GAMBARAN UMUM PP NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TOPIK BAHASAN

2

• Definisi Standar• PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I• PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran

IIGambaran Umum PP 71/2010

DEFINISI Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah

SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

3

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

UU 17/2003 Pasal 32: SAP disusun oleh suatu komite standar akuntansi pemerintahan yang independen.UU 1/2004 Pasal 57: KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sesuai UU tersebut diterbitkan Keppres 84/2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keppres 02/2005 dan Keppres 03/2009.KSAP terdiri dari:

Komite Konsultatif (6 orang, ex officio)Komite Kerja (9 orang)

Dibantu oleh:Kelompok KerjaSekretariat

KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

4

5

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitasBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAPBerlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkrualBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAPTidak berlaku mulai TA 2015

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

PP 71/2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

Lampiran II

PP 71/2010

PP 24/2005 CTA Menjadi

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

5

LAMPIRAN I PP 71/2010SAP BERBASIS AKRUAL

6

• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersihPsl 1

UU17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahunPsl 36 ayat (1)

UU 17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008Psl 70 ayat (2)

UU 1/2004

DASAR HUKUM BASIS AKRUAL

7

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL

• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan

• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

• Manfaat basis akrual antara lain:

Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah

Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah

Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

8

• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.

Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju

Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual,

• Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

PENYUSUNAN SAP AKRUAL

9

1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008

2. September 2008, konsultasi ke DPR3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk

dimintakan pertimbangan4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan

Menhukham6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual

KRONOLOGIS SAP AKRUAL

10

• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)

11

• Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

• Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

PERUBAHAN PSAP (PASAL 5)

12

PENTAHAPAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL

1. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015

2. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

3. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri

13

Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan;

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMP 1 PP 71/2010)

14

1. Laporan Realisasi Anggaran2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)3. Neraca4. Laporan Arus Kas5. Laporan Operasional6. Laporan Perubahan Ekuitas7. Catatan atas Laporan Keuangan

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Page 1515

16

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

LAPORAN FINANSIAL

AKUNTANSIBERBASIS AKRUAL

ANGGARANBERBASIS

KAS

LO

Surplus/Defisit-LO

Laporan

Perubahan Ekuit

as

Ekuitas

Neraca

LRASILPA

/SIKPA

Laporan Perubahan SAL

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN

16

LAMPIRAN II PP 71/2010SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

17

BASIS AKUNTANSI

BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;

Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

“Cash towards Accrual”18

PP 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP (Lamp 2)

BULETIN TEKNISKas Menuju Akrual

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;

2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan;3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran;4. PSAP 03 Laporan Arus Kas;5. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan;6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan;7. PSAP 06 Akuntansi Investasi;8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap;9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban;11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan

Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan

12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Bultek 01: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Bultek 02: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah

Bultek 03: Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi

Bultek 04: Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

Bultek 05: Akuntansi PenyusutanBultek 06: Akuntansi PiutangBultek 07: Akuntansi Dana BergulirBultek 08: Akuntansi UtangBultek 09: Akuntansi Aset TetapBultek 10: Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

19

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAPAT DITERAPKAN S.D. PELAPORAN TAHUN 2014

20

Hubungan SAP dengan Opini Audit

21

Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

TERIMA KASIH