- 29 -

Polemik Lockdown di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal

Pendi Ahmad

Dosen Universitas Pamulang, Banten

10.15408/adalah.v4i1.15392

ISSN: 2338 4638

Volume 4 Nomor 1 (2020)

Abstract:

With the implementation of the lockdown, then millions of people, especially those whose livelihoods are Traders,

Laborers, lower-middle-class online motorcycle taxis, will lose income. The government must facilitate all their

needs. Ensure that every community member has the same opportunity to obtain food and basic necessities at

an affordable price. The policy of the Central Government to impose or not implement a lockdown policy must be

able to provide certainty for the Marginal, because this country exists and grows not because of one and a few

people, but we exist because of togetherness. But whatever policies the government will pursue right now are

awaited by millions of people.

Keywords: Lockdown, Livelihoods, Policy.

Abstrak:

Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang,

Buruh, Ojek online menengah ke bawah akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus memfasilitasi segala

kebutuhan mereka. Memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk

memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan Pemerintahan Pusat untuk

memberlakukan atau tidak menjalankan kebijakan lockdown harus dapat memberikan kepastian bagi kaum

Marjinal, karena negara ini ada dan tumbuh bukan karena satu dan beberapa orang saja, tetapi kita ada karena

kebersamaan. Tetapi kebijakan apapun yang akan ditempuh pemerintah saat ini tengah ditunggu oleh jutaan

masyarakat miskin.

Kata Kunci: Lockdown, Mata Pencaharian, kebijakan

- 30 -

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

Prolog

Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organiza-

tion) secara terang-terangan bersurat meminta Presiden Jokowi se-

bagai kepala negara agar lebih serius menanggulangi virus corona

dan menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghindari

jatuhnya banyak korban. Kasus positif Virus Corona atau Covid-19

di Indonesia masih terus bertambah. Apalagi, kapasitas tenaga medis

dan layanan rumah sakit semakin tertekan dengan meningkatnya

kasus Covid-19 di Indonesia. Layanan kesehatan di Jawa dan Bali ini

diperkirakan tak lagi mampu menangani pasien virus corona pada

akhir April 2020 jika tidak ada tindakan segera untuk menekan

penambahan kasus baru.

Data terbaru menunjukkan penambahan 219 kasus baru.

Dengan demikian hingga 10 April 2020, total kasus positif virus coro-

na mencapai 3.512 orang. Sementara itu, pasien yang sembuh dari

virus corona bertambah 30 orang. Sehingga total pasien sembuh saat

ini menjadi 282 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia juga

masih bertambah 26 orang, sehingga totalnya menjadi 306 orang

(sumber Merdeka.com Jumat 10 april 2020 16:30).

Desakan Pemberlakuan Lockdown Masyarakat Kepada

Pemerintah

Dalam beberapa hari belakangan ini, berbagai kalangan

masyarakat mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan

lockdown secara nasional sebagai respon penyebaran virus corona

yang makin meningkat. Desakan makin kuat manakala salah satu

menteri anggota kabinet pemerintah dinyatakan positif corona.

Lockdown juga dapat diartikan memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi masyarakat luas, termasuk bagi petugas

kesehatan dari serangan wabah penyakit yang sedang menjalar ke

segala penjuru bumi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaksa-

naan Lockdown harus dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang

- 31 -

tinggi. Di negara-negara yang telah menerapkan Lockdown, anggota

kepolisian dikerahkan untuk menindak warga yang nekat keluar saat

masa Lockdown. Hukuman bagi warga yang melanggar pun tak

main-main, mulai dari denda puluhan juta rupiah hingga kurungan

penjara.

Persoalan wabah virus corona saat ini bukan hanya masalah

nasional, tetapi telah menjelma menjadi kegelisahan di berbagai

negara. Tidak kurang 177 negara telah terinfeksi. Namun masing-

masing negara memiliki strategi yang berbeda melindungi warganya.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki pijakan hukum melakukan

lockdown dengan mendasarkan

pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 tentang Kekaranti-

naan Kesehatan (UUKK).

Di samping itu, kesuksesan ke-

bijakan tersebut mesti didukung

setidaknya oleh empat pilar utama

yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, masyarakat,

dan dukungan internasional.

Tanpa soliditas dari stakeholders

tersebut, kebijakan lockdown bisa

menjadi bomerang dan memicu

krisis yang tidak kalah serius. Da-

lam UUKK, ada empat kategori jenis kekarantinaan kesehatan

masyarakat yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina ru-

mah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.

