PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIrepository.usd.ac.id/21309/2/051324006_Full.pdf · "biawak dudok labuk bakalindank" (pepatah tua dayak laor) v plagiat merupakan tindakan tidak

i

TREND PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2001-2010

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Oleh:

Darwis Alfonsus

NIM : 05 1324 006

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah

mendukung dan memberikan banyak perhatian kepada saya selama menempuh masa

studi di perguruan tinggi dari awal hingga akhir serta dalam proses penulisan skripsi ini.

Pertama, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai saya

dengan limpahan rahmat dan Roh Kudus yang tiada tara. Sering kali saya terjatuh, gagal

bahkan putus asa, namun kasih dan perlindungan-Mu membuat saya kuat dan tetap

bertahan menghadapi segala cobaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Bunda

Maria.

Kedua, kedua orang tua saya Bapak Ignatius Peem dan Ibu Hilaria Aim yang

selalu mendukung aktivitas akademik saya. Meskipun kita hidup dalam kondisi ekonomi

yang serba kekurangan, namun kerja keras, doa dan harapan kalian mampu mengantarkan

saya meraih cita-cita. Terima kasih atas izinnya meninggalkan sementara keluarga dan

kampung halaman demi menuntut ilmu dan mengejar cita-cita di Tanah Sultan. Hal ini

saya lakukan demi kemajuan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Ketiga, adik-adikku yang tercinta Dirgo, Doyo dan Duta. Terima kasih atas

dukungan dan doanya untuk abang selama menyelesaikan masa kuliah.

Keempat, Keluarga Besar Bujang Dare Kayong (Bedayong) Ketapang dan Sekber

JC. Oevaang Oeraay Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan motivasinya selama

saya kuliah. Semoga skripsi ini menjadi referensi dan inspirasi kawan-kawan mahasiswa

Dayak dalam berkarya demi kemajuan dan perkembangan Provinsi Kalimantan Barat

yang kita cintai.

iv


MOTTO

"Ubahlah Kegagalan Pertama menjadi Kemenangan Terakhir" (Penulis)

"Gagal itu Baik" (Nistain Odop)

"Biawak Dudok Labuk Bakalindank"

(Pepatah Tua Dayak Laor)

v




viii

ABSTRAK

TREND PERKERMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2001-2010

Darwis Alfonsus

Universitas Sanata Dharma

2012

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa trend perkembangan perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010. Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga

April 2012 di Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengambilan data menggunakan

metode dokumenter yang dianalisa dengan analisis deret berkala, yaitu metode

setengah rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend perkembangan

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010

mengalami peningkatan. Luas lahan rata-rata bertambah 37.906,4 hektar per tahun,

jumlah produksi kelapa sawit mengalami kenaikan rata-rata 56.591,4 ton per tahun,

jumlah petani meningkat sebanyak 3.629 Kepala Keluarga (KK) per tahun dan

harga crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan rata-rata Rp 529, 9 per kilogram.


ix

ABSTRACK

THE TREND OF THE DEVELOPMENT OF PALM OIL PLANTANTION

IN WEST KALIMANTAN PROVINCE IN 2001-2010

Darwis Alfonsus

Universitas Sanata Dharma

2012

This research aims to analyze the trend of the development of palm oil plantation in

West Kalimantan Province during 2001-2010. This research is a descriptive

research which was conducted in May-April 2012 in West Kalimantan Province.

The technique to gather the data was a documentary method. Data were analyzed by

a periodical progressien analysis that is a semi-average method. The results show

that the trend of the development of palm oil plantation in West Kalimantan

Province during 2001-2010 increased. The average volume of palm oil plantation

increases 37.906,4 hectares per year. The total production increases 56.591,4 tons

per year, the average sum of farmers increases to 3.629 family head per year, and

the average price of crude palm oil (CPO) increases Rp 529, 9 per kilogram.


x

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

yang telah memberi berkat, hikmat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul "Trend Perkembangan

Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010".

Skripsi ini melaporkan hasil penelitian tentang trend perkembangan

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010 yang

dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2012. Pembuatan skripsi ini adalah

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan

Ekonomi.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rohandi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Indra Darmawan, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi Pendidikan

Ekonomi sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar

dalam proses penulisan skripsi.

3. Bapak Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat

sabar membimbing dan membantu penulis melaksanakan penelitian, sehingga

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan baik.

4. Panitia Penguji: Bapak Indra Darmawan, S.E., M.Si., Y.M.V. Mudayen, S.Pd.,

M.Sc. dan Dr. C. Teguh Dalyono, M.S.


xi

5. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi: Bapak Indra Darmawan, S.E.,

M.Si., Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc., Dra. Catharina Wigati Retno Astuti

M.Si., Drs. J. Markiswo dan P.A. Rubyanto. Terima kasih atas jasa-jasa kalian

sehingga saya memperoleh gelar sarjana.

6. Teman-teman Mahasiswa PE angkatan 2005. Kalian diibaratkan sebuah gitar

yang telah mengiringi langkah penulis selama menempuh studi.

7. PBS-KK yang telah membantu beasiswa selama penulis melaksanakan kuliah.

8. Teman-teman Forum Bedayong, PBS KK, Sekber J.C. Oevaang Oeraay,

GMPPK dan JMPKB yang sesalu memberi semangat dan motivasi saat penulis

melaksanakan penelitian.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar, bukan

hanya untuk penulis saja, tetapi juga bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 Agustus 2012

Penulis,

Darwis Alfonsus


xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ........................................................... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ........................ vii

ABSTRAK ......................................................................................................... viii

ABSTRACT ........................................................................................................ ix

KATA PENGANTAR ....................................................................................... x

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xvii

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................... xix

DAFTAR BAGAN ............................................................................................ xx

DAFTAR PETA ................................................................................................ xxi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xxii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Batasan Masalah ..................................................................................... 7

C. Rumusan Masalah ................................................................................... 7

D. Tujuan Penelitian .................................................................................... 8

Halaman


xiii

E. Manfaat Penelitian .................................................................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 10

A. Analisis Trend/ Analisi Deret Berkala .................................................... 10

1. Arti dan Pentingnya Analisis Trend .................................................. 10

2. Klasifikasi dan Gerakan/Variasi

dari Data Deret Berkala..................................................................... 11

B. Definisi Kelapa Sawit ............................................................................. 12

C. Klasifikasi dan Ciri-ciri Fisiologis Kelapa Sawit ................................... 13

1. Akar ................................................................................................... 14

2. Batang ............................................................................................... 13

3. Daun .................................................................................................. 14

4. Bunga ................................................................................................ 15

5. Buah .................................................................................................. 15

6. Biji ..................................................................................................... 16

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kelapa Sawit Berkembang ............... 16

1. Keunggulan Kelapa Sawit ................................................................. 16

2. Permintaan Pasar Dunia .................................................................... 17

3. Perkembangan Industri Biodiesel ..................................................... 17

4. Ketersediaan Lahan ........................................................................... 18

5. Manfaat Kelapa Sawit ....................................................................... 18

6. Dukungan Pemerintah ....................................................................... 19

E. Tujuan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit.................................. 20


xiv

F. Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengembangan

Perkebunan Kelapa Sawit ....................................................................... 21

1. Fase PIR-Trans .................................................................................. 22

2. Fase Deregulasi ................................................................................. 22

3. Fase Privatisasi .................................................................................. 23

4. Fase Kooferatif .................................................................................. 24

5. Fase Desentralisasi ............................................................................ 24

G. Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit ..................................................... 26

1. Izin Informasi .................................................................................... 27

2. Izin Lokasi ........................................................................................ 27

3. Izin Usaha Perkebunan ..................................................................... 29

4. Izin Lainnya ...................................................................................... 32

5. Hak Guna Usaha (HGU) ................................................................... 37

H. Pola Pemasaran Komiditi Kelapa Sawit ................................................. 41

1. Pola Pemasaran Perkebunan Rakyat ................................................. 41

2. Pola Pemasaran Perkebunan Besar Negara dan Swasta ................... 41

I. Kemitraan dalam Pembangunan dan Pengelolaan

Perkebunan Kelapa Sawit ....................................................................... 42

J. Harga ....................................................................................................... 47

1. Pengertian Harga ............................................................................... 47

2. Tujuan Penetapan Harga ................................................................... 48

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga ........................................ 50

4. Fluktuasi Harga ................................................................................. 54

K. Harga CPO .............................................................................................. 59


xv

L. Produksi Kelapa Sawit ............................................................................ 62

M. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 67

N. Penelitian yang Relevan .......................................................................... 68

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 71

A. Jenis Penelitian ........................................................................................ 71

B. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 71

C. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................. 72

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data ................................... 72

E. Variabel Penelitian .................................................................................. 72

F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 73

G. Teknik Analisis Data ............................................................................... 73

BAB IV GAMBARAN UMUM ........................................................................ 76

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat ........................................ 76

1. Letak, Luas, dan Batas ...................................................................... 76

2. Topografi dan Penggunaan Tanah .................................................... 79

3. Kependudukan .................................................................................. 80

4. Pendidikan ......................................................................................... 81

5. Pertanian Perkebunan ........................................................................ 82

B. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit

di Provinsi Kalimantan Barat .................................................................. 83

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ........................................ 87

A. Analisis Data ........................................................................................... 87

B. Pembahasan ............................................................................................. 111


xvi

BAB VI SIMPULAN, SARAN

DAN KETERBATASAN PENELITIAN ........................................................ 146

A. Simpulan ................................................................................................ 146

B. Saran ....................................................................................................... 148

C. Keterbatasan Penelitian ........................................................................... 150

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 152


xvii

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Harga Rata-rata CPO Dunia .............................................................. 60

Tabel III. 1 Perhitungan Trend Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Di Provinsi Kalimantan Barat ............................................................................. 75

Tabel V.1 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat Tahun 2001-2010 ............................................................... 88

Tabel V.2 Pembagian Kelompok Data Perkembangan

Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 89

Tabel V. 3 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Luas Areal

Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 90

Tabel V.4 Perhitungan Trend Perkembangan Luas Lahan

Perkebunan Kelapa Sawitdi Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 93

Tabel V.5 Perkembangan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010 ................................................ 94

Tabel V.6 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 95

Tabel V. 7 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 96

Tabel V.8 Perhitungan Trend Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 99

Tabel V.9 Perkembangan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Sawit


Tabel V.10 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Jumlah Petani


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 101


xviii

Tabel V. 11 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Petani


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 102

Tabel V.12 Perhitungan Trend Perkembangan Petani


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 105

Tabel V.13 Perkembangan Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit


Tabel V.14 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 107

Tabel V. 15 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 108

Tabel V.16 Perhitungan Trend Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit


Tabel V.17 Trend dan Persentase Perkembangan Luas Lahan


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 112

Tabel V.18 Trend dan Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 130

Tabel V.19 Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit .................. 136

Tabel V.20 Trend dan Perkembangan Jumlah Petani


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 137

Tabel V.21 Perkembangan Luas Lahan dan Jumlah Petani Kelapa Sawit ......... 139

Tabel V.22 Trend dan Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 142

Tabel V.23 Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit,

Produksi dan Harga CPO .................................................................................... 143


xix

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1 Perkembangan Produksi Barang A .................................................. 11

Grafik II. 2 Fungsi Penawaran ............................................................................ 49

Grafik II. 3 Kurva Permintaan Pasar ................................................................... 52

Grafik II. 4 Akibat Terhadap Harga dari Suatu Perubahan yang Tidak

direncanakan Tergantung pada Elastisitas Permintaan ....................................... 55

Grafik II. 5 Pola Reaksi yang Sangat Berbeda Sektor Pertanian

dan Industri dalam Perekonomian ...................................................................... 57

Grafik V. 1 Trend Perkembangan Luas Lahan


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 112

Grafik V. 2 Trend Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 131

Grafik V.3 Trend Perkembangan Petani


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 138

Grafik V.4 Trend Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010 ................................................................................................ 142


xx

DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1 Prosedur Perolehan Izin HGU .......................................................... 40


xxi

DAFTAR PETA

Peta IV. 1 Provinsi Kalimantan Barat ................................................................. 78

Peta IV. 2 Penyebaran Perkebunan Kelapa Sawit

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 .......................................................... 86


xxii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat, Tahun 2001-2010 .............................................................. 154

Lampiran 2 Perhitungan Trend Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit


Lampiran 3 Data Perkebunan Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat Tahun 2009 ........................................................................ 162


1

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis

karena berhubungan dengan sektor perkebunan yang banyak berkembang di

negara‐negara beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kelapa

sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit mentah (CPO-crude palm oil) dan

inti kelapa sawit (PKO-palm kernel oil) merupakan salah satu primadona tanaman

perkebunan yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu penghasil devisa non-

migas.

Prospek perkembangan industri minyak kelapa sawit saat ini sangat pesat,

dimana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya

permintaan pasar dunia. Hasil industri minyak kelapa sawit bukan hanya minyak

goreng saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan dasar industri lainnya

seperti industri makanan, kosmetik dan industri sabun.

Sebagai komoditas unggulan, kelapa sawit di Indonesia memiliki peluang

bisnis yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat

dari permintaan pasar yang semakin meningkat dengan diiringi kenaikan harga

minyak sawit. Menurut data Oilword 2010 dalam Pandamean (2011: 18),

Indonesia berkontribusi sebesar 47 persen terhadap produksi minyak sawit dunia,

1


2

sedangkan Malaysia hanya 39 persen. Negara produsen minyak sawit lainnya

adalah Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading dan

Brasil.

Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan

minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu

pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Dirjen

Perkebunan Indonesia tahun 2010, selama lima tahun terakhir telah terjadi

peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 1.229.709 hektar, yaitu

dari 6.594.914 hektar pada tahun 2006 menjadi 7.824.623 hektar di tahun 2010

(Pandamean, 2011).

Pada tahun 1996, pemerintahan Orde Baru merencanakan untuk

mengalahkan Malaysia sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia

dengan cara menambah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dua kali

lipat, yaitu menjadi 5,5 juta hektar pada tahun 2000. Separuh dari luasan

perkebunan kelapa sawit ini dialokasikan untuk perusahaan perkebunan swasta

asing. Pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama akan dibangun di

Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dengan pertambahan luas areal

perkebunan kelapa sawit ini, pada awalnya (sebelum krisis ekonomi) diharapkan

produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat menjadi 7,2 juta ton pada

tahun 2000 dan 10,6 juta ton pada tahun 2005 (Casson, 2000).

Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 17 provinsi

meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.


3

Tahun 2005 wilayah Sumatera merupakan yang terbesar, yaitu sebesar 4.280.094

hektar atau 76,46 persen dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. Di

wilayah ini provinsi Riau tercatat memiliki areal terbesar, yaitu 1.383.477 hektar

dan selanjutnya diikuti provinsi Sumatera Utara seluas 964.257 hektar.

Wilayah lainnya yang juga memiliki areal perkebunan kelapa sawit cukup

besar adalah Kalimantan seluas 1.108.288 hektar (19,80 persen). Provinsi

Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi yang memiliki lahan perkebunan

kelapa sawit terluas di Kalimantan dengan luas areal sebesar 466.901 hektar,

kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah seluas 269.043 hektar

(http://www.datacon.co.id/CPO1-2009Sawit.html).

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan kelapa sawit, total

produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 17.350.848

ton pada tahun 2006 menjadi 17.664.725 ton pada tahun 2007. Pada tahun 2008,

sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi global, produksi minyak sawit

turun menjadi 17.539.788 ton. Namun pada tahun yang sama Indonesia berhasil

menggeser Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia. Tahun 2009

produksi CPO kembali meningkat menjadi 18.640.881 ton dan terus meningkat

menjadi 19.884.901 ton pada tahun 2010. Sedangkan nilai ekspor minyak sawit

tertinggi dicapai pada tahun 2008, yaitu sebesar US$ 14.110.229, kemudian turun

menjadi US$ 11.605.431 pada tahun 2009. Penurunan nilai ekspor ini terutama

disebabkan pergerakan harga CPO tahun 2009 lebih rendah dari 2008 akibat

kondisi ekonomi global yang fluktuatif (Dirjen Perkebunan, 2010).


4

Faktor pendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

salah satunya adalah ketersediaan tanah atau lahan. Departemen Pertanian

Indonesia berpendapat bahwa terdapat sekitar 27 juta hektar wilayah hutan tidak

produktif, di luar total luas lahan kering di Indonesia seluas 143.95 juta hektar,

yang dapat ditawarkan kepada investor untuk selanjutnya dikonversi menjadi

perkebunan. Lahan tidak produktif tersebut adalah wilayah hutan yang dinilai

telah terdegradasi karena penebangan, pertanian dan aktivitas perusakan hutan

lainnya. Lebih jauh, sebuah penelitian regional yang dilakukan oleh Uni Eropa

dan Departemen Kehutanan Indonesia pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa

sekitar 4,279,300 hektar dari 11.5 juta hektar lahan gambut di Sumatra telah

direncanakan akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit (Colchester, dkk.,

2006: 27).

Tidak hanya itu, berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di

Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan

berbagai insentif. Terutama kemudahan dalam hal perizinan dan bantuan subsidi

investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola Perkebunan Inti

Rakyat (PIR) dan dalam perizinan pembukaan wilayah baru untuk areal

perkebunan besar swasta. Pembangunan pola PIR bertujuan untuk meningkatkan

pemerataan pembangunan dan sekaligus menghapus citra negatif masyarakat

terhadap perkebunan besar. Fungsi PIR ini adalah untuk mengelola perkebunan

secara mandiri. Artinya, masyarakat dapat mengelola sendiri perkebunan kelapa

sawit. Pihak perusahaan hanya berfungsi sebagai pembimbing saja.


5

Di masa pemerintahan reformasi, strategi yang paling menonjol dalam

pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah penerapan lima (5) pola

kemitraan, yaitu pola koperasi usaha perkebunan (KUP), pola patungan koperasi

sebagai mayoritas pemegang saham dan investor sebagai minoritas pemegang

saham, pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan koperasi

sebagai minoritas pemegang saham, pola built, operated, and transferred (BOT)

dan pola bank tabungan negara (BTN) yang disertai dengan kebijakan perluasan

areal perkebunan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memberikan

dampak positif dalam pembangunan nasional karena kelapa sawit merupakan

salah satu penghasil devisa negara. Selain itu, manfaat dari pengembangan kelapa

sawit antara lain peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, menyediakan

bahan baku untuk industri minyak goreng dan industri hilir lainnya, peningkatan

kesempatan kerja dan mendukung upaya pengembangan wilayah agar lebih maju

dan berkembang.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten pun tidak ingin

ketinggalan dalam isu prospek cerahnya harga minyak sawit serta dukungan

kebijakan dari pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini

dapat dipahami karena dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah memungkinkan pemerintah daerah melakukan

kontrol yang lebih luas terhadap tanah, hutan, anggaran dan perencanaan yang


6

terkait dengan daerah mereka. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan

di wilayah mereka tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan daerah.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia

yang dengan pesatnya mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit. Dalam

penelitian tentang masyarakat dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan Barat, diungkapkan bahwa pada tahun 2005 Kalimantan Barat

berencana untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas 5 juta

hektar, terluas dibandingkan provinsi lain di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Riau

dan Papua yang keduanya merencanakan ekspansi seluas 3 juta hektar. Kawasan

hutan dan lahan pertanian petani kecil tanpa sertifikat tanah seringkali

diklasifikan oleh pemerintah sebagai “lahan tidak produktif” atau “lahan kosong”

dan ditargetkan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun

2006, 152 perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan di Kalimantan Barat

dengan luas 3.2 juta hektar (Sirait, 2009).

Pada tahun 2010 Kalimantan Barat memiliki luas wilayah perkebunan

kelapa sawit seluas 750.948 ha dengan total produksi 921.560 ton. Tahun 2011

pemerintah provinsi mengalokasikan lahan untuk sektor perkebunan sebesar 3,5

juta ha. Sedangkan lokasi perkebunan kelapa dialokasikan 1,5 juta ha. Hampir

semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengembangkan perkebunan kelapa

sawit sebagai produk unggulan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (Dinas

Perkebunan Kalimantan Barat, 2011).


7

Berkembang pesatnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, secara

khusus di Provinsi Kalimantan Barat menarik perhatian penulis untuk mengetahui

lebih jauh bagaimana trend perkembangannya. Oleh karena itu, judul penelitian

yang penulis angkat adalah “TREND PERKERMBANGAN PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2001-

2010”.

B. Batasan Masalah

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan perkebunan

kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya luas lahan, jumlah produksi,

jumlah petani, harga CPO, jumlah perusahaan dan sebagainya. Namun dalam

penelitian ini hanya dibatasi pada perkembangan luas lahan, jumlah produksi,

jumlah petani dan harga CPO. Penulis akan menganalisis trend dari

perkembangan luas lahan, jumlah produksi, jumlah petani dan harga CPO di

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan batasan masalah, maka

rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010?


8

2. Bagaimana trend perkembangan jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di


3. Bagaimana trend perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa sawit di


4. Bagaimana trend perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit di


D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.

2. Untuk mengetahui trend perkembangan jumlah produksi perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.

3. Untuk mengetahui trend perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.

4. Untuk mengetahui trend perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit

di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.


9

E. Manfaat Penelitian

1. Departemen Pertanian

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan untuk bahan pertimbangan

dalam menyusun berbagai kebijakan yang menyangkut pembangunan

perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dalam menyusun

program pembangunan bagi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga rencana

pembangunan lebih terfokus pada bidang yang tepat sasaran serta penataan

yang baik di bidang pengembangan sektor pertanian, khususnya perkebunan

kelapa sawit.


10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Trend/Analisis Deret Berkala

1. Arti dan Pentingnya Analisis Trend

Data berkala atau yang sering disebut time series, adalah data yang

dikumpulkan dari waktu ke waktu, untuk menggambarkan perkembangan

suatu kegiatan (perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah

penduduk miskin, dan sebagainya). Analisa data memungkinkan kita untuk

mengetahui perkembangan suatu/beberapa kejadian serta hubungan/

pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya, kasus meningkatnya harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Apakah kenaikan harga BBM

diikuti dengan kenaikan jumlah produksi suatu perusahaan, apakah kenaikan

harga BBM diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin, apakah

kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan jumlah produksi petani

perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Dengan kata lain, apakah

perubahan suatu kejadian mempengaruhi kejadian lainnya, kalau memang

mempengaruhi berapa besar pengaruhnya secara kuantitatif.

Data berkala terdiri dari komponen-komponen, maka dengan analisa

data berkala kita dapat mengetahui masing-masing kompenen kalau kita ingin

menyelidiki komponen tersebut secara mendalam tanpa kehadiran komponen-

komponen yang lain. Data berkala, kerena adanya pengaruh dari komponen-

10


11

komponen tersebut selalu mengalami perubahan-perubahan, sehingga apabila

digambarkan dalam sebuah grafik akan menunjukan adanya fluktuasi, yaitu

pergerakan naik turun. Contoh grafik:

Grafik II.1 Perkembangan Produksi Barang A

Sumber: Olah data, 2012

2. Klasifikasi dan Gerakan/Variasi dari Data Deret Berkala

Gerakan/variasi dari data berkala terdiri dari empat macam atau empat

komponen, yaitu:

a. Gerakan Trend Jangka Panjang, yaitu gerakan yang menunjukan arah

perkembangan secara umum (kecendrungan naik/turun)

b. Gerakan/Variasi Siklis, adalah gerakan/variasi jangka panjang di sekitar

garis trend (berlaku untuk data tahunan). Gerakan siklis ini bisa terulang

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6

Produksi (ton)

(Tahun)

(Ton)


12

setelah jangka waktu tertentu (setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih) bisa juga

tidak terulang dalam jangka waktu yang sama.

c. Gerakan/Variasi Musiman, adalah gerakan yang mempunyai pola tetap

dari waktu ke waktu, misalnya meningkatnya harga daging sapi menjelang

Hari Raya Idul Fitri, meningkatnya harga telur menjelang Hari Raya

Natal, dan sebagainya.

d. Gerakan Variasi yang Tidak Teratur, yaitu gerakan/variasi yang sporadic

sifatnya, misalnya naik turunnya produksi padi akibat banjir yang datang

tidak teratur, naik turunnya produksi industri akibat pemogokan, dan

sebagainya.

