POK UIN SGD BandungMUKADIMAH Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga Dharma tersebut dituntut berorientasi pada visi, misi, dan tujuan universitas. Visi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung adalah menjadikan UIN sebagai perguruan tinggi yang mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kontemporer sehingga memiliki keunggulan kompetitif, profesional, pada tingkat nasional dan internasional dalam mengembangkan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, sosial dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islami untuk disumbangkan bagi pengembangan masyarakat dan bangsa yang lebih terbuka dan demokratis. Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung adalah menyiapkan generasi Ulul Albab yang memiliki kemampuan dalam memadukan aspek dzikir dan fikir sehingga memilki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, untuk menjadi masyarakat yang berkualitas dan mandiri serta mampu menemukan, mengembangkan dan menerapkan ilmu, teknologi, sosil, budaya dan seni berdasarkan Ajaran Islam. Tujuan Universitas Islam Negeri adalah: menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keteguhan iman, keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, dan keunggulan amal; mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu-ilmu pengetahuan secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan berlandaskan nilai-nilai islami serta tanggung jawab sosial; dan menyebarluaskan ilmu-ilmu pengetahuan Agama Islam, sosial, budaya, ekonomi, sains, teknologi, dan seni yang terpadu dengan nilai-nilai Islam, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua civitas akademika dituntut secara konsisten dan bersamasama pimpinan untuk melaksanakan visi, misi, serta tujuan tersebut secara dinamis, sistematis, dan konstruktif.

Berkenaan dengan itu , diperlukan organisasi intra universitas yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan dan integritas kepribadian mahasiswa menuju terciptanya tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan tersebut, bertugas melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler meliputi kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa. Akan tetapi, dalam implementasinya senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan, baik sosial, kultural, maupun struktural, sehingga laju pertumbuhan kepribadian, minat dan bakat mahasiswa yang ingin dicapai, seringkali terhambat oleh persoalan-persoalan tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu pedoman organisasi kemahasiswaan yang luwes untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kehidupan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan harus mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No.: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam. Pedoman Organisasi

Kemahasiswaan tersebut berfungsi memberikan kejelasan dan wawasan bagi pelaksanaan fungsi setiap unit organisasi kemahasiswaan yang ada, baik tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan atau program studi, sehingga mampu menghasilkan aktivitas pembinaan dan pengembangan dunia kemahasiswaan yang dinamis, kreatif, inovatif, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DEFINISI

(1) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung;

(2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan organisasi non-struktural intra universitas; (3) Pedoman organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 2 BENTUK ORGANISASI

(1) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas: (a) Dewan Mahasiswa (DEMA); (b) Senat Mahasiswa Fakultas (SMF); (c) Himpunan Mahasiswa (HIMA) jurusan/program Studi; dan (d) Komisariat Mahasiswa (KOSMA). (2) Selain bentuk organisasi kemahasiswaan yang tercantum pada ayat (1) pasal ini, di tingkat universitas terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).

Pasal 3 BENTUK MUSYAWARAH

Bentuk musyawarah terdiri atas: (1) Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA); (2) Musyawarah Himpunan Mahasiswa (MUHIMA) jurusan/program studi ; (3) Musyawarah Komisariat Mahasiswa (MUSKOM); dan (4) Musyawarah Anggota Kelas.

BAB II ASAS DAN SIFAT ORGANISASI Pasal 4 ASAS

Organisasi kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati berasaskan Islam dan Pancasila.

Pasal 5 SIFAT

Organisasi kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati bersifat normatif, aspiratif, dan demokratis.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI ORGANISASI Pasal 6 TUJUAN

Tujuan organisasi kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati adalah: (1) meningkatkan kecendekiaan dan integritas kepribadian mahasiswa yang berakhlak karimah; (2) meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang pengkajian dan penelitian; (3) meningkatkan keterampilan kepemimpinan mahasiswa; (4) menumbuhkembangkan minat dan bakat mahasiswa; (5) meningkatan kesejahteraan mahasiswa; dan (6) meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7 FUNGSI

Organisasi kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati mempunyai fungsi sebagai wahana dan sarana: (1) perwakilan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan; (2) komunikasi antarmahasiswa; (3) pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat; (4) pengembangan intelektual, minat dan bakat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

(5) pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan (6) pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

