Pikiran Rakyato Selasa

45620 21

o Mar 8Apr

o Rabu . Kamis 0 Jumat

7 8 9 10 1122 23 24 25 26

OMei OJun OJul 0 Ags

o Sabtu12 13

27 28

OSep OOkt

Reposisi PendidikanOleh SUWANDI SUMARTIAS

R EPUfASI dan eksistensi ne-gara kini berada dalam titiknadir kehancuran karena diba-

ngun atas sistem hukum yang sungguhkarut marut. Semua elemen politik for-mal kelembagaan (eksekutif, legislatif,dan yudikatit) tak ubahnya kumpulandari bongkahan tulang dan daging yangtak memiliki komitmen dan moralitasdalam mengusung kelangsungan se-buah negara. Cepat atau lambat, peri-laku ''busuk" para elite yang kini men-cuat di berbagai media dan masyarakathanyalah masalah waktu menungguambruknya bangunan negara ini. Pro-duk kebijakan negara pada semua ele-men kelembagaan temyata mengan-dung cacat hukum yang luar biasa kro-nis. Politik negara dalam wujud kebi-jakan di berbagai departemen tak jugamampu memberi solusi dari keterp1:l-rukan. Fenomena mafia dalam berba-gai jenis yang sedang gencar-gencamyamenjadi wacana hangat di masyarakatsebenamya bukanlah kasus baru, tetapikarena ketiadaan political will elite ne-gara yang sedang berkuasalah yang jadipenyebab utamanya.

Negara tampil bukan lagi sebagaipengelola amanah rakyat untuk keluardari krisis kepercayaan, bahkan menja-di sosok sebagai "perompak" atas rak-yatnya (robber and neglect state).Bahkan kini muncul wacana di komu-nitas tertentu, .apanya yang harus di-ubah, kita sudah merdeka, banyakgedung, rumah, dan mobil-mobilmewah bertebaran di mana pun, kitasudah nyaman dan tak ada konflik apapun. Republik ini sudah menjadibangsa modem lebih dari Amerika danEropa, termasukjumlah "mafianya".Jika dengan cara selama ini bisa hidupnyaman dan mewah, termasuk denganmenjadi makelar, mafia kasus, sertamenjadi "poli-tikus", maka orang yangtidak ingin seperti itu salah sendiri.

Di tengah-tengah tenggelamnya re-putasi negara di mata rakyatnya, palingtidak secercah harapan dapat dibangunkembali sistem penyelenggataan pen-didikan dalam berbagai dimensi (infradan suprastruktur, kendati harus mulaidari titik nol. Momentum ini menjaditeramat penting seiring pascapembata-Ian UU Badan Hukum Pendidikan olehMahkamah Konstitusi pada 31 Maret2010. Rencana Mendiknas untuk me-rancang peraturan pemerintah (PP)yang baru tetap memiliki komitmenuntuk meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pendidikan, khususnyasubstansi tentang prinsip-prinsipotonomi, akuntabilitas, transparansi,dan efisiensi. Wacana tidak jelasnyakurikulum, mahalnya buku ajar, biaya,rendahnya gaji para pendidik dan tena-ga kependidikan, sertajenis-jeniskomersialisasi dan pragmatisme pen-didikan lainnya sudah lama menjadirahasia umum. Namun setiap upaya

perubahan sistem masih dihadapkanpada para elite birokrasi yang bemu-ansa mafia.

Reposisi pendidikan formal dan non-formal merupakan upaya strategis yangmenjadi pilihan utama dalam upayamemutus mata rantai keperpurukandan krisis mental bangsa ini. Opti-misme ini perlu penyegaran dan pe-nguatan kembali oleh para ilmuwandan atau teknokrat pendidikan, karenahampir di seluruh dunia perubahan su-atu negara diawali dengan pembena-hanjperbaikan (reposisi) yang kompre-hensif dalam ranah pendidikan. Danhanya dunia pendidikan yang mampumelahirkan SDM berkualitas danberkarakter moralis dan idealis. Faktortingginya keterampilan dan penge-tahuan yang diperoleh peserta didiktidak akan memadai dalam meng-hadapi gempuran-gempuran globali-sasi yang teramat konsumeris danmaterialistis. Pendidikan telah kehila-ngan makna yang hakiki akibat deper-sonalisasi dan mekanisasi hidup kaummodem. Manusia bersatu denganmesin dan telah mengakibatkan hi-langnya identitas pribadi sebagaimanusia. Hannah Arendt (1979) dalam'The Human Condition", melakukananalisis yang cemerlang tentang deper-sonalisasi sebagai manusia ideal klasikyang terbalik, dengan merujuk padakontemplatif, deliberated, dan keku-atan konstruktif lebih unggul darisekedar fungsi biologis. Manusia mo-dem, secara nyata telah kehilangandaya tarik untuk kontemplasi dan lebihbanyak memenuhi kebutuhan materi.Sebagai konsekuensinya, manusiamenjadi turun derajatnya menjadi "bi-natang laborans" yang teIjebak polaproduksi dan konsumsi, tak memilikimakna sebagai manusia yang berpikir,berper~aan, dan bemurani.