B. Definisi Kelapa Sawit

Kelapa sawit bukanlah tanaman asli di Indonesia dan baru ditanam secara

komersil pada tahun 1991. Meskipun demikian, istilah "sawit" sudah digunakan

sejak lama oleh masyarakat beberapa desa di pulau Jawa sebelum kelapa sawit

masuk ke Indonesia pada tahun 1848 yang ditanam di Kebun Raya Bogor (Lubis,

2008).

Menurut Lubis dan Widanarko (2011: 12), kelapa sawit yang bahasa

Latinnya Elaeis guineesis Jacq merupakan tanaman industri penghasil minyak

masak, minyak industri, dan bahan bakar (biodiesel). Selain itu, kelapa sawit

merupakan bahan baku untuk industri sabun, indutri lilin, industri pembuatan

lembaran-lembaran timah, dan industri kosmetik. Produktivitas dari perkebunan


13

kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan

perkebunan yang sudah lama terbengkalai dikonversi menjadi perkebunan kelapa

sawit. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat, Amerika Tengah dan

Amerika Selatan.

Sedangkan menurut Pahan (2006), kelapa sawit merupakan tanaman

monoecious (berumah satu). Artinya, bunga jantan dan bungan betina terdapat

pada satu pohon, tetapi tidak pada tandan yang sama. Walaupun demikian,

kadang-kadang dijumpai juga bunga dan betina pada satu tandan (hermafrodit).

C. Klasifikasi dan Ciri-ciri Fisiologis Kelapa Sawit

Pohon kelapa sawit terdiri dari dua jenis spesies Arecaceae, yaitu Elaeis

guineensis dan Elais oleifera. Elaeis guineensis (pohon kelapa sawit Afrika)

berasal dari Afrika Barat tepatnya di Angola dan Gambia. Sedangkan Elais

oleifera (pohon kelapa sawit Amerika) berasal dari Amerika Tengah dan Amerika

Selatan (Hartanto, 2011: 10).

Menurut Lubis dan Widanarko (2011: 13), ciri fisiologi pada tanaman

kelapa sawit dapat dilihat dari:

1. Akar

Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam tanaman berbiji satu

(monokotil) yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar

pertama muncul dari biji yang berkecambah. Setelah itu, radikula akan mati


14

dan membentuk akar utama atau primer. Selanjutnya, akar primer akan

membentuk akar sekunder, tertier, dan kuartener.

2. Batang

Tanaman kelapa sawit memiliki batang lurus, melawan arah gravitasi

bumi, dan dapat berbelok jika tanaman (doyong). Fungsi utama batang

sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan zat hara mineral dari akar

melalui pembuluh xilem serta mengangkut hasil fotosintesis melalui

pembuluh floem. Selain itu, batang juga sebagai penyangga daun, bunga,

buah, dan sebagai penyimpan cadangan makanan.

3. Daun

Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi

tanaman. Bentuk daun, jumlah daun, dan susunannya sangat berpengaruh

pada luas tangkapan sinar matahari untuk diproses menjadi energi. Pada saat

kecambah, bakal daun pertama yang muncul adalah plumula, lalu mulai

membelah menjadi dua helai daun pada umur satu bulan. Seiring

bertambahnya daun, anak daun mulai membelah pada umur 3–4 bulan

sehingga terbentuk daun sempurna. Daun ini terdiri dari kumpulan anak daun

(leaflet) yang memiliki tulang anak daun (midib) dengan helai anak daun

(lamina). Sementara itu, tangkai daun (rachis) yang berfungsi sebagai tempat

anak daun melekat akan semakin membesar menjadi pelepah sawit.


15

4. Bunga

Tanaman kelapa sawit mulai berbunga pada umur 2,5 tahun, tetapi

umumnya bunga tersebut gugur pada fase awal pertumbuhan generatifnya.

Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman monoecious. Karena itu, bunga

jantan dan bunga betina terletak pada satu pohon. Bunga sawit muncul dari

ketiak daun yang disebut infloresen (bunga majemuk). Bakal bunga tersebut

dapat berkembang menjadi bunga jantan atau bunga betina tergantung pada

kondisi tanaman. Infloresen awal terbentuk selama 2–3 bulan, lalu

pertumbuhan salah satu organ reproduktifnya terhenti dan hanya satu jenis

bunga yang dihasilkan dalam satu infloresen. Namun, tidak jarang juga organ

betina (gynoecium) dapat berkembang bersama-sama dengan organ jantan

(androecium) dan menghasilkan organ hermaprodit.

5. Buah

Buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drupe. Susunan buah

kelapa sawit yaitu pericarp (daging buah) yang terbungkus oleh exocarp

(kulit), mesocarp, dan endocarp (cangkang) yang membungkus 1–4 inti atau

kernel. Sementara itu. Inti memiliki testa (kulit), endosperm, dan sebuah

embrio. Tandan kelapa sawit terdiri dari dua ribu buah sawit dengan tingkat

kematangan yang bervariasi. Secara praktis, tandan yang dianggap matang

atau layak panen dicirikan dengan tanda berwarna merah jingga yang

menandakan adanya kandungan karotena. Buah yang masih muda berwarna


16

hijau pucat, semakin tua warnanya berubah menjadi menjadi hijau hitam

hingga kuning.

6. Biji

Biji kelapa sawit memiliki ukuran dan bobot yang berbeda untuk

setiap jenisnya. Berdasarkan ketebalan cangkang dan daging buah, kelapa

sawit dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. Dura, memiliki cangkang tebal (3–5 mm), daging buah tipis, dan

rendemen minyak 15–17 persen.

b. Tenera, memiliki cangkang agak tipis (2-3 mm), daging buah tebal, dan

rendemen minyak 21–23 persen.

c. Pisifera, memiliki cangkang agak tipis, daging buah tebal, dan rendemen

minyak 23–25 persen.

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kelapa Sawit Berkembang

Pandamean, (2011) menguraikan faktor-faktor pendukung yang

menyebabkan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu:

1. Keunggulan Kelapa Sawit

Kelapa sawit memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan

tanaman perkebunan lainnya antara lain jumlah produksi minyak nabati per

hektar luas lahan lebih tinggi ketimbang tanaman penghasil minyak nabati

lainnya. Produktivitas kelapa sawit mencapai 4 ton/ha/tahun jauh melebihi

produktivitas tanaman kedelai yang hanya 0,4 ton/ha/tahun dan minyak lobak


17

0,57 ton/ha/tahun. Pada saat proses adaptasi terhadap lingkungan, kelapa

sawit lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan

tanaman musiman, seperti kedelai dan bunga matahari. Dari segi kesehatan,

minyak kelapa sawit mempunyai keunggulan, yaitu zat Beta Karoten yang

baik untuk kesehatan manusia. Selain itu, minyak kelapa sawit merupakan

sumber bahan baku biodiesel yang dapat diperbaharui, sedangkan minyak

bumi diperkirakan akan habis dalam beberapa kurun waktu kedepan.

2. Permintaan Pasar Dunia

Permintaan sawit dunia yang semakin meningkat sejalan dengan

meningkatnya permintaan dari negara-negara importir, seperti Cina, India,

Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Permintaan CPO Amerika Serikat terus naik,

trend konsumsi minyak nabati Amerika Serikat melonjak 60 persen pada

periode 2002-2009. Kebutuhan minyak CPO naik karena didukung kebijakan

negara tersebut untuk menggunakan bahan bakar nabati. Setidaknya sekitar

173 unit pabrik biodiesel beroperasi dan tersebar di sejumlah lokasi di

Amerika Serikat.

3. Perkembangan Industri Biodiesel

Berkembangnya industri biodiesel sebagai bahan bakar alternatif yang

mengunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku dapat mendorong

tingginya permintaan terhadap minyak sawit. Pada saat ini, bahan bakar diesel

telah digunakan secara luas di sejumlah negara sejalan dengan meningkatnya

kepedulian terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan seperti di Amerika


18

Serikat, Brasil, Australia, Singapura dan negara lainnya. Sementara di

Indonesia sendiri, pemerintah melalui kebijakan energi nasional telah

menargetkan penggunaan biodiesel dari bahan bakar nabati minimal sebesar 5

persen dimulai pada bulan Januari 2010.

4. Ketersedian Lahan

Ketersediaan lahan mempunyai peranan penting bagi bagi

pengembangan indutri kelapa sawit. Pada tahun 2009 Indonesia memiliki

ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 18 juta ha, sementara areal

yang sudah terpakai baru seluas 7,32 juta ha. Hal tersebut dapat mendukung

ekspansi perkebunan baru di masa yang akan datang.

5. Manfaat Kelapa Sawit

Minyak yang berasal dari kelapa sawit ada dua macam, yaitu dari

daging buah yang dikeluarkan melalui perebuasan dan pemerasan yang

dikenal sebagai minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta minyak

yang berasal dari inti kelapa sawit atau palm kernel oil (PKO). Keduanya

merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Selain itu, minyak kelapa

sawit menghasilkan beberapa produk di antaranya (Maruli, 2011: 25):

a. Industri makanan: mentega, shortening, cokelat, es cream, pakan ternak,

minyak goreng.

b. Produk obat-obatan dan kosmetik: krim, shampoo, lation, vitamin, dan

beta carotene


19

c. Industri berat dan ringan: industri kulit (untuk membuat kulit halus dan

lentur serta tahan terhadap temperatur tinggi), dan bahan pemisah dari

material cobalt dan tembaga di industri logam.

d. Industri kimia: bahan kimia yang digunakan untuk detergen, sabun dan

minyak. Sisa-sisa dari industri minyak sawit dapat digunakan sebagai

bahan bakar boiler, bahan semir furniture, dan bahan anggur.

6. Dukungan Pemerintah

Dalam perekonomian Indonesia, sektor perkebunan berperan penting

dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Pandamean (2011: 33), usaha

pemerintah dalam mendukung kemajuan perkebunan kelapa sawit diterapkan

dalam berbagai, yaitu:

a. Kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilitas harga

minyak goreng, dan ketersedian bahan baku untuk industri dalam negeri

diterapkan melalui penggunaan instrumen pajak.

b. Kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan

negara dan daerah melalui instrumen pajak penghasilan, pertambahan nilai

dan retribusi.

c. Kebijakan yang berkaitan dengan perizinan usaha/investasi, yaitu adanya

integrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan usaha lain, misalnya

ternak.

d. Pengembangan perkebunan melalui penerapan lima (5) pola, yaitu:

1) Pola koperasi usaha perkebunan (KUP).


20

2) Pola patungan koperasi sebagai mayoritas pemegang saham dan

investor sebagai minoritas pemegang saham.

3) Pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan

koperasi sebagai minoritas pemegang saham.

4) Pola built, operated, and transferred (BOT)

5) Pola bank tabungan negara (BTN)

e. Sebagai bagian integral dari sub-sektor perkebunan, usaha di agribisnis

kelapa sawit juga tunduk Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2004, di

samping aturan perundang-undangan lainnya.

E. Tujuan Pengembangan Pekebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia

oleh Departemen Pertanian tahun 2005, tujuan utama dari pembangunan pertanian

adalah (Goenadi, 2005):

1. Menumbuhkembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan memacu

aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2. Menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan daya

saing dan nilai tambah produk petanian.

3. Memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan

teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumber daya pertanian dapat

dilestarikan dan ditingkatkan.


21

4. Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri.

5. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian di atas, maka tujuan

pengembangan agrobisnis kelapa sawit adalah:

1. Menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu

aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2. Menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dan industri

penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam meningkatkan daya saing

dan nilai tambah CPO dan produk turunannya.

3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk tanaman kelapa sawit secara

optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas

sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan.

4. Membangun kelembagaan perkelapasawitan yang kokoh dan mandiri

5. Meningkatkan kontribusi CPO dan produk turunannya dalam pemasukan

devisa dari sub-sektor perkebunan.

F. Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengembangan Kelapa Sawit

Berdasarkan analisa mengenai proses legislasi perkebunan, dapat

diidentifikasi lima fase kebijakan pemerintah untuk pengembangan perkebunan

kelapa sawit di Indonesia, yaitu fase PIR-Trans (sampai dengan Oktober 1993),

fase deregulasi (1993-1996), fase privatisasi (1996-1998), fase kooperatif (1998-


22

2002) dan fase desentralisasi (2002-2006). Fase-fase di atas tidaklah terpisah satu

sama lain atau awal dari sebuah fase bukanlah akhir dari proses yang terjadi

sebelumnya (Colchester, Marcus dkk, 2006).

1. Fase PIR-Trans (sebelum Oktober 1993)

Usaha pemerintah untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit terpusat

pada wilayah hutan di luar Jawa dan mengalokasikan tanah tersebut pada

operator-operator PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara). PTPN

tersebut menguasai sepenuhnya perkebunan inti maupun plasma serta

menyediakan tenaga kerja dan petani kecil melalui program transmigrasi.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang pada tahun 1986 dan 1990

yang dirancang untuk memperbaiki koordinasi antara lembaga pemerintah dan

mempercepat proses perizinan yang diperlukan dalam membebaskan lahan

hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan. Kewenangan atas wilayah hutan

masih terpusat dengan adanya Kantor Wilayah Kehutanan yang diberi

kewenangan dalam proses pembebasan tanah seluas kurang dari 100 hektar

untuk perkebunan.

2. Fase Deregulasi (1993-1996)

Pada bulan Oktober 1993, pemerintah mengeluarkan dua peraturan

yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Deregulasi Nasional. Tujuan

dari kebijakan tersebut adalah memberi gubernur kewenangan untuk

mendukung pembangunan regional, dan pada saat yang sama memastikan

bahwa perusahaan swasta memiliki komitmen jangka panjang pada wilayah


23

tempat mereka berinvestasi. Dalam peraturan tersebut, gubernur dapat

mengeluarkan izin untuk konversi wilayah hutan sampai dengan 200 hektar,

dan izin untuk wilayah lebih dari 200 hektar tetap berada di bawah

kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta. Disisi lain,

perusahaan-perusahaan swasta yang meminta izin konversi hutan tidak

diperbolehkan mentransfer HGU sehingga bisa mengamankan investasi dari

perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Fase Privatisasi (1996-1998)

Pada masa terakhir pemerintahan Orde Baru terdapat kesepakatan

bersama beberapa sektor, termasuk perkebunan, untuk memprivatisasi BUMN

di bidang perkebunan, mendorong inisiatif sektor swasta serta memfasilitasi

penanaman langsung modal asing. Beberapa jumlah peraturan dirancang

untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan memastikan permainan

yang adil antar perusahaan. Prosedur perolehan izin perusahaan untuk

pengembangan perkebunan diklarifikasikan dengan izin sementara satu tahun

atau disebut juga izin prinsip. Izin ini dapat dikonversi menjadi izin tetap

maupun izin perluasan. Berbagai persyaratan diterapkan untuk memastikan

bahwa perusahaan yang berencana untuk mengkonversi hutan pertama-tama

harus mendapatkan izin dari perusahaan penebangan kayu yang memegang

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah yang sama. Sebuah peraturan yang

baru diterbitkan menjelaskan bahwa lahan hutan yang dibuka dan ditanami

untuk perkebunan diklasifikasikan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi


24

sebagai tanah pertanian namun tidak diizinkan untuk membebaninya dengan

izin perkebunan.

4. Fase Kooperatif (1998-2002)

Jatuhnya rezim Orde Baru memberi peluang bagi para politisi untuk

mengembangkan ide-ide alternatif untuk membangun pedesaan dan

memperoleh kekuasaan sementara. Berbagai usaha telah dilakukan untuk

mendorong model pembangunan yang memberi kesempatan bagi masyarakat

lokal untuk mendapat keuntungan langsung dari tanah dan sumber daya alam

mereka. Sementara sebuah peraturan yang melarang konversi hutan di

wilayah hutan lindung dikeluarkan untuk mengharmonisasi prosedur rencana

tata ruang lokal dan regional. Selain itu, diterbitkan surat keputusan yang

memperbolehkan izin usaha perkebunan kelapa sawit selama tiga tahun untuk

koperasi di wilayah lebih dari 1.000 hektar oleh gubernur provinsi atau

sampai 20.000 hektar oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

5. Fase Desentralisasi (2002-2006)

Sejak tahun 2002 perubahan tersebut mempengaruhi pembangunan

sektor kelapa sawit meskipun pada saat yang sama masih membatasi

kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong perkebunan skala

menengah. Sebuah peraturan yang baru dikeluarkan memberi kewenangan

bupati untuk mengeluarkan izin diatas wilayah dengan luas maksimal 1.000

hektar. Di wilayah yang tumpang tindih antar kabupaten, pemberian izin tetap

menjadi hak prerogatif gubernur provinsi. Namun, kewenangan untuk


25

mengeluarkan ijin di atas tanah seluas lebih dari 1.000 hektar tetap melalui

Menteri Pertanian. Meskipun terdapat banyak lahan yang telah terdegradasi

yang dapat dijadikan perkebunan, pemerintah mengeluarkan peraturan lain

tentang moratorium konversi hutan untuk perkebunan pada tahun 2005 guna

merespon kekhawatiran mengenai laju kerusakan hutan untuk perkebunan.

G. Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Pada saat negara Indonesia didirikan, hampir seluruh perkebunan yang ada

di wilayah Indonesia didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 mengenai Nasionalisasi

Perusahaan-Perusahaan Belanda, perusahaan tersebut harus diambil alih oleh

Pemerintah sebagai perusahaan milik negara. Undang-undang tersebut kemudian

dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 mengenai

Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Nasionalisasi Perusahaan Milik

Belanda. Peraturan Pemerintah ini mengatur kritera Perusahaan Belanda yang

harus dinasionalisasi dan didirikan berdasarkan prosedur nasional.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun

1960, hak-hak perusahaan perkebunan atas tanah masih diatur oleh Peraturan

Belanda sebagai hak Erfpacht dan Consessie. Namun demikian, dibawah UUPA,

hak Erfpacht diubah, dimana durasi sewa di atas tanah negara maksimum selama

20 tahun dan pada saat yang sama para pemegang hak Consessie dapat mendaftar

untuk mengkonfirmasikan hak-hak konsesi mereka. Jika hak-hak tersebut tidak


26

didaftarkan, atau jika aplikasi yang dimasukkan oleh perusahaan tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanahan, setelah lima tahun,

perusahaa-perusaan tersebut akan kehilangan hak sewa.

Kebanyakan perusahaan perkebunan kelapa sawit besar yang telah

didirikan di Indonesia diatur dengan UUPA dimana perusahaan-perusahaan

tersebut diberi hak sementara pada kurun waktu tertentu untuk melakukan

eksploitasi atau penanaman yang mulanya diberikan 35 tahun dan dapat

diperpanjang lagi selama 25 tahun. Pengaturan tersebut dikenal sebagai Hak Guna

Usaha (HGU), dan berkaitan dengan HGB (Hak Guna Bangunan) untuk

mengkonstruksi bangunan-bangunan seperti pabrik pengolahan, yang dianggap

setara dengan sewa tanah negara. Perolehan hak-hak tersebut diatur oleh beberapa

peraturan yang terbitkan kemudian yang mengatur berbagai persyaratan dan

prosedur penerbitan HGU serta izin perkebunan.

Mekanisme perizinan pendirian perkebunan kelapa sawit dilakukan secara

bertahap, yaitu izin informasi lahan, izin lokasi, dan izin usaha perkebunan.

Setiap tahapan memiliki tenggang waktu serta harus melalui serangkaian proses

yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Izin Informasi

Untuk tahap izin informasi lahan, tenggang waktu yang diberikan

adalah satu tahun. Di sini, investor harus melakukan studi awal lokasi dan

analisis dampak lingkungan (AMDAL). Perusahaan harus menganalisis luas

lahan yang efektif untuk perkebunan sawit. Misalnya, luas lahan yang


27

diberikan bupati di sebuah wilayah kepada satu perusahaan untuk dianalisis

adalah 10 ribu hektar. Ternyata, hanya 8 ribu hektar yang cocok untuk

dikembangkan. Maka, lahan yang cocok itulah yang harus dikembangkan oleh

investor. Jika tahapan ini sudah dijalani, langkah selanjutnya yang harus

dilakukan oleh perusahaan adalah mengurus izin lokasi.

2. Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah

tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Tanah yang dapat

ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang

Wilayah yang berlaku bagi investor sesuai dengan rencana penanaman modal.

Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan

tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan

tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, dan

kemampuan tanah. Izin lokasi yang dikantongi pengusaha perkebunan

merupakan tahap awal dari proses selanjutnya. Pemberian izin lokasi diatur

dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 2 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN.

Surat keputusan pemberian izin lokasi diterbitkan oleh bupati/walikota dan

izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut.

a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha: 1 (satu) tahun.


28

b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 – 50 ha: 2 (dua) tahun.

c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 ha: 3 (tiga) tahun.

Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam

jangka waktu izin lokasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan

tanah belum selesai maka jangka waktu izin lokasi dapat diperpanjang selama

1 (satu) tahun jika tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 persen

dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Apabila perolehan tanah tidak

dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya

maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi

dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan

sebagai berikut:

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan

penyesuaian mengenai luas pembangunan sesuai ketentuan. Apabila

diperlukan, masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh

bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal

izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan

dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut

dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsilidasi tanah, atau cara

lain sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah tanah yang bersangkutan

dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain maka kepada pemegang izin


29

lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan

kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan dalam

melaksanakan rencana penanaman modalnya.

3. Izin Usaha Perkebunan

Izin usaha perkebunan merupakan izin tertulis dari pejabat yang

berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi

daya perkebunan serta terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil

perkebunan. Perizinan usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan. Dalam tahap ini, investor harus melakukan studi

kelayakan yang lebih detail. Investor harus menyusun perencanaan tanam dan

melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jangka waktu izin usaha ini berbeda-

beda, tergantung pemerintahan daerah setempat. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

diberikan oleh pihak berikut ini:

a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas

wilayah daerah kabupaten dan/atau kota.

b. Bupati atau walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di

wilayah daerah kabupaten atau kota.

IUP berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan

perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah

diterapkan.


30

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan

wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pandamean, 2011):

a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Surat Keterangan Domisili.

d. Rencana kerja usaha perkebunan.

e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.

f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang

kawasan hutan.

g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari kepala dinas yang membidangi

usaha perkebunan provinsi dan kabupaten atau kota setempat yang

didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditas, dan RUTR

(Rencana Umum Tata Ruang).

h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan bahwa usaha perkebunannya

belum melampaui batas maksimum.

i. Peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000.

j. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah.

Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan izin

Pembukaan Lahan (PL) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan

permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasioanal. Selanjutnya,

perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin perkebunan wajib

melakukan hal-hal sebagai berikut (Pandamean, 2011):


31

a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya dua tahun sejak

diterbitkannya IUP.

b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang

telah disusun dan disesuaikan perencanaan makro pembangunan

perkebunan secara regional.

c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,

partisifatif, berdaya guna, dan berhasil guna.

d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara

lestari.

e. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/ koperasi setempat.

f. Melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap enam bulan sekali

pada pemberi izin dengan tembusan Menteri Pertanian dalam hal ini

Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

g. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilakukan evaluasi secara

berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan kegiatan

klarifikasi kebun dan diinformasikan kepada Direktur Jenderal Bina

Produksi Perkebunan.

