Embed Size (px)
Citation preview
HABIB ADJIE • (Notaris –PPAT – PL Kls II Kota Surabaya)
• Jalan Tidar No. 244 Surabaya – 60251
• Telp. 031 – 5483881, Fax. 031 – 5469853.
• 08121652894. WA : 08113337243
• email : [email protected]
• WebBlog : habibadjie.dosen.narotama.ac.id
• Indonesia Notary Community (INC)
• www. indonesianotarycommunity.com
• www.rkhba.com
INDONESIA NOTARY COMMUNITY (INC) 1
NOTARIS/PPAT
SEBAGAI
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK.
1. PASAL 17 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG, PERLU MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPOR
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
3. PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI
7/17/2017
Sindonews.com Rabu (28/8/2013) : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa saat ini, penggunaan GATEKEEPER (orang ketiga) semakin marak di kalangan para koruptor. Para gatekeeper ini lebih didominasi oleh kalangan pengacara, NOTARIS dan para praktisi hukum lainnya.
"Gatekeeper dari laporan ada kita buat statistiknya. 61 laporan terkait dengan profesi tersebut dari tahun 2010. Trennya naik dari 2012 ada 22 laporan notaris dan pengacara. 10 laporan di tahun 2013 bulan Juli. Kita menemukan profesi tersebut disalahgunakan untuk menyembunyikan tindak pidana," kata Direktur Hukum PPATK Fithriadi Muslim usai peluncuran dan bedah buku 'Memahami Asset Recovery & Gatekeeper' di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta,
(Rabu,28/8/2013).
Fithriadi juga mengatakan, bahwa saat ini lebih dari 80 persen kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh koruptor dibantu oleh gatekeeper.
"Dilihat dari NOTARIS terbesar
penyuapan sekitar 11 persen, 8,2 persen korupsi ada tren peningkatan," ungkap
Fithriadi.
Contoh Kasus yang melibatkan NotarisPeran Notaris
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Chatarina Muliana, SH,SE,MH, Kepala Biro Hukum KPK)
Untuk diketahui, GATEKEEPER mencakup pengacara, NOTARIS, trust dan penyedia jasa
perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyembunyikan hasil korupsi.
PROFESI TERSEBUT MELANGGAR HUKUM APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
Selain memanfaatkan keahlian mereka, GATEKEEPER juga bertindak sebagai
perantara, menghilangkan hubungan koruptor dengan harta miliknya.
Peranan Notaris dalam TPK (Chatarina Muliana, SH,SE,MH, Kepala Biro Hukum KPK)
12
Penjual dan Pembeli tidak menghadap kepada Notaris/PPAT (para pihak fiktif)
Memfasilitasi Notaris/PPAT diluar tempat kedudukannya dengan memberikan blangko AJB tanpa mengetahui Pembeli dan Harga jual beli serta prosesnya
Menjadi Perantara/Makelar tanah Memproses penurunan NJOP
SEJAK DISAHKAN KONVENSI PBB TENTANG PERDAGANGAN GELAP, NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA , JUGA DIPERKENALKAN ANTI-MONEY LAUNDERING. DEFINISI YANG KOMPREHENSIF DAN BAKU MENGENAI MONEY LAUNDERING TIDAK ADA, NAMUN SECARA POPULER MONEY LAUNDERING ATAU PENCUCIAN UANG DIDEFINISIKAN SEBAGAI PERBUATAN MEMINDAHKAN, MENGGUNAKAN, ATAU MELAKUKAN PERBUATAN LAINNYA ATAS HASIL DARI SUATU TINDAK PIDANA YANG SERINGKALI DILAKUKAN OLEH ORGANIZATION CRIME, MAUPUN INDIVIDU YANG MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI, PERDAGANGAN NARKOTIKA, KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN, PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA LAINNYA DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENGABURKAN ASAL-USUL UANG YANG BERASAL DARI HASIL