Pembangunan manusia seutuhnyasebagai amanat UUD 1945 dan hakasasi manusia menjadi antiklimaksseiring maraknya mafia hukum, make-lar kasus, dan tindakan kolutiflainnyadi tubuh birokrasi. Meminjam pemiki-ran Bryant & White (1<)82),pembangu-nan semestinya mampu melenyapkankemiskinan dan mengurangi ke-bodohan, membebaskan dari perbu-dakan, melepaskan ikatan dari cara-cara hidup yang sia-sia merupakan tin-dakan yang perlu dilakukan untukmemperbaiki tarafhidup masyarakat,tetapi hal ini belum cukup. Kemiski-nan, kebodohan, dan semua tandaketerbelakangan dalam waktubersamaan menuruIikan derajat ke-manusiaan, melemahkan semangatkeIja, serta kemampuan manusia itusendiri. Reposisi pendidikan secarakomprehensif dan segera akan menjadiinvestasi dan prestasi sosial yangberharga demi kelangsungan dan pe-rubahan republik ini di masa men-

-- ---

~.'

"?

.

.

.

"

.

"

.

_--'" "Wk'. ~.~. 'f';; '__.' .,-' "."

,JjUSEP USMAN NASRULlOH/"PR'

SUASANAperkuliahan di Universits Padjadjaran, .nn. Dipati Ukur,Bandung,beberapa waktu lalu. Rencana Mendiknas untuk merancang peraturan pemerin-tah (PP) yang baru tetap memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penye-lenggaraanpendidikan.*

datang.Dengan demikian, reposisi pen-

didikan yang menyeluruh (infra dansupra) struktur menjadi altematif ter-baik dalam menjawab dan memberi so-lusi terhadap berbagai kasus mafia danatau KKN yang akhir-akhir ini mulaidibongkar dan belum jelas sampai ka-pan serta berapa banyak yang terlibatdi dalamnya karena lingkaran perilakukolutif dalam birokrasi ibarat lingkaransetan (vicious circle). ~elalui reposisipendidikan secara praktis akanmelahirkan SDM-SDM bangsa yangmemiliki pengetahuan dan keterampi-Ian yang tinggi sekaligus memiliki nilai-nilai kepekaan sosial, tanggungjawabsecara moral dan sosial. Salah satu an-caman utama terhadap makna adalahjiwa kritis dan hampa yang bertenta-ngan dalam upaya mengembangkantumbuhnya makna.

Matza (1969) mencoba menelusuriperilaku yang dianggap menyimpangatau aneh dihubungkan dengan evalu-asi majemuk, pergeseran standar peni-laian, dan ambivalensi moral yangmerupakan cerminan dari ketidakkon-sistenan dan dinamika sosial. Namunbagi ilmuwan lainnya, penyimpangansebagai cerminan upaya penyesuaiandiri sebagian anggota masyarakatdalam mengatasi persoalannya yangtidakjarang berbenturan dengan stan-dar umum. Ciri penyimpangan terletakpada penilaian pihak lain yang me-nganggapnya aneh. Penyimpangandipersoalkan karena dipandang sebagaigangguan, penyimpangan sebagai un-sur baku dalam masyarakat yang selalumengandung benih-benih kontlik,terutama bagi yang mementingkan ma-teri, kekuasaan atau pro status quo.Namun bagi pihak lainnya, penyim-pangan semata-mata sebagai ekspresidinamika struktur sosial yang lenturdan bisa berubah. Begitu halnya de-ngan perilaku koruptif, kolutif, sertamafia kasus di birokrasi, hukum danatau peradilan oleh para penikmat bisa Penulis, staf pengajar Komunikasidianggap hal yang wajar selama hukum Politik di Fikom Unpad.

tidak dapat mengendus dan membuk-tikannya. Altematif solusi melaluireposisi pendidikan, perlu segera diper-timbangkan secara serius, cepat, dansimultan, sehingga mampu mempersi-apkan SDM yang lebih baik danberkarakter di berbagai jenjang lemba-ga pendidikan. Termasuk di dalamnyamateri kurikulum dan pendidikan an-tikorupsi dalam skala yang luas dansustainable (berkelanjutan).

Kemudian langkah-Iangkah yang da-pat dimulai: Pertama, pembenahanmental; etika sosial dan moral harnsseiring dan simultan dengan pembena-han sistem manajerial pendidikan, ter-masuk persoalan-persoalan teknis ope-rasional praksis pendidikan. Kedua,bersihkan dan tegakkan kepastianhukum bagi penyelenggara pendidikanyang menyimpang dari aturan perun-dang-undangan yang berlaku secarasungguh-sungguh dan berkelanjutan.Ketiga, benahi birokrasi pendidikanyang tidak efisien dan efektif, termasukdalam urusan naik pangkat, golongan,jabatan yang selama ini rentan denganKKN. Keempat, mempeIjelas prioritasperbaikan sistem penyelenggaran pen-didikan mulai dari tingkat dasar sam-pai perguruan tinggi (al., sistemkurikulum dan bahan ajar, standarkompetensi pengajar, pengelola, ruangpenggajian, metode PBM, teknologipendidikan, serta standar kualitas lulu-san, dan lain sebagainya). Kelima,memilih dan menempatkan para pe-ngelola birokrasi pendidikan secaraprofesional, bijak dan transparan, sertamemiliki komitmen pada reformasipendidikan. Keenam, sesuaikan kebi-jakan nasional bidang pendidikan de-ngan situasi lokal secara bertahap. Ke-tujuh, membuka dan mendorong pelu-ang bagi masyarakat agar menyadaribahwa pendidikan merupakan aset daninvestasi yang sangat penting untukperbaikan bangsa ini. Semoga!***

--~- ~ --