Efektivitas Upaya Pengendalian Harga melalui Regulasi Obat Generik

Kelompok 1 :

Surika Martalina 1520322001Nina Marinda 1520322010Alfita Dewi 1520322018Nana Nofianti 1520322035Yesi Nurmawi 1520322044

1.1 Latar Belakang• Kesehatan adalah hak asasi manusia dan setiap penduduk

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang kemampuan membayar.

• Program obat generik merupakan salah satu terobosan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah mencanangkan program obat generik dengan maksud untuk memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan masyarakat

• harga dari obat generik juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program obat generik yang diagungkan pemerintah. Karena pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan obat yang berkualitas dengan harga yang murah.

Pengertian Obat Generik

• Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti.

• Obat paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan memiliki masa paten yang tergantung dari jenis obatnya.

Regulasi mengenai Obat Generik

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 085/MENKES/PER/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, yang secara sekaligus mencabut peraturan sebelumnya.

2. Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang harga obat generik.3. Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/159/I/2010 tentang pedoman dan

pembinaan pengawasan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik.

5. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Kebijakan pemerintah (Depkes RI) tentang obat generik

a. Mewajibkan penyediaan obat generik untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap dalam bentuk formularium

b. Dinas kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan puskesmas dan unit pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan

c. Dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis

d. Apoteker dapat mengganti obat merk dagang/obat paten dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merk dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien

e. Dokter di rumah sakit, puskesmas dan unit pelaksana teknis lainnya dapat menyetujui penggantian resep obat generik dengan resep obat generik bermerk/bermerk dagang dalam hal obat generik tertentu belum tersedia.

• Faktor-faktor yang menentukan dalam memasyarakatkan penggunaan obat generik, adalah mutu, ketersediaan, serta penerimaan dokter maupun masyarakat terhadap obat generik. Penggunaan obat generik yang bermutu perlu dimasyarakatkan dengan pemberian informasi yang obyektif tentang mutunya kepada dokter, dokter gigi dan apoteker dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan tokoh-tokoh profesi dengan menggunakan hasil-hasil penelitian ilmiah obat generik berlogo.

ANALISIS MASALAH DAN PEMBAHASAN

• DesainIntervensi Regulasi sesuai Tujuan (1)- Di Indonesia, kebijakan terkait penggunaan obat generik

untuk masyarakat sudah ada sejak tahun 2010, semuanya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.02.02/MenKes/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

- Kebijakan itu hanya berlaku di pelayanan kesehatan milik pemerintah, seperti RSUD, RSUP, Puskesmas, dan lain-lain.

- Regulasi obat merupakan tugas yang kompleks yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders).

Lanjutan (1)

• Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, regulasi obat harus dilaksanakan secara independen dan transparan, Pada dasarnya regulasi menyangkut aspek yaitu keamanan, khasiat, mutu, dan informasi obat.

Kejelasan Proses Implementasi (2)

- Obat generik memiliki kualitas yang sama dan cukup baik dengan obat lainnya, hanya yang membedakan sifat obatnya saja. Namun untuk masalah khasiat obat generik mempunyai khasiat yang sama dengan obat jenis lainnya. Tapi fakta yang ditemukan ialah kebanyakan masyarakat belum percaya bahwa obat generik memiliki khasiat yang sama dengan obat lainnya.

- Salah satu usaha untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap obat generik dan Puskesmas adalah melalui penyuluhan. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana obat generik itu sebenarnya.

Akuntabilitas Lembaga Regulator (3)

- Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.

- Dalam hal harga obat yang tidak terjangkau oleh masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang menetapkan harga obat generik di Indonesia. Harga obat generik akan terus direvisi setiap tahunnya, dan kecenderungan harga generik tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan harga.

Lanjutan

• Melihat kondisi seperti ini maka pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakannya dengan mensubsidi pabrik obat yang memproduksi obat generik agar kembali memproduksi obat generik sehingga kelangkaan obat dapat teratasi.

• Walaupun harga obat generik sudah ditetapkan dan murah namun penggunaan obat generik oleh masyarakat masih kurang.

Monitoring dan Impelementasi Aktif atau Pasif (4)

• Adanya beberapa peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang obat generik membuktikan bahwa keberadaan dan mutu obat generik dipantau dengan ketat.

• Pemerintah tidak secara sembarangan membuat program Obat Generik Berlogo. Dengan adanya beberapa produk hukum, maka juga dapat dibuktikan pemerintah sangat serius untuk menjalankan program obat generik berlogo ini.

