D. Periode berlakunya konstitusi di Indonesia1. Periode Berlakunya Konstitusi

NO

PERIODE JADWAL KONSTITUSI

SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA

BENTUK PEMERINTAHA

N1 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

UUD 1945

Kesatuan

Republik a. 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 Kabinet Presidensial b. 14 November 1945 -27 Desember 1949 Kabinet parlementer2 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 UUD RIS '49 Kabinet parlementer Serikat Uni Republik

317 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 UUD S 1950 Kabinet parlementer

Kesatuan Republik

4 5 Juli 1959- 21 Mei 1998

UUD 1945

Kesatuan

Republik

a. Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966) Kabinet Presidensial

(Demokrasi Terpimpin)

b. Orde Baru ( 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998) Kabinet Presidensial

(Demokrasi Pancasila)

5 Reformasi(21 Mei 1998 -Sekarang) Amandemen UUD 1945

Kabinet Presidensial (Demokrasi Pancasila)

Kesatuan

Republik

2. Tahapan Amandement UUD 1945Sistem yang berkembang dalam perubahan Konstitusi:

a. Renewel, seperti yang dianut Negara2 Eropa- Kontinental.i. Dilakukan apabila suatu konstitusi dilakukan perubahan.

ii. Perubahan konstitusi yang baru secara keseluruhan.b. Amandement , seperti yang dianut Negara2 Anglo Saxon.

i. Apabila Konstitusi di ubah (diamandemen), Konstitusi asli tetap berlaku.Prosedur mengubah Konstitusi;

a. Menurut K.C. Wheare,4 cara yang dapat digunakan mengubah UUD melalui penafsiran:

i. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces)ii. Perubahan yang dianut dalam konstitusi (formal amandement)

iii. Penafsiran secara hukum(judicial interpretation) b. Menurut Miriam Budiardjo:

i. Sidang badan legeslatif dengan ditambah beberapa syarat.ii. Referendum / Plebisit

iii. Negara Negara bagian dalam Negara federaliv. Musyawarah khusus/ (special convention)

c. Menurut Hans Kelsen:i. Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legistatif biasa yang

dilembagakan oleh konstitusi tersebut dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante.

ii. Pada Negara2 Federal, perubahan Konstitusi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah Negara bagian.

Tahapan Amandemen UUD NKRI 1945 Prosedur Amandemen Masa Orde Baru

o Landasan hukum Perubahan UUD 1945 Pasal 3 UUD 1945 “ MPR menetapkan UUD & GBHN’’ Pasal 37 UUD 1945

1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR hadir.

2) Putusan diambil dengan persetujuan sukurang-kurangnya ⅔ anggota MPR yang hadir.

Tap MPR RI NO. IV/MPR/1983 tentang referendum. UU No. 5 Tahun 1984, tentang Referendum.

o Mekanisme Pelaksanaan Referendum Referendum dilakukan oleh presiden selaku Mandataris MPR , Jika

MPR ingin mengubah UUD 1945. Referendum dilaksanakan selambat2nya 1 tahun setelah pendaftaran

pemberian pendapat rakyat hingga hasil penyampaian hasil referendum ke Presiden melalui lembaga tertentu dibawah Mendagri.

Hasil referendum disampaikan oleh Mendagri ke presiden. Hasil referendum haruslah menunjukkan:

1) Sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat rakyat yang terdaftar telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat.

2) Sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat rakyat yang menggunakan haknya tersebut setuju terhadap kehendak MPR merubah UUD 1945.

Prosedur Amandemen Masa Reformasio Latar belakang Amandemen 1945

o Alasan Amandemen 1945

Terdapat beberapa kelemahan utama dari UUD 1945 yang menyebabkan penyimpangan konstitusional

Terlalu banyak memberikan atribut kewenangan kepada legistatif dalam mengatur hal hal penting tanpa batasan batasan yang tegas.

