Pola PSDA Batam-Bintan

5/21/2018 Pola PSDA Batam-Bintan

1/112

1

RANCANGAN

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI

KEPULAUAN BATAM BINTAN

2011


2/112

2

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. 4

I.1

Latar Belakang .................................................................................4

I.2

Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan ............5

I.2.1

Maksud .................................................................................5

I.2.2

Tujuan ..................................................................................5

I.2.3

Sasaran .................................................................................5

I.3

Isu-isu Strategis ...............................................................................6

I.3.1

Isu Strategis Nasional ............................................................6

I.3.2

Isu Strategis Lokal ................................................................8

BAB II

KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN BATAM-

BINTAN ........................................................................... 10

II.1

Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Sumber Daya Air DanPeraturan Lainnya Yang Terkait ..................................................... 10

II.1.1

Peraturan Perundangan-udangan Terkait PengelolaanSumber Daya Air ................................................................. 10

II.2

Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ............................. 11

II.2.1

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air ............... 11

II.2.2

Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Sumber Daya Airdi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ............................. 14

II.3

Inventarisasi Data .......................................................................... 33

II.3.1

Data Umum ......................................................................... 33

II.3.2

Data Sumber Daya Air ......................................................... 58

II.3.3

Data Kebutuhan dan Ketersediaan Air ................................ 81

II.3.4

Ketersediaan ....................................................................... 86

II.3.5

Data Lain ............................................................................ 88

II.4

Identifikasi Kondisi Lingkungan Dan Permasalahan ....................... 88

II.4.1

Aspek konservasi sumber daya air ...................................... 88

II.4.2

Aspek pendayagunaan sumber daya air .............................. 89

II.4.3

Aspek pengendalian daya rusak air. .................................... 89

II.4.4

Aspek sistem informasi sumber daya air dan ketersediaandata sumber daya air yang meliputi: ................................... 90

II.4.5

Aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakatdan dunia usaha serta kelembagaan yang terkait denganpengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai,khususnya terhadap: .......................................................... 90

BAB III

ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI ................................... 91

III.1

Asumsi Kriteria Dan Standar .......................................................... 91

III.1.1

Kriteria Kebutuhan Air Bersih ............................................. 91

III.1.2

Kriteria Baku Mutu Air ........................................................ 93

III.1.3

Kriteria Konservasi Lahan ................................................... 94

III.1.4

Kriteria Perhitungan Tingkat Sedimentasi ........................... 95

III.2

Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim Pada Ws ........ 99


3/112

3

III.2.1

Beberapa Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklimpada Wilayah Sungai ........................................................... 99

III.2.2

Skenario Pertumbuhan Ekonomi ....................................... 100

III.3

Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air ............... 109

III.3.1

Aspek Konservasi Sumber Daya Air ................................... 109

III.3.2

Aspek Pendayagunaan Sumbaer Daya Air ......................... 111

III.3.3

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air ................................. 111

III.3.4

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air.......................... 112

III.3.5

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat 112


4/112

4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan ditetapkan sebagai WSStrategis Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12

Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai WS ini ditetapkan sebagai WSStrategis Nasional karena kepualauan ini memiliki karateristik sebagaikawasan stategis nasional seperti: terletak pada Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB), beberapa pulau merupakan kawasanperbatasan Indonesia (P. Nongsa, P. Batu Berhanti, P. Pelampong, P. Nipa,dan P. Sentut), serta Kota Batam adalah sebagai Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN). Status ini membawa konsekwensi pada pentinganyapengelolaan WS Kepulauan Batam-Bintan.

Dengan posisinya pada kawasan strategis nasional maka WS KepulauanBatam-Bintan ini akan menerima berbagai dampak seperti pertumbuhanurbanisasi yang tinggi, munculnya kawasan beberapa bisnis baru, perubahanbudaya, dan berbagai kompleksitas lainnya. Pertumbuhan beberapa sektor

yang tinggi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, mulai daritransportasi, gedung-gedung, fasilitas umum, serta sumber daya air.Penyiapan semua infrastruktur tersebut perlu direncanakan secara matangsehingga semua aktifitas dapat berjalan dengan baik. Khususnya sumberdaya air, pemerintah telah mengamanatkan untuk membuat sebuah kerangkadasar perencanaan sumber daya air yang disebut dengan Pola Pengelolaan

Sumber Daya Air.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) merupakan kerangka dasar dalam

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatankonservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, danpengendalian daya rusak air (UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumbe DayaAir) wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan airtanah (UU Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 4), yang merupakanketerpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikanwewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Pola pengelolaan sumber daya air ini harus disusunsecara terkoordinasi diantara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian,

asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asaskemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asaskemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan pola

pengelolaan sumber daya air perlu melibatkan seluas-luasnya peranmasyarakat dan dunia usaha baik koperasi, BUMN, BUMD maupun badanusaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanyadiberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapiberperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasidan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumberdaya air (UU Nomor 7 Tahun 2004 Bagian Penjelasan Ayat 7).

Untuk dapat menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayahsungai perlu diketahui sistem pengelolaan sumber daya air yang sedang


5/112

5

berjalan saat ini, mencakup aspek-aspek konservasi sumber daya air,pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sisteminformasi sumber daya air dan peran serta masyarakat, swasta dan duniausaha dalam pengelolaan sumber daya air.

Disamping inventarisasi sistem pengelolaan sumber daya air saat ini, jugadilakukan inventarisasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai, yang akan dijadikan acuan dalam penyusunanrencana pengelolaan sumber daya air di masa yang akan datang.

I.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan

I.2.1 Maksud

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Kepulauan Batam-Bintan disusun

dengan maksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagikepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

I.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah SungaiKepulauan Batam-Bintan adalah:

a.

Menjadi kerangka dasar dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, PemerintahKota Tanjung Pinang, dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalampengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

b. Menjadi kerangka dasar dalam pemenuhan kebutuhan air baku bagi parapemanfaat sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintanterutama bagi keperluan rumah tangga

c.

Menjadi kerangka dasar dalam konvervasi kawasan perbatasan (pulau-pulau terluar) dan strategis nasional yang berdaya dan berhasil gunaserta terlindung dari daya rusak air

d. Menjadi kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air yangberkelanjutan dengan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan fungsi

lingkungan hidup dan fungsi ekonomi serta menjaga keseimbanganantara ekosistem dan daya dukung lingkungan sesuai dengan kapasitas

maksimal daya dukung masing-masing pulau.

I.2.3 Sasaran

Sasaran dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah SungaiKepulauan Batam-Bintan adalah untuk memberikan:

a. Memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya air diWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dalam aspek konservasi sumberdaya air;

b. Memberikan arahan tentang kebijakan pendayagunaan sumber daya air

di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dengan memperhatikankebijakan daerah, termasuk arahan dalam penataan ruang wilayah;


6/112

6

c. Memberikan arahan tentang kebijakan pengendalian daya rusak air diWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan;

d.

Memberikan arahan tentang kebijakan pelaksanaan sistem informasisumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan;

e.

Memberikan arahan tentang kebijakan peran serta masyarakat danswasta dalam pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai KepulauanBatam-Bintan.

Visi dan Misi Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Kepulauan Batam-Bintansejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air, maka visi pengelolaan sumber daya airWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah sebagai berikut:

Terkelolanya sumber daya air secara berkelanjutan dan optimal untukmenunjang segenap aspek kehidupan pada Wilayah Sungai KepulauanBatam-Bintan

Dari rumusan visi di atas terkandung makna bahwa sumber daya air sebagaisalah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat harusdikelola secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tetap terpelihara.Penyediaan prasarana sumber daya air harus dilaksanakan secara memadaisehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan airnya, baik untukmemenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkanekonominya.

Misi pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintanadalah sebagai berikut:

Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan optimal untukmenunjang segenap aspek kehidupan pada Wilayah Sungai KepulauanBatam-Bintan

I.3 Isu-isu Strategis

Pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintanakan dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu strategisnasional maupun lokal.

I.3.1

Isu Strategis NasionalI.3.1.1 Target Millenium Development Goals (MDGs) untuk penyediaan

air minum

Dalam sasaran MDGs untuk penyediaan air minum untuk tahun 2015(tingkat nasional) cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan adalah 69%sedang di pedesaan 54%. Untuk tingkat pelayanan non perpipaan terlindungitargetnya adalah 25% (perkotaan) dan 26% (pedesaan).

Untuk Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang mempunyaikarakteristik pulau-pulau kecil dan tidak terdapat cekungan air tanah, maka

cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan dan pedesaan adalah 100%,mengingat penduduk tidak dapat memanfaatkan air tanah.


7/112

7

Target penyediaan air minum tersebut perlu didukung oleh penyediaan airbakunya, yang dapat dialokasikan dari waduk-waduk yang akan dibangun diWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan . Pemanfaatan dan pengembanganteknologi waste water recycled maupun desalinasi air laut akan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan air baku.

I.3.1.2 Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan terdapat KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yakni Kawasan Batam danKawasan Bintan. KPBPB ini akan menjadi pemicu perkembangan yang pesatterutama dari sisi perekonomian yang sangat membutuhkan dukunganpengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalamhal penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai.

Selain itu, pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan terdapat limapulau terluar yang menjadi patokan batas teritorial laut Negara KesatuanRepublik Indonesia, yakni Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau BatuBerhanti, Pulau Nongsa, dan Pulau Sentut yang perlu mendapat perhatiankhususnya dari sisi pengamanan pantai.

I.3.1.3 Perubahan Iklim Global (Climate Change)

Salah satu fenomena perubahan iklim global adalah peningkatan suhu dancurah hujan tahunan dengan penurunan jumlah hari hujan sehingga musimhujan menjadi lebih singkat. Dampak fenomena perubahan iklim globalterhadap Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah:

a.