BAB IV MUSYAWARAH SENAT MAHASISWA (MUSEMA) Pasal 8 KEDUDUKAN

MUSEMA berkedudukan sebagai badan tertinggi normatif tingkat universitas. Pasal 9 TUGAS

MUSEMA bertugas: (1) memilih dan menetapkan ketua DEMA; (2) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang DEMA (3) menampung dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya pada pihakpihak terkait; (4) merumuskan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang belum diatur dalam pedoman, dengan tetap merujuk pada pedoman yang berlaku; (5) merumuskan rencana strategis DEMA; (6) perumusan rencana strategis yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dilaksanakan melalui sidang-sidang komisi, terdiri atas: a) pengembangan intelektual; b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; c) pengembangan aparatur organisasi; d) olah raga dan seni; e) pengembangan pers mahasiswa; f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan g) pengembangan kewirausahaan.

(7) menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA kepada pimpinan universitas.

Pasal 10 WEWENANG

Menyelenggarakan Musyawarah Istimewa bila DEMA tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari amanat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 11 MUSYAWARAH

(1) Dinyatakan quorum apabila dihadiri setengah lebih satu dari peserta yang memiliki hak suara; (2) Pemilihan ketua DEMA dilaksanakan melalui MUSEMA secara bebas, rahasia dan demokratis; (3) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua terpilih. Pasal 12 PESERTA

Peserta MUSEMA terdiri atas: (1) utusan SMF ex ofisio ketua, sekretaris, dan bendahara yang mempunyai hak suara dan hak bicara; (2) perwakilan mahasiswa fakultas yang berdasarkan sistem rasio yang mempunyai hak suara dan hak bicara, dengan ketentuan: (a) jumlah mahasiswa fakultas per jumlah mahasiswa universitas kali 42; (b) jika terdapat sisa angka lebih besar sama dengan 0,5 maka berhak mendelegasikan satu orang utusan; (c) mekanisme pemilihan peserta perwakilan mahasiswa fakultas dilakukan melalui musyawarah SMF; (d) poin (a), (b) dan (c) sebagai acuan untuk seluruh fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati;

(3) perwakilan UKM dan UKK masing-masing satu orang yang hanya mempunyai hak bicara.

BAB V DEWAN MAHASISWA (DEMA) Pasal 13 KEDUDUKAN

DEMA berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB

DEMA bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati melalui MUSEMA.

Pasal 15 TUGAS

DEMA bertugas: (1) melaksanakan dan menjunjung tinggi pedoman organisasi kemahasiswaan; (2) menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kegiatan mahasiswa di tingkat universitas selama satu periode; (3) mewakili mahasiswa pada tingkat universitas, baik di dalam maupun di luar kampus; (4) menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak terkait; dan (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui MUSEMA; dan (6) membentuk kepanitian pemilihan ketua DEMA.

Pasal 16 WEWENANG

DEMA berwenang: (1) menyampaikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan universitas; dan (2) berpartisipasi dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 17 KRITERIA CALON KETUA

(1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; (2) Memiliki akhlak mulia; (3) Pernah mengikuti Taaruf/OPAK; (4) Harus mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25; (5) Minimal duduk di semester V dan maksimal di semester VII; (6) Harus memperoleh rekomendasi dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan; (7) Pernah menduduki kepengurusan organisasi intra kemahasiswaan.

Pasal 18 KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

(1) Pengurus DEMA sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang; (2) Yang dimaksud dengan bidang-bidang pada pasal 18 ayat 1 meliputi: (a) pengembangan intelektual; (b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; (c) pengembangan aparatur organisasi; (d) olahraga dan seni; (e) pengembangan pers mahasiswa; (f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan (g) pengembangan kewirausahaan. (3) Pengurus DEMA terpilih disahkan dan dilantik oleh pimpinan universitas; (4) Masa bakti pengurus DEMA selama 1 tahun terhitung sejak dilantik;

(5) Ketua DEMA tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 19 ANGGOTA

DEMA beranggotakan seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di bagian akademik dan kemahasiswaan.

BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN KHUSUS (UKK) Pasal 20 KEDUDUKAN

UKM dan UKK sebagai pelaksana spesifik kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

Pasal 21 FUNGSI

UKM dan UKK berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat serta keterampilan mahasiswa.

PasaL 22 TANGGUNG JAWAB

UKM dan UKK bertanggung jawab kepada pimpinan universitas.