UUD 1945 memuat pasal pasal multitafsir.o Tujuan Amandemen 1945

Menyempurnakan UUD NKRI 1945o Dasar Hukum Amandemen UUD 1945

Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 Tap MPR RI No. IX/MPR/1999 ttg penugasan badan pekerja MPR u/

melanjutkan perubahan UUD RI 1945.

Tap MPR RI No. IX/MPR/2000 ttg penugasan badan pekerja MPR u/ mempersiapkan rancangan Perubahan UUD Negara RI 1945.

Tap MPR RI No. XI/MPR/2001 ttg perubahan atas ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000.

o Tahapan tahapan Amandemen pada reformasi 1) Tahap I

Sidang istimewa MPR 13 November 1998, hasilnya:1) Mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 & UU No. 5 tahun 1985

ttg rederendum dengan Tap MPR No. VIII/MPR/1998.2) Menghapus pasal 7 UUD1945 ttg masa jabatan presiden

mejadi 2 Periode.3) Tahap II

Sidang istimewa MPR 14-21 Oktober 1999, hasilnya:1) Mengesahkan Amandemen UUD 1945 tahap I (19 Oktober

1999) yaitu terdiri dari pasal 4 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 9 ayat (2), pasal 14, pasal 17, pasal 20, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 36.

2) Tahap III Sidang MPR 17 – 18 Agustus 2000, hasilnya;

1) Mengesahkan Amandemen UUD 1945 tahap II ( 18 Agustus 2000) antara lain, Pasal 12, pasal 19, pasal 20,pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 36.

2) Tahap IV Sidang MPR 1-10 November 2001, hasilnya:

1) Mengesahkan Amandemen UUD 1945 tahap III ( 10 November 2001), antara lain pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 11,pasal 22, pasal 23, pasal 24.

2) Tahap V Sidang MPR 1-10 Agustus 2002,hasilnya:

1) Mengesahkan Amandemen UUD 1945 tahap IV ( 10 Agustus 2002), antara lain pasal 4 ayat (4), pasal 18, pasal 24 ayat (3), pasal 31, pasal 32, pasal 34,pasal 37,serta 3 pasal aturan peralihan,& 2 pasal aturan tambahan.

2) TahapVI Sidang MPR Agustus 2003, hasilnya:

1) Membentuk Komisi Konstitusi berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/2003.

2) Kewenangan Komisi Konstitusi:o Memperoleh risalah UUD 1945

o Memperoleh penjelasan mengenai latar belakang perubahan UUD 1945.

o Melakukan analisis terhadap perubahan UUD 1945.o Menyusun program kerja.

o Mekanisme perubahan UUD 1945 berdasarkan Amandemen 1945Berdasarkan pasal 37 UUD 1945:

Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam siding MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR.

Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis & ditunjukkan dg jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota MPR.

Putusan u/ mengubah UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus ttg bentuk NKRI, tidak dapat dilakukan perubahan.o Hasil Perubahan UUD 1945

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sistematika a. Pembukaan a. Pembukaan

(preambul)

b. Batang tubuh b. Pasal-Pasal

c. Penjelasan

Bab 16 21

Pasal 37 73

Ayat 49 170

Aturan Peralihan 4 pasal 3 pasal

Aturan tambahan 2 ayat 2 pasal

3. Kesepakatan Dasar dalam Amandement UUD1945a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945b. Tetap mempertahankan NKRIc. Mempertegas system Presidensiald. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal hal normative akan dimasukkan dalam pasal

pasal.e. Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

4. Sikap positif terhadap Konstitusi Negaraa. Mampu mempertahankan & mengamankan serta mengimplementasikan UUD NKRI

1945 dalam kehidupan berbangsa & bernegara.b. Mampu memasyarakatkan UUD NKRI 1945 dalam berbagai ling. Kehidupan masing2.

c. Mampu menjadikan UUD NKRI 1945 sebagai pedoman penyelesaian dalam setiap persoalan ketatanegaraan.

d. Bersikap konstitutif dalam setiap penyelesaian persoalan bangsa.