Ketidakstabilan pasokan air dari curah hujan;b.

Peningkatan resiko terjadinya banjir;c.

Penurunan kualitas air permukaan;d. Kerusakan infrastruktur sumber daya air dan pengaman pantai;e. Rusaknya hutan akibat kekeringan dan degradasi lahan;

Salah satu upaya penting untuk mengantisipasi perubahan iklim global diWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan, antara lain dengan:

a.

Rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung;b.

Penetapan kawasan-kawasan lindung;c. Reklamasi dan proteksi pantai pulau-pulau terluar khususnya yang

berbatasan langsung dengan negara laind. Pembangunan waduk dan saluran atau kanal pengendali banjire.

Pemantauan kualitas dan kuantitas air serta operasi dan pemeliharaaninfrastruktur dan sumber air alami yang ada pada Wilayah SungaiKepulauan Batam-Bintan


8/112

8

I.3.2 Isu Strategis LokalI.3.2.1 Karakteristik Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan sebagai

Wilayah Sungai Kepulauan

a.

Tidak adanya cekungan air tanah (CAT) sehingga seluruh Wilayah SungaiKepulauan Batam-Bintan mengandalkan sumber air yang berasal dari airpermukaan atau dari air hujan saja;

b. Lapisan humus yang tipis pada lapisan tanah yang ada pada pulau-pulaudi Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang perlu mendapatperhatian khusus dalam pengelolaan lahan/rencana konservasi lahan

yang ada;c.

Air hujan yang turun ke daratan di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan sebagian besar akan terbuang ke laut jika tidak dibuatkantampungan-tampungan semacam embung-embung maupun waduk yangberfungsi untuk menyimpan air pada waktu hujan/air melimpah;

d.

Temperatur yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan evaporasi dari

laut yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan curah hujan yang cukuptinggi pula di WS Kepulauan Batam-Bintan ;

e. Pasang naik air laut yang apabila bertepatan dengan turunnya hujanlebat dapat menyebabkan tergenangnya kawasan di sekitar muara sungai

maupun kawasan di sekitar muara drainase;f.

Rentan terjadi kekeringan jika tidak berhasil dalam melakukan konservasilahan untuk daerah tangkapan air mengingat karakteristik tanah diWilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang mudah hilangkesuburannya apabila terjadi pengupasan lapisan top soil.

I.3.2.2 Pemulihan Kawasan Hutan Lindung

a. Perubahan fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan kelapa sawitmaupun menjadi ladang/tegalan akan mengurangi tangkapan air dandapat menyebabkan hilangnya lapisan humus dan tanah menjadi tandussetelah perkebunan/ladang tersebut ditinggalkan;

b.

Penetapan dan perlindungan sempadan dan daerah tangkapan air, antara

lain dengan penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengankonservasi lahan, pemagaran, dan peningkatan fungsi pengawasanterhadap keberlangsungan fungsi sempadan dan daerah tangkapan air.

I.3.2.3 Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga, industri

dan yang lainnyaI.3.2.4

Degradasi dasar sungai

Degradasi dasar sungai di WS Kepulauan Batam-Bintan akibat dari kegiatangalian golongan C yang tidak terkendali sudah sangat menprihatinkan,sehingga perlu segera diatasi, mengingat bahaya yang mengancamkeberlanjutan fungsi sarana dan prasarana SUMBER DAYA AIR sudahtampak pada saat ini


9/112

9

I.3.2.5 Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan fluktuatif akibatdominasi imigrasi penduduk

a.

Pertumbuhan penduduk di WS Kepulauan Batam-Bintan didominasi oleh

adanya imigrasi sebagai salah satu dampak yang muncul karena adanyaFTZ (Free Trade Zone) dan transportasi yang mudah untuk menuju WSKepulauan Batam-Bintan

b. Pertumbuhan penduduk di WS Kepulauan Batam-Bintan mencapai lebihdari 10% (> 10%) untuk setiap tahunnya.

I.3.2.6 Budaya Melayu:

Daya tarik wisata melalui budaya Melayu yang tetap dilestarikan dandikembangkan dan akan memberi pengaruh dalam pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaan SUMBER DAYA AIR yang ada.

I.3.2.7

Pertambangan bauksit galian golongan C

Pertambangan bauksit galian golongan C perlu mendapat pengaturan danpengawasan yang lebih baik agar tidak menimbulkan hal-hal negatif dalampengelolaan SUMBER DAYA AIR di WS Kepulauan Batam-Bintan .

I.3.2.8 Pengelolaan waduk

a. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O & P) setiap waduk perlu selaludilaksanakan agar tetap berfungsi dengan baik dan tujuan daridibangunnya waduk-waduk tersebut dapat tercapai. Beberapa kegiatan

yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) dalam melakukan O & P, melakukan perawatan rutin terhadapwaduk dan bangunan-bangunan pelengkapnya, pemantauan sedimen danpembuangan sedimen jika memungkinkan, dan lain-lain yang sekiranyadiperlukan.

b. Instrumentasic.

Kegiatan optimasi waduk juga perlu dilakukan guna peningkatan kinerjawaduk, misalkan dengan mengurangi evaporasi dan kebocoran waduk,meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, dan lain-lainnya.


10/112

10

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI KEPULAUANBATAM-BINTAN

II.1 Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Sumber Daya Air DanPeraturan Lainnya Yang Terkait

II.1.1 Peraturan Perundangan-udangan Terkait Pengelolaan Sumber DayaAir

II.1.1.1 Status Wilayah Sungai

Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan telah ditetapkan dalam KeputusanPresiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sebagaiWilayah Sungai Strategis Nasional.

II.1.1.1.1 Landasan Pokok

Landasan pokok yang digunakan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SumberDaya Air pada Wilayah Sungai adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang Sumber Daya Air) danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentangPengelolaan Sumber Daya Air (PP Pengelolaan Sumber Daya Air).

II.1.1.1.2 Landasan Terkait

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan penyusunanPedoman Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, meliputi:

1.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya AlamHayati dan Ekosistemnya.2.

Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.3. Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.4. Undang-undang No.25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau.5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.6.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah.

9.

Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.10.

Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

11.Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-pulau Kecil.

12.Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.13.Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.14.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendung.

15.Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air &Pengendalian Pencemaran Air.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum.18.Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi.


11/112

11

19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan DanPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana.

21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional.22.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.23.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan.24.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.25.Peraturan Pemerintah No.04/PRT/M/2008 tentang Pembentukan Wadah

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi,Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

26.Peraturan Menteri PU Nomor 22/Prt/M/2009, tentang Pedoman Teknis DanTatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

27.Peraturan Menteri PU No.67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan AirProvinsi Daerah Tingkat I.

28.Peraturan Menteri PU No.49/PRT/1990 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin

Penggunaan Air dan atau Sumber Air.29.

Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

30.

Keputusan Menteri PU No.458/KPTS/1986 tentang Ketentuan PengamananSungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

II.2 Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya AirII.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) KepulauanBatam-Bintan mengacu pada arah kebijakan nasional yang telah diatur dalam

Undang-undang No.7 Tahun 2004/Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yang meliputi; Konservasi SumberDaya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air,Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) danPemberdayaan dan Peningkatan Peran masyarakat.

II.2.1.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air dalam aspek konservasi sumberdaya air yang terkait dalam pengelolaan WS Kepulauan BatamBintan adalah:

a.

Mengupayakan selalu tersedianya air dengan kualitas dan kuantitas yangmemadai.b. Melestarikan sumber-sumber air dengan memperhatikan kearifan lokal/adat

istiadat setempat.

c. Melindungi sumber air dengan lebih mengutamakan kegiatan rekayasa sosial,peraturan perundang-undangan, monitoring kualitas air dan kegiatanvegetatif.

d. Mengembangkan budaya pemanfaatan air yang efisien.e. Mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber

sumber air.f.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi SDA.


12/112

12

II.2.1.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Arahan Strategis Pola Pengelolaan Sumber Daya air pada aspek PendayagunaanSDA sebagai berikut:

a.

Mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secaraberkelanjutan.b. Mengupayakan penyediaan air untuk berbagai kepentingan secara

proporsional dan berkelanjutan.c. Mengupayakan penataan sumber air secara layak.d. Memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya sebagai media/materi

sesuai prinsip penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatanpenggunaan, keberlanjutan penggunaan, dan saling menunjang antarasumber air dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

e. Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, dan atau peningkatanketersediaan dan kualitas air.

f.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dengan

prinsip meningkatkan efisiensi alokasi dan distribusi kemanfaatan sumberair.

II.2.1.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi danmemulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusakair. Daya rusak air dapat berupa banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasi,longsoran tanah, amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi,biologi dan fisika air, terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa,dan/atau wabah penyakit.

Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya-upaya peningkatan sistempencegahan dan penanggulangan bencana, pemulihan fungsi sarana danprasarana berkaitan dengan daya rusak air, baik yang bersifat upaya pencegahansebelum terjadi bencana, upaya penanggulangan pada saat terjadi bencanamaupun upaya pemulihan akibat bencana.

Arahan strategis Pengendalian Daya Rusak Air adalah:

a. Mengupayakan keberlangsungan aktifitas masyarakat dan terlindungnyasarana dan prasarana pendukung aktifitas masyarakat.

b.

Mengupayakan sistem pencegahan bencana akibat daya rusak air.c. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.d.

Memulihkan fungsi sarana dan prasarana guna pemenuhan kebutuhan pokoksehari-hari.

e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangandaya rusak air.

II.2.1.4 Aspek Peran Serta Masyarakat

Untuk terselenggaranya tata pengaturan air yang baik, pengelolaan sumber dayaair harus dilakukan secara melembaga sampai pada tingkat wilayah sungaitermasuk didalamnya perencanaan pengembangan sumber daya air.


