POKOK-POKOK PENGATURAN

PADA PERMENDAGRI

20 TAHUN 2018 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Rakor P3MD Prov. Jateng

Semarang, 3 Des 2018

PENDAHULUAN

PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH PENDUDUK: 35.812.249 JIWA

LUAS WILAYAH: 32.800,69 KM2

29 KABUPATEN

6 KOTA

573 KECAMATAN

7.809 DESA

750 KELURAHAN

SUMBER:

Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2017

Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

8.559 DESA/KELURAHAN

VISI, MISI & PROGRAM KERJA GUBERNUR TERPILIH 2018-2023

MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat,

lebih pintar, lebih berbudaya dan

mencintai lingkungan

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu,

gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.

2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru ngaji.

3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi

informasi & sistem layanan terintegrasi.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes

dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani

serta melindungi kepentingan nelayan.

7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan

bandara serta pembangunan embung/irigasi.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi.

9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan

bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah

kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Membangun masy Jateng yg religius,

toleran & guyup untuk menjaga NKRI 01

Mempercepat RB yg dinamis serta

memperluas sasaran ke pem Kab/Kota. 02

Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat

dan membuka lapangan kerja untuk

mengurangi kemiskinan dan

pengangguran

03

04

PROGRAM KERJA MISI

LANDASAN PEMBANGUNAN JATENG 2018-2023

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan NKRI

PENGERTIAN DESA

DESA

UU NO 6 TH 2014

sebagai kesatuan masyarakat hukum

menggambarkan bahwa desa merupakan

SUBYEK HUKUM.

Posisi desa sebagai subyek hukum

menjadikan desa memiliki hak dan

kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang

menjadi miliknya.

KONSTRUKSI

DESA

KE DEPAN

7

Pendapatan asli Desa

Lain-lain Pendapatan yang sah

hibah dan sumbangan pihak ketiga

1

5

6

7

bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota

3

2

4

Alokasi APBN : • Dari realokasi

anggaran pusat berbasis desa

• 10% dari dan

diluar dana

transfer ke daerah

secara bertahap

Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%

Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari

dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK

• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA (Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)

8

PERKEMBANGAN TRANSFER DANA KE DESA

DI PROV. JATENG TAHUN 2015 - 2018

0

5.000.000.000.000

10.000.000.000.000

15.000.000.000.000

2015 2016 2017 2018

DD ADD PDRD

DANA TRANSFER DESA 2015 2016 2017 2018

Dana Desa (DD) 2.228.889.296.000 4.876.601.162.000 6.384.442.058.000 6.735.002.226.000

Alokasi Dana (ADD) 2.594.058.558.914 3.128.192.974.044 3.235.951.327.794 3.128.115.173.734

Bagi Hasil PDRD 432.627.811.894 487.993.316.529 593.132.200.158 414.408.093.186

Total 5.255.575.666.808 8.492.787.452.573 10.213.525.585.952 10.277.525.492.920

Jumlah Desa 7.809 7.809 7.809 7.809

Rata-rata Dana Transfer

Per Desa (dalam rupiah) 673.015.196 1.087.564.023 1.307.917.222 1.316.112.882

Sumber : Data Dispermadesdukcapil Prov. Jateng, 2018

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Rintisan Desa Berdikari, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan total anggaran sebesar Rp. 932.060.766.000,- dengan perincian sbb: a. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang didasarkan pada mekanisme

usulan hasil Musrenbang, Roadshow Gubernur/Wakil Gubernur dan Aspirasi Masyarakat diinventaris bagi 2.190 lokasi sebesar Rp. 324.654.142.000,- pada APBD 2018 dan 1.206 lokasi sebesar Rp. 175.411.624.000,- pada Perubahan APBD 2018 ;

b. Alokasi anggaran untuk Rintisan Model Desa Berdikari bagi 50 Desa masing-masing senilai Rp. 50 juta sebesar Rp. 2.500.000.000,-;

c. Alokasi anggaran untuk peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 50 juta senilai Rp. 390.450.000.000,- (RTLH Rp. 234.270.000.000,-);

d. Alokasi anggaran untuk Operasional KPMD bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 5 juta sebesar Rp. 39.045.000.000,-

2. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

10

UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DESA

KELEMBAGAAN

KEWENANGAN

KEUANGAN

1. PEMERINTAH DESA

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

3. LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA

DAN LEMBAGA ADAT DESA

1. KEWENANGAN ASAL-USUL

2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA

DESA

3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN

OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV

DAN PEMDA KAB/KOTA;

4. KEWENANGAN LAIN YANG

DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,

PEMDA PROV DAN PEMDA

KAB/KOTA

1. PADes

2. APBN DANA DESA

3. APBD (PERIMBANGAN) KAB/KOTA ADD

4. BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA

5. BANTUAN KEU. PROV/KAB/KOTA

6. HIBAH & SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA

7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH

DIATUR &

DIURUS

DIURUS

ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

12

“Dengan dilahirkannya UU 6 Tahun 2018, selanjutnya Pengelolaan

Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37 Tahun 2007 dicabut dan digantikan dengan

Permendagri 113 Tahun 2014.”

2. Kewenangan

Mengetur

3. Kedudukan Keudes

1.Tata Kelola

Instruksi

Presiden

Laporan

Sederhana

Output

Dana Desa

Laporan Output

Padat

Karya

ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (1)

Masalah

Hukum

(Fraud)

Perubahan Permendagri

Nomor 113/2014

14

1. TATA KELOLA

• Struktur

• Proses

• Alat

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan PKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

Perangkat Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa:

1.Perencanaan;

2. Pelaksanaan;

3. Penatausahaan;

4. Pelaporan; dan

5. Pertanggungjawaban

Prinsip Azas PKD:

1. Partisipatif

2. Transparansi

3. Tertib dan Disiplin

4. Akuntabel

APBDesa 1 TA

(1 Jan-31 Des)

15

2. KEWENANGAN MENGATUR • KEMENDAGRI

• KEMENKEU

• KEMENDES, PDTT

Pengelolaan Keuangan Desa

(Ps 106 PP. 43/2014 dan Ps 7

PP 60/2014)

Tata cara pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi DD

(PP. 60/2014)

Prioritas Penggunaan

Dana Desa (Ps. 21 PP. 60/2014)

16

3. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pusat

Provinsi

Kab/

Kota

Desa?

UU . 17/2003

UU. 1/2004

Lain-lain Penugasan

UU. 6/2014

Hak Asal Usul

Lokal Berskala Desa

Penugasan

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

17

INTERNAL DESA Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam

APBDesa

Proporsi belanja desa 70% : 30%

Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas;

tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan,

sedang dan berat;

ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran

anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

dan anggaran;

Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan

Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD –

laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output )

Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

18

EKSTERNAL DESA Integritas dan mentalitas supra Desa;

Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas

binwas terbatas;

Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan

Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal.

Ketidaktersediaan perbup/perwal terkait kewenangan Desa,

pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di

Desa, pengalokasian DD, pengalokasian ADD, BHPRD.

Pendampingan masih belum optimal;

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DD

Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan)

Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan

bersama DD) Terbitnya Permendagri 20/2018.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018

POKOK-POKOK PENGATURAN

20

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

ALAT

PROSES/MEKANISME PKD

STRUKTUR

Poin-Poin Penting Kebijakan terkait Pengelola Keuangan Desa: 1. Pengelolaan keuangan di Desa disesuikan dengan organisasi

pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada konsep pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Pemisahan kewenangan tersebut mengacu pada pasal 5 ayat (4) Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, apa yang diatur dalam Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah tidaklah diterapkan seluruhnya, karena keterbatasan personil yang ada di Desa

2. Pelibatan semua perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai PPKD dan tim yang melaksanakan kegiatan)

3. Memperjelas kewenangan pengelolaan keuangan berada di Perangkat Desa

21

1. STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

22

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Perencanaan APBDesa: 1. Penyusunan Rancangan Perdes tentang APB Desa 2. Penyusunan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APB Desa 3. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan

Perdes tentang APB Desa; 4. Penyampaian Rancangan Perdes tentang APB Desa kepada

Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. 5. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa 6. Penetapan APB Desa 7. Informasi APB Desa kepada masyarakat 8. Perubahan Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang

Penjabaran APB Desa

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERENCANAAN

23

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaksanaan APBDesa: 1. Persiapan Pelaksanaan APB Desa:

a.Penyusunan Rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) b.Penyusunan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas)

2. Pengutamaan pelaksanaan kegiatan secara swakelola (yang menjadi payung pelaksanaan Padat Karya Tunai)

3. Mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan (didalamnya terdapat pengaturan uang panjar)

4. Laporan perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (yang menjadi basis data laporan semester I dan laporan pertanggungjawaban)

5. Perubahan Kegiatan dan Anggaran (penyusunan DPPA) 6. SiLPA 7. Kegiatan Lanjutan (DPA-L)

2. PROSES / MEKANISME....TAHAP PELAKSANAAN

24

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Penatausahaan APBDesa: 1. Pencatatan Pengeluaran dan Penerimaan 2. Mekanisme pengeluaran Kas

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PENATAUSAHAAN

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaporan APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan 2. Alur data laporan 3. Konsolidasi Laporan 4. Transparansi dan akuntabilitas

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PELAPORAN

25

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pertanggungjawaban APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan Pertanggungjawaban 2. Konsolidasi laporan 3. Transparansi dan akuntabilitas

2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERTANGGUNG JAWABAN

Catatan:

Dengan adanya format baru laporan, dan didukung ketersediaan

sumber data, pengelolaan informasi tidak hanya sekedar dapat

mengetahui apa output DD. Sehingga apabila terdapat permintaan

laporan/info, aturan yang dirumuskan ini telah memungkinkan untuk

menyediakan info yang dibutuhkan, karena sumber data telah tersedia

26

3. ALAT/TOOLS

Lampiran yang dimaksudkan sebagai alat bagi Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Rencana Anggaran Kas Desa 3. Laporan Perkembangan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan

Anggaran 4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan

Anggaran.

Fungsi bagi Pemerintah Desa: menjadi alat pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Desa (Kasi dan Kaur), bukan Kades Fungsi bagi Pembina/Pengawas: menjadi alat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

27

4. KHUSUS

PoIN-POIN PENTING KEBIJAKAN KHUSUS: 1. Penegasan Pengelolaan Keuangan berbasis Kas, dengan

penerimaan dan pengeluaran melalui satu rekening. 2. Penegasan pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi 3. Pelaporan nomor rekening Kas Desa, yang dimaksudkan

sebagai alat pengendalian dana transfer 4. Slot Anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan

kemanusiaan, serta krisis di Desa yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi, melalui penyediaan blok dana di Jenis Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak

5. Simplifikasi pelaporan 6. Kode Rekening (klasifikasi bidang dan ekonomi) 7. Buiding Block kegiatan dalam sub bidang dan bidang.

Perubahan Permendagri

113/2014 mengusung

konsep pembagian

Bidang kedalam Sub

Bidang, dimana dalam

Sub Bidang terbagi dalam

kegiatan-kegiatan.

Penetapan Sub Bidang

merujuk pada Urusan

yang diatur dalam UU

23/2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian terjadi

perubahan format

APBDesa.

1

PERMENDAGRI

114/2014

- Perencanan dan

pelaksanaan

Kegiatan

- Pembagian Bidang

dalam Sub Bidang

dan Kegiatan

2

PERMENDAGRI

46/2016

- Format laporan

Realisasi APB Desa

3

PERMENKEU (PMK)

- Pelaporan (waktu

dan format)

4

PERATURAN LKPP

(PBJ)

- Mekanisme

Pengadaan

Barang/Jasa

- Pelaksana

pengadaaan

Barang/Jasa

IMPLIKASI DI TETAPKANNYA

PERMENDAGRI 20/2018

Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti dengan Perkada mengenai Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5: a. kriteria bencana alam dan bencana sosial; b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana

alam dan bencana sosial; c. kriteria keadaan darurat; d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat; e. kriteria keadaan mendesak; f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan g. tata cara penggunaan anggaran dalam .

