i

PRAKTEK ISBAT NIKAH DI DESA PENGALUSAN KECAMATAN

MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H)

Oleh

Ahmad Makinudin

NIM : 11140440000050

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/1440 H

ii

ii

ABSTRAK

Ahmad Makinudin. NIM 11140440000050. PRAKTEK ISBAT NIKAH DI

DESA PENGALUSAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN

PURBALINGGA. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahsyiyah), Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440

H/2018. 61 halaman 10 halaman lampiran.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan permohonan isbat nikah di

Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan dampak isbat

nikah terhadap kehidupan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode

deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisa

terhadap kenyataan dilapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) faktor-faktor yang menyebabkan

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

melakukan pernikahan siri karena faktor ekonomi, usia dan pendidikan. (2)

alasan-alasan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet melakukan

permohonan isbat nikah dikarenakan (a) untuk mendapatkan buku nikah, (b)

mengesahkan status anak atau mendapatkan akta kelahiran. (c) untuk

mendapatkan kemudahan layanan publik.

Kata Kunci : Isbat Nikah, pernikahan

Pembimbing : DR. H. Muchtar Ali, M.hum

Daftar Pustaka : 1984 s.d. 2012

iii

iii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Inayah-Nya

dalam memberikan kesehatan, ketabahan dan kekuatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam tak lupa pula dipanjatkan kepada

Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga

akhir zaman.

Penulis menyadari bahwasannya banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, banyak pula hambatan, halangan dan rintangan yang selalu

berdatangan seiring berjalannya waktu namun berkat dukungan moril dan materil

serta dukungan dan bimbingan yang tak ada henti-hentinya dari berbagai pihak.

Atas izin Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin

menyampaikan banyak terimakasih tanpa mengurangi rasa hormat kepada kepada

semua pihak yang telah sangat berjasa dalam proses pengerjaan skripsi ini kepada:

1. Bapak Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta serta para jajarannya

2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum

Keluarga dan juga kepada Bapak Indra Rahmatullah, S.Hi., M.H.,

selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.

3. Bapak Muchtar Ali, M.hum., sebagai pembimbing skripsi yang telah

banyak membimbing, memberikan arahan, serta nasihat kepada

penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

iv

iv

4. Bapak Dr. H. A. Juani.,Lc.,M.A dan bapak Afwan Faizin, M.A selaku

dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan

saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mencurahkan

segala kemampuannya guna memberikan ilmu-ilmu. Serta kepada

civitas academika UIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan

pelayanan terbaiknya.

6. Kepada seluruh pegawai Kantor Kepala Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga

7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda H. Abdul

Rasyid dan ibunda Hj. Mursyidah yang telah memberikan kasih sayang

yang amat sangat besar kepada penulis. Teruntuk adiku tercinta Nila

Maghfuroti yang telah memberikan semangat tiada henti serta doa- doa

yang selalu mengalun lima wktu untuk penulis. .

Atas segala kebaikan yang telah di berikan, penulis mengucapan banyak

terimakasih kepada semuapihak tertulis maupun tidak, penulis sangat menyadari

bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulismohonsaran

dan keritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan sumbangsih khususnya kepada penulis sendiri dan

umumnya kepada pembaca dan semua pihak. Para pihak yang telah membantu

dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan segala kebaikannya mendapat

balasan berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Jakarta, 14 Januari 2019 M

8 Jumadil Ula 1440 H

Penulis

v

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................... 6

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah ........................................... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 7

E. Review Studi Terdahulu ............................................................. 8

F. Metodologi Penelitian ................................................................ 9

G. Sistematika Penulisan ................................................................. 11

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Nikah Siri .................................................................. 10

B. Hukum Pernikahan Siri ............................................................... 12

C. Status Pernikahan Siri Menurut Fikih ......................................... 13

D. Status Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif..................... ..... 14

E. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Siri ..................................... 15

F. Solusi PernikahanSiri .................................................................. 17

G. Pengertian Isbat Nikah ................................................................ 19

H. Dasar Hukum Isbat Nikah ........................................................... 20

I. Syarat-syarat Isbat Nikah ............................................................ 22

J. Hubungan Isbat Nikah Dengan Pencatatan Perkawinan ............. 23

K. Tujuan Pencatatan Perkawinan ................................................... 30

L. Prosedur Isbat Nikah ................................................................... 31

vi

vi

BAB III POTRET MASYARAKAT DESA PENGALUSAN

KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

A. Letak Kondisi Geografis ............................................................. 36

B. Kondisi Geologi dan Morfologi .................................................. 36

C. Transportasi dan Komunikasi ..................................................... 37

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi ....................................................... 38

E. Kondisi Sosial Budaya ................................................................ 43

BAB IV ANALISIS PRAKTEK ISBAT NIKAH DI DESA

PENGALUSAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN

PURBALINGGA

A. Pelaksanaan Isbat Nikah di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga................................................... 46

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Siri di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ............ 49

C. Dampak Pernikahan Siri ............................................................. 52

D. Alasan-alasan Masyarakat Desa Pengalusan Mengajukan

Permohonan Isbat Nikah ............................................................. 54

E. Dampak Isbat Nikah di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga................................................... 56

F. Hambatan Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga dalam Mengajukan Permohonan

Isbat Nikah............................................................................. ..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 58

B. Saran ............................................................................................ 60

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 62

LAMPIRAN ..................................................................................... 65

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami

dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi

biologis, kebutuhan akan kasih sayang, cinta dan persaudaraan, serta

melahirkan keturunan, memelihara dan mendidik anak-anak menjadi manusia

yang berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh

karena itu, perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting karena di dalamnya

ada hak dan kewajiban masing-masing pihak di antara suami istri, keberadaan

status perkawinan, anak-anak, harta kekayaan, waris dan faktor kependudukan

di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan

keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan

perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan

terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung

jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang

bahagia dan sejahtera.

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta

mengamankanya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi

perundang-undangan tersebut mulai diangkat dari materi hukum islam

normatif. Hal itu merupakan suatu jaminan untuk tegaknya muatan-muatan

2

yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi sehingga diterapkan

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.1

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan pernuatan hukum

apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah

yang diatur pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1

Tahun 1974. Dengan kata lain, menurut Undang-undang Perkawinan

selain memenuhi aturan syarat juga harus dicatat petugas pencatat nikah.

Pernikahan yang memenuhi kedua aturan tersebut disebut legal wedding,

dan jika sebaliknya disebut ilegal wedding.

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas

pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi

persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta

perlindungan secara konkrit kepada Negara.2 Hal ini terjadi karena

perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam

administrasi Negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun

yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah

ada.

Perkawinan dibawah tangan berdampak sangat merugikan bagi

istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara

hukum perempuan tidak diangap sebagai istri sah, ia tidak berhak atas

nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang

istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara

hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial,

sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan

perkawinan dibawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan

1M. Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial,

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 7 2Zainudin Ali, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,

Hlm. 7

3

laki-laki tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo atau dianggap

menjadi istri simpanan.3

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum

Negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata

hukum. Status anak yang lahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu

dan keluarga ibunya.

Masalah pencatatan nikah, menempati terdepan dalam pemikiran

fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak

dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti

asal usul anak, kewarisan dan nafkah.4 Oleh karena itu, isbat nikah sangat

diperlukan untuk kepastian hukum anak dan perkawinanya. Adapun yang

berhak mengajukan isbat nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI

yakni : “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan

dengan perkawinan itu”. Pengajuan isbat nikah harus dilengkapi dengan

alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.

Ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan

isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :5

1. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat

voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut

menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama

atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum

kasasi.

3 Wildan Suyuti Mustofa, Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum),

Mimbar Hukum 60 (Maret-April, 2003), Hlm. 35 4 Wildan Suyuti Mustofa, Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum),

Mimbar Hukum 60 (Maret-April, 2003), Hlm. 36 5 Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2010,

Edisi Revisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama, Jakarta, Hlm. 148-149

4

2. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau

istri bersifat kontentius, dengan mendudukan istri atau suami yang

tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya

berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan hukum

banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan

isbat nikah dalam angka 1 dan 2 di atas diketahui bahwa suami masih

terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri

terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara, bila tidak mau

mengubah permohonan dengan memasukan istri terdahulu sebagai

pihak maka permohonanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,

3. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan

pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan

mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

4. Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat

mengajukan isbat nikah secara kontentius, dengan mendudukan ahli

waris lainya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan

atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

5. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada

ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan

tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum

kasasi.

Dalam praktek pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

Agama ternyata beraneka ragam alasan yang dikemukakan pemohon, tidak

hanya terbatas pada alasan dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum

Islam, misalnya alasan pengajuan isbat nikah untuk kepentingan mengurus

akta kelahiran anak, untuk mendapatkan tabungan pensiun, untuk

mendapatkan buku nikah, untuk keperluan mengurus kartu keluarga, untuk

kemudahan pelayanan publik dan sebagainya.

5

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap PRAKTEK ISBAT NIKAH DI DESA

PENGALUSAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN

PURBALINGGA.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Praktek Isbat Nikah yang Terjadi di Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga ?

2. Apa Alasan-alasan Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga Mengajukan Permohonan Isbat Nikah ?

3. Apa hambatan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga dalam mengajukan permohonan isbat nikah?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berfungsi sebagai pijakan awal dan landasan

penelitian. Batasan masalah dapat mempermudah peneliti dalam penelitian

agar tetap fokus terhadap penelitianya. Maka, masalah harus sudah

diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas

saat memulai memikirkan penelitian.6 Dengan adanya batasan masalah,

maka fokus masalah dalam penelitian akan terjaga agar tujuan akhir

penelitian tercapai.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pada

masalah praktek isbat nikah yang terjadi di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga.

6Lexy J Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja

Rosdakarya, Hlm. 93

6

D. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana praktek isbat

nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek isbat nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga ?

2. Apa alasan-alasan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah ?

3. Apa hambatan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga dalam mengajukan permohonan isbat nikah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan praktek isbat nikah yang terjadi di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

2. Mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengajukan

permohonan isbat nikah.

3. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak isbat nikah sebelum

dan sesudah adanya penetapan Pengadilan Agama pada pelaku isbat

nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat

digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan

masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya

pencatatan nikah demi kejelasan status perkawinan dan status anak

hasil perkawinan itu.

