator

perilaku hukum, kesadaran hukum masyarakat Bojong Pondok Terong

masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh

responden yang tidak menerapkan aturan pencatatan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dirimuskan saran-saran tersebut

sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah, perlu adanya fasilitas atau media untuk

berkomunikasi dan bersosialisasi kepada masyarakat agar dapat

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan

perkawinan. maka sosialisasi kepada masyarakat tersebut harus

dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.

2. Perlu adanya sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam

mensosialisasikan Undang – undang perkawinan serta pentingnya

pencatatan perkawinan.

3. Kepada masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong agar lebih

ditekankan pemahaman tentang pencatatan perkawinan dan dampak

buruknya apabila perkawinan tidak dicatatkan, supaya tidak ada lagi

masyarakat lain yang tidak mencatakan perkawinannya.

Apabila hal ini dapat dilakukan, masyarakat akan lebih mengetahui dan

memahami tentang pencatatan perkawinan, jika masyarakat sudah mengetahui

dan memahami, maka masyarakat akan bersikap positif dan berperilaku sesuai

dengan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan. Maka kesadaran

hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan akan semakin baik.

70

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,

Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abduh, syamsir, Metodelogi Penelitian: Cara Praktis Menuis Disertasi, Jakarta: Penerbit

Universitas Trisakti, 2006

Abidin, Selamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Acmad, Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial

Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana,

2009

Al Hamdani, Thalib, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Risalah Amani,

Cet.II, 2002

Al Haddad, Al Thahir, Wanita Dalam Syariah Dan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Firdaus,

1993

Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2006

Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqih al-Islam wa Adhillatulhu, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007

Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqih al-Islam wa Adhillatulhu, Jakarta: Gema Insani, 2011

Budisarwono, Tony, Dampak Perkawinan di Bawah Tangan bagi Istri dan Anak Menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Depok, 2008

Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan bserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: CV

Citamajaya, 2003

71

Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar

Grafika, 2012

Ihsan, Achmad, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan Dan

Ulasan Secara Sosiologi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000

Ihromi, T.O, Bianglala Hukum, Bandung; Tarsito, Cet I, 1986

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Kartono, Kartini, Psikologi Umum, Bandung: Alumni Bandung, 1984

Mertokusumo, Sudikno, Meningkatkan Kesadaran Hukum Mayarakat, Yogyakarta: Liberty,

1981

Mulyani, Sri, Relasi Suami Istri Dalam Islam, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif

Hidayatullah, 2004

Ningrat, Konijara, Pedoman Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 1993

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta:

Kencana Prenada Media Grup, 2010

Partanto, Pitus A dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001

Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Laporan Seminar tentang Pelaksanaan

Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Departemen Agama 1979

Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: UIN Jakarta

Press, 2007

Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam

di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta: ladang kata, 2015

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

72

Rakhmat, Jalaludin, Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000

Sahar, Saidus, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Jakarta: Alumni,

1981

Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

Salman, Otje, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung; PT. Alumni, 2004

Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Sarwono, Sarlito Wirawan, Pengantar Psikologi, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Sholeh, Asrorun Ni’am, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, Jakarta, Graha

Pramuda, 2008

Shomad, Abd., Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,

Jakarta: kencana prenada media grup, 2010

Soehartono, Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali

Press, 1983

Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisa Sosiologi

Hukum, Jakarta, Cv Rajawaki, Cet.I, 1982

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1994

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tunjauan Singkat, Jakarta: Raja

Grafindo, 2001

Soimin, Soedharyo, Hukum Orang Dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2004

73

Sopyan, Yayan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, Jakarta: RM Books, 2012

Sopyan, Yayan, Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Fakultas Syariah Dan

Hukum, 2010

Suharso, Retnoningsih Anna, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang: Widia

Karya, 2005

Susanto, Happy, Nikah Siri Apa Untungnya, Jakarta: Visimedia, 2007

Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya, Jakarta: Rajawali

Pres, cet. 19, 2009

Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Emir, 2015

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet. I, 1988

Tim pengabdian masyarakat, Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan

Hak-Hak Pencatatan Sipil, Jakarta: Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2015

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Widjaja, Aw, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Palembang: Era

Swasta, 1984

Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Cet. 19, 2010

Zarkasi, Muslichah, Psikologi Manajemen, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986

Zein, Muhammad, dan Mukhar Al – Shadiq, Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta:

Graha Cipta, 2006

Zuhdi, Masfuk, Studi Islam Jilid III Muamalah. (jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, Cet.II,

1993

74

75

LAMPIRAN – LAMPIRAN

76

77

78

79

80

KUESIONER PENELITIAN

Bapak/ Ibu yang saya hormati,

Assalammualaikum Wr, Wb

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada program Studi Hukum Keluarga, saya

mohon dengan hormat kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktunya. Maksud dari

kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah. Jawaban yang anda berikan sangat

berharga bagi kami sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu jawaban yang

sejujur-jujurnya merupakan harapan kami.

Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya


Petunjuk pengisian:

1. Bacalah dengan cermat dan teliti pada setiap item pertanyaan.

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan kondisi yang

dialami dengan memberikan tanda silang (x) pada plihan tang tersedia.

3. Isilah titik yang tersedia dengan jawaban yang benar.

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap : ……………………………………

2. Jenis Kelamin : a. Laki – Laki b. Perempuan

3. Umur : ……………………………………

4. Pendidikan Terakhir : a. SD/ MI b. SMP/ MTs

c. SMA/ SMK d. Lainnya

5. Pekerjaan : ……………………………………

6. Alamat : ……………………………………

81

7. Tahun Pernikahan : ……………………………………

8. No. Telepon : ……………………………………

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Praktik Perkawinan di Bawah Tangan

1. Bagaimana prosedur pernikahan saudara?

a. Di catatkan di hadapan penghulu KUA

b. Di lakukan oleh pemuka agama/tokoh masyakat tanpa di catatkan di KUA

2. Menurut saudara, faktor apa yang mendorong saudara tidak mencatatkan perkawinansaudara di KUA?

a. Masih di Bawah Umur

b. Faktor Ekonomi

c. Hamil diluar Nikah

d. Poligami Liar

e. Lainnya ............

3. Apakah saudara pernah menemukan kesulitan sebagai akibat pernikahan saudarayang tidak dicatatkan di KUA?

a. Ya

b. Tidak

4. Jika saudara menjawab “Ya”, apa bentuk kesulitan tersebut?

a. Mengurus Akte Kelahiran Anak

b. Mengurus Sekolah Anak

c. Status Hukum Anak

d. Lainnya …………….

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan di Bawah Tangan

5. Pencatatan perkawinan adalah perkawinan yang di daftarkan di KUA dan akadnikahnyanya dilaksanakan dihadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN).Apakah saudara setuju dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut?

a. Sangat Setuju

82

b. Setuju

c. Tidak Setuju

d. Sangat Tidak Setuju

6. Apakah saudara tahu bahwa pencatatan perkawianan itu diatur dalam Undang –undang dan KHI?

a. Sangat tahu

b. Tahu

c. Kurang Tahu

d. Tidak Tahu

7. Menurut saudara, apakah orang yang menikah wajib dicatatkan pernikahannya olehPegawai Pencatat Nikah (PPN)?

a. Wajib

b. Tidak Wajib

8. Perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan denganmengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang, dan tidak dilakukan di depanpenghulu KUA tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Apakah saudara setujudengan perkawinan di bawah tangan tersebut?

a. Sangat Setuju

b. Setuju

c. Tidak Setuju

d. Sangat Tidak Setuju

9. Menurut saudara, apakah perkawinan di bawah tangan diperbolehkan di Indonesia?

83

a. Diperbolehkan

b. Tidak Diperbolehkan

c. Kurang Tahu

d. Tidak Tahu

D. Pengetahuan Hukum

10. Menurut saudara, sistem hukum apa yang mengatur pencatatanperkawinan di Indonesia?

a. Hukum Adat b. HukumIslam

c. Hukum Nasional

11. Sepengetahuan saudara, adakah perbedaan dalam sistem-sistem hukumtersebut?

a. Ada b. Tidak ada

c. Tidak tahu

12. Apakah saudara mengetahui fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)?

a. Tahu b. Tidak tahu

c. Tidak menjawab

E. Pemahaman Hukum

13. Siatem hukum apa yang saudara gunakan ketika menikah?

a. Hukum Islam b. HukumAdat

c. Hukum Nasional

14. Mengapa anda memilih ketentuan tersebut?

a. Karena keyakinan d. lainnya ….

b. Ikut lingkungan

c. Lebih mudah

15. Apakah kriteria utama yang akan anda pilih ketika menentukan calonsuami/ isteri?

84

a. Harta kekayaan b. Keturunan

c. Agama d. Penampilan

16. Menurut saudara, perlukah pencatatan dalam pernikahan?

a. Perlu b. Tidak perlu

c. Tidak peduli d. Tidak tahu

F. Sikap Hukum

17. Apakah saudara setuju tentang aturan yang mengharuskan perkawinandicatatkan di KUA?

a. Setuju b. Tidak setuju

c. Tidak perlu d. Tidakmenjawab

18. Apakah keluarga saudara melangsungkan pencatatan pernikahan diKUA?

a. Ya b. Tidak

c. Sebagian d. Tidak tahu

19. Apakah saudara setuju dengan poligami?


20. Bagaimana sikap saudara terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan?


c. Tidak tahu

G. Perilaku Hukum

21. Berapa usia ketika anda menikah?..............................tahun

22. Bagaimana proses perkawinan dilalui?

a. Dijodohkan orangtua b. Menentukansendiri

JAZAKUMULLAH KHAYRAN KATSIRAN

Documents

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42242/1/MUHAMMAD... · ABSTRAK Muhammad Alfan Hafidz. NIM 1113044000013. PRAKTIK PERKAWINAN