13
GOVERNANCE Kelompok 4 Reni Tjahyadi (0112U015) Firna Sri Rezeki (0112U267) Prisillia Angel Tantri (0112U287)

PPT Audit Internal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Governance

Citation preview

Page 1: PPT Audit Internal

GOVERNANCEKelompok 4

Reni Tjahyadi (0112U015)

Firna Sri Rezeki (0112U267)

Prisillia Angel Tantri (0112U287)

Page 2: PPT Audit Internal

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance.

Page 3: PPT Audit Internal

Konsep Dasar Good Corporate Governance

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Chinn (2000) dan Shaw (2003) adalah stewardship theory dan agency theori. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Page 4: PPT Audit Internal

2. Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

1. Keterbukaan Informasi (Transparency)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (Responsibilities)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Kemandirian (Independency)

Independensi adalah suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pelaksana

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Page 5: PPT Audit Internal

3. Tujuan dan Manfaat serta Praktik Good Corporate Governance

Secara umum manfaat GCG dapat dilihat dari 2 cara pandang, yaitu secara mikro dan secara makro. Manfaat secara mikro tersebut antara lain:1.Menurunkan resiko 2.Meningkatkan nilai saham 3.Menjamin kepatuhan4.Memiliki daya tahan (sustainability)5.Memacu kinerja6.Membantu penerimaan negara

Sedangkan manfaat secara makro yaitu terjadinya pemulihan ekonomi yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara nasional antara lain:1.Pertumbuhan ekonomi meningkat secara wajar2.Kesempatan kerja semakin besar dan3.Daya saing lokal maupun internasional meningkat.

Page 6: PPT Audit Internal

4.. Contoh-contoh penerapan GCG

Aspek Pengujian 2009 (% Capaian) 2011 (% Capaian)

I.  Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS 6,99 7,96

II.  Kebijakan Good Corporate Governance 6,84 7,59

III. Penerapan Good Corporate Governance    

A.  Komisaris 19,42 25,42

B.  Komite Komisaris 5,29 5,03

C. Direksi 22,21 25,27

D. Satuan Pengawasan Intern – SPI 2,66 2,85

E.  Sekretaris Perusahaan 2,70 2,73

IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure) 6,64 5,92

V.  Komitmen 8,05 9,11

Skor Keseluruhan 80,79 91,87

Peringkat Kualitas Penerapan GCG BAIK SANGAT BAIK

Hasil Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Company Corporate Governance Scorecard 

Page 7: PPT Audit Internal

Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun 2011 Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia.

Page 8: PPT Audit Internal

5. Struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Organ utama GCG adalah:

1.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan   keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham

2.Perseroan Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan Perseroan oleh   Direksi

3.Direksi sebagai pengelola Perseroan

Elemen lain yang mendukung struktur tata kelola tersebut adalah : 

1.Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi   kebijakan keuangan

2.Sekretaris Perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektifitas   penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan 

3.Audit Internal dan Manajemen Risiko

Page 9: PPT Audit Internal

 6. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu proses pengawasan terutama terkait dengan pengendalian internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan dan aktvitas audit.

komite audit memiliki tanggung jawab kunci sebagai berikut:

1.Mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan kredibel

2.Memastikan sistem pengendalian internal efektif.

3.Menyeleksi dan mengurus fee auditor eksternal.

4.Menyerap sebanyak mungkin informasi kunci.

5.Mengawasi manajemen risiko dan kepatuhan atas hukum dan undang-undang yang mempengaruhi perusahaan.

Page 10: PPT Audit Internal

7. Jenis Komite Audit

1. Komite Audit di Perbankan Indonesia

Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut :

– Menyetujui Internal Audit Charter , menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

– Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.

– Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

– Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku.

– Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat.

– Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.Seperti halnya komite audit di perusahaan.

Page 11: PPT Audit Internal

2. Komite Audit di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

•Pada pasal 14 ayat 1, antara lain disebutkan bahwa Komisaris / Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

•Pada pasal 22 ayat 2 butir e, juga disebutkan bahwa monitoring yang merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian internal adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

•Pada pasal 25, pasa 1 dan 2 disebutkan eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS / Pemilik Modal dari calon yang diajukan oleh Komisaris / Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit. Komite Audit melalui Komisaris / Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS / Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium / imbal jasa yang diusulkan untuk external auditor tersebut.

•Pada pasal 26, Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa external auditor maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

Page 12: PPT Audit Internal

3. Komite Audit di Perusahaan Publik

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

•Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.

•Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.

•Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen.

Page 13: PPT Audit Internal

Thank You