13/112

13

Keanekaragaman dinamika masyarakat di Pulau Batam-Bintan perlu dijadikansebagai potensi kekuatan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Setiaptahapan dalam proses pembangunan perlu melibatkan masyarakat dan merekamendapat kesempatan untuk mengutarakan kepentingan dan kebutuhannya

yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Pulau

Batam-Bintan.

Arahan strategis dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat adalah:

a. Pemberdayaan dan Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan,sempadan sungai, bendungan dan mata air.

b.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan,perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Ijin Usaha Pengelolaan HasilHutan (IUPHH).

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup(LH).

d.

Penataan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan LH.

e.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pengelola SDA WS yang secarastruktural berada di bawah Pemerintah Pusat atau Dinas Pekerjaan Umum(atau dengan nama lain) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SDAwilayah sungai yang bersangkutan.

f. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat dinas teknis yangbertanggung jawab dalam pengelolaan SDA dan kehutanan.

g.

Pembentukan Dewan SDA Provinsi/Kab./Kota dan Dewan SDA wilayahsungai sebagai wadah koordinasi antar stakeholder.

II.2.1.5 Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah menyelengarakan pengelolaan sistem informasi sumber dayaair sesuai dengan kewenangannya. Informasi sumber daya air meliputi informasi

mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, kebijakan sumber daya air,prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumberdaya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yangterkait dengan sumber daya air.

Arahan strategis dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya air adalah:

a.

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air harus dapat mengakses

informasi yang berkaitan dengan sumber daya air yang tersebar dan dikelolaoleh berbagai instansi.b.

Sistem informasi sumber daya air memelihara dan meng-updating data daninformasi hidrologi, hidrometeorologi, kebijakan sumber daya air, sarana danprasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, kualitas lingkungansumber air dan sekitarnya serta data dan informasi sosial ekonomi danbudaya masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air khususnya data dan informasihidrologi wilayah sungai perlu diinformasikan secara berkala ke tingkat nasional,provinsi dan kabupaten/kota.


14/112

14

II.2.2 Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Sumber Daya Air diTingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

II.2.2.1Aspek Konservasi Sumber Daya Air

a. Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjagakelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan yangmerupakan modal dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuanpemantapan kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Riau adalah mengurangiresiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatanpembangunan, sedangkan sasarannya adalah:

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim;

Mempertahankan keaneka-ragaman flora, fauna dan tipe ekosistem, sertakeunikan alam;

Menyediakan dan mempersiapkan lingkungan hidup (habitat) untuk suku-suku terasing;

Mempertahankan kawasan lindung minimal 30% dari luas pulau sesuaidengan karakteristik pulau;

Mempertahankan dan melestarikan keberadaan hutan mangrove.

Arahan kebijakan pemantapan kawasan lindung adalah:

Bagian kawasan dengan fungsi sebagai suaka harus dilindungi.

Di dalam kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan lain, kecuali kegiatanuntuk menjaga fungsi kawasan tersebut.

Kawasan lindung setempat meliputi sempadan sungai, sempadan pantai,sempadan waduk/kolong, dan kawasan dengan faktor kawasan pembataslereng/ketinggian dimanfaatkan dengan tanaman tahunan yang berfungsiuntuk reboisasi.

Berdasarkan proses padu serasi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau,diusulkan beberapa kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung (Tabel2.1), yaitu:

Tabel 2.1Daftar Hutan Lindung Provinsi Kepulauan Riau

No. Hutan Lindung, HL Luas (Ha) No. Hutan Lindung, HL Luas (Ha)

1 Pulau Karimun Kecil 380.39 21 Dapur 12 294.802 G. Jantan-Betina 1.584.42 22 Bukit Kucing 54.40

3 Pulau Combol 1.978.80 23 Sei. Pulai 562.754 Pulau Panjang 463.30 24 Bintan Kecil 308.005 Pulau Durian 1.366.30 25 Bintan Besar 280.006 Nongsa I 365.90 26 Gunung Langkuas 1.071.807 Nongsa II 251.60 27 Gunung Kijang 760.008 Duriangkang 3.511.00 28 Sungai Pulai 249.759 Bukit Dangas 174.60 29 Sei. Jago 1.629.6010 Sei. Harapan 709.40 30 Bukit Siolong + Usulan Baru 6.698.7211 Bukit Tiban 1.830.00 31 G. Lanjut 4,896.3312 Sei. Ladi 48.95 32 G. Muncung 2,684.0613 Batu Ampar II 60.71 33 G. Daik 19.552.0314 Tanjung Piayu + Bagan 559.00 34 Bukit Tunggal 337.5715 Tembesi 2.119.00 35 P. Jemaja 2.495.7816 Lelai 279.20 36 P. Siantan 3.453.7617 Telaga Punggur 366.10 37 G. Ranai 2.654.4018 Tiban Utara 19.27 38 G. Bedung (Koreksi 4.720 Ha) 5.263.62

19 Galang 39 G. Sekunyam 4.988.0520 Tanjung Uncang 36.71 Jumlah 75,029.02

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2028


15/112

15

b. Kota Batam

Konsepsi pengembangan kawasan lindung di Kota Batam yang dicantumkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014bertujuan untuk

menjaga kelestarian dan keseimbangan alam terutama pada pulau-pulau kecilyang ada di wilayah Kota Batam dengan luas kurang dari 10 Ha serta padakawasan tertentu yang mempunyai fungsi khusus berdasarkan Keppres No. 32tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, diantaranya:

Kawasan yang memberikan perlindungan kawaasan bawahannya, yangmerupakan kawasan lindung sebagai daerah pengaturan tata air, pencegahbanjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah.

Kawasan perlindungan setempat, yang berupa jalur pengaman (sempadan)pantai, sempadan sungai, sempadan danau (waduk), sempadan mata air, sertapada hutan bakau yang keberadaannya tetap dipertahankan guna menjagakelestarian pantai, sungai, danau/waduk, mata air, dan habitat/ekosistem

yang ada di hutan bakau.

Kawasan pelestarian alam, yang merupakan hutan wisata alam sebagai sumberhayati yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Kawasan cagar budaya, yang merupakan situs/kawasan peninggalan sejarahdan budaya setempat serta perkampungan tua.

Kawasan rawan bencana, yang merupakan daerah bencana yang ditimbulkansebagai akibat adanya jalur-jalur sesar di Pulau Rempang.

Ruang hijau kota, merupakan kawasan tutupan hijau, berupa hutan kota,jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, zona penyangga hijau kota(buffer zone), dan ruang terbuka hijau lainnya.

c.

Kabupaten Bintan

Kawasan lindung di Pulau Bintan dikembangkan dengan suatu konsepsi dengantujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam terutama pada pulau-pulau kecil yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dengan luaskurang dari 10 Ha serta pada kawasan tertentu yang mempunyai fungsi khususberdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindungdiantaranya:

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang

merupakan kawasan lindung sebagai daerah pengaturan tata air, pencegah

banjir dan erosi , serta untuk memelihara kesuburan tanah Kawasan perlindungan setempat, yang berupa jalur pengaman pantai,

sempadan sungai, sempadandanau (waduk), sempadan mata air, serta padahutan bakau yang keberadaannya tetap dipertahankan guna menjagakelestarian pantai, sungai, danau/waduk, mata air dan habitat/ekonsistem

yang ada di hutan bakau

Kawasan pelestarian alam, yang merupakan hutan wisata alam sebagai sumberhayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata

Kawasan cagar budaya yang merupakan situs/kawasan peninggalan sejarahdan budaya

Ruang hijau kota, merupakan kawasan tutupan hijau, berupa hutan kota,

jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, zona penyangga hijau kota(buffer zone) dan ruang terbuka hijau lainnya


16/112

16

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka arahan kawasan huatan lindung diKabupaten Bintan meliputi kawasan lindung darat dan kawasan lindung lautan.

c.1. Kawasan Lindung Wilayah Daratan

Kawasan lindung darat meliputi kawasan hutan lindung, kawasanpengembangan sumberdaya air, dan kawasan lindung setempat. Kawasan hutanlindung di Kabupaten Bintan mencakup hutan yang berlokasi di DAS Jago, hutandi Gunung Bintan Kecil, hutan di DAS Pulai, hutan di Gunung Kijang dan hutan diGunung lengkuas.

Kawasan pengembangan sumber daya air meliputi kawasan untuk meresapkan airhujan dengan kemampuan tinggi yang merupakan tempat pengisian air bumi(aquifer), yakni terdapat di sebagian wilayah Bintan Timur dan kawasanpengembangan sumber air (KPSA). Berdasarkan hasil overlaping antarakecenderungan perkembangan wilayah, proyeksi kebutuhan air bersih, sertakapasitas wilayah yang optimal dalam menyerap air permukaan, maka untukwilayah KPSA yang semula memiliki luas 370 km2 (SK Gubernur Riau NomorKPTS.516/VIII/1992 tentang Penunjukan Lima DAS yaitu DAS Jago, EkangAnculai, Bintan, Kangboi, dan Kawal seluas 370 Km2 sebagai hutan lindung),berkurang menjadi 125,87 Km2, dengan konsentrasi lahan yang ada tetapmempertahankan fungsi yang diemban oleh kelima DAS tersebut.

c.2. Kawasan Lindung Wilayah Pesisir dan Kelautan

Kabupaten Bintan secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang memilikiwilayah pesisir dan kelautan yang cukup luas. Kewenangan pengelolaanberdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, belum secara implisit mampu

menjelaskan tata cara penentuan batas-batas wilayah pengelolaan laut antarawilayah kepulauan dengan wilayah yang hanya memiliki sebagian lautnya,sehingga dalam penyusunan rencana ini masih didasarkan pada bataswilayah administrasi Kabupaten Bintan.

Ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bintan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan beragam, sehingga menempatkan sektorkelautan sebagai sektor unggulan pada masa datang. Untuk memanfaatkanpotensi sumber daya yang tersedia, perlu diatur dan diarahkan secara bijaksanadengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, agar potensi yang ada tetapterjaga.

Alokasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan kelautan akan dirumuskansecara terintegrasi dan terpadu dengan menempatkan wilayah daratan, pesisir,dan laut dalam satu kesatuan ekosistemyang saling terkait. Potensi-potensi yangterdapat di wilayah pesisir dan laut perlu diatur pemanfaatannya, yang antaralain berupa hutan bakau (mangrove), terumbu karang, padang lamun, rumputlaut, pariwisata, habitat dugong, penyu, lumba-lumba, kerapu, kerang dan pulau-pulau kecil.

Kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki luas kurang dari 100 Ha disarankanuntuk tidak dikembangkan, namun diarahkan sebagai area konservasi. Sesuaiazas biogeografi kepulauan, pengembangan kegiatan budidaya di pulau-pulau kecil

akan sangat mengganggu kestabilan ekosistem, yang pada gilirannya dapatmenyebabkan biodiversitas di pulau tersebut semakin terancam.


17/112

17

d. Kota Tanjungpinang (RTRW 2010-2030)

Kawasan hutan lindung di wilayah Kota Tanjungpinang ditetapkan di kawasanhutan yang mempunyai kemiringan lahan di atas 40%, yaitu sebagai berikut:

Hutan Lindung Sungai Pulai berdasarkan SK Gubernur Nomor 13/1/74 (16-1-74) dan SK Menhut Nomor 670/XI/1978 (1-11-1978) seluas 751,8 Ha.

Hutan Lindung Bukit Kucing berdasarkan SK Gubernur Nomor 13/1/1974(16-1-1974) dan SK Menhut Nomor 670/XI/1978 (1-11-1980) seluas 54,4 Ha.

Di wilayah Kota Tanjungpinang penyebaran kawasan perlindungan setempatadalah sebagai berikut: Sungai Jang, Sungai Nibung Angus, Sungai Jago, Sungai

Timun, Sungai Ladi, Sungai Terusan dan Sungai Dompak. Sedangkan untukperlindungan setempat waduk/danau adalah di Danau Sungai Pulai dan mata airdi Senggarang, serta garis sempadan di sepanjang garis pantai yang ada. Selain itu,kawasan perlindungan setempat yang dikembangkan di Kota Tanjungpinangadalah ruang terbuka hijau yang berupa hutan kota (Bukit Manuk), zonapenyangga hutan lindung, taman kota, dan sebagainya.

Kondisi geografis Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah pesisir dan lautdi Kota Tanjungpinang dengan segala keanekaragaman sumberdaya lautnya perludijaga sedemikian rupa demi keberlangsungan hingga jangka waktu yang akan

datang. Oleh sebab itu, sejalan dengan arahan pola ruang Provinsi KepulauanRiau, di Kota Tanjungpinang ditetapkan Taman Laut Daerah Pulau Penyengat.

Kawasan cagar budaya yang ditetapkan di Kota Tanjungpinang adalah PulauPenyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kota Piring di Kecamatan

Tanjungpinang Timur.

II.2.2.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air

a. Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi untukdikembangkan baik untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukimanpenduduk dan sangat terkait dengan aspek pendayagunaan sumber daya air.

a.1. Kawasan Hutan Produksi

Arahan kebijakan untuk ruang kawasan hutan produksi terbatas adalahpengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan menerapkanpola tebang pilih dan tanam kembali. Areal hutan produksi di Provinsi KepulauanRiau direncanakan sekitar 138.878 Ha yang tersebar paling luas di KabupatenNatuna dan Kabupaten Lingga.

a.2. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, holtikultiradan perternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan,Hortikultura dan Peternakan yang direncanakan seluas sekitar 124.292 Ha,

dengan luas lahan terluas dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentrapengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan.


18/112

18

Kawasan Budidaya Tanaman Pangan: Sub sektor tanaman pangan terdiri daritanaman padi sawah/ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar. Komoditas pertanian yang dikembangkan di ProvinsiKepulauan Riau merupakan komoditas pertanian yang terdiri dari komoditastanaman pangan dan hortikultura.

Kawasan Budidaya Peternakan: Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan padaKabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas,Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki

potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khususuntuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland.Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batamdan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau)dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten KepulauanAnambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil

(kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintandan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruhKabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

a.3. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan seluas sekitar143.374 Ha dengan luasan terbesar di Kabupaten Lingga.

a.4. Kawasan Perikanan

Dalam rangka pengembangan potensi perikanan dan kelautan di ProvinsiKepulauan Riau, diperlukan konsep pengembangan yang tersistem, dan dijabarkansecara spasial sebagai berikut:

Kawasan perikanan tangkap: semua perikanan laut di wilayah ProvinsiKepulauan Riau.

Kawasan pelabuhan perikanan: Ranai, Tarempa, Karimun, Batam, Senayang,Bintan Timur.

Kawasan budidaya laut: Kepulauan Anambas, Natuna, Lingga, Bintan,Karimun, Batam, dan Tanjungpinang.

Pengolahan perikanan (Pabrik Pengolahan Perikanan): Kepulauan Anambas,

Natuna, Lingga, Bintan, Karimun, dan Batam. Pusat distribusi hasil perikanan dan pelabuhan ekspor: Batam, Bintan,

Karimun, Kepulauan Anambas, dan Natuna.

Pelabuhan utama pengawasan perikanan: Kepulauan Anambas.

Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampaipemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikananbudidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluaslebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebihkurang 17.000 ha dan budidaya air tawar yang dapat dikembangkan baik diBintan, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas dan Karimun.

a.5. Kawasan Pertambangan


19/112

19

Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit diwilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayahKarimun, Bintan, dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit diwilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Lingga dan KepulauanAnambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta

potensi galian tambang lainnya.

a.6. Kawasan Perindustrian

Industri yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau adalah industri unggulanyang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut,industri elektronika dan telematika, industri penunjang industry kreatif, danindustri kreatif tertentu, serta industri kecil dan menengah tertentu. Kawasanindustri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepualaun Riau tersebutsesuai dengan kompetensi inti daerah. Dengan total luas sekitar 39.816 Ha yangtersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota

Tanjungpinang.

a.7. Kawasan Pariwisata

Arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 6(enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, yang terdiri dari:

1. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A (Kota Batam) pengembangannyadiarahkan untuk pengembangan wisata konferensi/Meeting, Incentive,Conferrence, Exhebition (Kawasan Nagoya), wisata belanja (Kawasan Nagoya,

Jodoh, Batu Aji, Batam Centre, Muka Kuning), wisata terpadu (Kawasan BatuAmpar), wisata bahari (Kawasan Pulau Abang, Pulau Segayang, Kawasan

Nongsa), wisata sejarah/budaya (Camp Pengusngsian Vietnam Pulau Galang),ekowisata (Kawasan Nongsa) dan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Abang).

2. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B (Kota Tanjungpinang dan KabupatenBintan), pengembangannya diarahkan pada:

Kota Tanjungpinang diarahkan untuk pengembangan wisata

budaya/sejarah/religi (Kawasan Pulau Penyengat, Kota Piring, KawasanKota Rebah) dan wisata belanja.

Kabupaten Bintan diarahkan untuk pengembangan wisata terpadu(Kawasan Lagoi), ekowisata (Kawasan Gunung Bintan) wisata religi/sejarah(Kawasan Kota Kara dan Bukit Batu) wisata bahari (Kawasan Lagoi,

Kawasan Sakera Tanjung Uban, Kawasan Trikora) dan wisata minatkhusus (Kawasan Lagoi, Pulau Nikoi dan sekitarnya).

Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata C (Kabupaten Karimun),pengembangannya diarahkan untuk pengembangan wisata budaya(Kawasan Makam Datok Badang, Cagar Budaya Makam Moyang Seraga,Mesjid Jami Pulau Buru, situs Batu Tulis), wisata bahari (Pantai Pongkar,Pelawan, Pantai Lubuk Tanjung Batu, Pantai Berangan dan Telunas diMoro).

Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata D (Kabupaten Lingga),pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata budaya dansejarah (Kawasan Istana Damnah, Makam Merah, Kawasan Bukit Cening,Kawasan Bilik 44, Kawasan Mesjid Sultan Lingga), pengembangan wisataminat khusus (Kawasan Pulau Benan dan Kawasan Pulau Penaah) sertaekowisata (Desa Resun).


20/112

20

Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata E (Kabupaten Natuna),pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata bahari (KawasanKecamatan Pulau Tiga dan Kawasan Pantai Tanjung), wisata budaya(Kawasan Keramat Binjai, Komplek Makam Segeram, RumahPeradilan/Rumah Orang Kaya Suan, Rumah Datuk Kaya Wan Muhammad

Benteng, Benteng Kawasan Pertahanan Portugis dan Jepang) serta wisataminat khusus (Kawasan Pulau Tiga).

Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata F (Kabupaten KepulauanAnambas), pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisatabahari dan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Bawah, Pulau Penjalin,

Pulau Kelong dan Pulau Semut, Pulau Berhala dan Tukong Atap).

Unit Pengembangan Wilayah A (Kota Batam) terbagi menjadi 3 Unit KawasanWisata (UKW), yaitu:

Unit Kawasan Wisata Pulau Batam, memiliki fungsi utama sebagai wisatakonferensi dan wisata belanja dan menjadi pusat pengembangan UPWP A.