7

3. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa

dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

G. Kajian Terdahulu

Ahmad Taridi, Progam Studi Akhwal Syahsyiyah, Konsentrasi

Peradilan Agama Tahun 2005. Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Karena

Perkawinan Tidak Tercatat Setelah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi

Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)” dalam skripsi ini penulis lebih

fokus kepada isbat nikah yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun

1974 yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan dalam

skripsi ini membahas praktek isbat nikah di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Ulfa Fauziyah, Tahun 2008 skripsi yang berjudul “ Isbat Nikah

dan Proses Penyelesaianya di Pengadila Agama (Studi Ananlisis di

Pengadilan Agama Jakarta Timur)” dalam skripsi ini penulis lebih fokus

pada banyaknya kasus isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama

Jakarta Timur dan ingin mengetahui bagaimana proses persidangan isbat

nikah sesudah adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas praktek isbat nikah di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Ria Amaliyah, tahun 2009 skripsi yang berjudul “Dampak

Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”. Dalam skripsi ini

penulis lebih fokus pada hak perempuan jika terjadi penolakan dalam isbat

nikah. Sedangkan dalam skripsi ini membahas praktek isbat nikah di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

8

H. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi adalah dengan

melakukan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan

dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan memperhatikan

dan melihat apakah sesuatu itu lebih baik atau buruk, benar atau salah

berdasarkan norma-norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan normatif

dengan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan

memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.7

1. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini,

maka sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data

sekunder.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber

asal, yang dalam hal ini data primer penulis adalah wawancara

dengan msyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah.

b. Data Sekunder adalah semua bahan yang memberikan penjelasan

mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, peraturan

perundang-undangan dan sebagainya yang ada kaitanya dengan topik

yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam

penyelesaian penelitian adalah interview, observasi dan studi

kepustakaan yakni menelusuri bahan pustaka yang terkait dengan

masalah isbat nikah pernikahan dibawah tangan, baik dari dokumen-

dokumen, buku-buku dan lain-lain yang ada relevansinya dengan tema

penelitian.

7Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada), Hlm. 38

9

3. Analisis Data

Sekumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian

kepustakaan ini, yang berupa peraturan perundang-undangan dan artikel

dipaparkan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat

disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh baik dari

studi lapangan maupun studi pustaka diuraikan secara logis dan

sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, Pembatasan

masalah, dan Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode

penelitian, Studi review terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori, Pembahasan dalam bab ini mengenai pengertian

isbat nikah, dasar hukum isbat nikah dan hubungan isbat nikah dengan

pencatatan perkawinan.

BAB III : Potret masyarakat Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga. Bab ini terdiri atas letak dan kondisi geografis,

dan demografis masyarakat yang terdiri atas, penduduk, pendidikan, sosial

ekonomi dan keagamaan.

BAB IV : Praktek isbat nikah di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga. Bab ini terdiri atas praktek isbat nikah, alasan-

alasan masyarakat Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah, hambatan masyarakat

Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam

mengajukan permohonan isbat nikah

BAB V : Penutup yang meliputi ; Kesimpulan dan Saran.

10

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Nikah Siri

Siri Secara etimologi berarti rahasia.8 atau perbuatan yang

dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri juga disebut dengan

nikah di bawah tangan. Istilah pernikahan di bawah tangan ini lahir setelah

UU Perkawinan berlaku, secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.

Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari

pernikahan yang dilakukan secara Undang-undang dan pernikahan

menurut Undang-undang. Dengan demikian, makna normatifnya adalah

setiap pernikahan yang dilakukan tidak menurut hukum positif, berarti

terkategori pernikahan di bawah tangan.9

Madzhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Nikahnya dapat

dibatalkan, dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukum had (dera atau

rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya

atau dengan kesaksian empat orang saksi. Madzhab Syafi’i dan Hanafi

juga tidak membolehkan nikah siri. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali

nikah yang telah dilangsungkan menurut syariat islam adalah sah,

meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya.

Hanya saja hukumnya makruh.10

Adapun dalam perkembanganya, pernikahan siri yang terjadi di

Indonesia saat ini merupakan pernikahan yang memenuhi syarat-syarat

dan rukun-rukun pernikahan sehingga dipandang sah menurut hukum

islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan

8Ahmad Warson Munawir, 1984, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya :

Pustaka Progresif, Hlm. 667 9Abdul Ghani, 1995, Perkawinan Dibawah Tangan, Mimbar Hukum No 23, Hlm. 47

10Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam. No. 28 Thn VII

1996, Jakarta : PT. Internasa, Hlm. 8

11

saksi maka perkawinan tersebut tidak sah.11

Perkawina siri juga dapat

diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi,

ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang

tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di

Kantor Urusan Agama (KUA).12

Sementara dalam pandangan KH. Ma’ruf Amin, Forum Ijtima’

Ulama Komisi Fatwa, sengaja memakai istilah nikah bawah tangan. Selain

untuk membedakan perkawinan siri yang sudah dikenal oleh masyarakat,

istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurutnya

penyebutan dengan istilah bawah tangan untuk membedakan dengan

perkawinan siri yang berkonotasi lain. Kalau nikah nikah siri dalam

pengertian nikah yang dilakukan hanya berdua saja, tidak memakai syarat

dan rukun nikah lainya, bisa dipastikan perkawinan semacam itu tidak

sah.13

Menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi ada perkembangan

pengertian dan praktek nikah siri dikalangan masyarakat Indonesia. Ada

tiga tipe : Pertama, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan

menurut ketentuan syariat islam (telah memenuhi rukun dan syarat), tetapi

masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai

Pencatat Nikah (PPN). Kedua,nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah

memenuhi ketentuan syariat islam dan juga sudah dilangsungkan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan salinan akta

nikah kepada kedua mempelai, karena calon suami istri sudah memenuhi

syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum positif.Ketiga, nikah siri

diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan

syariat islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983

11

Fatikhudin Abdul Yasin, 2006, Risalah Hukum Nikah, Surabaya : Terbit Terang,

Hlm. 65 12

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta :

Graha Ilmu, Hlm. 17 13

Asrorun Ni’am Sholeh, 2008, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga,

Jakarta : Elsas, Hlm. 147

12

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada

tipe ketiga ini, calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan

dirahasiakan hubunganya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman

disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai pegawai negeri sipil.14

B. Hukum Nikah Siri

Dalam rumusan ulama fikih, pengertian nikah siri menurut

Wahbah Zuhaili ada dua yaitu :

1. Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan

tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang pernikahan siri

semacam ini.

2. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan

untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda

pendapat tentang keabsahan nikah siri semacam ini. Sebagian ulama,

seperti Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa pesan agar saksi

merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap

sahnya pernikahan, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah

tersebut tidak siri lagi. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik

dan ulama yang sepakat denganya, berpendapat bahwa adanya pesan

untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari tujuan

di syariatkanya pernikahan, yaitu publikasi. Oleh karena itu, maka

pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum

nikah siri semacam ini adalah makruh.15

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat

bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi maka harus dibatalkan.

Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi para saksi dipesan oleh wali

14

Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn VII

1996, Hlm. 10 15

Wahbah Al Zuhaili, 2011, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9, Terjemahan

Abdul Hayyi al Kaffani, Jakarta : Gema Insani, Hlm. 685

13

nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, ulama-ulama

berbeda pendapat.16

1. Menurut Imam Malik memandang pernikahan itu pernikahan siri dan

harus dibatalkan karena yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah

mengumumkan (mempublikasikan), keberadaan saksi hanya

pelengkap, maka pernikahan yang ada saksi namun tidak

mengumumkan maka pernikahan itu tidak memenuhi syarat.

2. Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat

dan rukunya terpenuhi maka sah.

3. Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Ibnu Munzir berpendapat

bahwa nikah semacam ini adalah sah.17

4. Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer

terkemuka di islam, ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada

ijab kabul dan saksi.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian nikah

siri menurut Wahbah Zuhaili ada dua. Pertama, akad pernikahan yang

dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Kedua, akad

nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk

merahasiakan pernikahan tersebut.

C. Status Pernikahan Siri Menurut Fikih

Para fuqaha Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i

sepakat bahwa tidak boleh melakukan pernikahan siri, mereka berbeda

pendapat jika mendatangkan dua orang saksi, lalu keduanya diwasiatkan

untuk merahasiakanya, apakah pernikahan tersebut termasuk pernikahan

siri atau bukan. Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah nikah secara

16

Dr. H. Anshori, Siti Rahmah Aziz, Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan,

Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 121 17

Ibnu Rusd, 2011, Bidayah al-Mujtahid, Jilid 2, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur,

Jakarta : Pustaka Azzam, Hlm. 17

14

rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan

bahwa itu bukan nikah secara rahasia.18

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada

kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini merupakan hukum syar’i atau

maksud dari kesaksian tersebut adalah menutup jalan perselisihan atau

pengingkaran. Ulama yang mengatakan bahwa itu adalah hukum syar’i

mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat sah, sedangkan

ulama yang berpendapat bahwa kesaksian itu hanya bentuk pembuktian

mengatakan bahwa kesaksian termasuk syarat kesempurnaan.19

Dengan demikan, status hukum dari perkawinan siri menurut fikih

atau hukum islam adalah sah sebagaimana perkawinan pada umumnya,

selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam islam, yakni adanya

akad, calon suami, calon istri, dua orang saksi dan adanya wali. Hanya saja

dalam pelaksanaanya perkawinan siri tidak dicatatkan pada instansi yang

berwenang.

D. Status Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif

Dalam ketentuan Undang-Undang pencatatan perkawinan

sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa

“tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundangan yang

berlaku”. Adapun prosedur lebih detailnya termuat dalam pasal 10, 11, 12

dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila perkawinan dilakukan hanya secara agama saja dan tidak

dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan

Agama (KUA), maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut.

18

Ibnu Rusd, 2011, Bidayah al-Mujtahid, Jilid 2, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur,

Jakarta : Pustaka Azzam, Hlm. 31 19

Ibid, Hlm. 32

15

Untuk itu pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang

berlaku di Indonesia dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena

tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, yaitu setiap perkawinan

harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa para fuqaha

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam syafi’i sepakat bahwa tidak

membolehkan pernikahan siri. Imam Malik mengatakan bahwa jika saksi

itu diwasiatkan untuk merahasiakan pernikahan maka itu secara rahasia

dan harus dibatalkan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan

bahwa itu bukan nikah secara rahasia. Menurut hukum positif secara tegas

mewajibkan pencatatan pernikahan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat

(2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.20

E. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Siri

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan

pernikahanya di lembaga pencatatan sipil antara lain :

1. Faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

2. Poligami tanpa izin.

3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan

tertentu, misalnya karena takut mendapatkan sigma negatif dari

masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri.

20

Redaksi New Merah Putih, 2009, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

Yogyakarta : New Merah Putih, Pasal 2 (1), Hlm. 12

16

4. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk

merahasiakan pernikahanya.21

5. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum atau tidak punya

biaya pendaftaran atau pencatatan nikah ke KUA.

6. Nikah siri dilakukan karena kedua pihak atau salah satu pihak calon

mempelai belum siap lantaran masih sekolah atau kuliah yang tidak

diperbolehkan nikah terlebih dahulu.

7. Dari pihak orang tua pernikahan siri dimaksudkan untuk adanya ikatan

resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran

agama, seperti zina.

8. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu calon

mempelai belum cukup umur, dimana pihak orang tua menginginkan

adanya penjodohan antara kedua pihak sehingga dikemudian hari calon

mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan pihak calon

mempelai perempuan tidak dipinang pihak lain.

9. Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila

dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara

resmi akan terkendala dengan Undang-undang maupun aturan lain baik

yang menyangkut aturan perkawinan maupun yang menyangkut

kepegawaian maupun jabatan.

10. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin

laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaanya,

karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk

menutupi aib dilakukan pernikahan siri.22

21

Susanto happy, 2007, Nikah Siri Apa Untungnya, Jakarta Selatan : Transmedia

Pustaka, Hlm. 40 22

Daud Ali, 2003, Peradilan Agama dan Masalahnya, Jakarta : PT Raja Grafindo,

Cet VI, Hlm. 120

17

F. Solusi Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan merupakan suatu hal yang sering terjadi

dalam melangsungkan pernikahan umat islam pada umumnya dan Disisi

lain hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang

melaksanakan pernikahan siri. Sehingga keluarga tersebut diliputi masalah

yang menyebabkan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga

menjadi terganggu.

Berdasarkan hal di atas penulis memberikan solusi pernikahan siri

agar pernikahan siri tersebut menjadi legal dan sah secara hukum Negara

dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat tercapainya tujuan

pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

1. Melakukan Pernikahan Ulang

Pernikahan ulang dilakukan dengan layaknya pernikahan

menurut agama islam, namun pernikahan harus disertai dengan

pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang pencatat

pernikahan (KUA) pencatatan ini penting agar ada status dalam

perkawinan yang dilakukan.

Namun status anak yang dilahirkan dalam perkawinan di

bawah tangan akan dianggap anak di luar nikah, karena perkawinan

ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum

perkawinan ulang dilangsungkan.

Oleh karenanya dalam akta kelahiran, anak yang dilahirkan

sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak di luar nikah, sebaliknya

anak yang lahir setelah pernikahan ulang statusnya sebagai anak yang

sah dalam pernikahan.

18

2. Mencatatkan Pernikahan dengan Isbat Nikah

Untuk memberikan ligitimasi nikah siri atau perkawinan yang

tidak dicatatkan kadang di tempuh dengan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama, isbat nikah yang sering disebut pengesahan nikah

adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara

voluntair.

Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang hanya

terdiri dari pemohon saja. Oleh karena itu, perkara voluntair tidak

disebut perkara karena tidak ada pihak lawan atau obyek hukum yang

disengketakan.

Bagi yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan atau

nikah siri namun tidak dapat membuktikan pernikahan dengan akta

nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan

Agama. Namun isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila hanya

berkenaan dengan :

a. Dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.

d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.23

Artinya bila ada salah satu dari alasan kelima di atas yang dapat

dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan isbat nikah

23

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2), Hlm. 3

19

ke Pengadilan Agama, sebaliknya akan sulit bila tidak memenuhi salah

satu alasan di atas.

G. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab إثبات yang merupakan masdar

dari kata إثباتا –يثبت –أثبت yang mempunyai makna penetapan, penentuan

atau pembuktian. yang dimaksud dengan isbat nikah adalah suatu

penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap

pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.24

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti

bukan pengadilan yang sesungguhnya, dikatakan bukan pengadilan yang

sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang

memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara

voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak

ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara

permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang

menghendaki demikian.25

Gugatan voluntair sering disebut gugatan permohonan adalah

permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua

pengadilan. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu

untuk melakukan tindakan hukum.

2. Penetapan pengangkatan wali.

3. Penetapan pengangkatan anak.

24

Yayan Sofyan, 2002, Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catat Setelah

Diberlakukanya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

(Ahkam IV, No. 8), Hlm. 75 25

Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogykarta :

Pustaka Pelajar, Hlm. 41

20

4. Penetapan nikah (Isbat Nikah)

5. Penetapan wali adhol (KHI Pasal 7).

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukanya

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan

pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak

dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan

Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan

Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan

dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974

merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi setelah

sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan

lama adalah sah”.26

Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4)

menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah

karena catatanya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah,

talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau Putusan

Pengadilan Agama.27

H. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan

Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang

melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukanya undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah

No.9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 64 UU No.1

Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan

dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan

26

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64 27

Permenag No. 3 Tahun 1975

21

(3) dalam ayat (2) disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke

Pengadilan Agama”.28

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi “Isbat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1

Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun

1974.29

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1970 beserta penjelasanya

menetukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk

menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair)

adalah dengan syarat apabila dikehendaki adanya ketentuan atau

penunjukan oleh undang-undang.30

Mengenai isbat nikah ini Permenag No.3 Tahun 1975 yang dalam

pasal 39 ayat (4) menetukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan

duplikat akta nikah karena catatanya telah rusak atau hilang atau sebab

lain, maka untuk menetukan adanya nikah, talak, cerai atau rujuk, harus

ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama,

28

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2), Hlm. 3 29

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2), Hlm. 4 30

Nasrudin Salim, 2003, Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan

Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam,

No. 62 Tahun. XIV, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, Hlm. 70

22

tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU

No.1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah

sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan

perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya

pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu yang telah menjadi

kewenanganya karena telah diberikan Undang-undang. Menurut Wasit

Aulawi bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani.31

I. Syarat-syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh

klasik maupun kontemporer, akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat

dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat (penetapan

nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu pernikahan yang telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat islam.

Bahwa pernikahan telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai syarat dan

rukun nikah tetapi pernikahan belum dicatat ke pejabat yang berwenang

yaitu pegawai pencatat nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan

harus mengajukan terlebih dahulu permohonan isbat nikah ke Pengadilan

Agama.

Dalam membahas tentang pencatatan pernikahan dan pernikahan

tidak dicatat, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan

syarat perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia. Adapun

rukun dan syarat pernikahan sebagai berikut :

1. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan istri

31

A. Wasit Aulawi, 1996, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam

Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Tahun VII, Jakarta : Yayasan Al

Hikmah, Hlm. 22

23

b. Adanya wali dari calon pihak pengantin wanita

c. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak calon

pengantin laki-laki.

2. Syarat sahnya pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua yaitu

sebagai berikut :

a. Calon mempelai perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang

ingin menjadikanya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan

orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk

sementara maupun untuk selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri pada saksi

1). Berakal, bukan orang gila

2). Baligh, bukan anak-anak

3). Merdeka, bukan budak

4). Islam

5). Kedua saksi itu mendengar.32

J. Hubungan Isbat Nikah Dengan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur

melalui perundang-undangan perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan

lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang

masing-masing suami istri mendapat salinanya, apabila terjadi perselisihan

atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab.

Karena dengan akta tersebut, memiliki bukti otentik perbuatan hukum

yang mereka lakukan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3

32

Ibnu Rusd, 2011, Bidayah al-Mujtahid, Jilid 2, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur,

Jakarta : Pustaka Azzam, Hlm. 271

24

dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.33

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah,

dan warahmah setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang disebutkan dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan perkawinan

menjelaskan dalam pasal 5 ayat (1) “Agara terjamin ketertiban

perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh

pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang

penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21

November No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk

di seluruh daerah luar jawa dan madura”.34

Teknik pelaksanaanya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 6 yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat

nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.35

Secara rinci peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam dalam Bab II pasal pasal 2 menjelaskan :

33

Ahmad Mukti Arto, 1996, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya

Perkawinan, (Mimbar Hukum No. 26 Tahun IV mei-Juni), Hlm. 51-52 34

Ahmad Mukti Arto, 1996, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya

Perkawinan, (Mimbar Hukum No. 26 Tahun IV mei-Juni), Hlm.54 35

Ahmad Rafiq, 1995, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, Hlm. 109

25

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinanya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat

nikah sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang No. 32 Tahun

1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaanya selain agama

Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-

undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku

bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan

yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana

ditentukan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan pasal 9

peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.36

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjelaskan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang

akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya

10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu

alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala

daerah.

36

Abdul Ghani Abdullah, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan

Agama, Hlm. 32

26

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan

secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau

wakilnya (pasal 4 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi : Nama, Umur, Agama atau

kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila

salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau

suami terdahulu (pasal 5 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya pemberitahuan ini kemungkinan terjadinya pemalsuan

atau penyimpangan identitas dapat dihindari.37

Tindakan yang harus diambil oleh pegawai pencatat nikah setelah

menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 peraturan pemerintah No. 9

tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan sebagai berikut :

1. Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan

telah terpenuhi dan apabila tidak terdapat halangan perkawinan

menurut Undang-undang.

2. Selain penelitian terhadap hal yang dimaksud dalam ayat (1) pegawai

pencatat meliputi pula :

a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai dalam hal tidak ada akta

kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat

keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai

yang diberikan oleh kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan,

tempat tinggal orang tua calon mempelai.

c. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 6

ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang Perkawinan, apabila salah 37

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Hlm. 112-114

27

seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21

tahun.

d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang

perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang

masih mempunyai istri.

e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat

(2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal

perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan yang

kedua kalinya atau lebih.38

Ketentuan dalam klausul Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6

ayat (1) dan (2) diatas memberi manfaat, pertama : memelihara ketertiban

hukum yang menyangkut kompetensi relatif, kewilayahan dari pegawai

pencatat nikah. Kedua : menghindari terjadinya pemalsuan atau

penyimpangan hukum lainya, seperti : identitas calon mempelai dan status

perkawinan mereka. Penelitian pegawai pencatat nikah juga bermaksud

untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami maupun

calon istri oleh karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan

surat-surat yang telah disebutkan diatas.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subjek hukum

tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain. Sehingga

ketentuan-ketentuan tersebut diatas belum dapat berjalan dengan baik.

Peraturan perundang-undangan memberi alternatif kepada pihak-pihak

karena suatu hal harus melangsungkan perkawinan yaitu mengajukan izin

tertulis, izin pengadilan agama apabila salah seorang calon mempelai

belum mencapai umur 21 tahun.39

Apabila suatu kehidupan suami istri

berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk

38

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 6 39

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Hlm. 113

28

mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sehingga

yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam ikatan

perkawinanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7

menyebutkan sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat

oleh pegawai pencatat nikah.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami, istri,

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.40

Menurut Ahmad Rafiq pencatatan perkawinan merupakan syarat

administratif perkawinan. Tetapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban

administratif saja, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi

kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat dari pencatatan

perkawinan ini adalah : pertama, manfaat yang bersifat preventif yaitu

untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan

rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan 40

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

29

kepercayaanya ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Dengan ini dapat dihindari pelanggar terhadap kompetensi

relatif pegawai pencatat perkawinan. Atau menghindari terjadinya

pemalsuan sepeti, identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan

agama dan usia calon mempelai. Kedua, manfaat akta nikah yang bersifat

refresif yaitu bagi suami istri yang karena sesuatu perkawinanya tidak

dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka

kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah

kepada Pengadilan Agama, pencatatan inilah disebut sebagai tindakan

refresif, yang dimaksudkan untuk membentuk masyarakat, agar didalam

melangsungkan perkawinan tidak mementingkan aspek hukum fiqh saja,

tetapi aspek-aspek keperdataanya juga perlu diperlukan secara seimbang.41

Dalam pembahasan diatas hubungan isbat nikah dengan pencatatan

perkawinan dapat dipahami bahwa esensi dari isbat nikah itu adalah

pencatatan perkawinan. Sebab dengan diterbitkanya penetapan isbat nikah

maka pegawai pencatat nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama

berkewajiban mengeluarkan akta perkawinan. Dengan tercatatnya suatu

perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti

otentik telah terjadinya perkawinan yang berwujud dalam bentuk akta

nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat meminta isbat nikah

(pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama. Dalam pasal 5 KHI disebutkan

bahwa :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam setiap

perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22

Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1945.