Penanaman tanaman selanjutnya hanya bisa dilakukan di lahan yang

telah dibebaskan. Misalnya, jika izin lokasi ada 8.000 hektar, sementara yang

berhasil dibebaskan 1.000 hektar, penanaman kelapa sawit hanya bisa

dilakukan di lahan 1.000 hektar tersebut.


32

4. Izin Lainnya

Selain izin lokasi dan IUP, surat-surat lain yang perlu dimiliki oleh

perusahaan perkebunan adalah Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa

Sawit (SP2B-KS), IPL (Izin Pembukaan Lahan), IPK (Izin Pemanfaatan

Kayu), AMDAL, Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat, sampai dengan

SK Penerbitan HGU (Hak Guna Usaha).

a. SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit)

Untuk mendapatkan benih, perusahaan perkebunan kelapa sawit

terlebih dahulu mengajukan permohonan SP2BKS (Surat Persetujuan

Penyaluran Benih Kelapa Sawit) kepada Dinas Perkebunan Kabupaten/

Provinsi tempat lokasi kebun berada. Setelah diadakan penilaian terhadap

surat permohonan dari perusahaan dan mempertimbangkan faktor rencana

jangka panjang dan faktor lainnya, kepala dinas perkebunan provinsi atau

kabupaten mengeluarkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa

Sawit (SP2BKS).

SP2BKS ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak

dikeluarkan. Realisasi penyaluran kecambah oleh sumber benih supaya

dilaporkan kepada kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten

dengan tembusan kepala dinas perkebunan provinsi, Direktorat Jenderal

Perkebunan cq. Direktur Perbenihan Jakarta, Balai Pengawasan dan

Peredaran Mutu Benih (IP2MB) dinas perkebunan provinsi. Pengajuan


33

SP2BKS berikutnya setelah perusahaan melaporkan realisasi penerimaan

penyaluran bibit kelapa sawit atas dasar SP2BKS sebelumnya.

b. AMDAL

Kegiatan pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan dampak

terhadap lingkungan baik positif maupun negatif. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang

Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri

negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 200 tentang Jenis Usaha yang

wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

serta dilandasi oleh keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup

(AMDAL) serta dilandasi oleh keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan perkebunan dan PKS wajib

dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Tujuannya agar dampak positifnya

dapat ditingkatkan dan dampak negatifnya dapat ditekan sekecil mungkin.

Dokumen AMDAL memuat pengkajian mengenai dampak rencana

usaha atau kegiatan perkebunan kelapa sawit, evaluasi kegiatan di sekitar

lokasi perkebunan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap

rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, perkiraan terhadap

besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika perkebunan

kelapa sawit tersebut dilaksanakan, evaluasi tehadap dampak yang terjadi


34

untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup serta

rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

c. IPL (Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing)

Sebelum melakukan pembukaan lahan, langkah berikutnya adalah

memohon izin Pembukaan Lahan atau lebih dikenal Izin Land Clearing

kepada kepala daerah setempat (bupati) dengan rekomendasi dari dinas

kehutanan dan dinas perkebunan setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan

dan penelitian secara teknis administrasi, pemerintahan kabupaten

mengeluarkan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing.

Setelah IPL diterbitkan, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut (Pandamean, 2011):

1) Pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran.

2) Tidak melakukan Land Clearing/pembabatan sepanjang Daerah Aliran

Sungai (DAS) dengan radius kurang lebih 100 meter kiri kanan

sungai.

3) Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan Land

Clearing kepada pemegang izin.

IPL ditebitkan oleh bupati dengan masa berlaku satu tahun dan

dapat diperpanjang atau diajukan kembali dengan penambahan luas lahan

yang akan di-Land Clearing untuk dilakukan penanaman kelapa sawit.

Izin ini bukan merupakan izin untuk pengambilan dan pemanfaatan kayu.

Apabila akan mengambil dan memanfaatkan kayunya maka perusahaan


35

harus mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

instansi terkait.

d. IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)

IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu atau bukan

kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan

hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar-

menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin

penggunaan lahan. APL adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Mnteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Perairan Provinsi atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan

(TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.

Pemberian IPK untuk areal penggunaan lain (APL) yang telah

dibebani izin peruntukkan dan kawasan hutan akibat perubahan

peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar-

menukar kawasan hutan dilakukanoleh kepala dinas kabupaten/kota.

Sementara untuk kawasan hutan akibat penggunaan kawasan hutan,

dilakukan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dan areal dari kegiatan

penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman yang kayunya tidak

dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HT (izin usaha yang diberikan

untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman). IPK

diberikan oleh gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas

provinsi.


36

IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan

dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan IPK disampaikan kepada

kepala dinas kabupaten/kota untuk APL dan pelepasan kawasan hutan

dan kepala dinas kehutanan provinsi untuk areal pinjam pakai kawasan

hutan. Peraturan IPK ini diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Gantian Nilai

Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam

pembangunan hutan tanaman tanggal 4 September 2009.

e. Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat

Dalam kaitan dengan pembersihan lahan, diperlukan alat-alat

berat. Surat izin pendaratan dan penggunaan alat berat dikeluarkan oleh

pemerintah kabupaten, tempat alat tersebut beroperasi. Izin ini berlaku

sejak poses izin pembukaan lahan berjalan. Pada izin tersebut,

dicantumkan nama/merek alat, jenis/tipe alat, nomor chasis, nomor mesin,

dan jumlah alat yang digunakan.

Surat izin pendaratan dan penggunaan alat berat dikeluarkan oleh

pemerintah kabupaten berdasarkan hal-hal sebagai berikut (Pandamean,

2011):

1) Surat permohonan pendaratan dan penggunaan alat berat dari

perusahaan.

2) Surat izin lokasi perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah

kabupaten (bupati)


37

3) Surat dukungan dari kepala dinas perkebunan menyangkut teknis izin

pendaratan dan penggunaan alat berat.

4) Surat dukungan dari kepala dinas perkebunan menyangkut teknis izin

pendaratan dan penggunaan alat berat.

5. Hak Guna Usaha (HGU)

Perusahaan yang telah memeproleh izin lokasi dari bupati/walikota

dan telah selesai melaksanakan perolehan hak atas tanah yang telah

dibebaskan maka dapat segera mengajukan permohonan HGU. Adapun

tata cara perolehan tanah dapat dilakukan dengan beberapa proses sebagai

berikut (Pandamean, 2011):

a. Jual-beli calon penerima hal memenuhi syarat untuk menjadi subjek

hak tanah yang diperoleh dan sertifikatnya tanah tersebut sudah ada.

Jual-beli ini dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

b. Pelepasan hak di depan PPAT, yaitu notaris, PPAT atau camat jika

tanahnya belum terdaftar atau tanah adat. Penerbitan hak atas tanah

seperti ini baru dapat dilakukan setelah masa pengumuman berakhir.

c. Melalui permohonan hak jika tanahnya dikuasai oleh negara. Dalam

kasus ini, tanah harus bebas dari garapan atau penguasaan lainnya atas

tanah dimaksud.

d. Melalui tukar-menukar jika tanahnya milik instansi pemerintah setelah

mendapat persetujuan dari menteri keuangan.


38

e. Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi

(pengakuan/penghargaan) dalam hal tanahnya berupa tanah ulayat,

sepanjang kenyataan hak ulayat tersebut masih ada.

Dalam kasus “tumpang tindih hak kepemilikan tanah’ di dalam

tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harus melakukan

pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut. Proses perolehan

tanah tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan

melalui negoisasi langsung langsung dengan pemegang hak atas tanah.

Bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar

kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, bisa berupa uang

pembayaran, pemukiman kembali (relokasi/konsilidasi), kesempatan

kerja, penyertaan saham (kemitraan), atau gabungan darii beberapa cara

tersebut.

Dalam pelaksanaan perolehan tanah, pengawasan, dan

pengendalian dilakukan oleh tim yang diketua oleh kepala kantor

pertanahan kabupaten/kotamadya sesuai dengan surat edaran kepala BPN

Nomor 580.2-5568-D-III tanggal 6 Desember 1990. Tugas tim ini antara

lain sebagai berikut (Pandamean, 2011):

a. Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang

pertanahan.

b. Membantu kelancaran pembebasan tanah.

c. Membantu menciptakan suasana musyawarah.


39

d. Mencegah ikut campurnya pihak ketiga.

e. Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada pemilik

yang berhak.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 tahun 1990 pasal 5, Permohonan HGU dajukan kepada kepala

kantor wilayah badan pertanahan provni dengan dilampirkan fotocopy

beikut ini (Pandamean, 2011):

a. Izin lokasi.

b. Bukti-bukti perolehan tanahnya.

c. NPWP dengan tanda bukti pelunasan PBB.

d. Gambar situasi tanah hasil pengukuran Kadastral oleh kepala kantor

pertanahan setempat.

e. Jati diri dari pemohon (akte pendirian perusahaan).

f. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan hutan dari Menteri

Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.


40

Bagan II. 1 Prosedur Perolehan Izin HGU

Sumber: http://membangunkebunkelapasawit.webs.com/proseshgu.htm

Dept HUT Bupati/

Walikota

Dept HUT

Dept HUT

BPN (Pusat, Provinsi,Kabupaten)

Izin Pelepasan

Kawasan

Hutan

SK

Percadangan

SK

Percadangan

Menhut hanya

diperlukan

untuk konversi

areal hutan

(HP,HPH)

dalam tata

ruang wilayah

provinsi

Arahan Lokasi

Izin Prinsip

Izin Lokasi

AMDAL

Izin Usaha

Perkebunan

Izin

Land Clearing

Ukuran Keliling

Tata Guna Tanah

Permohonan HGU

Panitia B

Areal

>200 Ha

Areal

<200 Ha

Bayar BPHPT

Sertifikat

HGU BPN

Kab.

SK HGU

BPN Pusat


41

H. Pola Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit

Dilihat dari pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibagi

menjadi tiga, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan

swasta. Dari ketiga jenis perkebunan tersebut memiliki pola pemasaran produk

kelapa sawit yang berbeda meliputi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2005):

1. Pola Pemasaran Perkebunan Rakyat

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat memiliki luas

lahan yang terbatas yaitu berkisar 1-10 hektar. Dengan luas lahan tersebut,

tentunya menghasilkan produksi TBS yang terbatas, untuk mengatasi hal ini

maka petani harus menjual TBS melalui pedagang tingkat desa yang dekat

dengan lokasi kebun atau melalui KUD, kemudian berlanjut ke pedagang

besar hingga ke prosesor/industri pengolah.

2. Pola Pemasaran Perkebunan Besar Negara dan Swasta

Pemasaran produk kelapa sawit pada perkebunan besar negara (PBN)

dilakukan secara bersama melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB),

sedangkan untuk perkebunan besar swasta (PBS), pemasaran produk kelapa

sawit dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Pada umumnya perusahaan

besar baik negara maupun swasta menjual produk kelapa sawit dalam bentuk

olahan yaitu minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO).

Penjualan langsung kepada eksportir ataupun ke pedagang/industri dalam

negeri.


42

I. Kemitraan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Untuk meminimalkan potensi konflik antara masyarakat dan pengusaha

perkebunan serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pengusaha

perkebunan harus mau dan mampu menjalankan program pengembangan

masyarakat (community development/ CD). Salah satu program pengembangan

masyarakat adalah melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitar dan

membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal seluas 20 persen dari luas

areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan (Pandamean, 2011).

Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan

masyarakat petani pekebun. Pengembangan usaha perkebunan dapat dilakukan

dalam berbagai pola, antara lain sebagai berikut:

1. Pola koperasi usaha perkebunan, yaitu pola pengembangan perkebunan yang

modal usahanya 100 persen dimiliki oleh koperasi.

2. Pola patungan koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang

sahamnya 65 persen dimiliki koperasi dan 35 persen dimiliki oleh investor/

perusahaan.

3. Pola patungan investor koperasi, yaitu pola pengembangan yang 80 persen

sahamnya dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 persen dimiliki

koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.


43

4. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan yang

pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/ perusahaan yang

kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan pada koperasi.

5. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dengan

investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil

perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang

tergabung dalam koperasi.

6. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat,

dan membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

7. Pola pengembangan dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada pola kemitraan, seluruh biaya yang menyangkut pengembangan unit

kebun mitra menjadi hutang dari masing-masing peserta mitra yang

memperolehnya, dan harus dibayar kembali (dicicil dari pendapatan yang

diperoleh dari hasil perkebunannya/penjualan TBS) dengan masa tenggang yang

cukup panjang serta menurut jadwal dan persyaratan-persyaratan yang cukup

ringan.

Ketentuan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit

produksi petani diatur melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor 627/Kpts-II/1990 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan

Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi petani. Rumus harga pembelian TBS

oleh perusahaan ditetapkan sebagai berikut (Pandamean, 2011):


44

Keterangan:

HTBS : Harga TBS acuan yang diterima oleh petani di tingkat

pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg.

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian

yang diterima oleh petani dinyatakan dalam persentase (persen)

H cpo : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO)

tertimbang realisi penjualan ekspor (FOB) dan lokal

masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya,

dinyatakan dalam Rp/kg.

R cpo : Rendemen minyak sawit kasar, dinyatakan dalam persentase.

H is : Harga rata-rata inti sawit tertimbang realisi

penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan

pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg.

R is : Rendemen inti sawit, dinyatakan dalam persentase (persen).

Harga pembelian TBS ditetapkan setiap bulan berdasarkan harga riil rata-

rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan

ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya.

Harga TBS tersebut merupakan harga pabrik pengolahan kelapa sawit. Besarnya

indeks “K” ditetapkan setiap bulan oleh gubernur sebagai kepala daerah tingkat I

HTBS= K (H cpo x R cpo + H is x R is)


45

berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS. Gubernur menetapkan

tim tersebut yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

(Pandamean, 2011):

1. Pemerintah Daerah Tingkat I.

2. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

3. Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I.

4. Perusahaan.

5. Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan pihak lain yang dipandang perlu.

Tim penetapan harga pembelian TBS mempunyai tugas berikut:

1. Merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks “K” kepada gubernur kepala

daerah tingkat I.

2. Memantau penerapan besarnya indeks “K” serta komponen lainnya yang

terkait dalam rumus harga pembelian TBS.

3. Memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar

dan inti sawit.

4. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS.

5. Menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit mentah dan inti sawit

kepada perusahaan dan petani/kelembagaan petani secara periodik.

6. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara perusahaan dan

petani/kelembagaan petani.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengembangkan pola sistem satu

manajemen dalam pengelolaan kebun untuk perkebunan rakyat yang ada di


46

sekitar perkebunan besar. Sistem satu manajemen terjaga, perusahaan mitra juga

akan menjamin pasokan bahan baku dari petani peserta, dan sumber pendapatan

petani peserta akan terjamin.

Dari hasil kebun, petani juga memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja

dan pengembalian kredit investasi akan lebih terjamin karena penjualan hasil

tidak keluar dari perusahaan. Sistem satu manajemen yang akan dilakukan

pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan produksinya serta

meningkatkan kesejahteraan petani kebun sawit tersebut. Apabila sistem ini

dilaksanakan, manajemen yang dilakukan harus terbuka. Hal ini karena petani

harus mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh perkebunan inti dalam

mengelola manajemen perkebunan agar petani percaya dan tidak saling curiga.

Hal ini karena selama ini perkebunan inti kurang terbuka dalam hal manajemen

sehingga petani selalu curiga kepada perkebunan inti (perusahaan perkebunan).

Kemitraan bisa terwujud jika terdapat dukungan dari berbagai pihak

seperti pemkab (pemerintah kabupaten) dan perbankan serta kerja sama pihak-

pihak yang terkait, yaitu masyarakat melalui koperasi dan perusahaan inti yang

mengelola perkebunan kelapa sawit. Pemkab berperan membantu kelancaran

penyerahan lahan, pembangunan insfrastrktur jalan dan jembatan jalur provinsi

dan kabupaten, mendukung pengamanan pembangunan kebun, serta pembentukan

tim sosialisasi antara dinas terkait (TP3D2) dengan perusahaan hingga dilakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan juga tidak akan


47

mengeluarkan izin pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa kebun di

sekitar kebun mitra kepada pihak-pihak lain.

Bank merupakan pemberi pinjaman pembangunan kebun kemitraan.

Besarnya plafon, jangka waktu kredit, serta besarnya bunga akan ditentukan oleh

bank. Sementara koperasi sawit induk (Kopsa Induk) yang berbadan hukum

sebagai wadah untuk bermitra dengan perusahaan. Koperasi merupakan milik

perkebunan kelapa sawit kemitraan. Perusahaan (manajemen) berperan dalam

mengelola kebun mitra secara penuh dalam satu manajemen. Pengertian satu

manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik mitra usaha maupun

milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan

kebun, pengolahan, dan pemasaran yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas

dan kesinambungan usaha.

J. Harga

1. Pengertian Harga

Menurut Monroe (1992: 8), didefinisikan dalam konteks ekonomi

biasanya harga di pandang sejumlah yang harus kita keluarkan untuk

mendapatkan suatu barang yang kita inginkan, yaitu kita menganggap harga

suatu perbandingan formal yang mengindikasikan kualitas uang yang

diperlukan untuk memperoleh suatu barang atau jasa.


48

Menurut Swastha (1990: 241), harga adalah jumlah uang yang (di

tambah beberapa produk kalau mungkin) dibutuhkan untuk mendapatkan

kombinasi dari produk dan pelayanannya.

Sedangkan menurut Gilarso (2001: 70), harga adalah nilai (tukar)

barang yang dinyatakan atau diukur dengan uang, jadi antara harga dan nilai

tidak sama. Nilai (tukar) suatu barang di ukur dengan membandingkan dengan

barang lain. Sedangkan harga diukur dengan uang. Nilai (value) suatu barang

adalah dasar untuk penentuan harga barang tersebut.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa harga adalah jumlah

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Dalam hal ini hanya

menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Konsumen

sering menggunakan harga sebagai kriteria utama dalam menentukan nilai

suatu barang. Barang dengan harga tinggi biasanya dianggap tinggi

tingkatannya, dan barang dengan harga rendah dianggap rendah tingkatannya.

Oleh karena itu penentu harga jual haruslah diperkirakan baik-baik.

2. Tujuan Penetapan Harga

Harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan fenomena sentris

suatu perekonomian bebas. Pada sebuah perekonomian yang dipimpin oleh

harga, harga yang bersedia dibayar konsumen untuk berbagai jenis benda dan

jasa dan jumlah yang akan di beli dari pasar dengan harga-harga itu

merupakan determinan akhir mengenai bagaimana sumber ekonomi yang

tersedia akan didistribusikan antara berbagai macam kemungkinan.


49

Harga dapat dilihat sebagai perubahan yang terlalu lama dari waktu ke

waktu pada konteks terlalu relatif statis. Bahwa harga awal diubah dari

pertemuan antara penawaran dan permintaan. Jika perubahan permintaan

berkembang karena perubahan pada salah satu tingkatan perubahan

permintaan seperti pendapatan, harga sering kali diubah lagi setelah

penyesuaian pada tingkat harga yang baru dari permintaan yang berubah

secara pasti (Purcell, 1979).

Grafik II. 2 Fungsi Penawaran

Sumber: Gilarso, 2001

Gambar di atas adalah peroses untuk memberi fungsi S, harga adalah

perubahan pada keadan OP1 untuk permintaan D1. Jika perubahan permintaan

tinggi seperti D2, akan terjadi harga baru pada keadaan OP2 setelah peroses

penesuaian yang lengkap. Antara OP1 dan OP2 adalah keseimbangan dan


50

harga pasar. Harga keseimbangan sempurna OP1 adalah harga keseimbangan

yang baru (Purcell, 1979).

Secara garis besar tujuan penetapan harga dapat digolongkan menjadi

dua kelompok,yaitu (Gilarso, 2001):

a. Memperoleh laba

Salah satu faktor dalam penetapan harga adalah timbul dari

pertanyaan apakah harga yang ditetapkan apakah konsisten dengan jenis

pasar dimana produsen paling tepat melakukan penjualan. Tujuan

menyeluruh politik harga setiap produsen atau penawar dan perantara

pada pokonya sama yaitu membantu memaksimalkan laba total. Jenis

produk dan keadan pasar dapat mempengaruhi harga.

b. Memperoleh suatu manfaat bukan laba

Setiap perusahan ingin mendapatkan laba dari barang atau jasa

yang diproduksinya. Besarnya laba itu dapat diperhitungkan sebesar

prosentasi tertentu dari jumlah dana yang tertanam dalam perusahan

ataupun dari hasil penjualan yang direncanakan untuk satu masa tertentu.

Sementara itu untuk mencapai laba yang diharapkan perusahan yang

bersangkutan kemudian menetapkan harga.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

Tingkat harga dipengaruhi beberapa faktor seperti keadaan

perekonomian,permintaan,penawaran dan permintaan pasar, elastisitas


51

permintaan, biaya dan pengawasan permintaan. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat harga tersebut adalah (Rismiati dan Bondan, 2001):

a. Keadaan perekonomian

Keadan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang

berlaku, pada periode resesi misalnya merupakan suatu pereode dimana

harga berada pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan reaksi

di kalangan masyarakat, khususnya di masyarakat bisnis, reaksi spontan

terhadap situasi tersebut adalah adanya kenaikan harga. Kenaikan harga

yang paling menyolok terjadi pada harga-harga barang mewah, barang-

barang impor dan barang-barang yang diproduksi berasal dari bahan baku

luar negeri.

b. Permintaan, penawaran, dan permintaan pasar

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada

tingkat tertentu.

Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu

jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu.

Permintaan pasar untuk suatu barang adalah penjumlahan dari

semua kurva permintaan konsumen yang ada pada pasar tersebut.

Seandainya suatu pasar ada dua orang konsumen, maka kurva permintaan

pasar bisa diperoleh dengan melakukan penjumlahan horizontal dari

kurva-kurva permintaan konsumen-konsumen tersebut untuk setiap

tingkat harga.


52

Grafik II. 3 Kurva Permintaan Pasar


c. Elastisitas permintaan

Faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga adalah sifat

permintaan pasar, selain harga juga mempengaruhi kuantitas atau volume

penjualan. Hubungan antara harga dan volume penjualan adalah

berbanding terbalik, artinya apabila terjadi kenaikan harga maka penjualan

akan menurun dan sebaliknya.

Ada tiga sifat elastisitas harga dari permintaan, yaitu (Gilarso,

2001):

1) Permintaan yang bersifat inelastik.

Jika permintaan itu bersifat inelastik, maka perubahan harga akan

menyebabkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualan.

Permintaan cenderung kurang elastis dalam keadaan sebagai berikut:

a) Barang subtitusi atau pesaing sedikit atau tidak ada

b) Pembeli tidak mudah menyadari harga yang lebih mahal

c) Pembeli lambat mengubah kebiasaan membeli dan mencari harga

yang lebih murah


53

d) Pembeli berpikir bahwa harga yang lebih mahal disebabkan

mutunya meningkat,tingkat inflasi dan sebaliiknya.

2) Permintaan yang bersifat elastis.

Terjadi permintaan yang elastis, maka perubahan harga akan

menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam

perbandingan yang lebih besar. Jika permintaan bersifat elastis,

biasanya penjualan mempertimbangkan untuk menurunkan harga

jualnya karena dengan harga jual yang lebih rendah akan mendorong

hasil penjualan lebih banyak.

3) Permintaan yang bersifat unitari.