Unit Kawasan Wisata Setokok, Rempang, Galang, Galang Baru, memiliki fungsiutama sebagai pusat pengembangan kegiatan wisata bahari, sejarah danagrowisata yang merupakan pelengkap dan pendukung Unit Kawasan WisataPulau Batam.

Unit Kawasan Wisata Bulang Lintang, Belakang Padang, memiliki fungsi utama

sebagai pengembangan kegiatan wisata bahari, wisata pulau, wisata sejarah,agrowisata, terpadu dan wisata minat khusus yang merupakan pelengkap danpendukung Unit Kawasan Wisata Pulau Batam.

Unit Pengembangan Wilayah B (Pulau Bintan) meliputi wilayah KotaTanjungpinang dan Kabupaten Bintan, yang terbagi menjadi 3 Unit Kawasan

Wisata (UKW), yaitu:

Unit Kawasan Wisata Kota Tanjungpinang, memiliki fungsi utama sebagaiwisata salah satu pintu gerbang dan pusat transit wisatawan di wilayah PulauBintan dengan wisata penunjang adalah wisata belanja.

Unit Kawasan Wisata Pulau Penyengat, memiliki fungsi utama sebagai wisatasejarah dan budaya yang merupakan salah satu obyek wisata andalan di UPWPB.

Unit Kawasan Wisata Bintan, memiliki fungsi utama sebagai pengembanganwisata terpadu (Lagoi, sepanjang Trikora, Sakera, serta Kuala Sempang) dankawasan pulau-pulau di sekitarnya dengan kegiatan wisata pendukungnya

adalah ekowisata, wisata pantai serta agrowisata.

Unit Pengembangan Wilayah C (Kabupaten Karimun) meliputi wilayah KabupatenKarimun, yang terbagi menjadi 5 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu:

Unit Kawasan Wisata Karimun Utara, memiliki fungsi utama untukpengembangan wisata bahari dengan kegiatan wisata pendukungnya wisatasejarah, wisata alam pegunungan (yakni wisata pantai pongkar, wisata pantaipelawan, wisata air terjun pongkar, wisata gunung jantan betina, dan wisatagunung karimun anak).

Unit Kawasan Wisata Karimun Selatan, memiliki fungsi utama sebagai pintu

masuk wisatawan serta pusattransit wisatawan dengan kegiatan wisatapenunjangnya adalah wisata hiburan, belanja dan kuliner.


21/112

21

Unit Kawasan Wisata Pulau Papan (Pulau Buru) di Kecamatan Buru, memilikifungsi utama adalah wisata bahari dan wisata penunjangnya adalah wisatapemandian sumber air panas Pulau Buru, wisata sejarah yakni wisata makamBadang Buru dan wisata minat khusus.

Unit Kawasan Wisata Kundur, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari

(yakni wisata pantai gading, wisata pantai lubuk, wisata batu limau, danwisata pantai sawang) serta wisata penunjangnya adalah wisata sejarah danagro wisata.

Unit Kawasan Wisata Moro, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari danwisata penunjangnya adalah wisata religi, sejarah serta wisata minat khusus.

Unit Pengembangan Wilayah D (Kabupaten Lingga) meliputi wilayah KabupatenLingga, yang terbagi menjadi 3 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu:

Unit Kawasan Wisata Lingga, memiliki fungsi utama untuk wisata sejarah dan

agro wisata dengan wisata pendukungnya adalah wisata alam pegunungan danwisata bahari.

Unit Kawasan Wisata Singkep, memiliki fungsi utama sebagai pintu masukwisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisataalam dan wisata bahari.

Unit Kawasan Wisata Senayang, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari.

Unit Pengembangan Wilayah E (Kabupaten Natuna) meliputi wilayah KabupatenNatuna, yang terbagi menjadi 1 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu Unit KawasanWisata Bunguran, unit kawasan wisata ini terdiri dari Tanjung, Serasan, Subi,Midai, Pulau Laut dan Pulau Panjang. Kawasan ini memiliki fungsi utama untukwisata bahari dengan wisata pelengkapnya berupa wisata alam pegunungan danwisata minat khusus, serta merupakan pintu masuk dan transit wisatawan.

Unit Pengembangan Wilayah F (Kabupaten Kepulauan Anambas) meliputi wilayahKabupaten Anambas, yang terbagi menjadi 1 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaituUnit Kawasan Wisata Kepulauan Anambas, unit kawasan wisata ini terdiri dariPalmatak, Siantan, Jemaja, memiliki fungsi utama untuk wisata bahari (laut dandasar laut) serta pulau-pulau sekitar seperti: Pulau Bawah, Pulau Durai, PulauPenjalin dan Pulau Dikar.

a.8. Kawasan Permukiman

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari

waktu kewaktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jikasemua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan dayadukung lingkungan. Hingga tahun 2028, alokasi ruang bagi kawasan permukimandirencanakan seluas lebih kurang 112.190 Ha. Orientasi pengembanganperumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagirumah tumbuh atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagipenyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Hunian Yang Dibutuhkan Untuk Permukiman diProvinsi Kepulauan Riau.

No Kabupaten 2013 2018 2023 2028

1 Karimun 55.082 67.760 83.356 102.5412 Bintan 33.380 44.547 59.450 79.340


22/112

22

No Kabupaten 2013 2018 2023 2028

3 Natuna 13.237 14.780 17.247 19.2584 Lingga 19.021 21.512 25.556 28.9035 Kep. Anambas 7.079 7.724 8.727 9.5226 Batam 188.140 239.966 306.069 390.3807 Tanjungpinang 41.933 48.111 55.199 63.331

Jumlah 357.868 444.397 555.602 693.273

Sumber: RTRW Provinsi Kabupaten Bintan Tahun 2007-2017

a.9. Kawasan Lainnya

Bila dilihat dari aspek lokasi geografisnya, hampir seluruh wilayah ProvinsiKepulauan Riau merupakan kawasan pertahanan dan keamanan, karena letaknya

yang berbatasan dengan negara tetangga. Meskipun kawasan pertahanan tersebutdititikberatkan pada 19 pulau terdepan daerah perbatasan, pada tiap-tiapkabupaten/kota terdapat pusat-pusat pertahanan berupa instalasi militer maupundaerah latihan militersebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.Pusat Pertahanan di Wilayah Provinsi Kepulauan RiauKabupaten/Kota Kegiatan/Pusat Pertahanan

Kota Tanjungpinang Instalasi Militer Lantamal IV Instalasi Militer Korem 033 WP Instalasi Militer KODIM0315 Instalasi Militer Kantor Lanud

Kota Batam Guskamla Armabar Instalasi Militer KODIM 0316 Instalasi MiliterLanal Batam Daerah Latihan Militer

Kabupaten Bintan Instalasi Militer Mentigi, Tanjung Uban Instalasi Militer SatradKabupaten Karimun Instalasi Militer KODIM InstalasiMiliter Lanal Tanjungbalai Karimun

Kabupaten Lingga Instalasi Militer Lanal Dabo Singkep Daerah Latihan Militer

Kabupaten Natuna Instalasi Militer KODIM Instalasi Militer Lanal Ranai Instalasi MiliterRencana AWR Ranai Instalasi Militer Lapangan Udara Ranai DaerahLatihan Militer

Sumber: RTRW Provinsi Kabupaten Bintan Tahun 2007-2017

b. Kota Batamb.1. Konsepsi Pengembangan Kawasan Budidaya Perkotaan

Konsepsi pengembangan kawasan budidaya perkotaan di Kota Batam, meliputi:

Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Batam

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran yang ada di KotaBatam diarahkan di Batam Center dan didukung kawasan pemerintahan lainnya

yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, dengan skala pelayanan kota

dan regional. Lokasi pusat pemerintahan yang berada di Kota Batam inidihubungkan oleh jaringan jalan utama kota yang berhirarki dan saling terintegrasidengan bagian wilayah kotanya, sehingga mudah dijangkau dari seluruh bagianwilayah kotanya.

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa

Kegiatan perdangan dan jasa yang akan dikembangkan di Kota Batam berupaperdagangan produk-produk industri dengan kualitas barang bertarafinternasional, yang akan dipusatkan di Nagoya-Jodoh. Ini dikarenakan kegiatanperdagangan dan jasa yang ada di Nagoya-Jodoh saat ini sudah berkembangsecara alami dan membentuk pusat kegiatan komersial dengan skala pelayananregional/nasional bahkan internasional. Untuk memenuhi tuntutan sebagai pusatkegiatan perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional agar dapat dijadikan


23/112

23

sebagai alternatif kegiatan serupa yang ada di Singapura, maka peran pusatperdagangan dan jasa yang ada saat ini harus ditingkatkan kualitas dan fungsipelayanannya serta didukung oleh kebijaksanaan yang menetapkan Kota Batamsebagai pusat kegiatan perdagangan bebas. Selain itu kegiatan perdagangan dan

jasa ini dikembangkan pula di Batam Center yang diintegrasikan dengan kegiatan

perkantoran. Jenis produk yang diperdagangkan di kawasan ini diprioritaskanpada produk lokal, terutama yang dihasilkan oleh industri yang ada di Kota Batam.

Pengembangan Kawasan Industri

Kegiatan industri yang akan dikembangkan di Kota Batam berupa kegiatan marineindustry, industri ringan hingga industri berat yang menggunakan teknologimadya-tinggi, tidak berpolusi dan sedikit membutuhkan air. Pengembangankegiatan industri di Kota Batam berupa kawasan industri, akan dipusatkan diPulau Batam dan beberapa lokasi di Pulau Rempang-Galang, diantaranya di BatamCenter, Kabil, Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uncang-Sagulung, Muka Kuning,Sembulang-Pulau Rempang dan di kawasan industri Pulau Janda Berhias.