TINDAK PIDANA TERSEBUT, SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN SEOLAH-OLAH SEBAGAI UANG YANG SAH TANPA TERDETEKSI BAHWA ASET TERSEBUT BERASAL DARI KEGIATAN YANG ILLEGAL. ADA SUATU TINDAK PIDANA YANG MENGHASILKAN HARTA KEKAYAAN, KEMUDIAN DISEMBUNYIKAN DAN DISAMARKAN ASAL-USULNYA SEHINGGA SEOLAH-OLAH SEBAGAI HARTA KEKAYAAN SAH. UPAYA UNTUK MENJAUHKAN ATAU MENYAMARKAN ITU DILAKUKAN DENGAN CARA MENJAUHKAN ANTARA PELAKU DAN HARTA KEKAYAAN HASIL PIDANA TERSEBUT.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2002 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 1 Angka 1
Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak idana
dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta
Kekayaan yang sah.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DICABUT DAN DIGANTI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 1 Angka 1 Pencucian Uang adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
KONSEP DASAR PENCUCIAN UANG MENURUT KONVENSI VIENNA TAHUN 1988 TERDAPAT TIGA JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM “THE PROCESS OF MONEY LAUNDERING CONDUCT”, YANG BISA JUGA DIKATEGORIKAN SEBAGAI KONSEP DASAR KEGIATAN MONEY LAUNDERING YAITU: •MENGUBAH ATAU MEMINDAH “PROPERTY” YANG DIKETAHUINYA BERASAL DARI KEJAHATAN, DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ASAL USUL GELAP DARI “PROPERTY” TERSEBUT ATAU UNTUK MEMBANTU SESEORANG MENGHINDARI AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI KETERLIBATANNYA DALAM MELAKUKAN KEJAHATAN.
•MENYEMBUNYIKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DARI “PROPERTY” YANG BERASAL DARI KEJAHATAN ITU (BAIK SUMBERNYA, ASAL-USULNYA, LOKASINYA, PENEMPATAN/PEMBAGIANNYA, PERGERAKAN/ PENYALURANNYA, MAUPUN HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN “PROPERTY” ITU
•MENGUASAI/MENERIMA, MEMILIKI ATAU MENGGUNAKAN “PROPERTY” YANG DIKETAHUINYA BERASAL DARI KEJAHATAN ATAU DARI KEIKUTSERTAANYA DALAM MELAKUKAN KEJAHATAN ITU.
PROSES PENCUCIAN UANG DAPAT DIKELOMPOKKAN PADA TIGA KEGIATAN, YAKNI
PLACEMENT, LAYERING DAN INTEGRATION
PLACEMENT merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
LAYERING, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
INTEGRATION, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’ melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dilaundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration
ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.
METODE-METODE PENCUCIAN UANG DAPAT DILAKUKAN MELALUI :
• -Cash Couriers
• -Currency Exchanges
• -Structuring
• -Purchase of Valuable Assets
• -Wire Transfer
• -Alternative Remittance Systems &
• Underground Banking
• -Trade Related Money Laundering
• -Corporate Vehicles/Trust
• -Gambling Activities
• -Investment in Capital Market
• -USE OF “GATEKEEPERS” PROFESSIONAL
• Services (Lawyer, Accountant, Etc)
• -Mingling (Business Investment) • -Use of Shell Companies • -Use of Nominee, Trust, Family
Member or • Third Parties • -Use of Foreign Bank Accounts • -Identity Fraud • -Internet
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUATU ROLE MODEL PEMBANGUNAN HUKUM YANG MAMPU MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN TERORISME PBB MEMBUAT MODEL LEGISLATION ON MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM FOR CIVIL LAW COUNTRY (MERUPAKAN SUATU BENTUK MODEL HUKUM YANG DIBUAT OLEH PBB BIDANG OBAT-OBATAN DAN KEJAHATAN (UNITED NATION ON DRUGS AND CRIME) DAN INTERNATIONAL MONETARY FUND).