Dalam keadaan dimana permintaan bersifat unitari, maka perubahan

harga akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang dijual dalam

proporsi yang sama.

d. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam menentukan harga, sebab suatu

tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan

kerugian, sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya,

baik itu biaya produksi, biaya operasi, akan menghasilkan keuntungan.


54

e. Pengawasan pemerintah

Pengawasan pemerintah merupakan faktor penting dalam

penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan

dalam bentuk penentuan harga maksimum. Diskriminasi harga serta

praktek lain yang dapat mencegah ke arah monopoli.

4. Fluktuasi Harga

Salah satu gejala ekonomi yang sangat penting yang berhubungan

dengan perilaku petani baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen

adalah harga. Perubahan harga seringkali terjadi pada hasil-hasil pertanian

Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah produksi petani

dan beberapa aspek lainnya.

Dalam sektor pertanian ditentukan tiga sumber utama fluktuasi, yaitu:

fluktuasi jangka pendek disebabkan perubahan yang tidak dapat dikendalikan

dalam penyediaan, fluktuasi siklis disebabkan jumlah permintaan karena

perekonomian berkembang dan menyusut, dan kecenderungan jangka panjang

baik permintaan maupun penawaran karena pertumbuhan ekonomi (Lipsey

dan Steiner, 1985).

a. Fluktuasi Jangka Pendek

Harga yang mudah berubah dalam jangka pendek adalah khas dari

banyak pasar pertanian.

Panen pertanian yang sering berubah-ubah otputnya karena banyak

faktor yang sepenuhnya berada diluar kekuasan pertanian. Sebagian


55

perubahan disebabkan oleh faktor musim, penyakit tanaman, banjir dan

kekurangan air dapat mengurangi hasil pertanian, dan keadaan yang

benar-benar sangat menguntungkan dapat menyebabkan produksi

melebihi perkiraan. Oleh sebab itu fluktuasi output yang tidak

direncanakan menyebabkan fluktuasi harga hasil pertanian. Teori harga

tidak hanya meramalkan akibat ini, tetapi juga meramalkan hal lain, yang

yang tidak begitu kentara yang akan membantu memahami sebagai

persoalan pertanian.

Grafik II. 4 Akibat Terhadap Harga dari Suatu Perubahan

yang Tidak Direncanakan Tergantung pada Elastisitas Permintaan



56

Karena kurva permintaan miring kekanan bawah, variasai output

pertanian yang dilemparkan ke pasar menyebabkan fluktuasi harga dalam

arah yang berlawanan dengan besarnya panen. Suatu panen yang

melimpah menyebabkan harga turun, suatu panen yang kurang

menyebabkan harga naik. Perubahan harga akan semakin besar kalau

kurva permintaan kurang elastis. Karena banyak produk pertanian

mempunyai permintaan yang inelastik,fluktuasi harga hasil pertanian,

biasanya besar dalam menghadapi perubahan produksi yang tidak di

rencanakan.

Jika komoditi yang bersangkutan mempunyai elastisitas

permintaan lebih besar dari satu, penerimaan petani akan berubah

berbanding terbalik dengan jumlah yang di tawarkan.

Jika permintaan inelastis, panen yang baik akan menyebabkan

pengurangan penerimaan total dan panen yang jelek akan meningkatkan

penerimaan total pertanian. Karena sebagian besar produk pertanian

mempunyaai permintaan inelastis, penerimaan pertanian cenderung untuk

berubah terbalik dengan besarnya panen.

b. Fluktuasi Siklus Harga dan Pendapatan

Dengan naik turunya kemakmuran, maka kurva permintaan untuk

semua komoditi naik dan turun juga. Akibatnya terhadap harga dan output

tergantung pada elastisitas penawaran. Produk industri biasanya

mempunyai kurva penawaran yang agak elastis, sehingga pergeseran


57

kurva permintaan menyebabkan suatu perubahan yang agak besar

terhadap output tetapi hanya menyebabkan sedikit perubahan dalam harga.

Komoditi pertanian biasanya mempunyai kurva penawaran yang agak

inelastis.

Grafik II. 5 Pola Reaksi yang Sangat Berbeda dalam

Sektor Pertanian dan Industri dalam Perekonomian.


Bagi khalayakan umum, kerugian petani selama depresi besar

kelihatannya disebabkan oleh penurunan harga yang luar biasa, yang

disebabkan penurunan permintaan untuk komoditi dengan kurva

penawaran inelastis. Pengertian paritas harga, rasio harga yang diterima

petani untuk barang yang mereka jual dengan harga yang mereka

bayarkan untuk barang yang mereka beli, dijalankan dengan harga yang


58

mengurangi penderitaan mereka. Akibatnya suatu program diusulkan

untuk memulihkan paritas harga pada petani.

Pada grafik II. 5 terlihat bahwa suatu penawaran yang sangat

elastis dapat merupakan suatu petaka seperti halnya penawaran yang

sangat inelastis dalam menghadapi suatu penurunan permintaan. Kerugian

penerimaan dalam kasus ini terutama disebabkan suatu penurunan

kwantitas yang dijual dari pada disebabkan oleh suatu penurunan

harga,tapi hal ini tidak kurang sakitnya.

Baik pertanian dan industri keduanya menderita selama depresi

besar tapi dengan gejala yang berlainan, petani melalui harga yang

menurun, industri melalui produksi yang rendah dan pengangguran

pekerjaan dan fasilitas produksi yang besar.

c. Kecenderungan Jangka Panjang

Ada beberapa hal penting yang menjadi persoalan pertanian jangka

panjang, yaitu:

1) Permintaan

Saat ini output per pekerjaan telah meningkat lebih dari lima

kali lipat. Kenaikan ini menyebabkan kenaikan pendapatan penduduk.

Ukuran yang sesuai untuk menanggapi bagai mana cara rumah tangga

menggunakan pendapatan ekstranya adalah elastisitas pendapatan

terhadap permintaan, yang mengukur akibat kenaikan pendapatan

terhadap permintaan untuk berbagai barang. Elastis pendapatan tidak


59

sama untuk berbagai barang yang berlainan. Dengan tingkat

pendapatan seperti di negara-negara maju, sebagaian besar bahan

makanan mempunyai elastisitas pendapatan yang rendah karena

sebagian besar orang telah memperoleh makanan yang cukup. Bila

orang seperti ini memperoleh tambahan pendapatan, mereka biasanya

akan membelanjakannya untuk barang tahan lama, hiburan, dan

melancong. Dengan begitu, dengan pertumbuhan pendapatan,

permintaan untuk barang pertanian biasanya akan meningkat, secara

relatif sedikit (jika pertambahan penduduk secara relatif tak berubah).

Jika produktivitas meluas secara uniform diantara industri,

permintaan untuk barang dengan elastisitas pendapatan yang rendah

atau berkembang dengan lebih lambat. Dengan industri seperti itu

penawaran yang berlebihan akan terjadi, harga dan laba akan ditekan,

dan sumber akan ditarik untuk pindah ketempat lain. Kebalikannya

akan terjadi pada industri yang menghasilkan barang dengan elastisitas

yang tinggi. Permintaan akan berkembang lebih cepat dari penawaran,

harga dan laba biasanya meningkat, dan sumber-sumber akan pindah

ke industri yang menghasilkan barang ini.

K. Harga CPO

Perkembangan produksi CPO dari tahun ke tahun selalu mengalami

perkembangan yang pesat. Namun demikian, peningkatan produksi CPO tidak


60

selalu menunjukan adanya peningkatan harga pada produksi CPO. Pekembangan

harga CPO baik di pasar domestik maupun di pasar internasional seringkali

mengalami fluktuasi harga.

Pada tahun 2009, harga CPO di pasar internasional berkisar 678 dollar AS

S per ton. Menjelang akhir tahun 2010, harga CPO meningkat menjadi 900 dollar

AS per ton.

Tabel II. 1 Harga Rata-Rata CPO Dunia

Tahun Harga (USD/Ton)

2000 311

2001 283

2002 390

2003 442

2004 470

2005 420

2006 477

2007 777

2008 948

2009 678

2010 900

Sumber: Cif Rotterdam,2010

Kenaikan harga CPO di pasar internasional, dapat di pastikan akan ikut

menaikan harga CPO di dalam negeri termasuk harga tandan buah segar kelapa

sawit di dalam negeri. Harga CPO di pasar dalam negeri pada tahun 2010 sekitar

Rp 6.971,27 per kg dan harga TBS mencapai Rp 1.450,40 per kg

(http://www.bappebti.go.id/?pg=berita_kolom_detail&berita_kolom_id=378).


61

Berdasarkan kajian yang pernah di lakukan oleh PT Indoconsult Jakarta,

mengenai respon kuantitas minyak sawit terhadap tingkat harga, memperlihatkan

dua hasil,yakni (Hasibuan, 1993 :243):

1. Volume ekspor Indonesia kurang mempunyai respon terhadap tingkat harga,

baik tingkat harga FBO (penjualan ekspor) maupun tingkat harga CPO di

pasar internasional.

2. Volume ekspor CPO dunia mempunyai respon yang berarti terhadap tingkat

harga di pasar dunia (di pasar internnasional di tentukan melalui mekanisme

pasar, sedangkan di Indonesia di tentukan secara administratif).

Selain itu faktor barang-barang pengganti sangat besar pengaruhnya

terhadap tingkat harga, seperti minyak nabati lainnya, antara lain; minyak kacang

kedelai, minyak kacang tanah, minyak bunga matahari, dan minyak biji kapas.

Karena produksi CPO ini merupakan salah satu jenis produksi yang

mempunyai peran yang sangat penting dalam menguasai hajat hidup orang

banyak, maka dari itu campur tangan dari pemerintah sangatlah di perlukan dalam

menetapkan atau mengatur harga CPO nasional sebagi salah satu kebijakan umum

untuk melindungi kepentingan masyrakat.

Adapun penentu harga CPO nasional di tentukan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk (Kartasapoetra, 1987):

1. Penstabilan harga dari harga yang di tentukan oleh pasar bebas.


62

2. Melindungi sekaligus mendorong upaya produsen/petani dalam meningkatkan

kualitas maupun kuantitas produksinya.

3. Mengembangkan distribusi pemasaran produksi CPO baik di dalam negeri

maupun internasional.

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penentuan

harga CPO adalah mengungkap dan menghentikan adanya praktek pasar gelap

(jual beli secara tidak terbuka), yang tentunya hal itu akan sangat bertentangan

dengan kebijakan pemerintah, dan akan merugikan kepentingan umum, yang

akibatnya akan menimbulkan spekulasi dikalangan perdagangan.

L. Produksi Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit secara umum waktu tumbuh rata-rata 20-25 tahun.

Pada tiga tahun pertama di sebut kelapa sawit muda, hal ini di karenakan kelapa

sawit ini belum menghasilakan buah.

Kelapa sawit mulai berbuah pada umur empat sampai enam tahun. Dan

pada usia tujuh sampai sepuluh tahun disebut sebagai periode matang (the mature

periode), dimana pada periode tersebut mulai menghasilkan buah tandan segar

(fresh fruit bunch). Tanaman kelapa sawit pada usia sebelas sampai dua puluh

tahun mulai mengalami penurunan produksi buah tandan segar. Dan terkadang

pada usia 20-25 tahun tanaman kelapa sawit mati (Hartanto, 2011).

Berdasarkan tahapan produksi dalam sistem agaroindustri kelapa sawit

(agrosawit), pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya


63

saing dan nilai tambah produk, beralangsung pada tahap proses produksi. Di

bawah ini terlihat tahap proses produksi kelapa sawit (Badan Koordinasi

Penanaman Modal, 2005):

1. Pembukaan dan Penyiapan Lahan

Perkebunan kelapa sawit dapat dibangun di daerah bekas hutan, daerah

bekas alang-alang, atau bekas perkebunan. Daerah-daerah tersebut memiliki

topografi yang berbeda-beda. Namun, yang perlu diperhatikan dalam

pemukaan areal perkebunan adalah tetap terjaganya lapisan olah tanah. Selain

itu, harus memperhatikan urutan pekerjaan, alat, dan teknik pelaksanaannya.

Sebelum melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu dilakukan

identifikasi vegetasi yang ada pada lahan tersebut. Dari data yang ada maka

dapat ditentukan apakah pembukaan lahan dilakukan secara manual, manual

mekanis atau secara mekanis saja. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit

pada daerah alang-alang dapat dilakukan dengan cara mekanis dan khemis,

secara mekanis dilakukan dengan cara membajak dan menggaru, secara

khemis dilakukan dengan menyemprot alang-alang dengan racun antara lain

Dalapon atau Glyphospate. Pembukaan kelapa sawit juga bisa dengan cara

konversi yaitu membuka areal perkebunan dari bekas perkebunan lain.

Tahapan untuk pembukaan lahan adalah sebagai berikut: membabat

rintisan, mengimas, menebang, merancek, membuat pancang kepala dan

membersihkan jalur. Sedangkan tahapan untuk penyiapan lahan adalah:

pembuatan teras dan pembuatan benteng (tanggul) sinambung dan rorak.,


64

pembuatan saluran drainase, penanaman tanaman penutup tanah, dan

pembuatan jalan transportasi.

2. Pembibitan

Pembibitan merupakan awal kegiatan lapangan yang harus dimulai

paling lambat satu tahun sebelum penanaman di lapangan. Standar yang biasa

dilakukan, kapasitas pembibitan 1 hektar kelapa sawit dapat menyediakan

bibit tanaman untuk kebun seluas 71 hektar. Lokasi pembibitan harus

mendapat perhatian, terutama hal-hal berikut ini:

a. dekat dengan sumber air

b. bebas genangan air atau banjir

c. dekat dari pengawasan, mudah dikunjungi

d. tidak jauh dari areal yang akan ditanami

e. tidak terlalu jauh dengan sumber tanah untuk mengisi polybag.

Untuk memperoleh bibit yang berasal dari biji dapat dilakukan dengan

mengusahakan sendiri atau memesan ke produsen resmi bibit kelapa sawit

yang telah ditunjuk pemerintah. Kegiatan mengusahakan bibit kelapa sawit

dimulai dengan melakukan seleksi biji, mengecambahkan, menyemai, dan

membibitkannya.

3. Pemeliharaan Tanaman

Pada tanaman kelapa sawit dibedakan menjadi dua fase, yaitu tanaman

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Pada masa

TBM merupakan masa pemeliharaan yang banyak memerlukan tenaga dan


65

biaya, karena pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari pembukaan

lahan dan persiapan tanaman, selain itu pada masa ini sangat menentukan

keberhasilan pada masa TM. Pekerjaan-pekerjaan dalam pemeliharaan

tanaman TBM meliputi: konsolidasi, pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit

dll., penyulaman, pengendalian gulma, pemupukan, pemeliharaan tanaman

penutup tanah, kastrasi/ablasi, penyerbukan, pengendalian hama dan penyakit.

Pemeliharaan kelapa sawit pada TM pada dasarnya hampir sama

dengan pemeliharaan TBM. Kegiatan pada TM meliputi pemeliharaan jalan,

teras tanggul, pemangkasan pelepah daun, konsolidasi dan inventarisasi,

pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan.

4. Panen

Kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buahnya masak

5,5 bulan setelah penyerbukan. Kelapa sawit dapat dipanen jika tanaman

berumur 31 bulan, sedikitnya 60 persen buah telah matang panen, dari 5

pohon terdapat 1 tandan buah matang panen. Satu tandan beratnya berkisar 10

kg lebih.

Panen dilakukan 5 hari dalam seminggu, 2 hari untuk pemeliharaan

alat. Tingkat produksi kelapa sawit dipengaruhi kualitas tanaman, kesuburan

tanah, keadaan iklim, umur tanaman, pemeliharaan tanaman dan serangan

hama penyakit.


66

5. Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS)

Pada dasarnya, ada dua macam hasil olahan utama TBS di pabrik yaitu

minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah dan minyak inti

sawit yang dihasilkan dari ekstraksi inti sawit. Secara ringkas, tahap-tahap

proses pengolahan TBS sampai dihasilkan minyak diuraikan sebagai berikut:

a. Pengangkutan TBS ke Pabrik

b. Perebusan TBS

c. Perontokan dan Pelumatan Buah

d. Pemerasan atau Ekstraksi Minyak Sawit

e. Pemurnian dan Penjernihan Minyak Sawit

f. Pengeringan dan Pemecahan Kulit

g. Pemisahan Inti Sawit dari Tempurung

Semua kemponen kelapa sawit dapat dimannfaatkan secara maksimal.

Buah sawit memiliki daging dan biji sawit (kernel), dimana daging kelapa sawit

dapat di olah menjadi CPO (crude palm oil) sedangka buah sawit di olah menjadi

PK (kernel palm). Ekstari CPO rata-rata 20 persen sedangkan PK 2,5 persen.

Sementara untuk cangkang biji sawit dapat dipergunakan untuk bahan bakar ketel

uap.

Minyak sawit dapat dipergunakan untuk bahan makanan dan industri

melalui proses penyulingan, penjernihan dan penghilangan bau RBDPO

(Refined,Bleached and Deodorized Palm Oil). Disamping itu CPO dapat

diuraikan untuk produksi minyak sawit padat (RBD Stearin) dan untuk produksi


67

minyak sawit cair (RBD Olein). RBD Olein terutama dipergunakan untuk

pembuatan minyak goreng, sedangkan RBD Stearin terutama dipergunakan untuk

margarin dan shortening, disamping untuk bahan baku industri sabun dan

deterjen. Pemisahan CPO dan PK dapat menghasilkan Oleokimia dasar yang

terdiri dari asam lemak dan gliserol. Secara keseluruhan proses penyulingan

minyak sawit tersebut dapat menghasilkan 73 persen olein, 21 persen stearin, 5

persen PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) dan 0,5 persen bunga.

Kelapa sawit merupakan produk yang paling banyak diminati oleh

investor karena nilai ekonominya cukup tinggi. Para investor menginvestasikan

modalnya untuk membangun perkebunan dan pabrik kelapa pengolahan sawit.

Pada tahun 2010, dengan luas lahan 7.824.623 hektar, produksi perkebunan

kelapa sawit mencapai 19.884.901 ton (Dirjen Perkebunan, Kementrian Pertanian

2010).

M. Kerangka Pemikiran

Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat

dapat dilihat dari empat faktor, yaitu luas lahan, jumlah produksi, jumlah petani

dan harga CPO.

Faktor pertama yaitu luas lahan terutama berkaitan dengan perkembangan

izin pembukaan perkebunan kelapa sawit. Bertambahnya jumlah perusahaan

kelapa sawit mempengaruhi perkembangan luas lahan. Semakin luas lahan


68

perkebunan kelapa sawit menandakan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat berkembang.

Faktor kedua yaitu jumlah produksi. Di sini yang dimaksud adalah

bagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit mengembangkan serta

meningkatkan produksi kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan dapat dilihat dari hasil produksi yang di hasilkan oleh kelapa

sawit itu sendiri.

Faktor ketiga yaitu jumlah petani. Perusahaan perkebunan kelapa sawit

merupakan perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja terutama petani.

Jumlah petani mempunyai pengaruh bagi perkembangan perusahaan perkebunan

kelapa sawit.

Faktor keempat yaitu harga CPO. Harga CPO adalah nilai (tukar) CPO

yang dinyatakan atau diukur dengan uang. Meningkat atau tidaknya harga CPO

sangat mempengaruhi keberlansungan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jika

harga CPO meningkat maka dapat dipastikan bahwa perkebunan kelapa sawit

berkembang.

N. Penelitian yang Relevan

Judul penelitian Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat, Indonesia oleh Martua T. Sirait pada bulan Mei 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan konflik dan kerjasama antar

masyarakat adat di Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan perluasan


69

perkebunan kelapa sawit skala besar diatas wilayah adatnya. Metode penelitian

adalah studi kasus pada masyarakat pada empat kelompok sub-etnis masyarakat

adat Dayak Bidayuh (Hibun, Sami, Jangkang dan Pompang) di Kabupaten

Sanggau, Kalimantan Barat.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyajikan besarnya konflik secara

kuantitatif, misal jumlah orang atau rumah tangga yang terkena akibat konflik dan

luasan tanah yang diambil oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi kajian

ini berusaha menampilkan aspek aspek kwalitas dari konflik berupa perasaan

masyarakat adatnya, usaha usaha penyelesaian konflik dan akibatnya bagi

kelembagaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Walaupun studi ini tidak

mewakili seluruh kejadian di Kalimantan Barat, akan tetapi memberikan

gambaran yang cukup lengkap bagaimana masyarakat di pedesaan Kalimantan

Barat mengahadapi perkebunan kelapa sawit skala besar dan bagaimana mereka

berhadapan dengan kesempatan serta konflik yang diakibatkan oleh cara

perkebunan memulai usahanya. Studi kasus yang dipaparkan mewakili kondisi

dan tahapan konflik yang berbeda antara perkebunan kelapa sawit dan masyarakat

adat yang secara indikatif menggambarkan situasi yang terjadi pada masyarakat

adat di luar Kalimantan Barat.

Penelitian ini mengumpulkan data dalam jumlah yang cukup banyak,

hampir seluruhnya dalam bentuk wawancara informan kunci dari beberapa latar

belakang sosial dan ekonomi serta data sekunder dari sumber terpercaya dan

menunjukkan bahwa hanya kaum elite mendapatkan manfaat dari keterlibatan


70

dengan perkebunan kelapa sawit, masyarakat adat pada akhirnya hampir tak

memiliki tanah dan harus berjuang mendapatkan penghidupan dari kegiatan di

luar pertanian, terdapat konsekuensi dari keterlibatan dengan kegiatan perkebunan

kelapa sawit adalah bahwa masyarakat adat menjadi lebih tercerabut dari

lingkungan hidupnya dan sistem adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang

mereka miliki serta terdapat berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang telah

gunakan dan bahkan harus terus dikembangkan bagi masyarakat adat agar dapat

mendukung mereka dalam upayanya menjaga sebagian dari tanah, tenaga kerja

dan modal mereka habis diserap kedalam usaha kelapa sawit skala besar.


71

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif sebab berusaha untuk

mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek atau subjek yang

diteliti melalaui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono, 2007: 21).

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan

nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama dalam menggunakan

metode ini adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu keadaan yang sementara

berjalan pada saat pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu

gejala tertentu.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Bila serangkaian observasi atau pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-

angka, maka angka-angka hasil observasi atau pengukuran disebut data

kuantitatif (Dajan, 1986).

Data yang dicari adalah jumlah luas lahan perkebunan kelapa sawit,

jumlah hasil produksi perkebunan kelapa sawit, jumlah petani yang bekerja di

71


72

perkebunan kelapa sawit dan harga CPO di Provinsi Kalimantan Barat tahun

2000-2010.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Dalam penelitian ini, penulis akan

mengolah data yang telah diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Barat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan waktu

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012.

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat. Sampel penelitian adalah perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat seluas 750.948 hektar. Sedangkan teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan teknik sampling jenuh, karena sampel sekaligus populasi.