Pengembangan kawasan industri ini nantinya akan dikelompokkan sesuai jenisdan luasan industrinya ke dalam satu lokasi pada setiap kawasan industri yangakan dikembangkan. Untuk pengembangan kawasan industri di Batam Centerdiarahkan pada kegiatan clean industry dan industri perakitan (asembling) denganpersyaratan tidak menimbulkan polusi dan menggunakan bahan baku dari produk

yang dihasilkan kegiatan industri yang ada di Kota Batam. Sedangkanpengembangan industri di Pulau Rempang diarahkan pada jenis industri hight tech

yang ramah lingkungan.

Secara umum, kriteria jenis industri yang akan dikembangkan di Kota Batam,diantaranya berupa:

Industri padat modal yang menggunakan teknologi madya-tinggi

Industri yang tidak membutuhkan banyak air dan tidak menimbulkanpencemaran lingkungan (non industri polutif)

Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kota Batam danwilayah sekitarnya sebagai bahan baku, sehingga dapat mempercepat prosespengembangan wilayah sekitarnya dan daerah hinterland-nya

Industri yang mempunyai potensi pasar dan mempunyai daya saing tinggi, baikjenis industri yang memanfaatkan teknalogi tinggi maupun yang padat tenagakerja

Industri kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat, baik

berupa industri kerajinan maupun industri makanan khas setempat.

Agar kegiatan industri yang akan dikembangkan ini dapat memberi manfaatterhadap masyarakat setempat serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan,maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan bagimasyarakat setempat yang berminat bekerja di sektor ini, meningkatkanproduktivitas tenaga kerja serta usaha untuk meningkatkan penguasaan teknologi,baik melalui transfer teknologi atau melalui peningkatan kemampuan terhadapteknologi yang digunakan. Selain itu, untuk menunjang pengembangan kegiatanindustri perlu pula ditunjang kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya,seperti pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor-impor, peningkatan aksessibilitas

yang baik, serta suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai.

Pengembangan Kawasan Pariwisata


24/112

24

Kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan di Kota Batam dititikberatkan padakegiatan wisata budaya dan wisata bahari, dengan target market tidak hanyapenduduk Kota Batam dan sekitarnya saja tetapi juga untuk menarik minatwisatawan manca negara berkunjung di kota ini. Kawasan yang akandikembangkan sebagai pusat kegiatan wisata terbagi atas 4 Satuan Wilayah

Pengembangan Pariwisata, yaitu Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata PulauBatam, Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu Rempang Galang Galang Baru, Satuan Wilayah Pengembangan PariwisataBelakang Padang, Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang Untukmemenuhi tuntutan sebagai pusat kegiatan wisata yang bertaraf nasional bahkaninternasional, maka perlu didukung oleh pengembangan sarana akomodasi yangmemadai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta fungsi pelayanannya.

Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada prinsipnya pengembangan kegiatan permukiman dapat dialokasikan padalahan-lahan yang kurang produktif, baik oleh Pemerintah, Swasta maupun

Masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraanyang saling menguntungkan. Konsepsi pengembangan kegiatan permukiman inidilakukan dengan konsepsi neighborhood unit yang dilengkapi dengan saranapelayanan umum dan prasarana kotanya. Strategi pengembangan kegiatanpermukiman ini diprioritaskan pada pengembangan secara intensif (vertikal),dikarenakan lahan yang tersedia di Kota Batam sangat terbatas. Selain itu polapengembangan kegiatan permukiman ini harus saling terintegrasi antara

permukiman baru yang akan dikembangkan dengan permukiman penduduk yangsudah ada, sehingga tercipta keserasian dan dapat dihindari tumbuhnyakerawanan sosial akibat adanya kesenjangan. Khusus untuk pengembangankawasan permukiman di Batam Center diarahkan pada perumahan berkepadatan

rendah.

b.2. Konsepsi Pengembangan Kawasan Budidaya Perdesaan

Konsepsi Pengembangan kawasan budidaya perdesaan di Kota Batam, terbagi atas:

a.

Pengembangan Kegiatan Terbangun Di Perdesaan (Perkampungan)

Kegiatan ini merupakan kegiatan terbangun yang ada di pedesaan umumnyaberupa perkampungan penduduk asli yang sudah lama mendiami kawasantersebut atau perkampungan nelayan di pulau-pulau yang penduduknya hidup di

laut. Aktivitas kegiatan penduduk pedesaan ini sebagian besar berciri khas padakegiatan pedesaan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

b. Pengembangan Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanandiarahkan pada lahan-lahan produktif yang ada di Kota Batam serta di pulau-pulau kecil sekitar Wilayah Barelang dan di wilayah pesisir yang ditikberatkanpada pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut. Adapun jenis kegiatan

yang dikembangkan berupa komoditi buah-buahan, palawija, peternakan sertarumput laut dan perikanan laut.

b.3.

Konsepsi Kawasan Pengembangan Pantai


25/112

25

Kawasan Pengembangan Pantai merupakan kawasan pesisir di Kota Batam diukurdari garis pantai saat pasang tertinggi ke arah laut yang ditetapkan untukpengembangan berbagai kegiatan perkotaan melalui reklamasi pantai. Konsepsipengembangan kawasan pantai merupakan suatu upaya teknologi yang dilakukanmanusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan,

suatu ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentangalam daratan. Pengembangan kawasan pantai hasil reklamasi harusmemperhatikan keberadaan Perkampungan-perkampungan Tua, keselarasannyadengan peruntukan di kawasan pantai semula, serta keselarasannya denganperuntukan blok-blok reklamasi di sekelilingnya. Kegiatan pengembangan kawasanpantai yang mengubah ekosistem dan lingkungan perairan laut harus didahuluidengan studi yang mendalam dan dilengkapi dengan Amdal sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek positif dari pengembangan kawasan pantai antara lain pertambahan lahan,penataan bagian-bagian ruang kota, berkembangnya pusat kegiatan bisnis danpermukiman, serta pengaturan kembali sistem transportasi perkotaan yang saling

terpadu. Kegiatan tersebut juga akan membuka peluang usaha baru dan lapanganpekerjaan baru bagi masyarakat. Disamping aspek positif juga akan menimbulkandampak negatif baik langsung atau tak langsung, seperti terjadinya relokasipermukiman khususnya masyarakat pantai, sebagai akibat penataan kota,perubahan kehidupan sosial dan ekonomi serta perubahan lingkungan.

Dalam kegiatan pengembangan kawasan perlu dipertimbangkan bahan bakuurugan yang akan dipergunakan apakah berasal dari daratan atau laut atau akandiurug dengan sistem landfill dengan memperhatikan material landfill tersebutuntuk menjaga kontaminasi dikemudian hari. Untuk kawasan yang secara alamiahmerupakan muara sungai perlu tetap dikembangkan hutan bakau sebagai

kawasan penyangga kawasan pengembangan kawasan. Sedangkan apabilamaterial untuk pengembangan kawasan berasal dari laut perlu dipertimbangkansekaligus dengan kegiatan pengerukan untuk jalur pelayaran, memasukkanpertimbangan biaya lingkungan jika terjadi kerusakan lingkungan hidup,mengembangkan pendapatan alternatif khususnya untuk masyarakat pantai yangterkena dampaknya.

b.4. Konsepsi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang memiliki nilai penting dilihat dari segiekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan, yangmemerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu (integrateddevelopment). Penetapan kawasan strategis didasarkan atas kriteria yangmencakup :

Kawasan potensial tumbuh cepat dan berfungsi sebagai pusat bisnis terpaduuntuk menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan dan merangsangperkembangan kawasan sekitarnya

Kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan melalui pengembanganekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta pembangunanprasarana dan sarana dasar untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

b.5. Konsepsi Pengembangan Kawasan Khusus


26/112

26

Kawasan khusus merupakan kawasan yang memiliki potensi dan kemampuantertentu dalam memacu pertumbuhan kawasan. Pengembangan kawasan khususdilakukan dengan mendorong pengembangannya melalui kegiatan investasi danpenanganan pemanfaatan ruang secara khusus, yang penetapan kawasan tersebutditentukan berdasar kriteria-kriteria berikut:

Mempunyai potensi sumberdaya yang besar pengaruhnya terhadap aspekekonomi, demografi, serta pengembangan wilayah di sekitarnya

Mempunyai dampak penting terhadap kegiatan yang sejenis atau kegiatanlainnya

Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomimasyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya

Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasionalmaupun regional

b.6. Konsepsi Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas merupakan kawasan yang mendapatkan prioritas utama didalam pengembangan dan penanganannya. Konsepsi pengembangan kawasanprioritas yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Batam melalui Badan /Instansi berwenang, mencakup kawasan tumbuh cepat, kawasan tertinggal, dankawasan-kawasan dengan permasalahan tertentu.

c. Kota Tanjungpinang

Terkait dengan pendayagunaan sumber daya air, di RTRW Kota Tanjungpinangtelah ditetapkan tentang kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pemanfaatankawasan budidaya terdiri dari kegiatan permukiman/perumahan, pusatperkantoran pemerintah, perdagangan dan jasa, industri, kawasan khusus militer,pendidikan, wisata, olah raga, dan ruang terbuka hijau.

