Politik Kyai

Makalah Politik Kyai: Kuasa Kyai atas Wacana Politik Pesantren

0


1

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Political science is the study of the state, its aims and purposes the

institutions by which these are going to be realized, its relations with is

individual members, and other states Roger F. Soltau (1961: 4). Berangkat

dari konsep Soltau, makalah ini akan berusaha menganalisis praktik-praktik

politik yang terjadi belakangan ini, dan bahkan sebenarnya merupakan

praktik lama. Praktik-praktik yang dimaksud adalah praktik politik yang

dimainkan para Kyai1 dalam kancah perpolitikan nasional. Melalui kajian

ilmu politik, Politik Kyai akan menjadi bahasan yang menarik.2

Kyai menempati posisi strategis sebagai agen sosialisasi politik, terlebih,

Kyai bagi umat Islam merupakan tokoh panutan. Kyai merupakan sosok

yang berpengaruh cukup signifikan bagi kehidupan sosial suatu masyarakat.

Bahkan, kemashyuran atau keterkenalan pesantren biasanya tidak dapat

dilepaskan dari pengaruh dan peran Kyai sebagai orang yang menguasai

dan mengajarkan ilmu agama di pesantren kepada para santri.

Kepemimpinan Kyai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan

citra pesantren tersebut dimata masyarakat luas. Ketenaran pesantren

biasanya berbanding lurus dengan nama besar Kyai-nya terutama Kyai

pendiri pesantren tersebut. Sosok Kyai di pesantren tidak hanya selaku guru

yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu

mengarahkan para santri dan pengikut atau pendukungnya dalam

1 Secara terminologi, menurut Manfred Ziemnek (dalam Moch. Eksan, 2000), pengertian Kyai adalah pendiri atau pemimpin sebuah pesantren, sebagai muslim terpelajar yang telah membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebarluaskan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam. Namun pada umumnya di masyarakat kata kyai disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah Islam. 2 Pemikiran ini muncul setelah penulis mengikuti beberapa kegiatan politik di Jawa Tengah saat Pilgub Jateng 2013.


2

menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari-harinya. Kyai

merupakan pemimpin sekaligus tokoh masyarakat yang menjadi panutan

umat di lingkungan bahkan simptisan dan pendukung kyai bisa menembus

batas wilayah pesantren (Musnandar, 2011).

Efektivitas kepemimpinan Kyai di pesantren jika ditinjau dari teori

kepemimpinan paling tidak memiliki 2 pendekatan yakni (1) power-pengaruh

dan (2) pendekatan sifat (trait theory). Yukl dalam Sonhaji (2003)

mengungkapkan keefekteifan kepemimpinan berdasarkan pendekatan yang

pertama itu ditentukan oleh besarnya power yang dimiliki pemimpin (Kyai).

Power seorang Kyai merupakan kekuatan yang diakui oleh pengikutnya

menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi mereka. Power ini dapat

berupa kedalaman ilmu sang kyai dalam agama serta otoritas yang dimiliki

kyai terhadap pesantrennya. Sedangkan pendekatan sifat sering disebut

sebagai pendekatan karismatik yakni atribuit-atribut personal yang dimiliki

Kyai misalnya sorotan mata Kyai, penampilan, ucapan, intonasi suara sang

Kyai. Kedua pendekatan ini seandainya terkombinasi secara baik akan

menjadikan sang Kyai tersebut sosok berkarisma atau sering disebut

pemimpin yang berkarismatik (Musnandar, 2011).

Kepemimpinan karismatik Kyai tak pelak menimbulkan simpati masyarakat.

Kyai merupakan tokoh yang menurut masyarakat saat ini dapat dipercaya.

Kyai merupakan oase yang melegakan masyarakat di tengah teriknya

kehidupan yang penuh dengan krisis kepercayaan. Kyai, setidaknya telah

memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Posisi Kyai menjadi superioritas

karena ia dianggap tokoh yang dekat dengan Tuhan, memiliki ilmu agama

yang baik, sehingga otomatis perangainya dalam kehidupan sehari-hari pun

akan baik. Implikasinya, Kyai merupakan tokoh yang memiliki massa besar.

Hal ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kyai yang kuat

"dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara.


3

Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik

biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kyai sebagai "vote getter"

terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak

bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai platform

dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kyai

yang menyebarluaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi

"pemanfaatan" kepemimpinan kyai di pesantren oleh para politisi baik yang

mengusung azas Islam maupun nasionalis (Musnandar, 2011).

Satu hal yang terjadi, sejumlah Kyai turut andil dalam politik praktis, secara

langsung maupun tidak langsung. Kyai dihadapkan pada politik praktis yang

sarat dengan kepentingan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah:

apakah salah jika Kyai berpolitik? jawabannya adalah tidak salah. Mahfud

MD (2013) menjelaskan bahwa:

Melarang kyai dan ulama berpolitik sama saja dengan melarang mereka ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab sebagian besar sejarah Nabi adalah sejarah prjuangan politik untuk menegakkan keadilan dan membangun pemerintahan yang bersih dan adil, dan itu sunnah. Namun demikian, berpolitik itu bukan hanya berparpol, tapi meluruskan keadaan. Intinya prinsip utama dalam politik adalah be-ramar makruf nahi munkar (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran), bukan ber-amar munkar (menyuruh kemunkaran) dan ber-nahi makruf (melarang kebaikan) dengan ikut-ikutan korupsi.

Fakta-fakta ini menarik untuk dikaji lebih jauh, tentang bagaimana

sebenarnya status dan peran Kyai di dalam pesantren? Dan bagaimana

wacana politik dikonstruksi oleh Kyai di dalam pesantren? Berdasarkan

pertanyaan-pertanyaan ini kiranya tesis Foucault tentang Discourse and

Power akan dipertanyakan. Benarkah kekuasaan dapat merekonstruksi

pengetahuan? Dalam hal ini kuasa Kyai dalam rekonstruksi wacana politik di

lingkungan pesantren.


4

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana posisi dan peran Kyai di dalam pesantren?

2. Bagaimana wacara politik dikonstruksi oleh Kyai di dalam pesantren?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang status dan peran Kyai di dalam pesantren.

2. Menganalisis wacara politik yang dikonstruksi oleh Kyai di dalam

pesantren.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini meliputi dua ranah, yakni:

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan

tentang politik yang dijalankan Kyai di lingkungan pesantren.

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya

yang akan melakukan studi lanjut berkaitan dengan politik yang

dijalankan Kyai di lingkungan pesantren.

c. Sebagai bahan informasi yang memiliki validitas ilmiah (keilmuan)

bagi pembaca mengenai politik yang dijalankan Kyai di lingkungan

pesantren.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan

dan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait

kebijakan-kebijakan politik.


5

b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan

wawasan tentang politik yang dijalankan Kyai di lingkungan

pesantren.

c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan ajang uji kompetensi atas

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti

perkuliahan. Selain itu penelitian ini juga merupakan momen

untuk mengasah sense of research.