E. Variabel Penelitian

1. Trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2001-2010.


73

2. Trend perkembangan jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi


3. Trend perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi


4. Trend perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit di Provinsi


F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan metode

dokumenter. Metode dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi

melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari sumber non

manusia. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan

perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat melalui

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan sumber-sumber lain yang dapat

dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa data berkala (time series data), yaitu data

yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang

perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu, dalam penelitian ini yaitu

perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit dilihat selama 10 tahun terakhir, yaitu


74

tahun 2000-2010. Data yang diperoleh akan memunculkan garis trend yang

menunjukkan arah perkembangan secara umum. Metode yang digunakan dalam

perhitungan trend adalah analisis deret berkala dengan metode setengah rata-rata

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y’ = ao + bX

Keterangan:

Y’ = nilai trend periode tertentu

ao = nilai trend periode dasar

b = pertambahan trend tahunan secara rata-rata yang dihitung

atas dasar (X2-X1)/n dengan X2 = rata-rata kelompok kedua,

X1 = rata-rata kelompok pertama dan n = jumlah periode

antara periode X2 dan periode X1

X = jumlah unit tahun yang dihitung dari periode dasar


75

Contoh bentuk tabel perhitungan trend perkembangan perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010:

Tabel III. 1 Contoh Perhitungan Trend Luas Lahan


Tahun

Luas Areal

(Ha)

Semi Total

1/2 Rata-

rata

Trend Tahun

Awal

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


76

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

1. Letak, Luas, dan Batas

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan

atau di antara garis 2008’ LU serta 3

002’ LS serta di antara 108

030’ BT dan

114010’ BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini

maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis

lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula,

maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara

cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Ciri-ciri spesifik lainnya

adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di

Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan

Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka

daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia

yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar

dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan

Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak-Entikong-

Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh

sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

76


77

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan

berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas

Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari

utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke

timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk

provinsi terbesar keempat di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Papua

(319.036 km2), kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km

2) dan

ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km2). Dilihat dari luas

menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang

(31.240,74 km2 atau 21,28 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu

(29.842 km2 atau 20.33 persen), Kabupaten Sintang (21.635 km

2 atau 14,74

persen), Kabupaten Sanggau (12.857,70 km2 atau 8,76 persen), Kabupaten

Melawi (10.644 km2 atau 7,25 persen), Kabupaten Landak (9.909,10 km

2 atau

6,75 persen), Kabupaten Kubu Raya (6.985,20 km2 atau 4,75 persen),

Kabupaten Sambas (6.394,70 km2

atau 4,36 persen), Kabupaten Sekadau

(5.444,30 km2 atau 3,71 persen), Kabupaten Bengkayang (5.397,30 km

2 atau

3,68 persen), Kabupaten Kayong Utara (4.568,26 km2 atau 3,11 persen),

Kabupaten Pontianak (1.276,90 km2 atau 0,87 persen), Kota Singkawang (504

km2 atau 0,34 persen), Kota Pontianak (107,80 km

2 atau 0,07 persen).

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan

Barat adalah:


78

1. Utara : Sarawak (Malaysia)

2. Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah

3. Timur : Kalimantan Timur

4. Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang

langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu Kabupaten Sambas,

Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang

Pegunungan Kalingkang, Kapuas Hulu.

Peta IV.1 Provinsi Kalimantan Barat

Sumber Peta: Pusat Komunikasi dan Informasi Studi Pengembangan

Pembangunan Kalimantan Barat


79

2. Topografi dan Penggunaan Tanah

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah

dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang

menghampar dari Barat ke Timur sepanjang “Lembah Kapuas” serta Laut

Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur

gambut dan hutan mangrove.

Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu,

Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan

Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan

Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi

areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta

hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial

sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh daerah

tingkat II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (41,61

persen) dan padang/semak belukar/alang-alang (32,64 persen). Adapun areal

hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.960.578 ha,

sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu

seluas 1.374.146 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.755.558 ha

atau 11,93 persen (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2010).


80

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman

hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di

Kabupaten Ketapang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sintang dan

Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009 diperkirakan

berjumlah sekitar 4,32 juta jiwa (angka proyeksi), dimana sekitar 2,18 juta

jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,14 juta jiwa adalah perempuan. Luas

wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km2 atau lebih besar dari

Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 29 Jiwa

per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam

rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan

Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah

kabupaten/kota,kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan

pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir

yang mencakup Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Ketapang,

Kabupaten Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh

hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan

mencapai 38 jiwa lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain

Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih

jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km2 atau sekitar


81

20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 6

(enam) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya

kurang dari satu persen (107,80 km2) dihuni oleh rata-rata sekitar 1.648 jiwa

per kilometer persegi.

4. Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber

daya manusia adalah melalui sektor pendidikan. Perkembangan dunia

pendidikan di Kalimantan Barat tampaknya cukup menggembirakan terutama

di tingkat pendidikan dasar. Jumlah prasarana SD sedikit menurun dari 4.059

tahun 2008/2009 menjadi 4.046 pada tahaun 2009/2010, demikian pula

jumlah muridnya mengalami peningkatan 2,62 persen dari tahun sebelumnya

atau dari 615.313 murid pada tahun 2008/2009 menjadi 631.455 murid pada

tahun 2009/2010.

Untuk tingkat SLTP jumlah prasarana bertambah menjadi 1.022 buah

atau meningkat 12,56 persen dan jumlah murid bertambah menjadi 176.589

orang meningkat sekitar 3,32 persen dari 2008/2009. Demikian halnya untuk

jumlah guru pada tahun 2009/2010 mengalami peningkatan sebesar 15,22

persen dari tahun 2009/2010.

Sementara jenjang pendidikan menengah umum (SMU), jumlah

sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2008/2009 sebanyak 338 buah.

Dan untuk jumlah murid mengalami peningkatan dari 78.176 orang pada

tahun 2008/2009 menjadi 82.424 orang pada tahun 2009/2010. Jenjang


82

pendikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah guru mengalami

peningkatan. Pada tahun 2008/2009 jumlah guru 2.243 orang meningkat

menjadi 2.703 orang pada tahun 2009/2010. Demikian juga dengan jumlah

sekolah mengalami peningkatan sebesar 3,45 persen dari tahun sebelumnya,

sedangkan untuk jumlah murid sebelumnya berjumlah 33.627 sedikit

menurun menjadi 33.003 pada tahun 2009/2010.

5. Pertanian Perkebunan

Berdasarkan data yang dikirim oleh Dinas Perkebunan Provinsi, dari

beberapa jenis tanaman yang diusahakan oleh. Data yang disajikan pada sub

bab ini adalah data tanaman perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Perkebunan besar (diantaranya karet, kelapa sawit dan kelapa hibrida), hanya

kelapa sawit yang sudah beroperasi secara konsisten.

Untuk komoditi kelapa sawit khusus perkebunan besar selama kurun

waktu 2005-2009, luas tanaman mempunyai trendnya meningkat. Luas

tanaman tahun 2009 naik 26,16 persen dari tahun sebelumnya, sementara

produksinya naik 3,95 persen. Untuk perkebunan rakyat pertumbuhan luas

tanaman dan produksi naik sebesar 6,53 persen dan 0,56 persen. Perbandingan

produktivitas perkebunan besar dan perkebunan rakyat tahun 2009 yaitu 1,86

ton per ha berbanding 1,21 ton per ha. Penghasil kelapa sawit terbesar adalah

Kabupaten Sanggau yang mencapai 288.064 ton atau 33,29 persen dari total

produksi Kalimantan Barat.


83

Luas tanam dan produksi tanaman karet pada tahun 2009 meningkat

dibandingkan sebelumnya. Penambahan luas tanaman pada perkebunan rakyat

sebesar 3,43 persen dengan produktivitas 0,41 ton per hektar. Sementara itu,

untuk komoditi kelapa dalam juga meningkat baik dari luas tanam maupun

hasil produksinya yakni masing-masing meningkat sebesar 0,78 persen dan

3,18 persen.

Selain ketiga jenis tanaman di atas, beberapa tanaman perkebunan

yang lain yang diusahan di Kalimantan Barat adalah tanaman kopi, lada, dan

kakao. Tahun 2009 produksi tanaman lada dan kopi mencapai masing-masing

sebesar 4.620 ton dan 4.275 ton atau turun masing-masing 5,25 persen dan

0,23 persen, demikian juga kakao produksi 1.397 ton atau turun sebesar 28,58

persen.

B. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat pertama kali dirintis oleh

Gubernur Kadarusno (1972-1977) pada tahun 1974. Rencana pengembangan

perkebunan kelapa sawit ini diawali dengan mengirim surat No. 01/A-1/X/13

tanggal 27 September 1974 dan surat No. 46/A-1/IV/13 tanggal 22 April 1975

kepada Departemen Pertanian C.q Direktur Jenderal Perkebunan. Dalam suratnya

Gubernur Kadarusno mengusulkan supaya Direktur Jenderal Perkebunan

Republik Indonesia mengadakan survei guna mengetahui kemungkinan-

kemungkinan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.


84

Permohonan Gubernur Kadarusno ditanggap positif oleh Badan Khusus Urusan

Perusahaan Negara Perkebunan melalui surat No. 1686/A.4/Y/U/1975 tanggal 24

Juli 1975 dengan mengirim tim survei P.N.P Marihat Research Station Pematang

Siantar. Pada tahun 1980 hasil survei tersebut ditindaklanjuti oleh Perusahaan

Negara Perkebunan (PNP) VII (sekarang PTPN XIII) dengan membuka

perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 hektar di Kecamatan Ngabang, Kabupaten

Landak.

Perkebunan kelapa sawit kemudian berkembang dengan pesat. Hampir

seluruh pelosok Kalimantan Barat sudah ditumbuhi kelapa sawit. Pemerintah

Daerah Kalimantan Barat bahkan dalam Perda No.1/ 1995 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat, dengan jelas

mencanangkan kelapa sawit sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sebagai

pengganti kayu yang hampir habis. RTRWP Kalimantan Barat menyebutkan

bahwa luas lahan yang berpotensi untuk perkebunan (sawit dan HTI) seluas

5.257.700 hektar. Lahan ini akan diserahkan kepada 164 perusahaan perkebunan

kelapa sawit dengan luas 2.500.000 hektar (48 persen luas lahan yang potensial).

Kemudian pada tahun 1994 pemerintah provinsi juga mencadangkan 3,2 juta

hektar tanah untuk proyek perkebunan dalam rangka mencapai target

pertumbuhan ekonomi sebesar 10,9 persen pertahun pada masa itu.

Sejak tahun 2001, perusahaan perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan

suburnya. Para investor berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri seperti

Malaysia. Pada tahun 2007, luas areal perkebunan sawit di Kalimantan Barat


85

sudah sebesar 194.716 hektar dengan produksi 385.580 ton. Dari jumlah tersebut,

Kabupaten Sanggau memiliki areal Kelapa Sawit yang paling luas yang diikuti

oleh Kabupaten Ketapang, Sambas, Landak, Kapuas Hulu, Bengkayang,

Singkawang, dan Pontianak.

Investasi pengusaha asal Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan Barat sedikitnya Rp 12 triliun hingga tahun 2010. Lahan kelapa sawit

yang dikembangkan pengusaha Malaysia mencapai 300.000 hektar dari 500.000

hektar luas total kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat. Setidaknya ada 20

perusahaan yang menanamkan modal di sektor perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan Barat. Selain perusahaan berbendera Malaysia, para pengusaha juga

ada yang berpatungan dengan pengusaha Indonesia.

Data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 2008, jumlah

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat berjumlah 261

perusahaan. Sedangkan data World Wife Fund (WWF) Indonesia, jumlah

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun

2009 berjumlah 378 perusahaan. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten

yang terbanyak memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan jumlah 58

buah. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Sanggau dengan 42 buah perusahaan.


86

Peta IV. 2 Penyebaran Perkebunan Kelapa Sawit

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006

Sumber: Bappeda, 2006, Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Provinsi

Kalimantan Barat, Laporan Final, Bappeda-Kalimantan Barat, Pontianak

Catatan: garis merah menandakan perbatasan antara perkebunan kelapa sawit yang

ada, bagian berwarna kuning adalah hutan produksi, bagian berwarna hijau adalah

hutan lindung dan blok merah adalah wilayah suaka alam.


87

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Trend Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Analisis data yang pertama digunakan untuk menjawab rumusan

masalah pertama, yaitu trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010 menggunakan analisis

deret berkala dengan metode setengah rata-rata dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Y’ = ao + bX

Keterangan:








87


88

Perhitungan nilai trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010 dapat dilakukan dengan

mencari data mengenai perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010. Berikut ini telah diketahui

data perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010, yang disajikan dalam bentuk tabel

di bawah ini.

Tabel V.1 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Tahun Jumlah Luas Areal (Ha)

2001 322.780

2002 335.773

2003 349.101

2004 367.619

2005 388.171

2006 407.083

2007 451.400

2008 499.548

2009 602.124

2010 750.948

Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, 2011

Untuk mencari persamaan Y’ = ao + bX, dilakukan beberapa langkah.

Pertama, membagi data menjadi dua kelompok ke dalam tabel. Kelompok

pertama terdiri dari data luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2001 hingga 2005 (lima tahun). Sementara

untuk kelompok dua adalah data luas areal perkebunan kelapa sawit di


89

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2006 hingga 2010 (lima tahun).

Berikut ini penyajian dua kelompok data dalam bentuk tabel:

Tabel V.2 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Luas Areal


Tahun 2001-2010

Tahun

Luas Areal

(Ha)

Kelompok

2001 322.780

Pertama (1) 2002 335.773

2003 349.101

2004 367.619

2005 388.171

2006 407.083

Kedua (2) 2007 451.400

2008 499.548

2009 602.124

2010 750.948


Kedua, menentukan semi total masing-masing kelompok data. Semi

total dihitung dengan cara menjumlahkan luas areal perkebunan kelapa sawit

pada periode masing-masing kelompok.

Semi total kelompok 1:

(322.780+335.773+349.101+367.619+388.171) = 1.763.444


(407.083+451.400+499.548+602.124+750.948) = 2.711.103


90

Berikut ini penyajian jumlah semi total dua kelompok dalam bentuk

tabel:

Tabel V. 3 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Luas Areal


Tahun 2001-2010

Tahun

Luas Areal

(Ha)

Semi Total

2001 322.780

2002 335.773

2003 349.101 1.763.444

2004 367.619

2005 388.171

2006 407.083

2007 451.400

2008 499.548 2.711.103

2009 602.124

2010 750.948


Ketiga, menentukan jumlah setengah rata-rata setiap kelompok data

(X1 dan X2). Cara menghitung setengah rata-rata adalah jumlah semi total

dibagikan dengan jumlah data dalam masing-masing kelompok.

1/2 rata-rata kelompok I:

X1 = (1.763.444 : 5) = 352.688,8

1/2 rata-rata kelompok II:

X2 = (2.711.103 : 5) = 542.220,6

Keempat, menentukan nilai trend pada tahun tertentu dengan mencari

persamaan Y’ = ao + bX. Langkah-langkahnya sebagai berikut:


91

Data kelompok I:

Y’ = ao + bX

ao = 352.688,8 (tahun 2003)

b = X2 – X1 = ( 542.220,6 – 352.688,8) = 37,906.4

5 5

Tahun 2003

Y = ao + b (0)

Y = 352.688,8 + 37,906.4 (0)

Y = 352.688,8

Tahun 2002

Y = ao + b (-1)

Y = 352.688,8 + 37,906.4 (-1)

Y = 314.782,4

Tahun 2001

Y = ao + b (-2)

Y = 352.688,8 + 37,906.4 (-2)

Y = 276.876,1

Tahun 2004

Y = ao + b (+1)

Y = 352.688,8 + 37,906.4 (+1)

Y = 390.595,2

Tahun 2005

Y = ao + b (+2)

Y = 352.688,8 + 37,906.4 (+2)

Y = 428.501,5


92

Data kelompok II:

Y’ = ao + bX

ao = 542.220,6 (tahun 2008)

b = X2 – X1 = ( 542.220,6 – 352.688,8) = 37,906.4

5 5

Tahun 2008

Y = ao + b (0)

Y = 542.220,6 + 37,906.4 (0)

Y = 542.220,6

Tahun 2007

Y = ao + b (-1)

Y = 542.220,6 + 37,906.4 (-1)

Y = 504.314,2

Tahun 2006

Y = ao + b (-2)

Y = 542.220,6 + 37,906.4 (-2)

Y = 466.407,9

Tahun 2009

Y = ao + b (+1)

Y = 542.220,6 + 37,906.4 (+1)

Y = 580.127,0

Tahun 2010

Y = ao + b (+2)

Y = 542.220,6 + 37,906.4 (+2)

Y = 618.033,3


93

Tabel V.4 Perhitungan Trend Perkembangan Luas Lahan Perkebunan

Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Tahun

Luas Areal

(Ha)

Semi Total

1/2 Rata-

rata

Trend Awal

Tahun

2001 322.780

276.876,1

2002 335.773

314.782,4

2003 349.101 1.763.444 352.688,8 352.688,8

2004 367.619

390.595,2

2005 388.171

428.501,5

2006 407.083

466.407,9

2007 451.400

504.314,2

2008 499.548 2.711.103 542.220,6 542.220,6

2009 602.124

580.127,0

2010 750.948

618.033,3


2. Trend Perkembangan Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Perhitungan trend perkembangan produksi perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat menggunakan analisis deret berkala yaitu dengan

metode setengah rata-rata dengan rumus sebagai berikut (Anto Dajan, 1986):

Y’ = ao + bX

Keterangan:





94





Perhitungan nilai trend perkembangan produksi perkebunan kelapa


mencari data mengenai perkembangan produksi perkebunan kelapa sawit di


data perkembangan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan

Barat pada tahun 2001-2010, yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel V.5 Perkembangan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Tahun Produksi (Ton)

2001 497.894

2002 511.318

2003 517.090

2004 626.181

2005 746.919

2006 839.703

2007 845.100

2008 845.309

2009 862.515

2010 921.560




pertama terdiri dari data produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi


95


untuk kelompok dua adalah data produksi perkebunan kelapa sawit di



Tabel V.6 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010

Tahun

Produksi (Ton)

Kelompok

2001 497.894

Pertama (1) 2002 511.318

2003 517.090

2004 626.181

2005 746.919

2006 839.703

Kedua (2) 2007 845.100

2008 845.309

2009 862.515

2010 921.560



total dihitung dengan cara menjumlahkan produksi perkebunan kelapa sawit



(497.894+511.318+517.090+626.181+746.919) = 2.899.402


(839.703+845.100+845.309+862.515+921.560) = 4.314.187


96

Berikut ini penyajian jumlah semi total dua kelompok dalam bentuk tabel:

Tabel V. 7 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010

Tahun

Produksi (Ton)

Semi Total

2001 497.894

2002 511.318

2003 517.090 2.899.402

2004 626.181

2005 746.919

2006 839.703

2007 845.100

2008 845.309 4.314.187

2009 862.515

2010 921.560






X1 = (2.899.402 : 5) = 579.880,4


X2 = (4.314.187 : 5) = 862.837,4




97

Data kelompok I:

Y’ = ao + bX

ao = 579.880,4 (tahun 2003)

b = X2 – X1 = (862.837,46 – 579.880,4) = 56.591,4

5 5

Tahun 2003

Y = ao + b (0)

Y = 579.880,4 + 56.591,4 (0)

Y = 579.880,4

Tahun 2002

Y = ao + b (-1)

Y = 579.880,4 + 56.591,4 (-1)

Y = 523.289,0

Tahun 2001

Y = ao + b (-2)

Y = 579.880,4 + 56.591,4 (-2)

Y = 466.697,6

Tahun 2004

Y = ao + b (+1)

Y = 579.880,4 + 56.591,4 (+1)

Y = 636.471,8

Tahun 2005

Y = ao + b (+2)

Y = 579.880,4 + 56.591,4 (+2)

Y = 693.063,2


98

Data kelompok II:

Y’ = ao + bX

ao = 862.837,4 (tahun 2008)

b = X2 – X1 = (862.837,46 – 579.880,4) = 56.591,4

5 5

Tahun 2008

Y = ao + b (0)

Y = 862.837,4 + 56.591,4 (0)

Y = 862.837,4

Tahun 2007

Y = ao + b (-1)

Y = 862.837,4 + 56.591,4 (-1)

Y = 806.246,0

Tahun 2006

Y = ao + b (-2)

Y = 862.837,4 + 56.591,4 (-2)

Y = 749.654,6

Tahun 2009

Y = ao + b (+1)

Y = 862.837,4 + 56.591,4 (+1)

Y = 919.428,8

Tahun 2010

Y = ao + b (+2)

Y = 862.837,4 + 56.591,4 (+2)

Y = 976.020,2


99

Tabel V.8 Perhitungan Trend Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010

Tahun

Produksi (Ton)

Semi Total

1/2 Rata-

rata

Trend Awal

Tahun

2001 497.894

466.697,6

2002 511.318

523.289,0

2003 517.090 2.899.402 579.880,4 579.880,4

2004 626.181

636.471,8

2005 746.919

693.063,2

2006 839.703

749.654,6

2007 845.100

806.246,0

2008 845.309 4.314.187 862.837,4 862.837,4

2009 862.515

919.428,8

2010 921.560

976.020,2


3. Trend Perkembangan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Sawit di


Perhitungan trend perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan analisis deret berkala yaitu

dengan metode setengah rata-rata dengan rumus sebagai berikut (Anto Dajan,

1986):

Y’ = ao + bX

Keterangan:




100






Perhitungan nilai trend perkembangan jumlah petani perkebunan

kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010 dapat dilakukan

dengan mencari data mengenai perkembangan jumlah petani perkebunan

kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010. Berikut ini

telah diketahui data perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa sawit di

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010, yang disajikan dalam

bentuk tabel di bawah ini.

Tabel V.9 Perkembangan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Sawit


Tahun Petani (KK)

2001 52.081

2002 52.081

2003 66.153

2004 74.507

2005 85.283

2006 82.733

2007 81.343

2008 82.961

2009 84.351

2010 89.442



101



pertama terdiri dari data jumlah petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi


untuk kelompok dua adalah data jumlah petani perkebunan kelapa sawit di



Tabel V.10 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Jumlah Petani


Tahun 2001-2010

Tahun

Petani (KK)

Kelompok

2001 52.081

Pertama (1) 2002 52.081

2003 66.153

2004 74.507

2005 85.283

2006 82.733

Kedua (2) 2007 81.343

2008 82.961

2009 84.351

2010 89.442



total dihitung dengan cara menjumlahkan petani perkebunan kelapa sawit



102


(52.081+52.081+66.153+74.507+85.283) = 330.105


(82.733+81.343+82.961+84.351+89.442) = 420.830


Tabel V. 11 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Petani


Tahun 2001-2010

Tahun

Petani (KK)

Semi Total

2001 52.081

2002 52.081

2003 66.153 330.105

2004 74.507

2005 85.283

2006 82.733

2007 81.343

2008 82.961 420.830

2009 84.351

2010 89.442






X1 = (330.105 : 5) = 66.021


103


X2 = (420.830 : 5) = 84.166



Data kelompok I:

Y’ = ao + bX

ao = 66,021 (tahun 2003)

b = X2 – X1 = (84.166 – 66.021) = 3.629

5 5

Tahun 2003

Y = ao + b (0)

Y = 66,021 + 3.629 (0)

Y = 66,021

Tahun 2002

Y = ao + b (-1)

Y = 66,021 + 3.629 (-1)

Y = 62,392

Tahun 2001

Y = ao + b (-2)

Y = 66,021 + 3.629 (-2)

Y = 58,763

Tahun 2004

Y = ao + b (+1)

Y = 66,021 + 3.629 (+1)

Y = 69,650


104

Tahun 2005

Y = ao + b (+2)

Y = 66,021 + 3.629 (+2)

Y = 73,279

Data kelompok II:

Y’ = ao + bX

ao = 84.166 (tahun 2008)

b = X2 – X1 = (84.166 – 66.021) = 3.629

5 5

Tahun 2008

Y = ao + b (0)

Y = 84.166 + 3.629 (0)

Y = 84.166

Tahun 2007

Y = ao + b (-1)

Y = 84.166 + 3.629 (-1)

Y = 80,537

Tahun 2006

Y = ao + b (-2)

Y = 84.166 + 3.629 (-2)

Y = 76,908

Tahun 2009

Y = ao + b (+1)

Y = 84.166 + 3.629 (+1)

Y = 87,795


105

Tahun 2010

Y = ao + b (+2)

Y = 84.166 + 3.629 (+2)

Y = 91,424

Tabel V.12 Perhitungan Trend Perkembangan Petani


Tahun 2001-2010

Tahun

Petani

(KK)

Semi Total

1/2 Rata-rata

Trend Tahun

Awal

2001 52.081

58,763

2002 52.081

62,392

2003 66.153 330.105 66.021 66,021

2004 74.507

69,650

2005 85.283

73,279

2006 82.733

76,908

2007 81.343

80,537

2008 82.961 420.830 84.166 84,166

2009 84.351

87,795

2010 89.442

91,424


4. Trend Perkembangan Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi


Perhitungan trend perkembangan harga CPO di Provinsi Kalimantan

Barat menggunakan analisis deret berkala yaitu dengan metode setengah rata-

rata dengan rumus sebagai berikut (Anto Dajan, 1986):

Y’ = ao + bX

Keterangan:


106








Perhitungan nilai trend perkembangan harga CPO perkebunan kelapa


mencari data mengenai perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit di


data perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010, yang disajikan dalam bentuk tabel

di bawah ini.