Penjelasan masing-masing kegiatan pemanfaatan lahan dan proses penetapannyaadalah sebagai berikut:

c.1. Kawasan Permukiman

Indikasi kebutuhan akan permukiman akan berkaitan dengan kebutuhanpengembangan perumahan. Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk sampaitahun 2030 maka kebutuhan rumah mencapai 179.496unit rumah. Perhitunganalokasi lahan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut maka kriteria lahan yangdikembangkan untuk perumahan adalah:

Kemiringan 0-8% untuk perumahan biasa dan 9-25% untuk perumahanmewah

Suplai air mudah

Dekat dengan pusat pelayanan/sub pusat pelayanan


27/112

27

Untuk itu dalam RTRW kegiatan perumahan termasuk perumahan yang telah adadiarahkan pengembangan di Wilayah Potensi (WP) V sebagai kota baru. WP inimenjadi konsentrasi pelimpahan persebaran penduduk. Sedangkan untukmenyeimbangkan struktur kota yang terbentuk maka perkembangan pemukiman

juga diarahkan ke Dompak. Pemukiman yang dikembangkan di Dompak

merupakan pemukiman dengan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunanpemukiman dengan tetap memperhatikan penghijauan di sekitarnya. Denganperbandingan lahan terbangun dan penghijauan sebesar 60:40. Disamping itupada masing-masing kawasan permukiman lainnya dialokasikan pula sesuaidengan pertumbuhan masing-masing.

Sebagai daerah yang dekat dengan perbatasan antara negara Indonesia dengannegara tetangga maka Kota Tanjungpinang selama ini menjadi salah satu tempattransit bagi para tenaga Kerja yang akan bekerja di luar negeri. Terutama TKI yangakan bekerja di negara Malaysia dan Singapura. Selama ini para TKI tersebutsebagian besar ditampung di dalam rumah-rumah toko yang banyak tersebar didalam Kota Tanjungpinang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu

direncanakan tempat penampungan sebagai tempat transit bagi para TKI. Tempatyang dialokasikan adalah di sekitar Bintan Center Kecamatan TanjungpinangTimur, juga disediakan balai latihan kerja sebagai tempat pendidikan bagi paracalon pekerja tersebut. Luas lahan yang dibutuhkan untuk tempat transit denganbalai latihan kerja sekitar 2 hektar.

c.2. Kawasan Industri dan Pergudangan

Kebutuhan pengembangan kawasan industri dan pergudangan dialokasikan di AirRaja dan Dompak. Kawasan ini terletak di perbatasan antara Kota Tanjungpinangdengan Kabupaten Bintan tepatnya di Kelurahan Air Raja dan Dompak Darat

(Seberang).

Pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang diarahkan secaraterpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Mocoh dan kawasan industri diKawasan Dompak Darat.

c.3. Kawasan Pusat Pemerintahan / Perkantoran Pemerintahan

Berdasarkan potensi lahan maka khusus pengembangan perkantoranpemerintahan Kota Tanjungpinang dialokasikan sebesar 200 Ha di KelurahanSenggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota. Fasilitas pusat pemerintahan

dijadikan dalam satu kawasan untuk efektifitas kerja. Sementara itu aset-asetpemerintah kota yang terdapat di pusat kota dapat digunakan untuk mendukungfungsi pusat pelayanan dan jasa.

c.4. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Untuk mengakomodasi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa makaperuntukan ruang dialokasikan untuk jenis perdagangan grosir di WP I (KotaLama) dan WP IV (Bintan Center).

c.5. Kawasan Pendidikan

Kebutuhan kawasan pendidikan tinggi diakomodasi dengan memberikan alokasilahan yang terletak di WP III tepatnya di Kelurahan Sungai Jang dan Senggarang.


28/112

28

Luasan kawasan pendidikan ini mencapai 79,73 Ha untuk pendidikan dasar dandialokasikan 500 Ha untuk perguruan tinggi.

Khusus di Pulau Dompak direncanakan sebuah tempat Pusat penelitian kelautan

dan perikanan, yang mengkaji mengenai berbagai macam potensi maupun

permasalahan yang ada di wilayah perairan Kepulauan Riau. Selain bermanfaatdalam ilmu pengetahuan juga dapat mendukung adanya industri yang ada diDompak daratan dan akan sangat bermanfaat bagi nelayan sekitarnya.

c.6. Kawasan Pariwisata

Alokasi lahan untuk kegiatan wisata diberikan di lokasi-lokasi wisata yang telahada. Diantaranya untuk Pulau Penyengat dan Kota Piring sebagai wisata budaya,Pulau Los, Pulau Dompak, Pulau Terkulai, Hanaria, dan Danau di Kelurahan AirRaja. Selain itu terdapat wisata spiritual, yaitu klenteng di Senggarang danKampung Bugis. Luas pengembangan yang dialokasikan sekitar 125 Ha.

c.7.

Kawasan Hijau Binaan

Kawasan hijau binaan di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan hijau sebagaisarana kota yang meliputi : kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau olahraga,

Ruang Terbuka Hijau, TPU dan Pertanian.

a.

Kawasan Hijau Rekreasi

Rencana kawasan rekreasi selain berpedoman pada kondisi yang telah ada saat inidan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, jugaberdasarkan optimasi pemanfaatan lahan-lahan konservasi yang akan

dikembangkan. Dengan demikian, kawasan rekreasi di Kota Tanjungpinangmeliputi:

Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat;

Kawasan Ruang Terbuka Hijau, berupa Lapangan Pamedan A. Yani, LapanganSkip, dan Lapangan Taman Budaya di Senggarang;

Kawasan Wisata Kuliner (jajanan) di Kawasan Kota Lama;

Kawasan Taman Hutan Kota Bukit Manuk (Senggarang);

Kawasan Taman Hutan Kota Bukit Kucing;

Seluruh areal konservasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagaikawasan wisata, baik secara alami, maupun yang dikelola.

b.

Kawasan Olahraga

Rencana lokasi kawasan olahraga diarahkan sebagai berikut:

Pusat kegiatan olahraga (sport centre) berupa Gedung Olaharaga (GOR) dengansarana dan prasarana olaraga yang lengkap dikembangkan di KawasanSenggarang. Kawasan ini dipersiapkan selain untuk pembinaan danpeningkatan prestasi olahraga, juga untuk penyelenggaraan even olahragatingkat nasional dan regional. Penataan kawasan ini, juga diharapkan dapatmengadopsi konsep-konsep kawasan olahraga terpadu, dimana, area di luar

stadion (venue) dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan olahraga masyarakatKota Tanjungpinang.

Sport centrediarahkan dengan konsep yang didominasi oleh ruang terbuka.


29/112

29

Kawasan olahraga skala WP, dikembangkan pada masing-masing pusat WP.

c. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut:

Lahan TPU Kota diarahkan pengembangannya di WP-V untuk pelayananbagian utara kota, di WP-IV untuk pelayanan bagian pusat dan timur kota,serta di WP-I untuk pelayanan bagian pusat dan selatan kota.

Selain itu untuk pelayanan wilayah dan pemenuhan kebutuhan akan RuangTerbuka Hijau kota, maka TPU juga diarahkan untuk dikembangkan di setiapkecamatan dengan luas yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dankepadatan penduduknya.

Apabila TPU di Kawasan Pusat Kota sudah penuh maka akan dilayani oleh TPUyang berada pada wilayah lain, sesuai lokasi dan radius ke TPU terdekat.

d.

Pertanian Kota (Penghijauan)

Pemanfaatan kawasan pertanian meliputi kegiatan perkebunan, perladangan, dankehutanan (hutan produksi). Akomodasi kegiatan pertanian diberikan denganmemberikan alokasi di WP II dan sebagian di WP V.

c.8. Kawasan Khusus

Kawasan khusus merupakan kawasan yang intensitas pemanfaatannya bersifatterbatas dan penanganannya pun bersifat khusus. Berkaitan dengan pembatasan-pembatasan akses tersebut, maka kawasan khusus di Kota Tanjungpinang terdiridari ; Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kawasan Pangkalan Utama TNI AL,kompleks-kompleks militer, dan Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura, TanjungGeliga, dan Pelabuhan Tanjung Mocoh.

c.9. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan,baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatanpertambangan. Untuk kawasan pertambangan di wilayah Kota Tanjungpinangumumnya berupa bahan galian bauksit. Proporsi lahan untuk kawasan inidisesuaikan dengan kondisi kawasan lainnya yang ada, sehingga diharapkankegiatan pertambangan ini tidak mengganggu kegiatan lainnya. Luas lahan

kawasan pertambangan adalah sebesar 11 Ha yang lokasinya berada di KecamatanTanjungpinang Kota.

Secara lebih jelas mengenai rencana pola ruang wilayah daratan KotaTanjungpinang tahun 2010-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4Rencana Pola Ruang Wilayah (Darat) Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2030

NO. RENCANA PERUNTUKANLUAS

Hektar %

A. Kawasan Lindung 2,869.72 21.82

1 Hutan Lindung 188.91 1.44

2 Sempadan Hutan Lindung (Buffer Zone) 30.83 0.233 Mangrove 933.40 7.104 Danau 16.75 0.13


30/112

30

NO. RENCANA PERUNTUKANLUAS

Hektar %

5 Sungai 63.26 0.486 Sempadan Danau 9.86 0.077 Sempadan Sungai 512.82 3.908 Sempadan Pantai 973.11 7.409 Cagar Budaya 73.07 0.5610 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 67.71 0.51

B. Kawasan Budidaya 10,284.28 78.18

1 Permukiman 5,146.37 39.122 Fasum dan Fasos 71.61 0.543 GOR 27.98 0.214 Perdagangan dan Jasa 983.53 7.485 Perkantoran 1,387.86 10.556 Industri dan Pergudangan 836.05 6.367 Pariwisata 48.33 0.378 Militer 31.22 0.249 Pertanian (Penghijauan) 1308.50 9.9510 Pertambangan 11.00 0.0811 Taman Budaya 9.12 0.0712 Bandara 95.77 0.7313 Pelabuhan 44.53 0.3414 Terminal 0.65 0.0015 TPA 6.33 0.0516 TPU 22.25 0.1716 Jaringan Jalan 253.18 1.92

Total 13,154.00 100.00

Sumber: RTRW Tanjungpinang, Tahun 2010-2030

d. Kabupaten Bintan

Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi untuk

dikembangkan baik untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukiman

penduduk. Kawasan budidaya di Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber dayaalam yang sangat potensial dan beragam. Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia, perlu diatur dan diarahkan secara bijaksana denganmenerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuklebih jelasnya mengenai sebaran potensi sumber daya yang berfungsi sebagaikawasan budidaya di Kabupaten Bintan adalah:

d.1. Permukiman.