6

BAB II LANDASAN TEORI

TEORI STATUS dan PERAN SOSIAL

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan

makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam

masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama

penjelasan histories. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula

dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau

teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal

ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang

actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran

menurut ilmu sosial.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang

ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya

karena posisi yang didudukinya tersebut.. Dalam pengertian sederhana,

guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan

pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal,

tetapi juga bisa di masjid, surau/mushola, di rumah, dan sebagainya (Syaiful

Bahri Djamarah, 1997: 31).

Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran guru

adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan

menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya.


7

Dalam kaitannya dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan

peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi

kekurang berhasilan dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor

yang menentukan kekurang berhasilan ini. Dalam ilmu sosial, ketidak

berhasilan ini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik

peran.

Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan

peran individu yang harus dimainkannya. Implikasinya, tentu saja

mengecewakan terhadap mitra perannya. Orang yang telah mengecewakan

mitra perannya akan kehilangan kepercayaan untuk menjalankan perannya

secara maksimal, termasuk peran lain, dengan mitra yang berbeda pula,

sehingga stigma negatif akan melekat pada dirinya.

Disensus peran ialah mitra peran tidak setuju dengan apa yang diharapkan

dari salah satu pihak atau kedua-duanya. Ketidak setujuan tersebut terjadi

dalam proses interaksi untuk menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan

perannya. Disini, persoalan bisa berasal dari aktor, bisa juga berasal dari

mitra yang berkaitan dengan aktifitas menjalankan peran. Konflik peran

terjadi manakala seseorang dengan tuntutan yang bertentangan melakukan

peran yang berbeda.

Biasanya seseorang menangani konflik peran dengan memutuskan secara

sadar atau tidak peran mana yang menimbulkan konsekuensi terburuk, jika

diabaikan kemudian memperlakukan peran itu lebih dari yang lain. Konflik

peran yang berlangsung sering terjadi apabila si individu dihadapkan

sekaligus pada kewajiban-kewajiban dari dua atau lebih peranan yang

dipegangnya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban dari peranan tertentu sering

berakibat melalaikan yang lain.


8

TEORI DISKURSUS dan KEKUASAAN (MICHEL

FOUCAULT)

Teori yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah

teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Ada dua ide inti metodologi

Foucault, yakni arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan.

Konsep kebenaran berhubungan langsung dengan genealogi kekuasaan,

karena menurut Foucault pegetahuan dan kekuasaan saling berkaitan.

Genealogi kekuasaan memperhatikan hubungan antara pengetahuan dan

kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik-praktiknya yang

berhubungan dengan regulasi tubuh, peraturan perilaku, dan pembentukan

diri. Genealogi menjalankan serangkaian analisis kritis terhadap diskursus

historis dan hubungannya dengan isu-isu yang menjadi perhatian dunia

kontemporer.

Dalam genealogi kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang

mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Di

antaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan

mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintah subjek

dengan pengetahuan.

Foucault amat memusatkan kritiknya pada pengetahuan, pengetahuan

dikritik secara bertingkat (hierarkisasi pengetahuan). Hal ini karena bentuk

tingkatan tertinggi pengetahuan mempunyai kekusaan terbesar.

Sejarah kemanusiaan dilihatnya sebagai proses yang bergerak maju dengan

tiba-tiba dari suatu sistem dominasi (berdasarkan pengetahuan) ke sistem

dominasi yang lain.


9

Foucault memperhatikan cara-cara tubuh diatur, cara pengaturan perilaku,

dan cara di mana diri (self) dibentuk.

Gagasan berikutnya adalah mengenai genealogi yang diterbitkan dengan

judul Discourse on Language. Gagasan tersebut muncul untuk melengkapi

analisis tentang aspek diskursus yang mirip-sistem dengan suatu analisis

bagaimana aspek tersebut dapat terbentuk. Namun genealogi justru

menggantikan peran arkeologi. Tugas genealogi kekuasaan sesungguhnya

berfungsi untuk menganalisis silsilah pengetahuan, pembedaan Nietzsche

antara asal-usul dan silsilah adalah pembedaan antara presentasi sejarah

sebagai terbentangnya suatu gagasan secara jelas serta sebagai fenomena

yang murni kebetulan. Di samping itu gagasan Nietzschean tentang

kemunculan untuk menunjukkan bahwa mode-mode pengetahuan memiliki

erat dengan meluapnya berbagai kekuatan. Dengan demikian Foucault

sampai pada gagasan tentang pasangan kekuasaan-pengetahuan: suatu

pasangan yang secara dramatis menggambarkan terikatnya diskursus

secara erat pada relasi antara kekuatan dan kekuasaan, maupun

mengekspresikan kapasitas produktif kekuasaan untuk menciptakan

diskursus.

Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya

kekuasaan. Kehendak untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap

objek-objek dan terhadap manusia. Pengetahuan adalah cara bagaimana

kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia

datang dari subjek tertentu karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiri

terhadap subjek. Padahal, klaim ini merupakan bagian dari strategi

kekuasaan.3

3 Haryatmoko. Foucault dan Kekuasaan dalam majalah. Basis. No.01-02, Thn ke-51, Januari-Februari 2002. Hal 12. Yogyakarta.


10

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai yang melekat pada

kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui

terumus dalam pengetahuan. Bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan

kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan,

karena ilmu-ilmu terumus dalam bentuk pernyataan-pemyataan.

Kekuasaan-pengetahuan terkonsentrasi di dalam kebenaran pernyataan-

pernyataan ilmiah. Oleh karena itu semua masyarakat berusaha

menyalurkannya, mengontrol dan mengatur wacana mereka agar sesuai

dengan tuntutan ilmiah. Wacana macam ini dianggap mempunyai otoritas.

Pengetahuan tidak bersumber pada subjek, tetapi dalam hubungan

hubungan kekuasaan. kekuasaan menghasilkan pengetahuan... kekuasaan

dan pengetahuan saling terkait... tidak ada hubungan kekuasaan tanpa

pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan dan tidak

pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk hubungan

kekuasaan.

Semua pengetahuan adalah politik karena syarat syarat kemungkinannya

besumber pada relasi kekuasaan. Anatomi politik menunjukan bahwa teknik

kekuasaan, produksi, dan pengetahuan lahir dari sumber yang sama.

Memang anatomi politik tidak menciptakan pengetahuan, tetapi genealogi.

Dengan metode genealogi ditunjukkan bahwa kebenaran yang mengambil

bentuk objektivitas ilmu hanya ilusi. Setiap pengetahuan terkait dengan

objek kekuasaan: orang gila, kriminal, anak remaja, orang sakit, buruh.