41

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Hlm. 111-112

30

K. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat islam baik dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits

tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Hal

ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu

diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan

berbagai pertimbangan kemaslahatan.42

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui

perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian

perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang

masing-masing suami istri mendapat salinanya, apabila terjadi perselisihan

atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab,

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan

atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami

istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah merela

lakukan.43

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru

bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama islam, sejak

tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan

Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara

efektif. Sedangkan bagi masyarakat pemeluk agama kristen protestan dan

katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur percatatan

perkawinan mereka.44

42

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo, Cet. ke IV,

2000, Hlm 107 43

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo, Cet. ke IV,

2000, Hlm 109

44

Moh. Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksaan Undag-Undang Perkawinan,

Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan,

2002, Hlm. 69-70

31

L. Prosedur Isbat Nikah

Dalam pelaksanaan mengajukan permohonan isbat nikah, bagi para

pihak yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah harus mendaftarkan

permohonanya ke Pengadilan Agama dimana mereka bertempat tinggal.

Apabila dalam permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan

Agama, maka setelah adanya penetapan para pihak dapat membawa hasil

tersebut kepada pihak catatan sipil guna mendapatkan akta nikah dan juga

akta kelahiran apabila mereka sudah mempunyai anak.

Adapun tahapan prosedur isbat nikah yaitu permohonan agar akad

nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah karena tidak

ada bukti otentik pernikahanya dan prosedurnya sebagai berikut :

1. Mendatangi kantor Pengadilan Agama diwilayah tempat tinggal

2. Suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang

berkepentingan dengan perkawinan sebagai pemohon, mengajukan

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

3. Membuat surat permohonan isbat nikah, surat permohonan dapat

dibuat sendiri, apabila tidak bisa membuat surat permohonan sendiri,

dapat meminta bantuan ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada

dipengadilan Agama.

4. Memfoto copy formulir permohonan isbat nikah sebanyak lima

rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang

telah lengkap, empat rangkap formulir permohonan diserahkan

kepada petugas pengadilan, satu fotocopy disimpan.

5. Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama di tempat

tinggal pemohon.

6. Permohonan harus meliputi :

a. Identitas pihak pemohon

b. Posita (alasan-alasan yang mendasari diajukanya permohonan

isbat nikah)

32

c. Petitum (hal yang dimohon penetapanya dari Pengadilan

Agama)

d. Surat keterangan dari kepala desa bahwa pemohon telah

melangsumgkan pernikahan.

e. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.

f. Foto copy KTP pemohon isbat nikah.

g. Membayar perkara. Apabila tidak mampu membayar panjar

biaya perkara, masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk

berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).

h. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang

berkepentingan dengan perkara di Pengadilan menjadi tanggung

jawab Pengadilan kecuali biaya transport dari rumah ke

Pengadilan Agama. Apabila biaya tersebut masih tidak

terjangkau masyarakat dapat mengajukan sidang keliling.

i. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara masyarakat meminta

bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar

biaya perkara.

j. Menunggu panggilan sidang di Pengadilan Agama

a. Pengadilan Agama akan mengirim surat panggilan yang

berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon

dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam

surat permohonan.

k. Menghadiri persidangan

a. Datang ke Pengadilan Agama dengan tanggal dan waktu

yang tertera dalam surat panggilan.

b. Sidang pertama, masyarakat membawa dokumen seperti

surat panggilan persidangan, fotocopy formulir

permohonan yang telah diisi.

c. Sidang selanjutnya, hakim memberitahukan kepada

pemohon atau termohon yang hadir dalam sidang kapan

33

tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon atau

termohon yang tidak hadir pada sidang pertama untuk

sidang berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang

kepada yang bersangkutan melalui surat.

d. Sidang kedua dan seterusnya, masyarakat harus

mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai permintaan

hakim. Dalam kondisi tertentu hakim akan meminta

menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui

pernikahan tersebut.

e. Penetapan Pengadilan Agama, jika permohonan dikabulkan

Pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah.

f. Salinan penetapan isbat nikah dapat diambil dalam jangka

waktu setelah 14 hari dari penetapan Majlis Hakim.45

Menurut hukum islam, apabila suatu perkawinan dilakukan dan

memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah

sah menurut hukum islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai

akta nikah. Namun menurut ketentuan hukum positif yang mengatur

mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum oleh hukum

adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal

2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Pada pasal 2 ayat (2) yang

menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.46

Dampak dari perkawinan sebelum diisbatkanya perkawinan

tersebut atau dengan kata lain perkawinan tanpa akta nikah adalah sebagai

berikut :

45

Panduan Pengajuan Isbat Nikah “Artikel di Akses pada 18 Februari 2018 dari

www. Pekka.or.id/panduanibatnikah.doc 46

Abdul Ghani, “Perkawinan di Bawah Tangan”, Mimbar Hukum No 23 (Tahun VI,

1995). Hlm. 47

34

1. Makna historis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 akan tidak efekif

sehingga tujuan dari lahirnya Undang-undang perkawinan tersebut

tidak akan tercapai.

2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti

yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2),

sehingga akan menciptakan ketidak teraturan di dalam mekanisme

kependudukan.

3. Naik turunya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau

angka kelahiran tidak dapat terkendali dan pada akhirnya akan

berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk

dengan mekanisme konsumsi nasional.

4. Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat islam dipandang

tidak memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegraan dalam bidang

hukum yang pada akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa

pelaksanaan ajaran agama islam tidak memerlukan ketertiban negara.

5. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum

hanya dapat diikuti dengan perceraian dibawah tangan juga.47

Dan apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum

diisbatkanya perkawinan mereka adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan tidak dianggap sah. Meskipun perkawinan dilakukan

menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara

perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh

Kantor Urusan Agama.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau

perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga

47

Mufidah Ulfah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitanya dengan Hukum Islam”.

Hlm 83-84

35

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga

ibunya.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas warisan dan nafkah. Akibat

lebih jauh dari pernikahan tidak tercatat adalah baik istri maupun

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut

tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta

yang didapat dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh

masing-masing yang menghasilkanya, karena tidak ada harta

gono gini atau harta bersama.

d. Terhadap suami. Tidak ada dampak yang merugikan bagi suami

yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak

tercatat. Sebelum perkawinan tidak tercatat itu diisbatkan,

perkawinan itu justru menguntungkan pihak suami karena bebas

menikah lagi. Sebab perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah

menurut hukum positif di Indonesia. Sehingga suami bisa berkelit

dan menghindar dari kewajibanya memberikan nafkat terhadap

anak-anak dan istrinya.48

48

Mufidah Ulfah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitanya dengan Hukum Islam”.

Hlm 86

36

BAB III

POTRET MASYARAKAT DESA PANGALUSAN KECAMATAN

MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

A. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Pengalusan terletak di Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mempunyai letak astronomis Kabupaten pada titik 7,10 LU -

7,29 LS dan 101,11 BB – 109,35 BT dengan luas wilayah 390.3480 ha dan

jumlah penduduk sebanyak 5.948 jiwa dengan kepadatan 1.739 jiwa/km².

Desa Pangalusan terletak di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

yang mana dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Desa Campakoah dan Desa Sangkanayu

- Sebelah timur : Perhutani dan Desa Serang

- Sebelah selatan : Desa Binangun

- Sebelah barat : Desa Pagerandong

Wilayah Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mempunyai curah hujan berkisar 3.180 mm dengan suhu

udara rata-rata 22˚ - 33˚ C. Desa Pangalusan mempunyai kelembaban

udara mencapai 85 , ketinggian Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga diukur diatas permukaan air laut memiliki

ketinggian 308 mdpl.49

B. Kondisi Geologi dan Geomorfologi

Desa Pangalusan yang terletak di Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mempunyai jenis batuan berupa batu andesit, batu pasir dan

49

Sumber data Balai Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

37

sirtu. Hal ini dapat dilihat dari kondisi alam yang sebagian besar wilayah

terdapat galian berupa pasir. Wilayah Kecamatan Mrebet mempunyai

topografi berupa dataran tinggi berbukit-bukit dengan kemiringan lereng

lebih dari 40 , kecamatan Mrebet sendiri mempunyai jarak cukup dekat

dengan gunung slamet yaitu berkisar 60 km. sedangkan dari Desa

Pangalusan ke gunung slamet mempunyai jarak sejauh 45 km, sehingga

dapat dikatakan bahwa daerah Mrebet merupakan kaki gunung slamet.

Jenis tanah yang ada di wilayah Desa Pangalusan yaitu berupa

tanah berpasir. Dengan tanah berpasir tersebut, masyarakat Desa

Pangalusan dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk penggalian yang

dapat menunjang perekonomian warga.

C. Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang umunya digunakan oleh masyarakat Desa

Pangalusan yaitu truk, mini bus, sepeda motor dan juga sepeda onthel.

Untuk kegiatan sehari-hari pada umumnya penduduk Desa Pangalusan

cenderung menggunakan sepeda motor, karena sepeda motor dinilai lebih

praktis dan cepat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berangkat

kerja, kepasar maupun kegiatan yang lain. Untuk transportasi umum atau

yang biasa disebut angkutan umum, sementara ini belum ada yang

menjangkau sampai seluruh wilayah Desa Pangalusan. Angkutan umum

yang ada baru sebatas menghubungkan dari Desa Mrebet sampai dengan

pasar Pangalusan. Sedangkan untuk truk biasanya digunakan sebagai

sarana angkut hasil penggalian seperti pasir, batu serta kayu.

Media komunikasi yang digunakan antara lain radio, televisi dan

telepon genggam. Untuk penggunaan telepon rumah atau telkom di daerah

Desa Pangalusan tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja yang

mempunyai jaringan telepon rumah atau telkom. Namun pada umunya

masyarakat Desa Pangalusan sudah menggunakan jaringan telepon seluler

yaitu menggunakan telepon genggam. Bahkan sudah hampir seluruh

38

masyarkat Desa Pangalusan menggunakan telepon genggam baik dari

kalangan bawah, menengah, sampai atas.

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Pangalusan berjumlah 5.948 jiwa dari

jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 3.001 jiwa dan penduduk

perempuan berjumlah 2.942 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah

penduduk berdasarkan umur yang diperoleh dari data Kecamatan Mrebet.

