Pilkada BWI Ratna PTUN

  • View
    267

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Pilkada BWI Ratna PTUN

Tanpa Ratna Ani Lestari, Pilbup

Banyuwangi Siaga I

Rabu, 14 Juli 2010 | 06:56 WIB

Gubernur Jamin Aman Banyuwangi - Surya- Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi tetap dilaksanakan sesuai jadwal, Rabu (14/7) hari ini. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur

Soekarwo saat memantau persiapan pelaksanaan Pilkada Banyuwangi, Selasa (13/7). Gubernur melakukan pemantauan bersama dengan anggota KPU dan Panwas juga jajaran Muspida Jatim. Pilkada Banyuwangi akan diikuti tiga pasangan calon, yakni Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko, Jalal - Yusuf Nuris dan Emilia Contesa - A Zaenuri Ghazali. Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 1.233.883 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 3.096 di 24 kecamatan se Kabupaten Banyuwangi. Tetap, besok (hari ini) dilaksanakan, ujar Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo. Pakde Karwo mengakui ada protes dan gugatan dari calon-calon yang tidak diloloskan KPU Banyuwangi saat pendaftaran. Sebelumnya KPU Banyuwangi mencoret dua pasangan calon yakni Ratna Ani Lestari (bupati incumbent) - Pepdi Arisdiawan dan Mulyono - Untung, dengan alasan mereka tidak memenuhi syarat dukungan 15 persen. Pasangan Ratna - Pepdi akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. Hasilnya, PTUN memutuskan pasangan tersebut memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan meminta KPU untuk mengikutkan pasangan tersebut dalam Pilkada 14 Juli. Tetapi PTUN menolak permohonan Ratna yang meminta agar Pilkada ditunda. Selain mengajukan gugatan, Bupati Ratna juga berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur agar Pilkada ditunda. Namun gubernur memastikan Pilkada Banyuwangi tetap dilaksanakan sesuai jadwal setelah menerima laporan KPU. Kekukuhan KPU untuk tetap melaksanakan Pilbup hari ini membuat Polda Jatim waspada. Untuk mencegah konflik, Polda Jatim pun menetapkan Banyuwangi Siaga I. Kabag Ops Polres Banyuwangi AKP Aditya Puji mengatakan, penetapan Siaga I itu karena Pilbup Banyuwangi dianggap rawan konflik pasca gagalnya calon incumbent Bupati Ratna dan keluarnya putusan PTUN yang memenangkan gugatan partai pendukung Bupati Ratna melawan KPU. Polres Banyuwangi pun mengerahkan seluruh personel untuk mengamankan Pilkada. Ada 1.750 personel yang kami kerahkan, ujar Kapolres Banyuwangi AKBP Slamet Hadi Supraptoyo. Para personel itu terdiri dari personel Polres, Polsek se kabupaten dan bantuan pasukan dari Samapta Polda Jatim Brimob Polda di Bondowoso, Malang dan Pamekasan. Dari pantauan Surya, seluruh kendaraan trantis sudah siap di halaman Mapolres Banyuwangi.

Namun, Gubernur Soekarwo yakin pelaksanaan Pilbub Banyuwangi akan berjalan lancar usai meninjau langsung persiapan. Soekarwo mengatakan persiapan berjalan baik, mulai distribusi logistik maupun pengamanan selama coblosan. Sejauh ini persiapan baik, saya ucapkan terimakasih kepada KPU dan Panwas Banyuwangi, juga kepada ibu bupati. Meskipun ada masalah karena ada dua calon yang tidak lolos, tetapi yang tidak puas memakai jalur hukum, lanjut Pakde Karwo. Ia menambahkan, dalam dunia demokrasi berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, ia menghargai langkah Ratna yang menempuh jalur hukum. Sementara itu anggota KPU Jawa Timur Arif Budiman mengatakan pihaknya akan melaksanakan semua aturan dan produk hukum. Sesuai aturan, lanjutnya, sebuah pelaksanaan Pilkada bisa ditunda jika terjadi bencana alam dan kerusuhan massal. Terkait putusan PTUN yang memenangkan pasangan Ratna - Pepdi, Arif menegaskan hal itu tidak bisa membuat pelaksanaan Pilkada Banyuwangi ditunda. Apalagi, imbuhnya, KPU Banyuwangi masih akan menempuh jalur hukum lebih lanjut yakni mengajukan banding ke PTUN. Selama masih belum ada kekuatan hukum tetap, pihaknya meminta KPU Banyuwangi meneruskan tahapan Pilkada sesuai jadwal. Ketua KPU Banyuwangi Syamsul Arifin menegaskan, seluruh komisioner KPU Banyuwangi menyetujui untuk mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Kami punya waktu 14 hari untuk menentukan sikap setelah putusan PTUN keluar, pekan lalu. Dan kami putuskan untuk mengajukan banding, ujarnya. Sedangkan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari yang ikut mendampingi Gubernur Soekarwo, tidak mau memberikan komentar. Perempuan tersebut hanya melempar senyum kepada wartawan yang meminta tanggapannya atas keputusan gubernur dan KPU. Tiga Pasang Ada tiga pasangan cabup-cawabup yang akan dipilih hari ini yakni nomor urut satu Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko, nomor urut dua Jalal - Yusuf Nur Iskandar, dan nomor urut tiga Emilia Contesa - A Zaenuri Ghazali. Abdullah Azwar Anas merupakan mantan anggota DPR RI periode 2004 - 2009. Mantan Ketua Umum IPNU tersebut menggandeng Ketua DPC PDIP Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Pasangan ini didukung oleh sejumlah partai besar yakni PDIP, PKB,PKS, PKNU dan Partai Golkar. Dari informasi yang

