sekurang-kurangnya 3% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penen-tuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.’

Bagi Hadar, pemilu semestinya memberi peluang bagi pemilih memilih calon anggota legislatif dari parpol yang berbeda untuk DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, imbuh dia, gambaran hasil pemilu setiap daerah dan tingkatan dewan bisa berbeda.

Hadar mencontohkan hasil Pemilu 2009 di Sumatra Barat yang meloloskan 10 parpol untuk mengisi kursi DPRD provinsi, yaitu Partai Hanura, Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, PPP, PDIP, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

RUU Beri Ruang Parpol Besar

ANATA SYAH FITRI

PENERAPAN ambang batas parlemen (par-liamentary threshold/PT) secara flat hanya

menciptakan kepalsuan da-lam prinsip keterwakilan hasil pemilu.

“DPR hendak memberlakukan ambang batas parlemen secara gebyah uyah. Sistem itu hanya memberi ruang kepada parpol nasional dan besar dan memus-nahkan parpol di daerah,” tegas Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay di Jakarta, kemarin.

Inpres Antikorupsi akan TerbitSATU lagi instruksi presiden (inpres) akan diterbitkan. Isinya me-ngenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu substansi inpres itu adalah pembentukan unit pemonitoran di setiap kementerian/lembaga untuk memastikan pelaksanaan inpres.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mencontohkan, akan ada perubahan peraturan Kapolri berkenaan dengan sistem peme-riksaan perkara. “Penyidik tidak boleh diintervensi atasannya,” beber Patrialis di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Inpres itu diharapkan dapat memperbaiki posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi. (Mad/P-4)

Yusuf Supendi Temui KPK LagiMANTAN pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi menyerah-kan bukti tambahan terkait dengan laporan dugaan penggelapan dana pemilu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta. “Saya menyampaikan tambahan bukti awal. Itu saja,” kata Yusuf singkat, saat hendak meninggalkan Kantor KPK, di Jakarta, Rabu (6/4).

Kuasa hukumnya, Ahmad Rivai, mengatakan bukti yang diserah-kan kali ini adalah bukti penerimaan uang miliaran rupiah. Saat ditemui terpisah, Anis Matta mengaku tidak akan melakukan tun-tutan balik atas tuduhan Yusuf itu. (*/P-4)

Direktur KPK Jadi Petinggi PGNDIREKTUR Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Tjiptadi diangkat menjadi Direktur Perusahaan Gas Negara (PGN). “Tadi baru RUPS luar biasa. Jabatannya direktur ESDM dan umum,” kata Eko saat dihubungi wartawan, di Jakarta, kemarin.

Menurut Eko, kepindahannya itu tidak ada alasan khusus dan telah mendapat restu pimpinan KPK. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pihak KPK tidak terganggu dengan kepindahan Eko. Mengenai penggantinya, nanti akan dilakukan penerimaan kar-yawan kembali.

Kepindahan Eko tak berselang lama dengan ditariknya kembali Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono menjadi Direktur Perenca-naan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Basrief Arief di Istana Presiden, Jakarta, mengungkapkan dua nama yang diusulkan sebagai peng-ganti Feri adalah Ali Mukartono dan Ian Marika. (*/Nav/P-4)

MI/ADAM DWI

PENATAAN SISTEM POLITIK: Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Ferry Mursyidan Baldan (kanan) bersama wartawan senior Budiarto Shambazy memberikan paparan dalam diskusi dengan tema Penataan sistem politik nasional: revisi paket UU Politik dalam

rangka penguatan demokrasi, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, draf Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Pemilu hasil Badan Legislasi (Baleg) DPR hanya menerapkan ambang batas parlemen bagi anggota DPR dalam pengisian kursi di DPR di daerah.

“Kalau ada 9 parpol yang lolos PT secara nasional, mereka yang dianggap berhak mengisi kursi seluruh DPRD. Parpol yang tidak lolos PT nasional tidak bisa mengisi kursi di DPRD provinsi serta kabupaten/kota.”

Dalam Pasal 202 draf RUU Pemilu disebutkan, ‘Parpol pe-serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

Sementara untuk kursi DPR ada sembilan parpol yang lolos, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.

