Click here to load reader

PPT Kelompok AKN

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vdzg

Text of PPT Kelompok AKN

Tugas Kelompok Administrasi Keuangan Negara Tentang Kemiskinan

Tugas KelompokAdministrasi Keuangan NegaraTentangKemiskinanAnggota KelompokAcmadi SiraitBenny HasugianFebrina RahmadaniFidelia SitanggangIkhtiarJhonly BastenJohannes MMarsinta NababanOktri ManullangRie Vay PakpahanRoberto SetiabudiRoslina SinagaSamuel SimanjorangVivia ArdilaYeyen Barus

1. Pengertian KemiskinanKemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.2. Penyebab Kemiskinan

Pendidikan yang rendahHal ini menjadi penyebab seseorang tidak memiliki keterampilan yang berdampak pada keterbatasannya untuk masuk ke dunia kerja2. Keterbatasan SDAmasyarakat akan menajdi miskin apabila sumber daya alam tidak lagi memberikan keuntungan bagi masyarakat.3. Terbatasnya lapangan kerjahal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran4. Keterbatasan modal5. Budaya miskin

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Menurut Bank Dunia indikator kemiskinan yaitu:a) kepemilikan tanah dan modal yang terbatasb) terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang biaskotac) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakatd) perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomie) rendahnya produktivitasf) budaya hidup yang jelekg) tata pemerintahan yang burukh) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihanBPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan.Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).Dalam kehidupan masyarakat yang tergolong klarifikasi penduduk miskin berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Badan Pusat Statistik :* Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 900/kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000/orang/hari.* Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900/2100 kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000-Rp. 150.000/orang/bulan.

* Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2100/23000 kalori/orang/hari dan kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 150.000-Rp. 175.000/orang/bulan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Tahun 2005, lahir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan (Pasal 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.Pada 2009 lahir Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Dalam beleid ini disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Pasal 2). Peraturan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada beleid ini tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Pada Perpres No. 15 Tahun 2010 ini, terdapat penekanan pada strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (Pasal 3):1.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;2.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;3.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;4.menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.Dalam kebijakan-kebijakan yang secara eksplisit bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, perlu dicermati bahwa:1.Minimnya pengakuan terhadap norma-norma hak asasi manusia Hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjadi rujukan hukum dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Norma-norma hak asasi manusia yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun perundangan-undangan nasional lainnya, luput dari perhatian pemerintah. Misalnya saja Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang Undang No. 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis, Undang Undang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang No. 83Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi Organisasi BuruhInternasional tentang Kebebasan Berserikat dan PerlindunganHak untuk Berorganisasi dan lain-lain.2.Negara memunculkan kebijakan yang berlawanan dengansemangat penanggulangan kemiskinan.Negara telah secara aktif dan sadar mengeluarkan kebijakan kebijakanyang justru melakukan pemiskinan terhadap warganegaranya. Undang Undang No.2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara, Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentangMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia 2011-2015 dan lain-lain. Beberapa kebijakan inisemakin menjauhkan akses masyarakat terhadap pengelolaansumber daya alam dan pengabaian hak warga negara ataspembangunan.Proses dan HasilPemerintah melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 memilikiempat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangankemiskinan, yaitu: Menyempurnakan program perlindungan sosial;Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster :Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluargaKlaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakatKlaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan KecilKlaster IV - Peningkatan dan Perluasan Program Pro RakyatDari sisi anggaran, selama ini anggaran untuk penanggulangankemiskinan jumlahnya amat besar, namun penduduk miskin yangberhasil diturunkan sangat kecil. Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipiluntuk APBN Kesejahteraan menilai pemerintah gagal menurunkanangka kemiskinan (Koalisi;2012 Hal.10) Penyebabnya adalahPertama, Program yang didesain pemerintah bersifat karikatif,ad-hocdan sebagian habis untuk biaya administrasi. Program PNPM tidak banyak membantu masyarakat meningkatkan keberdayaan secaraekonomi maupun sosial.Kedua, angka yang dipatok pemerintah untukmendefinisikan penduduk miskin sangat rendah, Rp. 248.707 ribu padatahun 2012. Angka ini jelas terlalu rendah karena jika dihitung per harirata-rata hanya Rp. 8.290.Pemerintah mengklaim pelaksanaan program penanggulangankemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secaraumum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yangberjumlah 47,97 juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi30,02 juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. (www.tnp2k.go.id) Jikadilihat dari tingkat efektifitas anggaran dan realisasi program, ternyata5 tahun kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sama sekali tidak efektif sehingga peningkatan alokasi anggaran yang dilakukansia-sia. Tahun 2005 anggaran kemiskinan baru mencapai 23 Triliunlalu ditingkatkan 3 kali lipat menjadi Rp 70 Triliun pada tahun 2008namun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang dari1 %, dari 15,97% tahun 2005 menjadi 15% tahun 2008 (SeknasFitra;2009, hal 18). Ini membuktikan, program-program kemiskinanyang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan tersentralisasidi Pemerintah Pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi terbukti tidakefektif mengatasi persoalan kemiskinan karena tidak disertaipoliticalwilldan kesungguh-sungguhan dari pemerintah.Berikut hasil pengamatan kelompok kami:Lokasi ke-1: Jamin Ginting, 20157, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara.

Responden 1.Nama Ayah; Perso SitanggangNama Ibu: Rosmeli PasaribuPekerjaan Ayah: -Pekerjaan Ibu:PemulungPengasilan: Rp. 250.000- 300.000 Per mingguJumlah Keluarga : 6 rangBantuan Pemerintah: Raskin, BLSMHarapan, Pemerintah memberikan bantuan baik materi maupun alat.

Lokasi ke-2: Jln, Veteran, 20411, Medan Belawan, Medan, Sumatera UtaraResponden 2.Nama Ayah: NurdinNama Ibu: SamsiahJumlah anggota keluar: 6 OrangPekerjaan Ayah; NelayanIbu: Ibu Rumah TanggaPengahasilan: Rp. 25.000- Rp. 30. 000 Per hariPendidikan Anggota Keluarga: SDProgram Pemerintah: -Bantuan Pemerintah: Raskin, BLSM, Kartu Medan Sehat.Harapan pada Pemerintah:1. Penyediaan air bersih.2. Perbaikan kondisi rumah3. Penyediaan sekolah SMP-SM