Kaitanya terletak pada kemampuan pengetahuan mendefinisikan realitas

objek tersebut. Dengan mendefinisikan realitas, akibatnya pengetahuan

merubah konstelasi sosial. Sedangkan dengan metode arkeologis Foucault

menemukan bahwa semua wacana mempunyai pretensi objektivitas ilmu

yaitu wacana sesorang yang mempunyai kekuasaan. Cara psikiatri

mendefinisikan adanya penyakit jiwa membawa pemisahan antara orang

gila dan orang normal. Definisi yang diberikan dokter tentang penyakit

membawa pemisahan yang dilembagakan dalam bentuk perbedaan orang


11

sehat dengan orang sakit, lalu diciptakan rumah sakit. Kriminolog merubah

konstelasi masyarakat dengan memisahkan antara orang baik-baik dengan

penjahat, yang dicurigai dan tidak terlibat. Diciptakannya penjara berakibat

kekuasaan yang dijalankan polisi semakin besar.4

Kekuasaan bagi Foucault tidak tercipta dalam bentuk tunggal. Kekuasaan

hadir dimana-mana, ada didalam semua relasi sosial dan dilaksanakan pada

titik-titik yang tidak terkira banyaknya dalam bentuk bentuk yang heterogen.5

Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama

melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak bekerja secara negatif dan

represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Salah satu bidang

normalisasi adalah tubuh. Senam dan latihan-latihan militer, kelincahan, dan

keluwesan yang menyangkut tingkah laku serta gerak gerik, mengikuti

norma tentang keadaan tubuh (langsing, gemuk, kurus dll), cara berpakaian

dan kesehatan: dalam semuanya itu berlangsung normalisasi dan dengan

itu juga strategi kuasa. Contoh lain yang lebih jelas tentang strategi kuasa

adalah seluruh wilayah yang menyangkut kesehatan badani dan psikis

dengan norma-normanya untuk menyatakan seseorang sakit atau sehat.

Juga aturan-aturan yang mengiringi cara kita berbicara dengan ketentuan-

ketentuan tentang lafalan dan ejaan merupakan contoh normalisasi.

Secara sederhana pemikiran Foucault dapat dideskripsikan sebagai berikut,

kekuasaan tidak bertumpu pada satu titik sentral termasuk tidak hanya pada

pihak-pihak yang dominan, melainkan tersebar di seluruh masyarakat (tidak

ada seorang pun yang memilikinya). Kuasa bukanlah milik raja, presiden,

atau pejabat, tetapi dalam bentuk strategi. Kekuasaan tidak bekerja melalui

penindasan atau represi, melainkan melalui normalisasi yang positif dan

produktif, yaitu melalui wacana. Salah satu subjek penting yang diamati

4 Haryatmoko. Ibid. Hal 13. 5 Ritzer & Smart. Handbook Teori Sosial. 2012. Hal 649. bandung.


12

Foucault menyangkut kekuasaan adalah tubuh, karena baginya untuk

menunjukkan bagaimana kuasa melakukan normalisasi dan menyebar,

maka haruslah melihat dari tubuh manusia. Bahkan bagi Foucault tubuh

telah menjadi pertarungan wacana terus menerus.

POLITIK

Menurut Alan C. Isaak di dalam bukunya yang berjudul Scope and Methods

of Political Science (1975), politik sering diartikan sama dengan

pemerintahan (government), pemerintahan atas dasar hukum (legal

government), atau negara (state). Selain itu politik juga sering diartikan

sama dengan kekuasaan power),kewenangan (authority) dan atau

perselisihan (conflict) (Isaak, 1975: 15).

Bagi mereka yang mengartikan politik sama dengan pemerintahan akan

melihat politik sebagai apa yang erjadi di dalam badan pembuat undang-

undang negara, atau kantor Walikota. Alfred de Grazia menyatakan bahwa

politik (politics atau political) "meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi di

sekitar pusat-pusat pembuatan keputusan pemerintah" (Isaak, 16). Charles

Hyneman sebagaimana dikutip oleh Alan C. Isaak mengartikan politik

sebagai "pemerintahan atas dasar hukum" (Isaak, 16). "Titik pusat perhatian

ilmu politik Amerika adalah bagian dari masalah-masalah kenegaraan yang

berpusat di pemerintahan, dan macam atau bagian pemerintahan yang

berbicara melalui undang-undang". Dengan demikian ada dua versi yang

mendefinisikan politik sama dengan pemerintahan: versi pertama hanya

membicarakan tentang pemerintahan, sedangkan versi kedua yang

dibicarakan tidak hanya pemerintahan akan tetapi juga undang-undang.

Sekarang apa yang dimaksud dengan pemerintahan (government) itu? Alan

C. Isaak mengartikan pemerintahan sebagai "lembaga dari suatu


13

masyarakat yang didasarkan pada hukum atau undang-undang yang

bertugas untuk membuat keputusan yamg mengikat secara hukum" (the

legally based institutions of a society which make legally binding decisions)

(Isaak, 16). Apakah politik diartikan sebagai pemerintahan atau

pemerintahan yang berdasar hukum yang jelas keduanya memusatkan

perhatiannya pada lembaga-lembaga formal.

Definisi yang mempersamakan politik dengan pemerintahan menurut

banyak ilmuwan politik dikatakan sebagai memiliki keterbatasan dalam

penerapannya atau secara tidak realistik bersifat terbatas. Sebagai contoh

apakah keputusan yang mengikat masyarakat yang dibuat oleh pemimpin-

pemimpin atau ketua-ketua suku diklasifikasikan sebagai bersifat non-politik

dan oleh karena itu berada di luar ruang lingkup ilmuwan politik?

Ilmuwan politik yang mengritik definisi politik sebagai sama dengan

pemerintahan memformulasikan suatu definisi alternatif yang

mempersamakan politik dengan "kekuasaan" (power), "kewenangan"

(authority) atau "perselisihan/pertikaian" (conflict). William Bluhm

sebagaimana dikutip oleh Alan C. Isaak menyatakan bahwa "politik

merupakan proses sosial yang diikuti oleh kegiatan yang melibatkan

permusuhan dan kerjasama dalam menjalankan kekuasaan, dan mencapai

puncaknya pada pembuatan keputusan bagi suatu kelompok" (Isaak, 18).

Politik dijumpai di manapun hubungan kekuasaan ataupun situasi konflik

terjadi, ini artinya ilmuwan politik dapat juga dengan secara sah mempelajari

politik dari serikat buruh, perusahaan atau suku-suku di Afrika, dan juga apa

saja yang terjadi di dalam badan pembuat undang-undang atau administrasi.

Definisi ini lebih menekankan pada jenis kegiatan (action) atau perilaku

(behaviour)daripada pada jenis kelembagaan (institution) tertentu.

Definisi politik yang didasarkan pada pemerintahan pada sesungguhnya

merupakan versi definisi yang didasarkan pada kekuasaan (power), yaitu


14

kekuasaan atau power yang dijalankan didalam dan oleh lembaga

pemerintahan. Dengan demikian sesungguhnya semua definisi tentang

politik didasarkan pada gagasan tentang proses atau konflik. Max Weber

mengartikan politik sebagai "usaha untuk membagi kekuasaan atau usaha

untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara negara-negara

ataupun di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam negara" (Isaak,

18).