MODEL HUKUM INI DIHARAPKAN MAMPU MENJADI ACUAN DAN TOLAK UKUR SUATU NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN SEBERAPA BAIK USAHA MEREKA DALAM MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG. PBB AKAN MELIHAT NEGARA TERSEBUT BAIK DALAM HAL PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME, JIKA NEGARA TERSEBUT SEMAKIN BANYAK MENGIKUTI ATAU MEMBUAT PRODUK HUKUM YANG SEJALAN DENGAN SEMANGAT PBB ATAU MODEL HUKUM INI. NAMUN, SEBALIKNYA APABILA MODEL INI TIDAK DIIKUTI DAN BAHKAN ATURAN-ATURAN LAINNYA JUGA TIDAK, PBB MUNGKIN AKAN MEMBERIKAN PANDANGAN NEGATIFNYA TERHADAP NEGARA TERSEBUT.
MODEL INI DIRANCANG UNTUK NANTINYA NEGARA ANGGOTA DAPAT MEMASUKKAN KEDALAM PRODUK HUKUM DOMESTIKNYA. HAL INI DILAKUKAN AGAR SUPAYA TERJADI KESINAMBUNGAN USAHA ANTAR SETIAP NEGARA DAN KERJASAMA YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN DUNIA INTERNASIONAL YANG BERSIH TANPA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME.
PRODUK INI SEBENARNYA MERUPAKAN BENTUK KONKRITISASI DARI 40+9 REKOMENDASI FINANCING ACTION TASK FORCE (FATF) YANG DI DESAIN MENJADI SEBUAH MODEL HUKUM UNTUK MEMFASILITASI NEGARA ANGGOTA DALAM MENYUSUN PRODUK HUKUMNYA SENDIRI DALAM MEMBERANTAS PENDANAAN TERORISME DAN PENCUCIAN UANG.5 DENGAN MENGACU DAN MENGADOPSI MODEL INI, MAKA NEGARA TERSEBUT HARUS MENGADOPSI KESELURUHAN DARI ISI MODEL INI KARENA ANTARA SETIAP PASAL ITU ADALAH SEBUAH KETERKAITAN YANG TEGAS DAN TIDAK BISA DIPISAHKAN. JIKA ATURAN TERSEBUT TIDAK SESUAI DAN BAHKAN KELUAR DARI KONTEKS MODEL HUKUM, MAKA DIPASTIKAN PRODUK HUKUM TERSEBUT AKAN BERJALAN TIDAK EFEKTIF. DALAM MENGAKOMODIR BERBAGAI KEPENTINGAN NEGARA YANG TERKADANG TIDAK BISA MENGIKUTI KESELURUHAN PASAL DALAM MODEL HUKUM, MAKA PBB MEMBUAT BEBERAPA OPTIONAL CLAUSE YANG BEBAS MEREKA TENTUKAN SENDIRI MAU PAKAI PASAL YANG MANA. PILIHAN-PILIHAN INI MERUPAKAN USAHA DARI PBB UNTUK PENYESUAIAN DENGAN ATURAN DOMESTIK NEGARA ANGGOTA
INDONESIA, SEBAGAI NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG, TELAH MEMILIKI PERATURAN TERBARU TERKAIT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI NON-COOPERATIVE COUNTRIES AND TERRITORIES OLEH FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM 40 REKOMENDASI, INDONESIA MELAKUKAN PEMBENAHAN DI BERBAGAI SEKTOR DAN SEGERA BERUSAHA MENINGKATKAN STATUSNYA SEHINGGA TIDAK LAGI DIKATEGORIKAN SEBAGAI ANGGOTA DALAM NON-COOPERATIVE COUNTRIES OR TERRITORIES (NCCT). SALAH SATU USAHANYA ADALAH PEMBAHARUAN PRODUK HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, YAITU PENGESAHAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).
• PENCUCIAN UANG YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA JUGA MERUPAKAN DESAKAN DARI IMF DAN FATF (THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) YANG MENSYARATKAN ADANYA UNDANG-UNDANG ANTI PENCUCIAN UANG SEBAGAI PRASYARAT PENCAIRAN DANA PINJAMAN DAN JUGA FATF MENDESAK AKAN MEMASUKAN INDONESIA SEBAGAI NON COOPERATIVES COUNTRIES AND TERRITORIES (NCCT).
• TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TIDAK HANYA BERAWAL DARI BEBERAPA TINDAK PIDANA SEPERTI KORUPSI, PERDANGANGAN SENJATA, PERDANGANAN OBAT-OBATAN TERLARANG TETAPI JUGA AKAN MENUJU KEPADA PEMBIAYAAAN TERORISME. INI MERUPAKAN HAL BARU YANG MUNCUL SETELAH KEJADIAN 11 SEPTEMBER 2011 DI WORLD TRADE CENTER DAN JUGA BOM BALI I DAN II YANG TERJADI DI INDONESIA.
-PEMBANGUNAN ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DIMULAI SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TANGGAL 17 APRIL 2002, YANG DALAM PERKEMBANGANNYA UNDANG-UNDANG INI DIREVISI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 (UU-TPPU).
-KESERIUSAN UPAYA PEMERINTAH DAN DPR DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG INI MERUPAKAN LANGKAH NYATA DARI DIMASUKKANNYA INDONESIA DALAM DAFTAR NEGARA/TERITORI YANG DINILAI TIDAK KOOPERATIF DI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (NON-COOPERATIVE COUNTRIES AND TERRITORIES-NCCTS) PADA BULAN JUNI 2001 OLEH THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) ON MONEY LAUNDERING. INDONESIA DIMASUKKAN KE DALAM DAFTAR NCCTS TERSEBUT KARENA MEMILIKI 4 (EMPAT) DISCREPENCIES TERHADAP 40 RECOMMENDATION FATF ON MONEY LAUNDERING. KE-EMPAT DISCREPENCIES TERSEBUT ADALAH:
1) TIDAK ADANYA KETENTUAN YANG MENEMPATKAN MONEY LAUNDERING SEBAGAI TINDAK PIDANA;
2) TIDAK ADANYA KETENTUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER-KYC) UNTUK LEMBAGA KEUANGAN NON BANK;
3) RENDAHNYA KAPASITAS DALAM PE-NANGANAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG, DAN
4) KURANGNYA KERJASAMA INTER-NASIONAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG.
• PERKEMBANGAN SELANJUTNYA UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIUBAH DENGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU PPTPPU).
• DALAM BEBERAPA KEJADIAN SEBAGAIMANA DARI LAPORAN PPATK DI ATAS ADA BEBERAPA PROFESI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DIKATEGORIKAN SEBAGAI GATEKEEPER, YAITU :
PENGACARA, AKUNTAN NOTARIS DAN PARA PRAKTISI HUKUM LAINNYA ATAU NON-FINANCIAL BUSINESSES AND PROFESSIONS.
ARTI GATEKEEPER • TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MERUPAKAN SUATU USAHA YANG MENGABURKAN ASAL USUL SUATU HARTA KEKAYAAN YANG HARAM SEHINGGA TERLIHAT HALAL ATAU LEGAL. PERBUATAN INI DILAKUKAN UNTUK MEMUTUS HUBUNGAN ANTARA SANG PEMILIK HARTA DENGAN HARTA TERSEBUT, AGAR PEMERINTAH TIDAK MENGUSIK SANG PEMILIK HARTA DAN HARTANYA, SERTA TERHINDAR DARI JERATAN PIDANA.
• GATEKEEPER MERUPAKAN KONSEP YANG DIPERDEBATKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. SELAMA INI HANYALAH PERORANGAN ATAU LEMBAGA YANG MENERIMA UANG DAPAT MENJADI ATAU TERSANGAKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TAPI TIDAK DENGAN PARA PROFESSIONAL.
• GATEKEEPER ADALAH ISTILAH YANG MENUJU KEPADA PROFESSIONAL AHLI KEUANGAN ATAUPUN HUKUM YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KEAHLIAN KHUSUS DAN AKSES KE SISTEM KEUANGAN DUNIA UNTUK MENYEMBUNYIKAN PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN MEREKA.