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 – 4 265 254 519

5 – 9 268 254 522

10 – 14 282 260 542

15 – 19 234 225 459

20 – 24 244 232 476

25 – 29 260 231 491

30 – 34 240 231 471

35 – 39 223 233 456

40 – 44 209 219 428

45 – 49 172 199 371

50 – 54 138 160 298

55 – 59 157 142 299

60 – 64 119 97 216

65 – 69 51 70 121

70 – 74 68 63 131

75+ 71 77 148

Total 3.001 2.942 5.948

Tabel 01. Jumlah penduduk berdasarkan umur ( Sumber : Data

Kecamatan Mrebet).

Warga Desa Pangalusan berjumlah 5.948 jiwa. Beragama islam

sebanyak 5757 jiwa dan sebanyak 191 jiwa beragama kristen protestan. Di

Desa Pangalusan hanya terdapat dua agama dimana mayoritas penduduk

beragama islam.

Dari jumlah warga 5.948 jiwa terdapat 1.474 rumah di Desa

Pangalusan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.979. dan

jumlah kepala keluarga tersebut sebanyak 681 KK merupakan warga

miskin dan sisanya merupakan warga kelas menengah atas.

39

Dari uraian data di atas penulis menyimpulkan bahwa aktivitas

keseharian masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga menggunakan sepeda motor karena angkutan umum yang lain

belum ada yang menjangkan sampai Desa Pengalusan di karenakan akeses

Desa menuju kota yang cukup lumayan jauh dan letak Desa yang terpecil

serta berada di daerah lereng gunung slamet dengan letak geografis yang

naik turun.

Dari jumlah warga sebanyak 5.948 jiwa sebanyak 681 kepala

keluarga merupakan warga miskin. Dari faktor inilah yang menjadi

penyebab masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga tidak mencatatkan pernikahanya di Kantor Urusan Agama

(KUA) di sebabkan letak KUA berada di Kecamatan Mrebet yang jauh

dari Desa Pengalusan. Selain letak KUA yang jauh dari Desa Pengalusan

faktor lain yang menyebabkan masyarakat Desa Pengalusan tidak

mencatatkan pernikahanya adalah karena mereka tidak mampu membayar,

masih kurangnya kesadaran tentang pencatatan nikah dan tidak ada

transportasi menuju KUA yang letaknya berada di Kecamatan Mrebet.

Dengan demikian faktor utama yang menjadi penyebab pernikahan

siri adalah kemiskinan, kondisi dan letak Kantor Urusan Agama (KUA)

yang jauh dari Desa Pengalusan dan minimnya angkutan umum yang

menuju Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Ketenagakerjaan

Warga Desa Pangalusan mempunyai jenis pekerjaan yang cukup

bervariasi. Keadaan ini disebabkan antara lain karena faktor alam dimana

Desa Pangalusan berada di daerah berbukit-bukit sehingga banyak

penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

40

Jenis Pekerjaan Jumlah

Petani 781

Buruh tani 1.118

Buruh industri 534

Buruh bangunan 288

Pengusaha 66

Pedagang 378

Angkutan 95

PNS 27

Abri 1

Pensiunan 9

Lainya 1.437

TKI laki-laki 3

TKI perempuan 4

Tidak bekerja 1.207

Total 5.948

Tabel 02. Jenis Pekerjaan (Sumber : Data Kecamatan Mrebet)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk

Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga bermata

pencaharian sebagai buruh tani. Buruh tani yang dimaksud disini yaitu

sebagai penderes pohon kelapa. Jenis pekerjaan ini salah satunya

dipengaruhi oleh faktor alam, dimana di Desa Pangalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga yang berada di perbukitan banyak terdapat

pohon kelapa. Karena faktor tersebut banyak penduduk yang bermata

pencaharian sebagai buruh tani penderes. Dari kegiatan nderes

(mengambil air buah kelapa) tersebut menghasilkan sari buah kelapa yang

dapat diolah menjadi gula jawa atau gula merah . sedangkan sebanyak

1.207 orang yang tidak bekerja sebagian besar merupakan warga yang

berumur kurang dari 13 tahun sehingga belum termasuk usia angkatan

kerja atau usia produktif.

3. Sarana Sosial

Di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

terdapat empat Sekolah Dasar Dasar Negeri dengan jumlah siswa

sebanyak 111 siswa dan total seluruh siswa 635. Terdapat 29 guru tetap

41

dan 12 guru tidak tetap yang tersebar di empat sekolah dasar tersebut.

Berikut tabel jumlah siswa sekolah dasar berdasarkan umur :

Umur Jumlah

<5 5

6 – 12 501

>13 129

Total 635

Tabel 03. Jumlah siswa SD Berdasarkan umur (sumber : Data

Kecamatan Mrebet)

Selain sekolah dasar, di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga terdapat satu TK swasta dengan jumlah siswa

sebanyak 26 anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 25 anak merupakan

siswa baru dan satu siswa lama, di TK tersebut terdapat tiga orang guru

tetap.

Di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

juga terdapat sarana beribadah seperti masjid, mushola dan satu gereja,

karena di daerah Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

terdapat satu wilayah yang penghuninya merupakan warga yang

mempunyai agama kristen protestan.

Sarana kesehatan di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga juga sudah cukup bagus, di buktikan dengan

adanya satu puskesmas di Desa tersebut. Selain itu terdapat satu orang

bidan, satu orang paramedis lain dan juga terdapat 3 posyandu. Kesehatan

dari sisi rumah juga nampaknya sudah cukup baik dibuktikan dari

kepemilikan jamban pribadi sebanyak 958, milik bersama 198, umum 13,

dan yang tidak memiliki jamban sebanyak 239. Kemudian mengenai

kesehatan bayi dari data kecamatan dalam angka 2017 di Desa Pangalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dari total bayi sebanyak 17

anak terdapat 3 bayi yang kurang gizi dan satu bayi kelebihan gizi.

4. Pertanian, Peternakan dan Pertambangan

42

Sistem pertanian yang ada di daerah Pangalusan didominasi oleh

sistem pertanian non sawah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah

Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berupa

tegalan. Sistem pertanian dengan sawah irigasi yang ada di Desa

Pangalusan hanya seluas 8,97 ha, pertanian non irigasi 27,19 ha dan untuk

non sawah seluas 136 ha. Jenis tanaman yang umunya bisa di tanam di

Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain :

padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, cabai rawit, petai dan jengkol. Untuk

jenis buahnya antara lain : rambutan, duku, jambu, pepaya, pisang, salak,

nanas, dan manggis. Selain itu ada jenis sayuran seperti kacang panjang,

buncis dan juga bayam.

Penduduk Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga yang mayoritas mata pencaharianya sebagai petani ternyata

juga ada sebagian yang mengembangkan usaha peternakan mikro sebagai

usaha sampingan. Jenis ternak yang umumnya ada di Desa Pangalusan

yaitu : kambing, ayam kampung, sapi potong, serta ikan kolam berupa

gurame dan lele.50

Karena banyaknya tanah berpasir dan sungai yang kering, sehingga

Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mempunyai

kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pasir dan batu pasir. Hasil

produksi dari kegiatan tersebut berkisar 3.500 dengan nilai Rp 140.000,00

per kubik. Pasir dan batu tersebut biasanya dijual kepada orang yang

sedang melakukan pembangunan, pasir tanah tersebut mempunyai kualitas

cukup bagus karena pasir tersebut telah terbukti lebih kuat jika

dibandingkan dengan pasir sungai maupun pasir laut.

5. Usia Pernikahan

50

Supandi, Kepala Desa Pengalusan, Wawancara pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

43

Usia Pernikahan Tidak Tercatat Tercatat

>20 450 210

< 20 330 198

Jumlah 780 408

Tabel 04. Jumlah pernikahan tidak tercatat dan tercatat tahun 1981-

1996 (Sumber : Data KUA Kecamatan Mrebet)

Usia pernikahan yang terjadi di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga yang tercatat dan tidak tercatat pada tahun

1981 sampai 1996 ialah angka usia pernikahan di atas umur 20 tahun

sebanyak 450 pernikahan tidak tercatat dan sebanyak 210 pernikahan

tercatat. Sedangkan angka usia pernikahan di bawah 20 tahun sebanyak

330 pernikahan tidak tercatat dan sebanyak 198 pernikahan tercatat.

E. Kondisi Sosial Budaya

1. Bahasa

Bahasa yang digunakan penduduk Desa Pangalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan sehari-hari yaitu bahasa

jawa. Baik bahasa jawa ngoko atau krama inggil yang biasa digunakan

oleh anak-anak kepada orang tua maupun orang dewasa pada umumnya

kepada seseorang yang dianggap mempunyai jabatan lebih atau yang

berperan di masyarakat seperti perangkat desa dan para alim ulama.

Bahasa jawa ngoko yang digunakan oleh masyarakat Desa Pangalusan

biasanya dikenal sebagai bahasa jawa ngapak.

2. Keyakinan

Di Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

terdapat dua agama yang berkembang di masyarakat yakni agama islam

yang dianut oleh mayoritas penduduk dan agama Kristen Protestan yang

dianut sebagian penduduk masyarakat Desa Pangalusan. Meskipun jumlah

penduduk yang beragama non muslim dapat dikatakan minoritas, namun

toleransi antar umat beragama di Desa Pangalusan sudah cukup tinggi.

44

Sehingga perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan sebagai bahan

perdebatan, bahkan kegiatan gotong royong dan silaturrakhim di Desa

Pangalusan dapat tetap berjalan harmonis.

3. Kesenian dan Adat Istiadat

Kesenian yang masih terus sembuh dan berkembang di wilayah

Desa Pangalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain

kesenian kuda kepang yang biasanya oleh warga Pangalusan disebut ebeg.

Kesenian ini masih sering dipertunjukan pada acara-acara penting seperti

pada upacara khitanan dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain

kuda kepang kesenian yang masih tumbuh dan berkembang yaitu rebana

dan wayang kulit. Rebama biasanya ditampilkan pada acara khitanan,

pernikahan dan juga acara keagamaan.

Sedangkan pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tidak

menggunakan rebana atau kesenian lainya.

Untuk adat-istiadat yang masih berkembang di Desa Pangalusan

yakni penduduk Desa Pangalusan masih tetap menggunakan perhitungan

kejawen sebelum mulai dalam pembangunan rumah maupun hajat yang

lainya seperti pernikahan dan khitanan. Hal ini dimaksudkan agar

memperoleh hari baik untuk melangsungkan suatu acara. Masyarakat Desa

Pangalusan percaya dengan perhitungan kejawen acara yang akan

dilangsungkan dapat berjalan dengan baik.51

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa mayoritas

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

beragama islam dan sebagian beragama agama kristen protestan.

51

Harnanto, Kepala Desa Pengalusan, Wawancara pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

45

Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga masih percaya terhadap perhitungan kejawen dalam

melakukan hajat yang akan di rencanakan, misalnya khitanan dan

pernikahan.

Mayoritas masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga bermata pencaharian sebagai buruh tani dan

petani. Sedangkan bahasa yang di gunakan penduduk Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan sehari-hari

ialah bahasa jawa baik jawa ngoko atau krama inggil.

Kesenian yang masih berkembang di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain kuda kepang. Untuk sarana

pendidikan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

terdapat empat Sekolah Dasar Negeri, satu TK. Selain sarana pendidikan

Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga juga terdapat

sarana beribadah seperti masjid dan gereja. Karena di daerah Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terdapat satu wilayah yang

penghuninya merupakan warga yang beragama kristen protsetan yakni RT

06.