Pasal 23 TUGAS

UKM dan UKK bertugas: (1) melaksanakan dan menjunjung tinggi Pedoman Organisasi Kemahasiswaan; (2) menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kegiatan mahasiswa di tingkat universitas selama satu periode; (3) mewakili mahasiswa pada tingkat universitas sesuai dengan bidangnya; dan (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan universitas.

Pasal 24 JENIS-JENIS

(1) Jenis UKM terdiri atas: (a) Unit Pengembangan Dakwah dan Tilawah; (b) Unit Pengkajian Keilmuan dan Teknologi; (c) Unit Pengembangan Seni dan Budaya; (d) Unit Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; (e) Unit Pembinaan Bela Diri; (f) Unit Pembinaan Pers; (g) Unit Pengembangan Kepedulian Lingkungan dan Sosial; (h) Unit Advokasi; dan (i) Unit Kewirausahaan. (2) Jenis UKK terdiri atas: (a) Pramuka; (b) Koperasi Mahasiswa; dan (c) Resimen Mahasiswa. Pasal 25 PEMBENTUKAN

(1) UKM dapat dibentuk dengan ketentuan: (a) mengajukan studi kelayakan kepada pimpinan universitas; (b) berjumlah lebih dari 50 orang yang memiliki komitmen yang sama dalam satu bidang dengan menunjukan KTM asli; (c) pernah mengadakan kegiatan dan atau pelatihan secara kontinue sesuai dengan bidangnya; dan (d) disetujui dan disahkan oleh pimpinan universitas. (2) UKK dapat dibentuk dengan ketentuan: (a) mendapat izin pendirian dari lembaga terkait; (b) mengajukan studi kelayakan kepada pimpinan universitas; (c) berjumlah lebih dari 50 orang yang memiliki komitmen yang sama dalam satu bidang dengan menunjukan KTM asli; (d) pernah mengadakan kegiatan dan atau pelatihan secara kontinue sesuai dengan bidangnya; dan (e) disetujui dan disahkan oleh pimpinan universitas.

Pasal 26

(1) UKM dan UKK yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) dan (2). (2) UKM dan UKK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 25 ayat (1) dan (2), maka dinyatakan bubar;

BAB VII MUSYAWARAH HIMPUNAN MAHASISWA (MUHIMA) JURUSAN/PROGRAM STUDI Pasal 27 KEDUDUKAN

MUHIMA jurusan/prodi berkedudukan sebagai badan tinggi normatif tingkat fakultas.

Pasal 28 TUGAS

MUHIMA bertugas: (1) memilih dan menetapkan ketua SMF; (2) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang SMF; (3) menampung dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat fakultas serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; (4) merumuskan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas yang belum diatur dalam pedoman dengan tetap merujuk pada pedoman yang berlaku; (5) merumuskan rencana setrategis SMF; (6) perumusan rencana strategis yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dilaksanakan melalui sidang-sidang komisi, terdiri atas: a) pengembangan intelektual; b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; c) pengembangan aparatur organisasi; d) olah raga dan seni; e) pengembangan pers mahasiswa; f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan g) pengembangan kewirausahaan.dan (7) menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban SMF kepada pimpinan fakultas.

Pasal 29 WEWENANG

MUHIMA berwenang menyelenggarakan Musyawarah Istimewa bila SMF tidak melaksanakan tugasnya, menyimpang dari amanat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, atau dipandang mengganggu kestabilan SMF.

Pasal 30 MUSYAWARAH

(1) Dinyatakan quorum apabila dihadiri setengah lebih satu dari peserta yang memiliki hak suara; (2) Pemilihan ketua SMF dilaksanakan melalui MUHIMA jurusan/prodi secara bebas, rahasia dan demokratis; (3) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua terpilih.

Pasal 31 PESERTA

Peserta MUHIMA terdiri atas: (1) utusan HIMA ex ofisio ketua, sekretaris, dan bendahara yang mempunyai hak suara dan hak bicara; (2) perwakilan mahasiswa jurusan/prodi yang berdasarkan sistem rasio yang mempunyai hak suara dan hak bicara, dengan ketentuan: (a) jumlah mahasiswa jurusan/prodi per jumlah mahasiswa fakultas dikalikan 2 kali jumlah peserta HIMA ex ofisio ketua, sekretaris, dan bendahara; (b) jika terdapat sisa angka lebih besar sama dengan 0,5 maka berhak mendelegasikan satu orang utusan; (c) mekanisme pemilihan peserta perwakilan mahasiswa jurusan/prodi dilakukan melalui musyawarah HIMA; dan (d) poin (a), (b) dan (c) sebagai acuan untuk seluruh fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati;

BAB VIII SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SMF) Pasal 32 KEDUDUKAN

SMF berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas.

