21
PPH PASAL 23 Yusi Sukmayanda S.Pd M.Ak

PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

PPH PASAL 23

Yusi Sukmayanda S.Pd M.Ak

Page 2: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

PPh Pasal 23

Dasar HukumPasal 23 UU PPh, Peraturan MenkeuNomor 141/PMK.03/2015

PemotongBadan PemerintahWP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan, danOrang Pribadi yang ditunjuk

Yang dipotong WP Dalam NegeriBentuk Usaha Tetap

Objek Pajak➢Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah;➢Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan➢Imbalan Jasa.

Sifat Tidak Final

Page 3: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

12 April 2020

PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PENGHASILAN

YANG MERUPAKAN OBJEK PPh PASAL 23

1. Badan Pemerintah;

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk Usaha Tetap;

5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;

6. Orang Pribadi Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong (Akuntan,Dokter,Konsultan

Arsitek,Notaris,Pengacara,PPAT); Khusus Objek : Sewa (Kep 50/PJ./1994)

7. Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dan Menyelenggarakan Pembukuan ;

Khusus Objek : Sewa. (Kep 50/PJ./1994)

Yang memberikan penghasilan yang berasal dari

MODAL PENYERAHAN

JASAPENYELENGGARAAN

KEGIATAN selain

yang telah dipotong

PPh Ps. 21

Page 4: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

OBJEK DAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

1. DEVIDEN;

2. BUNGA;

3. ROYALTI;

4. HADIAH , PENGHARGAAN,

BONUS.

SEWA DAN JASA

15%

PENGH BRUTO (NON FINAL) PENGH BRUTO (NON FINAL)

2%

Page 5: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

BUNGA

Pengertian Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan Jaminan Pengembalian Utang.

Denda Keterlambatan Bayar Termasuk Pengertian Bunga(S-480/PJ.313/2001)

Bunga Yang diperhitungkan dalam Penjualan cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam dalam bagian harga jual (S-75 / PJ.32 /1998)

Page 6: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

DIVIDEN / PEMBAGIAN LABA / SHU

YANG DITERIMA OLEH

• PERSEROAN TERBATAS• KOPERASI• BADAN USAHA MILIK NEGARA• BADAN USAHA MILIK DAERAH

ANGGOTA KOPERASI (SHU)

DENGAN SYARAT:

1. KEPEMILIKAN SAHAM MIN. 25%2. BERASAL DARI CAD. LABA DITAHAN

(SYARAT INI BERLAKU BAGI PT & BUMN/D)

Obyek Tdk Dipotong

ANGGOTA CV, PERKUMPULAN,PERSEKUTUAN,

FIRMA, KONGSI ,UNIT PENYERTAAN

INVESTASI KOLEKTIF

Non ObyekNon Obyek

Page 7: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan,kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atauproses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya

2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial,komersial, atau ilmiah

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial,atau komersial

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan denganpenggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut diatas

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picturefilms), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaranradio

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan denganpenggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas

ROYALTI

15% Ph Bruto

Page 8: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

HADIAH

UNDIAN BUKAN OBJEKLOMBA /PENGHARGAAN /

SEHUB. JASA25% FINAL

• Bagi WP OP dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari Ph. Bruto

• Bagi WP Badan / BUT dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Ph Bruto

• Bagi WP LN selain BUT dikenakan PPh Pasal 26sebesar 20% ( P3B) dari Ph Bruto ( Final )

Diberikan ke semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi

Page 9: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

SEWA

Selain Tanah / Bangunan :

PPh 23 tidak final

Tanah / Bangunan :

PPh 4 (2) Final

2% Ph Bruto

Page 10: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

JASA

JASA TEKNIK

JASA LAIN

2% Ph Bruto

JASA MANAJEMEN

JASA KONSTRUKSI

JASA KONSULTAN

Page 11: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Pembayaran dan PelaporanPPh 23

Pembayaran PPh

Pasal 23

Pelaporan PPh

Pasal 23

Paling lambat

tanggal 10 bulan

berikutnya

Paling lambat

tanggal 20 bulan

berikutnya

Page 12: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Pengeculian PPh 23

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepadabank

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungandengan sewa guna usaha dengan hak opsi

Dividen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yag diterima orang pribadi

Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i

Page 13: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Pengeculian PPh 23

Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan olehkoperasi kepada anggotanya

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepadabadan usaha atas jasa keuangan yang berfungsisebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaanyang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Page 14: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Dividen

PT. Solusindo membayarkan dividen kepada PT. Perkasa sebesar

Rp 200.000.000.

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

= 15% x 200.000.000

= Rp 30.000.000

Page 15: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Bunga, Termasuk Premium, Diskontodan Imbalan Karena JaminanPengembalian UtangPT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indo

Jaya sebesar Rp 80.000.000.

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

= 15% x 80.000.000

= Rp 12.000.000

Page 16: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Royalti

CV. Selera Makan membayar royalti kepada Ny. Sulastri atas

pemakaian merek Ayam Goreng sebesar Rp 30.000.000

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

= 15% x 30.000.000

= Rp 4.500.000

Page 17: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya

Pada tanggal 25 April 2015, PT. Indo memberikan hadiah kepada

PT Nesia sebesar Rp 50 juta.

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

= 15% x 50.000.000

= Rp 7.500.000

Page 18: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan denganPenggunaan HartaPT. Sejahtera menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai

sewa sebesar Rp 10.000.000.

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

= 2% x 10.000.000

= Rp 200.000

Page 19: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Imbalan Sehubungan denganJasa

PT. Pilar Utama meminta jasa CV. Konsultindo untuk membuat

sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp

10.000.000 (belum termasuk PPN)

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

= 2% x 10.000.000

= Rp 200.000

Page 20: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Imbalan Sehubungan denganJasa

PT . Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT.

Mitra Makmur Sebesar Rp 15.000.000.

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

= 2% x 15.000.000

= Rp 300.000

Apabila PT. Mitra Makmur tidak memiliki

NPWP

PPh Pasal 23 = 4% x Penghasilan Bruto

= 4% x 15.000.000

= Rp 600.000

Page 21: PPh Pasal 23 - stie-igi.ac.id€¦ · PPh Pasal 23 Dasar Hukum Pasal 23 UU PPh, Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015 Pemotong Badan Pemerintah WP Badan DN, BUT, Penyelenggara Kegiatan,

Imbalan Sehubungan denganJasa

CV. Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT. Almaidah yang

merupakan perusahaan katering makanan untuk menyediakan

makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu

tahun dengan nilai kontrak Rp 100.000.000.

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

= 2% x 100.000.000

= Rp 2.000.000