Definisi berikutnya mempersamakan politik atau sistem politik sebagai

"penjatahan nilai-nilai bagi suatu masyarakat dengan secara sah" (the

authoritative allocation of societal values). Definisi ini dikemukakan oleh

David Easton dan lebih menekankan pada aktifitas atau kegiatan daripada

pada lembaga. Menurut Easton "penjatahan nilai-nilai secara sah"

merupakan jenis kegiatan yang menarik bagi kita dengan alasan karena

setiap nilai masyarakat dibutuhkan oleh setiap orang, bahwa orang-orang

memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda dan kepentingan atau

tujuan yang berbeda-beda ini harus dialokasikan, dibagi-bagikan oleh

seseorang atau oleh sesuatu, dan inilah yang disebut situasi power atau

konflik" (Isaak, 20). Setiap masyarakat, kata Easton, memiliki sistem politik

yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang secara sah menjatahkan atau

mengalokasikan nilai-nilai, tetapi sistem-sistem ini memiliki bentuk yang

berbeda-beda.

Dengan demikian, definisi ini tidaklah membatasi kita hanya pada

mempelajari pemerintahan yang sah (atau atas dasar hukum), akan tetapi

kita juga dapat mempelajari sistem politik atau kebudayaan lainnya secara

obyektif tanpa pandangan-pandangan tentang struktur dan perilaku politik

yang dipertimbangkan sebelumnya. Selain itu ketika kita mempelajari sistem

politik pada lembaga formal pemerintahan, seperti kongres atau parlemen,

kita dapat memasukkan juga kelompok-kelompok kepentingan, partai politik,


15

dan pengaruh-pengaruh lainnya yang kurang begitu jelas terhadap

keputusan-keputusan yang sah.

Meskipun demikian definisi Easton tidaklah meliputi semua situasi

kekuasaan atau pemilihan keputusan, akan tetapi hanya keputusan-

keputusan yang mengikat masyarakat saja yang relevan bagi ilmuwan

politik. Menurut Easton "suatu kebijakan itu sah (authoritative) apabila rakyat

yang dikenai kebijakan itu atau mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan itu

menganggap bahwa mereka harus atau seharusnya mematuhinya" atau

dengan kata lain kebijakan itu dianggap mengikat mereka.

Perbedaan antara Harold Laswell yang mendefinisikan politik sebagai "Who

Gets What When How?" dengan Easton adalah bahwa apabila Laswell

menekankan pada peranan power dalam proses distribusi, maka Easton

menekankan pada hubungan antara apa yang masih ada di dalam sistem

(tumbuhan) dan apa yang keluar dari sistem (keputusan). Atau dengan kata

lain Easton memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem politik,

sementara Laswell memusatkan perhatiannya hanya pada individu yang

memiliki pengaruh paling besar pada proses distribusi, yaitu mereka yang

memiliki power.


16

BAB III PEMBAHASAN

STATUS dan PERAN KYAI DI PESANTREN

Kyai merupakan tokoh kunci di pesantren, bahkan tidak hanya itu, di

masyarakat pun ia memiliki status yang tinggi. Di pesantren, Kyai dapat

diibaratkan sebagai menara mercusuar, keberadaannya mutlak ada sebagai

tokoh panutan, penunjuk arah, pencipta fatwa, tempat pengaduan dan

referensi bagi hukum Islam, sumber nilai, penceramah, pencerah, sumber

pedoman hidup, dan bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia.

Di dalam masyarakat Islam, Kyai merupakan salah satu elit yang

mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada

perkembangan masyarakat tersebut. Kyai menjadi salah satu elit strategis

dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki

pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu,

secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi

(waratsat al-anbiya). Tidak mengherankan jika Kyai kemudian menjadi

sumber legitimasi dari berbagai keagaman, tapi juga hampir dalam semua

aspek kehidupannya (Faridl, 2007: 239).

Kyai, karena bekal ilmu pengetahuan tentang agama Islam, menjadi sosok

yang amat dikagumi dan menjadi suri teladan bagi orang-orang di

sekelilingnya. Perkataan, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan Kyai dalam

kehidupan sehari-hari acap kali menjadi model bagi santri. Santri melakukan

imitasi, identifikasi atas segala hal tentang Kyai, yang kemudian ini

dibiasakan dan diinternalisasi menjadi bagian dari dirinya.

Hal-hal di atas sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jika

menilik sisi historis Kyai, dengan melihat fenomena yang berkembang paling


17

tidak sejak dekade 1980-an, kyai sendiri ditempatkan dalam ruang sosial

yang sedang berkembang di Indonesia. Dalam kerangka seperti itu,

persepsi teologis kyai diletakkan dalam dua ruang yang saling

mempengaruhi: ruang ekstern masyarakat Indonesia dan ruang intern diri

masing-masing individu (Faridl, 2007: 239).

Dalam ruang ekstern, nama besar Kyai di dalam pesantren menyeruak ke

permukaan karena pengetahuan agamanya. Pengetahuan-pengetahuan

agama ini kemudian mengantarkan sosok Kyai pada kekuatan yang lebih

besar dari sebelumnya. Hal inilah apa yang dikatakan Foucault sebagai

pengetahuan yang memberi kekuasaan, dan kekuasaan juga merupakan

media untuk memproduksi pengetahuan. Kedua hal ini merupakan

dialektika sebab akibat yang tidak bisa dipinggirkan. Keduanya saling kait

mengkait.

Ruang intern dari persepsi teologis berada pada diri masing-masing individu,

yakni bagaimana dalam hal ini para santri menciptakan perspektif atas

sosok Kyai panutannya. Perspektif inilah yang kemudian menciptakan rasa

hormat, kagum, patuh, dan sikap-sikap positif lainnya atas Kyai.

Status sebagai Kyai dilekati oleh peran-peran tertentu, yakni segala peran

yang berkaitan dengan peran-peran keagamaan. Kyai, sebagai tokoh

spiritual di pesantren menjalankan perannya sebagai pendidik, inspirator,

kreator, inovator, motivator, suksesor, pemberi doktrin, dan peran-peran

lainnya.

Peran-peran Kyai di pesantren mewujud dalam kegiatan-kegiatan, di

antaranya: kegiatan pembelajaran di kelas, pengajian, ceramah keagamaan,

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan Kyai di luar pesantren, dan kegiatan

keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.


18

Kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas sekaligus merupakan

media untuk menanamkan legitimasi Kyai di hadapan para santri. Dalam

kesempatan inilah, kekuasaan Kyai bekerja untuk memproduksi

pengetahuan para santri. Secara sederhana, bisa dikatakan jika Kyai

mengatakan A, semua santri secara otomatis juga mengatakan A. Hal ini

bukannya tanpa alasan, Kyai dengan segala keistimewaannya

merupakan tokoh nomor satu di pesantren.

