KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

KELOMPOK 3 :

Alfida Dawam Nurlita (135030101111175)

Nurul Hidayah Z (135030101111176)

Misfasuri (135030101111147)

Alfi Zulfanada (135030101111098)

Latar Belakang

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh realitas politik domestik Indonesia. Di lain sisi situasi politik domestik Indonesia juga tidak dapat terlepas dari konstelasi politik global. Sistem pemerintahan di Indonesia yang saat itu dapat kita katakan sebagai masa percobaan demokrasi, yang mana semenjak revolusi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, di tandai dengan polarisasi maupun fragmentasi politik di Indonesia yang di tandai dengan menjamurnya partai politik saat itu yang di bentuk oleh elit politik sebagai sarana pengejahwantahan kepantingan politik masing-masing.

Politik Luar Negeri

Secara sederhana politik luar negeri diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negera tertentu berhadapan dengan Negara

lain atau sekelompok Negara lain.

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-

1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh

pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk

mencapai tujuan nasional”.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dewasa ini adalah Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang antara lain menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional dengan menitik-beratkan pada solidaritas antara negara berkembang, mendukung kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat

Tujuan Politik Luar Negeri

Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut :

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan Negara

Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila   barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri

Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat

Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

 

Prinsip-prinsip Politik Luar NegeriNegara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara

lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain

Negara Indonesia menjalankan politik damai

Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasionalIndonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.

Pembukaan UUD Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun

1945 alinea pertama

Pembukaan UUD Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun

1945 alinea keempat

Pasal 11 ayat 1 UUD

1945

Landasan Hukum Politik Luar Negeri Indonesia

Sejarah Kebijakan Luar Negeri

di Indonesia

Kebijakan Luar Negeri Era Soekarno

• Di tahun 1960-an, kendali politik luar negeri Indonesia berada di bawah Pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Soekarno. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno ini bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia juga menjadi lebih militan, dikarenakan saat itu Indonesia menentang keras adanya nekolim, yakni imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme (Bunnell, 1966:37).

• Kebijakan Soekarno dalam politik luar negeri yang cenderung konfrontatif ini didasarkan pada dua faktor utama, yakni ideologi dan psikologi.

• Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner.

Selama Masa Jabatan Soekarno1. Mencapai prestasi dengan menyuarakan

Negara-Negara di Dunia terutama Asia Afrika untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang sedang berseteru pada Perang Dingin

2. Adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China & mengijinkan berkembangnya PKI di Indonesia

3. Menerapkan berbagai kebijakan demi lepasnya Irian Barat dari Belanda

4. Indonesia mengalami konfrontasi dengan Malaysia

Kebijakan Luar Negeri Era Soeharto

• Pada awal kepemimpinannya, Soeharto bersikap pasif terhadap masalah politik luar negeri Indonesia.

• Kebijakan yang digunakan pun kebijakan pintu terbuka, dengan meningkatkan investasi asing dan mencari bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia (Suryadinata, 1998: 44). Soeharto mengupayakan agar Indonesia mampu berperan dominan dalam permasalahan baik regional maupun internasional

Selama masa jabatan Soeharto

1. Meningkatnya peran aktif Soeharto dalam politik dalam maupun luar negeri dapat dilihat dari masalah Timor Timur.

2. Indonesia mulai aktif menunjukkan peran kepemimpinannya kepada kawasan regional maupun dunia internasional. Indonesia mulai antusias mendukung APEC, terlibat sebagai Ketua Gerakan Non Blok, menjadi penengah antara Singapura dan Malaysia dan berupaya membantu memecahkan masalah Kamboja dimana hal ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai cara Indonesia menunjukkan kepemimpinan regional

3. Rehabiltasi ekonomi kemudian menjadi tujuan utama Soeharto

4. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia.5. Kembalinya Indonesia menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1966.

6. Langkah Indonesia menuju pentas politik internasional diawali dengan pembentukan asosiasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang mulai dirintis pada awal 1967.

7. Indonesia mulai memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat.

• Era pemerintahan B J Habibie dimulai dengan tuntutan rakyat Indonesia akan adanya reformasi pemerintahan dari sistem otokrasi ke sistem demokrasi. Semangat demokratisasi pun digalakkan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap pemerintahannya.