Sebelum menentukan jenis kekerantinaan tersebut,

pemerintah pusat harus menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan

masyarakat dengan syarat utama keselamatan masyarakat benar-

benar sedang dalam ancaman serius dengan mempertimbangkan

dukungan sumber daya, teknik operasional, kedaulatan negara, kea-

manan, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, ada banyak aspek bisa

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

- 32 -

dilihat, yaitu soal ketimpangan yang akan terjadi. Bagi kaum berduit

kota atau kelas menengah atas, lockdown tak jadi persoalan karena

mereka bisa mampu menimbun stok pangan di rumah dalam jumlah

besar. Bagaimana dengan orang-orang tak mampu, pengangguran

atau orang-orang yang mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari ker-

ja harian? dampaknya tentu akan terasa bila lockdown dilakukan.

Dampak Negatif Lockdwon

Dampak negatif lain dari lockdown adalah aktivitas ekonomi

yang lumpuh. Hal ini memicu turunnya produktivitas setiap orang.

Aktivitas produksi dan suplai menjadi terganggu. Namun di sisi

lain, karena warga masyarakat tetap tinggal di rumah konsumsi pun

ikut merosot. Lockdown juga berpotensi besar membuat orang-

orang berbondong-bondong menarik uangnya dari bank dan lebih

memilih menyimpannya dalam bentuk cash. Jika ini terjadi tentu

likuditas perbankan akan jadi kering kerontang. Ini jelas bahaya be-

sar bagi perekonomian. Opsi lockdown ini bagaikan 'makan buah si

malakama'. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Jika lock-

down dilakukan, perekonomian terancam, jika tidak di lockdown

jutaan nyawa jadi taruhan.

Memang banyak di antara masyarakat kecil yang keberatan

penerapan kebijakan karantina lantaran takut penghasilan mereka

tergerus drastis. Juga pasokan sembako menjadi sulit. Namun, apa-

bila pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan dan kepastian

penghasilan, mayoritas mereka setuju. Publik juga meminta edukasi

bagaimana cara pencegahan dan penanganan wabah corona. Selama

ini upaya pemerintah untuk mengedukasi terkait bahaya corona

dirasakan masih minim. Masyarakat hanya tahu dari pemberitaan.

Langkah Persiapan Lockdown

Lockdown harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, ada-

lah batasan lockdown yang harus jelas. Pemerintah harus tegas da-

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

- 33 -

lam mendefinisikan lockdown ini, tak boleh setengah-setengah.

Kedua, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibu-

tuhkan untuk lockdown. Poin pentingnya adalah, pemerintah harus

memastikan keamanan warga masyarakat tetap terjamin. Keamanan

ini bukan hanya dari segi keamanan kesehatan dan fisik, tetapi juga

keamanan finansial.

Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang teru-

tama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang, Buruh, Ojek

online menengah ke bawah akan kehilangan penghasilan.

Pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan mereka. memasti-

kan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang

sama untuk memperoleh ma-

kanan dan kebutuhan pokok

dengan harga terjangkau.

Epilog

Kebijakan Pemerintahan

Pusat untuk memberlakukan

atau tidak menjalankan kebijakan

lockdown harus dapat mem-

berikan kepastian bagi kaum

Marjinal, karena negara ini ada

dan tumbuh bukan karena satu dan beberapa orang saja, tetapi kita

ada karena kebersamaan. Kebijakan apapun yang akan ditempuh

pemerintah saat ini tengah ditunggu jutaan masyarakat, meski lock-

down adalah solusi paling populer buat menghalau wabah COVID-

19, ia bukan harga mati. Pakar epidemi Jeremy Konyndyk pernah

berkelakar bahwa lockdown adalah solusi terakhir ketika

pemerintah tak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan tes

COVID-19 secara masal. Jika deteksi dini dapat dilakukan dengan

cekatan dan masif, serta masyarakat gigih mengamalkan social dis-

tancing, sebetulnya lockdown dapat dihindari

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

Pakar epidemi

Jeremy Konyndyk pernah berkelakar bahwa lockdown adalah solusi

terakhir ketika pemerintah tak memiliki

kapasitas memadai untuk melakukan tes COVID-19

secara masal.

- 34 -

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi

dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Tim

Redaktur: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin,

Nurrohimyunus. Penyunting: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. Setting & Layout: Imas Novita

Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

Referensi:

Arif, Ahmad. “Layanan Kesehatan Hampir Kolaps,” diakses me-

lalui https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/02/

layanan-kesehatan-hampir-kolaps/ pada tanggal 1 April 2020.

Garitjo, Dany; & Intan, Ruhaeni. Update, “4 Hukuman bagi Pelanggar

Lockdown, dari Denda sampai Penjara”, diakses melalui https://

www.suara.com/news/2020/03/22/162039/4-hukuman-bagi-

pelanggar-lockdown-dari-denda-sampai-penjara pada tangga; 5

April 2020.

https://www.merdeka.com/jakarta/update-10-april-2020-pasien-

positif-covid-19-di-jakarta-1810-orang.html pada 10 April 2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2013). Pedoman Umum

Kesiapsiagaan Menghadapi Middle East Respiratory Syndrome-

Corona Virus (MERS-CoV).