Meminjam identifikasi Geertz, kyai dan santri merupakan bagian dari

kelompok masyarakat Islam khususnya di pulau Jawa yang memiliki

kesadaran keislaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok

lainnya, abangan dan priyayi. Komunitas santri sendiri diidentifikasi Geertz

merupakan bentukan komunitas Kyai, khususnya melalui lembaga

pesantrennya. Meski lekat dengan tradisi-tradisi mistis-asketik khas Hindu

Jawa mereka termasuk kelompok penganut Islam yang taat dalam

menjalankan syariah Islam.

Clifford Geertz6 juga menyatakab bahwa:

Kyais (traditional Islamic boarding school leaders) are significant cultural brokers in Indonesian rural Muslims. They have transformed modern values into their religious community.Therefore, for Muslims, Kyais and their pesantrens are important factor in response to modern ideologies, cultures and politics.

Tergambar jelas betapa Geertz mendeskripsikan bahwa Kyai merupakan

penentu kebudayaan bagi masyarakat, Kyai juga merupakan tokoh kunci

dalam menanggapi berbagai fenomena-fenomena sosial seperti ideologi

modern, budaya, dan politik. Bahkan Horikoshi lebih tegas mengatakan

bahwa Kyai tidak hanya sebagai cultural brokers tetapi juga adalah agen

perubahan.

6 dalam Sholeh: Pesantren, Peace Building, and Empowerment: A Case Study Community Based Peace Building Initiative. Jurnal Al-Jamiah,Vol. 43, No. 2, 2005/1426 H


19

Horikoshi, based on his finding in pesantrenof Garut, West Java in 1970s, asserted that kyai and pesantren community are more than just a broker but an agent of transformation.

Antara santri dan kyai terdapat sebuah pola relasi emosional layaknya

tradisi feodal, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis yang sofistikatif

seperti galibnya tradisi serupa dalam pemerintahan kerajaan. Kyai dan

keluarganya memiliki posisi sosial dan kultural yang tinggi dibanding

kebanyakan kaum santri. Menurut Irsan sebagaimana diulas Marijan, tradisi

tersebut bertumpu pada tiga pilar utama. Pila-pilar tersebut terdiri dari basis

massa yang merupakan pola struktur sosialnya, basis ulama yang

merepresentasikan struktur kepemimpinan serta basis tradisi yang secara

kultural menjadi semacam sistem budaya yang mengikat visi keilmuan

maupun belbagai etiket keislaman yang mereka anut.

Sistem budaya tersebut pada dasarnya merupakan pelembagaan tradisi

yang membentuk struktur khas. Basis massa komunitas Kyai dan santri

bertumpu pada pesantren dan pedesaan di mana kyai menempati posisi

sentral dalam perikehidupan sosialnya. Hal ini menjadikan kepemimpinan

kyai di kalangan masyarakat santri sejak awalnya mengakar secara kultural.

Kyai merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik maupun

ekonomi. Mereka merupakan pengajar agama (preacher) yang rata-rata

sekaligus pemilik tanah yang luas.

Kyai merupakan pemimpin kultural yang lebih fleksibel dalam menghadapi

tradisi lokal. Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh

pandangan mereka yang realistik mengenai apa yang yang sebenarnya

bersifat Islam dan bukan. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka

mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan

untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Di antara

fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada islamisasi tradisi

selamatan yang lebih menonjolkan unsur Islamnya dibanding non-


20

Islam. Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima

sebagai bagian dari tradisi Islam, di mana kyai sering kali justeru memiliki

peran sentral dalam pelaksanaannya.

Pada banyak kasus, peran kyai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya

terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan. Di

tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan kyai, berbagai masalah

sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian,

bahkan pengobatan sering menempatkan kyai sebagai tumpuan. Hal ini

tentu saja melahirkan hubungan emosional yang diliputi ketergantungan

dengan tingkat kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat

Islam di sekitar Kyai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha

menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan Kyai.

Kyai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan

keputusannya dibanding tokoh manapun.

Status Kyai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan

sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan

masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka

bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan

secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding

aparat pemerintahan, seperti lurah atau kepala desa.

Persoalannya pada generasi Kyai era belakangan, status yang demikian

tampak mulai memudar. Kyai yang demikian memang banyak dijumpai era

1950-an sampai dengan 1980-an. Namun demikian, pada generasi

sesudahnya semakin banyak kyai yang tidak mewarisi penuh pola pikir,

posisi sosial, kultural maupun keahlian leluhurnya. Beberapa kyai dan tokoh

pesantren memang masih mewarisi wibawa pendahulunya, tetapi

tampaknya tidak demikian pada sebagian besar.


21

Perluasan sektor perekonomian di kalangan masyarakat muslim menjadikan

ketergantungan ekonomi mereka pada kyai melemah. Rasionalitas berfikir

mereka juga menjadikan peran kyai dalam penyelesaian masalah-masalah

rumah tangga, perjodohan serta pengobatan berkurang drastis, meski bukan

berarti hilang sama sekali. Situasi ini sedikit banyak menjadikan relasi kyai-

santri semakin berjarak dibanding masa-masa sebelumnya. Kyai masih

diperlukan dalam acara-acara seremonial, seperti hajatan dan forum-forum

pengajian, tetapi bukan dalam kapasitas pengendali dan pengarah seremoni

sebegaimana di masa lalu. Peningkatan perekonomian masyarakat yang

sebagian sangat mungkin telah melampaui status sosial ekonomi kyai kurun

belakangan menjadikan relasi tersebut menjadi semakin formalistik. Kyai

memang masih diperlukan dalam masalah-masalah tertentu, tetapi bukan

lagi segala-galanya.

Perkembangan pelembagaan sebagian pesantren besar pada kurun

mutakhir juga memperlihatkan kecenderungan pemisahan institusi ini dari

lingkungan sekitarnya. Bila sebelumnya Kyai secara independen menjadi

pihak yang menghidupi pesantren, dalam perkembangannya mereka

melibatkan masyarakat luas dalam penggalangan dananya. Tuntutan

pengembangan lembaga menjadikan kemampuan kyai secara sendirian

tidak lagi memadai untuk menopang tegaknya lembaga yang dikelola.

Belajar di pesantren yang sebelumnya sekaligus merupakan satu bentuk

pengabdian, bekerja pada kyai dengan imbalan kesempatan belajar agama

di pesantren berubah ke arah kontrak kerja yang semakin rasional karena

persyaratan administratif dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh santri

sendiri. Perkembangan ini tentunya tidak dapat diabaikan pengaruhnya

terhadap perubahan pola relasi antara kyai dan santri yang mestinya tidak

dapat lagi dipahami dalam konteks hubungan sebagaimana idealitas

penggambaran para pengkaji kyai dan pesantren pada masa sebelumnya.