Lanjutan Dapat ditarik kesimpulan : 1)Obat Generik Berlogo mempunyai kualitas yang terjamin, harga yang terjangkau dan jumlah persediaan yang cukup. 2)Peraturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum bagi keberadaan Obat Generik Berlogo sudah cukup lengkap. 3)Masyarakat dari golongan ekonomi kurang mampu dapat terjamin mendapatkan obat yang sesuai dengan harga yang terjangkau. 4)Sosialisasi dari obat generik berlogo sudah dilakukan di berbagai tempat baik di Puskesmas, Posyandu, rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta, melalui media cetak, internet, Koran dan televisi. 5)Obat Generik Berlogo merupakan jalan keluar bagi masalah kesehatan

Lanjutan

• Untuk mengetahui perkembangan harga obat di pasaran (Apotek dan Rumah Sakit), perlu dilakukan Monitoring Harga Obat dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai harga obat baik Obat Generik maupun Bermerek/Nama Dagang.

• Informasi- Informasi merupakan salah satu sarana bagi

masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan.

- Kurangnya informasi seputar obat generik merupakan salah satu faktor penyebab obat generik dipandang sebelah mata. Padahal dengan beranggapan demikian, selain merugikan pemerintah, pihak pasien sendiri menjadi tidak efisien dalam membeli obat.

- Edukasi ke masyarakat mengenai obat generik menjadi perlu dan wajib untuk dilakukan.

LanjutanAda banyak alasan dibalik mengapa obat generik jarang beredar dan mengapa harga obat di Indonesia relatif jauh lebih mahal dibanding negara lain :-Ganjalan kebijakan patent-Masih dikenakan pajak yang tinggi bagi komponen obat. -Terkait dengan praktek kick back money antara dokter dan sales obat yang sudah menjamur-Pemerintah harus gencar mempromosikan obat generik yang sebenarnya secara kualitas sama dengan obat versi patent.

• Kapasitas1. Keterampilan stafDi Apotek, Asisten Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang

bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek).

2. SDM yang tersedia untuk melakukan inspeksiPedoman pembinaan dan pengawasan penggunaan obat generik juga

disyahkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/159/I/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

• Struktur organisasi yang terkait dalam regulasi

• Otoritas

• Konteks SOSIAL1.Paradigma yang salah mengenai obat generikMasyarakat kurang teredukasi terkait keberadaan obat generik, diperparah dengan mindset yang turun-temurun bahwa obat generic kualitasnya masih kalah dari obat bermerk. Mindset ini yang terkadang menjadi pertimbangan pasien untuk tidak membeli obat generik.

2. Ketidakpahaman Masyarakat Karena Kurangnya Sosialisasi“Buat apa beli mereknya, yang penting khasiatnya”

Namun persepsi masyarakat terhadap obat generik tidak jauh berubah. Masyarakat tetap menganggap bahwa obat generik adalah obat kelas bawah dan bermutu rendah. Pandangan rendah terhadap obat generik jelas menimbulkan masalah dalam pelayanan kesehatan .

EKONOMI•Obat bukan semata-mata komoditi ekonomi tetapi sekaligus komoditi sosial. Dalam Kebijakan Obat Nasional (Konas) disebutkan antara lain bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial. •Ketersediaan dan pemerataan obat berarti tersedianya obat (drug availability) di seluruh Indonesia baik jenis maupun jumlah obat, sesuai dengan kebutuhan nyata dan pola penyakit. •Program Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas diharapkan dapat menunjang strategi utama Depkes yaitu semua desa menjadi Desa Siaga, dimana setiap desa memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan mencegah serta mengatasi masalah kesehatan, termasuk mampu menyediakan obat untuk pelayanan kesehatan dasar.

BUDAYA•Faktor budaya (culture) sangat erat kaitannya dengan kepercayaan seseorang individu/kelompok terhadap apa yang biasa diyakini/dipahami. Masyarakat masih menganggap “mana mungkin ada obat yang berkhasiat dengan harga yang murah”.•Perilaku masyarakat dalam cara pandang terhadap proses penyembuhan suatu penyakit memiliki dampak besar pada mutu kesehatan di masyarakat. •Kepercayaan masyarakat seperti ini lah yang mengakibatkan semakin rendahnya minat masyarakat terhadap pemakaian obat generic untuk menyembuhkan penyakit.

Kesimpulan

Saran• Revitalisasi penggunaan obat generik, pemerintah perlu

menyadarkan masyarakat agar tidak lagi meragukan kualitas obat generik, sehingga masyarakat tidak ragu untuk menggunakan obat generik.

• Pemerintah perlu meningkatkan promosi obat generik di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal obat generik sebagaimana mengenal obat bermerek pada umumnya.

• Menerapkan aturan yang mewajibkan dokter pemerintah untuk memberikan obat generik dalam penulisan resepnya sesuai dengan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/068/I/2010.

• Belajar dari negara maju, bahwa sistem pelayanan kesehatan telah ditopang oleh asuransi. Dengan begitu, pihak asuransi akan menekan institusi kesehatan agar memberikan obat generik kepada pasien yang datang berobat.