dihimpun Surya, basis suara Anas berada di Kecamatan Genteng dan tanah kelahiran Anas, Kecamatan Tegalsari. Sedangkan pasangan nomor urut dua, merupakan pasangan birokrat. Jalal saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yusuf Nuris (Gus Yus) adalah wakil bupati yang saat ini masih menjabat. Basis suara pasangan ini diperkirakan berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Muncar. Keduanya didukung oleh Partai Demokrat. Dan pasangan nomor urut tiga, menempatkan pasangan artis Emilia Contesa dan mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009, A Zaenuri Ghazali. Pasangan ini mendapat dukungan dari Partai Gerindra, PAN, Republikan dan sembilan partai non parlemen. Pasangan ini disebut-sebut mengandalkan basis dukungan daerah perkotaan.nuni Dibaca: 555 kali

Ratna Minta KPU Banyuwangi Laksanakan Putusan PTUNJumat, 09 Jul 2010 19:40:07| Sospol | Dibaca 189 kali

Banyuwangi - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari dan Pebdi Arisdiawan (RAPI) meminta KPU setempat segera melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kamis (8/7), yang memenangkan gugatan mereka.

Dalam putusan itu, PTUN Surabaya juga mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha negara yang telah diterbitkan pihak tergugat, dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Baru yang menyatakan pasangan Ratna - Pebdi telah memenuhi syarat dan di tetapkan menjadi salah satu pasangan calon dalam pilkada Banyuwangi tahun 2010 disertai pelaksanaan undian untuk penentuan nomor urut pasangan calon.

Keputusan PTUN Surabaya ini menambah panjang daftar dugaan kecurangan KPU Banyuwangi dalam melaksanakan tahapan pilkada.

Dalam jumpa pers yang diselenggarakan tim kuasa hukum pasangan RAPI di rumah kediaman bupati Ratna Ani Lestari, Jumat, Oesnawi SH, salah seorang kuasa hukum menyatakan, terkait keputusan PTUN Surabaya, KPU Banyuwangi diminta segera mengambil langkah konkret sesuai hati nurani, agar apa yang

diputuskan nantinya tidak mendapatkan sanksi hukum.

"Kami tidak meminta ditunda, tapi KPU harus mengambil langkah konkret sebelum keputusan PTUN dinyatakan sebagai keputusan tetap," ujar Oesnawi SH.

Sementara itu Bupati Ratna Ani Lestari di depan wartawan mengatakan, ia tetap akan melakukan upaya hukum terhadap semua keputusan KPU. Keputusan PTUN yang mengabulkan gugatannya merupakan kekuatan, selain keputusan Bawaslu dan KPU RI yang selama ini tidak pernah digubris oleh KPU Banyuwangi.

Ratna juga sudah mengirimkan surat ke gubernur Jawa Timur terkait situasi kabupaten Banyuwangi "Jika selama ini saya diam, itu karena saya ingin menjaga kondusifitas warga saya. Namun sekarang semua data sudah saya pegang dan saya tetap menempuh jalur hukum " kata Ratna.

Sementara itu Suherman, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisai KPU Banyuwangi ketika dikonfirmasi terkait keluarnya keputusan PTUN Surabaya itu, mengatakan pihaknya akan menempuh jalan banding atas putusan PTUN tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur serta tim kuasa hukum. Kami sepakat melakukan banding atas putusan PTUN tersebut," tegas Suherman.

Suherman juga menambahkan selama masih dalam proses banding, KPU Banyuwangi tetap akan melakukan tahapan pilkada seperti jadwal yang telah diputuskan melalui rapat pleno beberapa waktu lalu.

Karena itu, Suherman meminta kepada masyarakat Banyuwangi agar tetap tenang sehingga dapat mengikuti proses pilkada sebagaimana yang telah dijadwalkan. Pasalnya, KPU Banyuwangi hingga hini masih berketetapan melaksanakan coblosan pada tanggal 14 Juli mendatang.

Untuk itu, Suherman mengimbau warga Banyuwangi yang telah memiliki hak pilih dan telah terdaftar dalam DPT bisa menggunakan haknya sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan ataupun iming-iming tertentu.

Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. "Jangan karena iming-iming tertentu masyarakat tergoda. Gunakan hak pilih sesuai aspirasinya," imbau Suherman.

Dalam pemilu kada yang akan digelar kurang dari sepekan lagi itu akan diikuti 1.233.883 pemilih yang tersebar di 24 kecamatan dan 218 desa, serta terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil).

KPU Banyuwangi Ajukan Banding Terhadap Putusan PTUNSenin, 12 Juli 2010 | 14:52 WIB Besar Kecil Normal TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan 14 partai non parlemen pendukung Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari. Pendaftaran berkas banding diserahkan kepada kuasa hukum KPU Robikin. "Langkah hukum berupa upaya banding sudah kami putuskan dalam rapat pleno," kata anggota KPU Banyuwangi Hary Priyanto kepada wartawan, Senin (12/7). Kamis pekan lalu (8/7), PTUN memenangkan kubu 14 partai yang menggugat KPU Banyuwangi. Majelis hakim PTUN memerintahkan KPU mencabut SK 137/2010 tentang tidak lolosnya pasangan Ratna Ani-Pebdi Arisdiawan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Selain itu, KPU harus menerbitkan surat kep