Tabel V.13 Perkembangan Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit


Tahun Harga CPO (Rp/Kg)

2001 2.098,64

2002 2.956,21

2003 3.279,36

2004 3.565,10

2005 3.253,19

2006 3.383,22

2007 5.655,46

2008 6.677,57

2009 5.944,40

2010 6.739,88



107



pertama terdiri dari data harga CPO perkebunan kelapa sawit di Provinsi


untuk kelompok dua adalah data harga CPO perkebunan kelapa sawit di



Tabel V.14 Pembagian Kelompok Data Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010

Tahun

Harga CPO

(Rp/Kg)

Kelompok

2001 2.098,64

Pertama (1) 2002 2.956,21

2003 3.279,36

2004 3.565,10

2005 3.253,19

2006 3.383,22

Kedua (2) 2007 5.655,46

2008 6.677,57

2009 5.944,40

2010 6.739,88



total dihitung dengan cara menjumlahkan harga CPO pada periode masing-

masing kelompok.


108


(2.098,64+2.956,21+3.279,36+3.565,10+3.253,19) = 15.153


(3.383,22+5.655,46+6.677,57+5.944,40+6.739,88) = 28.401


Tabel V. 15 Perhitungan Semi Total Data Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010

Tahun

Harga CPO (Rp/Kg)

Semi Total

2001 2.098,64

2002 2.956,21

2003 3.279,36 15.153

2004 3.565,10

2005 3.253,19

2006 3.383,22

2007 5.655,46

2008 6.677,57 28.401

2009 5.944,40

2010 6.739,88






X1 = (15.153 : 5) = 3.030,5


109


X2 = (28.401 : 5) = 5.680,1



Data kelompok I:

Y’ = ao + bX

ao = 3.030,5 (tahun 2003)

b = X2 – X1 = (5.680,1– 3.030,5) = 529,9

5 5

Tahun 2003

Y = ao + b (0)

Y = 3.030,5 + 529,9 (0)

Y = 3.030,5

Tahun 2002

Y = ao + b (-1)

Y = 3.030,5 + 529,9 (-1)

Y = 2.500,6

Tahun 2001

Y = ao + b (-2)

Y = 3.030,5 + 529,9 (-2)

Y = 1.970,7

Tahun 2004

Y = ao + b (+1)

Y = 3.030,5 + 529,9 (+1)

Y = 3.560,4


110

Tahun 2005

Y = ao + b (+2)

Y = 3.030,5 + 529,9 (+2)

Y = 4.090,3

Data kelompok II:

Y’ = ao + bX

ao = 5.680,1 (tahun 2008)

b = X2 – X1 = (5.680,1– 3.030,5) = 529,9

5 5

Tahun 2008

Y = ao + b (0)

Y = 5.680,1 + 529,9 (0)

Y = 5.680,1

Tahun 2007

Y = ao + b (-1)

Y = 5.680,1 + 529,9 (-1)

Y = 5.150,2

Tahun 2006

Y = ao + b (-2)

Y = 5.680,1 + 529,9 (-2)

Y = 4.620,3

Tahun 2009

Y = ao + b (+1)

Y = 5.680,1 + 529,9 (+1)

Y = 6.210,0


111

Tahun 2010

Y = ao + b (+2)

Y = 5.680,1 + 529,9 (+2)

Y = 6.739,9

Tabel V.16 Perhitungan Trend Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit



B. Pembahasan

1. Pembahasan Trend Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa

Sawit di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010

Dari hasil analisis data dapat diketahui perkembangan luas lahan

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010 dari

tabel dan grafik trend di bawah ini.

Tahun

Harga CPO

(Rp/Kg)

Semi Total

1/2 Rata-rata

Trend Tahun

Awal

2001 2.098,64

1.970,7

2002 2.956,21

2.500,6

2003 3.279,36 15.153 3.030,5 3.030,5

2004 3.565,10

3.560,4

2005 3.253,19

4.090,3

2006 3.383,22

4.620,3

2007 5.655,46

5.150,2

2008 6.677,57 28.401 5.680,1 5.680,1

2009 5.944,40

6.210,0

2010 6.739,88

6739,9


112

Tabel V.17 Trend dan Persentase Perkembangan Luas Lahan


Tahun 2001-2010

Tahun

Luas Areal (Ha)

Y'

Persentase

Perkembangan

Luas Lahan

2001 322.780 276.876,1 -

2002 335.773 314.782,4 4,02

2003 349.101 352.688,8 3,96

2004 367.619 390.595,2 5,30

2005 388.171 428.501,5 5,60

2006 407.083 466.407,9 4,89

2007 451.400 504.314,2 10,88

2008 499.548 542.220,6 10,66

2009 602.124 580.127,0 20,53

2010 750.948 618.033,3 24,71


Grafik V. 1 Trend Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Luas areal trend


113

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat bahwa trend

perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2001-2010 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke

kanan atas. Begitu juga dengan jumlah luas lahan yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan rata-rata seluas 37.906,4 hektar.

Meningkatnya jumlah luas lahan perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan Barat disebabkan beberapa hal, antara lain:

a. Permintaan pasar dunia yang terus meningkat

Peningkatan harga CPO di pasar global mendorong setiap daerah

untuk berlomba-lomba mengembangkan agrobisnis perkebunan kelapa

sawit dengan cara membuka lahan baru. Perluasan areal perkebunan

kelapa sawit terlihat sangat tinggi pada periode 2009-2010 pada saat harga

rata-rata CPO dunia US$ 678 Dollar/ton meningkat menjadi 900 Dollar/

ton atau terjadi kenaikan sebesar US$ 222 Dollar/ton. Luas areal

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dari 602.124 hektar

meningkat menjadi 750.948 hektar yang berarti telah terjadi kenaikan

sebesar 148.824 hektar 24,71 persen.


114

b. Kondisi iklim dan topografis

Iklim tropis dan keadaan topografis Kalimantan Barat sangat

cocok untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dilihat dari

tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri

dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), OGH (orgosol, gley dan

humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang

terhampar di seluruh kabupaten/kota. Tanaman kelapa sawit lebih mudah

beradaptasi dengan tekstur tanah di Kalimantan Barat. Sebagian besar luas

tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (41,61 persen) dan padang/semak

belukar/alang-alang (32,64 persen). Hutan dan padang/semak belukar

menjadi lokasi utama areal perkebunan kelapa sawit.

c. Ketersediaan lahan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2011, Indonesia

memiliki ketersediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 18 juta

hektar. Sementara yang terpakai baru 7,32 juta hektar sehingga

mendukung ekspansi atau pembukaan kebun baru kelapa sawit di berbagai

daerah termasuk Kalimantan Barat. Pada tahun 1999-2000 di Kalimantan

Barat terjadi ekspansi hutan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa

sawit. Data dari Institut Dayakologi dan Sawit Watch di enam kabupaten

di Kalimantan Barat, perluasan perkebunan sawit sejak tahun 1980-an

hingga 2009 sudah 229 perusahaan yang mengantongi izin perluasan sawit

dengan luas 3,57 juta hektar, namun baru terealisasi sekitar 318.560


115

hektar. Pada tahun 2007, Provinsi Kalimantan Barat memiliki ketersediaan

lahan seluas 431.882 hektar. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat mencanangkan lahan untuk perkebunan sawit seluas 1,5

juta hektar.

d. Dukungan dan kebijakan pemerintah

Menurut Wawan Darmawan, salah seorang staf Dinas Perkebunan

Kalimantan Barat, arah kebijakan pembangunan kebun kelapa sawit di

Kalimantan Barat mengadopsi arah kebijakan dari program pusat, yaitu

pengembangan agrobisnis kebun, pengembangan sistem informasi dan

pemberdayaan kelembagaan perkebunan. Dinas Perkebunan Kalimantan

Barat juga merencanakan ekspansi perkebunan sawit secara besar-besaran

(Kalimantan Review, 30 Mei 2011).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat,

proyeksi pertumbuhan kelapa sawit Kalimantan Barat tahun 2005-2008

mencapai 4 persen per tahun dan proyeksi produksinya mencapai 15

persen per tahun. Sementara proyeksi pertumbuhan komoditas karet hanya

1 persen dan proyeksi produksinya hanya 2 persen. Proyeksi ini tidak akan

jauh berbeda dari realisasinya. Misalnya, tahun 2005 Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat mencanangkan 1,5 juta hektar sawit, ternyata di

lapangan sudah lebih dari 3 juta hektar izin diberikan.

Bila terealisasi perkebunan kelapa sawit ini akan menjadi kebun

sawit terluas di dunia. Untuk merealisasikan rencana tersebut pemerintah


116

telah menandatangani MoU antara pengusaha Indonesia dengan

pengusaha China pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono ke China yang dilanjutkan dengan MoU antara pengusaha

China dengan Kementrian Sumber Daya Mineral awal Januari 2007. MoU

itu menyepakati pembangunan pabrik biofuel di Kabupaten Sanggau,

Sambas dan Ketapang. Dengan demikian, ekspansi perkebunan kelapa

sawit semakin bertambah di Provinsi Kalimantan Barat.

e. Otonomi daerah

Otonomi daerah yang dimaksud adalah terbitnya Undang-undang

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.

22 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah cukup

membuka peluang bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk

membangun daerah sendiri. Salah satu caranya dengan mengembangkan

potensi perkebunan kelapa sawit. Salah satu contohnya adalah Kabupaten

Sanggau. Berdasarkan data statistik tahun 2001, di Kabupaten Sanggau

tercatat 46 perusahaan perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas

805.175 hektar. Tetapi yang beroperasi hanya 18 perusahaan di atas lahan

seluas 135.576 hektar. Dari 609.357 hektar lahan, sebanyak 33 perusahaan

yang diberi izin lokasi. Pedapatan yang diperoleh dari perkebunan kelapa

sawit mencapai Rp 328.170.004. Selain itu juga, otonomi daerah

membuka peluang bagi setiap daerah untuk memekarkan provinsi,

kabupaten dan kota. Pada tahun 2003 hingga 2007 Provinsi Kalimantan


117

Barat memekarkan empat kabupaten yaitu Kabupaten Sekadau (2003),

Melawi (2003), Kayong Utara (2007) dan Kabupaten Kubu Raya (2007).

Satu tahun setelah terbentuk, Kabupaten Sekadau dan Melawi langsung

membuka perkebunan kelapa sawit masing-masing seluas 42.266 hektar

dan 14.000 hektar. Dua kabupaten ini berkontribusi sebesar 15,30 persen

terhadap total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat

pada tahun 2004. Hal serupa terjadi di dua kabupaten baru yang lain. Pada

tahun 2009, Kabupaten Kayong Utara dan Kubu Raya memberikan

kontribusi lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sebesar

5,74 persen. Total luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat pada

tahun 2009 seluas 602,124 hektar.

f. Proses perijinan jalur cepat

Peraturan perundangan di Indonesia mengharuskan perusahaan

untuk memperoleh sejumlah ijin dan dokumen-dokumen pendukungnya

dalam urutan yang sudah ditentukan sebelum mereka bisa mulai kegiatan

secara besar-besaran di lapangan. Urutan dasar proses perijinan yang

berlaku di sektor kelapa sawit adalah: Informasi Lahan-Izin Usaha

Perkebunan-Izin Lokasi-Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, ketika

mengajukan permohon setiap ijin, perusahaan perkebunan harus

menyerahkan berbagai dokumen pendukung. Misalnya, permohonan Ijin

Usaha Perkebunan harus disertai dengan surat rekomendasi Gubernur

untuk AMDAL perusahaan tersebut. Bila kawasan konsesi yang diperoleh


118

tumpang tindih dengan kawasan hutan, perusahaan harus melampirkan

surat persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan.

Bila urutan perijinan ini tak diikuti atau bila ijin diperoleh tanpa disertai

dokumen pendukung yang disyaratkan maka sistem pengurusan

melanggar ketentuan perundangan.

Hasil penelitian Aidenvironment, Amsterdam pada bulan Agustus

tahun 2009 tentang Kebijakan bahan bakar nabati Eropa dan perluasan

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat hal

tersebut yang terjadi di Kabupaten Ketapang, serta di berbagai kabupaten

di Kalimantan Barat, karena pemerintah daerah dan perusahaan

perkebunan mengabaikan prosedur hukum yang benar, terutama prosedur

yang ditetapkan peraturan perundangan nasional.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Ketapang mengeluarkan ijin

sesuai dengan urutan dasar di atas, ijin tersebut diberikan tanpa ada

dokumen pendukung yang disyaratkan bagi perusahaan. Secara umum,

perlu waktu tiga sampai lima tahun untuk mendapatkan perijinan secara

lengkap, namun di Ketapang perusahan-perusahaan bisa mendapatkan Ijin

Lokasi hanya setelah enam bulan dikeluarkannya Informasi Lahan.

Proses perizinan perkebunan kelapa sawit jalur cepat seperti hasil

penelitian Aidenvironment, Amsterdam dapat mempengaruhi

bertambahnya dengan cepat jumlah perusahaan dan luas lahan perkebunan


119

kelapa sawit di setiap kabupaten Provinsi Kalimantan Barat pada periode

2001-2010.

g. Modus korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit

Dugaan korupsi sektor perkebunan kelapa sawit merupakan hasil

temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non

Government Organizations (NGO’s) yang tergabung dalam Koalisi Anti

Mafia Perkebunan pada tahun 2011. Koalisi Anti Mafia Perkebunan

menemukan sejumlah praktik dugaan korupsi di sektor perkebunan kelapa

sawit di Indonesia. Provinsi yang dinilai paling banyak terjadi korupsi di

sektor ini salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Koalisi Anti

Mafia Perkebunan memperkirakan kerugian negara akibat pembukaan 1,3

juta hektar lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat sejak beberapa

tahun terakhir mencapai sekitar Rp 70 triliun (Equator-News, 5 Juli 2011).

Ada enam modus korupsi yang umumnya terjadi di sektor

perkebunan. Masing-masing, suap untuk memperoleh izin, pemberian izin

untuk keluarga atau kroni kepala daerah, pembiaran beroperasi tanpa izin,

mark up dalam pengadaan bibit sawit, usaha perkebunan sawit fiktif, dan

penghindaran atau manipulasi pajak dari sektor perkebunan. Khusus untuk

Kalimantan Barat, ada tiga modus, yaitu suap untuk memperoleh izin,

pemberian izin untuk keluarga atau kroni kepala daerah, serta pembiaran

beroperasi tanpa izin.


120

Koalisi Anti Mafia Perkebunan di Kalimantan Barat menemukan

adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh lima perusahaan perkebunan

sawit di Kalimantan Barat. Masing-masing PT KMP di Sambas, PT WHS

di Sambas, PT LL di Bengkayang, PT WDBP di Bengkayang, dan PT CP

di Bengkayang. Sedangkan di Kabupaten Ketapang yang diprediksi

mayoritas terjadi praktik tersebut, masih tahap pengumpulan data. Kelima

perusahaan ini diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena

membuka areal kebun sawit dengan merambah kawasan hutan produksi

dan diduga dalam beroperasi tidak memiliki IPK (Izin Pemanfaatan

Kayu).

Tiga modus korupsi sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu suap

untuk memperoleh izin, pemberian izin untuk keluarga atau kroni kepala

daerah, serta pembiaran beroperasi tanpa izin tentunya menyebabkan luas

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat semakin

bertambah.

Pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat secara umum mempunyai dampak positif terhadap

peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita

masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya semakin meningkat.

Perubahan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yang meningkat

mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat

menampakkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dimana sektor


121

kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan skala menengah

besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu). Capaian

pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 8,36 Juta atau tumbuh

13,45 persen dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 7,37 Juta. Hal yang

sama terjadi pada tahun 2008, manakala pendapatan perkapita meningkat dari

Rp 10,17 Juta pada tahun 2007 menjadi Rp 11,39 Juta pada tahun 2008 atau

tumbuh 12,08 persen. Peningkatan pendapatan perkapita demikian didukung

disebabkan adanya peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dari

Rp 10.348 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 14.339 Milyar pada tahun

2008 atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,57 persen. Secara riil,

peningkatan PMTB ditunjukkan oleh peningkatan yang cukup tajam pada

realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kalimantan

Barat periode 2007-2008.

Sektor kegiatan yang menyerap investasi PMDN terbesar adalah

perkebunan skala menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit

(investasi sektor hulu). Realisasi investasi PMDN tahun 2006 mencapai Rp

4.256,21 Milyar atau meningkat 3,9 persen dibandingkan tahun 2005.

Peningkatan investasi PMDN ini dipicu oleh peningkatan investasi

perkebunan kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 2.950,57 Milyar.

Realisasi PMDN terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 dan

2009, dan kegiatannya masih didominasi pada investasi perkebunan kelapa

sawit. Pada tahun 2008, total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.201,25


122

Milyar atau meningkat 13,57 persen dibandingkan tahun 2007, dan sekitar Rp

3.414,77 Milyar diantaranya berupa investasi perkebunan kelapa sawit.

Mengingat potensi sektor primer khususnya perkebunan kelapa sawit

yang cukup besar, Pemerintah Provinsi terus berusaha untuk menarik minat

pihak luar untuk investasi di daerah ini. Salah satu dukungan pemerintah

adalah dengan meningkatkan pembangunan infrasruktur dasar melalui

peningkatan belanja pemerintah. Pada tahun 2006, pengeluaran konsumsi

pemerintah mencapai Rp 4.775,18 Milyar atau meningkat 26,46 persen

dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2008 pengeluaran konsumsi pemerintah

meningkat sebesar 33,79 persen. Selain untuk peningkatan penyediaan

infrastruktur dasar, secara bertahap pemerintah daerah memfasilitasi untuk

peningkatan investasi PMDN misalnya dengan mendorong pihak swasta

untuk meningkatkan pengolahan hasil produksi perkebunan sawit selain CPO

untuk mampu menghasilkan produk turunan yang mampu memberikan nilai

tambah yang lebih besar bagi daerah.

Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit juga mempunyai dampak

negatif terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

a. Dampak terhadap lingkungan hidup

Sistem monokultur yang diterapkan dalam perkebunan kelapa

sawit dapat membahayakan fungsi hutan sebagai sumber pangan.

Masyarakat pedalaman di Kalimantan Barat secara umum masih

menggunakan hutan sebagai sumber mata pencaharian untuk berladang.


123

Selain itu, pembukaan lahan perkebunan sawit secara besar-besaran

mengakibatkan terjadi perubahan bentang alam besar-besaran dalam

waktu singkat, yang tidak memberikan kesempatan bagi lahan tersebut

untuk memulihkan keadaan.

Di lain pihak, beberapa studi telah menemukan penurunan jumlah

(80 persen untuk tanaman dan 80-90 persen untuk mamalia, burung, dan

reptilia) dalam keragaman hayati menyusul diubahnya hutan menjadi

perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, perusakan lahan gambut akibat pembukaan lahan

perkebunan kelapa sawit meningkatkan resiko datangnya banjir dan

kebakaran hutan. Pembukaan lahan kelapa sawit secara besar-besaran

telah mematikan Daerah Aliran Sungai (DAS). Banjir terus meningkat

pengungsi setiap tahun semakin bertambah dan meluas. Tahun 2003

bencana banjir melanda beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu

Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak

dan Pontianak. Kabupaten Bengkayang dan Sambas berada pada jalur

DAS Mempawah, sedangkan lima kabupaten lainnya berada di DAS

Kapuas. Walhi Kalimantan Barat memprediksikan Ibu Kota Provinsi

Kalimantan Barat Pontianak akan tenggelam akibat bencana banjir

sebelum tahun 2015. Kota Pontianak berada di muara Sungai Kapuas dan

Mempawah. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit

dengan cara membakar hutan oleh pihak perusahaan merupakan faktor


124

utama penyebab terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Barat pada

tahun 1997-1998.

b. Dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Saat sebuah perusahaan kelapa sawit besar masuk ke suatu daerah,

beberapa anggota masyarakat kebanyakan sangat tertarik untuk menjadi

bagian (petani kelapa sawit) dari perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut

disebabkan masyarakat tidak memiliki kepemilikan legal atas tanah

mereka, kesepakatan biasanya dibuat sehingga mereka memiliki 2-3

hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan kelapa

sawit biasanya meminjamkan sejumlah modal dengan bunga 30 persen per

tahun untuk biaya bibit, pupuk, dan kelengkapan lain. Karena kelapa sawit

membutuhkan sekitar 7 tahun untuk berbuah, mereka setiap harinya

bekerja seperti buruh dengan bayaran yang relatif murah. Sementara lahan

mereka belum menghasilkan apa-apa namun membutuhkan pupuk dan

pestisida, yang dibeli dari perusahaan kelapa sawit. Saat perkebunan mulai

berproduksi pun pendapatan petani kelapa sawit belum mencukupi untuk

membayar cicilan dan bunga pinjaman yang sudah menumpuk selama 7

tahun. Rendahnya pendapatan digabung dengan tingginya kebutuhan

hidup dan modal yang dibutuhkan untuk keperluan pemeliharaan tanaman

kelapa sawit tampaknya akan membuat para petani kelapa sawit tetap

terus-menerus berhutang pada perusahaan kelapa sawit.


125

Munculnya perkebunan kelapa sawit dinilai tidak berpihak

terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Hal tersebut ditandai

dengan tidak adanya perlindungan dan penghargaan terhadap ekonomi

masyarakat yang berskala kecil. Misalnya, masyarakat pedalaman di

Kalimantan Barat khususnya masyarakat pribumi suku Dayak tidak dapat

lagi mengelola hasil hutan, seperti madu, damar ataupun karet, karena

mereka tidak diperbolehkan masuk ke areal perkebunan besar seperti

kelapa sawit. Padahal sejak nenek moyang ada, mereka lebih dahulu dari

para pengusaha tersebut. Hasil hutan di atas telah dibabat habis oleh para

pengusaha, karena dianggap tidak bernilai ekonomis demi mengejar

keuntungan besar dari perkebunan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan

kelapa sawit secara besar-besaran juga menyebabkan masyarakat di

sekitar perkebunan kelapa sawit mengalami kehilangan mata pencaharian.

Di Kalimantan Barat, areal perladangan dan perkebunan karet milik

masyarakat semakin sempit akibat digunakan untuk areal perkebunan

kelapa sawit.