2. Tata cara penyertaan modal a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

29

30

3. Pedoman penyusunan APB Desa a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;

b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal-hal khusus lainnya.

4. Kriteria keadaan luar biasa 5. Pengaturan jumlah uang tunai yang

disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa

31

Peraturan Bupati/Wali Kota yang berhubungan dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa 1. Kewenangan Desa 2. Pengadaan Barang/jasa di Desa 3. Standar Harga di Desa 4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD) 5. Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan. 6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 7. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 8. Tata Cara Penyusunan APBDesa 9. Pengelolaan Aset Desa

32

1. Perubahan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu inisiatif yang baik dan perlu didukung semua pihak dalam rangka memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan di Desa melakukan pengelolaan keuangan Desa;

2. Perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi ruang untuk menyusun ulang pengaturan pengelolaan keuangan Desa secara rinci, sistematis dan berdasarkan ilmu keuangan/akuntansi yang benar, agar penerbitan aturan secara parsial oleh pemangku kebijakan dan pengambilan kebijakan secara diskresi oleh pengelola keuangan yang akan menyebabkan permasalahan hukum dapat diminimalisir.

3. Kementerian Dalam Negeri yang memiliki mandat menyusun regulasi Pengelolaan Keuangan Desa, harus menjadi leader dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengakomodir kebutuhan K/L terkait dalam pengelolaan keuangan dalam Permendagri yang baru, untuk menghindari tumpang tindih aturan yang mangakibatkan kebingungan pelaksana di lapangan.

4. Desa sebagai entitas yang kuat dengan dua pilarnya yaitu Rekognisi dan subsidiaritas, dalam pengelolaan keuangannya tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sehingga, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara masuk dalam Perubahan Permendagri, dengan tetap bernuansa Desa. Dengan demikian penggunaan kode rekening, pembagian sub bidang mengacu pada urusan, format APB B Desa, serta format dan waktu pelaporan adalah cerminan bahwa pengelolaan keuangan Desa telah memenuhi kaedah yang standar, baik dari sisi keilmuaan (keuangan/akuntansi) maupun dari sisi rujukan regulasi.

KESIMPULAN

Nama : JOKO MULYONO, S.STP., M.Si

NIP. : 19770907 199511 1001

Tempat, tgl lahir : Boyolali, 7 September 1977

Pangkat /Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Alamat : Kembangan RT. 03 RW.I Desa Ngasem

Kec. Colomadu Kab. Karanganyar (57179)

Telp. (0271) 7851266 HP. 08112888905

Alamat Kantor : DISPERMADESDUKCAPIL PROV. JATENG

Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang (50243)

Telp. (024) 8311621 Ext. 201 Fax. (024) 8318492

Email / WA : jonojateng@gmail.com / 08112888905

Pendidikan : 1. STPDN Kermenterian Dalam Negeri Lulus Tahun 1999

2. Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Lulus Tahun 2004

Pengalaman Organisasi antara lain :

1. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) DESA GENENGSARI Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Tahun 2001-2007;

2. Sekretaris Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Cabang Boyolali Tahun 2010-2015;

3. Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Boyolali Tahun 2012-2017;

4. Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Yogyakarta Tahun 2014-2019;

5. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan

(IKAPTK) Jakarta Tahun 2016-2019.

Pengalaman Pekerjaan antara lain :

1. Pj. Kepala Desa SIDOMULYO Kec. Ampel Kab. Boyolali;

2. Kasubbid. Perpustakaan dan Infokom BADAN PEMERIKSA DAERAH Kab. Boyolali;

3. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) KEC. NGEMPLAK Kab. Boyolali;

4. Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Boyolali;

5. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) KEC. AMPEL Kab. Boyolali;

6. Kasubbag. TU Sekda Biro Umum SETDA Prov. Jateng;

7. Kabid. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BAPERMADES Prov.Jateng;

8. Kabid. Administrasi Pemerintahan Desa DISPERMADESDUKCAPIL Prov.Jateng.

BIODATA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH