NAMA : ANDI WIDYA

KELAS : AKSEL 1

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

DAN

PANCASILA

*TUJUAN PEMBELAJARAN*1. Menjelaskan permasalahan perbatasan Negara merupakan manifestasi kedaulatan wilayah suatu Negara2. Menjelaskan makna bentuk Negara kesatuan dan tujuan Negara kesatuan 3. Menjelaskan keterkaitan bentuk Negara kesatuan dengan tujuan Negara kesatuan 4. Menjelaskan bentuk pemerintahan Republik5. Menjelaskan bentuk pemerintahan Republik Indonesia

1. Menjelaskan permasalahan perbatasan Negara merupakan manifestasi Kedaulatan negara pada dasarnya merupakan pengakuan negara lain terhadap wilayah perbatasan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai 3 perbatasan darat dengan negara tetangga serta 11 perbatasan laut. Perbatasan udara mengikuti perbatasan darat dan perbatasan teritorial laut antarnegara.

Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga masih belum semua dapat diselesaikan. Pemasalahan penetapan perbaatsan negara saat ini masih ada yang secara intesif sedang dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu kedaulatan hak bedaulat NKRI.

Permasalahan perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah adanya berbagai pelanggaran wilayah darat, wilayah laut , dan wilayah udara kedaulatan NKRI, kegiatan illegal loging, illegal fishing, illegal trading, illegal traficking dan trans-national crime merupakan bentuk ancaman potensial apabila pemerintah kurang bijakdalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan yang muncul dari dalam (internal) adalah tingkat kesejahtraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dll sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dar negara tetangga.

Perbatasan negara merupakan manifestasi dari kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan juga sekaligus berfungsi sebagai “frointer” atau sebagai wilayah yang dapat memperluas pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahan dan keamanan terhadap negara-negara sekitarnya.

2. Menjelaskan makna bentuk Negara kesatuan dan tujuan Negara kesatuan Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Menurut Charles E. Marriam, dalam bukunya A history of American Political Theories mengemukakan lima tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahtraan, dan kebebasan. Kelima tujuan tersebut dapat direduksi menjadi kesejahtraan atau kemakmuran bersama.

3. Menjelaskan keterkaitan bentuk Negara kesatuan dengan tujuan Negara kesatuanHubungan bentuk negara kesatuan dengan tujuan negara terdapat pada alenia keemapat pembukaan UUD negara republik indonesia berbunyi:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.

2. Memajukan mesajahtraan umum.

3.Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembentukan bentuk negara kesatuan memiliki tujuan untuk menyatuhkan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik.

Jadi keterkaitan bentuk negara sangat erat hubungannya dengan tujuan negara kesatuan karena setiap adanya bentuk negara kesatuan pasti memiliki tujuan negara keatuan.

4. Menjelaskan bentuk pemerintahan Republik Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer.

a. Republik absolut

Dalam sistem republik absolut pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

b. Republik konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

c. Republik parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. 

d. Sistem Pemerintahan Presidensial

Untuk mengetahui sistem pemerintahan presidensial, terlebih dahulu akan dibahas mengenai sistem pemerintahan.

5. Menjelaskan bentuk pemerintahan Republik IndonesiaIndonesian adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan

pemerintah berbentuk republik dalam sistem pemerintah berbentuk prisedensial. Bentuk negara berkaitan erat dengan kedaulatan. Kedaulatan berasal dari pemerintah pusat maka disebut negara kesatuan yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Penyerahan sebagian kedaulatai nisertai ini biasanya dengan perjanjian yang apa sajayang berwenang pemerintah pusat dan negara bagian.

Dengan bentuk pemerintah republik indonesia dipimpin oleh, dan untuk rakyat maka disebut republik dari dan oleh raja untuk rakyat maka disebut Monarki.

Jika jalannya pemerintah bergantung pada dukungan parlamen dan dikepalai oleh perdana mentri, kanselir, konsul atau sejenisnya maka disebut parlamenter dan jika pemerintah tidak tergantung kepada parlamenter disebut presidensial.

TERIMA KASIH