46

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK ISBAT NIKAH DI DESA PENGALUSAN

KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

A. Pelaksanaan Isbat Nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga

Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama di

karenakan pernikahan mereka yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) sehingga masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik,

seperti tidak dapat mendaftarkan sekolah anaknya karena tidak

mempunyai akta kelahiran, tidak dapat mendaftar haji dan umroh di

karenakan tidak memiliki buku nikah.

Dalam proses mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

Agama masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga harus meminta surat keterangan dari kepala desa bahwa

pemohon telah melangsungkan perikahan dan meminta surat keterangan

dari Kantor Urusan Agma (KUA) setempat yang menyatakan bahwa

pernikahan tersebut belum di catatkan.52

Setelah kedua surat dari kepala desa dan Kantor Urusan Agama di

keluarkan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat

tinggal, memfotokopy formulir pendaftaran kemudian mengisinya dan

menandatanganinya. Setelah mendaftar masyarakat Desa Pengalusan

52

Nuryanto, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018

47

kemudian membayar panjar perkara adapula yang mengajukan

permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo). kemudian

membuat surat permohonan isbat nikah dengan dibantu oleh petugas

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama.

Setelah berkas selesai semua masyarakat Desa Pengaluan

menghadiri persidangan di Pengadilan Agama dengan tanggal dan waktu

yang sudah di tetapkan Pengadilan Agama, sidang pertama masyarakat

Desa Pengalusan menunjukan berkas yang berupa surat panggilan

persidangan, fotokopy formulir pendaftaran yang sudah diisi dan di tanda

tangani, sidang kedua masyarakat Desa Pengalusan menunjukan bukti

berupa surat keterangan telah menikah dari ketua RT dan surat keterangan

pernikahan tidak tercatatkan dari Kantor Urusan Agama dan

menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan tersebut. Sidang

ketiga hakim mengeluarkan penetapan isbat nikah dan salinanya di ambil

oleh masyarakat Desa Pengalusan setelah 14 hari dari penetapan Majlis

Hakim.53

Pelaksanaan isbat nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga menurut penulis sudah benar sesuai dengan aturan

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 pengadilan agama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara lain di bidang isbat nikah.

Pelaksaan sidang isbat nikahnya sudah sesuai dengan prosedur

isbat nikah dimana pada sidang pertama hakim menanyakan identitas para

pemohon dan memeriksa berkas-berkas yang harus ada dalam

persidangan, sidang kedua hakim meminta bekas-berkas dan alat bukti

yang diperlukan dalam persidangan ini hakim meminta para pemohon

53

Narsito, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

48

untuk menghadirkan saks-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan

tersebut.

Setelah permohonan dikabulkan Pengadilan Agama Masyarakat

Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menunggu

salinan penetapan isbat nikah yang dapat diambil setelah 14 hari dari

penetapan Majis Hakim.

1. Masyarakat menuju Kantor Kepala Desa.

2. Kantor Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan telah menikah.

3. Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Keterangan pernikahan

belum tercatatkan.

4. Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan isbat nikah dan diberikan

kepada masyarakat.

Terkait banyaknya pasangan yang pernikahanya belum legal ini,

Pemkab Kabupaten Purbalingga memberikan fasilitas pelayanan terpadu

sidang keliling Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan akta

perkawinan, dan akta kelahiran.54

Sidang keliling yang diadakan oleh Pemkab Purbalingga yang

bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan

54

Basuki, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

Masyarakat Kantor Kepala Desa

Desa

Pengadilan Agama KUA

49

Catatan Sipil tidak dipungut biaya. Setelah selesai sidang masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga langsung

dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan dikeluarkan duplikat buku nikah

yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menyelesaikan

persoalan kependudukan. Sedangkan bagi masyarakat non muslim Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengajukan

permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Negeri Purbalingga.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nikah Siri di Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

1. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri di Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang pertama adalah

kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Desa

Pengalusan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani,

tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka hanya bekerja

sebegai buruh tani dikarenakan lahan yang mereka garap bukan milik

pribadi. Bekerja sebagai buruh tani sejak pukul 8 pagi sampai 3 sore

mereka hanya mendapat upah sebesar Rp. 1000 perorang. Selain

menjadi petani mereka mempunyai pekerjaan sampingan yaitu

mengambil air buah kelapa untuk dibuat menjadi gula merah.

Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga seperti masyarakat pada umumnya, dimana anggotanya

menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat

suka dan duka. Pernikahan adalah jalan untuk dapat mewujudkan

sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah.

Dengan keadaan ekonomi masyarakat Desa Pengalusan yang

kurang mampu dan cukup kesulitan membayar sejumlah uang untuk

50

membayar administrasi pernikahan di KUA membuat mereka berfikir

ulang untuk melangsungkan pernikahan di KUA.55

2. Faktor Usia

Faktor pendorong pernikahan siri di Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah faktor usia. Faktor

usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum

cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan

jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di

Pengadilan Agama Setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan

cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah

yang besar dan keluarga yang menyetujui namun terdapat kendala

menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara

agama saja atau yang populer di kenal dengan pernikahan siri. Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang lokasinya

jauh dari kota dan hanya memiliki beberapa sekolah dan minimnya

pendapatan membuat mereka dan keluarga mempunyai keinginan

menikah di usia muda.

Keluarga mempelai yang usianya masih di bawah umur

tersebut juga mempunyai anggapan bahwa jika anak-anak mereka

sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab mereka terhadap anak

sehingga dapat mengurangi beban hidup keluarga.

Persepsi yang telah berkembang pada masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yaitu anak

yang tidak meneruskan sekolah lantas tidak menikah dianggap anak

perempuan yang tidak laku. Dari hasil wawancara di atas dapat

55

Darsoni, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018

51

disimpulkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor usia adalah faktor

yang mendorong masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga untuk melakukan pernikahan siri.

3. Faktor pendidikan

Faktor pendorong pernikahan siri masyarakat Desa Pengalusan

yang selanjutnya adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan dalam hal

ini yang mendorong pernikahan siri bukan hanya pendidikan formal

tetapi juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga adalah

tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan

sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Tidak bersekolah adalah salah satu faktor pendorong terjadinya

pernikahan siri, mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang

dapat ditimbulkan dari pernikahan siri. Minimnya pendidikan ternyata

mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah

memutuskan untuk segera menikah dan belum mengetahui

konsekuensi dari keputusanya untuk melangsungkan pernikahan siri.56

4. Faktor Keluarga

Faktor pendorong pernikahan siri masyarakat Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah faktor keluarga.

Menikah selain kemauan diri sendiri juga didorong oleh keluarga yang

menginginkan adanya pernikahan untuk mencegah terjadinya hal-hal

yang tidak di inginkan misalnya kehamilan di luar nikah.

Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting

yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluarga yang mendorong

didukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa

menjadikan pelaksanaan nikah siri menjadi alternatif bagi pasangan

56

Sukaro, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

52

yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah. Dari kesimpulan

uraian di atas faktor pendorong pernikahan siri yang terjadi di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga selain faktor

ekonomi, usia, pendidikan juga karena faktor keluarga dan masyarakat

setempat.57

C. Dampak Pernikahan Siri

Pernikahan siri apabila dilihat dari segi hukum Negara

menunujukan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan

hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah

(PPN), sehingga pasangan tidak memilik akta pernikahan. Tidak memiliki

akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti sah

tentang pernikahnya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki

perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi

dirinya. Dampak pernikahan siri juga tidak hanya dirasakan oleh

perempuan tetapi juga laki-laki dan anak.

1. Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan

Dampak positif pernikahan siri yang dirasakan oleh perempuan

pelaku pernikahan siri di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga pertama, melalui pernikahan siri pelaku yang

masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku

dan terkendala ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga

perempuan tersebut dapat memelihara kehormatanya.

Kedua, dampak negatif pernikahan siri yang dirasakan oleh

perempuan pelaku pernikahan siri di Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga seperti telah diketahui bersama bahwa

nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen

57

Riswandi, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018

53

resmi Negara. Dari sini muncul persoalan penetapanya saat terjadi

konflik antara suami dan istri yang berujung perpisahanya. Istri tidak

dapat menuntut haknya seperti harta bersama dan nafkah bagi yang

sudah mempunyai anak.

2. Dampak Pernikahan Siri Bagi laki-laki

Dampak positif pernikahan siri yang berhubungan dengan laki-

laki tidak banyak, bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan

oleh perempuan. Adapun dampak pernikahan siri bagi laki-laki

pertama, jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan siri lebih

ringan dibandingkan dengan pernikahan secara resmi (tercatat),

melalui pernikahan siri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-

aturan resmi yang berlaku pada pernikahan resmi seperti aturan

batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami.

Kedua, dampak negatif pernikahan siri bagi laki-laki suami

dapat bebas menikah lagi sebab pernikahan siri yang dilakukan

dianggap tidak sah oleh Negara. Tidak adanya sertifikasi pernikahan

secara sah secara hukum Negara disatu sisi menimbulkan kerugian

bagi pihak perempuan tetapi tidak bagi pihak laki-laki. Jika bagi

perempuan tidak adanya sertifikasi pernikahan yang dilakukan dapat

menimbulkan persoalan ketetapan status jika terjadi perceraian, maka

lain halnya dengan laki-laki. Ketiadaan sertifikasi dapat dimanfaatkan

laki-laki untuk dapat lebih mudah menikah lagi.58

Ketiga, laki-laki tidak dipusingkan dengan harta bersama dan

warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Hal tersebut, kembali lagi

dikarenakan tidak adanya sertifikasi sehingga lak-laki tidak dapat

dituntut apabila terjadi sesuatu dikemudian hari misalnya, jika terjadi

58

Mistoro, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018

54

perceraian atau meninggal dunia. Istri dan anak dari hasil pernikahan

siri tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau warisan kepada

suami atau ayahnya karena pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan

hukum.

3. Dampak Pernikahan Siri Terhadap Anak

Dampak pernikahan siri yang dirasakan oleh anak hasil

pernikahan siri di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga yaitu kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.

Pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA tidak mempunyai kekuatan

hukum sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut

dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak dapat mencantumkan

nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti otentik yang menjadi

bukti bahwa telah ada sebuah pernikahan.

Berdasarkan hal di atas penulis memberikan gambaran bahwa

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga sangatlah minim pengetahuan akan pernikahan siri dan

konsekuensi yang akan dihadapi. Meskipun begitu ada di antara

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga yang mulai menyadari pentingnya pencatatan pernikahan

demi anak yang akan dilahirkan.59

D. Alasan-alasan Masyarakat Desa Pengalusan Mengajukan Permohonan

Isbat Nikah.

Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar perkawinan

mereka dinyatakan sah dan diakui secara resmi oleh Negara yaitu dengan

59

Supandi, Masyarakat Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018

55

dicatatkanya pernikahan mereka, sehingga mereka mendapatkan akta

nikah.

