Pikiran Rakyato Senin • Selasa o Sabtu 0 Mingguo Rabu 0 Kamis 0 Jumat2 3

17 18 1945620 21

OSep OOkt ONov • DesOJan OPeb oMar OApr

7 8 9 10 1122 23 24 25 26OMei OJun OJul 0 Ags

12 13 eJ 1527 28 29 30 31

Transparansi Informasi Ala Indonesia

Oleh ENGKUS KUSWARNO

M ENAKJUBKAN!Indonesia sejak 200-8, melalui DU Keter-

bukaan Informasi Publik (KIP)No. 14Tahun 2008, menempat-kan diri sebagai negara ke-s diAsia dan ke-76 di dunia yang se-cara resmi mengadopsi prinsip-prinsip transparansi informasi.Saat itu, barn sembilan puluhnegara di dunia yang memilikiDU Keterbukaan Informasi. DiAsia, yaitu India, Jepang, Nepal,Thailand, Indonesia, diikuti Ba-ngladesh.

Komitmen Indonesia padatransparansi informasi ini da-lam konteks ilmu komunikasi,agak unik. Mengingat, stereotipeIndonesia selama ini termasuknegara dalam budaya komu-nikasi konteks tinggi, dalam artibahwa pemaknaan informasiantarmanusia bukan atas dasarketerbukaan, melainkan penuhdengan simbolisasi, nonverbal,dan abstrak.

Undang-Undang KIP me-ngatur kewajiban badan atau pe-jabat publik untuk memberikanakses informasi yang terbuka ke-pada publik (masyarakat). Ke-

'- wajiban memberikan informasi,dokumen, dan data diintegra-

L

sikan sebagai bagian dari fungsibirokrasi pemerintahan, diper-kuat dengan sanksi-sanksi yangtegas untuk pelanggarannya.

Terdapat dua komponen pen-ting dalam memaknai keterbu-kaan ini, yaitu pengguna infor-masi publik dan badan publik.Pengguna informasi publik me-miliki right to know, sedangkanbadan publik memiliki right totell. Persoalan utama dari kedu-a komponen ini adalah salingmemahami haknya masing-ma-sing, yang karena berbagai ke-pentingan,hubungankeduanyamenjadi rentan.

Idealnya manfaat keterbuka-an informasi bagi badan publikantara lain menciptakan tata pe-merintahan yang baik; mening-katkan fungsi, kualitas, dan ki-nerja badan publik; mencegahterjadinya praktik-praktik ko-rupsi. Sementara bagi pengguna

. informasi publik (masyarakat),di antaranya meningkatkan par-tisipasi masyarakat dalam men-ciptakan tata pemerintahanyang baik, serta meningkatkankecerdasan dan kesejahteraanmasyarakat.

Perobahan paradigmaAkankah komunikasi konteks

Kliping Humas Unpad 2010

tinggi di Indonesia bergeser pa-da komunikasi konteks rendah,yang bersifat rinci, verbal, terbu-ka? Akankah budaya komuni-kasi terbuka di Indonesia meng-adopsi keterbukaan di negerilain yang terdahulu menerap-

. kannya? Terutama yang menja-di acuannya adalah AmerikaSerikat, seperti disinyalir Little-john (1996), pengembangankomunikasi di dunia cenderungberkiblat ke AS yang memilikiciri utama pragmatisme.

Walaupun Indonesia menga-cu kepada Freedom of Informa-tion Act (FOIA) yang bergayaAmerika, tetapi mungkin be-rharap Indonesia memiliki ke-terbukaan yang khas, berkulturdemokrasi khas Indonesia. Wa-laupun secara definitif dan im-plementatif ini tidak mudahdikonstruksi. Merujuk pada pe-rnyataan Lawrence Kincaid(1996) bahwa komunikasi di ne-gara seperti Indonesia bersifatmenyeluruh dan terpadu (who-leness and unity); lebih natural,emosional and spiritual; komu-nikasi lebih intuitif, sebagai kon-sekuensi dari suatu peristiwayang alami; dan hubunganbersifat lebih rumit karena meli-batkan posisi status, peranan,dan kekuatan sosial ketimbanghanya pada posisi dua atau lebihindividu. Inti dari semua ciri ta-

di adalah adariya nilai-nilai diatas ritual atau simbol semata.

Realitasnya, perubahan para-digma ini menimbulkan kondisiparadoks ciri khas Indonesia.Ketika DU mengatur right toknow publik bersanding denganright to tell badan publik, ke-nyataannya banyak kondisi yangmemaksa publik pada posisiright to tell, sedangkan badanpublik berlindung pada "right toknow" atas kondisi publik.

Sebagai contoh, paradoksdalam mempertahankan infor-masi privat tanggallahir seseo-rang yang mendapat perlin-dungan DU untuk dirahasiakan,menjadi nomor induk pegawaiyang mudah dikenali publik.Contoh paradoks lain adalahLSMbersikeras meminta infor-masi tentang pelaksanaan ang-garan suatu institusi negara.Akan tetapi LSMyang merupa-kan badan publik tersebut eng-gan memublikasikan dari manadan bagaimana pelaksanaan pe-nggunaan anggarannya sendiri.

Apabila dibuat kategori, makadalam implementasi trans-paransi informasi di Indonesiamasih memiliki persoalan, se-lain masalah nilai tadi, yaitu in-formasi publik tidak tersedia, in-formasi publik terlambat dibe-rikan, informasi publik diklaimrahasia secara sepihak, meka-

nisme palayanan informasi pub-lik yang buruk, akses informasipublik yang asimetris.

Sebagai penutup, menarikmengikuti pendapat Sidney M.Jourard (1971) tentang trans-parent, yaitu tentang cerminankonsep diri yang positif. Jikaseseorang (termasuk keber-adaan pada kelompok, organi-sasi, dan negara) yang memilikikarakteristik transparent, diacenderung akan mempersepsi(memaknai realitas) lebih cer-mat. Secara individual, dalambeberapa riset yang dikutipnya,bahwa orang yang transparentselain memiliki tingkat kecer-matan yang tinggi, dia cen-derung lebih mandiri danmemiliki daya tahan hidup lebihlama. Tentu saja berharap, jikapejabat publik di Indonesiadalam posisinya tersebut memi-liki karakteristik transparent,mereka memiliki ketahananhidup mandiri, lebih cermatmelihat realitas (termasuk ter-hadap sense of crisis), dan tentusaja berpeluang lebih sehat ser-ta memiliki harapan hidup yanglebih lama. Kondisi ini akanmembawa implikasi positifbagibadan publik termasuk publikdan negaranya. ***

Penulis, Guru Besar Komu-nikologi Unpad Bandung.

1