Pasal 33 TANGGUNG JAWAB

SMF bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas melalui MUHIMA. Pasal 34 TUGAS

SMF bertugas: (1) melaksanakan dan menjunjung tinggi Pedoman Organisasi Kemahasiswaan; (2) menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas selama satu periode; (3) mewakili mahasiswa tingkat fakultas, baik di dalam maupun di luar kampus; (4) menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat fakultas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui MUHIMA; dan (6) membentuk kepanitian pemilihan ketua SMF.

Pasal 35 WEWENANG

SMF berwenang: (1) menyampaikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan fakultas; dan (2) berpartisipasi dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 36 KRITERIA CALON KETUA

(1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; (2) Memiliki akhlak mulia;

(3) Pernah mengikuti Taaruf/OPAK; (4) Harus mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25; (5) Minimal duduk di semester V dan maksimal di semester VII; (6) Harus memperoleh rekomendasi dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan; (7) Pernah menduduki kepengurusan organisasi intra kemahasiswaan.

Pasal 37 KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

(1) Pengurus SMF sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang; (2) Yang dimaksud dengan bidang-bidang pada pasal 36 ayat (1) meliputi: (a) pengembangan intelektual; (b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; (c) pengembangan aparatur organisasi; (d) olahraga dan seni; (e) pengembangan pers mahasiswa; (f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan (g) pengembangan kewirausahaan. (3) Pengurus SMF terpilih disahkan dan dilantik oleh pimpinan fakultas; (4) Masa bakti pengurus SMF selama 1 tahun terhitung sejak dilantik; (5) Ketua SMF tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 38 ANGGOTA

SMF beranggotakan seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di bagian akademik dan kemahasiswaan tingkat fakultas.

BAB IX MUSYAWARAH KOMISARIAT MAHASISWA (MUSKOM)

JURUSAN/PROGRAM STUDI Pasal 39 KEDUDUKAN

MUSKOM berkedudukan sebagai badan tinggi normatif tingkat jurusan/prodi. Pasal 40 TUGAS

(1) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang HIMA; (2) Menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat jurusan/prodi serta

menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; (3) Merumuskan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat jurusan/prodi yang belum diatur dalam pedoman dengan tetap merujuk pada pedoman yang berlaku; (4) Merumuskan rencana setrategis HIMA; (5) Perumusan rencana strategis yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dilaksanakan melalui sidang-sidang komisi, terdiri atas: a) pengembangan intelektual; b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; c) pengembangan aparatur organisasi; d) olah raga dan seni; e) pengembangan pers mahasiswa; f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan g) pengembangan kewirausahaan. (6) Menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban SMF kepada pimpinan fakultasMengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang HIMA jurusan/prodi; dan Pasal 41 WEWENANG

MUSKOM berwenang menyelenggarakan Musyawarah Istimewa bila HIMA jurusan/prodi tidak melaksanakan tugasnya, menyimpang dari amanat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan atau dipandang mengganggu kestabilan HIMA jurusan/prodi.

Pasal 42 MUSYAWARAH

MUSKOM dinyatakan quorum apabila dihadiri setengah lebih satu dari peserta yang memiliki hak suara.

Pasal 43 PESERTA

Utusan kelas masing-masing satu orang dengan ketentuan mempunyai hak suara dan hak bicara.

BAB X HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) JURUSAN/PROGRAM STUDI Pasal 44 KEDUDUKAN

HIMA jurusan/prodi berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Pasal 45 TANGGUNG JAWAB

HIMA bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas melalui MUSKOM.