• SEBENARNYA TIDAK ADA PENGERTIAN YANG PASTI MENGENAI GATEKEEPER TETAPI FATF MENETAPKAN GATEKEEPER SEBAGAI ― BISNIS DAN PROFESI NON KEUANGAN YANG DITUNJUK SEPERTI NOTARIS, AGEN PERUMAHAN, PERWALIAN, KASINO, AKUNTAN, DAN PROFESSIONAL HUKUM LAINNYA YANG MEMPUNYAI PERANAN SEBAGAI PIHAK KETIGA.
• PENGERTIAN YANG LAIN SECARA UMUM GATEKEEPER ADALAH PIHAK-PIHAK YANG MEMFASILITASI DAN MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PARA PELAKU UNTUK MENYEMBUNYIKAN HARTA MEREKA YANG DIDAPATKAN SECARA TIDAK WAJAR (ILLICIT WEALTH) DAN KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM (ILL-GOTTEN PROFITS), AGAR DAPAT LOLOS DARI JERAT HUKUM.
• DARI PENGERTIAN TERSBUT JELAS SEKALI BAHWA GATEKEEPER ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN KHUSUS. PADAHAL GATEKEEPER MENJADI SANGAT PENTING DALA UPAYA PENGEMBALIAN ASET-ASET NEGARA YANG TELAH DICURI OLEH PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
• MEREKA INI ADALAH PARA PROFESSIONAL DI BIDANG KEUANGAN ATAU HUKUM DENGAN KEAHLIAN, PENGETAHUAN DAN AKSES KHUSUS KEPADA SYSTEM KEUANGAN GLOBAL YANG MEMANFAATKAN KEAHLIAN MEREKA UNTUK MENYEMBUNYIKAN HASIL KORUPSI.
• PERLU DITEGASKAN DALAM HAL INI. BAHWA PROFESI-PROFESI TERSEBUT SAMA SEKALI BUKANLAH PROFESI YANG TIDAK SAH DAN BURUK. PROFESI-PROFESI TERSEBUT MENJADI MELANGGAR HUKUM SEBAGAI GATEKEEPER APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, SEPERTI PENCUCIAN UANG.
Menurut Baker dan Shorrock, (Baker & Shorrock, 2009, Tracing Stolen Assets: A Practicioner’s Handbook, Phyllis Artkinson: Basel. Hal 82) MENJABARKAN GATEKEEPER YANG PADA UMUMNYA MEMFASILITASI HAL-HAL BERIKUT INI : A. MELAKUKAN TINDAK PIDANA, SEPERTI ME-
NYEDIAKAN PERUSAHAAN TRUST YANG BERTINDAK SEBAGAI SUATU PIHAK PADA KONTRAK FIKTIF ATAU KONTAK YANG ADA UNTUK TUJUAN ILLEGAL
B. MENYAMARKAN KETERLIBATAN SESEORANG DALAM SUATU TRANSAKSI KOMERSIAL, SEPERTI MENYAMARKAN KEPENTINGAN SESEORANG DI SEBUAH PERUSAHAAN YANG INFORMASI RAHASIANYA DIKETAHUI OLEHNYA .
C. MELAKUKAN PEMINDAHAN BER-LAPIS TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENJAHAT, SEPERTI MENGALIHKAN HARTA MELALUI KEPEMILIKAN PERUSAAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN JARAK YANG LEBIH BESAR ANTARA HARTA DAN TINDAK PIDANANYA
D. MENYAMARKAN KEPEMILIKAN HARTA DARI PENERIMA MANFAAT ATAU PEMILIKNYA
•GATEKEEPER INI MENJADI UJUNG TOMBAK MEREKA DALAM MEMUTUS NEXUS
ATAU MENJAUHKAN HUBUNGAN ANTARA SANG
PEMILIK HARTA DENGAN HARTANYA,
• Untuk diketahui, GATEKEEPER mencakup pengacara, NOTARIS, trust dan penyedia jasa perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyembunyikan hasil korupsi. PROFESI TERSEBUT MELANGGAR HUKUM APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. Selain memanfaatkan keahlian mereka, GATEKEEPER juga bertindak sebagai perantara, menghilangkan hubungan koruptor dengan harta miliknya.
• Dengan adanya ketentuan yang tersebut dalam Pasal 8 PP No. 43/2015, dengan memperhatikan batasan-batasan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris/PPAT, maka Notaris/PPAT bukan dan tidak sebagai GATEKEEPER.
7/17/2017
• DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (UU PPTPPU) TIDAK
ADA PENYEBUTAN PROFESI-PROFESI
TERSEBUT SEBAGAI GATEKEEPER.
• PASAL 17 AYAT 1 UU PPTPPU
HANYA MENGENAL ISTILAH
PELAPOR, DAN WAJIB
MEMBERIKAN PELAPORAN,
YAITU :
• PIHAK PELAPOR SEBEGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 17 AYAT 1 UU PPTPPU TERDIRI DARI DUA :
• PIHAK, PIHAK PERTAMA ADALAH PENYEDIA JASA KEUANGAN YANG TERDIRI DARI BANK. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN, PERUSAHAAN EFEK, MANAJER INVESTASI, CUSTODIAN, WALI AMANAT, PERPOSAN SEBAGAI PENYEDIA JASA GIRO, PEDAGANG VALUTA ASING, PENYELENGGARA ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU, PENYELENGGARA E-MONEY DAN/ATAU EWALLET, KOPERASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM, PEGADAIAN, PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG.
• PIHAK KEDUA YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA TERDIRI DARIPERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI, PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR, PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA, PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK; ATAU, BALAI LELANG
DALAM UU PPTPPU TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS NOTARIS SEBAGAI GATEKEEPER
ATAUPUN PELAPOR.
BAHWA AGAR NOTARIS (DAN PPAT) TIDAK
DIPERLAKUKAN SEBAGAI GATEKEEPER,
MAKA KEPADA NOTARIS DAN PPAT HARUS
DIBERIKAN KEWAJIBAN SEBAGAI PELAPOR,
SEBAGAI-MANA DIMAKSUD DENGAN PASAL
17 AYAT 1 UU PPTPPU.
7/17/2017
PENYEBUTAN NOTARIS DAN PPAT (SERTA PROFESI LAINNYA) ADA DALAM :
1.PASAL 3 HURUF b DAN c PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG :
7/17/2017
Pasal 3 : Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
a. advokat;
b. NOTARIS;
c. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH;
d. akuntan;
e. akuntan publik; dan
f. perencana keuangan.
7/17/2017
2. PASAL 1 ANGKA 2, 4 dan 5 : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI :
2. Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan UndangUndang lainnya
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
7/17/2017
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) MELIPUTI :
• PASAL 1 ANGKA 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PASAL 1 ANGKA 12 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI , YAITU :
7/17/2017
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATKuntuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
7/17/2017
TKM YANG PERLU DILAPORKAN KE PPATK OLEH PELAPOR (PASAL 3 AYAT 91) PERATURAN KEPALA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN BAGI PROFESI :
7/17/2017
(1) Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau
untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
a. PEMBELIAN DAN PENJUALAN PROPERTI;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
d. PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN; DAN / ATAU
e. PENDIRIAN, PEMBELIAN, DAN PENJUALAN BADAN HUKUM.