22

Keterlibatan sebagian kyai, tokoh pesantren dan para mantan santri dalam

partai politik juga tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan politik

antara kyai dan santri yang secara kebetulan berada pada kelompok politik

berbeda. Paling tidak, perbedaan afiliasi dan sepak-terjang politik Kyai dan

tokoh pesantren tampak telah menimbulkan beragam apresiasi, baik dalam

rupa respon yang apresiatif, sinis atau sekedar pasif. Keterlibatan Kyai

dalam satu kepentingan politik, termasuk dukungannya terhadap calon

tertentu dalam pemilihan umum, kepala negara ataupun kepala daerah

bukan referensi umum kalangan santri. Kalaupun masih ada sebagian yang

masih menempatkan Kyai sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau

sikap politik, dapat dipastikan hal itu menuntut kondisi-kondisi tertentu.


23

KUASA KYAI ATAS WACANA POLITIK PESANTREN

Indonesia memang negara yang amat sangat plural. Apapun ada; orang

yang berkulit putih, sawo matang, hitam, bermata besar, mata sipit, rambut

lurus, rambut keriting, rambut warna hitam, rambut berwarna pirang, orang

dari yang berbahasa Aceh, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Nusa

Tenggara, Maluku, dan bahkan Papua, orang yang ibadahnya di masjid,

gereja, wihara, pura, kuil, dan kelenteng. Yang, semuanya ini menempati

17.508 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang semuanya ini

terdaftar ke dalam 1.128 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dan berbicara dalam 546 bahasa daerah yang tersebar di seluruh

Indonesia.7

Berdasarkan karakteristik di atas, ada jumlah yang menarik dicermati, yakni

70% penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasar atas pluralitas

keislaman di Indonesia, maka dapat menjadikan setiap kelompok

keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung

setiap kepentingan politik. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan

partai-partai politik Islam secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh

pada lahan politik yang sama. Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam

kapasitas perbedaan platform ideologis atau bermakna pembelaan

kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini, pragmatisme politik praktis

bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding usaha pembelaan

kepentingan komunitas dan agama (Syam, 2011).

Di kalangan NU, di mana Kyai dan tokoh pesantren menjadi pilar kultural

utamanya, muncul beberapa partai politik yang masing-masing mengklaim

sebagai representasi politik komunitas ini. Masing-masing juga berupaya

7 Dihimpun dari berbagai sumber. Data ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai tingkat perkembangan masyarakat


24

menempatkan beberapa kyai dan tokoh pesantren sebagai motor penggerak

ataupun sekedar legitimasi.8

Faridl (2007) telah melakukan kajian terhadap Peran Sosial Politik Kyai di

Indonesia, setidaknya penelitian ini menjadi acuan dalam penyusunan

makalah ini. Sebelum lebih jauh berbicara tentang Kuasa Kyai atas Wacana

Politik Pesantren, lebih dulu perlu dianalisis bahasan di bawah ini.

....di samping medan politik, masih ada fungsi lain yang ikut mempengaruhi kehidupan sosial politik suatu masyarakat, yaitu ajaran Islam dan simbolisasinya. Artinya, ruang kehidupan politik itu pada praktiknya terus-menerus mendapat perimbangan dari nilai ideal dan moral ajaran Islam yang telah dihayati masyarakat dalam waktu lama. Hal ini merujuk pada temuan Mohammed Arkoun pada masyarakat Mesir. Dalam kesimpulannya, Arkoun menyebutkan bahwa bagi masyarakat beragama, perubahan sosial yang dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan yang dimilikinya. Simbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragamamerupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku-perilaku pribadi yang khusus.

Dari studi yang pernah saya lakukan, ditemukan beberapa hal yang tampaknya berbeda dari apa yang diramalkan Arkoun. Pertama, walaupun tetap menggunakan pemikiran agama Islam dengan corak pemikiran abad pertengahan, namun kyai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demikepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskanulama abad pertengahan, tidak diterimabegitu saja, tetapiditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Tafsir yang dilakukan kyai memang tidak merupakan kritik pada esensi yang ditawarkan ulama abad pertengahan, juga tidak langsung pada al-Quran ataupun Hadits, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial dan tekstual melalui metode berpikir Usl al-Fiqh yang dipinjam dari ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah usl al-fiqh al-muhafazhatu ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah, misalnya, para kyai menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru yang ditawarkan

8 Hal ini karena orang-orang politik sadar betul, bahwa Kyai menempati posisi strategis sebagai vote getter karena memiliki banyak santri.


25

alampikiran modern atau alampikiran yang didominasi tradisi lokal yang ada.

Kedua, secara umum seluruh kyai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan. Hal ini pada awalnya didasarkan pada prinsip meminjamistilah Syiah,takiyah menyembunyikan kekuatan pada saat kondisi tidak memungkinkan untuk berkembang. Strategi takiyah ini dikemukakan sebagai jawaban atas kondisi politikyang tidak kondusif. namun selanjutnya, strategi pemusatan perhatian pada pendidikan ini dijadikan sebagai satu-satunya cara yang mereka tempuh. Urusan sosial politik akhirnya cenderung ditelantarkan. Hal ini tercermin, salah satunya, pada materi yang diajarkan, yang masih terbatas hanya pada materi-materi disekitaribadah privat dan menafikan tidak memberikan perhatian serius urusan ibadah publik. Sehingga, ketika arus reformasi pertama kali merabak ke permukaan, banyak kyai diantaranya yang tampak gagap dalam menanggapinya.

Hal yang juga menarik berkaitan dengan peran sosial kyai adalah adanya indikasi bahwa, ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kyai. Perbedaan persepsiteologis para kyai memperlihatkan adanyaperbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dapat diamati pada beberapa hal seperti: 1) di tengah perubahan sosio-kultural masyarakat Indonesia khususnya dalamusaha merespon momentum reformasi secara euforia, perilaku sosial politik diperankan pada kyai memperlihatkan adanya perbedaan kognisi yang dimilikinya; 2) Jika teori kasb dipersepi sebagai pemberian porsi lebih bersar terhadap qadariyah, maka perilaku sosial kyai meninggi, demikian pula sebaliknya; 3) Persepsi teologis serta perilaku sosial politik kyai tertentu tidak secara otomatis menghasilkan peran perubahan pada masyarakat sekitarnya. Kenyataan ini terutama lebih diakibatkan oleh karena adanya pertentangan antara medan politik dalam diri kyai dan medan politik yang berkembang diluar diri kyai (masyarakat).

Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kyai terlihat juga pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kyai dengan latar sosioreligius kelompok modernis seperti Persis dan SI, misalnya, memiliki sikap yang cenderung tertutup dengan mendasarkan argumentasinya pada pemahaman tekstual atas pesan-pesan wahyu baik yang bersumber pada al-Quran maupun Hadits. Sementara kyai dengan latar sosioreligius kelompok tradisionalis seperti NU, pada umumnyalebih mendasarkan argumentasinya pada pemaknaan terhadap konteks secara lebih bebas sehingga memiliki sikapyang cenderung lentur dan terbuka. Dikalangan kyai NU, misalnya, dengan


26

mendasarkan pada kaidah Taghayyur al-Ahkambi al-Taghayyur al-Azminati wa al-Amkinati wa al-Ahwali, pernah lahir sejumlah ijtihadpolitik sebagai produk dari sikap lenturnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti sikap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asa, pemberian gelar Walyyul amri ad-daruri bisy-Syaukah kepada Soekarno.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari perbedaan persepsi teologis yang dianutnya, meskipun dalambanyak hal memiliki akar teologis yang relatif sama. Bekaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan situasional menyangkut pilihan-pilihan dan kecenderungan politik yang terjadi, secara umum dapat dikemukaan ada dua model kyai. Pertama, model yang memilih diam ketika menghadapai berbagai perubahan sosial politik. Mereka biasanya memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah tersebut. Kyai tipe ini, sering teramat hati-hati dalam menanggapi perubahan sosial politik. Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi mereka merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama. Dengan demikian, ia bisa dikompromikan untuk diterima. Sikap ini membuat mereka lebih berani untuk terjun pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentrasformasikan nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisatetap berjalan dalamjalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang telah berkembang. Kyai tipe ini cenderung agresif, termasuk ikut terlibat dalam membidani kelahiran partai-partai.

Berdasarkan bahasan di atas, hal yang belum coba di bahas oleh Faridl

adalah bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Kyai dimanfaatkan untuk

memproduksi pengetahuan politik di kalangan pesantren, khususnya

terhadap para santri. Makalah ini mencoba menyajikan masalah tersebut

secara komprehensif.

Foucault mengatakan bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan,

kekuasaan dan pengetahuan saling terkait, tidak ada hubungan kekuasaan

tanpa pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan dan tidak


27

pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk hubungan

kekuasaan.

Kecenderungan tersebut tampaknya juga terjadi pada arena politik lokal,

daerah. Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh

pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi

calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati ataupun

gubernur, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana

dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kyai tak

terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses pilkada.

Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih

dukungan kyai atau tokoh-tokoh pesantren tertentu menjadi penentu afiliasi

dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kyai terbelah kepada

beberapa calon berbeda. Dalam beberapa kasus hal ini bahkan diwarnai

ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai berbasis NU dengan mereka

yang berada pada jajaran pengurus Ormas.

Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut

memperlihatkan bahkan nilai politik kyai di hadapan para politisi dalam

upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi

kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Komunitas elit keagamaan ini,

meminjam istilah Masdar, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan

signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun

perorangan. Padahal terbelahnya afiliasi politik kyai pada politik partisan

tentunya menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum santri yang

sebelumnya dikenal memiliki respektasi dan ketaatan tinggi pada Kyai.

Kembali pada pokok persoalan, dalam wacana politik di Indonesia, peran

Kyai sangat strategis tetapi juga dilematis. Sebagai elit politik, sesuai

dengan paham Sunni, kiyai wajib mentaati pemerintah. Sebagai elit agama,

kiyai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan


28

cara amar makruf nahi munkar. Pada saat yang sama, kiyai sebagai

interpreteter ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi

referensi. Sebagai elit sosial, kiyai menjadi panutan dan sekaligus pelindung

masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Multi peran

seperti inilah yang seringkali menjadikan kiyai bersikap serba salah dan

dilematis. Peran dan tanggung jawab kiyai terhadap agama, negara dan

masyarakat secara bersamaan, tidak jarang menimbulkan benturan

kepentingan yang menjadikan pada posisi sulit. Pada saat hubungan

pemerintah dengan rakyat tidak harmonis, di mana dominasi negara sangat

kuat, kiyai yang tidak membela dan memperjuangkan kepentingan

masyarakat akan dijauhi oleh masyarakat dan santrinya. Hal ini berarti kiyai

akan kehilangan sumber otoritas, kewibawaan dan legitimasi sebagai kiyai,

yang apabila tidak dimanaj dengan baik, kiyai akan kehilangan posisi daya

tawarnya, tidak hanya di hadapan pemerintah, tetapi di hadapan

masyarakat. Meski tidak sekeras fragmentasi politik era 1950-an, sikap

partisan kyai dan tokoh-tokoh pesantren dalam politik praktis telah

memetakan masyarakat Islam ke dalam beberapa kelompok politik yang

tidak sepaham. Pada era 1950-an peran kyai masih sangat berpengaruh

dalam menentukan sikap politik pengikutnya dari kalangan santri. Masih

menyatunya misi politik mereka vis a vis kelompok politik komunis ataupun

nasionalis menjadikan sentimen politik dan ideologis sekaligus dapat

dengan mudah dieksploitasi tokoh-tokoh keagamaan dengan dalih

memperjuangkan misi politik Islam. Kuatnya imperasi situasi politik yang

diliputi kentalnya kepentingan ideologis menempatkan kyai dan tokoh-tokoh

pesantren sebagai acuan sikap politik ataupun sumber opini bagi kalangan

Islam.

Situasi tersebut tentunya banyak mengalami perubahan dengan yang terjadi

pasca bubarnya Orde Baru. Perubahan sosial yang sedemikian pesat akhir-

akhir ini sedikit banyak tentu mempengaruhi kultur keagamaan di kalangan

umat Islam. Perubahan menonjol tampak pada polarisasi sekat ideologis


29

yang tampak potensial tergantikan kepentingan politik praktis. Sekat

tersebut tidak hanya terjadi antara kyai satu dengan yang lain, melainkan

juga dengan beberapa kelompok masyarakat Islam yang tidak separtai.

Perkembangan sosial dan politik negeri ini juga memperlihatkan bahwa

masyarakat Islam semakin independen dalam menentukan pilihan afiliasi

politiknya. Selain mereka potensial untuk tetap taat pada kyai dan tokoh-

tokoh pesantren, mereka juga potensial mengikuti jejak oportunisme politik

yang tengah berkembang. Mereka dapat saja mengikuti arah politik kyai

ataupun membangunbergaining sendiri demi masa depan politik bagi pribadi

ataupun komunitas baru yang berhasil dibangun.

Perbedaan afiliasi politik kyai juga bukan mustahil menimbulkan respon

beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kyai

sebagai opinion leader ataupun referensi utama pengambilan keputusan

yang harus ditaati. Situasi ini potensial menjadikan kyai dalam konotasi dan

lingkup pengaruh kulturalnya yang khas, sebagaimana identifikasi Mastuhu,

Zamakhsyari Dhofir ataupun Bruinessen, berubah dari sebelumnya. Bahkan

bukan mustahil sebagian masyarakat yang semula senatiasa

menggantungkan sikap politiknya pada kehendak kyai telah kehilangan

respektasinya karena perbedaan sikap politik. Apalagi sudah jamak

diketahui bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik kyai sering kali disertai

dengan fasilitas tertentu yang lebih banyak dinikmati kyai dan keluarganya,

sementara manfaat yang sama kurang dinikmati para pengikutnya.

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Saripudin (2012)

mengemukakan bahwa Kyai pada saat-saat menjelang pemilihan kepala

desa misalnya dukungan dari Kyai sangat mempengaruhi pendapatan

suara. Calon yang tidak memperoleh dukungan salah satu Kyai yang ada, ia

akan merasa kurang pantas. Terkadang hal ini menyebabkan terjadinya

calon tunggal didalam sebuah pemilihan kepala desa, kadang calon yang


30

tidak mendapat restu dari kyai memilih mundur sebelum diadakannya

pemilihan.

