Penghapusan Sarana dan Prasarana

Kelompok:Dellaroza Dini Islami Nurfitriyana Tri Sulistyo Agung PrabowoAji Nugroho

Pengertian Penghapusan Sarana dan Prasarana

Proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, kerena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran disekolah.

Proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, kerena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran disekolah.

Tujuan Penghapusan Sarana dan Prasarana

Mencegah atau sekurang-kurangnya

membatasi kerugian/pemborosan

biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana yang kondisinya semakin

buruk, berlebihan atau rusak dan

sudah tidak dapat digunakan lagi

Mencegah atau sekurang-kurangnya

membatasi kerugian/pemborosan

biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana yang kondisinya semakin

buruk, berlebihan atau rusak dan

sudah tidak dapat digunakan lagiMeringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.

Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.

Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.

Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.

Syarat-syarat Sarana dan Prasarana yang Dapat Dihapuskan

Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi.

Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.

Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.

Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya

barang kimia). Barang yang berlebih jika disimpang lebih lama akan

bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.

Pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di tiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia Peneliti/Penghapusan barang inventaris, dengan keputusan Unit Utama masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan dan bidang teknis.Panitia penghapusan barang inventaris tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut.

Jenis-Jenis Penghapusan Sarana dan Prasarana

1. Penghapusan barang inventaris dengan lelangProsesnya sebagai berikut:

a. Pembentukan Panitia Penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikanb. Melaksanakan sesuai prosedur lelang

c. Mengikuti acara pelelangand. Pembuatan “Risalah Lelang” oleh Kantor Lelang dengan menyebutkan banyaknya nama barang,

keadaan barang yang dilelange. Pembayaran uang lelang yang disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya 3 hari

f. Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembelig. Dengan perantaraan panitia lelang melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara dan

menyetorkan hasilnya ke Kas Negara setempat

2. Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahanProsesnya adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan

b. Sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu

memperkirakan kebutuhanc. Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus

d. Panitia membuat berita acarae. Setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang

yang diusulkan untuk dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat dan

kepolisian,pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya

f. Menyampaikan berita acara ke atasan/Menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan

g. Kepala Sekolah selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan buku golongan inventaris dengan

menyebut No. dan tanggal SK penghapusannya

Tata Cara Penghapusan

Penghapusan barang yang rusak/tua/berlebih•Setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan

untuk dihapus kepada pejabat yang berwenang•Pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk

dihapuskan tersebut pada tempat atau ruangan tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja

•Pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing didaerah tingkat 1 seperti pada Kakanwil, Kadinas, Kepala Sekolah dan

sebagainya•Unit utama membentuk panitia penghapusan barang yang terdiri dari unsur

perlengkapan, unsur keuangan, unsur perencanaan dan tenaga ahli•Panitia memeriksa barang yang di usulkan untuk dihapuskan oleh satuan unit kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit utama disertai dengan

usul/rekomendasi penyelesaiannya•Pimpinan unit utama meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan•Kalau barang yang akan dihapuskan seperti barang tidak bergerak, biro

perlengkapan akan meminta persetujuan/izin tertulis dari menteri keuangan dan diteruskan kepada biro hukum dan Dinas Depdiknas untuk dibuatkan

surat keputusan (SK), di dalam SK tersebut terdapat cara pennghapusannya seperti melalui lelang atau pemusnahan.

Penghapusan barang yang hilang/ dicuri/ dirampok/ diselewengkan•Pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas barang yang hilang melaporkan ke pimpinan unit dan kepolisian.•Pihak kepolisian diharapkan mengeluarkan berita acara pemeriksaan dalam waktu 3 bulan•Hasil penyelidikan berisikan tentang kehilangan barang tersebut bukan karena kelalaian petugas atau kehilangan karena kelalaian petugas•Pimpinan unit utama mengusulkan penghapusannya pada menteri dilampiri berita acara dan bukti setoran hasil penjualan, menteri mengeluarkan surat keputusan (SK) penghapusannya•Penghapusan dari daftar inventaris dilakuakn setelah SK penghapusan dikeluarkan

Penghapusan barang karena bencana alamTata caranya disamakan dengan penghapusan barang yang

rusak/tua dengan di tambahakan SK dari PEMDA serendah-rendahnya Bupati yang menyatakan bahwa didaerah tersebut telah terjadi bencana alam.

Landasan Hukum

Perubahan Status

Hukum

Perubahan status

hukum terhadap

barang milik

neggara/daerah

Pertanyaan Jawaban1. Apakah sekolah SMKN 26 pernah melakukan sistem penghapusan terhadap saran dan prasarana yang sudah tidak layak pakai? 

Saya pernah mengajukan surat ke kantor Dinas Pendidikan untuk diadakannya penghapusan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan jelas. Sehingga sampai sekarang SMKN 26 belum pernah mengadakan penghapusan sarana dan prasarana.

2. Bagaimana dengan sarana yang sudah tidak layak pakai apabila tidak pernah dilakukannya sistem penghapusan?

Sarana tersebut hanya diletakan di dalam gudang.

3. Tetapi bukankah sarana yang tidak terpakai tersebut lama kelamaan akan banyak ? apakah masih bisa diletakan di gudang?

Memang benar semakin lama semakin banyak, tetapi ketika disimpan di dalam gudang lama kelamaan banyak sarana yang rusak atau pecah sehingga akhirnya terbuang.

4. Sarana apa yang sering berganti dan tidak layak pakai?

Komputer, karena barang tersebut rentan sekali mengalami kerusakan.

5. Apakah ada cara lain selain disimpan di gudang?

Ada, yaitu dengan cara dipinjamkan ke sekolah lain biasa disebut (Titipan). Tetapi hanya boleh sesama SMK.

6. Mengapa tidak diadakan pelelangan saja daripada diletakan di gudang atau dipinjamkan?

Tidak bisa diadakan pelelangan. Dikarenakan hal tersebut terjadi harus atas seizin Dinas Pendidikan. Dan memang sangat sulit mendapat izinnya tersebut.

7. Apakah pernah terjadi hal yang tidak diinginkan di SMKN 26? Seperti bencana alam atau sarana yang hilang karena dicuri?

Alhamdulilah selama ini tidak pernah. Dan mudah-mudahan jangan terjadi di SMKN 26 ini.

Kesimpulan

Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari pemilikan dan tanggung jawab pengurusannya oleh pemerintah ataupun swasta. Dalam melaksanakan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu: menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara, kedua dengan cara pemusnahan. Dari kasus yang penulis temukan di lapangan sistem penghapusan ternyata tidak berjalan sesuai teori. Seperti di SMKN 26 penghapusan tidak pernah terjadi. Mereka pernah mengirim surat ke Dinas tetapi tidak ditanggapi. Sehingga yang terjadi adalah barang barang yang sudah tidak layak pakai hanya menumpuk di dalam gudang.

Saran

Agar Manajemen sarana dan prasarana terutama terkait sistem

penghapusan terjadi sesuai prosedur yang ada diperlukan Kepala Sekolah

yang mampu dan memahami tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis

sekolah. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh

Depdikanas tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh

Kepala Sekolah, salah satu di antaranya adalah dimensi kompetensi

manajerial. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan

mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan

secara optimal.

FOTo

HASIL

Observasi