Permukiman berfungsi sebagai tempat tinggal manusia dari hujan, angin, dansengatan matahari. Permukiman merupakan suatu kawasan yang sangat

mempengaruhi suatu perkembangan wilayah sehingga daerah ini perludiperhatikan sekali perkembangannya baik untuk dimasa sekarang maupundimasa yang akan datang.

Lokasi Permukiman umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara,

Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang,Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.2. Industri.

Kawasan industri merupakan suatu kawasan yang memiliki multiplier effectsangatbesar bagi perkembangan wilayah disekitarnya.


31/112

31

Lokasi industri di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah KecamatanBintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.3. Pariwisata

Kabupaten Bintan memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Objekwisata yang tersedia di Kabupaten Bintan diantaranya ialah pantai, TakaranPenyu, dan panorama alamnya (gunung).

Lokasi wisata di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan TelukBintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan

Timur, dan Kecamatan Tambelan.

d.4. Pertanian

Setelah nelayan masyarakat Kabupaten Bintan bermata pencaharian sebagaipetani. Secara umum kawasan Pulau Bintan berpotensi sebagai kawasanpertanian, apalagi Kabupaten Bintan berdekatan dengan negara tetangga sepertiNegara Singapura yang sangat membutuhkan hasil pertanian untuk konsumsi bagimasyarakatnya.

Lokasi pertanian di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah KecamatanBintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, KecamatanBintan Timur, dan Kecamatan Tambelan.

d.5. Pertambangan.

Kabupaten Bintan memiliki jenis tanah yang sesuai untuk pertambangan. Hasil

dari pertambangan di Pulau Bintan ini banyak di ekspor ke Cina dan beberapanegara lainnya. Namun selama ini pengelolaan pertambangan yang ada diKabupaten Bintan belum menerapkan kaidah berwawasan lingkungan.

Lokasi pertambangan di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayahKecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang,dan Kecamatan Bintan Timur.

d.6. Perdagangan dan Jasa.

Kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kabupaten Bintan pada dasarnya

tersebar di sekitar permukiman dan berpola mengikuti aliran jalan utama.

Lokasi Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayahKecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan,dan Kecamatan Bintan Timur.

d.7. Tempat Pembuangan Akhir.

Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bintan pada dasarnya belum tersedia danselama ini masih menumpang di Tempat Pembuangan Akhir Kota Tanjungpinang.Melihat fungsi Kota Tanjungpinang sebagai ibukota propinsi maka tidak

memungkinkannya tempat pembuangan akhir Kabupaten Bintan bergabungdengan Kota Tanjungpinang sehingga Kabupaten Bintan perlu suatu tempatpembuangan sendiri.


32/112

32

Lokasi tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bintan terletak di wilayahKecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur.

d.8. Militer.

Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negaratetangga khususnya Negara Singapura dan Malaysia sehingga diperlukanantisipasi terhadap ancaman dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupundalam.

Lokasi militer di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah KecamatanBintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan.

d.9. Peternakan.

Kabupaten Bintan memiliki potensi peternakan yang terdiri dari hewan ternak danunggas.

Lokasi peternakan di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah KecamatanBintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, danKecamatan Bintan Timur.

d.10. Bumi Perkemahan.

Gerakan Pramuka di Kabupaten Bintan yang merupakan organisasi kepanduanmemiliki peranan penting dalam mencetak generasi muda, sehingga diperlukansuatu lokasi untuk beraktivitas kegiatan tersebut.

Lokasi bumi perkemahan di Kabupaten Bintan terletak di wilayah KecamatanTeluk Sebong.

d.11. Tambak.

Kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Bintan menggunakan media kolam.Lokasi tambak di Kabupaten Bintan terletak di wilayah Kecamatan Teluk Bintandan Kecamatan Gunung Kijang

II.2.2.3 Pengendalian Daya Rusak Air

a.

Kota Batam

Sungai-sungai yang berada di lingkungan perumahan dan kegiatan perkotaanlainnya (kawasan budidaya) dengan fungsi sebagai saluran utama (primer)pembuangan air hujan diberlakukan sempadan sungai sebesar 10 meter.Pemberlakuan sempadan sungai (saluran buangan air hujan) ini terutama untuk

mengamankan saluran pembuangan air hujan dari kegiatan terbangun. Dengandemikian diharapkan pada daerah sekitar sungai ini limpahan air hujan dapatdialirkan secara langsung ke waduk penampungan, sehingga dapat dihindariadanya genangan/banjir.

Untuk itu perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan terutama padasungai-sungai yang berada di luar kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan,


33/112

33

yang umumnya berupa sungai-sungai di daerah pesisir yang terpengaruh olehpasang air laut, sehingga seringkali menjadi daerah genangan. Sungai-sungai dimaksud antara lain Sungai Kabil, Sungai Tembesi Lama, Sungai Tembesi Baru,Sungai Penaran, Sungai Langkoi, Sungai Samat, Sungai Senimba, Sungai Temiang,Sungai Turian, dan Sungai Tiban yang berada di Pulau Batam, Sungai Cia, Sungai

Rempang, Sungai Akit, dan Sungai Jata yang berada di Pulau Rempang, di SungaiGong dan Sungai Galang di Pulau Galang, serta Sungai Air Raja.

b. Kota Tanjungpinang

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Tanjungpinang 2010-2030 bahwa pengendaliandaya rusak air difokuskan pada:

Rehabilitasi dan Revitalisasi Sungai Utama di Kota Tanjungpinang (SungaiGugus, Sungai Terusan, Sungai Papah, Sungai Mentoi, Sungai Sipayung,Sungai Dompak).

Pembangunan prasarana dan sarana pada kawasan abrasi pantai dan rawanbanjir/genangan diseluruh kecamatan di Kota Tanjungpinang.

c. Kabupaten Bintan

Terkait dengan pengendalian daya rusak air, dalam RTRW Kabupaten Bintandilakukan kebijakan dengan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber DayaAlam. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi alam yang telah rusak danmempercepat pemulihan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagaipenyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secaraberkelanjutan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi :

Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan penyanggadan kawasan lindung, pesisir (mangrove) serta pengembangan sistemmanajemen pengelolaannya;

Rehabilitasi kerusakan di sekitar sumber-sumber air, wilayah rawan bencanaserta wilayah pasca bencana lingkungan tanah longsor, banjir dan kekeringan.

II.3 Inventarisasi DataII.3.1 Data UmumII.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Kedudukan WS Batam Bintan Dalam Konstelasi Tata Ruang Nasionala.1. Posisi Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan dalam Povinsi

Kepulauan Riau


34/112

34

Gambar2.1Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau

memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dikarenakansebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dariSelat Malaka sampai Laut Natuna. Berdasarkan perhitungan dari Bakosurtanal,Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 425.214,676 km2. Dari luaswilayahnya, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km2 berupa daratan dan415.231,79 km2 berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau,dimana 385 pulau telah berpenghuni. Namun demikian baru 1.795 pulau yangdiakui, termasuk diantaranya 19 pulau terluar yang berbatasan langsung denganNegara tetangga, sedangkan 613 pulau sisanya masih dalam proses penetapan diPBB.

Sebagai provinsi yang masih baru, Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang danmelakukan pemekaran wilayah. Hingga tahun 2008, Provinsi Kepulauan Riaumemiliki 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yakni Kabupaten Bintan, KabupatenKarimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas,Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Dalam konteks Pengelolaan Sumber Daya Air dan sesuai Permen Pekerjaan UmumNomor 11A/PRT/M/2006 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, ProvinsiKepulauan Riau dibagi menjadi 4 wilayah sungai yaitu: WS Kepulauan Karimun,WS Kepulauan Lingga Singkep, WS Kepulauan Anambas dan WS KepulauanBatam-Bintan (Gambar 2.2).


35/112

35

Gambar 2.2Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Riau

WS Kepulauan Batam-Bintan sendiri ditetapkan sebagai WS dengan status WSStrategis Nasional yang meliputi wilayah Pulau Batam dan Pulau Bintan sertabeberapa pulau-pulau kecil disekitarnya (Gambar 2.3). Mencakup 3 wilayahadminitrasi kabupaten/kota, yaitu: Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota

Tanjung Pinang.


36/112

36

Gambar 2.3Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dalam Provinsi KepulauanRiau

a.2. Posisi Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan dalam Free Trade

Zone(FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo.1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 20 Agustus 2007 kita juga telah menerbitkan tiga buahPeraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 TentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan, dan PPNo. 48 Tahun 2007 menyangkut Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas untuk Karimun. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah

Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atasPemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yangtelah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.Sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang sangat strategis nasional.


37/112

37

Gambar 2.4FTZ Kota Batam

Gambar 2.5FTZ Pulau Bintan


38/112

38

b. Tata Ruang WS Kepulauan Batam-Bintanb.1. Rencana Tata Ruang Kota Batam

Batam yang sejak beberapa tahun ini telah diupayakan pembangunannya yang

didasari oleh pertimbangan lokasi strategis, dirasakan memperoleh perhatian yang

baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Perkembangan ini mer

Documents

Pola PSDA Batam-Bintan