“Kalau sampai ambang batas berlaku fl at, pada Pemilu 2009 suara rakyat yang memilih PBR dan PBB hangus, sedangkan PKB bisa mendapat kursi DPRD sekalipun suara sah parpol itu untuk pemilihan DPRD Provinsi Sumatra Barat tidak besar.”

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dari F-PG Basuki Tjahaya Purnama menilai pem-berlakuan ambang batas parle-men secara fl at justru bertujuan untuk efektivitas partai dalam merepresentasikan suara pemi-lih. “Masak mereka yang hanya lolos di provinsi tidak punya perwakilan di pusat. Kan tidak bisa begitu,” ujarnya.

Penguatan parlemenKetua Bidang Organisasi dan

Keanggotaan Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan menilai ambang batas parlemen semes-tinya hanya untuk penguatan parlemen dan memfi lter partai.

Akan tetapi, sambungnya, harus diwaspadai ambang batas parlemen dimanfaatkan sebagai patokan pengusulan calon pre-siden.

Jika terjadi, menurutnya, akan mengorbankan efektivitas parle-men dan menyebabkan dishar-moni dalam pemerintahan.

“Jangan sampai ada asumsi, yang mencapai PT adalah yang bisa mengusulkan pasangan calon. Kalau asumsinya demiki-an, lalu PT-nya jadi direndah-kan,” kata dia. (Ant/P-1)

anata@mediaindonesia.com

Pemilih semestinya dimungkinkan memilih parpol yang berbeda untuk DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

INSPEKSI mendadak 17 ang-gota Komisi III ke Pelabuhan Tanjung Priok, 10 Januari 2011, tanpa diketahui sebelumnya oleh anggota Komisi III yang lain. Anggota Komisi III yang ikut rombongan pun sempat terkejut ketika dalam perjalanan kembali dari Bandara Soekarno-Hatta ke Senayan, bus berbelok menuju Tanjung Priok. Hal itu dikemukakan anggota Komisi III Martin Hutabarat di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

“Orang selalu curiga ada apa kok tiba-tiba ke sana. Wajar ma-syarakat bertanya-tanya, sebab (anggota Komisi III) yang ikut dalam rombongan pun bilang kalau kaget dan bertanya-tanya,” ujarnya.

Sebelum ini, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengaku mendapat informasi awal mengenai adanya pelang-garan di Pelabuhan Tanjung Priok, pada malam sebelum sidak. Indonesia Corruption

Komisi III tidak Tahu Ada Sidak

Bea CukaiWatch (ICW) melaporkan Aziz ke Badan Kehormatan DPR ka-rena diduga telah membekingi penyeludupan dua kontainer berisi telepon seluler BlackBerry dan minuman beralkohol.

Menurut Martin, informasi yang diterima Komisi III hanya-lah kunjungan ke Kantor Imi-grasi Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan kasus paspor mafi a pajak Gayus Tambunan.

“Yang berangkat itu panja (pemberantasan mafi a hukum dan perpajakan). Tidak ada ren-cana panja ke sana. Yang dikata-kan itu ke imigrasi untuk kasus Gayus. Jadi wajar saja semua bertanya-tanya,” ujarnya seraya menambahkan, dirinya sendiri tidak ikut dalam rombongan karena ada keperluan lain.

Martin meminta agar Aziz Syamsuddin menjelaskan secara gamblang kronologi kejadian saat itu. Agar tidak menimbul-kan kecurigaan di antara ang-gota Komisi III dan masyarakat. “Supaya tidak tersandera terus-menerus, sebaiknya Aziz harus proaktif untuk menjelaskan, su-paya clear. Jangan sampai Komisi III terbawa-bawa terus dalam pemberitaan,” tukasnya.

Sejauh ini, pengaduan ICW masih belum diproses di BK. Apabila dugaan adanya beking anggota DPR semakin terang, ICW akan mengadukan hal itu ke Polri. (Wta/P-3)

MI/RAMDANI

DINAMIKA

Martin HutabaratAnggota Komisi III

KAMIS, 7 APRIL 2011 3POLKAM