Selain alasan diatas masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga mengajukan isbat nikah karena mengalami

kesulitan saat membutuhkan pelayanan publik, misalnya mau mendaftar

umroh, mendaftar haji harus ada buku nikah, menyekolahkan anaknya

harus ada akta lahir dan kartu keluarga, anak mau mendaftar pekerjaan

harus ada akta lahir dan SKCK sedangkan syarat membuat SKCK adalah

akta lahir dan kartu keluarga60

Dengan adanya akta nikah masyarakat Desa Pengalusan Kabupaten

Purbalingga dapat terjamin status perkawinanya dan hak-hak anaknya

yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Jumlah pasangan yang hidup serumah hanya didasari proses nikah

siri di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sampai

saat ini masih banyak. Hasil verifikasi dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga hingga saat ini masih ada 430

pasangan.61

Alasan sosiologis masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga karena masyarakat belum memiliki kesadaran

tentang pentingnya pencatatan nikah, akta nikah yang hilang karena

bencana alam, pernikahan dini dan juga karena minimnya pendidikan

masyarakat Desa Pengalusan serta tempat tinggal yang jauh dari layanan

publik sehingga masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga mengambil jalan pintas dengan melakukan

pernikahan siri.

60

Mutiarso Daslam, warga Desa Pengalusan. Wawancara Pribadi, Purbalingga 15

Januari 2018 61

Harnanto, Kepala Desa Pengalusan, Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

56

Dampak negatif dari pernikahan siri yang dilakukan masyarakat

Desa Penga lusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain

mereka kesulitan mendapatkan layanan publik, anak tidak bisa masuk

sekolah dikarenakan tidak mempunyai akta kelahiran. Dengan alasan ini

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Alasan hukum masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar

status pernikahan mereka mempunyai kepastian hukum dan diakui oleh

Negara serta mendapatkan buku nikah. Karena buku nikah adalah

dokumen vital yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Dengan

mengajukan permohonan isbat nikah masyarakat Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat memiliki buku nikah dan

kartu keluarga.

E. Dampak Isbat Nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga

Dampak positif isbat nikah bagi masyarakat Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain, status perkawinan

mereka menjadi legal dan diakui oleh Negara, anak-anak yang dilahirkan

dari perkawinan yang tidak tercatatkan menjadi anak yang sah dimata

hukum, suami istri berhak saling mewarisi dan anak berhak mewarisi harta

orang tuanya, bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuanya.

Dampak positif isbat nikah lainya bagi masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah masyarakat

mudah mendapatkan layanan publik. Misalnya mudah saat mendaftar

umroh karena sudah memiliki buku nikah, mudah mendaftarkan sekolah

anaknya karena sudah memiliki akta kelahiran.62

62

Suyadi, warga Desa Pengalusan. Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari 2018

57

Dampak negatif isbat nikah bagi masyarakat Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga antara lain masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga cenderung

meremehkan pernikahan siri mereka menganggap bahwa pernikahan siri

itu yang terpenting adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahanya

sehingga pernikahan itu sah menurut agama islam dan mereka tidak

memikirkan resiko kedepanya karena beranggapan bahwa jika

pernikahanya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) suatu

waktu ada permasalahan dengan pernikahanya mereka bisa mengajukan

permohonan isbat nikah.63

Menurut penulis anggapan mereka tentang pernikahan siri adalah

melanggar aturan Undang-Undang di Indonesia. Dimana dalam pasal 2

ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan

bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Seharusnya ada sanksi yang tegas bagi warga Negara Indonesia

yang tidak mencatatkan pernikahanya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Karena tanpa ada sanksi tegas yang berlaku di Indonesia masyarakat

mudah meremehkan pentingnya pencatatan pernikahan yang bertujuan

menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik oleh yang

bersangkutan maupun pihak lainya dan sebagai alat bukti bagi anak-anak

kelak apabila timbul sengketa.

Berbeda dengan Indonesia di Negara Malaysia apabila orang

melakukan pernikahan tidak tercatatkan dikenakan hukuman denda

maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan. Sedangkan di

Iran seseorang yang tidak mencatatkan pernikahanya di lembaga yang

63

Musthafa, warga Desa Pengalusan. Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

58

berwenanag mendapat hukuman fisik yaitu penjara selama satu hingga

enam bulan.

F. Hambatan Masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga dalam Mengajukan Permohonan Isbat Nikah

Hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mengajukan permohonan isbat nikah

antara lain akses kendaraan umum yang sangat sulit dijangkau oleh

masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

karena letak Desa Pengalusan yang terpencil dan jauh dari perkotaan sehingga

tidak ada kendaraan umum yang beroperasi sampai dari Desa Pengalusan

menuju kota. Selain faktor letak geografis yang jauh dari perkotaan, hambatan

yang dialami masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga ialah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dimana setiap

keluarga yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

Agama Purbalingga mendapat uang saku dari Pengadilan Agama sebesar

seratus empat puluh ribu rupiah dan Dinas Catatan Sipil Purbalingga sebesar

delapan puluh ribu rupiah, namun uang yang sampai ke tangan masyarakat

Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga hanya sebesar

seratus ribu rupiah.kedua faktor inilah yang menghambat masyarakat Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mengajukan

permohonan isbat nikah agar mendapatkan akta nikah dan pernikahanya legal

secara hukum Indonesia.64

64

Kapidin, warga Desa Pengalusan. Wawancara Pribadi, Purbalingga 15 Januari

2018

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan uraian diatas penulis menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan isbat nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga menurut penulis sudah benar sesuai dengan

aturan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain di bidang isbat

nikah.

2. Alasan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk

melegalkan pernikahan, status anak, dan kepentingan administrasi

untuk mendapatkan akses kemudahan dalam pelayanan publik

misalnya, ketika mendaftar umroh, menyekolahkan anaknya, untuk

mendaftar pekerjaan anak karena harus ada akta lahir dan kartu

keluarga. Pada dasarnya masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah

untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah karena perkawinan

yang terdahulu tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Selain itu

alasan masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar

pernikahanya diakui oleh Negara dan tercatatkan di Kantor Urusan

Agama, sehingga hak-hak istri dan anak-anak lebih terjamin jika

pernikahanya diakui oleh Negara.

60

3. Hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Pengalusan Kecamatan

Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mengajukan permohonan isbat

nikah adalah kondisi geografis desa yang jauh dari Pengadilan Agama

dan akses kendaraan umum yang belum terjangkau dari desa ke kota

serta adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang memungut

uang dari bantuan Pengadilan Agama Purbalingga dan Dinas

Pencatatan Sipil Purbalingga.

B. Saran-saran

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diberikan

suatu saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Pengalusan

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dari pemerintah daerah

Purbalingga maupun Kantor Urusan Agama akan dampak negatif

pernikahan dibawah tangan.

2. Bagi perempuan perlu dipertimbangkan kembali untuk menikah

dibawah tangan karena dampaknya yang sangat merugikan bagi pihak

perempuan dan anak-anaknya kelak.

3. Kepada pemerintah dan legislatif Perlu menyusun aturan hukum bagi

yang menikah dibawah tangan harus dikenakan sanksi untuk

menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak menimbulkan dampak

negatif dikemudian hari.

61

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Yasin, Fatikhuddin, Risalah Hukum Nikah, Surabaya : Terbit Terang, 2006.

Ali, Daud, Peradilan Agama dan Masalahnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.

Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Kaffani, Al-Fiqh Al-Islami

Waadillatuhu Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Arto, Mukti, Prakek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta :

Pustaka Pelajar, 1996.

Arto, Mukti, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, (Mimbar

Hukum No. 26 Tahun IV Mei-Juni), 1996.

Aulawi, A. Wasit, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar

Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 28 Tahun VII, Jakarta : Yayasan

Al-Hikmah, 1996.

Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi

Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama, Jakarta: 2010.

Ghani, Abdul, Perkawinan di Bawah Tangan, Mimbar Hukum No. 23, 1995.

Happy, Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, Jakarta Selatan : Transmedia

Pustaka, 2007.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Yogyakarta : Graha Ilmu,

2011.

M. Anshory MK, Hukum Perkawinan Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta :

Pustaka Pelajar, 2010.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2006.

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada,

Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya :

Pustaka Progresif, 1984.

62

Mustofa, Wildan Suyuti, Nikah Siri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum),

Mimbar Hukum 60, (Maret-April 2003).

Panduan Pengajuan Isbat Nikah, Artikel di Akses pada 18 Februari 2018 dari

www. Pekka.or.id

PERMENAG No. 3 Tahun 1975

Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

Yogyakarta : New Merah Putih, 2009

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

1995.

Rusyd, Ibnu, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur, Bidayah Al-Mujtahid Jilid 2,

Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunah Jilid 3, Penerjemah Abu Syauqin dan Abu Aulia

Rahma, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2003.

Salim, Nasrudin, Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis,

Filosofis, dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum

Islam No. 62 Tahun XIV, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2003.

Sholeh, Asrorun niam, Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta :

Elsas, 2008.

Siti Ramah Aziz, Anshori, Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan,

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Sopyan, Yayan, Isbat Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak di Catat Setelah

Diberlakukanya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, (Ahkam IV No. 8), 2002.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2, 2008

Uraidy, Ali, Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya, Jakarta : Pustaka Azzam,

2012.

Zahid, Mohammad, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan, Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan

Diklat Keagamaan, 2002.

63

DAFTAR HASIL WAWANCARA

“PRAKTEK ISBAT NIKAH DI DESA PENGALUSAN

KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA”

Nama Informan : Nuryanto/Sahiroh

Pendidikan : SD/SD

Usia : 53 Tahun/ 50 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2018

Pertanyaan : Apa faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan

pernikahan siri ?

Jawaban : Banyak mas, kalo saya dari ekonomi penghasilan yang pas-pasan

bisa dikatakan kurang

Pertanyaan : Apakah ada dampak pernikahan sirii bagi keluarga bapak/ibu ?

Jawaban : Awalnya sih dulu biasa-biasa saja mas, baru kemaren-kemaren

ketika saya mau daftar umroh dipersulit karena saya tidak punya

buku nikah.

64

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu melakukan pernikahan siri karena budaya di

desa ini ?

Jawaban : Tidak, emang hampir mayoritas masyarakat di desa pengalusan ini

beranggapan bahwa nikah menurut secara agama saja sudah cukup

Pertanyaan : Apakah ada solusi untuk pernikahan siri ?

Jawaban : Ada, kata pak lurah saya harus mengajukan permohonan isbat

nikah ke Pengadilan Agama.

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu isbat nikah ?

Jawaban : Isbat nikah itu ya agar pernikahan siri tercatatkan dan mendapat

buku nikah

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya, saya mengajukan permohonan isbat nikah bersama istri saya ke

Pengadilan Agama

Pertanyaan : Apa alasan bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya agar pernikahan saya resmi dan tercatatkan mas, sehingga

segala urusan saya lancar.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan

permohonan isbat nikah ?

Jawaban : Kemaren saya Cuma membawa KTP sama surat pengantar dari

kepala desa.