7/17/2017
(2) Untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam hal bersifat
kontraktual:
a. DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA BAIK UMUM MAUPUN KHUSUS;
b. DIDASARKAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI TRUSTEE ATAU NOMINEE YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA ORANG YANG MENUNJUK;
c. MENYIAPKAN DOKUMEN DAN DATA PENDUKUNG TRANSAKSI, BAIK DALAM BENTUK ELEKTRONIK MAUPUN BENTUK LAINNYA YANG MEMBUKTIKAN TERJADINYA SUATU TRANSAKSI;
d. bertindak sebagai wali amanah (custody), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;
7/17/2017
e. sebagai legal owner yang bertindak untuk kepentingan beneficial owner yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibat hukum dari tindakan legal owner;
f. bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (group);
g. merupakan pihak terafiliasi (afiliated party), meliputi:
1) anggota dewan komisaris;
2) pengawas;
3) direksi atau kuasanya;
4) pejabat; atau
5) karyawan Pengguna Jasa;
7/17/2017
h. merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, darr/ atau keuangan;
i. melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa;
J. memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan
tersebut;
7/17/2017
k. melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang reievan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;
l. mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamm ermsi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;
m. mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu Transaksi;
n. memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntasi yang dapat terjadi dari usulan Transaksi pendanaan tersebut;
7/17/2017
o. menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan Transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;
p. MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBELIAN DAN PENJUALAN ATAS NAMA DAN BERDASARKAN PERMINTAAN PENGGUNA JASA;
q. MELAKSANAKAN ROYA, PENINGKATAN HAK, DAN PENURUNAN HAK UNTUK KEPENTINGAN PENGGUNA JASA;
r. melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau
s. MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN DATA SELANJUTNYA UNTUK KEPENTINGAN PENGGUNA JASA YANG BUKAN MERUPAKAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.
7/17/2017
SANKSI ADMINSTRATIF UNTUK NOTARIS/PPAT YANG MEMUKAN TKM TIDAK LAPOR KE
PPATK
PASAL 29 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI :
(1) Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
7/17/2017
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; danjatau
c. denda administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPATKberdasarkan Peraturan ini.
(4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP atau PPATK.
7/17/2017
• Pasa1 30 :
Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (2), dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.
7/17/2017
CATATAN 1: • KEWAJIBAN TERSEBUT (UNTUK NOTARIS) HARUSNYA DALAM
BENTUK UNDANG-UNDANG, SEBAGAI BENTUK PENGECUALIAN KEWAJIBAN INGKAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT (1) HURUF F UUJN – P, YAITU : MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU MENGENAI AKTA YANG DIBUATNYA DAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPEROLEH GUNA PEMBUATAN AKTA SESUAI DENGAN SUMPAH/JANJI JABATAN, KECUALI UNDANG-UNDANG MENENTUKAN LAIN;
CATATAN 2 :
• DENGAN DIBERI KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN KEPADA
NOTARIS/PPAT, HARUS PULA DIBARENGI/ DISERTAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS/PPAT KARENA TELAH
MELAPORKAN TERSEBUT.
CATATAN 3 :
APAKAH KETENTUAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN ADANYA TKM KE PPATK MERUPAKAN SUATU PERLUASAN KEWAJIBAN NOTARIS DAN NOTARIS YANG MELANGGARNYA DIJATUHI SANKSI OLEH PPATK..? (KEWAJIBAN NOTARIS TELAH DIATUR DALAM PASAL 16 UUJN – P, DAN YANG MELANGGAR KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PERDATA (PENGGANTIAN BIAYA, GANTI RUGI DAN BUNGA).
7/17/2017
CATATAN 4 :
TINDAKKAN NOTARIS/PPAT YANG HARUS DIHINDARI/ JANGAN
DILAKUKAN AGAR TIDAK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI GATEKEEPER, ANTARA LAIN :
• DALAM JUAL BELI (PROPERTI ) JANGAN / TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PENGHADAP
YANG MEMINTA KEPADA NOTARIS/PPAT AGAR DALAM AKTANYA DITULIS HARGA YANG TIDAK
SEBENARNYA. MISALNYA HARGA JUAL BELI AGAR DISESUAIKAN DENGAN NJOP PBB ATAU KEAADAAN SEBENARNYA TAPI NOTARIS/PPAT
TAHU (DARI KETERANGAN PENGHADAP) HARGA SEBENARNYA.