Pasal 46 TUGAS

HIMA jurusan/prodi bertugas: (1) melaksanakan dan menjunjung tinggi Pedoman Organisasi Kemahasiswaan; (2) menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kegiatan mahasiswa pada tingkat jurusan/prodi selama satu periode; (3) mewakili mahasiswa tingkat jurusan/prodi, baik di dalam maupun di luar kampus; (4) menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat jurusan/prodi dan

menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; (5) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua jurusan/prodi melalui MUSKOM; dan (6) membentuk kepanitian pemilihan ketua HIMA. Pasal 47 WEWENANG

(1) Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada ketua SMF; (2) Berpartisipasi dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 48 CALON KETUA

(1) Kriteria calon ketua HIMA jurusan/prodi: a) beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; b) memiliki akhlak mulia; c) pernah mengikuti Taaruf/OPAK. d) harus mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25; e) minimal duduk di semester V dan maksimal di semester VII; f) harus memperoleh rekomendasi dari ketua jurusan/prodi; dan g) pernah menduduki kepengurusan organisasi intra kemahasiswaan. (2) Pemilihan ketua HIMA jurusan/prodi dilaksanakan melalui pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia; (3) Pengurus HIMA jurusan/prodi disahkan dan dilantik oleh pimpinan fakultas.

Pasal 49 KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

(1) Pengurus HIMA sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang; (2) Yang dimaksud dengan bidang-bidang pada pasal 49 ayat (1) meliputi: (a) pengembangan intelektual; (b) penegakan kode etik,dan akhlakul karimah; (c) pengembangan aparatur organisasi; (d) olahraga dan seni; (e) pengembangan pers mahasiswa; (f) kerjasama, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan (g) pengembangan kewirausahaan. (3) Pengurus HIMA terpilih disahkan dan dilantik oleh pimpinan fakultas; (4) Masa bakti pengurus HIMA selama 1 tahun terhitung sejak dilantik; (5) Ketua HIMA tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 50 KEANGGOTAAN

HIMA jurusan/prodi beranggotakan seluruh mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan kemahasiswaan tingkat fakultas.

BAB XI MUSYAWARAH ANGGOTA KELAS Pasal 51 KEDUDUKAN

Sebagai badan tinggi normatif tingkat kelas.

Pasal 52 TUGAS

(1) Menyerap dan mengakomodasi aspirasi anggota kelas dan menyalurkannya pada pihak-pihak terkait; (2) Merumuskan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan kelas jika diperlukan

Pasal 53 WEWENANG

Memilih ketua kelas. Pasal 54 PESERTA

Seluruh anggota kelas.

BAB XII KOMISARIAT MAHASISWA (KOSMA) Pasal 55 KEDUDUKAN

KOSMA berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat kelas.

Pasal 56 TUGAS

KOSMA bertugas: (1) menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kegiatan mahasiswa pada tingkat kelas;

(2) mewakili mahasiswa tingkat kelas; dan (3) menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat kelas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; dan

Pasal 57 WEWENANG

Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada ketua HIMA.

Pasal 58 CALON KETUA

(1) Kriteria calon ketua HIMA jurusan/prodi: a) beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; b) memiliki akhlak mulia; dan c) pernah mengikuti Taaruf/OPAK. (2) Pemilihan ketua kosma dilaksanakan melalui Musyawarah Anggota Kelas dan ketua terpilih dilantik oleh ketua jurusan/prodi.

BAB XIII ORGANISASI KEMAHASISWAAN PASCA SARJANA Pasal 59

Organisasi kemahasiswaan pasca sarjana diatur oleh pimpinan bersama mahasiswa program pasca sarjana.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 60

(1) Sumber pembiayaan organisasi kemahasiswaan terdiri atas: (a) anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/SPP UIN Sunan Gunung Djati; dan (b) usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat. (2) Distribusi dana kemahasiswaan diatur oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor; (3) Pengelolaan keuangan diselenggarakan oleh pengurus organisasi kemahasiswaan berdasarkan persetujuan pimpinan masing-masing tingkatan; dan (4) Penggunaan keuangan dipertanggungjawabkan kepada Rektor sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 61

(1) Jika dalam hal pemilihan dilaksanakan pada semester genap, maka kriteria calon ketua organisasi kemahasiswaan pada masig-masing tingkatan minimal duduk di semester VI dan maksimal di semester VIII; (2) Bagi HIMA yang berstatus diploma 3, maka calon ketua minimal duduk di semester III dan maksimal di semester V, (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini, akan diatur kemudian.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62

Semua organisasi kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati yang ada setelah ditetapkannya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ini, agar menyesuaikan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 63

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Peraturan Organisasi Kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung Tanggal : 01 April 2008 Rektor,

Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MA NIP. 150 189 152