Pertanyaan : Bagaimana prosedur mengajukan permohonan isbat nikah ?

65

Jawaban : Ya saya datang ke pengadilan agama terus seminggu kemudian

saya ikut persidangan.

Pertanyaan : Apakah ada dampak isbat nikah terhadap status pernikahan siri

bapak/ibu ?

Jawaban : Sebelum saya mengajukan isbat nikah, pernikahan saya kan tidak

resmi jadi tidak punya buku nikah, setelah isbat nikah alhamdulillah

saya jadi punya buku nikah

66

Nama Informan : Narsito/Sumpeni

Pendidikan : SD/SD

Usia : 50 Tahun/ 45 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2018

Pertanyaan :Apa faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan

pernikahan siri ?

Jawaban :Saya melalukan pernikahan siri karena pada waktu itu

perekonomian orang tua terbatas hanya cukup untuk makan sehari-

hari.

Pertanyaan : Apakah ada dampak pernikahan sirii bagi keluarga bapak/ibu ?

Jawaban : selama 30tahun saya menikah biasa-biasa saja mas, baru awal-awal

kemaren ketika anak saya mau pindah sekolah tidak bisa, karena

anak saya tidak memiliki akta kelahiran.

Pertanyaan :Apakah bapak/ibu melakukan pernikahan siri karena budaya di desa

ini ?

Jawaban : Tidak, saya melakukan pernikahan siri memang atas dasar kemauan

diri sendiri mengingat keterbatasan perekonomian orang tua saya

Pertanyaan : Apakah ada solusi untuk pernikahan siri ?

67

Jawaban : menurut para warga yang lain, kita yang nikahnya tidak tercatatkan

suruh mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama.

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu isbat nikah ?

Jawaban : ya sedikit yang intinya supaya kita yang pernikahanya tidak

tercatatkan dapat tercatat di KUA dan mendapat buku nikah

Pertanyaan :Apakah bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya, saya mengajukan karena untuk mendapatkan akta kelahiran

anak saya

Pertanyaan : Apa alasan bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya itu supaya anak saya bisa sekolah diluar desa, karena kalo tidak

ada akta kelahiran anak saya tidak bisa pindah sekolah.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan

permohonan isbat nikah ?

Jawaban : KTP, surat dari pak lurah dan surat dari KUA

Pertanyaan : Bagaimana prosedur mengajukan permohonan isbat nikah ?

Jawaban : saya datang ke Pengadilan Agama Purbalinga, lalu mendaftar,

mengisi formulir dan membuat surat permohonan isbat nikah.

Pertanyaan : Apakah ada dampak isbat nikah terhadap status pernikahan siri

bapak/ibu ?

Jawaban : ya sebelum adanya isbat nikah pernikahan saya belum dicatat di

KUA sehingga tidak memiliki buku nikah, dan imbasnya ke anak

saya yang tidak bisa sekolah diluar desa dikarenakan tidak memiliki

68

buku nikah, alhamdulillah setelah saya mengajukan isbat nikah

segala urusan jadi mudah.

69

Nama Informan : Darsoni/Dasri

Pendidikan : SMP/SD

Usia : 53 Tahun/ 52 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2018

Pertanyaan : Apa faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan

pernikahan siri ?

Jawaban :saya melakukan pernikahan siri pada waktu itu atas dasar dorongan

orang tua, kami dijodohkan tetapi keadaan orang tua kami sama-

sama pas-pasan ya beliau hanya sebagai petani disawah.

Pertanyaan : Apakah ada dampak pernikahan sirii bagi keluarga bapak/ibu ?

Jawaban : ya pastinya ada, saya merasa canggung sama warga yang bisa

mencatatkan pernikahanya ke KUA

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu melakukan pernikahan siri karena budaya di

desa ini ?

Jawaban : walawpun mayoritas warga sini melakukan pernikahan siri karena

perekonomian yang terbatas, sebenarnya saya pribadi tidak

menginginkan hanya saja saya tidak bisa menyalahkan takdir dimana

orang tua saya dulu tidak mampu untuk membayar keperluan

pernikahan saya.

70

Pertanyaan : Apakah ada solusi untuk pernikahan siri ?

Jawaban : menurut yang disampaikan pak lurah dibalai desa, kita yang tidak

memiliki buku nikah harus isbat nikah ke pengadilan agama

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu isbat nikah ?

Jawaban : ya saya baru tau ketika pak lurah menyampaikan pidatonya

kemaren di kantor kepala desa. Kita dikumpulkan dan diberi arahan

agar bisa memiliki buku nikah.

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya, waktu itu anak saya yang ke pengadilan untuk mendaftar isbat

nikah

Pertanyaan : Apa alasan bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : agar pernikahan saya bisa dicatatkan dan anak saya bisa bekerja di

kota. Kan kerja dikota harus punya SKCK sedangkan membuat

SKCK harus ada surat kelahiran.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan

permohonan isbat nikah ?

Jawaban : saya waktu itu cukup menyerahkan KTP dan anak saya yang

ngurus selanjutnya.

Pertanyaan : Bagaimana prosedur mengajukan permohonan isbat nikah ?

Jawaban : saya kurang begitu paham, yang jelas saya dipanggil ke pengadilan

untuk sidang isbat nikah

71

Pertanyaan : Apakah ada dampak isbat nikah terhadap status pernikahan siri

bapak/ibu ?

Jawaban : ya jelas ada, ini sangat terasa sekali, setelah dua minggu saya

nunggu hasil dari persidangan, akhirnya saya bisa ambil buku nikah

di KUA. Dan urusan untuk anak saya juga menjadi mudah.

72

Nama Informan : Riswandi/Sudati

Pendidikan : SD/SD

Usia : 54 Tahun/ 51 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2018

Pertanyaan : Apa faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan

pernikahan siri ?

Jawaban :faktor ekonomi dulu pas waktu saya mau menikah saya hanya

sebagai petani penderes (ambil sari buah kelapa) yang penghasilanya

tidak seberapa, disamping itu karena letak KUA yang jauh dari desa

ini.

Pertanyaan : Apakah ada dampak pernikahan sirii bagi keluarga bapak/ibu ?

Jawaban : sedikit dimana saya tidak mempunyai buku nikah, kartu keluarga

dan anak-anak saya juga tidak mempunyai akta kelahiran

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu melakukan pernikahan siri karena budaya di

desa ini ?

Jawaban : tidak, saya sama seperti kebanyakan warga yang lain, kami tidak

mencatatkan pernikahan karena ekonomi dan jarak yang lumayan

jauh dari rumah menunggu KUA dan juga keterbatasan angkutan

umum yang kesana bahkan tidak ada.

73

Pertanyaan : Apakah ada solusi untuk pernikahan siri ?

Jawaban : ada, agar pernikahan kita yang belum tercatatkan bisa dicatatkan

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu isbat nikah ?

Jawaban : ya awalnya sama sekali tidak tau, tetapi karena ada sosialisasi dari

pak lurah saya jadi tau, dimana pak lurah menghimbau kepada

warganya bagi yang belum mempunyai buku nikah bisa melakukan

isbat nikah ke Pengadilan Agama

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya,

Pertanyaan : Apa alasan bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : supaya saya dan istri saya mempunyai buku nikah, kartu keluarga

dan yang terpenting akta kelahiran anak saya.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan

permohonan isbat nikah ?

Jawaban : saya membawa sura dari kantor desa dan surat dari KUA

Pertanyaan : Bagaimana prosedur mengajukan permohonan isbat nikah ?

Jawaban : setelah saya dapat surat dari KUA dan Kantor Desa saya langsung

ke Pengadilan Agama Purbalingga, saya mengisi formulir dan bayar

perkara setelah itu sidang

Pertanyaan : Apakah ada dampak isbat nikah terhadap status pernikahan siri

bapak/ibu ?

74

Jawaban : ya dampak positifnya dengan saya mengajukan permohonan isbat

nikah adalah pernikahan saya menjadi jelas, saya kartu keluarga dan

anak saya bisa mempunyai akta kelahiran.

75

Nama Informan : Supandi/Suwatir

Pendidikan : SD/SD

Usia : 55 Tahun/ 51 Tahun

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2018

Pertanyaan : Apa faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan

pernikahan siri ?

Jawaban :faktor ekonomilah yang membuat saya melakukan pernikahan siri,

karena pada waktu itu saya hanya bertani di kebun. Saya berpikiran

sangat sulit untuk mengumpulkan uang karena penghasilan saya

yang pas-pasan.

Pertanyaan : Apakah ada dampak pernikahan sirii bagi keluarga bapak/ibu ?

Jawaban : ada, ketika perekonomian saya yang alhamdulillah sudah membaik,

saya ingin sekali mendaftar haji bersama istri saya, namun tidak bisa

dikarenakan kami tidak mempunyai buku nikah

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu melakukan pernikahan siri karena budaya di

desa ini ?

Jawaban : tentu saja tidak, masnya kan sudah tau masyarakat sini, mereka

melakukan pernikahan siri karena ekonomi, bahkan sampai

76

sekarangpun masih banyak yang melakukan itu karena mata

pencaharian masyarakat sini sebagai petani baik disawah maupun

dikebun

Pertanyaan : Apakah ada solusi untuk pernikahan siri ?

Jawaban : ada, saya disarankan orang biro haji supaya isbat nikah agar saya

bisa mempunyai buku nikah dan dapat mendfatar haji

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu isbat nikah ?

Jawaban : ya, isbat nikah itu kita ke pengadilan agar pernikahan saya yang

belum tercatatkan dapat dicatat dan mempunyai buku nikah

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : Ya, karena saya sangat membutuhkan buku nikah agar bisa

berangkat haji

Pertanyaan : Apa alasan bapak/ibu mengajukan permohonan isbat nikah ke

Pengadilan Agama ?

Jawaban : ya supaya bisa berangkat haji, karena kan syarat untuk mendaftar

haji adalah buku nikah sedangkan saya belum punya karena dulu

pernikahan saya tidak dicatat KUA.

Pertanyaan : Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan

permohonan isbat nikah ?

Jawaban : KTP, surat keterangan menikah dari pak lurah dan surat keterangan

belum dicatat dari KUA

Pertanyaan : Bagaimana prosedur mengajukan permohonan isbat nikah ?

77

Jawaban : setelah tiga syarat sudah, saya ke pengadilan agama, mengisi

formulir pendaftaran, membayar perkara, dan sidang seminggu

kemudian

Pertanyaan : Apakah ada dampak isbat nikah terhadap status pernikahan siri

bapak/ibu ?

Jawaban : ya alhamdulillah setelah dua minggu saya menunggu hasil dari

pengadilan akhirnya saya bisa mengambil buku nikah di KUA

sehingga saya bisa mendaftar haji walaupun berangkatnya 19tahun

lagi.

78

LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara bersama bapak Nuryanto/IbuSahiroh

2. Wawancara bersama bapak Narsito/Ibu Sumpeni

79

3. Wawancara bersama bapak Darsoni/ibu Dasri

4. Wawancara bersama ibu Sudati