• DALAM JUAL BELI PROPERTI/ SAHAM (KHUSUSNYA PEMBELI) HINDARKAN
/JANGAN DIPENUHI, JIKA NOTARIS/PPAT TAHU DARI
KETERANGAN PENGHADAP BAHWA PEMBELINYA SEBAGAI NOMINEE (TOPENGAN / PINJAM NAMA).
• BERHATI-HATI MELAKUKAN AKUISISI/ PELEBURAN/ PENGGABUNGAN
PERSEROAN TERBATAS, JIKA DILAKUKAN AUDIT LEGAL FORENSIK TERHADAP BUKTI
DAN TATACARA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR/KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (PENYELUNDUPAN HUKUM).
•DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, HARUS BERHATI-HATI JIKA
PEKERJAAN PENGHADAP TIDAK RELEVAN ANTARA MODAL PERSEROAN
TERBATAS DENGAN PEKERJAAN /PROFIL CALON PENDIRI PERSEROAN
TERSEBUT.
• MERANCANG (MEMBUAT SKEMA) DENGAN PARA PENGHADAP UNTUK
MELAKUKAN SUATU TINDAKKAN HUKUM UNTUK
MENGABURKAN/MENYAMAR-KAN SUATU KEPEMILIKAN (BENDA
BERGERAK/BENDA TIDAK BERGERAK)
•JANGAN MEMBUAT KUITANSI/TANDA TERIMA UANG DENGAN MENGURAIKAN JENIS
PEKERJAAN DAN JUMLAH BIAYANYA. JIKA PEKERJAAN DAN BIAYA TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN PIHAK LAIN. CANTUMKAN SAJA
BIAYA/JASA NOTRARIS DALAM KUTANSI/TANDA TERIMA TERSEBUT.
• UNTUK TIDAK MELAYANI JUAL BELI ATAU TINDAKKAN HUKUM LAINNYA
DARI MANTAN TERPIDANA (KORUPSI) MESKIPUN DALAM PUTUSANNYA
BENDA/HARTA BENDA YANG AKAN DIJUALNYA TIDAK DISITA OLEH
PENGADILAN TIPIKOR.
•BERHATI-HATI JIKA ADA TRANSAKSI TUNAI /TRANSFER DALAM JUAL BELI DALAM
JUMLAH YANG BESAR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFILE PEMBELI. UNTUK ITU LEBIH BAIK BUAT SURAT DARI MEREKA SENDIRI (BUKAN DIBUATKAN NOTARIS)
TENTANG KEABSAHAN UANG PEMBELIAN TERSEBUT.
•UNTUK TIDAK MENERIMA TITIPAN PEMBAYARAN PPH/BPHTB KE
REKENING PRIBADI. HAL INI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI
PENGHASILAN NOTARIS/PPAT DAN AGAR NOTARIS TERHINDAR DARI TPPU.
UNTUK TIDAK DILAKUKAN - JIKA SUBJEK HUKUM (ORANG) BERADA DALAM TAHANAN/PENJARA DALAM KASUS-KASUS TERTENTU (TINDAK PIDANA KORUPSI) YANG TERNYATA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN
SEMUA HARTA BENDANYA DISITA, BAIK HARTA BENDA YANG DISITA TERSEBUT DICANTUMKAN DALAM AMAR
PUTUSAN ATAU TIDAK DISEBUTKAN (TIDAK DISITA), SANGAT DIANJURKAN (ATAU TIDAK DIPENUHI) UNTUK
NOTARIS/PPAT TIDAK MELAYANI YANG BERSANGKUTAN JIKA INGIN MENJUAL HARTA BENDANYA MESKIPUN
TIDAK DISITA. JIKA HAL INI DILAKUKAN OLEH NOTARIS/PPAT, MAKA NOTARIS/PPAT DAPAT
DIKATEGORIKAN PIHAK YANG MEMBANTU MENYAMARKAN ATAU MENYEMBUNYIKAN (ATAU
SEBAGAI NEXUS) HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI ATAU TPPU (TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)
7/17/2017
SELAMAT BERPIKIR,
SELAMAT BEKERJA,
SELAMAT BERTINDAK.