• Habibie menghadapi sisa kebobrokan Orde Baru yang meninggalkan krisis moneter di Indonesia.

• Indonesia juga harus menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi warisan Orde Baru yang menyebabkan munculnya krisis legitimasi yang cukup parah.

Kebijakan Luar Negeri Era

Bacharuddin Jusuf Habibie

Selama masa jabatan B.J. Habibie1. Isu penegakkan Hak Asasi Manusia

2. Mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak pekerja dan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan

3. Terjalinnya hubungan Habibie dengan IMF dan Bank Dunia

4. Habibie menawarkan dua opsi kepada masyarakat Timor Timur untuk mendapat otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri

Kebijakan Luar Negeri Era Abdurrahman

Wahid Tujuan politik luar negeri Indonesia pada era Gus Dur masih terfokus pada usaha stabilitas ekonomi dan keamanan melalui diplomasi yang direalisasikan melalui investasi swasta, diplomasi bantuan luar negeri, perdagangan bebas, otonomi regional, dan sistem politik demokratis (Widhiasih, 2013)

Selama masa jabatan Gus Dur1. Tugas pertama Gus Dur untuk mereformasi

TNI yang telah dianggap mencoreng HAM sebelumnya

2. Penggalangan dukungan internasional untuk mengembalikan kredibilitas Indonesia

3. Gus Dur kurang memperlihatkan sensitivitas domestik

4. Meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata Internasional

5. Keberhasilan pengelolaan masalah ancaman integrasi bangsa

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang lebih terlihat pro-Barat, Megawati mencoba mereduksi hubungan internasional dengan Barat dengan : 1. Memutus hubungan dengan IMF 2. Melakukan perdagangan dengan Rusia dengan

adanya pembelian pesawat Sukhoi (Widhiasih, 2013).

Kebijakan Luar Negeri Era Megawati Soekarnoputri

Selama masa jabatan Megawati

1. Ancaman disintegrasi bangsa yang ditunjukkan dengan adanya eksistensi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

2. Minimnya kredibilitas Internasional terhadap Indonesia

3. Serangan terorisme, sehingga Indonesia memutuskan pembentukan UU Anti Terorisme pada tahun 2003

4. Indonesia masuk sebagai anggota Regional Counter Terrorism Center yang didukung oleh Amerika Serikat

5. Megawati kehilangan Sipadan Ligitan dari Indonesia

• Pada masa pemerintahannya selama 2 periode politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini lebih menekankan pada makna “thousand friends, zero enemy” 

• Pada masa pemerintahannya presiden SBY juga menekankan pada prinsip persatuan yang kuat dan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara lain.

• SBY sebagai presiden yang mengedepankan nilai-nilai kharisma membangun politik luar negerinya yang konstruktifis dengan cara-caraSoft Diplomacy.  

Kebijakan Luar Negeri Era Susilo Bambang Yudhoyono

Selama masa jabatan SBY1. Keaktifan di Forum Internasional dengan suksesnya

penyelenggaraan seperti: • Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of

Post-2015 Development Agenda.• Ketua ASEAN ditahun 2011.• Ketua APEC di tahun 2013.• Tuan Rumah KTM WTO 2013• Secara regular menjadi tuan rumah Bali Democracy

Forum sejak 2008.2. Kerjasama ekonomi yang dijalin dengan Australia,

Selandia Baru, Papua Nugini, Jerman dan Rusia3. Kerjasama IMT-GT yang ke 204. Menjadi anggota organisasi Internasional yang berbasis

pada kerjasama ekonomi5. Penguatan kerjasama ekonomi regional di ASEAN

• Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, ”Pemerintah akan melindungi seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kepentingan WNI di luar negeri adalah prioritas Kementerian Luar Negeri Indonesia saat ini”.

• Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia telah membantu banyak Negara di dunia ini dengan alasan keamanan bukan hanya politik semata

Kebijakan Luar Negeri Era

Joko Widodo

Selama masa jabatan Jokowi

1. Indonesia telah membantu Vanuatu dari bencana Topan

2. Indonesia telah membantu Nepal setelah dihantam bencana Gempa dahsyat

3. Masalah imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di Kepulauan Indonesia khususnya wilayah Aceh dan Sumatera Utara

KESIMPULANPolitik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988),politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian sebelumnya sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.