Argumentasi bahwa ekspansi sawit akan menyerap tenaga kerja

(buruh) dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan merupakan suatu

kebohongan. Asumsi hitungan pemerintah dan perusahaan perkebuanan

kelapa sawit yang menyebutkan bahwa 20 juta hektar lahan perkebunan

akan menyerap sekitar 10 juta buruh sangatl jauh dari kenyataan. Fakta

yang ditemukan di lapangan bahwa dalam 100 hektar lahan hanya


126

menyerap sekitar 22 orang tenaga kerja sehingga dengan demikian dengan

20 juta hektar hanya menyerap 4,4 juta buruh.

Data Walhi Kalimantan Barat tahun 2012, di Kalimantan Barat

pada tahun 2008 hingga 2010 tercatat sekitar 200 kasus di perkebunan

kelapa sawit menyangkut penggusuran lahan pertanian, tanam tumbuh,

tempat keramat, ganti rugi yang tidak layak dan konflik antara yang

menerima dengan tidak menerima masuknya perkebunan kelapa sawit.

Sengketa tanah yang memicu konflik beragam menyangkut penguasaan

hutan di berbagai wilayah di Kalimantan Barat menegaskan kegagalan

pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan dengan struktur sosial,

ekonomi masyarakat setempat, serta kaitan sejarah masyarakat

bersangkutan dengan hutan. Investasi bernilai miliaran dolar itu justru

membuat rakyat kehilangan tempat tinggal, ruang sosial serta kehilangan

kemandirian dalam membangun kesejahteraannya sendiri.

Bagi masyarakat yang terlanjur berkebun sawit, bersiap-siaplah

mulai dari awal lagi ketika sawit diremajakan. Itupun bagi yang bisa

meremajakan sawitnya. Kenyataannya banyak petani tidak bisa

meremajakan karena petani tidak memiliki sertifikat lahan yang bisa

dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Dalam penelitian Marcus Colchester dkk. mengenai dampak

perkebunan kelapa sawit (tiga perusahaan) terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau pada tahun 2006, perkebunan kelapa


127

sawit mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melaui pemberian lahan plasma oleh perusahaan.

Sementara itu, pembangunan jalan telah membantu masyarakat yang

sebelumnya terisolasi, mendapat akses ke desa-desa lain serta pasar terdekat.

Namun, sisi lain kehadiran perkebunan kelapa sawit membawa

dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem alam dan kehidupan sosial

dan kultural masyarakat setempat. Operasi fisik perkebunan kelapa sawit telah

membawa perubahan pada ekosistem alam melalui penggundulan daerah

pertanian dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Masyarakat desa menyatakan bahwa

perubahan tutupan vegetasi telah merubah distribusi spesies dan menyebabkan

ledakan hama yang tidak terkontrol. Pembukaan lahan dengan menggunakan

api untuk membuang reruntuhan dan rontokan ranting serta tumbuh-tumbuhan

telah menyebabkan polusi udara dan asap, yang berakibat pada menurunnya

kesehatan manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan alam. Kehadiran

perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan

kultural di masyarakat lokal. Meskipun tuak (minuman tradisi masyarakat

Dayak) sangat umum di dalam perayaan ritual dan tradisi masyarakat Dayak,

masyarakat desa mengungkapkan meningkatnya angka kecanduan alkohol

yang cukup mengkhawatirkan. Banyak tetua masyarakat dan orang tua

khawatir anak-anak mereka dan para generasi muda kecanduan alkohol dan

membuat mereka malas ke sekolah atau bahkan putus sekolah. Masyarakat

mengatakan bahwa perilaku mencari keuntungan pribadi telah menggantikan


128

tradisi kebersamaan, solidaritas dan adat-istiadat, serta gaya hidup kolektif.

Perubahan gaya hidup menjadi lebih individualistis dan kapitalis,

menyebabkan segala sesuatu diukur secara ekonomis.

Tidak hanya itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit serta

kebutuhannya atas tanah untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit

menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat. Kedatangan perkebunan

tersebut memunculkan perdebatan yang sengit mengenai kompensasi, biaya

dan kesempatan yang diberikan perkebunan yang membawa perpecahan

dalam masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan. Terdapat pula

interpretasi yang berbeda mengenai pentingnya terlibat dalam negosiasi tanah.

Tidak jarang para peminpin di tingkat lokal seperti kepala desa dan pemimpin

adat terlibat dalam kasus suap dalam penyelesaian konflik tanah antara

masyarakat dengan pihak perusahaan. Kepala desa dan pemimpin adat

menggunakan posisi mereka untuk mendapat keuntungan pribadi dari

perusahaan untuk diri sendiri beserta keluarga.

Dampak negatif perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat

merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama sebagian besar

masyarakat Kalimantan Barat untuk menolak kehadiran perkebunan kelapa

sawit di wilayah mereka. Tahun 2005 penolakan terhadap masuknya

perkebunan kelapa sawit terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Jelai Hulu,

Kebupaten Ketapang. Masyarakat Desa Tanjung menuntut Pemerintah

Kabupaten Ketapang untuk mencabut izin PT Sinar Mas dan PT Borneo


129

Khatulistiwa Sawit. Hal serupa terjadi di tiga kabupaten lain pada tahun 2008,

yaitu penolakan perkebunan kelapa sawit oleh warga perbatasan di

Kecamatan Empanang dan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu,

masyarakat Serawai di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Sintang dan Serikat

Tani Serumpun Damai (STSD) yang terdiri dari lima kecamatan di Kabupaten

Sambas.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara besar-

besaran oleh pemerintah kabupaten/kota mendapat peringatan langsung dan

tertulis dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH pada

tanggal 15 April 2008. Cornelis meminta para walikota dan bupati untuk

mengkaji ulang izin-izin perkebunan kelapa sawit yang sudah diterbitkan serta

menghentikan sementara pemberian izin baru. Tenggang waktu yang

diberikan gubernur kepada walikota dan bupati untuk mengkaji ulang izin-izin

perkebunan kelapa sawit adalah selama tiga tahun terhitung sejak tahun 2008.

Namun, kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mengurangi lajunya

perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat hanya bersifat

sementara. Tahun 2011 Pemerintah Provinsi kembali membuka kesempatan

kembali kepada pemerintah kabupaten/kota dan para investor untuk

mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit dengan menetapkan 1,5

juta hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Ekspansi kelapa sawit memberikan keuntungan besar bagi perusahaan

serta pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten mati-matian


130

menarik investasi dan menjual ijin. Perlawanan dari masyarakat yang menolak

melepaskan lahan mereka sering dicap sebagai anti-pembangunan. Tetapi

beban yang ditanggung masyarakat sangatlah tinggi. Para petani plasma,

pekerja dan masyarakat lokal menanggung risiko terbesar untuk kehilangan

tanah dan penghidupan, bekerja dalam kondisi yang tidak aman untuk upah

yang rendah, terjebak hutang yang berkepanjangan akibat kesepakatan tak adil

sebagai petani plasma, bila mereka menjadi bagian dari industri kelapa sawit.

2. Pembahasan Trend Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di


Dari hasil analisis data dapat diketahui perkembangan produksi



Tabel V.18 Trend dan Perkembangan Produksi


Tahun 2001-2010

Tahun

Produksi (Ton)

Y'

2001 497.894 466.697,6

2002 511.318 523.289,0

2003 517.090 579.880,4

2004 626.181 636.471,8

2005 746.919 693.063,2

2006 839.703 749.654,6

2007 845.100 806.246,0

2008 845.309 862.837,4

2009 862.515 919.428,8

2010 921.560 976.020,2



131

Grafik V. 2 Trend Perkembangan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di



Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat bahwa trend produksi


tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari

garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jumlah produksi

kelapa sawit di Kalimantan Barat meningkat rata-rata 56.591, 4 ton per

tahunnya. Trend produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan

Barat yang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi

karena beberapa hal, antara lain:

a. Konsumsi CPO dunia

Konsumsi minyak sawit (CPO) dunia dari tahun ke tahun terus

menunjukkan tren meningkat. Sekitar 80 persen produksi minyak sawit

dunia digunakan untuk makanan, termasuk minyak goreng, dalam

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produksi trend


132

margarin, mi, makanan panggang, dll. Selain itu, minyak sawit digunakan

sebagai bahan dalam produk non makanan, termasuk produksi bahan

bakar hayati, sabun, detergen, kosmetik, obat-obatan, serta beraneka

ragam produk rumah tangga dan industri yang lain.

Pada tahun 2000, jumlah konsumsi CPO dunia berkisar 21,9 juta

ton (23,7 persen dari total kebutuhan dunia akan minyak nabati) dan

meningkat tajam pada tahun 2009 menjadi 45,1 juta ton (34,0 persen dari

total kebutuhan dunia akan minyak nabati). Hingga tahun 2010, Amerika

Serikat dan Uni Eropa 27 merupakan negara pengkonsumsi CPO terbesar

di dunia masing-masing sebesar 57,3 Kg per kapita dan 54,9 per kapita.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi CPO dunia, permintaan

CPO dunia pada periode 2001-2006 rata-rata tumbuh sebesar 9,92 persen.

Permintaan sawit dunia yang semakin meningkat sejalan dengan

meningkatnya permintaan dari negara-negara importir, seperti Cina, India,

Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Permintaan CPO Amerika Serikat terus

naik, tren konsumsi minyak nabati Amerika Serikat melonjak 60 persen

pada periode 2002-2009. Kebutuhan minyak CPO naik karena didukung

kebijakan negara tersebut untuk menggunakan bahan bakar nabati.

Setidaknya sekitar 173 unit pabrik biodiesel beroperasi dan tersebar di

sejumlah lokasi di Amerika Serikat.

Total produksi minyak sawit dunia meningkat hampir tiga kali

lipat selama 3 dasawarsa terakhir hingga 2009. Pada periode 2009-2010,


133

total produksi minyak sawit diperkirakan 45,1 juta ton, dengan Indonesia

dan Malaysia mencapai lebih dari 85 persen total dunia. Indonesia dan

Malaysia masing-masing memproduksi lebih dari 18 juta ton minyak

sawit. Total perdagangan minyak sawit dan minyak inti sawit mencapai

lebih dari 35 juta ton, impor dan ekspor. Eksportir utama minyak sawit

adalah Indonesia dan Malaysia yang masing-masing mengekspor 15,7 dan

15,1 juta ton. Negara pengimpor utama adalah India, Cina, dan Uni Eropa,

yang masing-masing mengimpor 6,7 juta, 6,3 juta, dan 4,6 juta ton.

Tahun 2003 kecenderungan ekspor CPO Nasional meningkat

antara lain ke India dengan volume ekspor 1.402.783.354 kg, dengan nilai

ekspor US$ 523.183.022, ke Belanda dengan volume ekspor 377.424.630

kg dengan nilai ekspor US$ 129.468.217 dan ke Malaysia volume ekspor

320.528.032 kg dengan nilai ekspor US$ 124.869.906.

Diprediksikan peningkatan konsumsi dan ekspor CPO akan terus

berlanjut bahkan dalam persentase yang lebih besar mengingat faktor yang

mendukung hal tersebut cukup banyak, seperti: pertumbuhan penduduk,

pertumbuhan industri hilir, perkembangan energi alternatif, dll. Malaysia

dan Indonesia diprediksikan akan terus menjadi pemain utama dalam

ekspor CPO ini, mengingat belum ada perkembangan yang signifikan dari

negara pesaing lainnya. Pada tahun 2008 Indonesia mampu menyalip

Malaysia baik dalam produksi maupun ekspor CPO, karena didukung oleh

luas lahan yang tersedia dimana Malaysia sudah mulai terbatas.


134

Sementara konsumsi per kapita minyak goreng Indonesia tahun

2003 mencapai 16,5 kg per tahun dimana konsumsi per kapita khusus

untuk minyak goreng sawit sebesar 12,7 kg per tahun. Produksi minyak

goreng sawit di Indonesia sebesar 7.425.000 ton (setara dengan kebutuhan

CPO sebesar 9.900.000 ton atau setara dengan ketersediaan TBS sebesar

43.043.478,26 ton). Dimana pada tahun yang sama Indonesia mengekspor

minyak goreng sawit sebesar 4.800.000 ton dan kebutuhan konsumsi

nasional sebesar 3.964.900 ton. Dari hasil analisa diatas diketahui bahwa

Indonesia masih kekurangan minyak goreng untuk kebutuhan nasional

sebesar 1.339.000 ton (setara dengan kebutuhan CPO sebesar

1.786.533,33 ton atau setara dengan ketersediaan TBS sebesar

7.767.536,23 ton). Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk pengolahan

minyak goreng sawit maupun pengolahan CPO dan budidaya kelapa sawit

masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Sementara dari data ekspor dapat diketahui bahwa kuota impor

China untuk minyak goreng sawit mencapai 2,6 juta ton pada tahun 2004

dan Indonesia baru menyanggupi 0,7 juta ton untuk CPO dan 0,2 juta ton

untuk minyak goreng sawit dan Cina masih membuka importir untuk

mengimpor minyak goreng sawit sebesar 0,5 juta ton. Dan untuk India

pada tahun 2004 kuota impor minyak goreng sawit mencapai 2,5 juta ton.

Permasalahan utama perdagangan dunia CPO sebenarnya bukan

terletak pada tingkat permintaan konsumsi atau ekspornya, karena baik


135

konsumsi atau ekspor dunia cenderung meningkat dengan stabil.

Permasalahan utamanya justru terletak pada fluktuasi harga yang tidak

stabil. Fluktuasi harga CPO ini cenderung dipengaruhi oleh oleh dua hal,

yaitu keadaan ekonomi dunia dan isu-isu yang dibuat oleh negara

penghasil produk subtitusi (saingan CPO), yaitu negara-negara penghasil

minyak dari kacang kedelai dan jagung yang umumnya merupakan negara

di Eropa dan Amerika (negara maju). Tahun 2008, krisis global yang

melanda dunia menyebabkan permintaaan CPO dunia berkurang sehingga

mempengaruhi produksi CPO di Kalimantan Barat. Peningkatan produksi

CPO tidak terlalu signifikan dari 845.100 ton menjadi 845.309 ton tidak

sebading dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara isu-isu seperti

produk yang tidak higienis, pengrusakan ekosistem hutan termasuk isu

pemusnahan orang utan merupakan isu yang diangkat untuk menjatuhkan

harga CPO dunia. Harga CPO dunia pada tahun 2006 adalah US$

540/ton, relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga selama tujuh tahun

terakhir, walaupun pada 1984 harga CPO pernah mencapai USD729/ton.

b. Pabrik pengolahan CPO

Bertambahnya jumlah pabrik pengolahan CPO di setiap kabupaten.

Hingga tahun 2009, pabrik pengolahan CPO di Kalimantan Barat

berjumlah 65 pabrik dengan kapasitas produksi 5. 475 ton TBS/jam.


136

c. Penyediaan pupuk oleh Pemerintah Provinsi

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui

penyediaan bibit kelapa sawit. Tahun 2010, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat melalui dinas perkebunan menyediakan 700 ribu bibit

kelapa sawit. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2013 menargetkan 1,5 juta bibit akan tercapai untuk ditanam.

d. Pertambahan luas lahan

Penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit yang setiap

tahunnya meningkat mempengaruhi jumlah produksi. Hal tersebut dapat

dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel V.19 Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit

No Tahun Jumlah Luas Areal

(Ha)

Jumlah Produksi

(Ton/Tahun)

1 2001 322.780 497.894

2 2002 335.773 511.318

3 2003 349.101 517.090

4 2004 367.619 626.181

5 2005 388.171 746.919

6 2006 407.083 839.703

7 2007 451.400 845.100

8 2008 499.548 845.309

9 2009 602.124 862.515

10 2010 750.948 921.560


Dari tabel di atas terlihat luas areal perkebunan kelapa sawit

mempengaruhi jumlah produksi. Bila dilihat pada kolom luas areal, sangat

jelas terlihat bahwa terjadi penambahan luas areal secara terus-menerus dari

setiap tahunnya. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit bahkan terlihat


137

sangat tinggi pada periode 2005-2008, dimana luas areal 388.171 hektar

meningkat menjadi 499.548 hektar berarti telah terjadi kenaikan sebesar

111.377 hektar. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit berpengaruh

pada peningkatan produksi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani. Semakin

luas areal perkebunan kelapa sawit, maka produksi kelapa sawit juga

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah produksi TBS sangat terlihat

pada periode yang sama (2005-2008), yaitu dari 746.919 ton menjadi 845.309

ton berarti terjadi penambahan sebesar 98.390 ton.

3. Pembahasan Trend Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi


Dari hasil analisis data dapat diketahui perkembangan jumlah petani



Tabel V.20 Trend dan Perkembangan Jumlah Petani


Tahun 2001-2010

Tahun

Jumlah Petani (KK)

Y'

2001 52.081 58,763

2002 52.081 62,392

2003 66.153 66,021

2004 74.507 69,650

2005 85.283 73,279

2006 82.733 76,908

2007 81.343 80,537

2008 82.961 84,166

2009 84.351 87,795

2010 89.442 91,424



138

Grafik V.3 Trend Perkembangan Petani Perkebunan Kelapa Sawit di




perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2001-2010 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke

kanan atas. Begitu juga dengan jumlah petani yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan rata-rata 3.629 KK.

Meningkatnya jumlah petani perkebunan kelapa sawit di Kalimantan

Barat disebabkan beberapa hal, antara lain: pertama, peningkatan luas areal

perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya yang diikuti dengan peningkatan

jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jika luas areal bertambah, maka

jumlah perusahaan sebagai pemegang hak izin perkebunan kelapa sawit

semakin bertambah. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalimantan Barat,

hingga bulan Desember 2011 jumlah perusahaan kelapa sawit di Provinsi

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Petani trend


139

Kalimantan Barat berjumlah 318 perusahaan. Bertambahnya jumlah

perusaahaan perkebunan kelapa sawit mempengaruhi permintaan akan tenaga

kerja atau petani. Semakin banyak jumlah perusahaan maka jumlah petani

akan meningkat. Peningkatan jumlah petani yang dipengaruhi oleh faktor

bertambahnya luas areal perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel V.21 Perkembangan Luas Lahan dan Jumlah Petani Kelapa Sawit

No Tahun Jumlah Luas Areal

(Ha)

Jumlah Petani (KK)

1 2001 322.780 52.081

2 2002 335.773 52.081

3 2003 349.101 66.153

4 2004 367.619 74.507

5 2005 388.171 85.283

6 2006 407.083 82.733

7 2007 451.400 81.343

8 2008 499.548 82.961

9 2009 602.124 84.351

10 2010 750.948 89.442


Dari tabel di atas terlihat luas areal perkebunan kelapa sawit

mempengaruhi jumlah petani. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit pada

periode 2001-2005, dimana luas areal 322.780 hektar meningkat menjadi

388.171 hektar berarti telah terjadi kenaikan sebesar 65.391 hektar.

Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit berpengaruh pada

peningkatan jumlah petani yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan.

Peningkatan jumlah petani sangat terlihat pada periode 2007-2010, yaitu dari

81.343 KK menjadi 89.442 KK berarti terjadi penambahan sebesar 8.099 KK.


140

Kedua, pola kemitraan dalam pembangunan dan pengelolaan

perkebunan kelapa sawit. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di

sekitar perkebunan kelapa sawit, pengusaha perkebunan harus mau dan

mampu menjalankan program pengembangan masyarakat (community

development/ CD). Salah satu program pengembangan masyarakat adalah

melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitar dan membangun kebun

untuk masyarakat sekitar minimal seluas 20persen dari luas areal kebun yang

diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan. Pada pola kemitraan, seluruh biaya yang menyangkut

pengembangan unit kebun mitra menjadi hutang dari masing-masing peserta

mitra yang memperolehnya, dan harus dibayar kembali (dicicil dari

pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunannya/penjualan TBS) dengan

masa tenggang yang cukup panjang serta menurut jadwal dan persyaratan-

persyaratan yang cukup ringan. Pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak

perusahaan dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk bergabung menjadi

petani perkebunan kelapa sawit.

Ketiga, program transmigrasi pemerintah pusat. Salah satu tujuan

transmigrasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan

memberikan kesempatan merubah nasib. Sampai saat ini, Provinsi Kalimantan

Barat masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Para transmigran di

Kalimantan Barat pada umumnya bermatapencarian sebagai petani di sektor


141

perkebunan kelapa sawit. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi Kalimantan Barat, sejak tahun 1969 hingga 2005, sudah ada 121.619

KK atau 514.916 jiwa warga transmigrasi di Kalimantan Barat. Pada tahun

2006, masuk lagi 820 KK, tahun 2007 650 KK dan pada tahun 2008 masuk

770 KK dengan sebaran sebagai berikut: 200 KK di Kabuapaten Kapuas

Hulu, 200 KK di Kabupaten Bengkayang, 20 KK di Kabupaten Sambas, 250

KK di Kabupaten Kayong Utara dan 100 KK di Kabupaten Sanggau. Jadi,

total populasi transmigrasi di Kalimantan Barat hingga tahun 2008 adalah

123.859 KK. Berdasarkan kebijakan pemerintah, dari tahun ke tahun, warga

transmigrasi ini akan terus bertambah dan menyebar luas di seluruh

kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Bertambahnya jumlah transmigran di

Provinsi Kalimantan Barat mempengaruhi jumlah petani perkebunan kelapa

sawit.

4. Pembahasan Trend Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi


Dari hasil analisis data dapat diketahui perkembangan harga CPO




142

Tabel V.22 Trend dan Perkembangan Harga CPO


Tahun 2001-2010

Tahun

Harga CPO (Rp/Kg)

Y'

2001 2.098,64 1.970,7

2002 2.956,21 2.500,6

2003 3.279,36 3.030,5

2004 3.565,10 3.560,4

2005 3.253,19 4.090,3

2006 3.383,22 4.620,3

2007 5.655,46 5.150,2

2008 6.677,57 5.680,1

2009 5.944,40 6.210,0

2010 6.739,88 6739,9


Grafik V.4 Trend Perkembangan Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit



0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Harga CPO trend


143


perkembangan harga CPO perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2001-2010 mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut dapat

dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan harga

CPO meningkat rata-rata Rp 529,9 per tahun.

Peningkatan harga CPO di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh

faktor luas areal dan produksi kelapa sawit. Hal tersebut dapat dilihat dari

pada tabel di bawah ini:

Tabel V.23 Perkembangan Luas Lahan Kelapa Sawit, Produksi

dan Harga CPO

No Tahun Jumlah Luas

Areal (Ha)

Jumlah Produksi

(Ton/Tahun)

Harga CPO

(Rp/Kg)

1 2001 322.780 497.894 2.098,64

2 2002 335.773 511.318 2.956,21

3 2003 349.101 517.090 3.279,36

4 2004 367.619 626.181 3.565,10

5 2005 388.171 746.919 3.253,19

6 2006 407.083 839.703 3.383,22

7 2007 451.400 845.100 5.655,46

8 2008 499.548 845.309 6.677,57

9 2009 602.124 862.515 5.944,40

10 2010 750.948 921.560 6.739,88


Dari tabel di atas terlihat luas areal dan produksi kelapa sawit secara

bersama-sama mempengaruhi harga CPO. Bila dilihat pada kolom luas areal,

jelas sekali terlihat bahwa terjadi penambahan luas areal secara terus-menerus

dari setiap tahunnya. Ekstensifikasi luas areal bahkan terlihat sangat tinggi

pada periode 2005-2008, dimana luas areal 388.171 hektar meningkat menjadi


144

499.548 hektar berarti telah terjadi kenaikan sebesar 111.377 hektar.

Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit ternyata juga berpengaruh

pada peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang

dihasilkan oleh petani. Semakin luas areal perkebunan kelapa sawit, maka

produksi kelapa sawit juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah

produksi TBS sangat terlihat pada periode 2006-2010, yaitu dari 839.703 ton

menjadi 921.560 ton berarti terjadi penambahan sebesar 81.851 ton.

