PILIH DESA ADAT DEMI AJEG BALI

Oleh : Dr. Wayan Koster

Anggota Komisi X DPR-RI, Fraksi PDI Perjuangan

(Mantan Anggota Pansus RUU Desa) 

1. Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya yang dipilih adalah Desa Adat. Kalau mau mewujudkanajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.

2. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Adat diatur dengan Ketentuan Khusus dalam Bab XIII Pasal 103 sampai Pasal 110 yang pada intinya mengatur kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Desa Adat sebagai berikut:

Pasal 103, mengatur bahwa Desa Adat diberi kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang meliputi: a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b)Pengaturan dan pengurusan ulayat /wilayah adat; c) Pelestarian nilai sosial budaya; d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat; f) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai hukum adat; g) Pengembangan kehidupan hukum adat.

Pasal 104, mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105, mengatur pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadiurus oleh Desa Adat.

Pasal 106, mengatur bahwa: (1),Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi; penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat; (2), Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Pasal 107, mengatur bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat.

Pasal 108, mengatur bahwa pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109, mengatur bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 110, mengatur bahwa peraturan Desa Adat disesuaikan dengan Hukum Adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa AdatSelanjutnya, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa mengatur Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30, mengatur bahwa: (1), Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme: a) pengidentifikasian Desa yang ada; dan b) pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat; (2), Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 35, mengatur bahwa Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi: a) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b) pranata hukum adat; c) pemilikan hak tradisional; d) pengelolaan tanah kas desa adat; e) pengelolaan tanah ulayat; f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; g) pengisian jabatan Bendesa Adat dan perangkat desa adat; dan h)      masa jabatan Bendesa A

Pasal 36, mengatur bahwa: (1), Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat ; (2), Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut; (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendesa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

3. Prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mengembalikan tatanan Desa Adat sesuai susunan aslinya dengan fungsi dan kewenangannya di seluruh daerah di Indonesia yang telah hancur akibat diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan desa secara nasional sehingga mengakibatkan hancurnya susunan asli kelembagaan desa yang menjadi kekhasan masing-masing daerah.

4. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut: Pertama, Desa Adat akan mengurusi dua kewenangan yaitu:pertama, kewenangan untuk mengatur dan mengurus hak asal-usul berdasarkan hukum adat yangbersifat otonom; kedua, kewenangan bersifat penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah untukmengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan pemerintahan yang selama ini ditangani oleh Desa Dinas. Ketiga, Desa Adat diberi kewenangan membentuk kelembagaan untuk mewadahi kedua urusan /fungsi tersebut. Keempat, dalam melaksanakan urusan/fungsi dan kewenangan pemerintahan, bendesa

adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat Desa Adat yang ditunjuk; dan kelima, pengaturan fungsi dan kewenangan serta kelembagaan Desa Adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

5. Oleh karena itu sejatinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa Desa Adat akan diintervensioleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Desa Adat, justru Undang-Undang Desa telah memberi payung hukum (legalitas) agar Desa Adat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat. Hanya dalam urusan pemerintahan saja, Desa Adat harus berhubungan dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, itupun tidak dilaksanakan langsung oleh bendesa adat, tetapi kewenangan tersebut dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada perangkat Desa Adat yang ditunjuk. Sebagai bukti bahwa Pemerintah tidak bisa campur tangan kepada Desa Adat, dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang tentang Desa bahwa kelembagaan Desa Adat, pengisian jabatan, dan masa jabatan bendesa adat diatur berdasarkan hukum adat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi. Sangat berbeda dengan Desa Dinas yang semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Seharusnya, sebelum menentukan pilihan Desa Adat atau Desa Dinas, lebih dulu Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan sosialisasi Undang-Undang tentang Desa agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar dan utuh mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sebagai aparatur negara, seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang tersebut. Sayangnya, Pemerintah Provinsi malah terus mendebatkan Pasal 6 mengenai pilihan Desa Adat atau Desa Dinas, tanpa membuka ketentuan khusus Desa Adat yang diatur dalam Bab XIII. Justru yang dilakukan malah membangun opini untuk memilih Desa Dinas, dengan alasan-alasan bahwa kalau yang dipilih Desa Adat, maka Desa Adat tidak akan lagi otonom karena akan mudah diintervensi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Padahal sesungguhnya, dengan ketentuan dalam Bab XIII Undang-Undang tentang Desa, justru Desa Adat akan menjadi sangat kuat yang sulit diintervensi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Sesungguhnya inilah yang ditakutkan pada umumnyaoleh para birokrat; dibalik alasan-alasan semu yang disampaikan, para birokrat sesungguhnya tidak menginginkan Desa Adat menjadi semakin kuat, ini cara pandang yang sudah kuno, tidak bersedia membuka diri untuk melihat masa depan dengan cara pandang yang baru.

7. Tugas paling penting yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa terutama Ketentuan Khusus tentang Desa Adat (Bab XIII) serta ketentuan lainnya. Dalam Ranperda itu juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan substansi masalah yang menjadi kekhawatiran sejumlah pihak selama ini. Karena itu saya menghimbau semua pihak untuk mengakhiri debat yang tidak produktif, tetapi sebaiknya mencari solusi atas masalah yang perlu dituangkan dalam Ranperda.