Sudah menjadi jargon, yang menyatakan masyarakat yang ikut apa kata

Kyai maka ia akan selamat. Budaya ini belum tergerus oleh perkembangan

zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi setiap masa.

Kharisma kyai merupakan senjata paling mujarab untuk mendapatkan

pengaruh dimasyarakat, dan masyarakatpun secara sadar menerima.

Ketaatan terhadap Tuhan, cita-cita umah, komunitas politik keagamaan

rupanya dijadikan insvestasi untuk mendapatkan atribut-atribut

transendental dan keselamatan.

Politik yang membawa nama besar seorang kyai sudah menjadi budaya

yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kyai hanya bertugas

mengurus umat dan tidak mau terlibat kedalam politik praksis. Keberadaan

kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Setelah menjadi pemimipin, budaya sungkem terhadap kyai tidak pernah

ditingalkan, hal ini rupanya untuk melatenkan kekuasaan. Agar dukungan

dari kyai tidak lepas, berapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak

jarang yang mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk

melangengkan kekuasaan maka seorang pemimimpin berusaha meminta

nasihat yang akan dijalankan didalam kebijakan politiknya.

Kebijakan-kebijakan kepala desa misalkan, ia akan mengutamakan

beberapa program yang berkaitan dengan keagamaan. Semakin banyak

dukungan terhadap kepentingan kyai maka semakin strategis mendapatkan

simpati masyarakat. Hal ini pernah terjadi dan saya saksikan, Singkat cerita

pada pemilihan wakil daerah pemilu tahun lalu seorang anggota fraksi dari

partai PKB memberikan sedekah buat pembangunan masjid didesa kami.

Sepontan kharisma dimasyarakat sangat kuat sehingga mendominasi


31

perolehan suaradi TPS kami. Selain itu Ada beberapa kesan yang tidak bisa

dilupakan begitu saja, persepsi-persepsi yang menilai kader tersebut

dermawan dan dekat dengan tokoh kharismatik memungkinkan menjadi

alasan kemenangan yang mutlak.


32

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kyai, status yang melekat pada individu, mengandung konsekuensi peran-

peran yang harus dimainkan oleh individu tersebut. Di Indonesia, Kyai

memiliki peran utama sebagai ahli agama, guru agama, dan/atau ahli

spiritual. Namun, dalam kehidupan di masyarakat Kyai tidak hanya

menjalankan fungsi-fungsi keagamaan. Kyai juga kerap kali memainkan

fungsi-fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan fungsi politik.

Berdasarkan hal tersebut, dan berdasarkan perkembangan modernisasi

yang semakin masif, peran Kyai dapat dibedakan ke dalam dua dikotomi

yakni peran pusat dan pinggiran. Kyai memiliki legitimasi tinggi ketika ia

memainkan peran pusatnya sebagai tokoh agama. Namun, Kyai justru akan

memiliki sedikit apresiasi ketika dia memainkan peran-peran pinggiran,

terlebih ketika memainkan peran politik praktis.

Kyai, sebagai tokoh sentral di dalam lingkungan pondok pesantren, memiliki

andil besar sebagai pencipta wacana politik. Kyai, yang memiliki legitimasi

tinggi di mata para santri mengundang para politisi untuk memanfaatkan

situasi. Kyai-Kyai dilibatkan dalam politik praktis untuk sebagai vote getter

atau guna mendulang masa, setidaknya suara para santri, dan bahkan

masyarakat luas.

Kyai telah jauh memainkan peranannya sebagai pelaku politik praktis. Tidak

ada salah dengan semua ini. Semua warga negara Indonesia memiliki hak

untuk dipilih dan memilih.


33

SARAN

Relasi kyai, santri dan politik memang telah mengalami perubahan. Dewasa

ini sekurang-kurangnya sudah terdapat kesadaran di dalam kerangka

referensi yang menempatkan Kyai dalam tataran fungsi khusus. Memang

semakin rasional sebuah masyarakat akan semakin menempatkan dirinya di

dalam mindset diferensiasi struktur spesialisasi fungsi. Penempatan Kyai

pun telah menggunakan logika seperti itu. Kyai dengan fungsi utamanya

adalah sebagai guru spiritual dan pembimbing umat di dalam kehidupan

keagamaan maka posisi Kyai juga ditempatkan di situ. Jika kyai kemudian

memasuki kawasan dunia politik, maka posisi utama kyai pun berubah ke

arah tersebut.

Jika menggunakan konsepsi pusat-pinggiran, maka perubahan posisi

tersebut akan menempatkan perubahan posisi kyai dari posisi pusat

sebagai guru spiritual ke arah pinggiran yang disebabkan posisi pusat

telah ditempati oleh posisioning-nya sebagai politisi. Makanya tidak

mengherankan jika kemudian terdapat perubahan kepatuhan ketika seorang

kyai berubah posisinya tersebut. Dalam hal ini, maka posisi Kyai akan tetap

ditaati ketika Kyai dimaksud berada di dalam posisi pusat sebagai guru

spiritual dan kurang atau bahkan tidak ditaati ketika posisi tersebut berubah

menjadi pinggiran. Kyai yang memasuki dunia politik berarti telah

meminggirkan posisinya dalam kawasan keagamaan dan kemudian posisi

sentralnya digantikan oleh dunia politik.

Jika seorang kyai kembali menempatkan dunia guru spiritual sebagai pusat

setalah sekian lama meminggirkannya, maka ada dua kemungkinan, yaitu

bisa diterima kembali oleh masyarakat dalam posisinya tersebut dan bisa

juga ditolak. Semuanya tergantung pada bagaimana kyai posisioning kyai


34

pada saat yang bersangkutan menapaki dunia politik yang oleh masyarakat

sangat profan.


35

DAFTAR PUSTAKA Faridl, Miftah. 2007. Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia. Jurnal

Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6. Munandar, Aries. 2011. Mengkritisi Peran Kyai dalam Politik Praktis.

Diunduh dari http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com _content&view=article&id=2538:mengkritisi-peran-kyai-dalam-politik-praktis&catid=35:artikel&Itemid=210

Ritzer, Goerge dan Goodman, Douglas J. 2007.Teori Sosiologi Modern.

Jakarta: Kencana. Ritzer, George dan Smart, Barry. 2012. Handbook Teori Sosial. Jakarta:

Nusa Media. Saripudin. 2011. Budaya Kharisma Politik Kyai. Diunduh dari http://rizal-

gas.blogspot.com/2012/04/budaya-kharisma-politik-kyai.html Sholeh, Badrus. 2011. Pesantren, Peace Building, and Empowerment: A

Case Study Community Based Peace Building. Journal. Al-Jamiah, Vol. 43, No. 2, 2005/1426 H.

Syam, Nur. 2011. Kyai, Santri, dan Politik. Diunduh dari

http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17


36

Documents

Politik Kyai