Tandan buah segar kelapa sawit merupakan bahan baku utama CPO.

Ekstensifikasi luas areal yang diikuti dengan penambahan produksi TBS

ternyata tidak terlepas dari adanya fluktuasi harga CPO di Provinsi

Kalimantan Barat. Pada tabel di atas dapat dilihat bagaimana peningkatan luas

areal perkebunan kelapa sawit yang diikuti dengan peningkatan produksi TBS

ternyata juga diikuti dengan naiknya harga CPO. Peningkatan harga CPO

terjadi karena peningkatan permintaan CPO baik dalam negeri maupun luar

negeri mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari periode 2005-2008

dari harga Rp 3.253,19/Kg menjadi Rp 6.677,57/Kg. Artinya ada peningkatan

sebesar Rp 3.424,38/Kg.

Tidak hanya itu, harga CPO di tingkat dunia dan nasional juga turut

mempengaruhi harga CPO di Provinsi Kalimantan Barat. Periode 2006-2007,

harga rata-rata CPO di tingkat dunia mengalami peningkatan dari US$ 477

Dollar/Ton menjadi US$ 777 Dollar/Ton. Begitu juga dengan harga CPO di

tingkat nasional yang meningkat dari Rp 4.190, 09/Kg menjadi Rp


145

7.064,38/Kg. Peningkatan harga CPO di tingkat nasional dan dunia berimbas

pada peningkatan harga CPO di Kalimantan Barat dari Rp 3.383,22/ Kg

meningkat menjadi Rp 5.655,46/ Kg.


146

BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN

KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Trend perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2001-2010 mengalami peningkatan signifikan. Hal

tersebut dapat dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan

atas. Begitu juga dengan perkembangan luas lahan yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan rata-rata 37.906,4 hektar. Persentase tertinggi

perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dapat

dilihat pada tahun 2010, dimana luas areal sebelumnya (2009) 602.124 hektar

meningkat menjadi 750.948 hektar berarti telah terjadi kenaikan sebesar

148.824 hektar atau 24,71 persen. Pengembangan sektor perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Kalimantan Barat dengan cara memperluas lahan secara

umum mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pendapatan per

kapita masyarakat Kalimantan Barat. Namun, perluasan perkebunan kelapa

sawit juga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kondisi

sosial ekonomi masyarakat.

146


147

2. Trend perkembangan jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2001-2010 mengalami peningkatan signifikan. Hal

tersebut dapat dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan

atas. Begitu juga dengan perkembangan jumlah produksi yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan rata-rata 56.591,4 ton. Pada tahun 2002, jumlah

produksi 511.318 ton meningkat 13.424 ton atau 2,70 persen dari produksi

pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah produksi pada tahun berikutnya

terus berlanjut hingga tahun 2010. Persentase peningkatan produksi

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat tertinggi pada tahun

2005, dimana produksi pada tahun sebelumnya (2004) 626.181 ton meningkat

menjadi 746.919 ton berarti telah terjadi kenaikan sebesar 120.738 ton atau

19,28 persen.

3. Trend perkembangan jumlah petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2001-2010 mengalami peningkatan. Hal tersebut

dapat dilihat dari garis trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas.

Jumlah petani setiap tahunnya meningkat rata-rata 3.629 KK. Jumlah petani

perkebunan kelapa sawit pada periode 2001-2006 mengalami peningkatan

yang signifikan. Namun pada tahun 2007 jumlah petani mengalami penurunan

sebesar 1.390 KK atau 1,70 persen. Penurunan jumlah petani hanya terjadi

pada tahun 2007 saja dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami

peningkatan lagi hingga tahun 2010.


148

4. Trend perkembangan harga CPO di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-

2010 mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari garis

trend yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Peningkatan harga CPO

setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp 529,9 per Kg. Harga CPO pada periode

2001-2004 mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada tahun

2005 mengalami penurunan sebesar Rp 311,91. Harga CPO kemudian terus

meningkat pada tahun berikutnya hingga tahun 2010. Peningkatan harga CPO

tertinggi terjadi tahun 2007, dimana harga CPO tahun sebelumnya (2006) Rp

3.383,22 per Kg meningkat menjadi Rp 5.655,46 per Kg. Artinya telah terjadi

peningkatan sebesar Rp 2.272,24.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

a. Memikirkan ulang kebijakan perkebunan kelapa sawit yang ekstrim,

termasuk menghentikan perluasan perkebunan, dan bekerja bersama

masyarakat lokal untuk mengembalikan apa yang telah hilang.

b. Meningkatkan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada

agar lebih bermaanfaat bagi peningkatan APBD dan tingkat kesejahteraan

masyarakat.


149

c. Meninjau izin-izin yang ada untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih

lanjut dan menangani secara tuntas sengketa lahan dengan bekerja sama

dengan lembaga hukum dan pemuka adat.

d. Melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan-perusahan yang belum

memenuhi standar lingkungan hidup dalam pembukaan kebun sawit.

e. Memperbaiki dan mengontrol sistem pemberian izin yang dilakukan oleh

masing-masing pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi berbagai

penyelewengan antara kepala daerah dengan pihak investor perkebunan

kelapa sawit.

f. Menegakkan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi

persyaratan hukum.

g. Meningkatkan pembangunan pabrik pengolahan CPO. Hal tersebut dapat

mendukung peningkatan produksi dan kualitas CPO yang dihasilkan oleh

perkebunan kelapa sawit.

h. Memanfaatkan sumber daya pertanian untuk tanaman kelapa sawit secara

optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas

sumber daya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan.

2. Investor/Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

a. Untuk meminimalkan potensi konflik antara masyarakat dengan pihak

perusahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat/petani dengan

menjalankan dengan baik program pengembangan masyarakat.


150

b. Meningkatkan pemberdayaan serta kualitas para petani agar proses

produksi kelapa sawit dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Berusaha mencapai pemecahan masalah atas sengketa yang berlangsung

dengan masyarakat lokal.

d. Menjamin pemenuhan hak-hak petani dan buruh perkebunan sawit

3. Masyarakat Adat

a. Harus ada upaya penyadaran bersama mengenai dampak-dampak yang

ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

b. Perlu usaha keras untuk memperjuangkan serta melindungi hak-hak

masyarakat adat yang terlibat dalam berbagai konflik perkebuanan kelapa

sawit.

4. Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian dampak dari perluasan

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Teknik analisis data deret berkala dengan trend garis lurus dapat diukur

dengan berbagai macam metode. Namun dalam penelitian ini penulis hanya

menggunakan metode Setengah Rata-Rata. Adapun kelemahan metode ini

adalah selisih data asli dengan jumlah trend lebih besar jika dibandingkan

dengan metode Least Square (kuadrat terkecil).


151

2. Penulis hanya bisa memberikan gambaran empiris tentang perkembangan

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010.

Penulis tidak bisa memberikan data secara akurat mengenai hal-hal yang

mempengaruhi perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit di Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun 2001-2010.


152

DAFTAR PUSTAKA

Aidenvironment. 2009. Kebijakan Bahan Bakar Nabati Eropa dan Perluasan

Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Amsterdam

Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2005. Prospek Perkebunan Kelapa Sawit.

Jakarta.

Badan Pengawasan Berjangka Komoditi. 2010. Perkembangan TBS tahun 2010.

http://www.bappebti.go.id/?pg=berita_kolom_detail&berita_kolom_id=378.

diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

Bappenas. 2010. Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi

Kalbar. Jakarta.

Casson, A. 2000. The Hesistant Boom: Indonesia’s Oil Palm Sub-Sector in an Era of

Economic Crisis and Political change. CIFOR Occasional Paper No. 29.

CIFOR: Bogor.

Colchester, Marcus dkk., 2006. Tanah yang Dijanjikan. Jakarta: Forest Peoples

Programme.

Dajan, Anto. 1986. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. Jakarta: LP3ES

Direktorat Jenderal Perkebunan. Perkembangan Luas Areal dan Produksi

Perkebunan Kelapa Sawit, 2000-2010. ditjenbun.deptan.go.id. Diakses pada

tanggal 20 Janurai 2012.

Gilarso, T. 2001. Pengantar Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Kanisius.

Goenadi. 2005. Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Indonesia. Jakarta:

Departemen Pertanian RI.

Hartanto, Heri. 2011. Budidaya Kelapa Sawit. Yogyakarta: Citra Media Publishing.

Hasibuan, Nurmansyah.1993. Ekonomi Industri. Jakarta: LP3ES.

http://membangunkebunkelapasawit.webs.com/proseshgu.htm. diakses tanggal 23

April 2012.


153

Indonesian Commercial Newsletter. 2009. Industri Palm Oil di Indonesia November

2009. http://www.datacon.co.id/CPO1-2009Sawit.html. diakses pada tanggal

19 Februari 2012.

Kartasapoetra, A. 1987. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Jakarta: PT. Bina

Aksara.

Lipsey dan Steiner. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: PT. Bina Aksara

Lubis, A.U., 2008. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Di Indonesia, Edisi 2.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit: Medan.

Lubis, Effendi dan Widanarko, Agus. 2011. Buku Pintar Kelapa Sawit. Jakarta:

AgroMedia.

Manroe, B. Kent. 1992. Pricing Making Profitable Decesion. Jakarta: PT Elex Media

Komputindo.

Pahan, I. 2006. Kelapa Sawit Manejemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta:

Penebar Swadaya.

Pandamean, Maruli. 2011. Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit.

Jakarta: Penebar Swadaya.

Purcel, Wayne D. 1979. Agricultural Marketing, Sistem, Coordination, Cash and

Futures Prices. USA: Reston Publising Company.

Rismiati, Catur dan Bondan S. 2001. Pemasaran Barang dan Jasa. Yogyakarta:

Kanisius.

Sirait, T. Martua. 2009. Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di

Kalimantan Barat. Jakarta: Cordaid.

Sugiono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Swasha, Basu. 1990. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty.

World Wife Fund (WWF) Indonesia.2009. Peta Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit di

Provinsi Kalimantan Barat.

http://awsassets.wwf.or.id/download/kebun_Kalimantan Barat.jpg.

diakses pada tanggal 10 Maret 2012.


154

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat, Tahun 2001-2010

No Tahun Jumlah Luas

Areal (Ha)

Jumlah Produksi

(Ton/Tahun)

Jumlah

Petani (KK)

Harga CPO

(RP/Kg)

1 2001 322.780 497.894 52.081 2.098,64

2 2002 335.773 511.318 52.081 2.956,21

3 2003 349.101 517.090 66.153 3.279,36

4 2004 367.619 626.181 74.507 3.565,10

5 2005 388.171 746.919 85.283 3.253,19

6 2006 407.083 839.703 82.733 3.383,22

7 2007 451.400 845.100 81.343 5.655,46

8 2008 499.548 845.309 82.961 6.677,57

9 2009 602.124 862.515 84.351 5.944,40

10 2010 750.948 921.560 89.442 6.739,88

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011


155

Lampiran 2

Perhitungan Trend Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit


Y’ = ao + bX

Keterangan:








Trend Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit


Tahun

Luas Areal

(Ha)

Semi Total

1/2 Rata-

rata

Trend Awal Tahun

2001 322.780

276.876,1

2002 335.773

314.782,4

2003 349.101 1.763.444 352.688,8 352.688,8

2004 367.619

390.595,2

2005 388.171

428.501,5

2006 407.083

466.407,9

2007 451.400

504.314,2

2008 499.548 2.711.103 542.220,6 542.220,6

2009 602.124

580.127,0

2010 750.948

618.033,3


156

a = 352.688,8

b = X2 – X1 = ( 542.220,6 – 352.688,8) = 37,906.4

5 5

2001 2002 2003 2004 2005

Luas Areal 322,780 335,773 349,101 367,619 388,171

Trend 276,876.1 314,782.4 352,688.8 390,595.2 428,501.5

2006 2007 2008 2009 2010

Luas Areal 407,083 451,400 499,548 602,124 750,948

Trend 466,407.9 504,314.2 542,220.6 580,127.0 618,033.3

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Luas areal trend


157

Trend Perkembangan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit


Tahun

Produksi (Ton)

Semi Total

1/2 Rata-rata

Trend Awal

Tahun

2001 497.894

466.697,6

2002 511.318

523.289,0

2003 517.090 2.899.402 579.880,4 579.880,4

2004 626.181

636.471,8

2005 746.919

693.063,2

2006 839.703

749.654,6

2007 845.100

806.246,0

2008 845.309 4.314.187 862.837,4 862.837,4

2009 862.515

919.428,8

2010 921.560

976.020,2

a = 579.880,4

b = X2 – X1 = (862.837,46 – 579.880,4) = 56.591,4

5 5

2001 2002 2003 2004 2005

Produksi 497,894 511,318 517,090 626,181 746,919

Trend 466,697.6 523,289.0 579,880.4 636,471.8 693,063.2

2006 2007 2008 2009 2010

Produksi 839,703 845,100 845,309 862,515 921,560

Trend 749,654.6 806,246.0 862,837.4 919,428.8 976,020.2

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produksi trend


158

Trend Perkembangan Petani Perkebunan Kelapa Sawit


Tahun

Petani (KK)

Semi Total

1/2 Rata-rata

Trend Awal Tahun

2001 52.081 58,763

2002 52.081 62,392

2003 66.153 330.105 66.021 66,021

2004 74.507 69,650

2005 85.283 73,279

2006 82.733 76,908

2007 81.343 80,537

2008 82.961 420.830 84.166 84,166

2009 84.351 87,795

2010 89.442 91,424

a = 66,021

b = X2 – X1 = (84.166 – 66.021) = 3.629

5 5

2001 2002 2003 2004 2005

Petani 52,081 52,081 66,153 74,507 85,283

Trend 58,763.0 62,392.0 66,021.0 69,650.0 73,279.0

2006 2007 2008 2009 2010

Petani 82,733 81,343 82,961 84,351 89,442

Trend 76,908.0 80,537.0 84,166.0 87,795.0 91,424.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Petani trend


159

Trend Harga CPO Perkebunan Kelapa Sawit


a = 3.030,5

b = X2 – X1 = (5.680,1 – 3.030,5) = 529,9

5 5

2001 2002 2003 2004 2005

Harga CPO 2.098,64 2.956,21 3.279,36 3.565,10 3.253,19

Trend 1.970,7 2.500,6 3.030,5 3.560,4 4.090,3

2006 2007 2008 2009 2010

Harga CPO 3.383,22 5.655,46 6.677,57 5.944,40 6.739,88

Trend 4.620,3 5.150,2 5.680,1 6.210,0 6.739,9

Tahun

Harga CPO

(Rp/Kg)

Semi Total

1/2 Rata-rata

Trend Awal Tahun

2001 2.098,64

1.970,7

2002 2.956,21

2.500,6

2003 3.279,36 15.153 3.030,5 3.030,5

2004 3.565,10

3.560,4

2005 3.253,19

4.090,3

2006 3.383,22

4.620,3

2007 5.655,46

5.150,2

2008 6.677,57 28.401 5.680,1 5.680,1

2009 5.944,40

6.210,0

2010 6.739,88

6.739,9

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Harga CPO trend


160

Lampiran 3

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat Tahun 2008

No Perusahaan Mulai Group Kabupaten Luas (ha)

1 Aimer Agro Mas Sinar Mas Group

2 Aneka Sari Pendopo Cempaka Anda Group

3 Antar Mustika Segara Benua Indah Group Ketapang 15.000,00

4 Ayu Sawit Lestari Harapan Sawit Lestari Ketapang 6.396,00

5 Bakrie Sawit Perdana Bakrie Group Ketapang

6 Bakrie Sawit Pratama Bakrie Group Ketapang

7 Bakrie Sawit Prima Bakrie Group Ketapang

8 Bakrie Sumatera Palntation I Bakrie Group

9 Bakrie Sumatera Palntation II Bakrie Group

10 Bakrie Sumatera Palntation III Bakrie Group

11 Benua Indah Group Benua Indah Group Ketapang 12.855,30





16 Bintang Harapan Desa BHD Sanggau 8.900,90

17 Bontipermai Jayaraya 1997 Lyman/Satya Djaya Raya

Group

Sintang 80.000,00

18 Budidaya Agrolestari 1992 Benua Indah Group Ketapang 14.000,00

19 Bukit Aka Mayau Landak 200,00

20 Bukit Prima Platindo Multi Prima Entakai Group Sintang

21 Bukit Hujau Lestari Multi Prima Entakai Group

22 Bumi Indo Kapuas 1998 Ika Muda Grup Pontianak 50.000,00

23 Bumi Raya Utama Group Bumi Raya Utama Group Pontianak 1.468,90

24 Bumi Raya Utama Group Bumi Raya Utama Group Ketapang 9.957,00

25 Bumi Pratama Khatulistiwa 1996 Karya Prajuna Nelayan

Group

Pontianak 15.000,00

26 Bumi Pratama Khatulistiwa Pontianak 3.539,38

27 Bumi Suka Swakarsa Mukti grup

28 Cemaru Lestari 1996 Bumi Raya Utama Grup Pontianak 17.500,00

29 Cempaka Anda Cempaka Anda Group

30 Ceria Karya Pranawa 1995 Indofilton Inti Sambas 5.000,00

31 Citra Nusa Inti Sawit Salim Group Sanggau 30.000,00

32 Citra Riau Sarana Salim Group Sanggau 10.000,00

33 Citra Tani Utama I, II Rana Wastu Group

34 Duta Sumber Nabati 1990 Benua Indah Group Ketapang 15.000,00

35 Duta Surya Pratama BHD Sanggau 9.499,20

36 Esther Antarthyca Bengkayang 0,00

37 Graha Cakramulia 1998 15.000,00

38 Golden Holp Ketapang 4.664,49

39 Harapan Hibrida Kalbar 1994 Fajar Kita Kusuma Ketapang 3.060,00

40 Harapan Hibrida Kalbar Harapan Sawit Lestari Ketapang 3.319,60


161


41 Harapan Sawit Lestari Harapan Sawit Lestari Ketapang 7.289,80

42 Harapan Sawit Lestari 1994 Fajar Kita Kusuma Ketapang 11.500,00

43 Kalimantan Bina Permai Sanggau 5.147,00

44 Kalimantan Bina Permai 1995 Lyman/Satya Djaya Raya Sanggau 30.750,00

45 Kalimantan Oleo Industru Sanggau 256,56

46 Kalimantan Sanggar Pusaka 1990 Lyman/Satya Djaya Raya

Group

Sanggau 69.000,00

47 Kalimantara Persada Persawitan 1998 Karya Prajuna Nelayan

Group

Pontianak 100.000,00

48 Karya Bogamitra Rana Wastu Group

49 Karya Bogakusuma Rana Wastu Group

50 Karya Mupakat Lestari Sanggau 0,00

51 Kebun Aria Landak 4.848,00

52 Kebun Ganda Prima Inti Cempaka Anda Group Sanggau 1.400,00

53 Kebun Ganda Prima Unit

Plasama

Sanggau 5.000,00

54 Kembayan Subur Agro 1993 Batasan Group Pontianak 26.000,00

55 Kembayan Subur Agro Mitra Inti Sejati

56 Ladang Sawit Malindo Ketapang 0,00

57 Lyman Agro Group Lyman Agro Group Sanggau 4.417,00

58 Lyman Agro Group Lyman Agro Group Sanggau 5.000,00

59 Lyman Agro Group Lyman Agro Group Sintang 1.961,00




63 Megatani Rana Wastu Group

64 Menara Artapalma 1995 Benua Indah Group Ketapang 20.000,00

65 Mitra Austral Sejahtera Sanggau 0,00

66 Mitra Inti Sejati 1990 Batasan Group Sambas 0,00

67 Mitra Inti Sejati Plantation I Mitra Inti Sejati Bengkayang 4.730,00

68 Mitra Inti Sejati Plantation II Mitra Inti Sejati Bengkayang 8.366,00

69 Mitra Sawit Lestari Harapan Sawit Lestari

70 Monodon Pratama Rubertindo 1997 Sambas 1.240,00

71 Mujur Agro Sanggau 40,00

72 Mukti Agro Lestari 1998 Mukti grup Sanggau 14.000,00

73 Mukti Bangun Perkasa 1998 Mukti grup Sanggau 19.000,00

74 Mukti Swadaya Lestari Mukti grup

75 Multi Jaya Perkasa Sanggau 5.011,00

76 Multi Prima Entakai 1988 Multi Prima Entakai Group Sanggau 0,00

77 Multi Prima Entikai Multi Prima Entakai Group Sanggau 3.972,00

78 Nusantara Chandra Cempaka Anda Group

79 Nusantara Mukti Sentosa Sinar Mas Group Kap.Hulu 0,00

80 Patriot Andelas 1996 Bakrie Group Sanggau 10.000,00

81 Perkebunan Nusantara XIII Perkebunan Nusantara XIII Sanggau 7.679,10

82 Perkebunan Nusantara XIII Perkebunan Nusantara XIII Landak 3.579,21



85 Perkebunan Nusantara XIII Perkebunan Nusantara XIII Sanggau 0,00


162



87 Permata Hijau Sarana Multi Prima Entakai Group Sanggau 0,00

88 Permata Hijau Sarana 1990 Multi Prima Entakai Group Sintang 7.300,00

89 Permata Hijau Sarana Multi Prima Entakai Group Sintang 4.363,10

90 Poli Plant Sejahtera Ketapang 0,00

91 Prakarsa Tani Sejati 1993 Bumi Raya Utama Group Ketapang 25.794,00

92 Rana Wastu Kencana Rana Wastu Group Sambas 0,00

93 Ratubadis Adhi Perkasa Sanggau 558,00

94 Riau Agrotama Plantation Kp.Hulu 7.000,00

95 Risjad Sumber Kirana 1997 Risjadson Group 18.000,00

96 Sambas Raya Sakti Sambas 0,00

96 Sandika Natapalma 1997 Benua Indah Group Ketapang 0,00

97 Sawit Desa Kapuas BHD Sanggau 0,00

98 Selapan Jaya Permai Sambas 5.000,00

99 Sime Indo Agro Sanggau 12,00

100 Sempurna Kesuma Harapan Sawit Lestari

101 Sinar Dinamika Kapuas 1994 Lyman/Satya Djaya Raya

Group

Sintang 14.000,00

102 Sinar Dinamika Kapuas I Sanggau 0,00

103 Sinar Dinamika Kapuas II Sanggau 0,00

104 Sinar Dinamika Kapuas III Sintang 0,00

105 Smart Corporation Sinar Mas Group Sintang 2.700,00

106 Subur Ladang Andalan Benua Indah Group Ketapang 0,00

107 Sukma Budiman Sentra Sawit Sintang 0,00

108 Surya Borneo Indah BHD Sanggau 0,00

109 Surya Kencana Perkasa Pontianak

110 Swadaya Mukti Perkasa Mukti grup Ketapang 2.681,00

111 Supra Palma Mandiri Benua Indah Group

112 Tenera Agronusa Benua Indah Group

113 Tun Srilanang Jaya Cempaka Anda Group

114 Wira Karya Nusatani Benua Indah Group

115 Wahana Transhutani Benua Indah Group

116 Subur Ladang Andalan Benua Indah Group Ketapang

117 Wawasan Kebun Nusantara Cempaka Anda Group

118 Wira Rivaco Mandum Lyman Agro Group Landak

119 Yamaker Satrindo Jaya Sanggau

120 Yamaker Sawit Sari Mitra Inti Sejati Sanggau

Total 865.162,01

Sumber: Disbun Kalbar, 2008


Documents

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIrepository.usd.ac.id/21309/2/051324006_Full.pdf · "biawak dudok labuk bakalindank" (pepatah tua dayak laor) v plagiat merupakan tindakan tidak